Kliping Berita Online

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 10:00:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Ghina Ghaliya Quddus Yudho Winarto

BPS

: Laju inflasi masih akan terkendali di 2017

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS ) melaporkan inflasi Januari-Desember 2016 sebesar 3,02% baik tahun kalender maupun year on year (yoy) atau lebih rendah dari target Bank Indonesia (BI) sebesar 4% plus minus 1%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan, inflasi terendah sejak 2010 ini adalah buah hasil dari kepiawaian pemerintah untuk menjaga harga pangan. Saya rasa di 2017 bagus meskipun ada banyak kemungkinan dan tantangan.

Saya kira 4 plus minus 1

akan tercapai,” katanya di Kantor Pusat BPS , Selasa (3/1). Menurut Sasmito, tantangan yang akan ada di 2017 tersebut disebabkan oleh kondisi harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, atau administered prices yang kemungkinan besar akan lebih tinggi jika dibanding 2016 kemarin. “Nah, tinggal pemerintah menyesuaikan tidak karena kalau BBM naik efeknya bisa banyak. Begitu pula listrik,” ujarnya. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa kenaikan ini harus dilakukan secara gradual, mengingat andil tarif listrik biasanya 2,5% sampai 2,8% dalam inflasi. “Kalau dinaikkan bertahap, saya kira multiplier effect-nya tidak besar tapi kalau naik tetiba ya bakal tidak aman. Kalau bertahap kita semua siap dan bisa menyesuaikan,” ujarnya. Selain administered prices, menurut dia inflasi 2017 juga kemungkinan akan mendapatkan tekanan dari momen pilkada yang berlangsung di 100 lebih daerah. “Akan mempengaruhi juga. mungkin pakaian,” ucapnya.

Biasanya makanan jadi, nasi, lauk pauk, sayur bayam, sop, kemudian

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 9:36:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Septian Deny

Jumlah Penduduk Miskin Turun, Ini Penyebabnya Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 28 juta orang pada Maret 2016 menjadi 27,76 juta orang pada September 2016. Ada sejumlah faktor yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan ini. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, faktor pertama yaitu tingkat inflasi yang rendah.

Selama

periode Maret-September 2016, inflasi umum relatif rendah yaitu sebesar 1,34 persen. Kedua, pada periode Maret-September 2016, secara nasional harga eceran sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam mengalami penurunan. Ratarata harga beras turun 1,21 persen yaitu dari Rp 13. 301 per kg pada Maret menjadi Rp 13. 140 per kg di September. Kemudian rata-rata harga cabai merah mengalami penurun sebesar 14,06 persen, dari Rp 45. 554 per kg di Maret menjadi Rp 39. 151 per kg pada September 2016. "Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77 persen dan telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 0,56 persen," ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Faktor ketiga, nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42 persen dibandingkan per Maret 2016 yaitu dari Rp 47. 559 menjadi Rp 48. 235. Selain itu, rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 juga naik sebesar 1,23 persen dibandingkan upah pada Maret 2016 yaitu dari Rp 81. 481 menjadi Rp 82. 480. Faktor keempat yaitu nilai tukar petani (NTP) nasional pada September 2016 sebesar 102,02, atau naik 0,69 persen dibandingkan NTP Maret 2016 yang sebesar 101,32.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 9:30:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Ghina Ghaliya Quddus Sanny Cicilia

Dampak tarif listrik pada inflasi Januari kecil JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA mulai 1 Januari 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS ) memprediksi, kenaikan tairif tersebut memiliki dampak yang kecil terhadap inflasi. Subsidi dicabut, tarif listrik 900 VA naik Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, bila tarif listrik itu dinaikkan secara gradual, maka multiplier effect-nya tidak akan banyak. Terlebih ke inflasi Januari 2017. “Saya kira dampaknya kecil, tidak sampai 0,01%. Biasanya Desember ke Januari inflasi mendekati 1%, tetapi kalau jauh dari 1% seperti sekarang ini, berarti ada potensi rendah,” katanya di Kantor Pusat BPS , Selasa (3/1).

Adapun Kepala Badan Pusat

Statistik (BPS ), Suhariyanto mengatakan, kenaikan tarif listrik ini belum akan memberikan pengaruh terhadap inflasi di Januari 2017 lantaran mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan listrik pascabayar. "Kemungkinan akan ada pengaruhnya di bulan Maret atau April 2017 tetapi tidak terlalu besar. Harapan kami masih sekitar 0,05%," ujarnya. Dia merinci, jumlah masyarakat yang menggunakan listrik pascabayar sebanyak 71%, sedangkan jumlah penduduk yang menggunakan listrik prabayar (token) sebanyak 29%. Sasmito mengatakan, andil tarif listrik biasanya 2,5% sampai 2,8% di bawah beras. Oleh karena itu pada Januari 2017, di saat listrik akan menekan, dia berharap kondisi inflasi bisa didorong dengan turunnya harga cabai merah dan cabai rawit. “Saya kira akan moderat, tidak akan terlalu tinggi, tetapi tidak 0,4% juga,” ujarnya. Untuk mencatatkan inflasi 0,4% seperti yang ditorehkan pada Desember 2016 menurut Sasmito membutuhkan upaya dari banyak pihak dan lama prosesnya. “Harus ada usaha khusus seperti itu. Kalau tidak ada kan susah. Apakah ini harus dilakukan setiap bulan kan tidak juga.

Harus tergantung kebutuhannya.

selalu didorong-dorong kan kasian petaninya. Tetap harus balance juga,” ucapnya.

Kalau


Beras dan Rokok Jadi Penyumbang Terbesar Kemiskinan di Indonesia Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan dua komoditas yaitu beras dan rokok menjadi penyumbang terbesar indikator di garis kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut

berlaku baik untuk di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, untuk kemiskinan, beras memberikan sumbangan sebesar 18,31 persen di perkotaan dan di pedesaan sebesar 25,35 persen. Sedangkan untuk rokok, baik di perkotaan maupun pedesaan sama-sama berkontribusi sebesar 10,7 persen terhadap kemiskinan. "Rokok ini apakah karena yang merokok makin banyak. mahal.

Tapi kayanya karena harga rokok makin

Kontribusi rokok meningkat dari Maret ke September 2016," ujar dia di Kantor BPS ,

Jakarta, Selasa (3/1/2017). Berbeda dari periode sebelumnya, lanjut Suhariyanto, pada September 2016 terdapat daging sapi dalam 10 besar komoditas penyumbang kemiskinan di Indonesia. Daging sapi menyumbang 4,94 persen untuk kemiskinan di perkotaan dan 3,47 persen untuk kemiskinan di pedesaan. "Yang jadi pertanyaan ini muncul daging sapi. Ini karena pada September 2016 ada perayaan Idul Adha," kata dia. Komoditas lain yang turut andil berkontribusi pada tingkat kemiskinan antara lain telur ayam ras, mie instan, daging ayam ras, gula pasir, bawang merah, kopi, tempe, tahu dan bahan makanan lainnya. Sementara komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap kemiskinan di perkotaan dan pedesaan yaitu perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi.


BPS

: Penduduk Miskin Paling Banyak di Jawa

Liputan6. com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan jumlah penduduk miskin pada September 2016 paling banyak berada di Pulau Jawa.

Namun jika dilihat secara persentase,

kemiskinan terbesar berada di wilayah Maluku dan Papua. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Jawa, yaitu sebesar 14,83 juta orang.

Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah

berada di Kalimantan sebesar 970 ribu orang. "Kalau dilihat dari jumlah, pusatnya ada di Jawa.

Karena penduduknya besar sekali," ujar dia di

Kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sementara jika dilihat dari persentase penduduk miskin, Maluku dan Papua menempati urutan pertama dengan 21,98 persen.

Sedangkan persentase penduduk miskin terendah barada di

Kalimantan sebesar 6,45 persen. "Secara persentase yang tertinggi di Maluku dan Papua, dan terendah di Kalimantan. Komposisi ini tidak banyak berubah.

Persentase penduduk miskin tertinggi ada di Indonesia timur," kata dia.

Suhariyanto menuturkan, dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS

menggunakan konsep

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik berupa makanan maupun bukan makanan yang diukut dari sisi pengeluaran. "Dana desa banyak dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi ketika BPS infrastruktur

mengukur kemiskinan didekati dengan pengeluaran penduduk.

dibangun akan ada kemudahan akses.

kemiskinan) kita tidak bisa memilahnya," ujar dia.

Jadi ketika

Tapi pengaruh dana desa (terhadap

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 8:06:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Ghina Ghaliya Quddus Yudho Winarto

BPS

: Orang miskin Indonesia turun jadi 27,76 juta

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS ) mengumumkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,25 juta jiwa dari 28,01 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 27,76 juta penduduk pada September 2016. Kepala BPS Suharyanto mengatakan bahwa hal ini disebabkan turunnya harga pangan, “Harga eceran beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras mengalami penurunan pada periode Maret 2016 – September 2016 secara nasional,” ujarnya di Kantor Pusar BPS , Selasa (3/1). Ia merinci, rata-rata harga beras turun 1,21% yaitu dari Rp13. 301,- per kg pada Maret 2016 menjadi Rp13. 140,- per kg pada September 2016.

Rata-rata harga cabai merah mengalami penurunan

sebesar 14,06 % yaitu dari Rp 45. 554,- per kg pada Maret 2016 menjadi Rp 39. 151,- per kg pada September 2016. Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77% dan telur ayam ras yang mengalami penurunan sebesar 0,56%. Adapun menurutnya nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42% dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp 47. 559,00 menjadi Rp 48. 235,00. Selain itu rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 naik sebesar 1,23% dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016 yaitu dari Rp 81. 481,00 menjadi Rp 82. 480,00. Berkurangnya angka penduduk miskin juga disebabkan oleh naiknya nilai tukar petani (NTP) nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69% dibanding NTP bulan Maret 2016 yang sebesar 101,32.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 8:05:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Maggie Quesada Sukiwan Sanny Cicilia

Lelang SUN perdana himpun dana Rp 36,9 triliun JAKARTA.

Tingginya minat investor mewarnai lelang surat utang negara (SUN) perdana di tahun

2017. Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, lelang SUN pada Selasa (3/1) meraup total penawaran Rp 36,9 triliun.

Dari jumlah

tersebut, pemerintah menyerap dana sesuai target indikatif Rp 15 triliun. Dana hasil lelang ditujukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Jika tak ada aral melintang, setelmen dihelat pada 5 Januari 2017. Kuartal I 2017, bidik dana lelang SBN Rp 155 T Lelang SUN perdana bisa raup penawaran Rp 25 T Nicodimus Anggi Kristiantoro, Analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) berpendapat, tingginya minat investor pada lelang SUN perdana disebabkan oleh ekspektasi positif terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS ) menyebutkan, sepanjang tahun 2016, inflasi dalam negeri mencapai 3,02% (YoY). "Ini merupakan level terendah dalam kurun tujuh tahun terakhir," terangnya. Dari lima seri SUN yang ditawarkan, pemerintah hanya memenangkan tiga seri. Pertama, SPN03170404 yang diserap Rp 6,1 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 5,93% dan imbalan diskonto. Efek tersebut mengoleksi nominal penawaran terbesar, hingga Rp 14,97 triliun dengan yield tertinggi 6,4% dan yield terendah 5,74%. Surat utang ini akan jatuh tempo pada 4 April 2017.

Kedua, SPN12180104 yang dimenangkan

sebesar Rp 5,3 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,78% dan imbalan diskonto. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri ini mencapai Rp 7,25 triliun dengan yield tertinggi 7,5% dan yield terendah 6,64%. Instrumen tersebut tenggat waktunya 4 Januari 2018. Ketiga, FR0059 yang diserap senilai Rp 3,6 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 7,79% dan kupon 7%. Obligasi ini membukukan penawaran Rp 5,2 triliun dengan yield tertinggi 8% dan yield terendah 7,7%. FR0059 bakal kedaluwarsa pada 15 Mei 2027. Sementara penawaran untuk SUN seri FR0061 dan FR0072 tidak dimenangkan oleh pemerintah. FR0061 mencatatkan penawaran Rp 7,59 triliun dengan yield tertinggi 7,75% dan yield terendah 7,5%. Efek berkupon 7% tersebut akan jatuh tempo pada 15 Mei 2022. Kemudian jumlah penawaran yang masuk untuk seri FR0072 mencapai Rp 1,87 triliun dengan yield tertinggi 8,42% dan yield terendah 8,11%. Surat utang berkupon 8,25% ini tenggat waktunya 15 Mei 2036.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:55:00 PM Sumber : BeritaSatu Penulis : Rahajeng KH/FMB

Produksi IKM Alas Kaki Ditargetkan Capai Rp 24 Triliun Jakarta - Kementerian Perindustrian targetkan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM) alas kaki meningkat mencapai 5,5 persen menjadi Rp 24,25 triliun dari Rp 22,98 triliun di 2016. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan secara umum, rata-rata nilai investasi yang ditanamkan untuk menjalankan usaha IKM alas kaki di dalam negeri sebesar Rp 37 juta. Sementara itu, untuk menghasilkan produknya, diperlukan bahan baku utama yang rata-rata senilai Rp 6,5 juta dalam satu bulan. "Sementara nilai produksi penjualan dari hasil industri ini rata-rata dalam satu bulan menghasilkan pemasukan Rp 14 juta. Dengan hasil produksi tersebut didapatkan nilai tambah rata-rata sebesar Rp 6,8 juta dalam satu bulan," kata Airlangga. IKM alas kaki juga dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja, dengan karakteristik jumlah pekerja di setiap satu unit usaha sekitar 1-19 orang. Berdasarkan data BPS pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 15 (KBLI-15), IKM alas kaki tergabung dalam kelompok IKM penyamakan kulit dan produk kulit. Data tahun 2010, menunjukkan, kelompok usaha tersebut berjumlah 32. 910 unit dengan jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 114. 495 orang di seluruh Indonesia. “Dari data tersebut, sebanyak 49 persen merupakan IKM alas kaki, selanjutnya 48 persen IKM produk kulit dan 3 persen IKM penyamakan kulit. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor, sebanyak 51 persen terserap di IKM alas kaki, disusul 46 persen di IKM produk dari kulit dan sisanya 3 persen di IKM penyamakan kulit,” kata Airlangga. Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, pertumbuhan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tahun 2016 sebesar 7,74 persen. Hingga Oktober 2016, ekspor produk alas kaki dari Indonesia mencapai US$ 3,7 miliar,” ujarnya. Gati menyampaikan, program dan kebijakan pengembangan daya saing IKM alas kaki nasional, antara lain program pengenaan pajak ekspor bahan baku kulit dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri serta penguatan branding produk dalam negeri melalui sepatu Ekuator. “Kami juga akan memacu kesadaran pasar terhadap branding sepatu Ekuator melalui pembuatan tipe baru dan peningkatan promosi,” kata Gati. Kemenperin mencatat, dari sebaran IKM alas kaki di seluruh Indonesia, sebanyak 49,62 persen di Jawa Barat dan 32,30 persen di Jawa Timur.

Konsentrasi di Jawa Barat berada di daerah Bogor,

Bandung, dan Tasikmalaya, sedangkan untuk Jawa Timur di daerah Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto. Jombang dan Magetan.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:43:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Adinda Ade Mustami Yudho Winarto

Inflasi 2016 terendah 6 tahun, ini kata Menkeu JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS ) melaporkan inflasi 2016 sebesar 3,02% year on year (YoY), terendah sejak tahun 2010 lalu.

Namun pemerintah menilai, rendahnya inflasi tersebut bukan

karena penurunan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inflasi memang mengukur soal harga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi struktur biaya. Namun demikian menurutnya, rendahnya inflasi tahun lalu dipengaruhi oleh harga komoditas dan struktur biaya. Sementara itu, terkait dengan daya beli masyarakat sendiri, Sri Mulyani melihat pada tahun lalu masih lebih baik dibandingkan tahun 2015. Pihaknya memproyeksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun lalu mencapai 5% YoY, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 4,8% YoY. Gubernur BI Agus Martowarojo mengatakan, inflasi tahun 2016 tersebut menjadi capaian yang baik selama dua tahun berturut-turut sejak 2015. Tahun 2015 inflasi juga tercatat di kisaran 3%, yaitu 3,35% YoY. pengendalian inflasi juga masih perlu dilakukan di tahun ini.

Namun menurut Agus, upaya

Apalagi tarif dasar listrik 900 volt

ampere (VA) dan harga epiji tiga kilo gram (kg) berpotensi naik. "Tentu kuncinya adalah di harga pangan yang bergejolak, kita musti jaga itu cukup rendah sehingga target inflasi 4% plus minus 1% tetap terjaga," kata Agus saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi tadi.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:36:00 PM Sumber : Okezone Penulis :

Jumlah Warga Miskin di Sumut Meningkat di Era Jokowi MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS ) melakukan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2016. Hasilnya, di Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 1. 452. 550 orang tergolong sebagai penduduk miskin. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumut, Ramlan, dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di wilayah tersebut mencapai 10,27% dari total penduduk Sumut yang mencapai lebih dari 12 juta jiwa. Tujuh Persen Penduduk Pesisir Tangerang Masih MiskinHidup di Kandang Sapi, Kini Suami Ditahan PolisiGubernur Bali Kirim Bantuan Sembako bagi Warga Miskin Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa selama dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terjadi peningkatan jumlah orang miskin di Sumut. Tercatat, jumlah orang miskin di 2015 dan 2016 masih lebih tinggi dibandingkan pada 2014, yang hanya sekira 1,3 juta jiwa atau sekira 9,5% dari total jumlah penduduk Sumut. “Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih belum ada perubahan yang signifikan di mana kondisi Maret 2016 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1. 455. 950 orang atau sebesar 10,35%. Hanya ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3. 400 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,08 poin,”ujar Ramlan, Selasa (3/1/2016) Ramlan memaparkan, jumlah penduduk miskin Sumut yang berada di daerah perkotaan pada September 2016 cukup berimbang dengan di perdesaan dan perkotaan. Di perkotaan terdapat sebanyak 690. 340 orang miskin dan di daerah perdesaan sebanyak 762. 210 orang. “Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,69%, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,86%,” kata Ramlan. Ramlan menambahkan, kemiskinan yang terjadi di Sumut disebabkan karena inflasi, khususnya terhadap kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, dan rokok. “Pada periode MaretSeptember 2016 kita melakukan survei, sebenarnya ada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 99,17 menjadi 100,79 poin. Ada juga penurunan pada tingkat pengangguran terbuka dari 6,49% pada Februari 2016 menjadi 5,84% pada Agustus 2016. Tapi itu tidak cukup mampu mengurangi jumlah warga miskin dalam pendataan kita,” katanya. Ramlan juga menjelaskan, dalam menentukan masyarakat yang tergolong miskin, pihaknya menggunakan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah dibuat. Pada September 2016 garis kemiskinan Sumut sebesar Rp401. 832 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp413. 835 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp388. 707 per kapita per bulan. “Dibanding Maret 2016, garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2016 naik 3,52% . Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,87%, dan garis kemiskinan di perdesaan naik 2,90%,” tukas Ramlan. (ran)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:36:00 PM Sumber : Merdeka Penulis : Rizky Andwika

Harga cabai mahal, Menteri Amran salahkan musim hujan Merdeka. com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, musim hujan yang terjadi selama 2016 yang menyebabkan mahalnya harga cabai. Sebab, hujan membuat komoditas itu belum dapat dipanen. Pergi. com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000"Produksi cukup, cuma tidak boleh panen kalau musim hujan," kata Menteri Amran seperti dikutip dari Antara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/1). Menurut Menteri Amran, cabai yang dipetik saat musim hujan berpotensi busuk lebih cepat. Dia menambahkan produksi cabai dalam negeri masih aman sehingga tidak perlu impor komoditas tersebut. Menteri juga menegaskan harga cabai yang meninggi kurang mempengaruhi inflasi. Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Amran menyampaikan evaluasi dua tahun kinerja kementeriannya, termasuk kondisi dan harga komoditas beras. "Kan beras yang menjadi komoditas paling strategis, itu yang dijaga dan itu yang kecenderungan turun. Stabil dan bahkan turun," jelas Amran. Sebelumnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS ), salah satu komoditas pangan yang menyumbang inflasi sebesar 0,47 persen pada November 2016 adalah cabai merah yang mengalami gangguan pasokan. Cabai merah mengalami kenaikan harga di sebanyak 76 kota, karena faktor cuaca dan hambatan distribusi komoditas tersebut di berbagai daerah.


Menko Darmin: Aneh, Jika Ekonomi RI Dikatakan Negatif JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Bloomberg mencatat bahwa kinerja Presiden Joko Widodo menuai hasil positif. Hal ini salah satunya disebabkan karena membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, penilaian ini sewajarnya dirilis untuk pemerintahan saat ini.

Sebab, terdapat beberapa capaian yang telah berhasil

dilakukan. "Nah aneh kalau ada yang bilang enggak positif, pertumbuhan walaupun hanya 5,1% itu dalam situasi dibanding tahun lalu membaik sedikit sementara ekonomi lain melambat terus," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Angka pengangguran dan kemiskinan pun tercatat berkurang sepanjang tahun 2016. Berdasarkan catatan BPS , angka kemiskinan berhasil turun sebesar 250 ribu jiwa per September 2016. Hal ini pun mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia telah berangsur membaik. "Kedua pertumbuhan ekonomi diiringi turunnya pengangguran, kemiskinan, gini ratio untuk indikator distribusi pendapatan. Berarti pertumbuhan yang cukup baik itu kualitasnya membaik. Bukan pengangguran saja yang turun, gini rationya juga turun," pungkasnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:00:00 PM Sumber : Kompas Penulis : Pramdia Arhando Julianto

Hari Pertama Kerja, Menperin Tinjau Sentra Industri Alas Kaki di Bogor JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto melakukan peninjauan pada hari kerja pertama tahun 2017 ke sentra Industri Kecil Menengah (IKM) alas kaki di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih, Bupati Kabupaten Bogor Nuhayanti. "Ini hari pertama kerja, dan kunjungan kerja pertama ke Ciomas Bogor, dan ini merupakan perhatian lebih kepada pelaku IKM," ujar Menperin di sentra IKM Desa Mekar Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/1/2016). Menurut Menperin, IKM alas kaki mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja, dengan karakteristik jumlah pekerja di setiap satu unit usaha sekitar satu sampai 19 orang. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010, menunjukkan, kelompok usaha tersebut berjumlah 32. 910 unit dengan jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 114. 495 orang di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, sebanyak 49 persen merupakan IKM alas kaki, selanjutnya 48 persen IKM produk kulit dan 3 persen IKM penyamakan kulit. "Sedangkan, penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor, sebanyak 51 persen terserap di IKM alas kaki, disusul 46 persen di IKM produk dari kulit dan sisanya 3 persen di IKM penyamakan kulit,” paparnya. Kemenperin mencatat, dari sebaran IKM alas kaki di seluruh Indonesia, sebanyak 49,62 persen di Jawa Barat dan 32,30 persen di Jawa Timur. “Konsentrasi di Jawa Barat berada di daerah Bogor, Bandung, dan Tasikmalaya, sedangkan untuk Jawa Timur di daerah Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto. Jombang dan Magetan," pungkasnya. Turun Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan saat ini industri alas kaki yang menjadi mata pencaharian masrayakat Kabupaten Bogor, khususnya warga Ciomas, tengah mengalami penurunan. Dengan itu, Nurhayanti meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk dapat memperhatikan kondisi IKM di wilayah Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Ciomas, Provinsi Jabar. "Banyak persoalan yang ada di sini, saya tidak akan henti-hentinya meminta bantuan baik kepada pusat maupun pemerintah provinsi untuk dapat mengembangkan Kabupaten Bogor, salah satunya desa Ciomas ini," ujar Nurhayanti.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:00:00 PM Sumber : Tempo Penulis : TEMPO. CO

Harga Cabai Rawit Kian Pedas di Jawa Barat TEMPO. CO, Bandung - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah dan hijau merata di Jawa Barat. “Harga cabe rawit hijau berkisar Rp 79 ribu sampai Rp 80 ribu, dan yang merah Rp 96 ribu sampai Rp 100 ribu per kilogram,” kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 Januari 2017. Hening mengatakan harga tersebut merupakan kisaran harga perdagangan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau di Jawa Barat. Kondisi kenaikan harga tersebut sudah berlangsung sejak akhir Desember 2016. “Kenaikannya di luar kebiasaan, nilainya harusnya separuhnya antara Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram,” kata dia. “Perwakilan PPI Jawa Barat saat ini mencoba mendatangkan cabe rawit dari Makassar. Cuma belum tahu berapa banyak kapasitas yang didatangkan,” ujar dia. Ditambahkan Hening, mencari pasokan alternatif cabai rawit menjadi solusi karena kenaikan harga cabai rawit saat ini disebabkan minimnya pasokan. “Mencari dari Makassar sebuah solusi, karena kalau mengharapkan dari sentra produksi cabe di Jawa atau Sumatera sulit,” kata dia. Hening masih menunggu kelanjutan rencana mendatang cabai rawit dari Makassar untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Rencananya, PT PPI perwakilan Jawa Barat akan mensuplai cabai rawit itu dari distributor yang ada.

“Kemarin sudah order dari tapi belum ada update lagi,” kata

Hening. Adapun Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jawa Barat Dudung Supriyadi mengatakan cabai rawit menjadi salah satu penyumbang inflasi di Jawa Barat pada Desember 2016, kendati kenaikannya baru berlangsung di pekan terakhir bulan itu.

“Baru minggu terakhir kenaikannya tapi cukup

signifikan karena andilnya besar,” kata dia di Bandung, Selasa, 3 Januari 2017.

BPS mencatat inflasi Jawa Barat pada Desember 2016 menembus 0,36 persen. Komoditas cabai rawit menduduki peringkat dua dari lima besar komoditas penyumbang inflasi pada Desember 2016. “Harga rata-rata cabai rawit hijau Rp 72 ribu, cabai rawit merah Rp 94 ribu. Harga di awal bulan Desember sekitar Rp 40 ribuan,” kata Dudung. Dudung mengatakan komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah telur ayam ras, disusul cabai rawit, kenaikan harga Pertamax, tarif pulsa telepon, serta tarif kereta api. Sedangkan penyumbang deflasi terbesar penurunan harga bawang merah dan cabai merah.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 6:49:00 PM Sumber : Detik Penulis : Bagus Prihantoro Nugroho

Inflasi 2016 Capai 3,02%, Darmin: Itu Oke Lah Jakarta - Badan Pusat Stastistik (BPS ) mencatat, laju inflasi Desember 2016 adalah 0,42%. Sehingga laju inflasi sepanjang 2016 mencapai 3,02%. "Kalau inflasi oke. Kita di bawah 3% itu oke lah. Nah, justru tahun ini yang sedikit lebih berat karena sebenarnya tahun lalu itu pangan masih tetap bergejolak harganya, volatilitas masih belum turun. Tapi inflasi kita turun terutama karena administered prices-nya rendah, bahkan dalam beberapa bulan negatif ya," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution. Hal itu disampaikan Darmin di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).

Tahun ini, kata Darmin, harga-harga komoditas

yang diatur pemerintah diperkirakan bergerak. "Yang namanya administered prices, listrik, BBM, tekanannya cukup besar untuk bergerak. Tentu karena itu administered prices, itu pemerintah lah yang kemudian mengambil keputusan. Kita yang masih belum tuntas juga membicarakan seperti apa kita, karena ini harus dikombinasikan dengan berapa administered prices yang bergerak, kemudian bagaimana kebijakan di sektor pangan," ujarnya. Dengan demikian, Darmin memprediksi naiknya harga-harga ini bisa mendorong inflasi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. "Untuk sama dengan tahun lalu, berat. Kita akan berusaha supaya nggak keluar dari range yang disepakati pemerintah dan BI, yaitu 4% plus-minus 1%. jelasnya.

Bisa 3% bisa 5%,"


Perumahan, Listrik hingga Bensin Juga Sebabkan Kemiskinan JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat bahwa terjadi penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Menurut catatan BPS , saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76

juta jiwa. Jumlah ini menurun 250 ribu jiwa dibandingkan Maret 2016 lalu. Menurut Kepala BPS Suharyanto, sektor makanan seperti beras hingga daging sapi masih menjadi penyebab terbesar yang memberikan andil terhadap kemiskinan. Jumlahnya pun mencapai 69,84% untuk perkotaan dan 77,06% untuk perdesaan. Begini Pergerakan Angka Kemiskinan di Indonesia Sejak Era ReformasiJumlah Warga Miskin di Sumut Meningkat dalam 2 TahunAlasan Beras hingga Rokok Jadi Pemicu Utama Kemiskinan Hanya saja, sektor nonmakanan juga memberikan andil yang cukup besar. perumahan dan listrik.

Di antaranya adalah

Andilnya pun mencapai 30,16% untuk perkotaan dan 22,94% untuk

perdesaan. "Jadi seperti perumahan listrik hingga bensin memiliki andil besar pada sektor bukan makanan," kata Kepala BPS Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2016). Mengutip Data BPS , berikut adalah sektor nonmakanan yang memberikan andil besar terhadap garis kemiskinan: A. Perkotaan

B. Perdesaan

1. Perumahan: 9,81%

1. Perumahan: 7,63%

2. Listrik: 2,86%

2. Bensin: 2,31%

3. Bensin: 2,84%

3. Listrik: 1,59%

4. Pendidikan: 2,49%

4. Pendidikan: 1,49%

5. Angkutan: 1,7%

5. Perlengkapan Mandi: 1,04%

6. Perlengkapan Mandi: 1,28%

6. Kayu Bakar: 0,9%

7. Bukan Makanan Lainnya: 9,18%

7. Bukan Makanan Lainnya: 7,98%

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 6:18:00 PM Sumber : Republika Penulis : Winda Destiana Putri

Kunjungan Wisman ke Bali Lampaui Target REPUBLIKA. CO. ID, DENPASAR -- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata sudah melampaui target nasional 4,4 juta orang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Provinsi Bali, Adi Nugroho memaparkan secara kumulatif wisman yang dayang ke Bali periode Januari-November 2016 sudah mencapai 4. 485. 137 orang. "Wisman yang paling banyak datang ke Bali masih berkebangsaan Australia, Cina, Jepang, Inggris, dan India," kata Adi di Denpasar, Selasa (3/1). Persentase masing-masing wisman tersebut adalah 23,35 persen, 20,22 persen, 4,82 persen, 4,54 persen, dan 3,66 persen. Sepanjang November 2016, kata Adi pertumbuhan relatif tinggi dicatat wisman asal Cina, India, Australia, Inggris, dan Taiwan yang rata-rata di atas 50 persen. Wisman asal Australia tertap memainkan peran terpenting sebagai kontributor terbesar dari proporsi kunjungan. Wisman India, meski bukan yang tertinggi, namun jumlah kunjungannya tercatat memiliki pertumbuhan kumulatif terbesar dibandingkan 2015. "Kunjungan kumulatif India 2016 ke Bali naik hingga 60,59 persen dibanding 2015," kata Adi. Angka ini menempatkan India di posisi lima teratas negara asal wisman terbesar ke Bali. Malaysia dan Korea Selatan di sisi lain tercatat mengalami pertumbuhan negatif, masing-masingnya -5,45 persen dan -1,92 persen. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan angka kunjungan hingga akhir tahun dipastikan terus bertambah. Pendataan masih dilakukan, khususnya kunjungan Desember dalam rangka liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. "Jumlah wisman yang melancong ke Bali Desember kemarin diproyeksikan meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya," katanya. Destinasi wisata favorit di Bali yang menjadi pilihan utama wisman, kata Yuniartha Putra adalah Kuta. Destinasi lainnya adalah Tanah Lot, Pantai Pandawa, Garuda Wisnu Kencana, Bedugul, hingga Ulun Danu Beratan. Yuniartha Putra menambahkan lama tinggal rata-rata wisman di Bali berkisar tiga hari dengan pengeluaran 150 dolar AS per orang per hari. Wisatawan domestik mencatat pengeluaran rata-rata Rp 750 ribu per orang per hari. Pengembangan destinasi pariwisata dinilainya perlu ditingkatkan. Ini untuk menambah lama masa tinggal (length of stay) wisatawan di Bali. Titik-titik pariwisata baru juga diperlukan untuk menarik lebih banyak jumlah kunjungan.


Jumlah Warga Miskin di Sumut Meningkat dalam 2 Tahun MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS ) melakukan mencatat di Sumatera Utara, terdata sekira 1. 452. 550 orang yang tergolong sebagai penduduk miskin. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumatera Utara Ramlan, menyebutkan, jumlah orang miskin di Sumut itu mencapai 10,27% dari total penduduk Sumut yang mencapai lebih dari 12 juta jiwa. Begini Pergerakan Angka Kemiskinan di Indonesia Sejak Era ReformasiPerumahan, Listrik hingga Bensin Juga Sebabkan KemiskinanAlasan Beras hingga Rokok Jadi Pemicu Utama Kemiskinan Dari data yang dihasilkan pula, terlihat bahwa selama dua tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah orang miskin di Sumatera Utara. Tercatat, jumlah orang miskin di 2015 dan 2016 ini masih lebih tinggi dibandingkan pada 2014 lalu, yang hanya sekira 1,3 juta jiwa atau 9,5% dari total jumlah penduduk Sumut. “Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih belum ada perubahan yang signifikan di mana kondisi Maret 2016 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1. 455. 950 orang atau sebesar 10,35%. Hanya ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3. 400 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,08 poin,” ujar Ramlan dalam keterangannya di Medan, Selasa (3/1/2017) Ramlan memaparkan, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perkotaan pada September 2016 cukup berimbang antara di perdesaan dan perkotaan. Di perkotaan terdapat sebanyak 690. 340 orang miskin dan di daerah perdesaan sebanyak 762. 210 orang. “Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, maka persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,69%, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,86%,” ujar Ramlan. Ramlan menyebutkan, kemiskinan yang terjadi di Sumatera Utara disebabkan karena inflasi yang terjadi khususnya terhadap kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman dan rokok. “Pada periode Maret-September 2016 kita melakukan survei, sebenarnya ada kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 99,17 menjadi 100,79 poin. Ada juga penurunan pada tingkat pengangguran terbuka dari 6,49% pada Februari 2016 menjadi 5,84% pada Agustus 2016. Tapi itu tidak cukup mampu mengurangi jumlah warga miskin dalam pendataan kita,” sebutnya. Ramlan memaparkan, dalam menentukan masyarakat yang tergolong miskin, pihaknya menggunakan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah dibuat. Di mana pada September 2016 garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp401 . 832 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp413. 835 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp388. 707 per kapita per bulan. “Dibanding Maret 2016, garis kemiskinan Sumatera Utara pada September 2016 naik 3,52% . Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,87% dan garis kemiskinan di perdesaan naik 2,90%,” tandasnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 5:43:00 PM Sumber : Inilah Penulis : Uji Sukma Medianty

Jumlah Penduduk Miskin Turun Tipis di September INILAHCOM, Jakarta - Jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2016 turun tipis. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS ), jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang atau hanya 10,70 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia sekitar 260 juta jiwa. Data kemiskinan September 2016 ini turun jika dibandingkan dengan Maret 2016 yang angkanya mencapai 28,01 juta orang atau 10,86 persen dari total jumlah penduduk. "Penduduk miskin menurun 0,16 poin dari 10,86 persen ke 10,70 persen. Tipis memang tetapi ada penurunan di sana. Kalau dilihat dari jumlah penduduk miskin dari Maret ke September (2016), ada penurunan sebesar 250 ribu penduduk," terang Kecuk Suhariyanto, Kepala BPS di Gedung BPS Jakarta, Selasa (3/1/2017). Dia menjelaskan, metode yang digunakan BPS

dalam menghitung kemiskinan adalah dengan

konsep kebutuhan dasar. Dimana, metode itu, memandang bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. "(Garis kemiskinan) untuk makanan dikonversi menjadi 2. 100 kalori, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan dilihat dari kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya," tutur dia. "Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita lebih rendah atau di bawah garis kemiskinan," sambungnya. Berdasarkan persentase, jumlah penduduk miskin pada September 2016 juga mengalami penurunan bila dibandingkan posisi September 2015 yang sebanyak 11,13 persen. Serta lebih rendah daripada prosentase kemiskinan penduduk Indonesia pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen. [hid]


BPS

: Kunjungan Turis Tiongkok Naik 13 Persen di November 2016

Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada November 2016 sebesar 1 juta kunjungan.

Wisatawan asal

Tiongkok mendominasi kunjungan wisatawan pada bulan tersebut. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pada November 2016, jumlah turis Tiongkok naik 13,10 persen dibandingkan November 2015 lalu. “Wisatawan mancanegara Tiongkok pada November mencapai 125. 103 orang, naik dari posisi November 2015 yang sebanyak 86. 270 orang,” ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Kemudian disusul oleh wisatawan asal Malaysia yang mencapai, 119. 518 orang, asal Singapura sebanyak 118. 205 orang, wisatawan Australia sebanyak 99. 150 orang, dan wisatawan Jepang sebanyak 39. 935 orang. Dia menjelaskan, secara kumulatif yaitu Januari-November 2016, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 10,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada November 2016 ini turun sebesar 3,68 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun meningkat 19,98 persen dibandingkan November 2015. Suhariyanto memprediksi lonjakan kunjungan ini akan akan terjadi pada Desember 2016 karena banyaknya libur panjang. "Pada November 2015 juga di sana ada penurunan wisman dari Oktober ke November.

Tapi kan peak season biasanya di Desember.

meningkat," tandas dia.

Jadi diharapkan di Desember 2016


Menteri Airlangga: Industri Sepatu Kita Nomor 4 di Dunia TEMPO. CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengawali 2017 dengan menyambangi sentra produksi industri kecil dan menengah yang memproduksi alas kaki di Ciomas, Kabupaten Bogor. "Industri sepatu Indonesia itu nomor empat di dunia dari segi kapasitas. Sehingga, industri sepatu menjadi pusat perhatian pemerintah," kata Airlangga, saat memberi sambutan di depan para perajin industri kecil dan menengah (IKM) sepatu di Ciomas, Selasa, 3 Januari 2017. Pada kesempatan itu, Airlangga berdialog dan temu usaha dengan pelaku IKM alas kaki di Desa Mekar Jaya dan Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, rombongan mengunjungi Unit Pelayanan Teknis Desa Cibalagung, Bogor Barat, Jawa Barat. Airlangga menyampaikan, secara umum, rata-rata nilai investasi yang ditanamkan untuk menjalankan usaha IKM alas kaki di dalam negeri sebesar Rp 37 juta. Untuk menghasilkan produknya, diperlukan bahan baku utama yang rata-rata senilai Rp 6,5 juta dalam satu bulan. Menurut Airlangga, IKM alas kaki mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja, dengan karakteristik jumlah pekerja di setiap satu unit usaha sebanyak 1-19 orang. Berdasarkan data BPS pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 15, IKM alas kaki tergabung dalam kelompok IKM penyamakan kulit dan produk kulit. Airlangga meminta agar IKM alas kaki di Ciomas, Bogor, dapat terus meningkatkan kualitas produksinya, baik dari segi bahan baku, hingga desain yang mengikuti tren terbaru. "Desain itu penting. Jadi, sepatu yang diproduksi bisa mengikuti tren masa kini, sehingga semakin diminati konsumen," pungkasnya. ANTARA

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 5:19:00 PM Sumber : Republika Penulis : Dwi Murdaningsih

Cabai Rawit Dorong Inflasi di Jatim REPUBLIKA. CO. ID, SURABAYA –- Komoditas cabai rawit mendorong terjadinya inflasi di Jawa Timur pada Desember 2016.

Persentase perubahan harga cabai rawit ini dari Desember 2015 ke

Desember 2016 tercatat sebesar 107,1 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Jatim, Teguh Pramono, mengatakan inflasi Jatim pada Desember 2016 sebesar 0,56 persen (mtm) atau 2,74 persen (yoy). Inflasi tahunan tersebut tercatat paling rendah sejak 10 tahun terakhir. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar inflasi Desember 2016 antara lain, telur ayam ras, tarif angkutan udara, tarif pulsa ponsel, bensin, dan cabai rawit. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi seperti emas perhiasan, bawang merah, cabai merah dan apel. Sementara komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Jatim sepanjang 2016 yakni, bawang merah, rokok kretek filter, bawang putih, cabai rawit, dan biaya pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan komoditas yang menghambat laju inflasi yakni, bensin, beras, daging ayam ras, semen, dan tarif ponsel. “Cabai rawit ini naiknya 22 persen pada Desember, sepanjang tahun juga kenaikan harga cabai rawit mencapai 107,1 persen, harganya lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu,” kata Teguh dalam konferensi pers di kantor BPS Jatim, Selasa (3/1). Menurutnya, persoalan cabai rawit yang paling mempengaruhi lonjakan harganya pada sisi produksi. Komoditas ini sangat rentan gagal panen karena faktor cuaca. Sehingga dampaknya terhadap stok cabai menjadi lebih sedikit dan berpengaruh pada kenaikan harga.


Alasan Beras hingga Rokok Jadi Pemicu Utama Kemiskinan JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 250 ribu jiwa. Saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta jiwa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Salah satunya adalah pada komoditas beras, rokok, hingga daging sapi. Ketiga bahan komoditas ini memberikan kontribusi terbesar bagi angka kemiskinan di Indonesia. Begini Pergerakan Angka Kemiskinan di Indonesia Sejak Era ReformasiPerumahan, Listrik hingga Bensin Juga Sebabkan KemiskinanJumlah Warga Miskin di Sumut Meningkat dalam 2 Tahun "Kalau beras karena konsumsi tinggi pada seluruh masyarakat," tutur Kepala BPS Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sementara itu, untuk harga daging lebih disebabkan karena tingginya konsumsi saat lebaran Idul Adha. Sementara untuk rokok, bahan komoditas ini seolah telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat selain beras sehingga konsumsi tetap tinggi. "Makanya kalau rokok naik enggak ada yang komplain, beda dengan beras," jelasnya. Mengutip data BPS , berikut adalah tiga besar daftar komoditas yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan beserta persentase kontribusinya: A. Perkotaan (andil kelompok bahan makanan sebesar 69,84%) 1. Beras: 18,31% 2. Rokok: 10,7% 3. Daging Sapi: 4,98% B. Perdesaan (andil kelompok bahan makanan sebesar 77,06%) 1. Beras: 25,35% 2. Rokok: 10,7% 3. Daging Sapi: 3,47%

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 5:05:00 PM Sumber : Inilah Penulis : M Fadil Djailani

Inflasi 2016 Terendah, Ini Kata Menkeu INILAHCOM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat inflasi pada 2016 sebesar 3,02 persen. Tingkat inflasi ini menjadi yang terendah sejak 2010. Lantas dengan angka inflasi tersebut apakah daya beli masyarakat turun sepanjang tahun 2016 atau ini lantaran pemerintah sukses menjaga laju inflasi? Ketika ditanya hal ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya laju inflasi sepanjang tahun 2016 lebih dikarenakan kebijakan pemerintah yang lebih menekan cost structure atau struktur biaya yang turun, selain itu juga menurunnya harga komoditas juga terpengaruh terhadap laju inflasi di 2016. "Pertanyananya kalau inflasi bagus kok bisa? Apakah di level itu atau daya beli rendah? Inflasi kan mengukur soal harga kebutuhan pokok demand side atau cost structure. Untuk tahun 2016 di mana harga komoditas menurun, dan pemerintah mengeluarkan policy yang bisa tekan cost structure," kata Menkeu Sri di Kantornya Jakarta, Selasa (03/01/2017). Menkeu Sri pun juga membantah rendahnya laju inflasi sepanjang tahun 2016 lantaran karena daya beli masyarakat yang turun, menurutnya sepanjang tahun lalu pertumbuhan konsumsi masih dalam tahap yang cukup tinggi yakni diatas 5 persen. "Aakah daya beli turun? kalau growth konsumsi masih 5 persen, menurut saya bukan karena daya beli turun. memang lebih ke cost structure menurun, dan harga komoditas yang rendah," katanya. Sebelumnya Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi pada 2011 tercatat sebesar Rp 3,79 persen, lebih rendah dari 2012 yang sebesar 4,36 persen. Kemudian melonjak tajam ke 8,38 persen di 2013 dan di 2014 masih tinggi yaitu 8,36 persen. Namun pada 2015, tingkat inflasi turun drastis menjadi 3,35 persen. Dan pada 2016 mencatatkan tingkat inflasi paling rendah yaitu sebesar 3,02 persen. [hid]

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 5:00:00 PM Sumber : Kompas Penulis : Iwan Supriyatna

BPS

: Penduduk Miskin Turun 250. 000 Jiwa

JAKARTA, KOMPAS. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan catatan BPS , jumlah penduduk miskin di Indonesia per Sepetember 2016 turun menjadi 27,76 juta jiwa. Kepala BPS , Suharyanto mengatakan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 250. 000 jiwa dibandingkan Maret 2016. "Turun 0,25 juta jiwa dari Maret 2016 sebesar 28,01 juta menjadi 27,76 juta pada September 2016," kata Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Menurut Suharyanto, jika dilihat secara persentase, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September lalu adalah sebesar 10,7 persen dari total penduduk Indonesia. Persentase ini menurun dibandingkan Maret 2016 lalu sebesar 10,86 persen. "Jadi turun 0,16 poin," tutupnya. Sekadar informasi, BPS telah merilis data indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi sepanjang Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Dari 82 kota IHK, tercatat terjadi inflasi pada 78 kota dan deflasi di 4 kota. Inflasi tertinggi terdapat di daerah Lhokseumawe Aceh sebesar 2,25 persen dan terendah di daerah Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terdapat di daerah Manado sebesar 1,52 persen. Kompas TV Suhariyanto Resmi Jadi Kepala Badan Pusat Statistik


BPS

: Penurunan Tarif Listrik Tak Pengaruhi Inflasi di Awal 2017

Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan penyesuaian (adjustment) tarif listrik di Januari 2017 tidak akan berpengaruh besar terhadap inflasi di awal tahun.

Penyesuaian

berupa penurunan tarif ini diperkirakan baru akan terasa di Maret-April 2017.

Kepala BPS

Suhariyanto mengatakan, penurunan tarif listrik tidak akan langsung berdampak pada inflasi. Jika pun berpengaruh, dampaknya tidak akan terlalu besar. "Januari belum.

Pengaruh di Maret dan

April, tapi tidak akan terlalu besar," ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Dia menjelaskan, secara garis besar, skema pembayaran tarif listrik dilakukan dengan dua cara, yaitu pascabayar dan prabayar. Persentase pembayaran tarif listrik dengan mekanisme pasca prabayar sebesar 71 persen. Sementara prabayar, sebesar 29 persen. Haln ini yang menjadi penyebab, dampaknya tidak akan terlalu terasa di Januari. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, meski terjadi penyesuaian tarif listrik per dua bulan, namun dirinya optimis hal tersebut tidak akan berpengaruh besar pada inflasi. Dia juga yakin target inflasi pemerintah sebesar 4 persen di 2017 bisa tercapai. "4 plus minus 1 bisa terpenuhi karena (jika pun) naik ya bertahap. Sepanjang bertahap maka dampaknya tidak besar. Andil tarif listrik terhadap inflasi itu 2,8 persen," tandas dia. Seperti diketahui, sebanyak 12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme Tariff Adjustment (TA) turun pada Januari 2017. Penurunan harga ICP (Indonesian Crude Price) menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan, selain ICP, ada faktor lain yang menyebabkan turunnya tarif listrik ini yaitu biaya pokok produksi (BPP) yang juga menurun, walaupun di sisi lain nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Made menjelaskan, nilai tukar Rupiah pada November 2016 melemah sebesar Rp 293,26 per dolar AS dari Oktober 2016 sebesar Rp 13. 017,24 menjadi Rp 13. 310,50 per dolar AS. Sementara harga ICP pada November 2016 turun US$ 3,39 per barel, dari sebelumnya sebesar US$ 46,64 per barrel menjadi US$ 43,25 per barel. "Sementara itu, inflasi pada November 2016 naik 0,33 persen, dari Oktober 2016 sebesar 0,14 persen menjadi 0,47 persen," ujar dia. Menurut Made, penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28/2016. Permen ini menyatakan penyesuaian diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak dan inflasi bulanan. "Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut," kata dia. Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator ini, lanjut Made, tarif listrik

pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp 1. 467,28 per kWh, tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp 1. 114,74 per kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp 996,74 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp 1. 644,52 per kWh. “Penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil. Penurunan rata-rata sebesar Rp 6,” lanjut dia. Seperti diketahui sebelumnya, TTL terdiri dari 37 golongan tarif.

Dua belas golongan tarif yang

diberlakukan mekanisme Tariff Adjustment adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah. belas golongan tarif tersebut adalah sebagai berikut : 1.

R1

Rumah Tangga kecil di tegangan rendah, daya 1300 VA2.

R1

Rumah Tangga kecil di tegangan rendah, daya 2200 VA3.

R1

Rumah Tangga menengahdi tegangan rendah, daya 3500 sd 5500 VA4.

R3

Rumah Tangga besar di tegangan rendah, daya 6600 VA ke atas5.

B2

Bisnis menengah di tegangan rendah, daya6600 VA sd 200 kVA6.

B3

Bisnis besar di tegangan rendah, daya di atas 200 kVA7.

P1

Kantor Pemerintah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA8.

I3

Industri menengah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA9.

I4

Industri besar di tegangan tinggi, daya 30 MVA ke atas, dan10.

P2

Kantor Pemeritah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA11.

P3

Penerangan Jalan Umum di tegangan rendah, dan12.

Kedua


Menko Darmin: Tekanan Lebih Tinggi di 2017 JAKARTA - Inflasi 2016 lalu tercatat cukup rendah. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS ), inflasi pada tahun 2016 adalah sebesar 3,02% Hanya saja, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada 2017 tantangan yang dihadapi akan lebih besar. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak dunia yang akan berdampak pada kenaikan harga BBM. terjadinya inflasi di berbagai daerah

Akibatnya, hal ini akan berdampak besar pada

"Dengan atau tanpa pertumbuhan yang lebih besar, itu pasti tahun 2017 tekanannya lebih tinggi. Kita harus berusaha betul," kata Darmin Nasution di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/1/2016). Hanya saja, Darmin tetap optimistis bahwa angka inflasi tetap berada pada kisaran 4% plus minus 1% pada tahun 2017. Hanya saja, perlu upaya keras dari pemerintah untuk mencapai target ini. "Tapi untuk sama dengan tahun lalu, enggak. Kita akan berusaha supaya nggak keluar dari range yang disepakati pemerintah dan BI. Yaitu 4 plus minus 1. Bisa 3 bisa sampai ke 5%," tutupnya.


Sebaran Jumlah Penduduk Miskin per Pulau di 2016 JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) telah merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016.

Menurut catatan BPS , jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami

penurunan sebesar 250 ribu jiwa. Kini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 27,76 juta jiwa atau mencapai 10,7%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, sebagian besar jumlah penduduk miskin di Indonesia terdapat di pedesaan. Secara total, jumlah penduduk miskin di Indonesia tertinggi di Pulau Jawa. Hanya saja, jumlah penduduk miskin secara persentase terbesar terdapat di Papua. "Jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa masih tinggi. Kalau untuk persentase tertinggi di Maluku dan Papua," tuturnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Melansir data BPS , berikut adalah data kemiskinan per pulau hingga September 2016: 1. Pulau Sumatra Penduduk Miskin Perkotaan: 2,06 juta jiwa (9,07%) Penduduk Miskin Perdesaan: 4,15 juta jiwa (12,36%) Total: 6,21 juta (11,03%) 2. Pulau Jawa Penduduk Miskin Perkotaan: 7,04juta jiwa (7,72%) Penduduk Miskin Perdesaan: 7,79 juta jiwa (13,94%) Total: 14,83 juta (10,09%) 3. Bali dan Nusa Tenggara Penduduk Miskin Perkotaan: 0,59 juta jiwa (9,89%) Penduduk Miskin Perdesaan: 153 juta jiwa (18,11%) Total: 2,11 juta (14,72%) 4. Kalimantan Penduduk Miskin Perkotaan: 0,28 juta jiwa (4,35%)

Penduduk Miskin Perdesaan: 0,69 juta jiwa (8,07%) Total: 0,97 juta (6,45%) 5. Sulawesi Penduduk Miskin Perkotaan: 0,39 juta jiwa (5,75%) Penduduk Miskin Perdesaan: 1,7 juta jiwa (13,84%) Total: 2,09 juta (10,97%) 6. Maluku dan Papua Penduduk Miskin Perkotaan: 0,12 juta jiwa (5,51%) Penduduk Miskin Perdesaan: 1,42 juta jiwa (29,61%) Total: 1,55 juta (21,98%) 7. Indonesia Penduduk Miskin Perkotaan: 10,49 juta jiwa (7,73%) Penduduk Miskin Perdesaan: 17,28 juta jiwa (13,96%) Total: 27,76 juta (10,7%)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 4:24:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nidia Zuraya

Pemerintah Harus Jaga Harga Pangan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, Pemerintah sudah cukup baik dalam menjaga lonjakan harga pangan selama 2016. Meski demikian, Pemerintah masih harus berupaya agar harga pangan ini tidak mengalami fluktuasi harga secara cepat. Sebab harga pangan ini banyak berpengaruh dalam jumlah masyarakat miskin. "Peran makanan untuk garis kemiskinan ini sangat tinggi sekali. Dengan melihat komposisi tersebut, stabilitas harga pangan harus betul-betul dijaga karena pengaruhnya besar pada perkembangan penduduk miskin," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/1). Dia menjelaskan, selama Maret hingga September 2016, garis kemiskinan naik sebesar 2,15 persen, yaitu dari Rp 354.386 per kapitar per bulan para Maret menjadi Rp 361.990 per kapita per bulan pada September. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan Jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2016, komodi makana menyumbang sebesar 73,19 persen, sedangkan untuk komoditas non makanan mencapai 26,81 persen. Menurut Suhariyanto, bahan pokok yang masih berpengaruh signifikan pada jumlah kemiskinan adalah beras. Selain itu ada rokok yang pengaruhnya justru agak janggal. Harga rokok yang terus meningkat, ditambah jumlah perokok yang juga ikut meningkat baik di desa atau kota tercatat mempengaruhi data kemiskinan. "Harga rokok ini naik dari waktu ke waktu, dan masyarakat nggak pernah mengeluh. Ini agak mencemaskan karena cukup berpengaruh," paparnya. Dia menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalam kemiskinan mengindikasi jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,94 pada Maret 2016 menjadi 1,74 pada September 2016, Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,52 menjadi 0,44 pada periode yang sama.


Rokok Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar Setelah Cabai Merah JAKARTA, KOMPAS. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat terdapat 10 jenis komoditas yang menyumbang andil cukup besar terhadap inflasi Desember 2016. Sepuluh jenis komoditas tersebut diantaranya, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, tarif angkutan udara, bawang putih, tarif pulsa ponsel, ikan segar, rokok kretek, tarif kontrak rumah dan tarif sewa rumah. Dari 10 jenis komoditas yang menyumbang inflasi terbesar, rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar inflasi setelah cabai merah. Tercatat, rokok kretek filter menyumbang inflasi sebesar 0,18 persen.

Sementara cabai merah

berada diurutan pertama yakni sebesar 0,35 persen. Mengutip data BPS , cabai merah menyumbang inflasi 0,35 persen, rokok kretek filter 0,18 persen. Bawang Merah 0,17 persen, tarif angkutan udara 0,13 persen, bawang putih 0,11 persen, tarif pulsa ponsel 0,10 persen. ikan segar 0,9 persen, rokok kretek 0,9 persen, tarif kontrak rumah 0,9 persen dan tarif sewa rumah 0,9 persen. Sekadar informasi, BPS telah merilis data indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi sepanjang Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Dari 82 kota IHK, tercatat terjadi inflasi pada 78 kota dan deflasi di 4 kota. Inflasi tertinggi terdapat di daerah Lhokseumawe Aceh sebesar 2,25 persen dan terendah di daerah Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terdapat di daerah Manado sebesar 1,52 persen. Kompas TV Makanan dan Rokok, Sumber Inflasi Terbesar

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 4:10:00 PM Sumber : Detik Penulis : Muhammad Idris

BPS

: Harga Rokok Naik Tidak Ada yang Komplain, Beda dengan Beras

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) merilis jumlah penduduk miskin per September 2016 sebanyak 27,76 juta orang atau 10,7% dari total jumlah populasi Indonesia. Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, menyoroti tingginya konsumsi rokok sebagai kontributor terbesar kedua pada angka kamiskinan setelah beras. Persentase sumbangan konsumsi rokok terhadap garis kemiskinan pada September 2016 mencapai 10,7% di perkotaan maupun di pedesaan. Angka tersebut naik dari rasio Maret 2016 dimana rokok menyumbang kemiskinan sebesar 9,08% di perkotaan dan 7,96% di pedesaan. "Rokok ini dari waktu ke waktu harganya naik terus. Tapi kayaknya tidak ada yang komplain kalau rokok naik.

Kalau harga beras yang naik protesnya

dimana-mana," ucap Suhariyanto di kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Selain sumbangan rokok, BPS juga menyoroti tingginya kontribusi daging sapi pada garis kemiskinan yang melonjak tajam pada September 2016. Jika sebelumnya pada Maret 2016 daging sapi hanya menyumbang angka garis kemiskinan sebesar 0,19% di perkotaan dan 0,09% di pedesaan, pada September 2016 melonjak menjadi 4,98% di perkotaan dan 3,47% di pedesaan. "Daging sapi ini kok besar sekali di September 2016 dalam hal pengaruhnya ke kemiskinan, kemungkinan karena di September ada Idul Adha. Biasanya sapi ini pengaruhnya kecil sekali, tapi ini tumben jadi besar," papar Suhariyanto. Beberapa komoditas pangan lain yang kontribusinya cukup besar menyumbang angka kemiskinan pada September 2016 antara lain telur ayam ras di perkotaan 3,18% dan pedesaan 2,76%, daging ayam ras di perkotaan 3,1% dan pedesaan 2,19%, serta mie instan di perkotaan 2,43% dan pedesaan 2,28%. Sementara komoditas bukan pangan yang menyumbang garis kemiskinan terbesar yakni perumahan di perkotaan 9,81% dan pedesaan 7,63%, listrik di perkotaan 2,88% dan pedesaan 1,59%, bensin di perkotaan 2,84% dan pedesaan 2,31%, serta pendidikan di perkotaan 2,49% dan pedesaan 1,49%.


Pemerintah Diminta Jaga Harga Pangan REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Kenaikan harga pangan diprediksi akan mengalami kenaikan pada 2017.

Kenaikan harga ini dipastikan bakal mempengaruhi inflasi.

Apalagi sejuah ini konsumsi

masyarakat masih menjadi pengaruh besar dalam nilai inflasi. Chief economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi mengatakan, ketersedian pasokan bahan pangan yang baik akan menjamin inflasi bulanan hingga tahunan lebih terjaga. Pemenuhan produk domestik ini bisa dilakukan baik dengan memperbaiki produksi domesti maupun impor yang terencana dengan baik. "Distribusi bahan kebutuhan pokok misalnya dengan perbaikan infrastruktur transport dan optimasilasi bulog dengan operasi pasar juga bisa mempengaruhi harga komoditas pangan," kata Eric, Selasa (3/1). Menurut Eric, penunjang dari pendistribusian seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) juga harus disesuaikan agar tidak bergerak terlalu tinggi. Jika kenaikan harga ini tidak terlalu besar, maka harga pangan bisa ditekan agar terjangkau oleh masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan intervensi terukut di pasar valas untuk meredam tekanan dari imported inflation. Serta bisa menghindari pelonggaran moneter yang terlalu agresif, walaupun masih ada ruang cukup untuk penurunan tersebut. Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto mengatakan, kelompok bahan makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2016 yakni mencapai 1,21 persen dari inflasi 2016 yang mencapai 3,02 persen. Jika dibandingkan dengan 2015, kontribusi bahan makanan atas inflasi meningkat. Tahun lalu, andil bahan makanan terhadap inflasi sebesar 0,98 persen. Selain itu, kelompok yang memberikan andil terhadap inflasi sepanjang 2016 terbesar adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mencapai 0,91 persen, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,46 persen. Kelompok sandang memberikan sumbangsih atas inflasi sebesar 0,2 persen, kelompok kesehatan 0,17 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,21 persen. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,14 persen.


BPS

: Jumlah Orang Miskin di Perkotaan Naik

TEMPO. CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat kenaikan angka kemiskinan di perkotaan. Berbeda dengan daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin di perdesaan justru menurun. "Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 150 ribu orang. Sementara daerah pedesaan turun 390 ribu orang," kata kepala BPS Suhariyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017. Simpulkan Inflasi 2016 Sangat Terkendali

Menurut Suhariyanto, BPS

menggunakan konsep

kebutuhan dasar untuk mengukur jumlah penduduk miskin. Dari sisi ekonomi, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni bahan makanan yang setara 2. 100 kalori. "Sementara untuk garis kemiskinan bukan makanan, diukur dari pengeluaran perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan nonpangan lainnya," katanya. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin di kota mencapai 13,96 persen, sedangkan kemiskinan di desa mencapai 7,73 persen. Meskipun begitu, angka kemiskinan secara nasional dari Januari-September 2016 mengalami penurunan. Pada Maret 2016 misalnya, penduduk yang masuk kategori miskin sebesar 10,86 persen. Namun pada September 2016 turun menjadi 10,7 persen atau 27,76 jiwa.

“Kalau kita lihat jumlah

penduduk miskin turun dari 28,01 juta Maret 2016 ke 27,76 juta di September 2016 . Berarti dari Maret ke September turun 250 ribu penduduk,” tutur Suhariyanto. Penurunan yang terjadi selama enam bulan tersebut sebesar 250 ribu orang.

Sedangkan

dibandingkan September 2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 750 ribu orang. RICHARD ANDIKA | N. N.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 3:56:00 PM Sumber : Detik Penulis : Fadhly Fauzi Rachman

Gubernur BI: Bunga Kredit Harusnya Masih Bisa Turun Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat, sepanjang tahun 2016 suku bunga deposito sudah mengalami penurunan sebesar 137 basis poin (BPS ), sementara suku bunga kredit baru turun 67 BPS . Harusnya, penurunan suku bunga deposito diiringi dengan penurunan suku bunga kredit perbankan. Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, masih ada peluang penurunan suku bunga kredit di tahun ini. "Harusnya hal ini akan menjadi perhatian kita, kita kan tahu bahwa untuk deposit itu, DPK sudah turun sampai 137 basis poin. Untuk kredit, baru turun 67 basis poin. Jadi harusnya di kredit itu masih bisa turun," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (3/1/2017). Dia menjelaskan, masih tertahannya penurunan suku bunga kredit perbankan lantaran likuiditas perbankan ketat. "Sebelumnya mereka itu masih antisipasi tax amnesty di akhir tahun, takut kalau likuiditasnya ketat, mereka masih takut kalau ekonomi dunia masih menunjukkan kondisi yang perlu ada ketidakpastian, terutama tentang Amerika setelah pemilu bagaimana kebijakannya," terang dia. Tapi sebentar lagi, kata Agus, tanggal 20 Januari 2017, dunia sudah jelas tentang bagaimana kebijakan ekonomi AS. Jadi, secara umum akan ada kepastian yang lebih tinggi, dan restrukturisasi yang dilakukan bank sudah mulai membaik, dan harga-harga komoditi dunia sudah mulai lebih baik, ini akan membuat bank siap dengan penataan dari pada kreditnya, termasuk bunga kreditnya. Ekonomi Indonesia di tahun 2016 melakukan konsolidasi. Tidak hanya konsolidasi fiskal, tapi juga konsolidasi di perbankan dan korporasi, sehingga ekonomi Indonesia secara fundamental cukup baik di tahun 2017 ini. "Kalau nanti kebijakan Amerika itu diluncurkan, kami juga meyakini tidak akan terlalu drastis. Karena biar bagaimana, kalau terlalu drastis akan berdampak pada fundamental ekonomi di Amerika. "Jadi pada tanggal 20 Januari Presiden Amerika menyampaikan kabinetnya, dan bagaimana kebijakan ekonominya, kami di Indonesia siap. Karena Indonesia termasuk satu di antara yamg mempunyai ekonomi lebih baik," katanya. Sementara di sisi rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), diperkirakan akan lebih baik di tahun ini karena ada investasi di swasta yang mulai dijalankan. Ini akan membuat kondisi bunga perbankan atau ekspansi kredit lebih baik di tahun 2017. "Saya memahami di tahun 2016, banyak bank yang memanfaatkan relaksasi dari OJK untuk melakukan restrukturisasi. Kita lihat bahwa NPL bank ada di kisaran 3,1%, secara netto ada di 1,5%. Jadi kalau di tahun 2017 ini pertumbuhan kredit bisa lebih baik, itu akan terjadi di kuartal kedua 2017, tidak kembali jatuh menjadi duit bermasalah," pungkasnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 3:53:00 PM Sumber : Merdeka Penulis : Syifa Hanifah

Jokowi diminta waspadai lonjakan inflasi karena penghapusan subsidi Merdeka. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat angka inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016.

Angka ini turun dibanding November 2016 yang mencapai 0,47 persen.

Sementara inflasi pada tahun kalender (Januari-Desember 2016) mencapai 3,02 persen. Pergi. com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa realisasi inflasi tahun lalu masih dalam batas aman. Di mana inflasi berada di kisaran 3 persen. "Jadi saya menyambut baik bahwa dua tahun ini inflasi ada di kisaran 3,3 persen dan di tahun 2016 ini ada di kisaran 3 persen," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (3/1). Namun, Agus mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati terhadap tekanan inflasi di tahun ini. Sebab, pengurangan subsidi listrik dan gas menjadi potensi pendorong inflasi. "Kita sudah dengar bahwa listrik 900 VA akan dikurangi subsidinya begitu juga dengan elpiji 3 kg. Jadi ini area yang perlu diwaspadai," jelasnya.

Selain itu yang perlu diwaspadai yakin masih

bergejolaknya harga pangan. Maka dari itu, BI memprediksi inflasi tahun ini dipatok pada angka 4 plus minus 1 persen.


BPS

: Di Desa Lebih Banyak Orang Miskinnya

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat jumlah penduduk miskin per September 2016 sebanyak 27,76 juta orang atau 10,7% dari total jumlah populasi Indonesia.

Jumlah penduduk

miskin tersebut berkurang 250. 000 orang dibandingkan dengan Maret 2016. Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, mengungkapkan angka kemiskinan paling tinggi masih lebih besar terkonsentrasi di pedesaan sebanyak 13,96%. Sementara rasio penduduk miskin di perkotaan hanya 7,73%. "Disparitas kemiskinan dan pedesaan tinggi.

Jadi hampir dua kali lipatnya.

Di desa masih lebih banyak orang miskinnya," kata

Suhariyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sementara persentase penduduk miskin pada Maret 2016 yakni perkotaan 7,79% dan pedesaan 14,11%. Dia melanjutkan, meski ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 250. 000 orang pada September dibandingkan dengan Maret 2016, ada kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan. Menurut Suhariyanto, wilayah Maluku dan Papua jadi daerah dengan kesenjangan antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan yang paling tinggi. Persentase kemiskinan di pedesaan Papua dan Maluku tercatat sebesar 29,61% atau 1,42 juta penduduk, jauh di atas angka rasio kemiskinan di perkotaan yang hanya 5,51% dengan jumlah penduduk miskin 120. 000 orang. Sementara di Jawa, rasio penduduk miskin pedesaan yakni 13,94% atau 7,79 juta orang miskin, serta 7,72% di perkotaan dengan jumlah penduduk miskin 7,04 juta orang.


BPS

: Waspadai Kenaikan Harga Cabai Rawit

JAKARTA, KOMPAS. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat sepanjang Desember 2016 harga pangan dinilai cukup stabil. Sehingga, inflasi di Desember 2016 hanya mencapai 0,42 persen atau terendah sejak 2010. Kepala BPS , Suharyanto mengatakan, harga beberapa bahan komoditas terbilang cukup stabil seperti beras. Padahal, biasanya harga beras mengalami kenaikan saat libur natal dan tahun baru. "Ini hasil kerja pemerintah yang patut diapresiasi," kata Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2016). Meski inflasi Desember 2016 terbilang rendah, namun BPS mengimbau agar pemerintah tetap mewaspadai pergerakan harga cabai rawit. Himbauan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dalam beberapa minggu terakhir harga cabai rawit semakin melesat hingga berdampak pada tingginya inflasi. "Cabai rawit meski pun tidak terlalu tinggi tapi andilnya 0,04 persen. Tidak terlalu tinggi tapi saya kira ini harus diwaspadai," pungkas Suharyanto.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 3:45:00 PM Sumber : Antara Penulis : RH Napitupulu

BPS

pastikan jumlah penduduk miskin turun beberapa tahun terakhir

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia menurun dari masa-masa sebelumnya. BPS mencatat terjadi penurunan angka kemiskinan nasional dalam beberapa waktu terakhir," kata Suhariyanto usai Pembacaan Berita Resmi Statistik di Jakarta, Selasa. Menurut dia, secara umum pada periode 1998 - September 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia turun kecuali pada 2006, September 2013, dan Maret 2015. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada 2006 berturut-turut adalah 39,30 juta atau 17,75 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2005 yang sebesar 35,10 juta orang (15,97 persen) . "Hal ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Begitu pula dengan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin September 2013 dibanding Maret 2013 juga disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM pada Juni 2013," papar dia. Pada Maret 2015, persentase penduduk miskin sedikit naik dibandingkan dengan September 2014 dan mulai Maret 2015 hingga September 2016 turun baik jumlah maupun persentase penduduk miskin. Suhariyanto mengatakan, mayoritas penduduk miskin Indonesia atau tepatnya 14,83 juta orang, ada di Pulau Jawa dan dari angka itu 7,04 juta penduduk miskin di Jawa hidup di kota-kota, sedangkan di desa-desa 7,79 juta orang. Namun angka penduduk miskin di Jawa hanya 10,09 persen dari total penduduk pulau ini atau di bawah persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua yang mencapai 21,98 persen atau 1,55 juta orang. "Untuk jumlah penduduk miskin, terbanyak berada di Pulau Jawa. Dan jumlah penduduk miskin terendah ada di Kalimantan sebanyak 0,97 juta orang," kata Suhariyanto . Editor: Jafar M Sidik .


BPS

: Penduduk Miskin Tertinggi di Papua, Kalimantan Terendah

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat jumlah penduduk miskin per September 2016 sebanyak 27,76 juta orang atau 10,7% dari total jumlah populasi Indonesia.

Jumlah penduduk

miskin tersebut sebenarnya berkurang 250. 000 orang dibandingkan dengan Maret 2016. Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, selain masalah tingginya kesenjangan tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan, masalah akut kemiskinan di Indonesia juga kesenjangan antar pulau. "Kesenjangan per wilayah ini nggak berubah. Maluku dan Papua masih tertinggi dengan persentase 21,98%, dan terendah Kalimantan 6,45%," jelas Suhariyanto di kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2016). Sementara pulau lainnya yakni Jawa persentase penduduk miskinnya tercatat sebanyak 10,09%, Sumatera 11,03%, Sulawesi 10,97%, dan Bali dan Nusa Tenggara 14,72%. "Tapi secara jumlah penduduk, di Jawa tetap paling besar dengan jumlah penduduk miskin mencapai 14,83 juta orang. Sumatera 6,21 juta orang, Kalimantan 970.

000 orang, Sulawesi 2 juta orang, Bali dan Nusa

Tenggara 2,11 juta orang, dan Papua Maluku 1,65 juta orang," paparnya. Sementara jika melihat persentase penduduk miskin per provinsi, Pulau Papua juga mendominasi yakni Papua 28,4% dan Papua Barat 24,88%. Di urutan ketiga NTT 22,01%, Maluku 19,26%, Gorontalo 17,63%, Bengkulu 17,03%, dan Aceh 16,43%.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 3:36:00 PM Sumber : Merdeka Penulis : Siti Nur Azzura

Satu juta turis kunjungi RI di November 2016, terbanyak dari China Merdeka. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada November 2016 mencapai 1 juta kunjungan, naik 19,98 persen dibanding kunjungan pada November 2015. Sementara dibanding Oktober 2016, menurun sebesar 3,68 persen. Pergi. com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000 Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, secara kumulatif (Januari-November 2016), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan, naik 10,46 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. "Ke depan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan menjadi lokomotif baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1). Dia menambahkan, dari 1 juta kunjungan wisman yang datang ke Indonesia selama November 2016, penduduk asal China menjadi wisman terbesar yaitu 13,1 persen. Diikuti oleh turis asal Singapura sebesar 12,38 persen, Australia sebesar 10,39 persen, dan Jepang sebesar 4,18 persen. Ke depan, lanjut Suhariyanto, pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya komunikasi seluler untuk memantau data administrasi wisman Indonesia. Sebab, data administrasi saat ini masih belum maksimal karena terkendala kondisi geografis dan prasarana yang belum memadai. "Kondisi geografis dan prasarana kota belum memadai untuk memantau seluruh pergerakan manusia di perbatasan darat dan laut Indonesia," imbuhnya. Seluruh pergerakan manusia yang mempunyai telepon seluler di perbatasan dapat diidentifikasi aktivitasnya dan asal negaranya. Sebuah nomor seluler asing yang masuk (roaming) dan keluar di wilayah Indonesia akan menunjukkan kunjungan wisman. Di mana jumlah wisman yang melintas dikurangi batas yang tercatat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Mulai Oktober 2016, kata Suhariyanto, permasalahan ini dapat diatasi melalui pemanfaatan roaming komunikasi seluler tersebut.


Ini Komoditas Penyumbang Inflasi Desember 2016 Liputan6. com, Jakarta Tingkat inflasi pada Desember 2016 tercatat sebesar 0,42 persen. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan November 2016 yang sebesar 0,47 persen. penyumbang inflasi terbesar?

Apa komoditas

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto mengatakan, inflasi pada Desember ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran antara lain kelompok bahan makanan sebesar 0,5 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,45 persen. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar sebesar 0,18 persen.

Kelompok

kesehatan sebesar 0,32 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,05 persen. Dan yang tertinggi kelompok transportasi, komunikasi, jasa keuangan sebesar 1,12 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang menyumbang deflasi yaitu kelompok sandang sebesar 0,46 persen. "Penyumbang inflasi paling besar dari tarif angkutan udara karena banyak long weekend," ujar dia di kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Suhariyanto menjelaskan, secara spesifik beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember antara lain, tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan segar, tarif pulsa ponsel, cabai rawit, daging ayam ras, bensin, rokok kretek filter, beras, ikan diawetkan, kacang panjang, kol putih atau kubis. Kemudian jeruk, melon, bawang putih, ayam goreng, kue kering berminyak, rokok kretek, tarif sewa rumah, tarif listrik, dan tarif kereta api.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga

antara lain cabai merah, bawang merah, emas perhiasan dan tomat sayur.


Rokok Masih Jadi Pemicu Kemiskinan di Lampung REPUBLIKA. CO. ID, BANDAR LAMPUNG -- Rokok masih menjadi pemicu tingkat kemiskinan yang terjadi di Lampung pada Maret-September 2016.

Konsumsi rokok masyarakat baik di perdesaan

dan perkotaan menyumbang kemiskinan kedua setelah beras.

Badan Pusat Statistik (BPS ) Lampung dalam berita resmi statistik, Selasa (3/1) menyebutkan komoditas makanan yang memicu atau memengaruhi tingkat kemiskinan warga yakni beras sebesar 24,01 persen di perkotaan dan 33,36persen di perdesaan. Sedangkan rokok kretek/filter berkontribusi 16,27 persen di perdesaan dan 10,72 persen di perkotaan. “Beras dan rokok masih memengaruhi tingkat kemiskinan di Lampung,” kata Kepala BPS Lampung Yeanne Irmaningrum di Bandar Lampung, Selasa (3/1). Menurut dia, jumlah kemiskinan atau masyarakat yang berada di garis kemiskinan di Lampung sangat berpengaruh dengan konsumsi beras, rokok, dan komoditas lainnya. Selain beras dan rokok, komoditas nonmakanan seperti perumahan dan premium juga memengaruhi kemiskinan di desa dan kota. Data BPS menyebutkan, komoditas non-makanan yang memicu kemiskinan yakni perumahan 34,13 persen di perkotaan dan 30,02 persen di perdesaan. Sedangkan konsumsi premium atau bensin sebesar 12,67 persen dan listrik 8,93 persen. Menurut

BPS , Provinsi Lampung masuk dalam 10 besar tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia. Sedangkan provinsi tetangga Sumatra Selatan berada lebih baik di atas Lampung tingkat kemiskinan terbanyak. Meski masuk 10 besar, tingkat kemiskinan di Lampung mengalami penurunan. Survey sosial ekonomi nasional pada September 2016 mencapai 13,86 persen dibandingkan kondisi pada Maret 2016. Penurunannya sebesar 0,43 poin dari 14,29 persen. Konsentrasi kemiskinan terjadi diperdesaan sebear 15,24 persen sedangkan diperkotaan sebesar 10,15 persen. Pada periode Maret – September 2016, tingkat kemiskinan di kota dan desa di Lampung mengalami penurunan. Penduduk miskin di kota berkurang 5,95 ribu jiwa (3,55 persen) dan di desa berkurang 23,87 ribu jiwa (2,88 persen). Sedangkan tingkat disparitas kemiskinan kota dan desa pada periode tersebut menurun masingmasing 0,38 poin dan 0,45 poin.


Beras di Urutan Pertama Pemicu Kemiskinan, Rokok Kedua Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ), Kecuk Suhariyanto, mengatakan beras jadi komoditas paling besar pengaruhnya pada garis kemiskinan di Indonesia, baik perkotaan maupun di pedesaan. Sementara rokok yang konsumsinya cukup besar di Indonesia, menempati posisi kedua setelah beras dalam pengaruhnya terhadap garis kemiskinan. "Pada September 2016, beras ini komposisi pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan dengan persentase 18,31% di perkotaan, dan 25,35% di pedesaan," ucap Suhariyanto di kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sementara untuk rokok, memberi pengaruh pada angka garis kemiskinan sebesar 10,7% di perkotaan dan 10,7% di pedesaan. "Rokok ini agak mencemaskan kontribusinya terhadap garis kemiskinan. Apa karena rokoknya (konsumsi) semakin banyak, atau karena melihat harga rokoknya semakin naik dari waktu ke waktu," ujar Suhariyanto. Menurut BPS , sumbangan rokok terhadap kemiskinan di September 2016 lebih besar ketimbang Maret 2016. Kontribusi konsumsi rokok pada kemiskinan di perkotaan sebesar 9,08% dan pedesaan 7,96%. Beberapa komoditas pangan lain yang kontribusinya cukup besar menyumbang angka kemiskinan pada September 2016 antara lain daging sapi di perkotaan 4,98% dan pedesaan 3,47%, telur ayam ras di perkotaan 3,18% dan pedesaan 2,76%, daging ayam ras di perkotaan 3,1% dan pedesaan 2,19%, serta mie instan di perkotaan 2,43% dan pedesaan 2,28%. Sementara komoditas bukan pangan yang berpengaruh pada garis kemiskinan yaitu perumahan di perkotaan 9,81% dan pedesaan 7,63%, listrik di perkotaan 2,88% dan pedesaan 1,59%. Kemudian, bensin di perkotaan 2,84% dan pedesaan 2,31%, serta pendidikan di perkotaan 2,49% dan pedesaan 1,49%.


Harga Tiket Pesawat Jadi Penyumbang Inflasi Desember 2016 JAKARTA, KOMPAS. com — Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat sepanjang Desember 2016 terjadi inflasi sebesar 0,42 persen.

Kepala BPS

Suharyanto mengatakan, salah satu faktor

penyebab inflasi pada Desember lalu lebih disebabkan kenaikan harga tiket pesawat. Menurut dia, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan selama liburan Natal dan tahun baru sehingga permintaan tiket meningkat. "Inflasi pada Desember juga salah satunya karena harga tiket yang meningkat," kata Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/12/2016). Meski tiket pesawat menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi, harga beras dan beberapa komoditas lainnya cenderung stabil. Hal inilah yang menyebabkan inflasi Desember terendah sejak 2010 yang biasanya cukup tinggi karena adanya libur panjang Natal dan tahun baru. "Ini adalah inflasi Desember terendah sejak 2010," ujarnya. Sebagai informasi, BPS telah merilis data indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi sepanjang Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Dari 82 kota IHK, tercatat terjadi inflasi pada 78 kota dan deflasi di empat kota. Inflasi tertinggi terdapat di daerah Lhokseumawe, Aceh, sebesar 2,25 persen dan terendah di daerah Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen. Sementara itu, deflasi tertinggi terdapat di daerah Manado sebesar 1,52 persen.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 3:17:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Ilyas Istianur Praditya

Menko Darmin: Inflasi 2016 Sesuai Perkiraan Liputan6.

com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

mengungkapkan angka inflasi yang sudah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS ) sepanjang 2016 sesuai perkiraan. Pencapaian laju inflasi yang terkendali ini dikatakan Darmin tidak terlepas dari jerih payah semua pihak dalam menjaga harga, baik harga pangan, BBM, dan lain sebagainya. "Kalau angkanya 0,42 memang lebih tinggi sedikit dari bulan lalu, tapi itu oke," kata Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Hanya saja, Darmin mengaku tidak akan puas dengan pencapaian inflasi di 2016. Ini karena pada 2017, akan banyak pekerjaan rumah jika ingin mengulangi kesuksesan tahun lalu. Menurut dia, beberapa faktor yang akan memicu naiknya inflasi antara lain, penyesuaian tarif listrik di kalangan tertentu dan naiknya harga minyak dunia yang memicu kenaikan BBM. "Tapi untuk sama dengan tahun lalu, enggak. Kita akan berusaha supaya nggak keluar dari range yang disepakati pemerintah dan BI. Yaitu 4 plus minus 1. Bisa tiga bisa sampai ke lima," terang Darmin.

Badan Pusat Statistik (BPS ) melaporkan Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016. Adapun tingkat inflasi untuk tahun kalender (Januari-Desember) mencapai 3,02 persen. "Dengan demikian inflasi di 2016, atau secara tahun kalender Januari-Desember sebesar 3,02 persen," ujar Kepala BPS Suhariyanto. Dia mengatakan, dari 82 kota yang disurvei BPS , 78 kota mencatat inflasi dan empat kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Lhokseumawe yaitu sebesar 2,25 persen. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Manado yaitu 1,52 persen. "Inflasi tertinggi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen.

Kemudian di Padang Sidempuan.

Sedangkan untuk deflasi terendah di

Manado yaitu -1,52 persen," dia menuturkan. Menurut Suhariyanto, data inflasi ini menunjukan harga berbagai komoditas di Desember 2016 relatif terkendali dibandingkan periode yang sama di 2015. (Yas/nrm)


Inflasi Desember 2016 Terendah Sejak 2010 JAKARTA, KOMPAS. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) merilis data indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi sepanjang Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Kepala BPS , Suharyanto mengatakan, inflasi Desember adalah inflasi terendah sejak 2010. "Ini adalah inflasi Desember terendah sejak 2010," kata Suharyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/12/2016). Sedangkan inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,23 persen dan inflasi komponen inti yoy tercatat sebesar 3,07 persen. Penyumbang inflasi yang tertinggi terdapat pada kelompok bahan makanan sebesar 0,5 persen dengan porsi 0,11 persen. Disusul makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang terjadi inflasi sebesar 0,45 persen dengan menyumbang angka 0,08 persen. Menurut Suharyanto, pada Desember 2016 harga-harga pangan cenderung stabil. Namun, penyebab terjadinya inflasi di Desember adalah adanya kenaikan tarif pesawat karena ada momentum Natal dan Tahun Baru. "Harga-harga pangan stabil. Ini kita patut apresiasi pemerintah dan Kementerian Pertanian. Tapi inflasi lebih disebabkan oleh naiknya tarif angkutan udara karena natal dan tahun baru," terangnya.

BPS mencatat, dari 82 kota IHK, tercatat terjadi inflasi pada 78 kota dan deflasi di 4 kota. Inflasi tertinggi terdapat di daerah Lhokseumawe Aceh sebesar 2,25 persen dan terendah di daerah Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terdapat di daerah Manado sebesar 1,52 persen. Kompas TV Harga Cabai Jadi Risiko Tertinggi Kenaikan Inflasi


BPS

Khawatir Kenaikan Cabai Rugikan Petani

JAKARTA - Harga cabai rawit saat ini masih cukup tinggi dibandingkan harga bahan pangan lainnya. Namun, andil terhadap inflasi terbilang cukup kecil. Menurut catatan BPS , andil kenaikan cabai rawit terhadap inflasi tercatat sebesar 0,42%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih mengonsumsi cabai merah yang sudah mulai mengalami penurunan. "Walaupun harga naik untung konsumsi cabai rawit sepertiga cabai merah. Sekarang cabai merah yang turun jadi inflasi tertarik ke bawah," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Hanya saja, pemerintah diminta untuk retak waspada dengan fluktuasi harga cabai saat ini. Sebab, kenaikan harga cabai bisa saja berdampak pada semakin banyaknya petani menanam cabai. Akibatnya, harga cabai bisa saja menurun pada awal dan pertengahan 2017 sehingga dapat merugikan petani. "Jadi cabai juga ini banyak yang tanam karena harga tinggi. Kita khawatir Januari dan Februari turun tajam.

Sekarang Rp50 ribu, kalau Rp20 ribu kan anjlok sekali.

pendapatan petani turun. Jadi harus diwaspadai," tukasnya.

Memang inflasi turun tapi

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 3:01:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis :

Amran: Hujan Dorong Kenaikan Harga Cabai Metrotvnews. com, Jakarta: Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, musim hujan yang terjadi selama 2016 yang menyebabkan mahalnya harga cabai, karena komoditas itu belum dapat dipanen. "Produksi cukup, cuma tidak boleh panen kalau musim hujan," kata Amran ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (3/1/2017). Menurut Amran, cabai yang dipetik saat musim hujan berpotensi busuk lebih cepat. Sehingga cabai tersebut tak bisa dijual karena sudah membusuk saat dijual ke konsumen. Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Amran menyampaikan, evaluasi dua tahun kinerja kementeriannya, termasuk kondisi dan harga komoditas beras. "Kan beras yang menjadi komoditas paling strategis, itu yang dijaga dan itu yang kecenderungan turun.

Stabil dan bahkan

turun," pungkas Amran. Sebelumnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS ), salah satu komoditas pangan yang menyumbang inflasi sebesar 0,47 persen pada November 2016 adalah cabai merah yang mengalami gangguan pasokan. Cabai merah mengalami kenaikan harga di sebanyak 76 kota, karena faktor cuaca dan hambatan distribusi komoditas tersebut di berbagai daerah.


Orang Miskin RI Turun Jadi 27,76 Juta Orang di September 2016 Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016.

Penurunan

jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebesar 27,76 juta orang atau 10,7 persen dari total populasi. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2015 yang sebesar 28,01 juta orang atau 10,86 persen. "Jumlah penduduk miskin turun dari 28 juta ke 27 juta di September 2016 . Ini berarti dari Maret ke September terjadi penurunan," ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Jika dilihat dari sisi wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,76 persen, dan turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016. "Tipis memang, tapi ada penurunan di sana," lanjut dia. Sementara jika dibandingkan dengan September 2015, jumlah penduduk miskin pada September 2016 mengalami penurunan sebesar 750 ribu orang. Menurut Suhariyanto, dari tahun-ke tahun jumlah penduduk miskin lebih banyak berada di wilayah pedesaan. "Ini persoalan besar yang kita hadapi dan tidak banyak berubah, bahwa penduduk miskin masih banyak di wilayah pedesaan," tandas dia.


BPS

Simpulkan Inflasi 2016 Sangat Terkendali

TEMPO. CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat angka inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016.

Angka ini turun dibanding November 2016 yang berada di angka 0,47

persen. Sedangkan inflasi tahunan 2016 mencapai 3,02 persen, yang merupakan inflasi terendah sejak 2010. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi pada tahun ini sudah sesuai dengan target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Apa ini sudah sesuai dengan ekspektasi pemerintah, saya kira iya. Karena di APBN saja targetnya 4 plus, minus 1 persen.

Bahkan angka ini justru terletak di batas bawah, jadi sangat terkendali,"

katanya di kantor BPS , Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017. Menurut Suhariyanto, kebijakan pemerintah untuk mengimpor sejumlah komoditas serta kebijakan operasi pasar untuk menekan inflasi dan menekan harga pangan yang tinggi di 2016 dinilai cukup efektif. "Sangat efektif, karena jika tidak efektif, inflasinya akan sangat tinggi. Saya pikir operasi pasar yang dibuat pemerintah ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Suhariyanto

pun menjelaskan, inflasi Desember 2016 terpaut jauh jika dibandingkan dengan Desember 2015. Inflasi pada Desember 2015 sebesar 0,96 persen, dengan inflasi sepanjang tahun 2015 sebesar 3,35 persen. Komoditas impor yang biasanya menyumbang inflasi tertinggi justru cenderung mengalami deflasi. "Jadi berbagai kebijakan yang ditempuh, baik operasi pasar maupun yang lain, seperti impor, juga berjalan dengan baik," tutur Suhariyanto. Atas capaian ini, Suhariyanto mengatakan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain agar inflasi sepanjang 2017 nanti bisa sesuai dengan target pemerintah.


Menkeu Sebut Inflasi 2016 Rendah Bukan karena Penurunan Daya Beli REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan rendahnya inflasi sepanjang tahun 2016 disebabkan penurunan cost structure atau struktur harga sejumlah kebutuhan pokok. Artinya, angka inflasi yang disebut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai inflasi terendah selama 6 tahun belakangan bukan disebabkan oleh anjloknya daya beli masyarakat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pada dasarnya inflasi mengukur harga dari sisi permintaan (demand side) dan struktur harta. Menurut Sri, dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat sebesar 5,0 persen di tahun 2016 menunjukkan masih stabilnya daya beli masyarakat. Ia menilai bahwa bila asumsi penurunan daya beli dijadikan alasan atas rendahnya inflasi tahun lalu, maka seharusnya pertumbuhan konsumsi masyarakat juga ikut melorot. "Kalau inflasi bagus kok bisa? Karena daya beli rendah? Tahun 2016 kan harga komoditas turun dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan cost structure. Growth konsumsi juga masih 5 persen. Jadi, bukan karena daya beli turun (inflasi rendah)," ujar Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1). Diberitakan sebelumnya, BPS mencatatkan inflasi Desember sebesar 0,42 persen. Angka ini menggenapi angka inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Desember sebesar 3,02 persen. BPS menilai bahwa inflasi tahunan pada 2016 menjadi terendah sejak 2010. Inflasi 2016 (JanuariDesember) mencapai 3,02 persen. Dia mengatakan inflasi 2016 dapat dicapai rendah karena inflasi bulanan yang mampu dijaga. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada inflasi tahunan. Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, pada 2011 nilai inflasi mencapai 3,79 persen. Pada 2012 nilai inflasi ini naik mencapai 4,30 persen. Inflasi ini terus melonjak dan nilainya sangat tinggi hingga 8,38 pada 2013, dan hanya turun sedikit menjadi 8,36 pada 2014. Pemerintah baru bisa menekan inflasi di tahun berikutnya. Inflasi ini baru bisa turun pada 2015 menjadi 3,35 persen. Prediksi Pemerintah untuk menurunkan inflasi kembali dan menahan tidak melambung hingga 4 persen tercapai. Sebab inflasi pada 2016 telah mencapai 3,02 persen.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 2:37:00 PM Sumber : Sindonews Penulis : Yanuar Riezqi Yovanda

Persentase Penduduk Miskin di Maluku dan Papua Tertinggi di RI JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 21,98% atau yang tertinggi. Sementara, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan sebesar 6,45%. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Turun Jadi 27,76 Juta Jiwa)Jumlah penduduk miskin di Maluku dan Papua tercatat sebanyak 1,55 juta jiwa. Sehingga, persentase kemiskinan paling tinggi ada di Indonesia bagian timur. "Maluku dan Papua 21,98%, terendah kalimantan 6,45%. Jumlah di Jawa paling tinggi dengan pulau yang kecil sebanyak 14,83 jiwa dengan persentase 10,09%. Artinya persentase kemiskinan tertinggi masih ada di Indonesia bagian timur," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (3/1/2017). Harga Beras Turun, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang) Sementara, secara umum pada periode 1998 sampai September 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kecuali pada 2006, September 2013 dan Maret 2015. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada 2006 berturut-turut sebesar 39,30 juta atau 17,75%. Jumlah dan persentase tersebut lebih tinggi dibanding kondisi kemiskinan 2005 yang sebesar 35,10 juta penduduk miskin atau 15,97%. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Begitu pula dengan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin September 2013 dibanding Maret 2013 juga disebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM pada Juni 2013. Pada Maret 2015 persentase penduduk miskin sedikit mengalami kenaikan dibanding September 2014 dan mulai Maret 2015 hingga September 2016 tercatat baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. "Besarnya sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan 73,19%, untuk makanan, bukan makanan 26,81%.

Dengan komposisi ini stabilitas harga pangan dijaga karena pengaruh besar ke

pertumbuhan orang miskin," pungkasnya.


Jumlah Penduduk Miskin NTB 786 Ribu REPUBLIKA. CO. ID, MATARAM -- Badan Pusat Statistik (BPS ) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebesar 786,58 ribu orang atau 16,02 persen. Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih mengatakan jumlah penduduk miskin ini berkurang 17,9 ribu orang atau 0,46 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 804,45 ribu orang atau sebesar 16,48 persen. Endang menambahkan, selama periode Maret hingga September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan juga berkurang sekitar 6,4 ribu orang. Pun dengan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang berkurang sebanyak 11,5 ribu orang, dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 407,75 ribu orang pada September 2016. "Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan," ujar dia, dalam jumpa pers di Kantor BPS NTB, Mataram, Selasa (3/1). Endang menyebutkan, hal ini terjadi di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2015, misalnya, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,81 persen untuk perkotaan dan 75,89 persen untuk daerah perdesaan. Menurutnya, komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan untuk perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, dan daging sapi. Sedangkan untuk perdesaan meliputi beras dan rokok kretek filter. "Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, pendidikan, dan bensin," katanya.


Furnitur Banyuwangi Bakal Hiasi BandaraBandara Indonesia BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tertarik pada furnitur karya para perajin di daerah paling timur Pulau Jawa itu. "Menhub mengapresiasi karya perajin Banyuwangi, dan beliau mengundang perajin sini untuk mengisi gedung Kementerian Perhubungan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, nanti mengisi di bandara-bandara. Kami sangat berterima kasih karena itu bisa menggerakkan ekonomi warga Banyuwangi, khususnya kalangan perajin," ujar Anas di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (3/1/2016) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kunjungan Menhub Budi Karya Sumadi pada akhir pekan lalu di Banyuwangi membawa berkah bagi perajin furnitur. Saat melihat sejumlah furnitur yang mengisi terminal hijau Bandara Blimbingsari, pendopo kabupaten, dan sejumlah hotel, Budi Karya menyatakan tertarik. Dia mengatakan dari kunjungan Menhub, Karya para perajin furnitur di Kabupaten Banyuwangi kian mendapat pengakuan, setelah sebelumnya banyak memasok hotel dan properti di Jakarta, Bali, Surabaya, dan bahkan hingga ke Jepang dan Australia. Anas mengatakan, sektor furnitur di Banyuwangi merupakan salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang terus tumbuh. Karya para perajin itu telah banyak diakui. Terbukti telah banyak diekspor ke sejumlah negara dan mengisi pasar di berbagai kota besar di Indonesia. "Furnitur Banyuwangi punya nilai artistik tersendiri, presisi, dan rapi. Insya Allah dengan semakin tumbuhnya pasar, mereka menjunjung tinggi kesepakatan bisnis. Pengiriman, bentuk barang, semuanya sesuai kesepakatan. Karya para perajin furnitur itu juga bisa dibeli melalui situs belanja UMKM banyuwangi-mall. com," ujar Anas. Dia memaparkan, selama ini di sejumlah ruang publik di Banyuwangi memang dijadikan etalase produk-produk kreatif. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik minat para tamu yang semakin banyak berkunjung ke daerah berjuluk "The Sunrise of Java" itu. Selain para pejabat kementerian dan BUMN, kata Anas, para tamu lainnya adalah delegasi pemerintah daerah lain yang banyak berkunjung untuk melakukan studi banding. "Memang ruang publik, seperti bandara, pendopo, dan lounge pelayanan publik kita jadikan etalase. Tamu yang berkunjung bisa langsung merasakan. Jika berminat, silakan membeli langsung ke perajinnya, pemkab tidak ikut-ikut dalam jual beli itu. Tugas kami hanya ikut membantu promosi. Terbukti banyak tamu yang berminat membeli, termasuk yang terakhir adalah Menhub setelah berkunjung ke Banyuwangi akhir pekan lalu," tutur Anas. Sementara Kepala Bagian Humas Pemkab Banyuwangi Juang Pribadi menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), sektor-sektor ekonomi kreatif tumbuh pesat di Banyuwangi. Dia mengatakan industri furnitur tumbuh hampir 60 persen dari Rp193 miliar (2010) menjadi Rp304,1 miliar (2014). Industri kayu, barang anyaman bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh hampir 50 persen dari Rp634 miliar menjadi Rp941 miliar. Adapun subsektor ekonomi kreatif lainnya, seperti kuliner tumbuh 70 persen dari Rp475,76 miliar (2010) menjadi Rp811,7 miliar (2014). Adapun sektor jasa lainnya yang di dalamnya ada subsektor kesenian, hiburan, dan rekreasi tumbuh dari Rp403 miliar menjadi Rp564 miliar.


Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurun di 2016 JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan per September 2016.

Menurut catatan BPS , jumlah penduduk miskin di Indonesia

mencapai 27,76 juta jiwa atau turun dibanding periode Maret lalu sebesar 28,01 juta jiwa. Menurut Kepala BPS Suharyanto, pada periode Maret 2016-September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 1,94 dan pada September 2016 mengalami penurunan menjadi 1,74. "Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,52 menjadi 0,44 pada periode yang sama," ujarnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September 2015- September 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan cenderung mengalami penurunan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 1,21 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,32. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,29 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,59.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 2:23:00 PM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :

Inflasi Jawa Tengah Desember Capai 0,21 Persen SEMARANG, suaramerdeka. com – Bulan Desember 2016, Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,21 persen yang disumbang dari telur, ayam ras dan cabai rawit. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Jawa Tengah Margo Yuwono mengatakan inflasi Desember 2016 ini lebih rendah jika dibandingkan bulan November 2016 sebesar 0,56 persen. “Inflasi disebabkan kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan kelompok bahan makanan dan makanan jadi serta bahan bakar dan kita patut bersyukur inflasi di Jawa Tengah lebih rendah dari nasional yang mencapai 0,42 persen,” katanya saat memberikan berita resmi statistik di kantornya, Selasa (3/1). Sementara itu untuk inflasi tahun kalender 2016 Jawa Tengah mencapai 2,36 persen lebih rendah dari nasional yang mencapai 3,02 persen sedangkan inflasi year on year sebesar 2,36 persen. Kondisi itu lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,73 persen. Samiran Kepala Bidang Neraca Wilayah BPS Provinsi Jawa Tengah menambahkan angka inflasi tersebut sebagai tanda keberhasilan menurunkan inflasi dari tahun sebelumnya. “Rendahnya inflasi ini karena kinerja tim TPID menjalankan bisa menekan harga-harga komoditas,” ucapnya. Ia menjelaskan tren diakhir tahun untuk beberapa komoditas selalu sama yang menjadi penyebab inflasi cukup tinggi seperti cabai dikarenakan faktor suplai. Selama ini beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi merupakan hasil produksi di Jawa Tengah, namun sebelum barang didistribusikan ke Jawa Tengah dilempar terlebih dahulu ke daerahdaerah lain seperti Jakarta.


Kunjungan Wisatawan Mancanegara Meningkat, China Mendominasi JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia November 2016 meningkat 19,98% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 835,41 ribu kunjungan menjadi 1,00 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Oktober 2016, mengalami penurunan sebesar 3,68%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, secara kumulatif, (Januari-November) 2016, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan atau naik 10,46% dibandingkan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 9,42 juta kunjungan. Wisatawan Asal India Diperkirakan Serbu Bali dan JogjaPresiden Jokowi Minta 10 Juta Wisatawan China 'Ditarik' ke IndonesiaDemo 2 Desember, Bagaimana Kunjungan dari Bandara Soetta? Menurutnya, turis asal China mendominasi kunjungan turis asing di Indonesia. Tercatat, kunjungan turis asal China mencapai 125. 103 orang. "Jadi ini 13,1% dari total wisatawan luar negeri dan naik dibandingkan Oktober 2016 yang mencapai 86. 270 orang," ujarnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Menurut catatan BPS , jumlah turis asal China ini diikuti oleh turis asal Malaysia, Singapura, Australia, hingga Jepang.

Hanya saja, peningkatan jumlah turis ini tidak berbanding lurus dari

tingkat hunian hotel berbintang. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada November 2016 mencapai rata-rata 55,76% atau turun 0,32 poin dibandingkan dengan TPK November 2015 yang tercatat sebesar 56,08%.

Begitu pula jika dibandingkan TPK Oktober 2016, TPK hotel berbintang pada

November 2016 turun 0,37 poin.

BPS mencatat, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 27 provinsi selama November 2016 tercatat sebesar 1,72 hari, terjadi penurunan 0,03 poin jika dibandingkan keadaan November 2015.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 2:14:00 PM Sumber : Detik Penulis : Bagus Prihantoro Nugroho

Cabai Merah Sumbang Inflasi 0,35% di 2016, Mentan: Kecil Pengaruhnya Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) menyebut harga cabai merah termasuk penyumbang inflasi sepanjang 2016. Menurut BPS , kontribusi cabai merah terhadap inflasi 2016 sebesar 0,35%. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, angkat bicara soal hasil survei BPS tersebut. "Itu kan kecil, pengaruhnya," kata Amran di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Amran menjelaskan, kenaikan harga cabai karena pengaruh musim hujan. Cabai tidak bisa dipanen di musim hujan. "Enggak boleh panen, busuk nanti. Tapi produksi aman, kan tidak ada impor cabai bawang, dan beras," imbuh Amran. Dia menilai komoditas strategis di Indonesia bukanlah cabai, melainkan beras. Maka itu pemerintah menjaga harga beras tetap stabil. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat inflasi sepanjang 2016 sebesar 3,02%. Sedangkan laju inflasi di Desember 2016 sebesar 0,42%.


Ini Penyebab Turunnya Jumlah Orang Miskin di RI Versi BPS Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat ada penurunan penduduk miskin dari Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang, menjadi 27,76 juta orang pada September 2016. Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, mengungkapkan penurunan angka kemiskinan tersebut tak lepas dari rendahnya inflasi periode Maret-September 2016 yang hanya 1,34%. "Faktor yang support (mendukung) penurunan penduduk miskin yakni inflasi yang rendah hanya 1,34%, sehingga pengaruh ke pengeluaran penduduk miskin," jelas Suhariyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Menurut dia, hingga September 2016, harga pangan secara umum mengalami penurunan seperti beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. "Rata-rata harga beras turun 1,21% yaitu dari Rp 13. 301/kg pada Maret 2016 menjadi Rp 13. 140/kg pada September 2016. Cabai merah mengalami penurunan 14,06%, cabai rawit turun 13,77%, dan telur ayam ras turun 0,56%," ungkap Suhariyanto. Dia melanjutkan, faktor lainnya yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan adalah naiknya upah buruh tani dan buruh bangunan, sepanjang periode tersebut. "Nominal upah rata-rata buruh tani per hari naik 1,42% pada September 2015 dibandingkan Maret 2016 yakni dari Rp 47. 559 menjadi Rp 48. 235. Selain itu rata-rata upah buruh bangunan juga naik 1,23% dari Rp 81. 481 di Maret 2016 menjadi Rp 82. 480 di September 2016," ungkapnya. "Kemudian NTP (Nilai Tukar Petani) pada September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69% dibandingkan NTP pada bulan Maret 2016 yang sebesar 101,32," tambah Suhariyanto. NTP sendiri merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, sehingga sering dijadikan acuan BPS dalam menentukan kesejahteraan petani. Dengan NTP di atas 100, artinya harga dari produksi petani naik lebih besar dibandingkan dengan kenaikan konsumsi petani. Atau dengan kata lain pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.


Tarif Listrik 900 Va Naik, BPS Prediksi Tak Berpengaruh Besar ke Inflasi JAKARTA - PT PLN (Persero) akan menghapus subsidi listrik 900 va dan 450 va secara bertahap pada tahun ini. Masyarakat pun harus siap untuk menerima kenaikan tarif listrik sepanjang tahun 2017. Namun, menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS ) Sasmito Hadi Wibowo kenaikan harga listrik ini tidak akan berpengaruh besar pada tingginya angka inflasi sepanjang 2017. Sebab, kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap. "Desember ada yang naik, Januari juga ada. Tapi kan bertahap seperti rokok. Jadi efek multiplier tidak besar karena sudah dipersiapkan masyarakat," kata Kepala BPS Suharyanto di Kantor Pusat

BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Selama ini, kenaikan tarif listrik memang cukup besar terhadap inflasi.

Hanya saja, kenaikan tarif

listrik di tahun 2017 diprediksi tak akan berdampak pada tingginya inflasi di berbagai daerah. Target inflasi pun diyakini akan dapat tetap tercapai hingga akhir 2017 mendatang. "Target 4 plus minus 1% bisa terpenuhi karena naiknya bertahap sepanjang bertahap maka dampaknya tidak besar. Lalu kebaikan listrik Desember ada, tapi dampak ke Januari kecil enggak capai 0,01%. Biasanya Desember dan Januari mendekati 1% kalau sekarang jauh dari 1%," jelasnya. Selain listrik, pemerintah harus mewaspadai dampak kenaikan harga BBM.

Sebab, hal ini akan

berdampak pada tingginya inflasi pada berbagai daerah akibat efek domino yang ditimbulkan. "2,8% andil listrik terhadap inflasi. Tapi selain listrik saya kira bensin juga harus dilihat," tukasnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 1:54:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Husen Miftahudin

BPS

: Penurunan Tarif Listrik Mulai Berpengaruh di Maret-April 2017

Metrotvnews. com, Jakarta: Sebanyak 12 golongan tarif listrik yang mengikuti mekanisme tarif adjusment mengalami penurunan pada Januari 2017. Penyesuaian tarif listrik ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto, penurunan tarif tenaga listrik tersebut tak langsung memberi pengaruh pada Indeks Harga Konsumen (IHK). Penyesuaian tarif tenaga listrik tersebut akan mulai terasa pada Maret-April 2017. "Januari belum (pengaruhi IHK). Pengaruhnya di Maret dan April, tapi tidak akan terlalu besar," ujar Suhariyanto usai konferensi pers di kantor pusat BPS , Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Pria yang akrab disapa Kecuk tersebut menjelaskan, skema pembayaran tarif listrik dilakukan dengan dua cara, yakni pascabayar dan prabayar. Persentase pembayaran tarif listrik dengan mekanisme pascabayar sebesar 71 persen. "Sementara prabayar sebesar 29 persen. Ini yang menjadi penyebab, dampaknya tidak akan terlalu terasa di Januari," imbuh dia. Deputi Bidang Statistik Distribusi da Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo optimistis target inflasi pemerintah sebesar 4 plus minus 1 persen pada 2017 bakal tercapai. Andil listrik sendiri dalam inflasi sebanyak 2,8 persen. "Mudah-mudahan (target inflasi 4±1% di 2017 tercapai). Saya kira masih dalam range meskipun nanti ada kenaikan. Maka itu (pengaruh penurunan tarif listrik pada IHK) akan bertahap," pungkas Sasmito. Seperti diketahui, tarif tenaga listrik terdiri dari 37 golongan tarif. 12 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme tarif adjusment yang tidak disubsidi pemerintah. Kedua belas golongan tarif tersebut adalah: 1. R1 Rumah Tangga kecil di tegangan rendah, daya 1. 300 VA. 2. R1 Rumah Tangga kecil di tegangan rendah, daya 2. 200 VA. 3. R1 Rumah Tangga menengah di tegangan rendah, daya 3. 500 sd 5. 500 VA 4. R3 Rumah Tangga besar di tegangan rendah, daya 6. 600 VA ke atas. 5. B2 Bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6. 600 VA sd 200 kVA. 6. B3 Bisnis besar di tegangan rendah, daya di atas 200 kVA 7. P1 Kantor Pemerintah di tegangan rendah, daya 6. 600 VA sd 200 kVA 8. I3 Industri menengah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA. 9. I4 Industri besar di tegangan tinggi, daya 30 MVA ke atas, dan 10. P2 Kantor Pemerintah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA. 11. P3 Penerangan Jalan Umum di tegangan rendah, dan 12. L Layanan Khusus.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 1:51:00 PM Sumber : BeritaSatu Penulis : Lona Olavia/JAS

Inflasi 2016 Capai Titik Terendah Sejak 2010 Jakarta - Badan Pusat Stastistik (BPS ) mencatat, laju inflasi Desember 2016 adalah 0,42 persen. Sehingga laju inflasi sepanjang 2016 mencapai 3,02 persen.

Dengan demikian, inflasi sepanjang

2016 merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2010. Hal tersebut pun mengindikasikan perbaikan stabilitas harga barang dan jasa, meskipun dibayangbayangi perlambatan ekonomi dunia. Tercatat laju inflasi tahunan sejak 2010 hingga 2015, masingmasing adalah 6,96 persen, 3,69 persen, 4,3 persen, 8,38 persen dan 8,36 persen, dan 3,35 persen. Sebelumnya, laju inflasi sepanjang tahun 2009 hanya 2,78 persen atau terendah sepanjang sejarah Indonesia. “Ini capaian yang cukup menggembirakan,” kata Kepala BPS Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/12). Dari 82 kota IHK, 78 kota mengalami inflasi danempat kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen dengan IHK sebesar 124,94 dan terendah terjadi di Padangsidimpuan dan Tembilahan masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing sebesar 125,36 dan 129,89. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,52 persen dengan IHK sebesar 125,64 dan terendah terjadi di Tegal sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 122,49. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,50 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,45 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,18 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05 persen, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,12 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok sandang sebesar 0,46 persen. Di mana, komponen inti pada Desember 2016 mengalami inflasi sebesar 0,23 persen, tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Desember) 2016 dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Desember 2016 terhadap Desember 2015) masing-masing sebesar 3,07 persen. Secara terpisah, usai menyaksikan pembukaan perdagangan tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, Gubernur BI Agus Martowardojo memperkirakan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Desember 2016 mencapai 0,3-0,4 persen secara bulanan (mtm). Perkiraan ini didasarkan kepada Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan bank sentral di 82 kota di Indonesia. Jadi, secara year on year (tahunan) bisa 2,91 persen. Di mana, inflasi 2016 akan menjadi yang terendah. Adapun, sejak 2009 sampai 2015 inflasi tidak menentu karena pergerakan nilai tukar rupiah. Sementara di akhir 2016 nilai tukar rupiah Rp 13. 475 secara year to date atau mata uang terbaik di Asia setelah Jepang dengan apresiasi 2,34 persen.

Agus menuturkan, rendahnya inflasi IHK secara tahunan hingga mencapai angka di bawah tiga persen tersebut disebabkan terkendalinya harga-harga komoditas pangan, seperti cabai merah dan bawang merah. Sementara itu, tarif angkutan udara yang meningkat sejalan dengan periode akhir tahun dinilai merupakan faktor pendorong inflasi pada bulan Desember 2016. Selain itu, harga daging ayam dan telur ayam juga dipandang mendorong laju inflasi. “Kami yakin ini sudah dikoordinasikan dan kita harapkan di seluruh Indonesia ketika menyambut akhir tahun (inflasi) terjaga,” jelas Agus. Sedangkan pada tahun depan, Agus mengaku ada tantangan dalam hal mengendalikan inflasi apalagi pemerintah akan mengurangi subsidi untuk tarif listrik 900 VA dan elpiji 3 kg. Serta perlu diwaspadai harga-harga volatile food. persen bisa terjaga.

Sehingga, target Pemerintah inflasi bisa 4 plus minus 1


Disparitas Kemiskinan di Kota dan Desa Mencapai Dua Kali Lipat REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa periode terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per September 2016, jumlah masyarakat miskin menurun sebanyak 250 ribu orang, dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin pada Maret 2016. Sedangkan dalam periode satu tahun (September 2015-September 2016) Pemerintah berhasil menekan angka ini sebanyak 750 orang. Meski demikian, Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menurunkan disparitas jumlah masyarakat miskin yang tinggal di pedesaann dengan perkotaan. Sebab ketimpangan ini masih cukup tinggi. Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, terdapat penurunan setiap waktunya, tetapi terdapat disparitas yang tinggi antara kemiskinan di desa dan di kota. Posisi September 2016 terlihat bahwa kemiskinan di kota mencapai 7,73 persen, dan di desa 13,96 persen. Perbandingan ini tidak banyak berubah dibandingkan September 2015 di mana kemiskinan di kota mencapai 8,22 persen dan di desa 14,09 persen. Sedangkan pada Maret 2016 disparitas kemiskinan masyarakat kota dan desa pun masih berbeda hampir dua kali lipat. Kemiskinan di kota mencapai 7,79 persen dan di pedesaan mencapai 14,11 persen. "Ini persoalan besar yang kita dihadapi dan tidak berubah. Masih banyak penduduk di desa yang miskin, dan disparitas dengan perkotaan juga tinggi. Ini menjadi tantangan kita ke depan," ujar Suhariyanto. Berdasarkan sebaran pulau, jumlah penduduk miskin masih tidak berubah, dan terbanyak terdapat di Provinsi Maluku serta Papua sebesar 21,98 persen, sementara terendah ada di Kalimantan dengan 10,97 persen. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk maka pusatnya masih terdapat di Pulau Jawa, karena pulau ini memiliki penduduk terpadat, tapi areal pulaunya sangat kecil dibandingkan pulau lain. Jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 14,83 juta jiwa, untuk di Maluku dan Papua penduduk miskin sebanyak 1,55 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit terdapat di Kalimantan sebanyak 0,97 juta jiwa. "Komposisi ini tidak banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Artinya persentase kemiskinan tertinggi masih ada di Indonesia bagian Timur," ungkap Suhariyanto. Dia menuturkan, disparitas jumlah masyarakat miskin memang harus segera ditangani secara baik oleh Pemerintah. Sebab, jika dibiarkan maka disparitas ini bisa semakin tinggi. Untuk itu perlu kebijakan khusus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan dari waktu ke waktu.


Inflasi di 2016 Terendah dalam 5 Tahun Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat inflasi pada 2016 sebesar 3,02 persen. Tingkat inflasi ini menjadi yang terendah sejak 2010. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi pada 2011 tercatat sebesar Rp 3,79 persen, lebih rendah dari 2012 yang sebesar 4,36 persen. Kemudian melonjak tajam ke 8,38 persen di 2013 dan di 2014 masih tinggi yaitu 8,36 persen. Namun pada 2015, tingkat [inflasi ]( 2692441 "")turun drastis menjadi 3,35 persen. Dan pada 2016 mencatatkan tingkat inflasi paling rendah yaitu sebesar 3,02 persen. "Seperti yang tadi saya bilang, ini (inflasi 2016) menjadi yang terendah sejak 2010," ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Menurut Suhariyanto, sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang dominan pada tingkat inflasi antara lain cabai merah, rokok kretek, bawang merah, tarif angkutan dan lain-lain. "Bisa dilihat yang menjadi perhatian dalam inflasi ini," dia menjelaskan. Adapun pada Desember ini, tingkat inflasi Indonesia sebesar 0,42 persen pada Desember 2016. Sementara secara tahun kalender Januari-Desember sebesar 3,02 persen. Dia mengatakan, dari 82 kota yang disurvei BPS , 78 kota mencatat inflasi dan empat kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhoksumawe yaitu sebesar 2,25 persen. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Manado yaitu 1,52 persen. "Inflasi tertinggi di Lhoksumawe sebesar 2,25 persen, kemudian di Padang Sidempuan.

Sedangkan untuk deflasi terendah di

Manado yaitu -1,52 persen," kata dia. Menurut Suhariyanto, data inflasi ini menunjukan harga berbagai komoditas relatif di Desember 2016 relatif terkendali dibandingkan periode yang sama di 2015. "Seluruh harga sangat terkendali dibandingkan Desember 2015," ungkap dia. (Dny/Nrm)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 1:42:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Eko Nordiansyah

BI Yakin Penyesuaian Suku Bunga Berlanjut di 2017 Metrotvnews. com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) meyakini tren penurunan suku bunga yang masih rendah di tahun lalu akan berlanjut di 2017. Keyakinan itu diperkirakan terjadi meski selama 2016 bank sentral telah beberapa kali menyesuaikan suku bunga acuan. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, suku bunga deposito telah turun 137 basis poin (BPS ). Sementara itu, suku bunga kredit baru turun 67 BPS dan masih berpeluang untuk kembali turun tahun ini. "Harusnya hal ini akan menjadi perhatian kita, kita tahu untuk deposit dana pihak ketiga turun 137 BPS , kredit (turun) 67 BPS , harusnya di kredit masih bisa turun setelah bank secara umum stabil," ujar Agus, ketika ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Usai menghadapi berbagai kendala kredit tahun lalu, perbankan dinilai akan memperbaiki kinerja kredit tahun ini. Ini termasuk menurunkan suku bunga serta menyiapkan likuiditas usai dana masuk dari program pengampunan pajak atau amnesti pajak. "Dia (perbankan) sudah melewati 2016, sebelumnya mereka masih antisipasi amnesti pajak di akhir tahun takut likuiditas ketat. Mereka masih takut karena ekonomi dunia menunjukkan kondisi yang tidak pasti terutama AS setelah pemilu bagaimana kebijakannya," jelas dia. Namun demikian, usai Donald Trump dilantik menjadi presiden AS pada 20 Januari semua ketidakpastian itu akan terjawab.

Dengan kepastian yang lebih jelas, maka perbankan memiliki

ruang untuk restrukturisasi didukung perbaikan harga komoditas. "Ini akan membuat bank siap dengan penataan daripada penataan kredit termasuk bunga kredit. Ke depan masih ada peluang bunga bank khususnya kredit dilakukan penyesuaian," pungkasnya.


Harga Beras Turun, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mengungkapkan, beberapa faktor yang terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2016-September 2016. Salah satunya selama periode tersebut terjadi inflasi umum relatif rendah yaitu sebesar 1,34%. Rata-rata harga beras turun 1,21% yaitu dari Rp13. 301 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp13. 140 per kg pada September 2016. "Rata-rata harga cabai merah mengalami penurunan sebesar 14,06% yaitu dari Rp45. 554 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp39. 151 per kg pada September 2016. Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77% dan telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 0,56%," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (3/1/2017). Suhariyanto menuturkan, nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 juga naik sebesar 1,42% dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp47. 559 menjadi Rp48. 235. "Selanjutnya, nilai tukar petani nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69% dibanding Maret 2016 yang sebesar 101,32," kata dia. Selain itu, rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 naik sebesar 1,23% dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp81. 481 menjadi Rp82. 480. "Bahwa nilai rata-rata upah buruh tani dan bangunan Maret ke September mengalami kenaikan. buruh bangunan naik 1,23%," pungkasnya.

Upah

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 1:37:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Agustina Melani

Rupiah Berada di Level 13. 485 per Dolar AS pada Awal 2017 Liputan6. com, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung bervariasi pada perdagangan awal Januari 2017. rupiah menguat tipis ke level 13.

Mengutip data Bloomberg, Selasa (3/1/2017), nilai tukar

470 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan dari

penutupan akhir pekan lalu di 13. 473 per dolar AS. Pada Selasa siang, rupiah menguat ke 13. 464 per dolar AS. Rupiah bergerak di kisaran 13. 452-13. 496 per dolar AS. Sementara itu,kurs referensi jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) melemah 49 poin menjadi 13. 485 per dolar AS dari periode 30 Desember 2016 di level 13. 436 per dolar AS. Kepala Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC), Eric Sugandi menuturkan, rilis data ekonomi seperti inflasi memberikan sentimen positif untuk rupiah pada awal Januari 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS ) melaporkan inflasi 2016 mencapai 3,02 persen. Sedangkan inflasi Desember 2016 0,4 persen. Eric menuturkan, rilis inflasi itu sudah diperkirakan pelaku pasar sehingga dampaknya tidak terlalu panjang untuk pergerakan rupiah. Ia melihat,permintaan dolar AS oleh korporasi pada awal tahun ini juga meningkat.

Ini juga

mempengaruhi pergerakan rupiah. Namun, Eric menilai, pergerakan rupiah akan didominasi dari sentimen eksternal pada 2017. Pertama, pelaku pasar fokus terhadap pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Selain itu, pemilihan kabinet presiden Donald Trump juga akan mempengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Eric menambahkan, rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve juga menjadi fokus pelaku pasar. Diperkirakan the Federal Reserve menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis poin pada 2017. "Rupiah akan cenderung fluktuaktif dengan akhir tahun mencapai kisaran 13. 300 per dolar AS. The Fed, kebijakan perdagangan Donald Trump, kondisi ekonomi Eropa dan perlambatan ekonomi China masih jadi perhatian pasar," ujar Eric saat dihubungi Liputan6. com, Selasa pekan ini. Sedangkan dari dalam negeri, Eric menuturkan, rilis data ekonomi Indonesia akan membayangi laju rupiah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen 2017. Inflasi di kisaran 3,5 persen, dan ini lebih tinggi dari 2016. Meski demikian, Eric menilai hal itu tidak terlalu gerus daya beli masyarakat. anggaran di 2,5 persen.

Sedangkan defisit

Hal yang perlu jadi perhatian yaitu stabilitas politik.

Diharapkan

pemerintah dapat menjaga kestabilan positif. "Bila demo biasa masih terkendali tidak akan terlalu pengaruhi rupiah. Namun bila sudah ada pergantian rezim dan pemerintahan (itu yang pengaruhi)," ujar dia.


BPS

: Penduduk Miskin RI Berkurang 250. 000 Orang

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat ada penurunan penduduk miskin sebanyak 250. 000 orang dari Maret 2016 ke September 2016. Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, mengungkapkan pada Maret 2016 penduduk yang masuk kategori miskin sebesar 10,86%, namun pada September 2016 turun menjadi 10,7%. "Jadi ada penurunan tipis jumlah penduduk miskin. Kalau dilihat dari bulan Maret ke September 2016, penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 250. 000 orang," ujar Suhariyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Dia melihat upaya pemerintah menekan angka kemiskinan sejak tahun 2011 terbilang efektif. Di Maret 2011, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,49% dari jumlah penduduk. Kemudian berkurang menjadi 11,36% di Maret 2013, dan pada September 2015 kembali berkurang menjadi 11,13%, dan perhitungan terakhir pada September 2016 penduduk miskin tercatat sebanyak 10,7%. Dalam mengukur jumlah penduduk miskin tersebut, sambungnya, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan dasarnya yakni bahan makanan yang setara 2100 kalori. Sementara garis kemiskinan bukan makanan diukur dari pengeluaran perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan non pangan lainnya. Selain itu, BPS mencatat, kesenjangan angka kemiskinan antara desa dan kota yang masih tinggi. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin di kota mencapai 13,96%, sementara kemiskinan di desa 7,73%. "Meski selama periode Maret 2016 sampai September 2016 persentase kemiskinan menurun, tapi jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 150. 000 orang. Sementara daerah pedesaan turun sebanyak 390. 000 orang," pungkas Suhariyanto.


835 Ribu Wisman Kunjungi Indonesia Selama November 2016 REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS ) merilis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada November 2016 tercatat mengalami penurunan sebesar 3,68 persen menjadi 1,002 juta kunjungan dari sebelumnya sebanyak 1,040 juta kunjungan. Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (3/1) mengatakan meskipun jika dibandingkan dengan Oktober 2016 mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 835,4 ribu kunjungan atau 19,98 persen. "November 2016 jika dibandingkan bulan sebelumnya turun, namun secara YoY naik. Untuk kedepannya, pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi lokomotif baru untuk perekonomian Indonesia," kata Suhariyanto. Dari total jumlah kunjungan wisman pada November 2016 tersebut terbagi dari wisman yang melalui 19 pintu utama sebanyak 878,8 ribu kunjungan dan di luar pintu utama sebanyak 123,4 ribu kunjungan. Wisman yang melalui 19 pintu utama terbagi dari 855,5 ribu kunjungan merupakan wisman reguler dan 23,2 ribu kunjungan merupakan wisman khusus. Sementara di luar 19 pintu utama terbagi dari wisman pos lintas batas sebanyak 47,6 ribu kunjungan dan 75,8 ribu masuk kategori lainnya. Tercatat, kunjungan wisman terbanyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai, Bali sebanyak 396,2 ribu kunjungan, diikuti Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sebanyak 219,2 ribu orang dan di Batam sebanyak 107,0 ribu orang. "Pada November 2016, wisman terbanyak berasal dari Cina mencapai 125,1 ribu kunjungan," kata Suhariyanto. Selanjutnya diikuti oleh wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 119,5 ribu kunjungan, Singapura sebanyak 118,2 ribu kunjungan, Australia sebanyak 99,1 ribu kunjungan dan Jepang 39,9 ribu kunjungan. Secara kumulatif untuk periode Januari-November 2016, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan. Jumlah tersebut naik 10,46 persen dari sebelumnya 9,42 juta kunjungan. Sementara untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada November 2016 mencapai rata-rata 55,76 persen atau turun 0,32 poin jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara jika dibanding Oktober 2016, turun 0,37 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang pada November 2016 tercatat sebesar 1,72 hari atau mengalami penurunan 0,03 poin jika dibandingkan tahun lalu.


Inflasi 2016 Terendah Sejak 2010 TEMPO. CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016. Adapun tingkat inflasi untuk tahun kalender yang terhitung pada Januari-Desember 2016 mencapai 3,02 persen. Inflasi tahunan pada 2016 adalah terendah sejak 2010.

“Dengan demikian, inflasi pada 2016, atau

secara tahun kalender Januari-Desember, sebesar 3,02 persen," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017. Menurut Suhariyanto, dari 82 kota yang disurvei BPS , sebanyak 78 kota mencatat inflasi dan empat kota mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen.

Kemudian di

Padang Sidempuan (0,02 persen). Sedangkan untuk deflasi terendah di Manado, yaitu minus 1,52 persen," katanya Suhariyanto mengatakan data inflasi ini menunjukkan harga berbagai komoditas pada Desember 2016 relatif terkendali dibandingkan periode yang sama pada 2015. "Seluruh harga sangat terkendali dibandingkan Desember 2015," ucapnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengatakan inflasi pada Desember rendah karena tertahan harga beberapa komoditas yang mulai menurun. pada Desember mendekati 1 persen.

"Normalnya

Namun kali ini cenderung di bawah normal," tutur Sasmito

kepada Tempo, Senin, 2 Januari 2017. Inflasi Indonesia Menurut Sasmito, meski harga sejumlah bahan pangan meningkat, seperti cabai rawit merah yang harganya naik tajam hingga Rp 100 ribu per kilogram, harga komoditas substitusinya relatif lebih murah. Dia menyebutkan harga cabai merah dan hijau mencapai Rp 50 ribu per kilogram.

Selain itu, harga

makanan pokok, seperti beras, menurun pada pekan terakhir dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harga tertinggi beras jenis IR 64 di Jakarta mencapai Rp 16 ribu per kilogram, sementara harga ratarata beras Rp 11. 210 per kilogram. "Harga gula pasir dan tepung terigu juga berangsur turun," ujar Sasmito. Simak: Cabai Merah Sumbang Inflasi November 2016 Lantaran kenaikan harga pangan tak terlalu signifikan, Sasmito melanjutkan, laju inflasi pada Desember didorong kenaikan harga atau tarif yang diatur oleh pemerintah (administered price), seperti tarif angkutan.

"Saat terjadi tiga liburan panjang,

permintaan terhadap layanan angkutan naik sehingga tarifnya ikut," katanya.


November 2016, Kunjungan Turis Asing Didominasi China Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat jumlah kedatangan turis asing ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan sepanjang Januari-November 2016.

Angka tersebut naik 10,46%

dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015. Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, mengungkapkan kunjungan turis terbesar masih didominasi wisatawan asal China. Pada bulan November 2016 saja, kunjungan turis asal China mencapai 13,1% dari total wisatawan luar negeri atau sebanyak 125. 103 orang. Naik dari Oktober 2016 sebanyak 86. 270 orang. Kemudian diikuti turis Malaysia 12,52% atau 119. 518 orang, Singapura 12,38% atau 118. 205 orang, Australia 10,39% atau 99. 150 orang, dan Jepang 4,18% atau 39. 935 orang. "Kalau berdasarkan kebangsaan bisa dilihat posisi di November 2016 nggak banyak berubah, paling besar dari China," jelas Suhariyanto di kantor BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2016). Sementara jika melihat dari pintu masuknya, Badara Ngurai Rai di Bali masih jadi kontributor terbesar dengan kunjungan pada November 2016 sebesar 396. 200 orang, disusul Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 219. 200 orang, dan Batam sebanyak 107. 000 orang. "Paling banyak masih di Bali, kedua Soekarno-Hatta, baru Batam. bulan Oktober 2016 turun 6,38%," ujar Suhariyanto.

Meski Ngurah Rai di November dibandingkan


BPS

Catat Harga Bahan Bangunan dan Konstruksi Naik 0,15%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan dan konstruksi pada Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,15% dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga komoditas batu bata sebesar 0,83%, besi lainnya 0,8%, genteng dan atap lainnya 0,54%, batako 0,54% dan bak tangki 0,52%. "Lalu kita lihat IHPB bahan baku, barang konsumsi, dan barang modal pada November 2016 masingmasing mengalami kenaikan sebesar 0,39%, 0,5%, dan 0,08% terhadap bulan sebelumnya," tutur Kepala BPS Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2016). Berdasarkan data BPS , IHBP umum nonmigas mengalami kenaikan sebesar 0,56% pada Desember 2016 lalu.

Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar

0,97%. Selanjutnya, IHPB umum impor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 0,16% secara month to month pada Desember 2016. Sementara itu, pada sektor ekspor non migas juga mengalami kenaikan sebesar 0,04% Pada sektor pertanian, terjadi kenaikan sebesar 0,86% dari bulan sebelumnya.

Sedangkan pada

sektor pertambangan dan penggalian, tercatat terjadi kenaikan sebesar 0,97%.

Selain itu, untuk

IHPB pada bahan industri mengalami kenaikan sebesar 0,7%.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 1:06:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Eko Nordiansyah

Kenaikan Harga Listrik dan Elpiji Jadi Tantangan Inflasi 2017 Metrotvnews. com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebutkan, pengendalian inflasi untuk tahun ini harus terus dilanjutkan. Apalagi tantangan inflasi di 2017 ini adalah rencanan kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price). "Kita sudah dengar bahwa listrik 900 VA akan dikurangi subsidinya begitu juga dengan elpiji 3 kg. Jadi ini area yang perlu diwaspadai," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/1/2017). Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai adanya tekanan inflasi dari harga pangan bergejolak (volatile food). Dengan pengendalian kedua faktor tadi, maka target inflasi sebesar empat plus minus satu persen akan bisa dicapai. "Tentu kuncinya adalah di harga pangan yang bergejolak atau volatile food, kita musti jaga itu cukup rendah sehingga target inflasi empat plus minus satu tetap terjaga," jelas dia. Sementara itu, BI meyakini jika inflasi untuk tahun lalu berada di kisaran tiga persen. Bank sentral menyabut baik jika dalam dua tahun kemarin inflasi bisa dikendalikan dengan baik. "Jadi saya menyambut baik bahwa dua tahun ini inflasi ada di kisaran 3,3 persen di 2015 dan di 2016 lalu ada di kisaran tiga persen," pungkasnya.


Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Turun Jadi 27,76 Juta Jiwa JAKARTA - Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa atau 10,70% secara persentase. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016, maka selama enam bulan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 250 ribu orang. Sementara, apabila dibandingkan dengan September tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 750 ribu orang. "Kalau kita lihat jumlah penduduk miskin turun dari 28,01 juta Maret 2016 ke 27,76 juta di September 2016. Berarti dari Maret ke September turun 250 ribu penduduk," ujar Kepala Badan

Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto di Jakarta, Selasa (3/1/2017). Suhariyanto menjelaskan, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2016 sampai September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta. Sebaliknya daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 390 ribu orang. "Kalau kita lihat komposisi kota dan desa masih ada disparitas tinggi. Posisi September 2016 persentase penduduk miskin keseluruhan 10,70%.

Di kota 7,73% dan di

desa 13,96%, hampir dua kali lipat," katanya. Dia menambahkan, angka tersebut mencerminkan masalah besar yang sampai sekarang tidak berubah. Persoalan itu tak lain yakni disparitas tinggi antara penduduk miskin di kota dan desa. "Persoalan besar, tidak berubah di desa masih banyak yang miskin. tinggi," pungkasnya. (ven)

Ini tantangan disparitas kota dan desa

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 12:50:00 PM Sumber : Inilah Penulis : Uji Sukma Medianty

Inilah Penyebab Inflasi Bertengger di 0,42% INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ), Kecuk Suhariyanto, menuturkan penyebab utama inflasi pada Desember 2016 adalah naiknya tarif angkutan udara. Hal ini terjadi akibat adanya libur panjang yang terjadi diakhir tahun.

Kata Suhariyanto, kenaikan

angkutan udara andilnya yakni sebesar 0,11 persen. "Secara keseluruhan secara umum inflasi Desember 2016 disebabkan naiknya tarif angkutan udara," kata Suhariyanto di Gedung BPS Jakarta, Selasa (3/1/2017). Sementara itu, untuk bahan makanan, pada Desember 2016, hanya 0,5 persen andilnya.

Sedangkan pada Desember 2015 andilnya

sebesar 3,2 persen. "Jadi dari angka ini saja sudah dapat dilihat bahwa sudah sangat terkendali,"tuturnya. Namun begitu,lanjut dia, ada beberapa komoditas yang mengkhawatirkan,yakni terjadi deflasi pada cabai merah yakni sebesar 0,09 persen, bawang merah deflasi 0,05 persen serta sayuran. "Harga beras stabil dan ini mesti diapresiasi,tetapi ada juga catatan pada Desember 2016 ini yakni komoditas yang ke depan perlu dapat perhatian,"ujarnya. Komoditas itu adalah cabai rawit merah, meski andilnya ke inflasi hanya 0,04 persen.

Namun

menurut dia, tidak ada salahnya bila pemerintah memberi perhatian kepada komoditas ini. [hid]

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 12:33:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Husen Miftahudin

Tarif Angkutan Udara Jadi Penyebab Desember 2016 Inflasi Metrotvnews. com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat inflasi pada Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Capaian tersebut membuat inflasi tahun kalender 2016 menjadi sebesar 3,02 persen. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penyebab utama inflasi Desember 2016 adalah kenaikan tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,11 persen. Ini karena pada Desember adanya libur panjang dari Natal hingga Tahun Baru. "Secara umum inflasi Desember 2016 karena dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara akibat adanya libut Natal dan Tahun Baru," ujar Suhariyanto, dalam sebuah konferensi pers, di Kantor BPS , Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Tarif angkutan udara masuk ke dalam kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok tersebut memberi andil inflasi terbesar dengan capaian sebanyak 0,20 persen di Desember 2016. Dari tujuh kelompok pengeluaran, hanya sandang yang deflasi. Sementara lainnya memberi andil inflasi, seperti bahan makanan (0,11 persen); makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (0,06 persen); perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,04 persen); kesehatan (0,01 persen); pendidikan, rekreasi, dan olah raga (0,01 persen); transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,20 persen). Bahan makanan pada Desember 2016 mengalami inflasi sebesar 0,50 persen. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, bahan makanan mengalami inflasi sebanyak 3,12 persen.

"Jadi dari angka ini saja sudah dapat dilihat bahwa inflasi sudah sangat terkendali,"

klaimnya. Namun demikian dia memperingatkan, untuk komoditas yang mengkhawatirkan seperti cabai yang pada Desember 2016 ini memberi sumbangan inflasi sebesar 0,09 persen, bawang merah 0,05 persen, telur ayam ras 0,06 persen, dan ikan segar 0,05 persen. "Ada juga catatan Desember ini komoditas yang ke depan perlu dapat perhatian adalah cabai rawit. Desember ini andilnya ke inflasi 0,04 persen yang masih belum berpengaruh, tapi tidak ada salahnya kita beri perhatian ke sana," pungkas Suhariyanto.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 12:32:00 PM Sumber : Tempo Penulis : BISNIS. COM

BPS

: Inflasi 2016 Sentuh Angka 3,02 Persen

TEMPO. CO, Jakarta - Inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Desember 2016 lebih rendah dari ekspektasi pasar. Laju inflasi pada Desember (mont to month) sebesar 0,42 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi pada November yang sebesar 0,47 persen. Laju untuk inflasi (year on year/yoy) sebesar 3,02 persen, sedangkan pada November 3,58 persen. Adapun survei Bloomberg terhadap delapan ekonom memprediksi inflasi bulanan pada Desember sebesar 0,45 persen dan tahunan 3,04 persen.


Inflasi 2016 Hanya 3,02%, BPS Catat Desember Terendah sejak 2010 JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, inflasi pada Desember 2016 sebesar 0,42%. Angka inflasi tersebut dinilai masih cukup terkendali. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi tahunan atau year on year (YoY) sebesar 3,02%. "Inflasi Desember 0,42% di 82 kota, 78 kota inflasi, 4 kota deflasi. tahun 2016 sebesar 3,02%," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Dengan inflasi 0,42% berarti Inflasi tertinggi terjadi di

Lhokseumawe yakni 2,24% dan terendah terjadi di Padangsidempuan. Di sisi lain deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,52%. "Dengan menyimak angka inflasi, seluruh harga terkendali dibandingkan Desember 2015," katanya. Suhariyanto menyampaikan, inflasi Desember 2016 turun dibanding tahun sebelumnya, sehingga ini dinilai sebagai capaian yang bagus. "Infalsi Desember 2015 lumayan tinggi 0,96%, Desember 2016 0,42%, tidak sampai separuhnya, ini capaian bagus sekali. Kita lihat angka inflasi Desember 2014, 2013 angka inflasi Desember 2016 terendah sejak 2010. Inflasi YoY tahun 2015 3,35%, sementara Desember 2016 sebesar 3,02%," terang dia.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 12:12:00 PM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Anton Hermansyah

Indonesia 2016 full-year inflation at 3. 02% as prices stable Indonesia recorded the inflation throughout 2016 reached 3. 02 percent, lower than a year earlier at 3. 35 percent, as government's controlled prices relatively stable, according to the Central Statistics Agency (BPS ).

BPS head Suhariyanto said on Tuesday that the monthly inflation in December stood at 0. 42 percent, the lowest figure since 2010. "All of the prices were very controllable during 2016 then we ended up with low inflation," Suhariyanto told reporters during a press conference in Jakarta. (Read also: Indonesian inflation now tamed at controllable level) Despite the food ingredient and processed food prices increased by 5. 69 and 5. 38 percent yearon-year (yoy) respectively in December, the water, electricity and gas prices only rose by 1 . 90 percent, he added. Suhariyanto said that the clothing and health prices increased at 3. 05 and 3. 92 percent yoy. However, the transportation, communication, and financial service costs decreased by 0. 72 percent yoy. (dan) Related News Indonesian inflation now tamed at controllable level Stable food prices keep October inflation in check Food inflation and the central bank's dilemma You might also like : Air Force chief to be questioned over British chopper purchase Those responsible for Zahro Express incident should be charged: Civil society gr. . . Bank Mandiri books Rp 23t tax amnesty repatriation Zahro Express victims to receive compensation: Minister


Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Turun 250 Ribu Jiwa JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan catatan BPS , jumlah penduduk miskin di Indonesia per Sepetember 2016 turun menjadi 27,76 juta jiwa. Menurut Kepala BPS , jumlah masyarakat miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 250 ribu jiwa dibandingkan Maret 2016.

Angka ini adalah hasil penghitungan dari BPS yang dirilis

dalam dua kali dalam satu tahun. Begini Pergerakan Angka Kemiskinan di Indonesia Sejak Era ReformasiPerumahan, Listrik hingga Bensin Juga Sebabkan KemiskinanJumlah Warga Miskin di Sumut Meningkat dalam 2 Tahun "Jadi turun 0,25 juta jiwa dari Maret 2016 sebesar 28,01 juta menjadi 27,76 juta pada September 2016," tuturnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September lalu adalah sebesar 10,7% dari total penduduk Indonesia. Persentase ini menurun dibandingkan Maret 2016 lalu sebesar 10,86%.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:57:00 AM Sumber : MetroTvNews Penulis : Husen Miftahudin

BPS

Catat Inflasi Desember 2016 Sebesar 0,42%

Metrotvnews. com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat angka inflasi pada Desember 2016 sebesar 0,42 persen.

Capaian tersebut membaik bila dibanding bulan sebelumnya dengan

angka inflasi sebesar 0,47 persen. Kepala BPS Suhariyanto menjabarkan, dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), sebanyak 78 kota mengalami inflasi. Sementara, hanya empat kota lainnya yang mengalami deflasi. "Inflasi Desember 2016 tertinggi terjadi di Lhokseumawe dengan inflasi 2,25 persen. terendah di Padangsidimpuan dan Tembilahan 0,02 persen.

Inflasi

Untuk deflasi tertinggi, di Manado

minus 1,52 persen," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS , Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, maka tingkat inflasi untuk tahun kalender 2016 sebanyak 3,02 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 3,02 persen. "Inflasi Desember 2016 merupakan inflasi desember terendah sejak 2016. Inflasi year on year (yoy) Desember 2016 sebesar 3,02 persen dan Desember 2015 sebanyak 3,35 persen," papar dia. Komponen inti pada Desember 2016 mengalami inflasi sebesar 0,23 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Desember) 2016 sebesar 3,07 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun juga sebesar 3,07 persen.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:53:00 AM Sumber : Okezone Penulis :

Harga Pangan Stabil, Waspadai Cabai Rawit JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat bahwa harga pangan cukup stabil sepanjang Desember 2016. Akibatnya, inflasi pada Desember hanya mencapai 0,42%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, harga beberapa bahan komoditas memang cukup stabil. antaranya adalah beras.

Di

Padahal, biasanya harga beras mengalami kenaikan saat libur natal dan

tahun baru. "Jadi ini hasil kerja pemerintah dan patut diapresiasi," kata Suharyanto di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2016). Hanya saja, BPS mengimbau agar pemerintah mewaspadai harga cabai rawit. Pasalnya, dalam beberapa minggu terakhir harga bahan komoditas cabai rawit semakin melesat hingga berdampak pada tingginya andil terhadap inflasi. "Cabai rawit meski pun tidak terlalu tinggi tapi andilnya 0,04%. Tidak terlalu tinggi tapi saya kira ini harus diwaspadai," tutupnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:52:00 AM Sumber : Detik Penulis : Muhammad Idris

Cabai Merah dan Rokok Penyumbang Inflasi Terbesar di 2016 Jakarta - Angka laju inflasi sepanjang 2016 lalu tercatat 3,02%.

Harga cabai merah menjadi

penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2016 menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS ). Berikut daftar penyumbang inflasi terbesar di 2016 menurut data BPS :Cabai merah memberikan andil inflasi 0,35%Rokok Kretek Filter memberikan andil inflasi 0,18%Bawang merah memberikan andil inflasi 0,17%Tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,13%Bawang putih memberikan andil inflasi 0,11%Tarif pulsa ponsel memberikan andil inflasi 0,10%Ikan segar memberikan andil inflasi 0,09%Rokok kretek memberikan andil inflasi 0,09%Tarif kontrak rumah memberikan andil inflasi 0,9%Tarif sewa rumah memberikan andil inflasi 0,9%Meski begitu, Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, mengatakan laju inflasi di 2016 merupakan yang terendah sejak 2010.

BPS menyampaikan, laju inflasi di Desember 2016 mencapai 0,42%, Menurut Suhariyanto, inflasi di Desember terkendali. "Karena harga bahan makanan stabil sekali," ujar Suhariyanto di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). Dia mengatakan, harga beras dan bawang merah turun, Lalu harga cabai merah juga mengalami penurunan di Desember. Tapi ada catatan khusus untuk harga cabai rawit di Desember yang harganya naik. Foto: Muhammad Idris. (wdl/ang)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:41:00 AM Sumber : Merdeka Penulis : Siti Nur Azzura

BPS

: Inflasi 2016 capai 3,02 persen, terendah sejak 2010

Merdeka. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat angka inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016.

Angka ini turun dibanding November 2016 yang mencapai 0,47 persen.

Sementara inflasi pada tahun kalender (Januari-Desember 2016) mencapai 3,02 persen. Pergi. com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000 Kepala BPS , Suhariyanto mengatakan, inflasi dari tahun ke tahun (Desember 2016 terhadap Desember 2015) mencapai 3,02 persen.

Menurutnya, inflasi di tahun 2016 ini merupakan angka

inflasi terendah sejak 2010. "Angka inflasi Desember ini membuktikan seluruh harga-harga sangat terkendali jika dibanding Desember 2015. Ini capaian yang bagus sekali. Jika dilihat inflasi Desember beberapa tahun ke belakang, angka inflasi bulan ini angka terendah sejak 2010," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1). Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) ada 78 kota yang mengalami inflasi, dan 4 kota deflasi. Di mana inflasi tertinggi di Loksumawe sebesar 2,25 persen dan inflasi terendah di Padangsidimpuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen, sementara deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,52 persen. Dia menambahkan, inflasi Desember 2016 dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran yang termasuk dalam transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,12 persen. Hal ini dikarenakan adanya libur panjang terkait Hari Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. "Secara umum inflasi Desember ini dipengaruhi oleh naiknya transportasi udara karena pengaruh liburan Natal dan Tahun Baru," imbuhnya. Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami inflasi adalah bahan makanan sebesar 0,5 persen; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,45 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,18 persen; kesehatan sebesar 0,32 persen, dan pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah sandang sebesar 0,46 persen. Sedangkan menurut komponen Inti mengalami inflasi sebesar 0,23 persen, harga diatur pemerintah sebesar 0,97 persen, dan bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,47 persen.


Inflasi 2016 Terendah Sejak 2010 Jakarta - Laju inflasi Indonesia sepanjang 2016 tercatat mencapai 3,02%. Angka inflasi di 2016 ini merupakan inflasi tahunan yang terendah sejak 2010 lalu. Demikian disampaikan oleh Kepala BPS , Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). "Ini merupakan inflasi terendah sejak 2010," katanya. Dari 82 kota yang disurvei, sebanyak 78 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe yaitu 2,25%, sementara inflasi terendah di Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02%. Untuk deflasi tertinggi menurut catatan BPS terjadi di Manado yaitu 1,52%.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:37:00 AM Sumber : Republika Penulis : Dwi Murdaningsih

Inflasi 2016 Terendah Sejak 6 Tahun Terakhir REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik mencatatkan inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016.

Adapun tingkat inflasi untuk tahun kalender (Januari-Desember) mencapai

3,02 persen. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, data inflasi bulan Desember didapat dari 82 kota di seluruh Indonesia. Dari hasil pendataan 78 kota mengalami inflasi, sedangkan 4 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terdapat di kota Lhoukseumawe sebesar 2,25 persen. Sementara inflasi terendah terdapat dik dua kota yakni Padang Sidampuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen. Untuk deflasi tertinggi terdapat di kota Manado 1,52 persen. BPS menilai bahwa inflasi tahunan pada 2016 menjadi terendah sejak 2010.

Inflasi 2016 (Januari-Desember) mencapai 3,02 persen.

Dia mengatakan inflasi 2016 dapat dicapai rendah karena inflasi bulanan yang mampu dijaga. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada inflasi tahunan. "Inflasi ini sangat terjaga dan menjadi inflasi paling baik sejak 2010," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/1).

Suhariyanto menuturkan, pada 2011 nilai inflasi

mencapai 3,79 persen. Pada 2012 nilai inflasi ini naik mencapai 4,30 persen. Inflasi ini terus melonjak dan nilainya sangat tinggi hingga 8,38 pada 2013, dan hanya turun sedikit menjadi 8,36 pada 2014. Pemerintah baru bisa menekan inflasi di tahun berikutnya. Inflasi ini baru bisa turun pada 2015 menjadi 3,35 persen. Prediksi Pemerintah untuk menurunkan inflasi kembali dan menahan tidak melambung hingga 4 persen tercapai. Sebab inflasi pada 2016 telah mencapai 3,02 persen. Meski demikian, Suhariyanto berharap Pemerintah masih bisa menekan sejumlah komoditas yang terpantau mengalami inflasi terbesar. Komoditas ini seperti cabai merah, bawang merah, rokok kretek filter, angkutan transportasi, bawang putih, tarif pulsa ponsel, ikan segar, rokok kretek, tarif kontrak rumah, dan tarif sewa rumah. "Ini sudah bagus inflasi, tapi kami harap pemerintah masih bisa menekan inflasi komoditas ini," kata dia.


Harga Tiket Jadi Penyebab Utama Inflasi Desember JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, sepanjang Desember lalu terjadi inflasi sebesar 0,42%. Adapun inflasi tahun ke tahun adalah sebesar 3,02%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, angka inflasi sepanjang Desember ini adalah yang terendah sejak Desember 2010. Salah satu penyebabnya adalah karena stabilnya harga pangan. "Jadi harga pangan stabil ya.

Untuk bahan makanan inflasi hanya 0,5% dengan andil 0,11%,"

tuturnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/12/2016). Menurutnya, inflasi pada Desember lalu lebih disebabkan karena kenaikan harga tiket pesawat. Sebab, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan selama liburan natal dan tahun baru sehingga permintaan tiket meningkat. "Jadi ini karena harga tiket yang meningkat," imbuhnya. Hanya saja, harga beras hingga beberapa komoditas lainnya cenderung stabil. Hal inilah yang menyebabkan inflasi Desember terendah sejak tahun 2010 yang biasanya cukup tinggi karena adanya libur panjang natal dan tahun baru. "Kalau beras stabil dan harga pangan lainnya juga stabil," tutupnya.


Inflasi 2016 Capai 3,02% Jakarta - Badan Pusat Stastistik (BPS ) mencatat, laju inflasi Desember 2016 adalah 0,42%. Sehingga laju inflasi sepanjang 2016 mencapai 3,02%.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPS , Kecuk

Suhariyanto, di kantor pusat BPS , Jakarta, Selasa (3/1/2017). "Laju inflasi year on year Desember 2015 ke Desember 2016 adalah 3,02%," jelas Suhariyanto. Dari 82 kota yang disurvei, sebanyak 78 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe yaitu 2,25%, sementara inflasi terendah di Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02%. Untuk deflasi tertinggi menurut catatan BPS terjadi di Manado yaitu 1,52%. (wdl/ang)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:21:00 AM Sumber : Inilah Penulis : Uji Sukma Medianty

Inflasi Desember 2016 0,42 % INILAHCOM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ), merilis inflasi Desember 2016 berada diangka 0,42 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2015 yakni sebesar 0,96 persen. "Inflasi Desember 2015 lumayan tinggi 0,96 persen dibulan Desember 2016 hanya 0,42 persen. Tidak sampai separuhnya. Ini capaian yang sangat bagus sekali," kata Suhariyanto, Kepala BPS di Gedung BPS Jakarta, Selasa (3/1/2017). Dengan begitu, maka inflasi secara year to year (yty), Desember 2016 adalah sebesar 3,02 persen dengan inflasi tertinggi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen dan inflasi terendah di Padang Sidempuan. Sementara deflasi terjadi paling dalam di Manado yakni sebesar -1,52 persen. "Jika dilihat bulan Desember selama delapan tahun ke belakang, angka inflasi Desember 2016 ini merupakan yang terendah sejak 2010. Bulan des 2015 year on year (yoy) sebesar 3,35 persen sementara Desember 2016 hanya 3,02 persen," jelasnya. Sementara inflasi bulan November 2016 ada diangka 0,47 persen. Berdasarkan tahun kalender inflasi November capai 2,59 persen sementara inflasi tahun ke tahun atau (year-onyear) sebesar 3,58 persen. Dari 82 kota, ada sebanyak 78 kota yang mengalami inflasi dan 4 kota yang mengalami deflasi. [hid]

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 11:20:00 AM Sumber : Liputan6 Penulis : Septian Deny

Inflasi 2016 Mencapai 3,02 Persen Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) melaporkan Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 0,42 persen pada Desember 2016.

Adapun tingkat inflasi untuk tahun kalender (Januari-

Desember) mencapai 3,02 persen. "Dengan demikian inflasi di 2016, atau secara tahun kalender Januari-Desember sebesar 3,02 persen," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS Jakarta, Selasa (3/1/2016). Dia mengatakan, dari 82 kota yang disurvei BPS , 78 kota mencatat inflasi dan empat kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Lhokseumawe yaitu sebesar 2,25 persen.

Sedangkan deflasi terendah terjadi di

Manado yaitu 1,52 persen. "Inflasi tertinggi di Lhokseumawe sebesar 2,25 persen.

Kemudian di Padang Sidempuan.

Sedangkan untuk deflasi terendah di Manado yaitu -1,52 persen," dia menuturkan. Menurut Suhariyanto, data inflasi ini menunjukan harga berbagai komoditas di Desember 2016 relatif terkendali dibandingkan periode yang sama di 2015. "Seluruh harga sangat terkendali dibandingkan Desember 2015," ungkap dia. Sebelumnya, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto memprediksi inflasi khusus di Desember 2016 sekitar 0,5 persen atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar 0,3 persen. "Dugaan saya inflasi Desember tahun lalu bisa mencapai 0,5 persen.

Jadi tidak mungkin seperti

yang diperkirakan pemerintah 0,3 persen. Karena di Desember 2015 saja 0,96 persen karena ada momen Natal dan Tahun Baru," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6. com,. Menurut Eko, rendahnya perkiraan inflasi di Desember 2016 dibandingkan periode yang sama 2015 karena terjadi penurunan daya beli masyarakat di kuartal IV 2016.

Daya beli yang merosot,

dipengaruhi perlambatan ekonomi nasional sebagai imbas dari pelemahan ekonomi dunia. "Akibat daya dorong pertumbuhan ekonomi kurang, daya beli masyarakat jadi rendah. Tapi tetap ada inflasi karena momen libur panjang Natal dan Tahun Baru yang digunakan untuk rekreasi dan belanja. Ditambah lagi kenaikan angkutan bus telolet sampai 30 persen untuk mudik," jelas Eko . Dengan demikian, Eko meramalkan inflasi pada Januari-Desember 2016 atau sepanjang tahun lalu mencapai 3 persen. Perkiraan tersebut masih dalam proyeksi pemerintah berkisar 3 persen-3,1 persen di akhir 2016. "Inflasi tahunan diperkirakan sekitar 3 persen," dia menuturkan. (Dny/Nrm)


BREAKING NEWS: Inflasi Desember Capai 0,42%, Terendah Sejak 2010 JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) hari ini merilis data indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi sepanjang Desember 2016. BPS mencatat, sepanjang Desember lalu terjadi inflasi sebesar 0,42%. "Ini adalah inflasi Desember terendah sejak 2010," kata Kepala BPS Suharyanto dalam konferensi pers di kantor pusat BPS , Jakarta, Senin (1/12/2016). Sedangkan inflasi komponen inti sebesar 0,23% dan inflasi komponen inti yoy tercatat sebesar 3,07%. Andil inflasi yang tertinggi terdapat pada kelompok bahan makanan sebesar 0,5% dengan andil 0,11% . Lalu makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang terjadi inflasi sebesar 0,45% dengan andil 0,08%. "Harga-harga pangan stabil.

Beras juga.

Ini kita patut apresiasi pemerintah dan Kementerian

Pertanian. Tapi inflasi lebih disebabkan oleh naiknya tarif angkutan udara karena natal dan tahun baru," jelasnya.

BPS mencatat, dari 82 kota IHK, tercatat terjadi inflasi pada 78 kota dan deflasi di 4 kota. Inflasi tertinggi terdapat di daerah Lhokseumawe sebesar 2,25% dan terendah di daerah Padang Sidempuan dan Tembilahan sebesar 0,02%. Sedangkan deflasi tertinggi terdapat di daerah Manado sebesar 1,52%.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 10:30:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Ridwan Aji Pitoko

Butuh 29 Tahun Hapuskan "Backlog" Rumah JAKARTA, KOMPAS. com - Angka backlog (kekurangan ketersediaan) rumah di Indonesia diklaim pemerintah menurun menjadi 11,4 juta unit. Jumlah backlog ini dirilis pada 2015 silam. Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), pada 2010 jumlah rumah yang dibutuhkan dan belum terbangun mencapai 13,5 juta unit. Data BPS pada 2015 menunjukkan bahwa sekitar 82,8 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki rumah sendiri, sementara sisanya 17,2 persen masih menyewa, tinggal bersama orangtua, dan bahkan belum memiliki rumah. Angka tersebut menjadi acuan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menganalisis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga menghasilkan pengurangan angka backlog rumah menjadi 11,4 juta pada 2015. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, menjelaskan, jumlah backlog rumah merupakan acuan pemerintah dalam menjalankan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah. Mengutip BPS , Syarif mengungkapkan, bahwa kebutuhan rumah tiap tahunnya adalah 800. 000 unit, tetapi yang bisa disuplai hanya 400. 000 unit. "Jadi tiap tahun ada ketimpangan sebanyak 400. 000 unit rumah," sebut Syarif beberapa waktu lalu. Dengan demikian, tak mengherankan jika angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi terus bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan hitung-hitungan itulah, Kementerian PUPR memprediksi kondisi ini benar-benar bisa berkurang sampai nol dalam waktu puluhan tahun. "Butuh waktu 29 tahun supaya backlog rumah sampai jadi nol," sebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 10:13:00 AM Sumber : MetroTvNews Penulis : Angga Bratadharma

Melihat Secercah Harapan Gerak Ekonomi Dunia di 2017 Metrotvnews. com, Jakarta: Perekonomian dunia masih dihantui ketidakpastian sekarang ini dan memberikan efek domino terhadap perekonomian negara maju dan negara berkembang, salah satunya adalah target pencapaian pertumbuhan ekonomi. Namun, ketidakpastian tersebut mulai mereda dan aktivitas ekonomi di 2017 dinilai akan menemukan secercah harapan. Sebelumnya, salah satu yang membuat ketidakpastian semakin menjadi-jadi adalah rencana Federal Reserve atau the Fed yang terus menunda untuk menaikkan suku bunga acuan. Sejumlah bank sentral di dunia pun terus mencermati pergerakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh the Fed. Hal itu lantaran ada pengaruh terhadap gerak ekonomi dunia. Keputusan menunda kenaikan suku bunga acuan sedikit banyak juga memengaruhi keputusan sejumlah bank sentral di dunia untuk menerapkan suku bunga negatif, dalam rangka mengakselerasi ekonomi agar lebih maksimal. Bank of Japan (BoJ) menjadi salah satu bank sentral yang menerapkan hal tersebut, utamanya untuk mengangkat tingkat inflasi di dua persen. Untungnya, the Fed pada pertemuan dua hari di Desember memutuskan menaikkan suku bunga acuan. Hal itu memberikan harapan akan berhentinya ketidakpastian, meski terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) juga kembali membuat ketidakpastian semakin mengkhawatirkan bagi sejumlah negara di dunia. Adapun the Fed menaikkan tingkat suku bunga acuan di kisaran antara 0,50 persen dan 0,75 persen dalam pertemuan di Desember. Dalam sebuah konferensi pers menyusul keputusan suku bunga acuan, Ketua the Fed Janet Yellen mengatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS telah menempatkan bank sentral di bawah 'awan ketidakpastian'. "Semua peserta (Federal Open Market Committee) mengakui bahwa ada ketidakpastian besar tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat berubah dan apa efek dari kebijakan tersebut pada perekonomian," kata Yellen. Tentu masih diingat terpilihnya Donald Trump atas kemenangan yang mengejutkan pada 8 November silam telah memberikan tekanan terhadap sejumlah bursa saham di dunia. Hal itu lantaran Trump melontarkan sejumlah kebijakan kontraproduktif selama kampanyenya di Pemilihan Presiden (Pilpres) AS. Pelaku pasar cukup concern atas kebijakan dimaksud. Beberapa kebijakan yang dilontarkan Trump tidak dipungkiri memang memunculkan sejumlah pro dan kontra, utamanya langkah Trump yang akan menarik AS dari perdagangan bebas seperti Trans Pacific Partnership (TPP).

Selain itu, upaya proteksionisme semakin memperparah kegelisahan

lantaran aktivitas perdagangan sedang lesu.

Di sisi lain, keputusan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk memangkas atau memotong produksi minyak dunia memberikan pengaruh tersendiri. Apalagi, sebelum kesepakatan dicapai, harga minyak dunia terus mengalami pelemahan. Hal itu diperparah dengan sejumlah negara bukan anggota OPEC yang mempertimbangkan pemangkasan. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak setuju untuk adanya pemangkasan tersebut karena bertentangan dengan kebijakan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak main-main, Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara keanggotannya di OPEC. Di titik ini, harga minyak dunia sedang diusahakan agar kembali menguat. Sementara ekonomi Tiongkok secara perlahan mulai mengalami perbaikan dan menemukan titik keseimbangannya.

Perbaikan ekonomi Tiongkok tentu memberikan keuntungan tersendiri,

utamanya bagi Indonesia.

Apalagi, Tiongkok menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia

dalam hal perdagangan dibandingkan dengan negara lain. Perbaikan ekonomi Tiongkok sedikit banyak akan memberikan efek positif bagi keseimbangan ekspor dan impor.

Sejauh ini, Indonesia terus berupaya agar defisit neraca perdagangan bisa

ditekan sedemikian rupa dan bertahan cukup lama. Perbaikan neraca perdagangan akan memberi stimulus positif bagi gerak nilai tukar rupiah dan tentunya memengaruhi aktivitas ekonomi. Badan Pusat tatistik (BPS ) mencatat kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang November 2016 mengalami surplus sebesar USD840 juta. Adapun surplus yang terjadi itu karena ada selisih antara ekspor yang tercatat USD13,50 miliar dan impor yang tercatat USD12,66 miliar. Berdasarkan negara, Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat sebesar USD7,7 miliar, India USD6,5 miliar, dan Belanda USD2,2 miliar. Namun sayangnya, perdagangan Indonesia masih defisit terhadap Tiongkok sebesar USD14,3 miliar, Thailand sebesar USD3,7 miliar, dan Australia sebesar USD1,5 miliar. Sedangkan di sisi lain, tidak ditampik keputusan untuk Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit juga memberikan 'bumbu-bumbu' di dalam perekonomian dunia, mengingat Inggris menjadi salah satu pusat industri jasa keuangan di wilayah Uni Eropa. Pembahasan Brexit pun terbilang keras lantaran parlemen dan beberapa pihak mengganjal keputusan itu. Perdana Menteri Inggris Theresa May terus berupaya untuk keluar dari Uni Eropa dan mengupayakan berbagai macam diskusi dengan pihak terkait. Tidak hanya itu, May berkomitmen agar arus perdagangan berada di jalur yang positif dan kinerja dari industri keuangan di Inggris tetap di ruang lingkup luas meski ada ancaman akses ke pasar tunggal di Uni Eropa hilang. The Office for Budget Responsibility (OBR), Britain's independent budget forecasters, menyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris akan tumbuh sekitar 1,4 persen pada 2017 atau mengalami penurunan dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,2 persen yang dibuat pada Maret lalu, sebelum warga Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Persoalan di Uni Eropa tidak hanya semata-mata soal Inggris dan Brexit.

Pasalnya, Yunani masih

berkutat dengan persoalan utang yang menimbulkan krisis sekarang ini. Yunani masih berjuang untuk keluar dari persoalan yang tengah dihadapi dan berharap dana bailout kedua bisa segera mengalir. Meski disayangkan pembahasan bailout justru tertunda saat ini. Ilustrasi (Foto: Business Insider)

Tidak hanya dari aspek perekonomian. Semakin memanasnya politik internasional juga memberikan pengaruh, mulai dari konflik di Suriah, perselisihan AS dengan Kuba, dan lain sebagainya.

Persoalan politik ini merembet atas kesepakatan perdagangan antarnegara di dunia,

termasuk melemahkan permintaan. Namun demikian, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan global akan mencapai 3,4 persen pada 2017 atau mengalami sedikit kenaikan dari perkiraan kuartal ke empat di 2016, yakni 3,1 persen, seiring pulihnya ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Rusia dan Brasil. Logo IMF (REUTERS/Yuri Gripas) Meski ekonomi dunia diperkirakan membaik di 2017, IMF memperingatkan perlambatan ekonomi khususnya di negara maju akan memicu proteksionisme terhadap perdagangan dan migrasi ke negara-negara tersebut. Proteksi semacam itu akan menghambat produktivitas, pertumbuhan, dan inovasi. Untuk itu IMF mendorong peningkatan integrasi perdagangan antarnegara Berita positif lainnya tidak hanya datang dari IMF. Sebab, organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengumumkan pada kuartal ketiga di 2016 ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayah OECD telah meningkat dua kali lipat dari 0,3 persen di kuartal sebelumnya menjadi 0,6 persen. Menurut OECD pertumbuhan negara itu telah mengalami percepatan selama kuartal ketiga 2016 di tujuh ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Kondisi ini diperkirakan bisa berlanjut di tahun depan sejalan dengan sejumlah perbaikan yang ada di masing-masing negara. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya otoritas negara-negara di dunia untuk mempererat kerja sama. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghadapi tantangan ekonomi dunia yang masih berlanjut.

Kerja sama akan memperkuat sejumlah upaya untuk mengangkat

pertumbuhan ekonomi dunia lebih maksimal di tahun depan. Logo Bank Indonesia di Komplek Kantor Bank Indonesia (MI/ROMMY PUJIANTO) Meski terdapat tanda-tanda pemulihan dan peningkatan daya tahan perekonomian di sejumlah negara, namun pertumbuhan ekonomi dunia belum sesuai harapan. Motor perbaikan diperkirakan berada di negara emerging. Otoritas perlu melanjutkan penerapan semua kebijakan yang tersedia, yakni kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural. Untungnya, pemimpin keuangan dunia mengecam reaksi pertumbuhan populis yang berkembang terhadap globalisasi dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan perdagangan dan integrasi ekonomi bermanfaat bagi orang banyak, utamanya bagi mereka yang tertinggal. Komentar mereka pada pertemuan IMF dan Bank Dunia mengisyaratkan level frustasi terhadap tingkat pertumbuhan suku bunga yang rendah dan kemarahan publik atas perdagangan bebas dan pilar lain dari sistem ekonomi dunia. Kondisi semacam ini tentu perlu diwaspadai oleh semua pihak. Pekan lalu, Organisasi Perdagangan Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global terhadap laju paling lambat sejak 2007, menyatakan harapannya untuk kondisi itu mengalami kenaikan 1,7 persen di tahun ini, atau turun dari prediksi awal di angka 2,8 persen.

Sementara Menteri Keuangan Amerika Latin menyatakan keprihatinan tentang pertumbuhan sentimen proteksionis di negara maju yang mengancam tenggelamnya perjanjian perdagangan di 12 negara Trans Pacific Partnership, yang meliputi Meksiko, Chili, dan Peru. Sementara itu, BI menyebut setidaknya terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi oleh ekonomi global saat ini. Ketiga tantangan ini berkaitan dengan upaya para bank sentral dunia guna mengelola stabilitas dan pertumbuhan di tengah divergensi kebijakan ekonomi dan moneter negara maju. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah bagaimana strategi mengejar target pertumbuhan usai krisis keuangan global. Kedua, mengenai bagaimana kebijakan moneter yang optimal dapat ditempuh dalam perekonomian yang terbuka. Ketiga, bagaimana mencapai stabilitas keuangan di tengah keragaman (divergensi) kebijakan moneter dunia. Presiden Federal Reserve Bank of New York William C.

Dudley menyampaikan, beragamnya

kebijakan ekonomi dan moneter didominasi negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Hal ini bisa saja berdampak pada risiko di negara-negara berkembang yang ada di dunia. Gedung The Fed (REUTERS/Joshua Roberts) "Beragamnya kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko tersendiri, yang memberi tantangan bagi otoritas di negara-negara timur maupun barat. Para pembuat kebijakan dipacu untuk menyusun kebijakan yang bertujuan mendukung pertumbuhan dan memitigasi risiko, sekaligus mempertahankan stabilitas moneter dan keuangan," jelas Dudley. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat, IMF merekomendasikan agar sejumlah bank sentral di negara-negara maju untuk bisa mempermudah kebijakan moneter mereka. Meksi hal itu tidak akan memberikan dampak secara langsung terhadap kelesuan ekonomi yang disebabkan perlambatan produktivitas dan peningkatan jumlah penduduk usia tua. Di sisi lain, IMF mendorong negara-negara berkembang untuk terus melakukan reformasi struktural guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kesesuaian spesialisasi pekerjaan, dan mengurangi hambatan perdagangan. Secara umum, Ekonom Adam Slater di Oxford Economics telah menyusun daftar sebanyak 10 tema untuk melihat pereknomian di 2017. Pertama, renminbi akan bergerak stabil. Kedua, pertumbuhan upah akan kembali terjadi.

Ketiga, kinerja saham akan lebih baik untuk tahun

berikutnya. Keempat, euro dan USD akan berada pada titik keseimbangan di akhir tahun depan. Kelima, zona euro akan tetap kuat.

Keenam, pertumbuhan ekonomi Inggris akan lebih baik dari konsensus.

Ketujuh, negara berkembang akan tetap sulit untuk bisa diprediksi. Kedelapan, pertumbuhan perdagangan global akan tetap 'melambat'.

Kesembilan, pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB) akan sedikit mengalami peningkatan. Kesepuluh, tingkat inflasi di AS akan membentuk sebuah wacana global. Segala sesuatu yang terjadi dalam perekonomian dunia di tahun depan akan didorong oleh apa yang terjadi di AS.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 9:40:00 AM Sumber : Merdeka Penulis : Idris Rusadi Putra

Awal 2017, Rupiah bergerak menguat ke level Rp 13. 462 per USD Merdeka. com - Nilai tukar Rupiah bergerak menguat di awal perdagangan 2017 ini. Rupiah dibuka di Rp 13. 492 per USD lalu bergerak menguat menuju level Rp 13. 458 per USD. Pergi. com bagibagi voucher tiket pesawat Rp 100,000 Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih terus melanjutkan penguatan di pagi ini. Saat ini, Rupiah berada di Rp 13. 462 per USD. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, nilai tukar Rupiah pada November 2016 mengalami depresiasi atau melemah 3,90 persen terhadap USD, dengan rata-rata level terendah mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap USD melemah 506,36 poin, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "Sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS cukup melemah atau mengalami depresiasi," kata Sasmito, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/12). Tercatat, level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap USD terjadi pada minggu kelima November 2016 yang mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Sedangkan berdasar provinsi, level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Banten yang mencapai Rp 13. 627,88 per USD pada minggu keempat November 2016. Sementara yang tertinggi terjadi di Kalimantan Utara sebesar Rp 13. 151,00 per USD.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:37:00 AM Sumber : Tempo Penulis : TEMPO. CO

Pengamat: Inflasi 2016 Diprediksi 3,07 Persen TEMPO. CO, Jakarta - Ekonom dari PT Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih, memprediksi angka inflasi pada Desember 2016 mencapai 0,46 persen secara bulanan (month-tomonth) atau 3,07 persen secara tahunan (year-to-year). Inflasi pada liburan Natal dan tahun baru kali ini lebih rendah dibanding pada libur Lebaran, Juli lalu. Karena itu, inflasi sepanjang 2016 relatif rendah. “Selain karena tarif, hal itu terjadi karena kurs rupiah melemah,” katanya, ketika dihubungi, Senin, 2 Januari 2017. Lana menyebutkan beberapa aspek penahan inflasi, antara lain harga bahan bakar minyak, tarif listrik, dan harga beras, relatif stabil. Efek demonstrasi tak muncul kendati masyarakat semakin sulit menemukan Premium di stasiun pengisian bahan bakar umum. Laju inflasi sepanjang 2016 didorong oleh impor barang-barang konsumsi yang terus meningkat.

”Pasokan dalam negeri

kita tidak selalu siap,” ucapnya.

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Desember 2015 mencapai 0,96 persen atau berada di level tertinggi sejak 2010. Adapun inflasi tahun kalender 2015 (year-on-year) mencapai 3,35 persen atau terendah sejak 2010. Sedangkan inflasi pada November lalu mencapai 0,47 persen. Berdasarkan tahun kalender Januari-November 2016, tingkat inflasi mencapai 2,59 persen dan secara year-on-year sebesar 3,58 persen. BPS berencana mengumumkan angka inflasi Desember 2016 pada Selasa, 3 Januari 2017. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengatakan inflasi tertahan oleh harga beberapa komoditas yang mulai menurun.

“Normalnya pada Desember mendekati 1

persen. Namun kali ini cenderung di bawah normal,” kata Sasmito kepada Tempo. Menurut Sasmito, meski harga sejumlah bahan pangan meningkat, seperti cabai rawit merah yang harganya naik tajam hingga Rp 100 ribu per kilogram, harga komoditas substitusinya relatif lebih murah. Dia menyebutkan harga cabai merah dan hijau mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Selain itu, harga makanan pokok, seperti beras, menurun pada pekan terakhir dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.

Harga tertinggi beras jenis IR 64 di Jakarta mencapai Rp 16 ribu per kilogram,

sedangkan harga rata-rata beras Rp 11. 210 per kilogram. “Harga gula pasir dan tepung terigu juga berangsur turun,” ujar Sasmito.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 7:34:00 AM Sumber : Tempo Penulis : TEMPO. CO

Harga Komoditas Turun, Inflasi 2016 Cenderung Rendah TEMPO. CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan inflasi pada akhir 2016 lebih rendah dibanding pada tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengatakan inflasi tertahan oleh harga beberapa komoditas yang mulai menurun. “Normalnya pada Desember mendekati 1 persen. Namun kali ini cenderung di bawah normal,” kata Sasmito kepada Tempo, Senin, 2 Januari 2017.

BPS berencana mengumumkan angka inflasi tersebut pada hari ini. Menurut Sasmito, meski harga sejumlah bahan pangan meningkat, seperti cabai rawit merah yang harganya naik tajam hingga Rp 100 ribu per kilogram, harga komoditas substitusinya relatif lebih murah. Dia menyebutkan, harga cabai merah dan hijau mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Selain itu, harga makanan pokok, seperti beras, menurun pada pekan terakhir dibanding pada tahuntahun sebelumnya. Harga tertinggi beras jenis IR 64 di Jakarta mencapai Rp 16 ribu per kilogram, sementara harga rata-rata beras Rp 11. 210 per kilogram. “Harga gula pasir dan tepung terigu juga berangsur turun,” ujar Sasmito. Lantaran kenaikan harga pangan tak terlalu signifikan, Sasmito melanjutkan, laju inflasi pada Desember didorong kenaikan harga atau tarif yang diatur oleh pemerintah (administered price), seperti tarif angkutan. “Saat terjadi tiga liburan panjang, permintaan terhadap layanan angkutan naik sehingga tarifnya ikut naik,” katanya. Saat ditemui di kantornya pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan inflasi pada akhir tahun mencapai 0,31 persen dan secara year-onyear mencapai 2,91 persen. Menurut dia, inflasi akhir tahun terkendali lantaran harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang relatif terkontrol. “Semoga bisa terus terjaga,” katanya. Agus menyebut ongkos angkutan udara sebagai komponen pendorong inflasi yang cukup signifikan. Karena harga pangan relatif terkendali, Agus yakin angka inflasi akhir 2016 akan menjadi yang terendah sejak 2009 atau di bawah 0,65 persen. “Inflasi sepanjang tahun ini cukup baik karena selalu berada di kisaran 3 persen.


RI Masih Impor Beras 1,2 Juta Ton di 2016, Ini Penjelasan Kementan Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi padi pada tahun 2016 dianggap sudah melebihi kebutuhan dalam negeri atau surplus. Namun demikian, tahun 2016 rupanya masih menyisakan impor beras yang dicatat Badan Pusat

Statistik (BPS ) mencapai 1,2 juta ton. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, menjelaskan impor beras yang cukup besar di 2016 tersebut merupakan sisa dari kontrak impor tahun 2015. Selain itu, beras yang datang tersebut difungsikan sebagai beras cadangan pemerintah. "Itu beras sisa kontrak tahun 2015 lalu. Artinya itu residu karena negara eksportir baru mengirimkan berasnya di tahun berikutnya," kata Agung dalam keterangan tertulisnya kepada detikFinance, Senin (2/1/2017). Jika merujuk pada data

BPS , impor beras di kontrak pembelian beras tersebut memang masuk di akhir 2015 dan triwulan 2016. Beras impor yang masuk pada November 2015 sebesar 318. 920 ton dan Desember 2015 sebesar 291,980 ton. Sementara beras yang masuk tahun 2016 berturut-turut yakni Januari 382. 550 ton, Februari 296. 370 ton, dan Maret 303. 080 ton. "Kita tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras medium pada tahun 2016. Kalau impor beras premium itu ada setiap bulan, itu kebutuhan restoran-restoran untuk jenis beras khusus yang jelas tidak bisa diproduksi di Indonesia," ungkap Agung. Dia melanjutkan, untuk produksi beras di 2016 sendiri dianggap sudah surplus. Berdasarkan angka ramalan II (aram II) yang dikeluarkan BPS , produksi padi tahun 2016 mencapai 79,141 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 4,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan angka produksi padi melanjuti tren peningkatan produksi padi selama dua tahun terakhir. Dibandingkan 2014, pada 2015 produksi padi meningkat 6,37% dari 70,846 juta ton menjadi 75,398 juta ton. Apalagi, pada 2015 dan 2016, wilayah Indonesia dilanda cuaca ekstrem dengan adanya El Nino dan La Nina berturut-turut sehingga jika tidak diantisipasi dengan baik, akan menimbulkan penurunan produksi gabah nasional. "Angka produksi saat ini merupakan indikator bahwa subsidi pertanian telah berkontribusi nyata terhadap produksi komoditas pangan. sudah melakukannya," pungkas Agung.

Ini domain Kementan dan kami

Kliping Berita Online Tanggal : 1/3/2017 2:33:00 AM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Farida Susanty

Tourist arrivals miss target in November Despite the government's ambitious target in tourism, foreign tourist arrivals as of November decreased compared to last year’s figure. It also missed the monthly target. Data from the Central Statistics Agency (BPS ) show foreign tourist arrivals as of November standing at 1 million, a slight decrease from 1. 04 million in October. It also missed the Tourism Ministry's target of 1. 3 million tourists in November. "The peak season is in December. We hope that in December 2016, the number of tourists would have increased again," BPS head Suharyanto said on Tuesday. The government is set to tally 12 million tourists in 2016, compared to nearly 10 million visits in 2015. So far, the figure stands at 10. 4 million visits. (bbn)

Kliping Berita Online Tanggal : 1/2/2017 5:30:00 PM Sumber : Kompas Penulis : Yoga Sukmana

Rapor Ekonomi Jokowi 2016, Masih Banyak Catatan JAKARTA, KOMPAS. com – Kondisi ekonomi Indonesia masih bergejolak sepanjang 2016. Meski pertumbuhan ekonomi diprediksi mampu menembus 5 persen, lebih baik dari tahun lalu yang hanya 4,79 persen, "rapor" Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi masih banyak catatan. "Kami melihat proses kebijakan sudah bagus artinya ada optimisme. Tetapi, juga harus jujur bahwa masih banyak catatan," ujar Direktur Eksekutif Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati kepada Kompas. com, Jakarta, Senin (2/1/2016). Catatan-catatan itu meliputi tiga hal yang krusial.

Pertama, yakni masih tingginya tingkat

pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), angka pengangguran mencapai 5,61 juta orang pada Agustus 2016. Kedua, angka kemiskinan. Dari data BPS , angka kemiskinan mencapai 28,01 juta orang pada Maret 2016. Data ini sedikit lebih baik dari Maret 2015 yang mencapai 28,59 juta orang. Ketiga, ketimpangan masyarakat atau biasa disebut gini rasio.

Masih dari data BPS , gini rasio

mencapai 0,39 pada Maret 2016, atau turun 0,01 dari kondisi Maret 2015. Menurut Enny, ketiga data itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja apabila ingin menilai rapot ekonomi Presiden Jokowi sepanjang 2016. Sebab tujuan utama ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mencermati Data Baru-baru ini, Bloomberg mengulas singkat kinerja sejumlah pemimpin di Asia, termasuk Presiden Joko Widodo, sepanjang 2016. Sejumlah data pun ditampilkan untuk melengkapi ulasan tersebut. Bloomberg memberikan nilai “hijau” untuk Jokowi dari sisi stabilitas nilai tukar yang naik 2,41 persen, menjaga pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, dan memiliki tingkat penerimaan publik mencapai 69 persen. Penilaian tersebut bersumber pada riset Bloomberg dan Saiful Mujani Research and Consulting dari Juli 2015 sampai Oktober 2016. Namun, Enny berpesan agar publik cermat membaca data-data yang ditampilkan. Apalagi bila ingin mengambil satu kesimpulan terhadap data tersebut. Menurut ia, membandingkan data ekonomi satu negara dengan negara lain harus secara apple to apple, setara atau berimbang. Dengan begitu maka penilaian bisa objektif.

Misalnya perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen yang diberi nilai hijau, dengan India yang mampu tumbuh 7,3 persen namun diberi nilai merah oleh Bloomberg. "Bagaimana mungkin India yang approval rating-nya 81 persen dikatakan lebih lebih rendah dari Indonesia (yang hanya 69 persen)? Pertumbuhan ekonomi 7,3 persen itu turun (diberi nilai merah) karena tadinya 7,5 persen," ucap Enny. Sementara Indonesia yang pertumbuhan ekonominya hanya 5,02 persen pada 2016 justru diberi nilai hijau. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hanya 4,79 persen. Di tengah kondisi pelemahan ekonomi global, ucap Enny, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen sudah sangat baik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi India tidak bisa dibilang buruk meski diberi nilai merah. Sedangkan untuk perbandingan nilai tukar, Enny juga mengingatkan ada sejumlah negara yang justru sengaja mendepresiasi mata uangnya. Salah satu negara yang melakukannya yakni China. "Ini kan ukuran-ukuran yang sifatnya indikasi ya, instrumen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

nilai tukar termasuk rating kita di mata internasional itu baru indikator. kongkrit ya kesejahteraan rakyat," kata dia.

Tetapi ukuran lebih

Kliping Berita Online Tanggal : 1/2/2017 12:51:00 PM Sumber : Detik Penulis : Dewi Rachmat Kusuma

Perdagangan Awal Tahun, IHSG Diprediksi Bergerak di 5. 250-5. 380 Jakarta - Mengawali perdagangan di tahun 2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak mixed di kisaran 5. 250-5. 380. Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan, meskipun penutupan perdagangan di akhir tahun 2016 tidak terlalu menggembirakan karena ditutup di level rendah imbas dari aksi profit taking, namun pergerakan IHSG di tahun ini akan bergerak lebih optimistis. "Awal tahun masih mixed. Penutupan 2016 tidak terlalu bagus, close di level rendah. Saham-saham konstruksi banyak dilepas di akhir perdagangan, itu wajar karena IHSG terus naik selama sepekan," ujarnya kepada detikFinance, Senin (2/12/2016). Satrio menjelaskan, beberapa hal yang perlu diwaspadai di awal tahun yang bisa menggerakkan laju IHSG adalah angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan inflasi yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS ). Dari global, lanjutan naiknya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) di Januari 2017 juga perlu diwaspadai. Para pelaku pasar tentu akan terus memantau perkembangan ini. Di sisi lain, pengukuhan Donald Trump sebagai Presiden AS juga turut berpengaruh menggerakkan laju IHSG. "Itu yang perlu diwaspadai. Namun, tahun ini lebih optimistis, tren masih positif," katanya. Sementara itu, mengutip riset William Surya Wijaya, Research Department PT Asjaya Indosurya Securities, IHSG besok akan bergerak di kisaran 5. 221-5414. Mengawali tahun 2017, terlihat IHSG masih memiliki potensi kuat untuk melanjutkan langkah cantiknya di penghujung 2016, pola gerak masih akan diwarnai oleh gebrakan positif dengan perjuangan untuk membentuk pola uptrend yang baru dalam jangka pendek, target resistance berada pada level 5. 414 dengan support kuat bertahan pada level 5. 221. IHSG berpotensi melanjutkan penguatan. Rekomendasi saham:- BBNI- ADHI- HMSP- KLBF- JSMRPGAS- TLKM- INDF- UNVRSelain itu, mengutip riset Sinarmas Investment Research, besok IHSG akan bergerak mixed di kisaran level 5. 271-5. 322. Saham-saham yang diperhatikan:

Kliping Berita Online Tanggal : 1/2/2017 11:48:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Bayu Galih

BPS

Siapkan Tenaga untuk Dukung Perbaikan Data Kementerian/Lembaga

JAKARTA, KOMPAS. com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto mengatakan, pihaknya melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) tengah menyiapkan tenaga statistisi atau ahli statistik untuk mendukung perbaikan data di kementerian/lembaga (K/L). "BPS melalui STIS siap mendukung perbaikan data dari kementerian/lembaga," ujar Suhariyanto di Jakarta, Minggu (1/1/2016). Ia mengatakan, tugas BPS adalah melakukan dukungan kepada K/L supaya metodologi dalam setiap riset K/L yang digunakan, dapat dipertanggungjawabkan dan benar. "Mereka (K/L) mungkin kekurangan statistisi, sehingga konsep dan definisi yang diperlukan menjadi sama. Dengan demikian, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan," ucap Suhariyanto. Bahkan, menurut dia, saat ini STIS pun tengah dipersiapkan untuk mulai memikirkan bagaimana menempatkan statistisi di seluruh K/L sebagai bagian dari penguatan pusat data dan informasi (Pusdatin) setiap K/L. Ia menjelaskan, rencana tersebut sudah dirancang dalam waktu lama, dan kini tinggal menunggu implementasinya di dalam K/L. Meski demikian, upaya menempatkan statistisi ke dalam setiap K/L sangat membutuhkan kesepakatan dan pemahaman bersama dari setiap pimpinan K/L. Ini dikarenakan terkait dengan kebijakan yang ada di setiap K/L. "Namun ke depan, kami akan menanam setiap statistisi untuk benar-benar melekat di setiap K/L, baik untuk tugas belajar maupun untuk memberikan persamaan persepsi serta pemahaman tentang peran dan fungsi BPS . Supaya tidak ada lagi overlapping," ucap Suhariyanto.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/2/2017 5:40:00 AM Sumber : Antara Penulis : RH Napitupulu

BPS

siapkan tenaga dukung perbaikan data K/L

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Suhariyanto mengatakan pihaknya melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) tengah menyiapkan tenaga-tenaga Statistisi untuk mendukung perbaikan data di kementerian/lembaga (K/L). "BPS melalui STIS siap mendukung perbaikan data dari K/L," ujar dia saat ditemui pada Syukuran Tahun Baru, di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan, tugas BPS

adalah melakukan dukungan atau "support" kepada K/L supaya

metodologi dalam setiap riset K/L yang digunakan, dapat dipertanggungjawabkan dan benar. "Mereka (K/L) mungkin kekurangan Statistisi, sehingga konsep dan definisi yang diperlukan menjadi sama. Dengan demikian, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto. Bahkan, katanya, saat ini STIS pun tengah dipersiapkan untuk mulai memikirkan bagaimana menempatkan Statistisi di seluruh K/L sebagai bagian dari penguatan pusat data dan informasi (Pusdatin) setiap K/L. Ia menjelaskan, rencana tersebut sudah dirancang dalam waktu lama, dan kini tinggal menunggu implementasinya di dalam K/L. Meski demikian, tambah Kecuk, upaya menempatkan Statistisi kedalam setiap K/L sangat membutuhkan kesepakatan dan pemahaman bersama dari setiap pimpinan K/L. Karena terkait dengan kebijakan yang ada di setiap K/L. "Namun kedepan, kami akan menanam setiap Statistisi untuk benar-benar melekat di setiap K/L, baik untuk tugas belajar maupun untuk memberikan persamaan persepsi serta pemahaman tentang peran dan fungsi BPS . Supaya tidak ada lagi overlapping," ucap Kecuk.


Kurang dari Setahun, RI Impor Jagung 900. 000 Ton Rp 2,41 T Jakarta - Sejak awal tahun 2016, Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan pengetatan impor pada komoditas jagung, pembatasan impor dilakukan agar industri pakan ternak dalam negeri bisa mengoptimalkan jagung petani lokal sebagai bahan baku. Namun, impor jagung belum sepenuhnya ditutup total. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS ) yang dikutip detikFinance pada Minggu (1/1/2016), impor jagung yang terjadi sepanjang periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 900. 000 ton dengan nilai US$ 179,86 juta atau sekitar Rp 2,41 triliun (kurs Rp 13. 400). Meski impor jagung cukup besar, sebenarnya ada penurunan sangat signifikan impor periode Januari-November 2016 dengan impor jagung di periode yang sama tahun tahun 2015 sebesar 3,02 juta ton senilai US$ 648,4 juta. Sementara untuk impor jagung pada tahun-tahun sebelumnya berturut-turut yakni tahun tahun 2012 dengan volume impor 1,69 juta ton senilai US$ 501,9 juta, tahun 2013 impor jagung sebesar 3,19 juta ton senilai US$ 918,89 juta, dan tahun 2014 dengan volume impor 3,25 juta ton senilai US$ 810,42 juta. Di sisi lain, impor jagung yang turun drastis di tahun 2016 ini juga diikuti dengan lonjakan impor gandum. Sejumlah perusahaan pakan ternak memang mengalihkan bahan bakunya dari jagung ke gandum. Impor gandum pada periode Januari-November 2015 sebesar 6,77 juta ton. Sementara impor gandum pada periode yang sama di tahun 2016 sebesar 9,79 juta ton.


Januari-November 2016, RI Impor Beras 1,2 Juta Ton Rp 6,6 T Jakarta - Meski Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim ada kenaikan produksi gabah yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir, impor beras sepanjang tahun 2016 terbilang cukup besar. Impor beras terbesar dilakukan pada triwulan pertama 2016 yang merupakan sisa kontrak impor di tahun 2015. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS ) yang dikutip detikFinance pada Minggu (1/1/2016), impor beras pada periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 1,2 juta ton dengan nilai US$ 495,12 juta atau sekitar Rp 6,634 triliun (kurs Rp 13. 400). Beras impor yang masuk tersebut lebih besar dari impor beras tahun 2015 sebanyak 900. 000 ton dengan nilai US$ 351,6 juta. Sementara untuk impor beras pada tahun-tahun sebelumnya berturut turut yakni tahun 2012 sebesar 1,8 juta ton dengan nilai US$ 945,62 juta, tahun 2013 sebesar 500. 000 ton dengan nilai US$ 246 juta, dan tahun 2014 sebesar 800. 000 ton dengan nilai US$ 388,18 juta. Selain mengimpor beras, Indonesia juga rutin mengekspor beras, meski jumlahnya masih terbilang sedikit. Di periode Januari-November 2016, ekspor beras Indonesia tercatat sebesar 1. 000 ton dengan nilai US$ 860. 000 atau sekitar Rp 11,524 miliar (kurs Rp 13. 400). Naik dari ekspor beras tahun 2015 sebanyak 500 ton dengan nilai US$ 630. 000. Ekspor beras Indonesia pada tahuntahun sebelumnya yang dicatat BPS antara lain tahun 2012 dengan ekspor beras 900 ton senilai US$ 1,19 juta, tahun 2013 sebesar 2. 600 ton senilai US$ 1,19 juta, tahun 2014 sebesar 500 ton senilai US$ 760. 000 ton.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/1/2017 2:03:00 PM Sumber : Detik Penulis : Dewi Rachmat Kusuma

Tenaga Kerja RI Didominasi Lulusan SD Foto: Istimewa (Bimo Sasongko, President Director & CEO Euro Management Indonesia, Penggagas Program Beasiswa Gerakan Indonesia 2030) Jakarta - Postur Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS ), di mana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebesar 47,37% masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57% dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09%. Sedangkan lulusan Diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96%.

Komposisi jumlah

angkatan kerja di atas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Juga sangat

rentan menimbulkan masalah sosial yang gawat. MEMASUKI 2017 perlu meneguhkan Milestone pengembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global. Milestone merupakan langkah besar dan strategis sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa.

Dengan kondisi postur SDM diatas perlu menekankan program nasional yang

dikelompokkan menjadi tiga segmen. Pertama adalah program penjaringan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan untuk prodi tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat. Dengan kondisi tersebut perlu terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di luar negeri. Mereka perlu diarahkan hingga diberi insentif lewat bea siswa atau kredit mahasiswa. Mereka perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar memulai studinya di luar negeri. Kedua adalah program vokasional berbasis link and match.

Penekanan program adalah

mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya apprenticeship yang bermutu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK.

G-20 Leaders'

Summit telah memberi penekanan lebih jauh tentang apprenticeship. Ketiga adalah program pendidikan informal untuk segmen berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan non formal yang pernah ada.

Baik yang ada di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan jaman. Menjaring Siswa SMA BerbakatSelama ini, mindset bangsa Indonesia adalah ingin sekolah keluar negeri untuk program S2 atau S3 saja. Faktor inilah yang membuat Indonesia kalah tertinggal dengan negara lain. "Kenapa bisa tertinggal, karena zaman dulu informasi tidak ada, kondisi keuangan keluarganya masih rendah, kuliah S1 di Indonesia masih murah sehingga banyak orang menganggap bahwa S2 saja keluar negerinya," ujar Bimo Sasongko, President Director & CEO Euro Management Indonesia, Penggagas Program Beasiswa Gerakan Indonesia 2030, Minggu (1/1/2017). Namun, zaman sekarang infomasi sudah ada, globalisasi di mana-mana, teknologi sudah canggih, jarak tempuh pendek, mentalnya masih muda, mudah beradaptasi, kemampuan bahasanya lebih cepat untuk mempelajari bahasa asing, dan untuk S1 diluar negeri kuliah lebih lama mencapai 4 – 5 tahun dibandingkan dengan kuliah S2 hanya 1 – 2 tahun, sehingga proses adaptasi dan pengenalan budaya di negara tersebut lebih mudah sehingga saya merekomendasikan untuk tamatan SMA ke sana sama halnya dengan apa yang ditempuh BJ. Habibie saat masih belia. Kini pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun berbagai macam infrastruktur fisik dan program rekayasa untuk memenuhi swasembada pangan. Maka dibutuhkan SDM yang unggul dan menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini. Untuk itu perlu mengirim sebanyak-banyaknya lulusan SMA berbakat untuk belajar di perguruan tinggi di negara maju. Hal ini lebih efektif karena para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar di luar negeri.

Begitupun dari segi

rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami Iptek secara komprehensif. Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirimkan ke luar negeri adalah sistem pendidikan di sana yang menekanakan sistem Lab Based Education (LBE) yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di dalam negeri. Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih. Seperti misalnya di University of Tokyo yang merupakan salah satu universitas ternama di Jepang. Pendidikan yang didominasi oleh perkuliahan selama ini mendominasi cara pendidikan di universitas dalam negeri. Hal itu hanya membentuk kompetensi umum individu atau generality. Prof. Suzuki berpendapat bahwa kompetensi ke spesialis ( specialty ) diperoleh dengan sistem LBE yang berkaitan dengan project based research atau thesis based education. Sehingga mahasiswa mampu menjadi spesialis sekaligus versatilis yakni seorang problem solver pembangunan bangsa dan inovator industri serta rekayasa sosial yang andal. Ada baiknya pemerintah saat ini napak tilas SDM Teknologi yang dahulu dipersiapkan oleh Prof. BJ. Habibie lewat beasiswa ikatan dinas kuliah di luar negeri untuk menangani transformasi industri dan teknologi berbagai bidang. "Pada saat ini mereka tetap eksis dan telah menemukan jalan masingmasing untuk mengabdikan kompetensinya kepada negeri ini," kata Bimo.

Kliping Berita Online Tanggal : 1/1/2017 6:00:00 AM Sumber : Viva Penulis : Daurina Lestari, Shintaloka Pradita Sicca

Harga Daging Sapi Masih Berkisar Rp110 Ribu VIVA. co. id – Presiden Joko Widodo saat Ramadhan 2016 menggulirkan kebijakan untuk menekan harga daging sapi segar sampai ke konsumen Rp80 ribu per kg.

Namun, hingga saat ini, harga

daging sapi segar masih berkisar Rp110 ribu-Rp116 ribu per kg, sesuai data Badan Pusat Statistik 2016. Pengamat Peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Rochadi Tawaf, menilai pemerintah perlu mengubah paradigma untuk menciptakan konsep penurunan harga terintegrasi. Ia mengungkapkan selama ini langkah pemerintah berpaku pada fluktuasi harga, tanpa mengambil langkah serius terhadap persoalan produksi dalam negeri. "Kesalahannya di situ.

Kenapa berorientasi ke harga bukannya berorientasi ke produksi," ujar

Rochadi kepada VIVA. co. id di Jakarta pada Sabtu, 31 Desember 2016. Padahal ketersediaan produksi daging sapi dalam negeri meningkat, maka seharusnya harga dalam negeri akan turun pula. Sehingga menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah, pertama, mengubah paradigma peningkatan impor, dari pro konsumen menjadi pro produsen. "Artinya breeding harus prioritas.

Pembibitannya harus jadi dasar pembangunannya.

Bukan

impor," ucapnya. Lalu untuk pembibitan sendiri, ia mengungkapkan seharusnya dijalankan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan insentif penuh, tidak dialihkan kepada peternak rakyat maupun swasta tanpa insentif. Ini karena tanggung jawab untuk pembibitan ada di tangan pemerintah, sesuai amanat dalam UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/31/2016 11:00:00 AM Sumber : Merdeka Penulis : Syifa Hanifah

Akhir tahun 2016, ekspor ikan naik 4,96 persen Merdeka. com - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS PKP) Nilanto Perbowo, mencatat di akhir tahun 2016 nilai ekspor perikanan nasional naik 4,96 persen. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS ) menyebutkan, jenis komoditas perikanan yang melejit di pasar ekspor di antaranya cumi, sotong, gurita, dan udang. Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu "Untuk ekspor cumi, sotong, dan gurita mencapai 61,64 persen dan ekspor udang sebesar 5,86 persen. Saya harap untuk tahun depan angka ini bisa lebih meningkat lagi. Saat ini pasar ekspor kita sedang bagus di Amerika Serikat dan Jepang," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (31/12). Selain itu, Nilanto mengungkapkan, pada tahun 2016 total anggaran untuk Dirjen PDSPKP adalah sebesar Rp 743,7 miliar dengan realisasi sebesar 94,82 persen. Dari anggaran 2016 tersebut, sebanyak 62,17 persen atau senilai Rp 462,3 miliar dialokasikan untuk stakeholder. Selama tahun 2016, terdapat kegiatan prioritas yang sebagian besar sudah diselesaikan oleh Ditjen PDSPKP, di antaranya pengadaan 100 ice flake machine skala 1,5 ton, 13 ice flake machine skala 10 ton, 16 integrated cold storage, 17 single storage, 8 pabrik rumput laut, 2 pabrik tepung ikan, 6 gudang rumput laut, 1 pasar ikan terintegrasi, dan 4 sentra kuliner. Terkait konsumsi ikan masyarakat di tahun 2016, Nilanto mengungkapkan datanya belum dapat dirilis karena data konsumsi ikan baru bisa didapat sekitar bulan Februari. Namun, Nilanto menegaskan pihaknya masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia. "Konsumsi ikan 2016 ini masih bintang ya karena baru kita dapat plus 2 bulan. PR kita mendongkrak konsumsi ikan di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, sekarang kita dorong, kita dekati kelompok utama yang punya pengaruh besar untuk kita sentuh dengan produk-produk perikanan," ungkap Nilanto. Sementara untuk tahun 2017, Ditjen PDSPKP memiliki anggaran sebesar Rp1,32 triliun dengan alokasi bantuan langsung masyarakat 84,87 persen. Beberapa kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP tahun 2017 di antaranya pengadaan 270 unit IFM 1,5 ton, 55 unit kendaraan berpendingin roda 4, 75 unit kendaraan berpendingin roda 6, 3 unit UPI/ICS 1000 ton; 7 unit UPI/ICS 500 ton; 2 unit pasar ikan modern, 10 unit pasar ikan bersih; 6 unit revitalisasi pasar ikan tradisional; 10 unit sentra kuliner, 15 unit cold storage 200 ton, 100 unit freezer 300 liter, carry over, dan 2 lokasi SKPT (Biak, Mimika). Nilanto mengatakan, dalam rencana pembangunan cold storage 200 ton pada tahun 2017, KKP akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor kelautan dan perikanan yaitu Perindo dan Perinus. Kedua BUMN tersebut akan membantu KKP dalam pembangunan cold storage di 15 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kita menginginkan BUMN kita bisa tumbuh besar seperti negara-negara lain, terutama BUMN perikanan kita untuk berperan besar dalam sektor KP," ujarnya.


Lewati Ancaman El Nino dan La Nina, RI Tidak Impor Pangan Strategis JAKARTA, KOMPAS. com - Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi mengungkapkan, program Upaya Khusus (UPSUS) Kementan dalam meningkatkan produksi pangan strategis telah mampu melewati ancaman serius dampak anomali iklim yakni El Nino 2015 dan La Nina 2016. Menurutnya, peristiwa El Nino 2015 merupakan yang sangat kuat dibandingkan El Nino 1998, sehingga menyebabkan kemarau panjang di seluruh wilayah Indonesia. Begitu pun La Nina 2016 merupakan yang sangat kuat dibandingkan La Nina 1999 sehingga menyebabkan musim penghujan lebih lama. Akibatnya, El Nino dan La Nina menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen. Keberhasilan dan tidaknya produksi komoditas pangan sangat signifikan dipengaruhi oleh terjaminya iklim. Artinya, jika terjadi El Nino dan La Nino, produksi pangan dipastikan akan mengalami kegagalan. "Namun, saat terjadinya El Nino 2015 dan La Nina 2016, produksi padi malah meningkat sehingga tahun 2016 Indonesia tidak impor beras," ungkap Agung melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (30/12/2016). Agung menjelaskan saat El Nino 1998 dengan kekuatan 2,53 derajad celcius dan jumlah penduduk 201,54 juta jiwa, Indonesia impor beras sebesar 7,10 juta ton. Padahal, kejadian El Nino tersebut berlangsung lama yakni selama 14 bulan berturut-turut dari Maret 1997 hingga April 1998. "Sementara El Nino 2015 yang lebih kuat dibanding 1998 yakni sebesar 2,95 derajad celcius dan jumlah penduduk 255,44 juta jiwa, Indonesia hanya mengimpor beras sebesar 1,15 juta ton," jelasnya. Kemudian, lanjut Agung, saat La Nina 1999 dengan jumlah penduduk 204,78 juta jiwa, Indonesia mengimpor beras sebanyak 5,04 juta ton. Namun, saat La Nina 2016 dengan jumlah penduduk 258,48 juta jiwa, Indonesia mampu tidak melakukan impor beras. Padahal La Nina 2016 lebih kuat dibanding 1999. "Untuk itu, apabila tidak ada Program Upsus, maka dengan esktrapolasi semestinya di tahun 2015 hingga 2016 Indonesia impor beras 16,8 juta ton," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), produksi padi 2015 sebanyak 75,39 juta ton, produksi padi ini naik jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 70,84 juta ton. Sementara produksi padi 2016, berdasarkan data Pra Aram BPS yakni sebanyak 79,14 juta ton. Agung menuturkan keberhasilan Program Upsus dalam melewati ancaman El Nino 2015 dan La Nina 2016 tidak hanya mmapu meningkatkan produksi padi, akan tetapi mampu juga meningkatkan produksi jagung, bawang meran dan cabai. Hal ini terlihat dari impor jagung 2016 turun 60 persen dari impor 2015, sehingga impor jagung 2016 hanya 0,9 juta ton sedangkan 2015 sebesar 3,27 juta ton. "Kemudian, di tahun 2016 tidak ada impor cabai segar dan bawang merah dan diperkirakan sampai dengan Januari 2017 produksi melebihi kebutuhan," tuturnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 7:35:00 PM Sumber : Tempo Penulis : INFORIAL

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lampaui Nasional INFO BISNIS - Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat berada di atas pencapaian nasional. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS ) mensinyalir kenaikan LPE year on year triwulan III 2016 dipicu aktivitas Pekan Olahraga Nasional (PON) yang digelar di Jawa Barat.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 7:24:00 PM Sumber : BeritaSatu Penulis : Siprianus Edi Hardum/EHD

Menperin Fokus Tingkatkan Daya Saing, Populasi dan Tenaga Kerja IKM Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan perhatian khusus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional terutama dalam upaya peningkatan daya saing, jumlah populasi dan penyerapan tenaga kerja. Ini sejalan dengan butir-butir Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, antara lain mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta membangun daerah dan pedesaan. “Untuk pengembangan IKM, Kementerian Perindustrian terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders dalam menjalankan berbagai program strategis, yang tentunya tetap fokus pada peningkatan daya saing, populasi dan tenaga kerja sesuai potensi sumber daya industri di daerah,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (30/12). Menurutnya, IKM yang menjadi sektor dominan dari populasi industri di dalam negeri berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. “Di tengah pelemahan ekonomi global, IKM hampir tidak terpengaruh dan pertumbuhannya relatif lebih stabil,” ungkap Airlangga. Selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non migas meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari November 2016 mencapai US$ 24,7 miliar atau memberikan kontribusi 24,8 persen terhadap total ekspor industri nonmigas. IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya.

Serapan

tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22 persen. “Pada tahun 2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 165. 983 unit atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 350. 000 orang,” tuturnya. Pertumbuhan IKM selama tahun 2016 menunjukkan gejala yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemperin mencatat, jumlah sentra IKM tahun 2016 sebanyak 7. 437 sentra. Jumlah unit sentra terbanyak diduduki sektor pangan (40 persen), kerajinan dan aneka (23 persen), serta sandang (16 persen). ”Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kami memiliki target penciptaan 20. 000 wirausaha baru,” tegasnya. Dalam mengejar sasaran tersebut, sepanjang tahun 2016, Kemenperin telah melaksanakan program pelatihan, pemberian startup capital, dan pendampingan kepada 3. 745 calon wirausaha baru, yang 200 diantaranya sudah mendapatkan legalitas usaha industri. Dirjen IKM Gati Wibawaningsih mengatakan, Kemperin telah melakukan pemberdayaan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan, fasilitasi penggunaan teknologi terkini, fasilitasi peningkatan Unit Pelayanan Teknis (UPT), pendampingan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) serta pembangunan dan

revitalisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada 1. 852 sentra IKM yang dibina pada tahun 2016. “Untuk pengembangan produk IKM, tahun ini kami masih menjalankan program bimbingan dan fasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi, pendaftaran HKI serta perbaikan desain kemasan dan merek kepada 3. 865 IKM,” ungkapnya. Sedangkan, realisasi KUR bagi IKM pada tahun ini sebesar Rp 4,14 triliun untuk 187. 871 unit usaha. Bahkan, dalam peningkatan daya saing IKM, Kemperin melaksanakan program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM berupa skema pembiayaan investasi pembelian mesin dan peralatan kepada 67 IKM. Selanjutnya, memfasilitasi perluasan pasar melalui promosi dan pemasaran produk bagi 486 IKM. “Dalam mewujudkan kegiatan tersebut, Kemenperin meluncurkan terobosan melalui e-mart IKM. Kami telah melakukan koordinasi dan sinergi program yang akan dituangkan dalam MoU dengan BPS , PT Pos Indonesia, Kominfo serta market place dan perusahaan startup lainnya dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 50 sentra IKM dengan total 50. 000 unit IKM,” paparnya. Target 2017 Menperin juga menyebutkan beberapa target pengembangan IKM nasional pada tahun 2017, antara lain penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5. 000 unit dan pengembangan sentra IKM melalui pembinaan dalam bentuk revitalisasi kepada 1. 200 sentra IKM. "Tahun depan, kami akan meningkatkan jumlah IKM mencapai 182. 000 unit atau naik 4,7 persen dari tahun 2016 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 400. 000 orang,” ungkap Airlangga. Selain itu, pengembangan produk IKM melalui bimbingan dan fasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi, pendaftaran HKI serta perbaikan desain kemasan dan merek kepada 1. 001 IKM. Kemperin akan terus meningkatkan daya saing IKM melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM berupa skema pembiayaan investasi pembelian mesin dan peralatan kepada 150 IKM, serta fasilitasi perluasan pasar melalui promosi dan pemasaran produk bagi 160 IKM. Negara tujuan promosi dan pemasaran antara lain, Australia, Jepang, Dubai World Trade Centre, Moskow, Frankfurt, Hong Kong, Singapura, dan Hanover. Agar lebih fokus menyasar pasar, Kemenperin juga akan fokus mengembangkan sembilan komoditas unggulan prioritas, yakni olahan hasil laut, kopi, furnitur, tenun, minyak atsiri, perhiasan, peralatan pertanian non mekanik dan teknologi tepat guna, komponen alat angkut, serta produk elektronik dan telematika. Pengembangan itu termasuk promosi dan pemasaran melalui e-commerce. Sementara itu, Gati mengatakan, pada tahun 2017, pihaknya akan fokus untuk pembenahan database IKM di Indonesia. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menjalankan programprogram pengembangan IKM nasional yang dijalankan oleh Kemperin. “Salah satunya adalah untuk pelaksanaan program e-Smart IKM, yang akan dimulai pada 2017,” ujarnya. Gati menjelaskan, program e-Smart IKM bertujuan untuk mengoptimalkan potensi IKM agar menjadi showcase produk sendiri dan bukan menjadi reseller produk negara lain. Ditargetkan, pada 2018, pasar produk IKM dan pasar kebutuhan IKM telah terintegrasi dalam program tersebut. ”e-smart IKM menjadikan virtual sentra IKM, mediator IKM dengan e-commerce serta menjadikan branding IKM yang diintegrasikan dengan marketplace dan e-commerce yang telah ada dan beroperasi di tanah air,” paparnya.

Gati menambahkan, sektor IKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan akan diprioritaskan untuk mengikuti bimbingan teknis agar mampu menembus pasar online pada tahun depan. Pembinaan yang akan dilakukan terhadap IKM tersebut, utamanya meliputi branding dan desain kemasan agar lebih menarik dan bernilai tambah. Oleh karena itu, lanjut Gati, pelaku IKM nasional perlu mengoptimalkan peran klinik kemasan yang dimiliki oleh Kemenperin, di mana mereka dapat berkonsultasi dalam pembuatan kemasan untuk produk-produknya. "Sehingga, para IKM kita bisa menembus pasar e-commerce," ujarnya.


TERPOPULER: 582 Pekerja Asal China Ada di Kalbar PONTIANAK - Tenaga kerja asing yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 779 orang. Dari 779 tersebut, sebanyak 582 orang atau 74% berasal dari China (Tiongkok). "Memang dari 779 TKA yang ada di Kalbar, 582 berasal dari China," ungkap Kadisnakertrans kepada Okezone di ruang kerjanya. Menurutnya, alasan setengah dari TKA yang ada di Kalbar berasal dari China adalah investasi yang ada di Kalbar berasal dari negeri Tiongkok tersebut.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 6:52:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Liputan6

Akhir 2016, Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lampaui Nasional Liputan6. com, Bandung Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu terakhir masa jabatan Gubernur Ahmad Heryawan mencapai keberhasilan signifikan. Indikasi keberhasilan yang dicapai atas program kerjanya adalah, indikator angka kemiskinan berhasil ditekan pada kurun waktu satu tahun ini. Sekaligus angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berada di atas pencapaian nasional. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Jabar, LPE Jabar year on year triwulan III 2016 mencapai 5,76 persen. Melonjak dari tahun 2015 sebesar 5,03 persen. Terjadi kenaikan 0,53 persen. Sekaligus melampuai LPE nasional year on year triwulan III mencapai 5,02 persen (selisih 0,74%). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, BPS mensinyalir kenaikan LPE year on year triwulan III 2016 terjadi dipicu aktivitas Pekan Olahraga Nasional (PON) yang baru saja diselenggarakan di Jabar. Artinya, perhelatan PON cukup mendongkrak pertumbuhan ekonomi. ’’Ini (pertumbuhan ekonomi Jabar) sesuatu banget.

Bahkan, kalau dibandingkan (pertumbuhan)

dengan LPE nasional hanya 5,02 persen,’’ paparnya di Bandung, Kamis (29/12). Aher kembali merinci, kenaikan LPE ini paling tinggi di Pulau Jawa. Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi DKI.

Dibandingkan Provinsi Jawa

Selain itu, untuk nilai inflasi year to date di Jabar telah

berhasil ditekan angkanya dengan nilai pada 2015 sebesar 2,73 persen. Menjadi 2,39 persen pada November 2016. Nilai ini sangat jauh di bawah rata-rata nasional. ’’Jadi ini kan plus minus ya.

Kalau paling tinggi (inflasi) itu di atas 5 tapi kalau paling rendah di

bawah 3,’’ katanya. Menurut dia, angka kemiskinan di Jabar pada 2015 mencapai indeks 9,57 persen. Lebih kecil dari nilai angka kemiskinan nasional.

Namun, pada 2016 ini Jabar telah kembali berhasil menurunkan

menjadi 8,95 persen. "Bermakna sekali bagi Jabar," tergasnya. Aher menuturkan, dari gambaran secara makro itu, perekonomian Jabar mengalami perbaikan. Sebagai hasil dari upaya bersama terus menggenjot perekonomian melalui beberapa program unggulan berkelanjutan. Seperti, pembentukan wirausaha baru telah mencapai angka 51,904 orang. Dari target 100 ribu yang dicanangkan sampai tahun 2018. Jumlah tersebut, bisa saja bertambah jika melihat data pendidikan jadi wirausaha, ataupun lulusan perguruan tinggi yang memutuskan jadi pengusaha. Bahkan, angka itu belum dihitung dari lembaga lembaga swasta seperti Pesantren Daarut Tauhid yang menyelenggarakan program kewirausahaan.

’’Jadi meskipun tinggal dua tahun lagi, kami optimis ini bisa tercapai target. Atau, kalau tidak tercapai minimal mendekati target dari segi kepesertaan,’’ ujar Kang Aher seraya menyebut, sepanjang tahun 2016 Jabar meraih 21 penghargaan tingkat nasional dari pemerintah pusat. Selanjutnya, pada program restocking perairan umum telah memberikan bibit ikan kepada masyarakat. Dengan penyebaran benih di danau, situ dan waduk mencapai 18,3 juta benih ikan. Jumlah ini akan ditingkatkan pada tahun 2017, sehingga mencapai 50 juta benih ikan. ’’Ini dampaknya luar biasa, karena di Waduk Jati Gede masyarakat di sana sudah tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan ikan untuk dikonsumsi. Jadi tinggal mancing saja di waduk,’’ ungkap dia. Program lainnya adalah, pemberian 2 juta pohon kopi kepada petani kopi dan kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan agar kopi asal Jawa Barat menjadi salah satu produsen kopi di Indonesia. Terlebih sekarang, Jabar sudah menjadi penghasil kopi kedua terbesar di Indonesia setelah Aceh. Dirinya berjanji, untuk program ini akan ditingkatkan pemberian bibit tanaman kopi menjadi 7 juta pada tahun 2017. Sebab, komoditas kopi Jabar ternyata memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Kopi asal Jabar juga telah banyak memenangkan festival kopi tingkat dunia dalam kontes Speciality Coffe di Atlanta, AS pada bulan Meret lalu. Aher menjelaskan, untuk pemacu pertumbuhan ekonomi, pihaknya terus mendorong pada pengembangan kelompok masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Langkah ini telah mencapai keberhasilan dengan pemberian kredit dana bergulir, bernama Kredit Cinta Rakyat (KCR) melalui Bank bjb. Diberikan kepada 15 ribu pelaku usaha kecil dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 34 ribu orang. ’’Pemberian dana bergulir ini telah berhasil 100 persen tanpa ada kekurangan. Bahkan, nilai risiko kreditnya hampir nol persen.

Dan ini telah dikembalikan lagi kepada Pemprov Jabar (tahap

pertama) sesuai dengan nilai pemberiannya yaitu sebesar Rp 165 miliar,’’ ujar dia. Beberpa program inovasi, telah dilakukan untuk memacu pertumbuhan perkonomian daerah, khususnya di bidang pangan. Dengan beberapa program unggulan untuk para peternak dan petani. Seperti, menciptan bibit unggul pada berbagai jenis tanaman pangan dan ternak berupa pembibitan Sapi Pasundan dan Ayam Sentul. Sedangkan program penunjang perekonomian juga terus dilakukan adalah pengembangan infrastruktur.

Dibuktikan dengan kualitas kemantapan status jalan Provinsi Jabar mencapai 98

persen. "Jalan di Jabar selatan sepanjang 400 KM membentang dari barat sampai timur sudah sangat baik . Di Kawasan Ciletuh Pemprov telah memperbaiki jalan sepanjang 33 kilometer. Ini semata-mata dilakukan untuk mendongkrak aktivitas perekonomian dan sektor pariwisata di Jawa Barat,’’ ungkap Aher.


Terbukti, Tiga Jenis Ikan Laut Ini Paling Favorit! JAKARTA, KOMPAS. com - Dari data Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat ada beberapa jenis ikan yang paling tinggi dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa jenis ikan favorit itu di antaranya, ikan laut tuna, cakalang, dan tongkol. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP), Nilanto Perbowo mengemukakan hal ini di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (30/12/2016). "Kalau ditanya, masyarakat kita paling banyak konsumsi ikan apa? Kami survei, dengan BPS . Preferensi konsumen paling banyak konsumsi tuna, cakalang, tongkol," ungkapnya. Dia menjelaskan, ikan jenis tuna, tongkol dan cakalang menjadi ikan konsumsi dengan persentase 16,45 persen. Selanjutnya, kelompok ikan dan makanan jadi (KIMJ) seperti bakso, sosis, nugget dan lainnya sebesar 9,02 persen. "Selain itu, kelompok ikan jenis lele, patin dan gabus 7,92 persen, ikan kembung 6,65 persen, bandeng 5,43 persen, mujair atau nila 5,26 persen, udang dan cumi 3,87 persen, ikan teri 3,36 persen, ikan asin 2 persen dan ikan kembung asin 1,36 persen," ujarnya. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ikan tongkol asap di Warung Gombal Asap, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/3/2016). Nilanto menambahkan, saat ini pemerintah tengah membidik potensi konsumsi ikan dari kelompok olahan ikan dan makanan jadi. Alasannya, tingkat konsumsi ikan pada wilayah Jawa dan sekitarnya masih rendah dari rata-rata nasional yaitu 20 sampai 31,4 kilogram per kapita. "Di Jawa karena akses terbatas dan di kota besar tidak sempat makan ikan segar, paling abonnya (abon ikan) saja," paparnya. Dengan itu, kedepan, pihaknya akan mendorong pelaku usaha yang berlokasi di daerah yang masih kurang konsumsi ikannya, agar berinvestasi. "Sekarang kami dorong kelompok utama yang punya pengaruh besar ke masyarakat, untuk kita sentuh sarana pengangkutan, pengolahan dan lain-lainnya di hulu," pungkasnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2016 realisasi investasi pada sektor perikanan mencapai Rp 9,1 triliun. Perwujudan ini didominasi oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencapai Rp 6,3 triliun atau 69,65 persen. Sementara penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 2,7 triliun atau 30,35 persen. Kemudian, dari data KKP diperoleh informasi bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia baru mencapai 41,11 kg per kapita per tahun pada 2015. Angka ini masih kalah jika dibandingkan konsumsi masyarakat Malaysia yang mencapai 70 kg per kapita per tahun. KOMPAS. com / RONNY ADOLOF BUOL Aziz, pengusaha ikan asap atau yang dikenal dengan cakalang fufu sedang memasukkan ikan cakalang segar ke dalam wadah penampung di Belang, Minahasa Tenggara, 7 Oktober 2015.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 6:20:00 PM Sumber : Merdeka Penulis : Idris Rusadi Putra

Akhir tahun, Rupiah ditutup merosot ke level Rp 13. 473 per USD Merdeka. com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah di perdagangan akhir tahun ini, Jumat (30/12).

Rupiah ditutup di level Rp 13. 473 per USD atau

melemah dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 13. 471 per USD. Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu Mengutip data Bloomberg, Rupiah tadi pagi dibuka di Rp 13. 452 per USD, lalu nilai tukar bergerak cenderung stabil di Rp 13. 400-an per USD.

Nilai tukar melemah di ujung perdagangan hingga

akhirnya ditutup di Rp 13. 473 per USD. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, nilai tukar Rupiah pada November 2016 mengalami depresiasi atau melemah 3,90 persen terhadap USD, dengan rata-rata level terendah mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap USD melemah 506,36 poin, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "Sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS cukup melemah atau mengalami depresiasi," kata Sasmito, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/12). Tercatat, level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap USD terjadi pada minggu kelima November 2016 yang mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Sedangkan berdasar provinsi, level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Banten yang mencapai Rp 13. 627,88 per USD pada minggu keempat November 2016. Sementara yang tertinggi terjadi di Kalimantan Utara sebesar Rp 13. 151,00 per USD.


Bank Pelaksana FLPP Dapat Porsi Pembiayaan Subsidi Rumah 15% JAKARTA - Aturan soal penurunan porsi pembiayaan pemerintah dalam skema subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 85% dari total likuiditas dari sebelumnya 90%, diperkirakan akan diluncurkan pada Januari 2017.

Artinya, bank pelaksana

nantinya akan mendapat porsi yang lebih besar dari 10% menjadi 15%. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan saat ini aturan tersebut masih terus digodok dan diharapkan bisa rampung sesegera mungkin. Alasan REI Usulkan Karyawan Bergaji Rp4,5 Juta Bisa Beli Rumah MurahSimak, Ini Persyaratan Ajukan KPR FLPPHOT PROPERTY: Skema FLPP Paket Kedua Masih Dikaji "Kalau bisa turunkan porsi pemerintah 85%, porsi bank pelaksana 15%. Sekarang lagi dibahas ini, kira-kira awal atau tengah Januari akan keluar kebijakan itu," ucapnya saat konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (30/12/2016). Menurut dia, jika bank pelaksana mendapat porsi yang lebih besar dari sebelumnya, maka akan semakin banyak pula rumah yang akan dibiayai. "Otomatis kemampuan FLPP bank pelaksana mendanai KPR, akan meningkat. Semakin rendah porsi pemerintah semakin banyak rumah yang dapat dibiayai," jelasnya. Diubahnya porsi pembiayaan pemerintah dengan bank pelaksana dalam skema subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut dilakukan lantaran melihat tren suku bunga di Indonesia yang masih dalam kendali. Sekalipun suku bunga di Amerika Serikat (AS) sudah naik sebesar 25 basis poin (BPS ). "Dengan latar belakang itu lah BLU pusat penyediaan dana perumahan, dengan bank pelaksana menentukan berapa porsi penyaluran yang baru," tukasnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 5:43:00 PM Sumber : Sindonews Penulis : Elzam Zami

Perindo Sulawesi Barat Fokus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Kecil MAMUJU - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Barat menggagas berbagai program yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini untuk meningkatkan kesehjahteraan masyarakatnya sehingga bisa berkontribusi pada ekonomi daerah dan nasional. “Kami memfokuskan untuk membangun masyarakat kecil agar secara ekonomi bisa bangkit,” ujar Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat Muhammad Yasin Hakim, Jumat (30/12/2016). Masyarakat Gorontalo, dijelaskan Yasin, kebanyakan bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan dan sektor nonformal. Di mana kemiskinan masih menjadi fakta yang memprihatinkan.

Badan Pusat Statistik (BPS ) Gorontalo mencatat penduduk miskin di pedesaan mencapai 179. 106 dan di perkotaan 24. 080 jiwa atau totalnya 17,72 persen (Maret, 2015). “Jadi untuk para petani akan ada kegiatan memberikan bibit unggul dan membina kelompok tani. Begitu juga dengan nelayan, mereka menjadi sasaran lewat pembentukan Koperasi Nelayan Perindo,” jelasnya. Partai Perindo juga akan menyalurkan program andalan DPP Partai Perindo berupa gerobak gratis. Rencananya pedagang kecil yang memanfaatkan gerobak untuk menjual berbagai kuliner dibantu gerobak yang bersih dan menarik sehingga mengundang pembeli. “Para pedagang kecil ini juga akan dibina agar mendapatkan ilmu mengelola bisnis kuliner yang sehat dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian otomatis taraf kehidupan mereka pun akan meningkat,” pungkas Yasin.


Lewati La Nina dan El Nino, RI Tak Impor Pangan Strategis Jakarta - Program Upaya Khusus (UPSUS) Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi pangan strategis mampu melewati ancaman serius dampak anomali iklim yakni El Nino 2015 dan La Nina 2016. Peristiwa El Nino 2015 merupakan yang sangat kuat dibandingkan El Nino 1998, sehingga menyebabkan kemarau panjang di seluruh wilayah Indonesia. Begitu pun La Nina 2016 merupakan yang sangat kuat dibandingkan La Nina 1999 sehingga menyebabkan musim penghujan lebih lama.

Akibatnya, El Nino dan La Nina menyebabkan gagal tanam maupun gagal

panen. "Keberhasilan dan tidaknya produksi komoditas pangan sangat signifikan dipengaruhi oleh terjaminya iklim.

Artinya, jika terjadi El Nino dan La Nino, produksi pangan dipastikan akan

mengalami kegagalan. Namun, terjadinya El Nino 2015 dan La Nina 2016 produksi padi malah meningkat sehingga tahun 2016 Indonesia tidak impor beras," Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2016). Agung menjelaskan saat El Nino 1998 dengan kekuatannya 2,53 °c dan jumlah penduduk 201,54 juta jiwa, Indonesia impor beras sebesar 7,10 juta ton. Padahal, kejadian El Nino tersebut berlangsung selama 14 bulan berturut-turut dari Maret 1997 hingga April 1998. "Sementara El Nino 2015 yang lebih kuat dibanding 1998 yakni sebesar 2,95 °c dan jumlah penduduk 255,44 juta jiwa, Indonesia hanya mengimpor beras sebesar 1,15 juta ton," jelasnya. Kemudian, lanjut Agung, saat La Nina 1999 dengan jumlah penduduk 204,78 juta jiwa, Indonesia mengimpor beras sebanyak 5,04 juta ton. Namun, saat La Nina 2016 dengan jumlah penduduk 258,48 juta jiwa, Indonesia tidak impor beras. Padahal La Nina 2016 lebih kuat dibanding 1999. "Untuk itu, apabila tidak ada Program UPSUS, maka dengan esktrapolasi semestinya di tahun 2015 hingga 2016 Indonesia impor beras 16,8 juta ton," ujar Agung. Berdasarkan data BPS , produksi padi 2015 sebanyak 75,39 juta ton, produksi padi ini naik jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 70,84 juta ton. Sementara produksi padi 2016, berdasarkan data Pra ARAM BPS yakni sebanyak 79,14 juta ton. Agung menuturkan keberhasilan Program UPSUS dalam melewati ancaman El Nino 2015 dan La Nina 2016 tidak hanya mamapu meningkatkan produksi padi, akan tetapi mampu juga meningkatkan produksi jagung, bawang merah dan cabai. Hal ini terlihat dari impor jagung 2016 turun 60 persen dari impor 2015, sehingga impor jagung 2016 hanya 0,9 juta ton lebih rendah dibanding 2015 yang sebesar 3,27 juta ton. "Kemudian, di 2016 tidak ada impor cabai segar dan bawang merah dan diperkirakan sampai dengan Januari 2017 produksi melebihi kebutuhan," tuturnya.


Perindo Sulawesi Barat Fokus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Kecil MAMUJU - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Barat menggagas berbagai program yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini untuk meningkatkan kesehjahteraan masyarakatnya sehingga bisa berkontribusi pada ekonomi daerah dan nasional. “Kami memfokuskan untuk membangun masyarakat kecil agar secara ekonomi bisa bangkit,” ujar Ketua Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat Muhammad Yasin Hakim ketika dihubungi di Gorontalo. Korban Banjir Bima Ucapkan Terima Kasih kepada Partai PerindoAntisipasi Pesta Narkoba, Pemuda Perindo Gelar Sosialiasi Bahaya NarkobaPeduli Lingkungan Kunci Antisipasi Pelaku Teror Menyusup di Pemukiman Masyarakat Gorontalo, dijelaskan Yasin, kebanyakan bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan dan sektor nonformal.

Di mana kemiskinan masih menjadi fakta yang memprihatinkan.

Badan Pusat Statistik (BPS ) Gorontalo mencatat penduduk miskin di pedesaan mencapai 179. 106 dan di perkotaan 24. 080 jiwa atau totalnya 17, 72 persen (Maret, 2015). “Jadi untuk para petani akan ada kegiatan memberikan bibit unggul dan membina kelompok tani. Begitu juga dengan nelayan, mereka menjadi sasaran lewat pembentukan Koperasi Nelayan Perindo,” jelasnya. Partai Perindo juga akan menyalurkan program andalan DPP Partai Perindo berupa gerobak gratis . Rencananya pedagang kecil yang memanfaatkan gerobak untuk menjual berbagai kuliner dibantu gerobak yang bersih dan menarik sehingga mengundang pembeli. “Para pedagang kecil ini juga akan dibina agar mendapatkan ilmu mengelola bisnis kuliner yang sehat dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian otomatis taraf kehidupan mereka pun akan meningkat,” pungkas Yasin.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 3:53:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Nina Dwiantika Yudho Winarto

Insured interest rate may hike JAKARTA. The periods of the declining interest rates in 2016 are unlikely to repeat in the next year. In fact, according to the Deposit Insurance Agency (LPS), some potential risks may trigger the increase in insured interest rate or LPS rate in 2017. LPS assess the savings rate could raise in case of capital flow reversals to the United States (US) after The Federal Reserve (Fed) raised the benchmark interest rate by 25 BPS to 0. 50% -0. 75%. In addition, there are also the risks of fund flow reversals (repatriation) of the US corporate profits, as well as the liquidity squeeze of small banks, which had earlier raised deposit rates. In average, the banks’ deposits interest rate remains moving down, despite some banks have increased the deposits rate. LPS recorded that in average the deposits rate dropped by 2 BPS from 6. 07% as of November 2016 to 6. 05% as of 7 December 2016.

During the same period, the

maximum interest savings dropped by 1 BPS , while minimum interest savings dropped by 3 BPS . Halim said that the recent deposits rate rise was caused by the competition of several banks in gaining liquidity. The banks set the insured interest rate or LPS rate as the benchmark to determine the interest rate. High LDR To date, the LPS rate indirectly has been the benchmark for the banks to determine the deposits rate. Along 2016, the LPS rate has dropped by 150 BPS from 7. 75% as of January 2016 to 6. 25% as of December 2016. Halim added, the increase in deposits rate in 2017 will be depending more in the reference interest rate of BI (the Central Bank) and the level of credit bank allocation in the next year. Halim predicts, the expansion of bank credits will not be too massive in 2017, amid the effects of global economy and the expansion of Indonesia’s economy, which will remain below 5%. Therefore, the competition in gaining liquidity may not be intensive. However, the high loan to deposit rate (LDR) may drive some banks to be more aggressive in obtaining liquidity by increasing funding rates. President Director of PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) Herwidayatmo said that the Financial Services Authority (FSA) always provides guidance on the maximum deposit rates with taking into account the insured interest rate.

Herwidayatmo stated, the banks will take advantage of the LPS

rate limit to provide special interest rate. According to Herwidayatmo, in the future, the deposits interest rate will depend on market, without ignoring BI’s benchmark interest rate. Farid/Translator)

(Muhammad


Masyarakat Indonesia Paling Suka Konsumsi Ikan Ini Liputan6. com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kelompok tuna, cakalang dan tongkol (TCT) menjadi jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Konsumsi ikan tersebut mencapai 16,45 persen dibandingkan ikan lainnya. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KKP bersama dengan Badan Pusat

Statistik (BPS ). "Kalau ditanya, masyarakat kita paling banyak konsumsi ikan apa? Kami survei, dengan BPS . Preferensi konsumen paling banyak konsumsi tuna, cakalang, tongkol," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (30/12/2016). Di posisi kedua ditempati oleh kelompok ikan dan makanan jadi (KIMJ) dengan presentase 9,02 persen. Ini artinya cukup banyak masyarakat yang mengkonsumsi ikan hasil olahan terutama di wilayah perkotaan.

Hal tersebut didorong oleh kesibukan masyarakat kota sehingga memilih

makanan yang lebih praktis. "Terus kedua, kelompok ikan dan makanan jadi, yang sudah olahan. Indonesia timur pasti senang yang ikan segar.

Ini yang menarik, kalau di

Namun di Jawa karena akses terbatas dan di kota

besar tidak sempat makan ikan segar, paling abonnya (abon ikan) saja," kata dia. Kemudian di posisi ketiga ditempati oleh kelompok patin, lele dan gabus dengan 7,29 persen. Keempat yaitu kembung dengan 6,6 persen. Kelima yaitu ikan bandeng dengan 5,43 persen. Keenam yaitu mujair dan nila dengan 5,26 persen. Berikutnya, ketujuh yaitu kelompok udang dan cumi dengan 3,87 persen.

Kedelapan yaitu

kelompok teri dengan 3,36 persen. Kesembilan yaitu TCT asin dengan 2 persen dan kesepuluh yaitu kembung asing dengan 1,36 persen.


OJK Optimistis Kredit Bermasalah Terkontrol di 2017 TEMPO. CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan pada 2017 akan lebih terkontrol. Tahun depan, beban NPL yang banyak didorong tekanan dari sektor pertambangan semakin berkurang. "Dengan tumbuhnya kredit, NPL akan terjaga pada level yang rendah. Pada 2016 konsolidasi, 017 sudah sehat," kata Muliaman dalam konferensi pers akhir tahun OJK di gedung OJK, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Desember 2016. "Beban sudah di-cover dengan pencadangan yang sangat memadai. " Pada 2016, menurut Muliaman, kredit bermasalah terjaga pada level yang lebih rendah, yakni 3,18 persen secara gross atau 1,38 persen secara net per November kemarin. Pada triwulan III 2016, NPL tercatat 1,42 persen secara net. penurunan," ujarnya.

"Secara net, NPL mengalami

Menurut Muliaman, per November 2016, kredit perbankan juga tumbuh

8,46 persen year on year (yoy) menjadi Rp 4. 285 triliun. Kredit dalam rupiah mendominasi pertumbuhan kredit perbankan, yakni 9,42 persen yoy. Sedangkan kredit dalam valuta asing atau valas tumbuh 3,35 persen. Itu sebabnya, kredit bermasalah pada akhir tahun ini ditargetkan turun menjadi 3,04 persen secara gross dan 1,32 persen secara net. Pada triwulan IV 2017, NPL ditargetkan turun menjadi 2,76 persen secara gross. Sedangkan, secara net, kredit bermasalah hingga akhir 2017 ditargetkan turun menjadi 1,28 persen. Ihwal kredit macet, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelumnya pernah mengatakan pencadangan perbankan untuk mengantisipasi risiko kredit itu sudah dilakukan dengan kehatihatian. Menurut dia, yang paling bisa berperan dalam menurunkan kredit bermasalah adalah pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional yang meningkat. Terlebih, pertumbuhan kredit saat ini masih belum optimal. belum pulih, ujar dia, sangat mempengaruhi.

Kondisi perekonomian global yang

"Walaupun demikian, kondisi perekonomian dalam

negeri masih terjaga," ucap Agus di kantornya, Kamis, 22 September 2016. SAWITRI | GHOIDA RAHMAH

ANGELINA ANJAR

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 1:57:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Choirul Arifin

BPS

: Impor Beras Indonesia Melonjak 110, 7 Persen

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, impor produk pangan tahun 2016 masih tinggi. Khususnya beras. Menurut data BPS , dari bulan Januari-November 2016, volume impor beras mencapai 1,2 juta ton dengan nilai US$ 495,12 juta. Angka ini meningkat 110,66% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 569. 620 ton. Namun, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, tingginya volume impor beras tahun ini sejatinya merupakan izin impor tahun 2015 lalu. Seharusnya, beras tersebut sudah masuk seluruhnya pada Desember 2015. Namun, realisasi baru masuk pada Januari sampai Maret 2016. "Jadi, izin impor beras itu dilakukan pada tahun 2015, tetapi baru direalisasikan pada semester pertama 2016," ujarnya, Kamis (29/12/2016). Itu sebabnya, jika dibandingkan realisasi impor beras pada tahun 2015, realisasi impor beras di tahun ini menjadi jauh lebih tinggi. Asal tahu saja, sepanjang tahun 2015, beras impor yang masuk hanya sebesar 900. 000 ton, dan tahun 2014 yang hanya sebanyak 800. 000 ton. Seiring kenaikan impor beras, kata Sasmito, ekspor beras juga naik tinggi, yakni 138% menjadi menjadi 1. 000 ton dari 420 ton. Hanya nilainya tak besar yakni hanya US$ 820. 000. Harga beras internasional yang stabil jadi alasan. Jika beras naik, impor jagung justru turun. BPS mencatat, impor jagung tahun ini sebanyak 900. 000 ton.

Jumlah ini di luar impor jagung yang dilakukan oleh Perum Bulog.

Jika ditotal, impor

jagung sepanjang 2016 adalah sebanyak 1,2 juta ton. Jumlah impor jagung lebih rendah dibandingkan impor tahun 2015 yang mencapai 3,27 juta ton. Impor jagung tahun ini dapat ditekan lantaran Kementerian Pertanian (Kemtan) tidak mengeluarkan lagi rekomendasi impor jagung untuk industri pakan. Industri pakan wajib menyerap jagung lokal. Namun, Kepala Biro Humas Kemtan Agung Hendriadi mengatakan, dana impor jagung yang BPS , berbeda dengan data dengan Kementerian Pertanian.

Kemtan mencatat, volume impor jagung

sepanjang 2016 hanya 130. 677 ton. Angka tersebut jauh berbeda dengan data BPS . "Impor jagung turun 60% tahun ini," tandas Agung.

Sedangkan untuk impor beras, data Kemtan menunjukkan jumlah yang sama, yakni sebanyak 1,2 juta ton. Namun menurut Agung, impor beras tersebut juga sudah turun berkat Program Upaya Khusus (Upsus), seperti penambahan lahan tanam. Jika tidak ada Upsus, lanjut Agung, volume impor beras Indonesia di tahun 2015 hingga 2016 bisa mencapai 16,8 juta ton. "Berkat adanya program Upsus, tahun 2016 tidak ada impor beras," ujar Agung.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 12:17:00 PM Sumber : BeritaSatu Penulis : /HA

Opini: Solusi Pembenahan SDM Lewat Pendidikan Postur Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tergambar dalam data ketenagakerjaan 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS ), di mana jumlah angkatan kerja mencapai 127,67 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebesar 47,37 % masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57 % dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09 %. Sedangkan lulusan Diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96 %.

Komposisi jumlah

angkatan kerja di atas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global.

Juga sangat

rentan menimbulkan masalah sosial yang gawat. Memasuki 2017 perlu meneguhkan milestone pengembangan SDM nasional agar bisa bersaing secara global. Milestone merupakan langkah besar dan strategis sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa.

Dengan kondisi postur SDM diatas perlu menekankan program nasional yang

dikelompokkan menjadi tiga segmen. Pertama adalah program penjaringan siswa lulusan SMA yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah siswa lulusan SMA berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas perguruan tinggi terbaik di Tanah Air. Bahkan untuk program pendidikan (prodi) tertentu sangat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA berbakat. Dengan kondisi tersebut perlu terobosan dengan membuka kesempatan lulusan SMA berbakat untuk belajar ke luar negeri. Agar mampu menembus perguruan tinggi ternama di luar negeri, mereka perlu diarahkan hingga diberi insentif lewat bea siswa atau kredit mahasiswa. Mereka perlu program matrikulasi, penguasaan bahasa asing beserta aspek budayanya, tangguh menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, serta mendapatkan program pendampingan agar lancar memulai studinya di luar negeri. Kedua adalah program vokasional berbasis link and match.

Penekanan program adalah

mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di Tanah Air. Apalagi para pemimpin pemerintahan dan bisnis di negara anggota G-20 telah menekankan pentingnya apprenticeship yang bermutu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi lulusan SMTA atau SMK. G-20 Leaders’ Summit telah memberi penekanan lebih jauh tentang apprenticeship. Ketiga adalah program pendidikan informal untuk segmen berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Pendidikan informal bisa mereduksi masalah sosial khususnya di perdesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang pernah ada. Baik yang ada di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan jaman.

Menjaring Siswa SMA BerbakatSelama ini mindset bangsa Indonesia adalah ingin sekolah ke luar negeri untuk program S2 atau S3 saja. Faktor inilah yang membuat Indonesia kalah tertinggal dengan negara lain. Kenapa bisa tertinggal, karena zaman dulu informasi tidak ada, kondisi keuangan keluarganya masih rendah, kuliah S1 di Indonesia masih murah sehingga banyak orang menganggap bahwa S2 saja ke luar negerinya. Namun zaman sekarang informasi sudah ada, globalisasi dimana-mana, teknologi sudah canggih, jarak tempuh pendek, mentalnya masih muda, mudah beradaptasi, kemampuan bahasanya lebih cepat untuk mempelajari bahasa asing, dan untuk S1 diluar negeri kuliah lebih lama mencapai 4 – 5 tahun dibandingkan dengan kuliah S2 hanya 1 – 2 tahun, sehingga proses adaptasi dan pengenalan budaya di negara tersebut lebih mudah sehingga saya merekomendasikan untuk tamatan SMA ke sana sama halnya dengan apa yang ditempuh Bacharuddin Jusuf Habibie saat masih belia. Kini pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar membangun berbagai macam infrastruktur fisik dan program rekayasa untuk memenuhi swasembada pangan. Maka dibutuhkan SDM yang unggul dan menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini.

Untuk itu perlu mengirim

sebanyak-banyaknya lulusan SMA berbakat untuk belajar di perguruan tinggi di negara maju. Hal ini lebih efektif karena para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar di luar negeri. Begitupun dari segi rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami Iptek secara komprehensif. Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirimkan ke luar negeri adalah sistem pendidikan di sana yang menekanakan sistem Lab Based Education (LBE) yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di dalam negeri. Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih. Seperti misalnya di University of Tokyo yang merupakan salah satu universitas ternama di Jepang. Pendidikan yang didominasi oleh perkuliahan selama ini mendominasi cara pendidikan di universitas dalam negeri. Hal itu hanya membentuk kompetensi umum individu atau generality. Prof. Suzuki berpendapat bahwa kompetensi ke spesialis (specialty) diperoleh dengan sistem LBE yang berkaitan dengan project-based research atau thesis-based education. Sehingga mahasiswa mampu menjadi spesialis sekaligus versatilis yakni seorang problem solver pembangunan bangsa dan inovator industri serta rekayasa sosial yang andal. Ada baiknya pemerintah saat ini napak tilas SDM Teknologi yang dahulu dipersiapkan oleh Prof BJ Habibie lewat beasiswa ikatan dinas kuliah di luar negeri untuk menangani transformasi industri dan teknologi berbagai bidang. Pada saat ini mereka tetap eksis dan telah menemukan jalan masingmasing untuk mengabdikan kompetensinya kepada negeri ini. Penerima beasiswa ikatan dinas ke luar negeri searah dengan paradigma global brain circulation seperti yang dikemukakan oleh Paul Krugman penerima hadiah Nobel bidang Ekonomi.

Para

penerima beasiswa LN yang dikirim sejak mereka lulus SMA lebih mudah menjadi sosok versatilis . Sosok itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman sewaktu kuliah dan magang kerja di LN sebagai modal penting untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Hal itu tidak mengherankan karena sistem pendidikan di negara maju bisa menjadi problem solving yang hebat untuk berbagai kehidupan. Karena kurikulum mengalami perbaikan yang terus menerus, berkembang setiap detik dan sangat memperhatikan kerja detail. Vokasional yang berbasis Link and matchMemasuki 2017 perlu totalitas menggalakkan program vokasional atau kejuruan yang berbasis apprentice untuk membangunkan nilai tambah lokal yang

diibaratkan raksasa yang masih tertidur. Esensi nilai tambah lokal adalah berbagai usaha produksi atau jasa yang berlangsung di Tanah Air, di mana proses pengolahannya menggunakan teknologi dan inovasi sehingga memiliki harga yang lebih tinggi atau berlipat ganda jika dibandingkan dengan harga bahan mentahnya. Dan bisa memperluas lapangan kerja. Dengan prinsip nilai tambah yang genuine, bangsa Indonesia tidak sudi lagi mengimpor bahan mentah tanpa diolah secara signifikan terlebih dahulu. Program vokasional berbasis apprentice adalah kunci suksesnya industrialisasi di negara maju. Sedangkan di Indonesia juga pernah diterapkan sistem apprentice untuk memenuhi kebutuhan SDM industri dalam durasi yang singkat. BUMN industri strategis, seperti industri pesawat terbang PT DI pernah mencetak puluhan ribu teknisi ahli yang direkrut dari lulusan SMA dan SMK menjadi SDM industri yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Apprenticeship dalam istilah bahasa Indonesia bisa disederhanakan artinya sebagai magang. Apprenticeship adalah bentuk unik dari pendidikan kerja, yang mengkombinasikan pelatihan di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis di sekolah, terkait kompetensi dan proses kerja yang ditentukan secara khusus. Durasi apprenticeship biasanya lebih dari satu tahun dan bahkan di beberapa negara berlangsung selama empat tahun. Pendekatan organisasi buruh sedunia ILO untuk apprenticeship adalah mekanisme pembelajaran canggih atas dasar saling percaya dan kerjasama antar pemangku kepentingan yaitu : kaum muda, otoritas ketenagakerjaan dan pendidikan, pengusaha dan pekerja. Magang berbasis link and match sebaiknya menekankan prinsip desentralisasi.

Ini bisa sukses

dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar siap secara teknis maupun kelembagaan. Desentralisasi juga menjadi momentum untuk membenahi standardisasi sekolah menengah, terutama SMK agar terwujudnya link and match dalam pembangunan nasional. Standardisasi sekolah kejuruan sangat beragam dan tidak sama setiap daerah. Tergantung dari sumber daya lokal serta mengikuti perkembangan dunia industri dan transformasi teknologi. Untuk mewujudkan link and match perlu sinergi antara ikatan sekolah kejuruan, dunia usaha/industri yang diwakili oleh KADIN serta praktisi atau ahli teknologi yang memiliki pengalaman tentang transformasi industri dan teknologi di negara maju. Konsep link and match yang dirumuskan oleh Wardiman Djojonegoro yang pernah menjadi Mendikbud Kabinet Pembangunan VI, pada saat ini konsep tersebut masih relevan. Perspektif link menunjukkan proses, yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok (match) dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun waktunya. Sistem pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka hingga kini belum mampu memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri. Desentralisasi ujian kelulusan berimplikasi terhadap fleksibliitas pemda dalam menyusun dan memenuhi portofolio ketenagakerjaan di daerahnya. akan pendidikan vokasional atau kejuruan.

Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan

Khususnya vokasional yang terkait sektor unggulan

seperti maritim, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Pendidikan Informal Mereduksi Gejolak SosialTahun 2017 negeri ini berpotensi dihadang berbagai masalah sosial yang serius. Kasus kekerasan dan tindak kejahatan diprediksi akan meningkat. Hal itu merupakan indikasi bahwa masyarakat tengah mengalami frustrasi sosial yang berkelanjutan. Itu terjadi karena beberapa faktor yang saling memengaruhi.

Antara lain faktor kemiskinan

struktural, lonjakan pengangguran akibat sempitnya lapangan kerja, dan ketimpangan sistem pendidikan. Salah satu langkah untuk mengurangi frustrasi sosial adalah dengan jalan penyelenggaraan seluasluasnya pendidikan nonformal untuk generasi muda yang berpendidikan rendah. Agar kehidupan rakyat kecil tidak semakin sumpek dan timbul disorientasi. Penyelenggaraan pendidikan nonformal itu menyasar segmen lulusan SMP kebawah.

Arahnya sebaiknya terkait dengan lapangan kerja

dengan prinsip link and match dengan potensi sumber daya lokal. Pendidikan nonformal yang di selenggarakan selama ini asal-asalan dengan kurikulum atau konten yang sudah usang. Organisasi pendidikan nonformal di tingkat Kecamatan yang disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan jaman. Melihat kondisi diatas perlu sinergi antara Kemnakertrans dengan Kemdiknas untuk segera melakukan revitalisasi dan memperluas pendidikan nonformal gaya baru di negeri ini.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 11:24:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Latief

70 Tahun Merdeka, Masih Mau Terulang Kisah Hilangnya Sipadan-Ligitan? KOMPAS. com - Kedaulatan bangsa Indonesia dimulai sejak berdirinya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, yaitu sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Artinya, sejak itulah bangsa Indonesia mulai menyusun pemerintahannya sendiri. Namun, itu tidak berarti Indonesia telah menetapkan wilayah mana saja yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan wilayah daratan maupun lautan masih memerlukan perjuangan keras yang dijalani lewat jalur diplomasi maupun perang pascakemerdekaan. Hingga saat ini perjuangan untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pun belum berhenti. Jalannya masih panjang meski terhitung sudah 70 tahun merdeka. Wilayah Indonesia saat ini merupakan gugusan kepulauan yang berada di antara benua Asia dan Australia, membentang dari paling barat di pulau kecil bernama Pulau Rondo di daerah Sabang, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hingga paling timur di Merauke, provinsi Papua dan paling utara di Pulau Miangas, provinsi Sulawesi Utara hingga paling selatan di Pulau Rote, provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua wilayah itu tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13. 466 pulau.

Menurut data Badan

Pusat Statistik (2008), Indonesia memiliki luas daratan 1. 904. 569 km2 dan luas lautan 7. 900. 000 km2. Judul baru Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak begitu saja ada, tetapi melalui sejarah panjang yang dinamis. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan, wilayah NKRI terus mengalami perubahan, baik jumlah maupun luas wilayahnya. Pada awal kemerdekaan, wilayah NKRI meliputi 8 provinsi, yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Maluku. Irian Barat yang dikenal dengan nama Irian Jaya atau Papua dan Timor Timur belum menjadi bagian Indonesia. Saat itu Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, sedangkan Timor Timur dikuasai oleh Portugal. Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia pada 1963, sedangkan Timor Timur pada 1974. Namun, pada 1999 Timor Timur memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui referendum. 34 wilayah provinsi

Secara administratif, di Indonesia terdiri atas beberapa provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas beberapa kabupaten dan kota. Sejak 2012, jumlah keseluruhan provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke terbagi menjadi 34 provinsi. Sebelumnya, pada 1990-an Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun, pascareformasi banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian, rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Pemekaran itu dilakukan dengan tujuan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan. Saat ini Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi termuda Indonesia. Kaltara resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Menurut Asep Karsidi, mantan kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Batas tersebut ada pada 92 pulau terluar yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik, karena pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap batas dan wilayah Indonesia yang sudah disajikan dalam bentuk peta dan atlas. Wawasan nusantara Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui tentang wilayah NKRI.

Padahal, hal ini penting dan tidak bisa dianggap remeh! Letak dan kondisi

geografis Indonesia sangat memengaruhi eksistensi NKRI di masa depan. Pemerintah melalui sistem pendidikan formal wajib mengenalkan kondisi geografi Indonesia saat ini yang dituangkan dalam bentuk kurikulum pendidikan nasional. Namun demikian, masyarakat juga perlu menyadari bahwa bersandar sepenuhnya hanya pada pemerintah untuk mengahadapi tantangan atas fakta geografis negara ini adalah hal keliru. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi dan menginisiasi tantangan di masa depan. Kita juga perlu untuk mendukung pemerintah karena masa depan masyarakat Indonesia dipertaruhkan di sini. Sudah saatnya masyarakat melihat kembali atlas wilayah Indonesia untuk setidaknya mengetahui di mana letak pulau berada dan pulau-pulau terluar negara ini. Salah satu cara melihat itu adalah melalui Atlas Geografi Indonesia dan Dunia yang diterbitkan oleh penerbit Bhuana Ilmu Populer bekerja sama dengan musyawarah guru mata pelajaran geografi. Buku ini bisa dijadikan sarana untuk mengenalkan kondisi geografis Indonesia. Buku atlas ini disusun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional yang dapat digunakan sebagai penunjang mata pelajaran geografi, ilmu pengetahuan sosial, dan sejarah. Isinya terdiri dari Peta NKRI terbaru, Peta Tematik Indonesia, Peta Benua, Peta Iklim Dunia, Cara Membaca Peta, Citra Satelit, Pakaian dan Rumah Adat, Siklus Hidrologi, Siklus dan Jenis Batuan, Tata Surya dengan Teori Terbaru, Lempeng tektonik, Arus Laut Dunia, Bendera Negara di Dunia, dan Index. Masa depan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari letak dan kondisi geografisnya. Patut diingat bahwa masyarakat banyak yang kecewa ketika Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan lepas dari wilayah Indonesia, meskipun pada awalnya mereka tidak tahu atau bahkan peduli dengan keberadaan pulau tersebut. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan kita terhadap wilayah dan geografi Indonesia akan berujung bencana bagi diri sendiri. Geografi akan menjadi determinan yang menentukan masa depan Indonesia adalah hal yang tidak dapat dimungkiri lagi. Namun, perlu untuk digarisbawahi bahwa keberadaan Indonesia di masa

mendatang terletak pada seberapa jauh masyarakat mengenali dan memahami wilayah yang kita tinggali saat ini. Nah, sudah tiba saatnya bagi kita untuk tidak lagi melihat wawasan nusantara sekadar hafalan ketika ujian kewarganegaraan! Mari, kembali belajar tentang NKRI! (AGUNG ADIPUTRA/BHUANA ILMU POPULER)


Nilai tukar Rupiah masih bertahan di level Rp 13. 400-an per USD Merdeka. com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) masih bertahan di level RP 13. 400-an per USD di perdagangan hari ini, Jumat (30/12). Rupiah dibuka di Rp 13. 452 per USD atau menguat tipis dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 13. 471 per USD. Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu Mengutip data Bloomberg, Rupiah bergerak melemah usai pembukaan.

Nilai tukar sempat

menyentuh Rp 14. 439 per USD. Saat ini, Rupiah berada di Rp 14. 435 per USD. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, nilai tukar Rupiah pada November 2016 mengalami depresiasi atau melemah 3,90 persen terhadap USD, dengan rata-rata level terendah mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap USD melemah 506,36 poin, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "Sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS cukup melemah atau mengalami depresiasi," kata Sasmito, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/12). Tercatat, level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap USD terjadi pada minggu kelima November 2016 yang mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Sedangkan berdasar provinsi, level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Banten yang mencapai Rp 13. 627,88 per USD pada minggu keempat November 2016. Sementara yang tertinggi terjadi di Kalimantan Utara sebesar Rp 13. 151,00 per USD.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 10:17:00 AM Sumber : Inilah Penulis : Ahluwalia

Sisi Muram Dari Impor Beras 1,2 Juta Ton Tahun Ini INILAHCOM, Jakarta - Impor beras Indonesia mencapai sebesar 1,2 juta ton selama periode Januari November 2016. Angka ini meningkat sekitar 110,66 persen atau 630,38 ribu ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 569,62 ribu ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sebagian impor yang terjadi pada tahun ini merupakan sisa kontrak impor di 2015. Impor beras jalan terus meskipun ada klaim dari Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, produksi beras tahun ini sudah melampaui target produksi 2017 yang dipatok 77 juta ton. Jumlah stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,8 juta ton, sedangkan yang dimiliki oleh pedagang kurang lebih sebanyak 15 juta hingga 18 juta ton. Ke depan, Kementrian Pertanian memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor beras di awal 2017 karena dalam waktu tiga sampai lima bulan ke depan stok beras nasional dinyatakan aman. Benarkah?Indonesia sudah jadi negeri pengimpor pangan karena produksi dalam negeri mengalami kekurangan atau penurunan. Indonesia termasuk produsen beras terbesar ketiga dunia setelah China dan India. Indonesia terhadap produksi beras dunia sebesar 8,5% atau 51 juta ton. produsen utama beras berkontribusi 54%.

Kontribusi

China dan India sebagai

Vietnam dan Thailand yang secara tradisional

merupakan negara eksportir beras hanya berkontribusi 5,4% dan 3,9%. Dalam konteks pertanian umum, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kelapa sawit, karet, dan coklat produksi Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia. Dalam konteks produksi pangan memang ada kelemahan dan keunikan. Meski menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan di dunia, hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan terutama beras. Produksi beras Indonesia yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan penduduknya, akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari Thailand atau Vietnam atau negeri lain. Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah penduduk kita yang sangat besar dalam mengkonsumsi beras. Data statistik menunjukkan pada kisaran 230-240 juta jiwa, makanan pokok semua penduduk adalah beras sehingga sudah jelas kebutuhan beras menjadi sangat besar. Penduduk Indonesia merupakan pemakan beras terbesar di dunia dengan konsumsi 154 kg per orang per tahun. Bandingkan dengan rerata konsumsi di China yang hanya 90 kg, India 74 kg, Thailand 100 kg, dan Philppine 100 kg. Hal itu mengakibatkan kebutuhan beras Indonesia menjadi tidak terpenuhi jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri dan harus mengimpornya dari negara lain.

Selain itu, Indonesia masih mengimpor komoditas pangan lainnya seperti 45% kebutuhan kedelai dalam negeri, 50% kebutuhan garam dalam negeri, bahkan 70% kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi melalui impor. Salah satu penyebab impor bahan pangan adalah luas lahan pertanian yang semakin sempit.

Terdapat kecenderungan bahwa konversi lahan pertanian menjadi lahan non

pertanian mengalami percepatan. Sekedari ilustrasi, dari tahun 1981 sampai tahun 1999 terjadi konversi lahan sawah di Jawa seluas 1 Juta Ha di Jawa dan 0,62 juta Ha di luar Jawa. Walaupun dalam periode waktu yang sama dilakukan percetakan sawah seluas 0,52 juta ha di Jawa dan sekitar 2,7 juta Ha di luar pulau Jawa, namun kenyataannya percetakan lahan sawah tanpa diikuti dengan pengontrolan konversi, tidak mampu membendung peningkatan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor. Ketergantungan impor bahan baku pangan juga disebabkan mahalnya biaya transportasi di Indonesia yang mencapai 34 sen dolar AS per kilometer. Bandingkan dengan negara lain seperti Thailand, China, dan Vietnam yang rata-rata sebesar 22 sen dolar AS per kilometer. Sepanjang kepastian pasokan tidak kontinyu dan biaya transportasi tetap tinggi, maka industri produk pangan akan selalu memiliki ketergantungan impor bahan baku. Faktor-faktor tersebut di atas yang mendorong dilakukannya impor masih diperparah dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin menambah ketergantungan kita akan produksi pangan luar negeri. Seperti kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Privatisasi, akar dari masalah ini tidak hanya parsial pada aspek impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah dan pers. Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. Privatisasi berdampak serius, sehingga berpotensi besar dikuasainya sektor pangan hanya oleh monopoli atau oligopoli (kartel), seperti yang sudah terjadi saat ini. Liberalisasi, disebabkan oleh kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas.

Indonesia melakukan upaya

liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0% seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara subsidi untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, subsidi expor dari negara-negara yang overproduksi pangan seperti AS dan Uni Eropa beserta perusahaan-perusahaannya malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur. Hal ini jelas membunuh petani kita.

Sementara deregulasi kebijakan sangat dipermudah untuk

perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat.

Seperti contoh UU No.

1/1967 tentang

PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia jika tidak bekerja menjadi kuli di sektor pangan, pasti menjadi konsumen atau end-user.

Kaum petani kita mengalami marginalisasi dan

deprivasi ekonomi yang membuat urbanisasi dari desa ke kota terus meluap. Lebih besar dari itu, ternyata negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan pangan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Semua itu sudah terjadi sebelum era

pemerintahan Joko Widodo. Sampai kini terus berlangsung. Pemerintahan Jokowi dan masyarakat madani harus mengubah realitas pahit ini. Pemerintah dan rakyat harus berusaha sekuat tenaga. Bisakah? (berbagai sumber)[rok]

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 10:16:00 AM Sumber : MetroTvNews Penulis : Dian Ihsan Siregar

Harga Komoditas Pangan Cenderung Turun di Minggu Akhir Desember 2016 Metrotvnews. com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS ) mengungkapkan harga komoditas pangan mayoritas mengalami penurunan hingga minggu keempat Desember 2016 dari posisi pekan keempat November 2016. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS

Sasmito Hadi Wibowo menjelaskan harga

komoditas pangan yang mengalami penurunan, seperti harga bawang merah menjadi Rp34. 717 per kilogram (kg) di minggu keempat Desember 2016, atau turun dari pekan keempat November 2016 sebesar Rp42. 702 per kg. Selain itu harga cabai merah juga turun di minggu keempat Desember 2016 menjadi Rp45. 901 per kg, dari akhir November Rp64. 263 per kg. "Yang mulai turun selain beras, cabai merah, bawang merah juga turun, tempe menurun, bandeng turun, tapi kembung naik, gula turun, susu turun," ucap Sasmito, ditemui di kantor Badan Pusat

Statistik (BPS ), Jakarta, Kamis, 29 Desember. Adapun komoditas yang naik seperti bawang putih dan cabai rawit. Bawang putih dari Rp38. 042 per kg di minggu terakhir November 2016 menjadi Rp38. 972 per kg di minggu keempat Desember tahun ini.

Sedangkan harga cabai rawit meningkat pada minggu terakhir Desember tahun ini

menjadi Rp 72. 822per kg, dari posisi sebesar Rp49. 855 per kg di akhir Oktober 2016. Sementara harga daging sapi dan ayam ras, lanjut dia, tidak bergerak naik dan turun, tapi bergerak datar. "Selain itu ayam fluktuatif, tempe menurun, bandeng turun, tapi kembung naik, minyak goreng agak naik kita penguasa CPO nanti tinggal diintervensi. stabil," tutup Sasmito.

Rokok juga naik, gas cenderung

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 7:45:00 AM Sumber : Liputan6 Penulis : Zulfi Suhendra

Kaleidoskop Bisnis November: Ramai-ramai Tetapkan UMP 2017 Liputan6. com, Jakarta Setiap tahun, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) baru. Setiap tahun juga para buruh menuntut kenaikan UMP.

Mereka melakukan demo turun ke jalan

menyuarakan kenaikan upah. Pemerintah punya formula untuk menetapkan besaran UMP. Berdasarkan PP 78, formulasi perhitungan kenaikan UMP yaitu besaran UMP sebelumnya dikalikan dengan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penetapan UMP di 2017, dihitung mengacu pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS ) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B245/BPS /1000/10/2016 per 11 Oktober 2016. Ini artinya kenaikan UMP pada 2017 pada masing-masing provinsi yaitu besaran UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 3,07 persen+5,18 persen yaitu 8,25 persen. "Ini 8,25 persen, jangan dibulatkan ke bawah dan ke atas, aturan ya aturan. Nggak ada tolerasi," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhaikiri. Berita mengenai UMP menjadi perhatian para pembaca Liputan6. com pada November 2016. Lengkapnya, simak kaleidoskop Bisnis di November 2016. 1 dari 5 halaman

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 6:15:00 AM Sumber : Kontan Penulis : Noverius Laoli Barratut Taqiyyah

Hingga November, impor beras naik 110, 7% JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, impor produk pangan tahun 2016 masih tinggi. Khususnya beras.

Menurut data BPS , dari bulan Januari-November 2016, volume impor beras

mencapai 1,2 juta ton dengan nilai US$ 495,12 juta. Angka ini meningkat 110,66% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 569. 620 ton. Namun, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, tingginya volume impor beras tahun ini sejatinya merupakan izin impor tahun 2015 lalu. Seharusnya, kata Sasmito, beras tersebut sudah masuk seluruhnya pada Desember 2015. Namun, realisasi baru masuk pada Januari sampai Maret 2016. "Jadi, izin impor beras itu dilakukan pada tahun 2015, tetapi baru direalisasikan pada semester pertama 2016," ujarnya, Kamis (29/12). Itu sebabnya, jika dibandingkan realisasi impor beras pada tahun 2015, realisasi impor beras di tahun ini menjadi jauh lebih tinggi. Asal tahu saja, sepanjang tahun 2015, beras impor yang masuk hanya sebesar 900. 000 ton, dan tahun 2014 yang hanya sebanyak 800. 000 ton.

Seiring kenaikan impor beras, kata Sasmito,

ekspor beras juga naik tinggi, yakni 138% menjadi menjadi 1. 000 ton dari 420 ton. Hanya nilainya tak besar yakni hanya US$ 820. 000. Harga beras internasional yang stabil jadi alasan.

Jika beras

naik, impor jagung justru turun.

BPS mencatat, impor jagung tahun ini sebanyak 900. 000 ton. Jumlah ini di luar impor jagung yang dilakukan oleh Perum Bulog. Jika ditotal, impor jagung sepanjang 2016 adalah sebanyak 1,2 juta ton. Jumlah impor jagung lebih rendah dibandingkan impor tahun 2015 yang mencapai 3,27 juta ton. Impor jagung tahun ini dapat ditekan lantaran Kementerian Pertanian (Kemtan) tidak mengeluarkan lagi rekomendasi impor jagung untuk industri pakan. Industri pakan wajib menyerap jagung lokal. Namun, Kepala Biro Humas Kemtan Agung Hendriadi mengatakan, dana impor jagung yang BPS , berbeda dengan data dengan Kementerian Pertanian.

Kemtan mencatat, volume impor jagung

sepanjang 2016 hanya 130. 677 ton. Angka tersebut jauh berbeda dengan data BPS . jagung turun 60% tahun ini," tandas Agung.

"Impor

Sedangkan untuk impor beras, data Kemtan

menunjukkan jumlah yang sama, yakni sebanyak 1,2 juta ton. Namun menurut Agung, impor beras tersebut juga sudah turun berkat Program Upaya Khusus (Upsus), seperti penambahan lahan tanam. Jika tidak ada Upsus, lanjut Agung, volume impor beras Indonesia di tahun 2015 hingga 2016 bisa mencapai 16,8 juta ton. "Berkat adanya program Upsus, tahun 2016 tidak ada impor beras," ujar Agung.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 6:05:00 AM Sumber : Kontan Penulis : Nina Dwiantika Barratut Taqiyyah

Suku bunga penjaminan berpotensi naik JAKARTA. Masa-masa penurunan tingkat bunga di tahun 2016 sulit terulang pada tahun depan. Bahkan, menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tahun 2017 memiliki sejumlah risiko yang dapat memicu kenaikan bunga penjaminan atawa LPS rate. LPS menilai bunga simpanan bisa naik bila terjadi arus balik modal (outflow) ke Amerika Serikat (AS) pasca The Federal Reverse (The Fed) menaikkan bunga acuan 25 BPS menjadi 0,50%-0,75%. Selain itu, ada pula risiko arus balik dana (repatriasi) dari profit perusahaan AS dan tekanan likuiditas bank-bank kecil yang sudah lebih awal menaikan bunga deposito. Namun pada intinya, "Untuk tahun 2017, tingkat suku bunga penjaminan masih akan tetap mengikuti pergerakan yang terjadi di suku bunga deposito," kata Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan kepada KONTAN, Kamis (29/12). Meskipun beberapa bank mulai kembali menaikkan suku bunga deposito, namun secara rata-rata suku bunga deposito bank masih bergerak turun. Di pengujung tahun ini, LPS mencatat bunga deposito rata-rata perbankan menjadi 6,05% per 7 Desember 2016, atau turun 2 BPS dibandingkan posisi sebelumnya sebesar 6,07% pada November 2016.

Adapun pada periode yang sama, bunga

maksimum simpanan turun 1 BPS dan bunga minimum turun 3 BPS . Soal kenaikan bunga deposito belakangan ini, kata Halim, disebabkan ada beberapa bank yang tengah bersaing mendapatkan likuiditas. Bank itu menjadikan tingkat bunga penjaminan LPS sebagai standar (benchmark) penentuan tingkat suku bunga. LDR tinggi Memang selama ini, bunga penjaminan LPS menjadi acuan secara tidak langsung bagi bank dalam menentukan bunga deposito. Sepanjang tahun 2016, LPS rate telah turun 150 BPS dari 7,75% per Januari 2016 menjadi 6,25% pada Desember 2016. Halim menambahkan, kenaikan suku bunga deposito di tahun 2017 lebih tergantung kepada sinyal acuan bunga Bank Indonesia (BI) dan tingkat penyaluran kredit bank di tahun depan. Prediksi Halim, tahun 2017 dengan berbagai faktor ekonomi global dan ekspansi ekonomi Indonesia yang masih di bawah 5%, akan membuat ekspansi kredit bank-bank belum terlalu tinggi. Akibatnya, persaingan mencari likuiditas mungkin belum akan insentif. Namun ada beberapa bank karena posisi rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit (LDR) sudah tinggi, akan dapat mendorong mereka lebih agresif menarik likuiditas dengan cara menaikan suku bunga pendanaan. Herwidayatmo, Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) menyampaikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu memberikan panduan batas maksimum bunga simpanan dengan memperhitungkan juga bunga penjaminan. Herwidayatmo menyatakan, bank akan memanfaatkan batas bunga penjaminan LPS untuk memberikan bunga spesial. Untuk tingkat bunga deposito ke depan, menurutnya, semuanya tergantung pada pasar, tanpa mengesampingkan tingkat bunga acuan bank sentral.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 1:17:00 AM Sumber : Republika Penulis : Budi Raharjo

BPS

Sebut Tren Akhir Tahun Harga Cabai-Bawang Merah Turun

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengatakan beberapa kebutuhan pangan mengalami penurunan harga di akhir tahun ini. Hal tersebut disampaikan kepada para wartawan di gedung BPS Jakarta, Kamis (29/12). "Cabai merah turun, bawang merah juga harganya turun terus," katanya. Beberapa bahan pangan seperti tempe ikan bandeng, gula pasir dan susu kental manis juga turut mengalami penurunan harga. Sementara bawang putih yang merupakan 90 persen impor dari Cina berada dalam keadaan stabil. Ia menambahkan, daging sapi segar kualitas baik masih tetap stabil tinggi di atas Rp 120 ribu. Begitu juga dengan daging ayam ras yang sejauh ini harganya fluktuatif. naik," tambah dia.

"Minyak goreng sedikit

Kliping Berita Online Tanggal : 12/30/2016 12:04:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :

Tren Indeks Pembangunan Manusia Selalu Naik PURWOKERTO – Sejak tahun 2010, tren indeks pembangunan manusia (IPM) di Banyumas selalu meningkat sekitar 0,93 % per tahun. Meski demikian, masih ada disparitas pembangunan baik antarwilayah maupun antarpenduduk yang perlu mendapat perhatian. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) Kabupaten Banyumas, Edy Aprotuwiyono mengatakan, pemerataan pembangunan juga menjadi tantangan dalam hal peningkatan IPM. Dengan adanya pemerataan pembangunan, lanjutnya akan dapat menunjang IPM agar terus meningkat

. Mengenai kondisi IPM di Banyumas, secara umum menurutnya sudah cukup tinggi yakni 69,89, bahkan di atas IPM Provinsi Jawa Tengah. “Ini (pemerataan pembangunan) menjadi hal strategis, yang perlu diprioritaskan pemerintah setempat,” jelasnya, dalam Seminar Festival Kinerja Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Rabu (28/12). Ia mengatakan, peningkatan IPM sangat bergantung pada banyak hal, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur. Pada sektor kesehatan, kata dia, penanganan tentang penyediaan air minum juga masih menjadi persoalan. “Belum semua masyarakat bisa mengakses air minum secara mandiri. Bahkan 4,16 % rumah tangga masih bergantung pada fasilitas air minum umum, 23,79 % rumah tangga bergantung pada mata air, dan 1,57 % bergantung pada air sungai. Sarana sanitasi dan MCK juga perlu disediakan di masingmasing rumah tangga,” urainya. Partisipasi Sekolah Sementara dari sektor pendidikan, khususnya untuk angka partisipasi sekolah di Banyumas, diakui sudah sangat tinggi, terutama untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Dari data, angka partisipasi sekolah di Banyumas untuk SD mencapai 98,44 %, dan untuk SMP mencapai 88,96 %. Meski demikian, pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, khususnya untuk angka partisipasi sekolah di jenjang SMA, yang dinilai masih sangat rendah di Kabupaten Banyumas, yaitu hanya mencapai 68,38 %. Adapun kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan di Banyumas sejauh ini telah meningkat. Dengan demikian, kata dia, arah pembangunan ke depan diharapkan lebih menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Berkaitan dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto mengatakan, beberapa program utama yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Banyumas, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan di tahun 2017. Di sektor pendidikan, lanjutnya kartu Banyumas pintar (KBP) terus berlanjut, kemudian ada program bus sekolah. Pada sektor kesehatan, imbuhnya fasilitas kesehatan terus ditingkatkan, dilakukan pula pembangunan sanitasi dan penyediaan air minum, juga ada integrasi penerima jaminan kartu Banyumas sehat ke BPJS Kesehatan. (K17-78)

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 9:56:00 PM Sumber : Viva Penulis : Jujuk Ernawati, Fikri Halim

BPS

Sebut Harga Daging Stabil Meski Masih Tinggi

VIVA. co. id – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), harga daging yang beredar di pasaran hingga akhir tahun masih berkisar di angka Rp110 ribu hingga Rp116 ribu. Harga tersebut masih cenderung tinggi, namun tercatat stabil. Artinya tidak ada kenaikan berarti, meskipun tidak terjadi penurunan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, harga yang stabil memang diperlukan sebagai harga acuan. Meskipun, masyarakat masih mengharapkan harga daging yang lebih murah. "Harga daging masih stabil (tapi masih) tinggi.

Stabil itu penting untuk panduan, kalau turun, ya

pasti senang," kata Sasmito di BPS , Kamis, 29 Desember 2016. Sasmito mengungkapkan bahwa harga daging itu menunjukkan kualitasnya. Untuk daging dengan harga yang tinggi tentu kualitasnya lebih bagus ketimbang daging yang lebih murah. "Yang tinggi itu, yang kualitas rata-rata kita konsumsi, tapi kan ada yang benyak lemak, itu harganya paling cuma Rp70 ribu, tergantung mana yang kita konsumsi," kata dia. Sasmito menyebut langkah pemerintah untuk melakukan impor sapi bakalan merupakan salah satu langkah untuk menstabilkan harga daging. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga daging. "Kalau tidak impor bisa melambung lagi (harganya), sapi lokal kita kan juga kecil-kecil, biar kecil harganya lebih mahal," tutur dia.


Impor Beras Tahun Ini Lebih Tinggi, Ini Penjelasan BPS TEMPO. CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadiwibowo mengatakan impor beras tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu, yakni sebanyak 1,2 juta ton. Tahun lalu, impor beras 0,9 juta ton. “Impor beras tinggi pada Januari-Maret itu karena sisa kuota impor yang kontraknya pada 2015 lalu masuk pada awal triwulan III,” kata Sasmito Hadiwibowo saat ditemui di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2016. Menurut Sasmito, angka impor beras mengalami penurunan jika dibandingkan periode JanuariMaret 2016. Meski mengakui tetap ada impor beras, kata dia, beras yang diimpor hanyalah beras dengan kualitas premium. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyatakan, sepanjang 2016, impor beras hanya untuk kualitas premium. Diketahui, dari data yang disajikan BPS , nilai impor beras pada periode Januari-November 2016 adalah US$ 495,12 juta. Angka ini mengalami kenaikan dari angka tahun sebelumnya, yaitu US$ 351,60 juta. Adapun volume ekspor beras pada Januari-November 2016 adalah 1. 000 ton. Angka ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 0,5 ribu ton. Sedangkan nilai ekspor beras Januari-November adalah US$ 0,86 juta dan mengalami kenaikan dari nilai ekspor beras tahun sebelumnya, yakni US$ 0,63 juta. DIKO OKTARA

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 9:15:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Pamela Sarnia Yudho Winarto

Kepala BKPM: Kita butuh banyak tenaga kerja asing JAKARTA.

Selama ini kehadiran tenaga kerja asing (TKA) dinilai sebagai momok bagi industri

ketenagakerjaan Indonesia. TKA dianggap bisa mengurangi kesempatan pencari kerja dalam negeri. Apalagi, bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS ) Agustus 2016, tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 5,61%. Angka ini menunjukkan bahwa tiap 100 orang yang bekerja ada 5 hingga 6 orang pengangguran. Belum lagi belakangan ini santer isu mengenai serbuan tenaga kerja China yang diduga masuk secara ilegal. Isu yang beredar mencapai 10 juta orang. Namun, berdasarkan data BKPM, total jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya 74. 000 atau 0,062% dari total tenaga kerja sebesar 120 juta orang. tenaga kerja asing.

Maka dari itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak anti

BKPM justru menganggap saat ini Indonesia masih bergantung pada tenaga

kerja asing. Kepala BKPM Thomas Lembong menganggap keahlian (transfer of expertise) dan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia penting bila kita ingin maju. "Maaf ya, tapi justru sebenarnya kita butuh jauh lebih banyak tenaga kerja asing di Indonesia," jelasnya. Menurut BKPM, rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang ada masih rendah sehingga keberadaannya belum menjadi ancaman. Apalagi bila dibandingkan dengan rasio TKA di negara lain. "Di Qatar 94% tenaga kerja asing, di Uni Arab Emirate bahkan 96%, Singapura 36%.

Yang itu

mungkin ekstrem ya, tapi Amerika Serikat 16,7%, Malaysia 15,3%, dan Thailand 4. 5%" ujar Kepala BKPM Thomas Lembong dalam keterangan resmi kepada KONTAN, Kamis (29/12). Tom menilai bahwa perusahaan Indonesia juga dapat memanfaatkan tenaga kerja asing guna “nyontek” sistem produksi dan cara-cara manajemen di negara lain yang sudah lebih maju. "Kita yang jadi bos mereka, kita dapat memanfaatkan mereka semaksimal mungkin," lanjutnya. Dari data Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja tercatat TKA pada tahun 2015 mencapai 69. 025 orang. Kemudian, pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 74. 183 orang.


Harga Bawang Putih Melonjak karena Sudah Mahal dari China JAKARTA - Indonesia hingga saat ini masih ketergantungan dengan impor bawang putih. Akibatnya, harga di luar negeri langsung berdampak pada harga bawang di Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadiwibowo mengungkapkan, harga bawang putih asal China saat ini memang tengah mengalami kenaikan. Hal inilah yang menjadi penyebab mahalnya harga bawang putih di Indonesia. Menurut Sasmito, harga bawang putih saat ini mencapai Rp38 ribu per kg. Padahal, awal tahun ini hanya mencapai Rp25 ribu per kg. BPS pun tak dapat memprediksi sampai kapan harga bawang putih ini mengalami kenaikan. "Belum bisa kita lihat karena harganya kan dari luar negeri," tuturnya. Keadaan sebaliknya justru diprediksi akan terjadi pada cabai.

Menurutnya, produksi cabai pada

awal tahun depan diprediksi akan lebih besar dibandingkan dengan konsumsi.

Akibatnya, harga

cabai bisa saja kembali mengalami penurunan. "Jadi ada 94. 368 ton dan kebutuhannya 92. 368 ton.

Kalau di Desember 2016 produksinya

sebesar 84. 694 ton kebutuhannya 76. 472 ton. Jadi harga bisa stabil," jelas Kepala Biro Humas Kementan Agung Hendriadi pada kesempatan yang sama. Untuk mencapai target ini, Kementrian Pertanian meminta kepada masyakarat atau petani untuk memanfaatkan lahan kosong untuk menanam cabai. Dengan begitu, harga bahan pangan dapat lebih stabil. "Lalu distribusi juga akan lebih merata," tutupnya.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 9:06:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Noverius Laoli Yudho Winarto

BPS

: Impor beras dan jagung masih tinggi di 2016

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat impor produk pangan pada tahun 2016 masih tinggi.

Khususnya impor beras dan jagung bila dibandingkan ekspor kedua komoditas tersebut.

BPS mencatat dari bulan Januari-November 2016 impor beras mencapai 1,2 juta ton dengan nilai US$ 495,12 juta. Sementara ekspor beras baru mencatat 10. 000 ton dengan nilai US$ 0,86 juta. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Sasmito Hadiwibowo mengatakan pada tahun ini, Indonesia mengimpor dan juga mengekspor beras.

Ia menjelaskan impor beras itu

merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Sebenarnya izin impor beras itu dilakukan pada tahun 2015, tapi baru direalisasikan pada semester pertama 2016," ujar Sasmito dalam konferensi pers di BPS , Kamis (29/12). Bila dibandingkan realisasi impor beras tahun 2015, maka realisasi impor beras tahun 2016 jauh lebih tinggi. Pasalnya beras impor yang masuk tahun 2015 hanya sebesar 900. 000 ton dan 2014 sebesar 800. 000 ton. Karena itu, stok beras di gudang Perum Bulog hingga akhir tahun diperkirakan sekitar 1,5 juta ton hingga 1,6 juta ton. Ia menjelaskan berdasarkan harga beras yang diimpor, BPS mencatat harga beras di luar negeri relatif stabil. Beras yang diimpor itu harusnya sudah masuk semua pada bulan Desember 2015, tapi baru terealisasi pada sampai bulan Maret 2016 atau saat Indonesia sudah mulai memasuki panen raya. Sementara itu, BPS mencatat impor jagung sepanjang tahun 2016 mencapai 900. 000 ton. Namun bila ditambah impor jagung Perum Bulog 200. 000 ton, maka ada total impor jagung 1,2 juta ton sepanjang 2016.


Impor Jagung RI Turun Signifikan JAKARTA, KOMPAS.

com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat adanya penurunan yang

siginifikan terkait impor jagung Indonesia. Pada tahun 2015, tercatat impor jagung mencapai 3,27 juta ton, namun pada tahun ini sampai dengan bulan November tercatat hanya 900 ribu ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengatakan, sepanjang 2016, impor jagung Indonesia menunjukkan angka yang rendah setiap bulannya. Dia menjelaskan, impor jagung tertinggi hanya terjadi di awal tahun yaitu pada Januari sebesar 350 ribu ton. "November hampir tidak ada impor jagung. Jadi impor jagung kita sepanjang 2016 turun signifikan dari bulan ke bulan," ujar Sasmito di Kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Dia menambahkan, jika dilihat per tahun, telah terjadi penurunan volume impor jagung yang signifikan di 2016. Dari data BPS , pada 2012 impor jagung tercatat sebesar 1,69 juta ton, kemudian naik menjadi 3,19 juta ton di 2013, sebesar 3,25 juta ton di 2014 dan di 2015 sebesar 3,27 juta ton. "Pada 2016 impor jagung hanya sebesar 900 ribu ton, jadi impor jagung di 2016 turun siginifikan dari 2015," paparnya. Dia berharap hingga akhir 2016 impor jagung diharapkan tidak akan menyentuh angka satu juta ton. Ekspor jagung RI pada 2016 juga turun drastis.

Ekspor di 2015 mencapai 234,6 ribu ton, namun

tahun ini hingga November tercatat hanya 14,9 ribu ton. Sedangkan untuk impor komoditas gandum pada periode Januari hingga November 2016 tercatat 9,79 juta ton, naik dari tahun lalu pada periode yang sama sebesar 6,77 juta ton. "Gandum naik, karena kita tidak bisa produksi gandum. Tetapi gandum kita juga ekspor, jadi barang olahan dan kita jual lagi lebih mahal," papar Sasmito.


Ini yang Perlu Dilakukan agar RI Tak Lagi Impor Pangan JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat impor pangan masih terus dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah gandum dan beras. Untuk impor gandum, BPS mencatat totalnya mencapai 9,79 juta ton hingga November 2016. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,77 juta ton. Kurangi Impor, Pemerintah Fokus Kembangkan Tiga Jalur IndustriData Lengkap Soal Impor JanuariOktober 2016Izin Impor Harus Diselesaikan di Awal Tak hanya itu, impor beras juga masih tetap dilakukan. Hanya saja, impor beras ini hanya dilakukan untuk beras dengan kualitas premium atau kebutuhan khusus. Kepala Biro Humas Kementan Agung Hendriadi mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menekan impor. Salah satunya adalah dengan menanam pangan substitusi hingga mengembangkan varietas lainnya. "Peningkatan produktivitas, penanaman varietas baru yang kaitannya varietas yang tahan kekeringan. Itu perlu dilakukan," tuturnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Selasa (29/12/2016). Berbagai fasilitas pertanian pun tetap akan dikembangkan. embung yang ditargetkan mencapai 1300 tahun ini.

Salah satunya adalah pembangunan

Selain itu, juga akan dikembangkan fasilitas

teknologi lainnya bagi para petani. "Lahan juga harus dimanfaatkan. alsintan," tukasnya.

Ini yang akan kita kembangkan selain juga dengan pemberian

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 8:37:00 PM Sumber : Detik Penulis : Yulida Medistiara

BPS

: Harga Pangan Mengalami Penurunan di Akhir Desember 2016

Jakarta - BPS menyebut harga sebagian besar komoditas pangan pada pekan keempat Desember 2016 menurun dibanding pekan keempat November 2016.

Hal tersebut terlihat dari beberapa

komoditas seperti cabai merah dan bawang merah. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan bahwa harga bawang merah pekan keempat Desember ini Rp 34. 717/kg, turun dari pekan keempat November 2016, yaitu Rp 42. 702/kg. Selain itu harga cabai merah pada Desember 2016 juga turun menjadi Rp 45. 901/kg dari November sebesar Rp 64. 263/kg. "Yang mulai turun selain beras, cabai merah, bawang merah juga turun, tempe menurun, bandeng turun, tapi ikan kembung naik, gula turun, susu turun," kata Sasmito di Gedung BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Sementara itu, komoditas yang harganya sedang naik adalah bawang putih. Pada pekan keempat Desember ini sebesar Rp 38. 972/kg dari periode yang sama November lalu sebesar Rp 38. 042/kg. Sedangkan harga cabai rawit juga meningkat pada minggu keempat Desember ini menjadi Rp 72. 822/kg, sedangkan harga pada akhir Oktober 2016 Rp 49. 855/kg. Sedangkan harga daging ayam ras dan daging sapi fluktuatif. Misalnya harga daging sapi Rp 116. 735/kg pada Desember 2016 sedangkan pada awal tahun Rp 110. 899/kg. (mca/mca)


Impor Beras RI pada 2016 Mencapai 1,2 Juta Ton JAKARTA, KOMPAS. com - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat impor beras Indonesia sebesar 1,2 juta ton selama periode Januari - November 2016. Angka ini meningkat sekitar 110,66 persen atau 630,38 ribu ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 569,62 ribu ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sebagian impor yang terjadi pada tahun ini merupakan sisa kontrak impor di 2015. "Ini karena sudah kontrak pada 2015 lalu dan karena ada ketentuan denda, jadi tetap diimpor ke Indonesia di awal 2016," ujar Sasmito Hadiwibowo di Kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, produksi beras tahun ini sudah melampaui target produksi 2017 yang dipatok 77 juta ton. Ke depan, pihaknya juga memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor beras di awal 2017 karena dalam waktu tiga sampai lima bulan ke depan stok beras nasional dinyatakan aman. Kepastian ini diperoleh setelah melakukan koordinasi dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Pasar Induk Cipinang, dan Bulog. Jumlah stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,8 juta ton, sedangkan yang dimiliki oleh pedagang kurang lebih sebanyak 15 juta hingga 18 juta ton. "Cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Mei 2017," papar Agung.


Harga Bawang Putih Impor China Naik Jadi Rp 36. 900/Kg Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat ada lonjakan harga bawang putih sejak beberapa bulan terakhir.

Kenaikan itu terjadi karena harga bawang putih di negara asalnya, China, tengah

melambung. Deputi Bidang Statistik Jasa dan Distribusi BPS , Sasmito Hadi Wibowo, mencontohkan harga bawang putih pada 16 Desember 2016 sebesar Rp 36. 972/kg. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga bawang putih rata-rata nasional pada 16 Januari 2016 sebesar Rp 25. 519/kg, dan 15 Desember 2015 sebesar Rp 23. 907/kg. "Bawang putih kan banyakan dari China, yang gede-gede itu, harganya cenderung naik, karena impor dari sana sudah naik," jelas Sasmito di kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Menurut dia, kenaikan tersebut dipicu oleh lonjakan harga bawang putih di China. Sebagai informasi, dari kebutuhan rata-rata bawang putih nasional sebesar 400. 000 ton, sebanyak 95% berasal dari impor, terbesar dari China. "Kenaikan harga bawang putih nggak bisa diapa-apain. Karena ini dari sananya (China) sudah naik," ungkap Sasmito.


BPS

: Impor Jagung Turun Drastis, Tapi Impor Gandum Melonjak

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat ada penurunan tajam impor jagung pada tahun ini.

Jagung impor selama ini lebih banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Deputi

Bidang Statistik Jasa dan Distribusi BPS , Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan impor jagung di periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 900. 000 ton. Sementara impor jagung di periode yang sama tahun lalu sebesar 3,02 juta ton. "Jagung ini terjadi penuruan yang sangat signifikan di 2016. Di November bahkan hampir nggak ada impor," jelas Sasmito di kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Dia merinci, impor jagung dalam 4 tahun terakhir sebelumnya cukup besar antara lain tahun 2012 sebesar 1,69 juta ton, tahun 2013 sebanyak 3,19 juta ton, tahun 2014 sebanyak 3,25 juta ton, dan tahun 2015 sebesar 3,27 juta ton. Namun demikian, Sasmito mengakui ada kenaikan impor gandum karena ada beberapa industri pakan ternak yang mengalihkan bahan bakunya dari jagung ke gandum. Impor gandum pada periode Januari-November 2015 sebesar 6,77 juta ton.

Sementara impor

gandum pada periode yang sama di tahun 2016 sebesar 9,79 juta ton. "Gandum (impor) juga naik, karena kita kan nggak bisa produksi gandum.

Tapi gandum kita juga ekspor, jadi barang (bahan

baku) diolah kita jual lagi lebih mahal," pungkas Sasmito.


Harga Daging Sapi Tak Kunjung Turun, Ini Saran BPS JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat harga daging sapi masih cukup tinggi.

Harga

daging pun masih cukup fluktuatif. Menurut data BPS , harga daging sapi masih berada pada level Rp116. 000 per kg. Tingginya harga daging ini disebabkan karena masyarakat Indonesia masih tak menyukai daging sapi impor. YLKI: Upaya Pemerintah Tekan Harga Daging Belum BerhasilKenaikan Daging Sapi saat Natal Tidak Setinggi LebaranJelang Tahun Baru, Daging Sapi Dijual Rp125. 000/Kg "Tapi kan ada daging yang lemaknya 30% harganya Rp70. 000 per kg. Jadi tergantung daging mana yang dikonsumsi.

Bakso kan ada yang murah ada yang mahal," tutur Deputi Bidang Statistik

Distribusi dan Jasa Sasmito Hadiwibowo di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Namun, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menurunkan harga daging. Salah satunya adalah dengan cara melakukan impor sapi hidup hingga kerbau. "Sapi lokal kan kaya ayam lokal, biar kecil harga lebih mahal," tuturnya. Hanya saja, naiknya harga daging sapi ini diyakini tidak akan berdampak besar pada inflasi.

BPS

pun menyakini bahwa inflasi masih berada pada level 3% hingga tutup tahun 2016. "Harga daging di bulan-bulan terakhir itu terjaga. Inflasi capai angka 4% itu sulit. Saya kira ada di kepala 3%," tutupnya.


Begini Jurus Kementan Sehingga RI Tak Impor Beras Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat Indonesia tak lagi impor beras tahun ini. Impor beras di awal tahun ini merupakan sisa impor 2015 yang dikucurkan di 2016 . "Memang di 2016 ada impor beras yang masuk, itu residu dari keputusan impor 2015 pada bulan September, Oktober, November ada rekomendasi impor 1,1 juta ton. Sebagian masuknya di triwulan pertama 2016, selanjutnya tidak ada impor sampai sekarang," kata Kabiro Humas dan Informasi Kementan, Agung Hendriadi, di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS ), Jakarta, Kamis (29/12/2016). Agung menjelaskan, tidak adanya impor beras itu berkat upaya khusus yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan produksi beras. Misalnya dengan menambah luas tanam padi serta menanam tanaman yang tahan dengan kekeringan karena dampak El nino. "Meningkatkan luas tanam, peningkatan produktivitas, penanaman varietas baru yang kaitannya varietas yang tahan kekeringan padi jenis inpari 30, inpari 29," kata Agung. Misalnya penambahan luas tanam dari 2014 hingga saat ini seluas 14 juta hektar dari sebelumnya 12 juta hektar. Selain itu, menambah pembuatan embung sekitar 1. 300 unit untuk mengairi lahan yang belum terdapat irigasi.

"Kita membangun embung di daerah-daerah yang belum teraliri air,

embung hingga akhir 2016 ada tambahan sekitar 1. 300," ujarnya. Selain itu penggunaan teknologi tanam pertanian, serta pemanfaatan lahan rawa menjadi pertanian. Kementan dalam hal ini mengirimkan bantuan ke daeah-daerah terkait alsintan (alat mesin pertanian) berikut dengan bantuan benih kepada petani. Agung menambahkan, impor beras tetap ada tapi hanya untuk jenis premium. Beras jenis ini untuk memasok kebutuhan hotel, restoran, dan kafe.


Akhir Tahun, BPS : Harga Cabai Rawit Kian Pedas JAKARTA - Harga pangan mulai mengalami gejolak jelang akhir tahun 2016.

Menurut catatan

Badan Pusat Statistik (BPS ), harga cabai rawit mengalami kenaikan tertinggi pada akhir 2016. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo, harga cabai rawit hingga pekan keempat bulan ini telah mencapai Rp72 ribu per kg. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai Rp35 ribu per kg. Pemerintah Tak Lagi Impor Cabai di 2016Kementan Kembangkan Daerah Penyangga Produksi Cabai di Luar JawaSoal Harga Cabai, Petani dan Konsumen Harus Sama-Sama Untung "Jadi harga cabai rawit semakin pedas.

Mungkin masyarakat bisa melakukan substitusi dengan

mengkonsumsi cabai biasa," kata Sasmito di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Sementara itu, beberapa harga bahan komoditas lainnya mengalami penurunan. Di antaranya adalah bawang merah yang hanya mencapai Rp34 ribu per kg dan cabai merah pada level Rp45 ribu per kg. Sedangkan bawang putih mengalami sedikit kenaikan pada level Rp38 ribu per kg karena masih berpatokan dengan impor dari negara lain. Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, stabilnya beberapa harga bahan pangan tidak terlepas dari adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan harga acuan pangan. "Ada harga batas atas dan batas bawah dan ini cukup dapat stabilkan harga," tukasnya.


Uniknya Indonesia, Tak Tanam Gandum tapi Ekspor ke Luar Negeri JAKARTA - Indonesia selama ini selalu melakukan impor gandum.

Hal ini dilakukan lantaran

Indonesia tak dapat menanam gandum karena keadaan geografis. Hanya saja, Indonesia ternyata juga melakukan ekspor. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadiwibowo, hal ini adalah salah satu wujud dari uniknya impor di Indonesia. Ekspor Tekstil Indonesia Dibalap Vietnam dan BangladeshSulut Ekspor Tepung Kelapa ke RusiaJerman Tujuan Potensial Ekspor Biji Pala "Gandum mau enggak mau kita selalu impor.

Tapi yang menarik kita juga ekspor," tuturnya di

Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Indonesia pun telah dianggap menyamai negara lainnya yang mampu melakukan ekspor, namun tak memiliki sumber daya sendiri. Ekspor ini juga dapat dilakukan karena adanya substitusi dari masyarakat ke komoditas jagung. "Kita tidak produksi tadi ekspor. Tidak hanya Singapura, tapi Indonesia juga bisa," tutupnya.


BPS

: Harga Daging Sapi Stabil, Tapi Masih Tinggi

Jakarta - Berbagai cara dilakukan pemerintah agar harga daging sapi bisa turun.

Salah satunya

membuka impor daging sapi beku, jeroan, sampai yang teranyar impor daging kerbau India. Deputi Bidang Statistik Jasa dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS ), Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan harga daging sapi segar memang masih tinggi, namun tergolong stabil dalam beberapa bulan terakhir.

BPS mencatat, harga daging sapi segar dalam 3 bulan terakhir sekitar Rp 116. 000/kg.

Meski

daging sapi segar tinggi, masyarakat tetap punya pilihan daging dengan harga lebih terjangkau. "Harga sapi stabil tapi tinggi. Ini kan soal kualitas daging sapi, yang setelah tetelan dan tulang dikeluarkan, ada yang lemaknya banyak dikeluarkan. Tapi kan ada daging yang lemaknya 30% tapi harganya Rp 70. 000/kg," jelasnya di kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). "Jadi tergantung daging mana yang kita konsumsi.

Bakso kan ada

yang murah ada yang mahal, ada juga bakso dari dagingnya yang murah tapi enak," tambah Sasmito. Menurutnya, impor sapi bakalan hidup, daging sapi beku, maupun daging kerbau cukup efektif membuat harga daging sapi segar tak lagi berfluktuatif. "Kalau nggak impor melambung banyak. Sapi lokal kan kaya ayam lokal, biar kecil harga lebih mahal, itu yang jadi balance (keseimbangan) juga," pungkas Sasmito. (idr/hns)

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 7:41:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Dian Ihsan Siregar

Kementan Klaim Impor Beras Turun di 2016 Metrotvnews. com, Jakarta: Impor beras mengalami penurunan di 2016, bila dibanding 2015 lalu. Hal itu disebabkan adanya program upaya khusus (Upsus) yang meningkatkan produksi pangan. Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2016.

Jika pun ada merupakan kontrak yang terjadi

pada kuartal akhir 2015 yang baru terealisasi pada awal kuartal di 2016.

Setelah 1,1 juta ton

didatangkan pada kuartal I-2016, Kementan mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Impor yang dilakukan hanya merupakan beras jenis premium. "Memang di 2016 ada impor beras yang masuk, itu residu dari keputusan impor 2015 pada September, Oktober, November ada rekomendasi impor 1,1 juta ton, sebagian masuknya di triwulan pertama 2016, selanjutnya tidak ada impor sampai sekarang," ujar Kabiro Humas dan Informasi Kementan, Agung Hendriadi, ditemui di kantor Badan Pusat Statistik (BPS ), Jakarta, Kamis (29/12/2016). Agung mengakui di tahun ini ada impor beras, tapi impor itu merupakan jenis beras premium, serta beras untuk memenuhi kebutuhan restoran Jepang dan Timur Tengah yang memerlukan beras khusus dari negara asalnya. "Itu terkait dengan beras, apa yang kita capai, enggak impor beras kecuali premium tak lepas dari kegiatan upsus kira-kira 2 tahun ini kita kerjakan," tegas Agung. Indonesia yang sudah tidak ketergantungan lagi dengan beras impor, lanjut Agung, karena adanya upaya khusus Kementan dalam meningkatkan produksi beras, seperti menambah luas tanam padi, dan menanam tanaman yang tahan dengan kekeringan akibat dampak El Nino. "Meningkatkan luas tanam, peningkatan produktivitas, penanaman varietas baru yang kaitannya varietas yang tahan kekeringan padi jenis inpari 30, inpari 29," terang Agung. Bukan hanya itu, dia menambahkan, pengurangan impor beras juga dikarenakan adanya teknologi tanam pertanian, serta memanfaatkan lahan rawa menjadi pertanian.


Impor Jagung Indonesia Turun Tajam Sepanjang 2016 Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat terjadi penurunan signifikan pada impor jagung sepanjang tahun ini. Jika pada 2015 impor jagung mencapai 3,27 juta ton, maka pada tahun ini hingga November tercatat baru sebesar 900 ribu ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengatakan, sepanjang 2016 impor jagung Indonesia relatif kecil untuk setiap bulannya. Volume impor tertinggi hanya terjadi di awal tahun yaitu pada Januari sebesar 350 ribu ton, Februari 190 ribu ton dan Maret 140 ribu ton.

Sedangkan dari April hingga November, impor komoditas

tersebut tercatat di bawah 100 ribu ton per bulannya. Bahkan di November tidak ada impor jagung. "November hampir nggak ada impor jagung. Jadi impor jagung kita sepanjang 2016 turun signifikan dari bulan ke bulan," ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Selain itu, jika dilihat per tahun, juga terjadi penurunan volume impor jagung yang signifikan di 2016. Pada 2012 impor jagung tercatat sebesar 1,69 juta ton, kemudian naik menjadi 3,19 juta ton di 2013, sebesar 3,25 juta ton di 2014 dan di 2015 sebesar 3,27 juta ton. Namun pada 2016 impor jagung hanya sebesar 900 ribu ton. "Jadi impor jagung di 2016 turun siginifikan, jauh beda dengan 2015. Pada 2015 impornya jutaan ton, 3,27 juta ton. Tapi sekarang baru 0,9 juta (900 ribu) ton. Mudah-mudahan nggak menyentuh 1 juta ton. Jadi sangat berkurang impor jagung kita dari waktu ke waktu," jelas dia. Selain soal impor, BPS juga menyoroti ekspor jagung yang dilakukan oleh Indonesia. Untuk ekspor di tahun ini memang tidak sebesar tahun lalu. Jika ekspor di 2015 mencapai 234,6 ribu ton, di tahun ini hingga November tercatat batu 14,9 ribu ton. "Jagung ini adalah kebanyakan untuk makanan ternak, walau kita juga makan buat jagung rebus, jagung bakar dan sebagainya. Kita lihat ekspor jagung di 2015, bahkan mendekati 40 ribu ton sebulan (rata-rata).

Tapi kemudian kita kurangi ekspornya karena kebutuhan dalam negeri

meningkat," tandas dia. (Dny/Nrm)

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 7:30:00 PM Sumber : Merdeka Penulis : Siti Nur Azzura

Akhir tahun, BPS sebut harga beras dan cabai merah turun Merdeka. com - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS ) Sasmito Hadi Wibowo mencatat menjelang akhir 2016, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga. Menurutnya, penurunan ini terjadi di minggu terakhir Desember 2016. Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu"Menjelang akhir tahun, ada beberapa gambaran dari komoditas-komoditas yang sering berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia," kata Sasmito di gedung BPS , Jakarta, Kamis (29/12). Dia mencatat, menjelang akhir tahun, harga beras dan cabai merah mengalami penurunan.

Di

mana harga nasional untuk beras mencapai Rp 10. 695 per kilogram dan harga nasional untuk cabai merah mencapai Rp 37. 168 per kilogram. "Kemudian bawang merah harganya turun terus. Tempe agak menurun, tepung terigu turun, ikan bandeng agak menurun, tapi ikan kembung agak naik. turun.

Lalu gula pasir turun, susu kental manis

Ada juga bawang putih stabil, dan daging ayam ras agak fluktuatif sejauh ini," imbuhnya.

Selain itu, harga emas dan perhiasan juga mengalami penurunan. "Ini kesempatan bagi yang mau beli emas. Pada bulan Agustus 2016 harga emas Rp 455. 000 per gram, sekarang 411.

000 per gram," imbuhnya.

Sementara itu, komoditas yang mengalami

kenaikan harga, yakni rokok dan gas elpiji. Harga minyak goreng juga mengalami kenaikan, di mana hingga hari ini mencapai Rp 11 . 725 per liter. "Minyak goreng agak sedikit naik tapi kita penguasa CPO dunia jadi tidak usah khawatir kalau minyak goreng sedikit intervensi tidak masalah," pungkas Sasmito.


Pemerintah Tak Lagi Impor Cabai di 2016 JAKARTA - Impor cabai segar pada tahun ini tidak lagi dilakukan oleh pemerintah. Menurut catatan Kementerian Pertanian, data impor cabai segar masih nihil alias tidak dilakukan sama sekali. "Impor cabai segar 2015 sebanyak 43 ton dilakukan mulai Januari hingga Oktober.

Jadi setelah

Oktober 2015 hingga 2016 tidak ada impor cabai segar," tuturnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Akhir Tahun, BPS : Harga Cabai Rawit Kian PedasKementan Kembangkan Daerah Penyangga Produksi Cabai di Luar JawaSoal Harga Cabai, Petani dan Konsumen Harus Sama-Sama Untung Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan bahwa impor cabai segar tak lagi dilakukan oleh pemerintah.

Hanya saja, impor

cabai olahan masih tetap dilakukan hingga saat ini. "Kalau cabai, menurut catatan kita yang dilakukan hanya impor cabai olahan.

Jadi masuknya ke

bahan industri olahan, bukan pangan," tuturnya. Diharapkan, hal ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan begitu, maka petani cabai di Indonesia dapat memiliki keuntungan dari penjualan cabai karena tidak adanya tekanan dari cabai impor.


BPS

Prediksi Harga Emas hingga Beras Turun di Akhir 2016

JAKARTA - Harga bahan kebutuhan pokok jelang akhir tahun biasanya selalu mengalami kenaikan. Hal ini bertepatan dengan adanya libur panjang Natal dan Tahun Baru. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS ) memprediksi pada akhir tahun ini harga beberapa bahan pangan mengalami penurunan. Salah satunya adalah cabai hingga beras. "Lalu ada bawang merah harganya turun terus.

Tempe agak menurun, tepung terigu turun, ikan

bandeng agak menurun, tapi ikan kembung agak naik. turun.

Lalu gula pasir turun, susu kental manis

Ada juga bawang putih stabil, dan daging ayam ras agak fluktuatif," tutur Deputi Bidang

Statistik, Distribusi dan Jasa di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Tak hanya itu, harga emas juga mengalami penurunan.

Menurut Sasmito, hal ini juga dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk berinvestasi. "Pada bulan Agustus 2016 harga emas Rp455. 000 per gram, sekarang Rp411. 000 per gram. Jadi bagus untuk berinvestasi," jelasnya. Namun, terdapat beberapa harga bahan pangan yang mengalami kenaikan. Salah satunya adalah minyak goreng. Namun, BPS meminta bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. "Minyak goreng agak sedikit naik tapi kita penguasa CPO dunia jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau minyak goreng sedikit intervensi itu bisa saja," tutupnya.


Kementan: RI Tak Lagi Impor Cabai, Kalau Ada Itu Produk Olahan Jakarta - Kementan Pertanian menyebut pada tahun 2016 ini pemerintah tidak mengimpor cabai. Jika pun ada menurut Kementan adalah cabai olahan yang data impornya disatukan BPS . Menurut Kementan, Indonesia memang mengimpor cabai, tetapi itu adalah cabai olahan seperti sambal atau pun cabai yang diawetkan. Sementara cabai segar, Indonesia tidak lagi mengimpor tahun 2016. "2016 kita tidak impor cabai, kalau pun ada data impor, itu adalah cabai kering atau cabai olahan, tapi cabai segar tidak ada yang impor," ujar Kabiro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, di BPS , Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016). Jika pun ada di dalam data impor cabai, menurut Agung, data impor cabai olahan tersebut disatukan oleh BPS sehingga cabai dinilai masih impor, padahal cabai segar tidak diimpor.

Sementara itu,

Agung tidak menyebutkan angka impor cabai olahan hingga kini. "Kalau pun ada data impor itu adalah cabai olahan karena di BPS data tersebut disatukan antara cabai segar dan olahan. Jadi di komponen impor, itu di industri pengolahan," imbuhnya. Berdasarkan data Kementan, ketersediaan cabai pada bulan November sebesar 77,847 ton sedangkan kebutuhan cabai hanya 75,761 ton sehingga ada surplus sekitar 2,086 ton. Data tersebut meningkat pada Desember, jumlah produksi cabai sebanyak 84,684 ton sementara kebutuhannya sebesar 76,472 sehingga ada surplus produksi. Sementara tahun 2017, diprediksi pada bulan Januari produksinya meningkat menjadi 94. 368 ton sementara kebutuhannya 92. 101 ton.

Namun, menurut Agung besaran produksi tersebut tidak

serta merta distribusinya merata, hal itu lah yang menyebabkan tingginya harga cabai di pasaran. "Di daerah ada cabai yang menumpuk tetapi distribusinya tidak merata, itu yang menyebabkan naiknya harga cabai di daerah sehingga ke depan distribusi sedang kita perbaiki," ujarnya. (hns/hns)


Kementan: Produksi Padi 2016 Capai 79,14 Juta Ton JAKARTA - Kementerian Pertanian mencatat, berdasarkan data Pra Angka Ralaman (Aram) BPS , produksi padi 2016 sebesar 79,14 juta ton. lalu.

Produksi ini lebih tinggi dibandingkan 2014 dan 2015

Dengan asumsi harga gabah sebesar Rp4. 000 per kg, maka uang yang diterima langsung

petani yaitu mencapai Rp316,56 triliun. Menurut Kepala Biro Humas Kementan Agung Hendriadi, produksi pangan 2014-2016, terdapat kenaikan produksi padi 2014 hingga 2016. Dengan memperhitungkan tambahan kenaikan anggaran 2014 hingga 2016 sebesar Rp29,4 triliun, diperoleh tambahan kenaikan produksi padi sebanyak 12,94 juta ton. EL Nino dan La Nina RI Lebih Parah, Kementan: Impor Beras Justru TurunRI Ekspor Beras 1. 000 Ton, tapi Impor 1,2 Juta Ton di 2016Mendag Maksimalkan Fungsi Gudang Penyimpan Beras "Penghasilan yang diperoleh petani dengan memperhitungkan harga gabah Rp4. 000 per kg yakni mencapai Rp51,76 Triliun," tuturnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Untuk itu, Kementan pun tak lagi melakukan impor pada tahun 2016.

Menurutnya, impor yang

dilakukan hanya merupakan turunan kerja sama impor 2015 dan impor beras premium. "Kita butuh beras khusus premium, beras jepang, beras Madi, india resto timteng, butuh beras khusus yamg hanya bisa diproduksi di wilayah mereka. Ini sebetulnya di Januari-Maret 2016 ada impor tinggi tapi kontraknya ada di 2015," kata Deputi Bidang Statistik. Sasmito Hadiwibowo pada saat yang sama.

Distribusi dan Jasa BPS

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 6:57:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nur Aini

Pemerintah Catat Impor Jagung Capai 1,1 Juta Ton REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat impor komoditas jagung periode JanuariNovember tahun ini mencapai 900 ribu ton.

Namun angka tersebut belum ditambah impor yang

dilakukan Bulog sebesar 200 ribu ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS ) Sasmito Hadiwibowo mengatakan, Kementerian Pertanian melakukan ekspor jagung yang cukup tinggi pada 2015 begitu juga dengan impor. Namun pada Januari 2016 ekspor jagung ditekan untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri. Hal itu berdampak pada penurunan secara signifikan impor jagung di 2016 tiap bulannya. "November hampir nggak ada," ujarnya.


EL Nino dan La Nina RI Lebih Parah, Kementan: Impor Beras Justru Turun JAKARTA - Indonesia pada tahun 2015 lalu menghadapi musim kemarau panjang atau El Nino. Akibatnya, produksi beras di Indonesia pun mengalami penurunan. Kepala Biro Humas Kementan Agung Hendriadi mengatakan bahwa El Nino tahun 2015 lalu lebih parah dibandingkan tahun 1998 lalu. Hanya saja, impor beras justru mengalami penurunan. "Saat El Nino 1998 dengan kekuatanya 2,53 °c dan jumlah penduduk 201,54 juta jiwa, Indonesia impor beras sebesar 7,10 juta ton. Sementara jika dibandingkan dengan El Nino 2015 dengan kekuatannya lebih kuat dibanding 1998 yakni sebesar 2,95 °c dan jumlah penduduk 255,44 juta jiwa, Indonesia hanya mengimpor beras sebesar 1,15 juta ton," ujarnya di Kantor Pusat BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Hal serupa juga terjadi pada tahun ini, tepatnya saat Indonesia memasuki musim penghujan atau La Nina. Pada saat La Nina 1999 dengan kekuatannya (1,92) °c dan jumlah penduduk 204,78 juta jiwa, Indonesia mengimpor beras sebanyak 5,04 juta ton.

Namun, saat La Nina 2016 dengan jumlah

penduduk 258,48 juta jiwa, Indonesia tidak melakukan impor beras. "Padahal La Nina 2016 lebih kuat dibanding 1999 yakni (0,72 )°c" jelasnya. Salah satu penyebab dari berhasilnya impor beras ditekan adalah karena adanya berbagai program khusus yang telah dilakukan. Salah satunya adalah penyerapan gabah secara langsung bagi petani. "Apabila tidak ada Program Upaya Khusus (UPSUS), maka dengan esktrapolasi semestinya di tahun 2015 hingga 2016 Indonesia impor beras 16,8 juta ton. Akan tetapi, berkat adanya program UPSUS, tahun 2016 tidak ada impor beras," tukasnya.


RI Masih Impor Beras Jenis Ini Setiap Bulan Jakarta - Meski ada kenaikan produksi beras di dalam negeri, impor beras setiap tahun tak bisa dihapuskan. Beras yang diimpor adalah jenis premium atau kehusus untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS ), Sasmito Hadi Wibowo, mengungkapkan impor beras tak bisa dihindari lantaran beras yang didatangkan dari luar merupakan beras khusus. "Setiap bulan ada impor beras, tapi juga ada ekspor beras. Kita butuh beras premium seperti beras Jepang, beras mandi, beras untuk restoran India. Jadi berasnya harus beras khusus yang hanya bisa diproduksi di wilayah mereka," jelasnya di kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Soal beras impor yang masuk cukup besar pada triwulan pertama 2016, jelas dia, hal itu terjadi karena ada sisa beras impor dari tahun 2015 yang belum direalisasikan. "Sebetulnya impor di Januari, Februari, dan Maret ada lonjakan. Itu dari kontrak lama di 2015, negara eksportir baru kirimkan berasnya di 2016. Jadi itu residu atau sisa impor dari tahun lalu," ujar Sasmito. Data BPS , impor pada awal 2016 sendiri memang mengalami lonjakan. Pada Januari impor beras tercatat sebesar 382. 550 ton, Februari 296. 370 ton, Maret 303. 080 ton. 2Selain itu lanjutnya, Indonesia juga sebenarnya mengekspor beras rutin setiap bulan, meski diakuinya volumenya masih kecil. Ekspor beras Indonesia seperti pada Januari tercatat 90 ton, Februari 530 ton, Maret 10 ton, April 150 ton, Mei 20 ton, Juni 90 ton, juli 80 ton, Agustus sampai Oktober tidak ada ekspor, dan November 30 ton.


BPS

: Impor Beras di Tahun Ini Adalah Sisa Kontrak 2015

Liputan6. com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS ) menyatakan impor beras Indonesia relatif minim sepanjang 2016.

Adapun langkah impor yang terjadi pada tahun ini hanya untuk beras

premium, atau sisa kontrak impor di 2015. "Di 2016 dari Januari-November tipis sekali impor berasnya. Ada karena kita butuh beras premium," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo di Jakarta, Kamis (29/12/2016). Dia mengakui, pada tahun ini masih ada impor beras dalam jumlah yang cukup besar kurun Januari-Maret. Beras impor tersebut dikatakan merupakan sisa kontrak impor di 2015. "Kontrak di 2015 tapi negara yang bersangkutan baru kirim di Januari 2016.

Itu kemudian kita

penuhi untuk cadangan beras kita. Jadi tingginya impor beras di 2016 karena sisa kontrak di 2015 tapi baru di-deliver di 2016," kata dia. Secara total, besaran impor beras kurun April-November dinilai sangat minim, bahkan tidak mencapai 50 ribu tiap bulan. Itu pun hanya beras premium yang tidak diproduksi di dalam negeri. "Impor beras medium hampir tidak ada, hanya premium saja. Jadi mulai April 2016 tinggal impor beras premium saja," tandas dia. Berdasarkan data BPS , pada tahun ini impor beras di Januari sebesar 382,5 ribu ton, Februari 296,3 ribu ton, Maret 303 ribu ton. Kemudian impor turun drastis di April menjadi 36,5 ribu ton, Mei 28,9 ribu ton, Juni 26,1 ribu ton, Juli 16,3 ribu ton, Agustus 38,4 ribu ton, September 17,7 ribu ton, Oktober 17,2 ribu ton, dan November 33,8 ribu ton. (Dny/Nrm)


Penjelasan BPS Soal Masih Tingginya Harga Daging Sapi Liputan6. com, Jakarta - Harga daging sapi di pasar tradisional masih tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS ), pada tahun ini harga komoditas tersebut masih berkisar antara Rp 110 ribuRp 116 ribu per kg. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo mengakui harga daging sapi di sepanjang tahun ini memang stabil tinggi. Namun sebenarnya ada juga jenis daging yang harganya lebih murah. "Daging ini memang stabil tinggi. Tapi kestabilan itu penting untuk konsumen sebagai panduan. Kalau bisa turun ya pasti konsumen lebih senang. Tapi yang tinggi itu daging yang kualitasnya ratarata kita konsumsi," ujar dia di Kantor BPS , Jakarta, Kamis (29/12/2016). Dia mencontohkan, daging dengan lemak biasanya dijual dengan harga Rp 70 ribu per kg. Sehingga tidak bisa dikatakan jika harga daging itu tinggi. "Kan ada lemaknya banyak harganya paling Rp 70 ribu. Tergantung mana yang kita konsumsi. Tapi tingkat gaya hidup masyarakat meningkat, maunya kualitas bagus harga murah, tapi intinya situasi masih seperti itu," lanjut dia Namun demikian, Sasmito menyatakan impor sapi bakalan dan daging yang terus menerus dilakukan juga tidak bisa disalahkan. Sebab jika impor ini tidak dilakukan justru akan memicu harga daging sapi lebih tinggi lagi. "Bagaimana pun kita impor sapi bakalan itu perlu, kalau tidak impor bisa melambung lagi. Sapi lokal kita juga kan kecil-kecil. Tapi biar kecil harganya lebih mahal kaya ayam kampung saja," tandas dia. Sebelumnya pada 22 Desember 2016, Kementerian Perdagangan memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman kemitraan pendistribusian daging antara Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI). Fasilitas ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mendorong turunnya harga daging di pasar rakyat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, harga jual daging yang disepakati dalam nota kesepahaman tersebut maksimal sebesar Rp 80 ribu per kg. "Ini merupakan upaya stabilisasi harga daging sapi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perum Bulog akan berperan sebagai penyedia stok daging dan ADDI sebagai pelaku distribusi," ujar dia. Dalam nota kesepahaman disepakati Perum Bulog dan ADDI akan menyediakan dan mendistribusikan daging sapi untuk pasar rakyat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). "Diharapkan nota kesepahaman ini dapat memberikan dampak nyata turunnya harga di pasaran dan membantu masyarakat untuk memperoleh daging dengan harga yang terjangkau," ujar dia. (Dny/Gdn)

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 6:27:00 PM Sumber : Viva Penulis : Rochimawati, Fikri Halim

BPS

Ungkap Alasan Impor Beras 2016 Meningkat

VIVA. co. id – Badan Pusat Statistik menyatakan impor beras pada 2016 meningkat dibandingkan 2015. Tercatat volume impor beras pada periode Januari hingga November 2016 sebanyak 1,2 juta ton. Sementara itu, pada 2015 dengan periode yang sama hanya 900 ribu ton.

BPS juga mencatat kenaikan nilai impor pada periode Januari-November 2016 dibanding periode sama tahun lalu, yaitu dari US$351,6 juta pada 2015 menjadi US$495,12 juta pada 2016. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo, mengungkapkan alasan bahwa kenaikan impor disumbang oleh tingginya volume impor pada tiga bulan pertama. "Ini sebetulnya di Januari, Februari, Maret 2016, ada impor tinggi tapi kontraknya sebetulnya ada di 2015," kata Sasmito di kantor pusat BPS , Jakarta, Kamis 29 Desember 2016. Sementara itu, untuk April hingga November 2016, peningkatan impor beras disumbang dari impor beras jenis khusus yang dibutuhkan oleh restoran. Dalam periode itu, dipastikan beras medium atau beras yang biasa dikonsumsi rumah tangga tidak meningkat. "Karena kita butuh beras khusus, seperti beras premium, beras Jepang, beras madi, dan beras India buat restoran (khas) Timur Tengah. Butuh beras khusus yang hanya bisa diproduksi di wilayah mereka (eksportir)," tuturnya. Sasmito menambahkan, kenaikan impor beras dari luar negeri, lebih kepada faktor harga. beras dari luar negeri lebih stabil ketimbang dalam negeri.

Harga


Swasembada Beras Tapi Impor Tercatat 1,2 Juta Ton, Ini Alasannya REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim mampu swasembada beras sepanjang 2015. Produksi beras nasional dinilai mencukupi tanpa impor.

Namun, impor beras ternyata masih

dilakukan pemerintah yakni jenis beras premium. "Kita perlu beras premium untuk beberapa restoran tertentu," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo, Kamis (29/12). Ia mengatakan, meski swasembada beras tapi Indonesia masih membutuhkan produk yang hanya berada di negara-negara tertentu, seperti beras premium asal Timur Tengah, India, dan Jepang. Berdasarkan data yang diberikan, impor beras pada Januari hingga November 2016 mencapai 1,2 juta ton.

Selain beras premium, angka tersebut juga merupakan impor beras medium yang

merupakan residu izin impor tahun lalu. Menurutnya, pada Januari-Maret 2016 terjadi impor beras yang tinggi, sekitar 300 hingga 400 ribu ton yang merupakan kontrak 2015 tetapi baru dikirim tahun ini. "Kita gunakan beras itu untuk menambah cadangan beras kita," ujarnya. Intinya, kata dia, Indonesia tahun ini tidak melakukan impor beras biasa. Bahkan, Indonesia mengekspor hingga seribu ton pada Januari hingga November ini.

Ekspor

tersebut mencapai nilai 0,86 juta dolar AS. Sementara itu Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, produksi beras tahun ini sudah melampaui target produksi 2017 yang dipatok 77 juta ton. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor beras di awal 2017 karena dalam waktu 3-5 bulan ke depan stok beras nasional akan aman. Kepastian ini diperoleh setelah melakukan koordinasi dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Pasar Induk Cipinang, dan Bulog. Jumlah stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,8 juta ton sedangkan yang dimiliki oleh pedagang kurang lebih sebanyak 15 juta hingga 18 juta ton. "Cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Mei 2017," katanya.


BPS

: RI Impor Jagung 900 Ribu Ton Sepanjang 2016

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat bahwa impor jagung sepanjang Januari hingga September tahun 2016 sebesar 900 ribu ton. Nilainya pun mencapai USD179,86 juta. Menurut Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo, impor jagung ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Hal ini membuktikan bahwa produksi jagung di Indonesia telah mulai mengalami peningkatan. Kementan Klaim Impor Jagung Turun 60%Soal Data Jagung dan Beras, Menko Darmin: Jangan Menyesatkan!Impor Jagung Turun, tapi Gandum Meningkat "Kalau impor dari sisi nilai itu masih berkurang," tuturnya di Kantor Pusat BPS Jakarta, Kamis (29/12/2016). Namun, menurut catatan BPS , pemerintah juga berhasil melakukan ekspor jagung. Meskipun kecil, tercatat ekspor jagung pada Januari hingga November mencapai 14,9 ribu ton dengan total nilai impor USD4,75 juta "Tapi puncak ekspor jagung kita 2015," tuturnya. Mengutip data BPS , berikut adalah data impor jagung sejak Januari 2016: 1. Januari Volume impor: 0,35 juta ton Nilai impor: USD69,03 juta 2. Februari Volume impor: 0,19 juta ton Nilai impor: USD37,56 juta 3. Maret Volume impor: 0,14 juta ton Nilai impor: USD26,45 juta 4. April Volume impor: 0,07 juta ton Nilai impor: USD13,22 juta 5. Mei Volume impor: 0,04 juta ton Nilai impor: USD8,5 juta 6. Juni Volume impor: 0,01 juta ton

Nilai impor: USD2,63 juta 7. Juli Volume impor: 0,01 juta ton Nilai impor: USD2,47 juta 8. Agustus Volume impor: 0,05 juta ton Nilai impor: USD9,08 juta 9. September Volume impor: 0,02 juta ton Nilai impor: USD5,25 juta 10. Oktober Volume impor: 0,02 juta ton Nilai impor: USD5,33 juta 11. November Volume impor: di bawah 0,01 ribu ton Nilai impor: USD0,34 juta


Pasar Indonesia Makin Terbuka Bikin Barang Impor Mudah Masuk JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pasar Indonesia saat ini semakin terbuka luas. Sehingga, banyak barang impor dengan begitu mudah masuk ke dalam negeri. Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pada saat barang asing membanjiri pasar Indonesia, produk lokal justru susah bersaing di global. Inilah yang membuat angka impor masih tinggi. "Tingginya impor ke Indonesia terjadi akibat minimnya hambatan nontarif, itu yang membuktikan pasar kita semakin liberal. Bahkan lebih liberal dibanding Amerika Serikat (AS)," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/12/2016). Heri menjelaskan, Indonesia hanya mempunyai 272 barang yang masuk non tariff measures (NTM). Artinya, hanya sebanyak itu barang yang dilindungi dari puluhan ribu produk yang masuk ke Indonesia. Sementara, lanjut dia, di AS sudah ada 4. 780 produk, Uni Eropa sebanyak 6. 805 produk, dan China mencapai 2. 194 produk. Daya saing yang melemah ini dinilai dapat membuat laju ekspor masih rendah beberapa tahun terakhir. "Memang karena global melambat menyebabkan industri kita alami kontraksi. Di saat yang sama, pemerintah lambat dalam mencari potensi pasar baru yang potensial," kata Heri. Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS ), neraca perdagangan mengalami surplus. Namun, banyaknya impor terutama barang konsumsi membuat surplus yang terjadi dinilai tidak sehat. "Tahun depan jangan ada lagi kondisi seperti ini. Pemerintah harus memperbanyak kebijakan NTM tapi dibarengi dengan data yang kuat dan kebijakan itu mestinya jangan sampai mudah dibuat partner kita di WTO," ujar dia.


Kementan Klaim Swasembada Beras di 2016 REPUBLIKA. CO. ID,JAKARTA -- Setelah 32 tahun berlalu, Indonesia kembali menyabet predikat sebagai negara yang mampu swasembada beras nasional. Pemerintah mengklaim sepanjang 2016, Indonesia tidak melakukan impor beras termasuk beras premium. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, penghentian impor beras terjadi karena adanya kenaikan produksi padi yang mencapai 79,14 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun ini. "Ini prestasi besar, dimana FAO secara resmi mengakui Indonesia saat itu swasembada beras," kata Amran kepada Republika. co. id melalui siaran tertulis, Kamis (29/12). FAO atau Food and Agriculture Organization merupakan organisasi pangan dan pertanian di bawah PBB. Sepanjang tahun ini, ia mengatakan, pasokan pangan dinilai cukup stabil dengan produksi beras pada 2015 naik 6,64 persen. Kenaikan kembali terjadi pada 2016 sebesar 4,97 persen, meski dalam kondisi cuaca ekstrem El Nino dan La Nina. "Selama dua tahun tersebut, produksi beras naik 8,3 juta ton atau setara dengan Rp 38,5 triliun," ujarnya. Berdasarkan angka ramalan Badan Pusat Statistik (BPS ) dan Kementerian Pertanian, produksi padi 2016 mencapai 79,14 juta ton GKG, meningkat 3,74 juta ton dibanding 2015. Produksi jagung 2016 sebanyak 23,16 juta ton pipilan kering atau meningkat 3,55 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan produksi padi 2016 yang relatif besar diperkirakan terdapat di Sumatera Selatan (21,81 persen), Jawa Barat (6,83 persen), Sulawesi Selatan (7,66 persen), Lampung (11,13 persen), Jawa Timur (2,93 persen), Sumatera Utara (8,86 persen), Jambi (48,13 persen), Kalimantan Barat (15,21 persen), Banten (7,56 persen) dan Kalimantan Selatan (7,67 persen). Tingginya produksi memastikan Kementan tidak akan mengeluarkan kebijakan impor beras di awal 2017. Sebab, dalam waktu 3-5 bulan ke depan stok beras nasional dipastikan aman. Jumlah stok beras yang dimiliki oleh pedagang ada sebanyak 15 juta hingga 18 juta ton. Angka tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Mei 2017, sementara yang ada di Perum Bulog hingga saat ini sebanyak 1,8 juta ton. Saat ini, harga beras kualitas medium di Pasar Induk Beras Cipinang Rp 8. 500 sampai dengan Rp 9. 500 per kg. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, perkiraan tersebut telah sesuai karena tiap tahun mengalami kenaikan produksi. Menurutnya, pemerintah telah menggerakkan potensi-potensi yang sudah ada.

Ia mengatakan,

lahan pasang surut dan rawa lebak di tanah air telah dimanfaatkan secara maksimal. sekarang dibantu alat mesin pertanian sehingga menjadi dua kali tanam," ujar dia.

"Ditambah


Komisi IV Nilai Swasembada Beras Berhasil REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Daniel Johan, mengklaim pemerintah sudah berhasil melakukan swasembada beras pada tahun ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya impor beras dari luar negeri sepanjang 2016. Daniel berharap pencapaian ini dapat bertahan dan harus lebih lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya Indonesia tidak pernah swasembada beras sejak terakhir kali pada tahun 1984 silam . Hampir 32 tahun lamanya Indonesia tidak pernah swasembada beras. Bahkan kata Daniel, apabila berpatokan pada data Kementerian pertanian (Kementan), maka swasembada beras harusnya sudah tercapai sejak tahun lalu. “Iya jadi tahun ini sama sekali tidak perlu impor (beras)," kata dia, kepada wartawan, Kamis (29/12). Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Viva Yoga Mauladi mengatakan ada beberapa sebab pemerintah tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2016. Diantaranya, pada tahun 2016 masih ada carry over 800 ribu ton beras dari impor beras tahun 2015. Kekurangan masuknya impor beras sebesar 800 ribu ton masuk di tahun 2016. Jadi tidak dihitung sebagai impor beras di 2016. “Kemudian pengadaan beras oleh Bulog di tahun 2016 sebesar 2,8 juta ton, naik 1 juta ton, dari tahun 2015 sebesar 1,8 juta ton,” kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Namun Mauladi menyatakan Indonesia harus terus berjuang agar tidak impor pangan lagi. Karena Data dari BPS , Indonesia masih terus melakukan impor pangan. Padahal bahan pangan itu seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri sendiri. Koordinasi dan integrasi kebijakan antara BPS , kementan, kemendag, kemendustri, KemenLHK dalam mewujudkan kedaulatan pangan sudah menjadi kebutuhan mutlak. “Itu akan dihasilkan data produksi dan konsumsi pangan secara valid dan akurat. Instruksi presiden, data pangan harus satu,” tambahnya. Sebelumnya, BPS mencatat, produksi padi tahun 2016 sebesar 79,17 juta ton gabah kering giling atau naik 4,96 persen dibandingkan 2015 dan tahun 2015 naik 6,43 persen dibandingkan tahun 2014.

Untuk produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4 juta ton setara Rp 38,5 trilyun sedangkan

produksi jagung naik 4,2 juta ton senilai Rp 15,9 triliun.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 1:38:00 PM Sumber : Inilah Penulis : M Fadil Djailani

Tahun Ini Kinerja Ekspor RI di Titik Nadir INILAHCOM, Jakarta - Berjalan lima tahun nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan.

Nilai

ekspor tahun 2015 turun 26,1 persen dibandingkan tahun 2011. Memasuki tahun 2016 penurunan ekspor terus berlanjut. Pada Januari 2016 nilai ekspor tercatat sebesar 10,5 miliar dollar AS, turun dibandingkan bulan yang sama tahun lalu sebesar 13,24 miliar dollar AS, namun pada bulan November 2016 lalu kenaikan ekspor cukup tajam yakni mencapai 21,34 persen menjadi 13,50 miliar dolar Amerika Serikat. Namun jika di telesik lebih dalam kinerja ekspor Indonesia dalam 5 tahun terus menurun. Apakah ini titik nadir terendah kinerja ekspor RI, apa yang sebetulnya terjadi?Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan pada tahun 2016 merupakan titik nadir terendah dalam kinerja ekspor Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belakang. "Daya saing perdagangan kita memang ekspor kita memang sepertinya capai titik nadir. Titik terendah," ujar Heri dalam sebuah diskusi akhir tahun di Kantornya, Jakarta Kamis (29/12/2016). Heri bilang kondisi ekonomi global memang menjadi faktor utama yang menyebabkan kinerja ekspor RI terus turun, dimana produk-produk utama ekspor seperti komoditas, migas kurang laris dipasaran. Ditambah lagi kurangnya pemerintah dalam mencari pasar-pasar non-tradisional, sehingga menambah sulit kinerja ekspor. "Memang karena global melambat yang menyebabkan industri kita mengalami kontraksi, juga pemerintah lambat cari potensi pasar baru potensial," katanya. "Harusnya bisa isi dengan produkproduk kita tapi pemerintah lambat. Juga tidak bisa pertahankan eksistensi daya saing produk kita di pasar potensial. Tekstil sudah digeser dari Vietnam dan bangladesh," paparnya. Sehingga kata dia surplus yang terjadi pada tahun ini, merupakan surplus yang tidak sehat lantaran kinerja ekspor dan impor juga turun, yang menyebabkan kecacatan dalam surplus. "Kontraksi industri domestik, impor bahan baku dan barang modal turun artinya permintaan barang industri turun. Maka ini dipenuhi oleh barang impor. Jadi surplus yang terjadi tahun ini adalah surplus tidak sehat karena bukan ditopang dari peningkatan ekspor, tapi dibantu oleh penurunan impor.

Surplus yang tidak baik.

Tahun depan tidak boleh lagi seperti ini," tandasnnya. Berikut

kinerja Ekspor RI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengacu pada data dari BPS dan Kemendag RI. 2011 : 203,5 miliar dolar AS2012 : 190,0 miliar dolar AS2013 : 182,5 miliar dolar AS2014 : 176,0 miliar dolar AS2015 : 150,4 miliar dolar AS2016 : 117,1 (Sampai Oktober 2016) miliar dolar AS. [tar]

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 11:44:00 AM Sumber : Sindonews Penulis : Anto Kurniawan

Produksi Padi 2016 Diprediksi Terbesar Sepanjang RI Merdeka JAKARTA - Berdasarkan pra angka ramalan II (Aram II) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan) yang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS ), produksi padi tahun 2016 mencapai 79,141 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 4,96% dibandingkan tahun lalu. Produksi padi nasional ini merupakan angka tertinggi selama Indonesia merdeka. Kenaikan angka produksi padi ini melanjuti tren peningkatan produksi padi selama dua tahun terakhir sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada 2015 produksi padi meningkat 6,37% dari 70,846 juta ton menjadi 75,398 juta ton dibandingkan 2014. Atas keberhasilan meningkatkan produksi ini, Indonesia mampu menjadikan tahun 2016 tidak impor beras. Produksi padi 2016 diprediksi mencapai 79. 141. 325 ton GKG atau meningkat 3. 743. 511 ton (4,97%) dari Angka Tetap (ATAP) 2015 sebesar 75. 397. 841. Kenaikan produksi terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,22 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,52 juta ton.

Kenaikan produksi

terjadi karena naiknya luas panen seluas 919. 098 hektar (ha) atau meningkat 6,51% dari 14. 116. 638 ha menjadi 15. 035. 736 ha. Kenaikan produksi padi tahun 2016 yang relatif besar diperkirakan terdapat di Sumatera Selatan (21,81%), Jawa Barat (6,83%), Sulawesi Selatan (7,66%), Lampung (11,13%), Jawa Timur (2,93%), Sumatera Utara (8,86%), Jambi (48,13%), Kalimantan Barat (15,21%), Banten (7,56%) dan Kalimantan Selatan (7,67%). Deputi Bidang Statistik Produksi BPS , Adi Lumaksono menanggapi, BPS tahun 2016 memang tidak mengeluarkan rilis terkait data produksi padi sampai metode survey diperbaiki hingga 2018, dan ini sudah disetujui Wakil Presiden. BPS dalam hal ini berkolaborasi dengan Kementan, data yang dihitung produktivitas per hektar dengan metode ubinan separuh dilakukan oleh BPS separuhnya lagi oleh Kementan. Sementara data luas panen dilakukan oleh Kementan. "Jadi Pra Aram yang keluar itu, kita punya data produksinya, Kementan yang punya data luas tanamnya. Sehingga data dari BPS itu 25%, Kementan 75%. Jadi angka 79 juta ton itu juga hasil olahan BPS juga. Kita duduk bareng, saya hadir, Pak Menteri Pertanian hadir, Dirjen juga hadir. Tapi karena metode kami harus diperbaiki dengan metode baru nanti, maka BPS tidak merilis Aram untuk tahun ini," ujar Adi ditemui di kantornya, di Jakarta. Adi mengatakan, pada Undang Undang Statistik, pertanian merupakan data sektoral, yang bukan kewajiban BPS , tetapi kewajiban Kementan. Tetapi secara prinsip, lanjutnya, dirinya mengakui upaya kerja keras Kementan dengan Upaya Khusus (Upsus)-nya dinilai bagus dan bisa meningkatkan produksi pertanian. "Benar bila akhirnya data produksi padi menjadi naik. Ubinan itu zaman dulu kan belum ada model yang namanya Jajar Legowo (Jarwo), dalam satu sisi Jarwo ini intensitas produksinya menjadi lebih banyak. Ada juga alsintan yang lebih modern sehingga konversi gabah kering panen menjadi beras itu bisa menjadi lebih besar atau naik,"

ujarnya. Bila melihat data BPS selama ini, Adi membenarkan bahwa angka 79 juta ton produksi padi tahun ini merupakan terbesar sepanjang Indonesia merdeka.

Karena berdasarkan

everestimate semua, bila di-backcase ke belakang, ini memang yang tertinggi. "Kalau dikatakan tahun ini terbesar, iya saya yakin memang terbesar. Tetapi soal angka 79 juta ton itu Kementerian Pertanian yang tahu betul. Angka Aram ini dihasilkan dari angka luas panen dikalikan dengan produktivitas walaupun 100% luas panen data dari Kementan semua, produktivitas kita bagi-bagi, tapi BPS membantu sepenuhnya dalam pengolahan data," jelasnya.


Inflasi Desember Diperkirakan 0,3% JAKARTA - Tingkat inflasi pada Desember 2016 diperkirakan berada pada kisaran 0,3% atau lebih rendah dari realisasi inflasi pada bulan sebelumnya. Proyeksi itu didasarkan atas relatif terkendalinya harga bahan makanan dibandingkan periode November 2016. ”Paling 0,3% atau 0,2%. Paling segitu, bulan lalu kan cuma 0,4%,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta baru-baru ini. Dengan perkiraan inflasi itu, Darmin memastikan laju inflasi nasional sepanjang tahun 2016 bisa tidak melebihi 3%, atau di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar 4%. Inflasi Tahun Depan Diprediksi Capai 4,2%Gubernur BI Prediksi Inflasi hanya 4,3% di 2016Komoditas Petai Diprediksi Memicu Inflasi saat Ramadan Dengan inflasi November sebesar 0,47%, maka inflasi tahun kalender Januari- November 2016 tercatat sebesar 2,59% dan inflasi dari tahun ke tahun (yoy) mencapai 3,58%. Sebelumnya Badan

Pusat Statistik (BPS ) mencatat, salah satu komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi sebesar 0,47% pada November 2016 adalah cabai merah. Harga komoditas pangan tersebut melonjak akibat gangguan pasokan. Cabai merah tercatat mengalami kenaikan harga di 76 kota, karena faktor cuaca yang menyebabkan gagalnya panen serta terhambatnya distribusi komoditas tersebut di berbagai daerah. Selain cabai merah, komoditas lain penyebab inflasi adalah bawang merah, cabai rawit, tomat sayur, tarif pulsa ponsel, beras, bayam, kacang panjang, kangkung, cabai hijau, tomat buah, bawang putih, dan nasi dengan lauk. Sementara untuk bulan Desember 2016 hingga Januari 2017, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut ketersediaancabai, baikcabaibesarmaupun cabai rawit serta bawang merah, mengalami surplus.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono mengatakan, ketersediaan

cabai besar pada Desember 2016 sebanyak 84. 684 ton, sedangkan kebutuhan 76. 472 ton. Adapun, ketersediaan cabai rawit mencapai 58. 510 ton dengan kebutuhan sebanyak 54. 346 ton. ”Dengan demikian, cabai besar pada Desember 2016 surplus sebanyak 8. 212 ton sedangkan cabai rawit mencapai 4. 164 ton,” katanya di Jakarta kemarin.

Ketersediaan bawang merah tercatat

sebanyak 108. 554 ton dengan kebutuhan 82. 169 ton. Sehingga, pada Desember 2016 komoditas tersebut mengalami surplus 26. 385 ton. Spudnik mengatakan, kondisi surplus tersebut masih akan terus terjadi pada Januari 2017, yang mana ketersediaan cabai besar sebanyak 94. 368 ton sementara kebutuhan 92. 101 ton sehingga terdapat kelebihan sebanyak 2. 267 ton.

Sedangkan, cabai rawit ketersediaannya mencapai 73.

757 ton dengan kebutuhan sebanyak 68. 303 ton, dengan demikian pada Januari 2017 terdapat kelebihan mencapai 5. 454 ton.


Rupiah merosot ke level Rp 13. 480 per USD Merdeka. com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Kamis (29/12). Rupiah dibuka di Rp 13. 464 per USD atau melemah dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 13. 460 per USD. Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu Mengutip data Bloomberg, Rupiah bergerak cukup fluktuatif usai pembukaan.

Tercatat, Rupiah

sempat melemah ke level Rp 13. 480 per USD lalu kembali menguat ke Rp 13. 458 per USD. Saat ini, Rupiah berada di Rp 13. 474 per USD. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS ) mencatat, nilai tukar Rupiah pada November 2016 mengalami depresiasi atau melemah 3,90 persen terhadap USD, dengan rata-rata level terendah mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS , Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap USD melemah 506,36 poin, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "Sepanjang November 2016 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS cukup melemah atau mengalami depresiasi," kata Sasmito, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/12). Tercatat, level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap USD terjadi pada minggu kelima November 2016 yang mencapai Rp 13. 500,32 per USD. Sedangkan berdasar provinsi, level terendah kurs tengah terjadi di Provinsi Banten yang mencapai Rp 13. 627,88 per USD pada minggu keempat November 2016. Sementara yang tertinggi terjadi di Kalimantan Utara sebesar Rp 13. 151,00 per USD.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 9:24:00 AM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Ibrahim Kholilul Rohman

Three signals from Apple The Indonesian government has just enacted the new Industry Ministry Regulation No. 65/2016 on local content. Information and Communications Technology (ICT) companies, especially those producing laptop computers, smartphones and tablets, are the main targets. They are now required to meet a threshold of 30 percent domestic content in terms of hardware, software or investment. In response, Apple, a United States giant tech company headquartered in Cupertino, California, has pledged to dedicate funding of about US$44 million to support a three-year Research and Development (R&D) program in Indonesia. In return, Apple now has the right to market all types of its iPhone in the country. Apple lags slightly behind its competitors. Samsung is now leading the Indonesian smartphone market, obtaining a quarter share, followed by China’s new baby Oppo with one-fifth. Thus, for some, the R&D policy offered by Apple might be seen solely as an effort to facilitate penetration of its latest iPhone 7 in Indonesia, the largest market in Southeast Asia. However, irrespective of its motives, we can still perceive the initiative as a big milestone that will potentially re-address the pathways of the Indonesian economy toward a more knowledge basednation. Previous studies have defined the importance of investment in R&D and human resources. Renowned economist Paul Romer ( 1990 ) explains these two aspects are essential elements for countries aiming to achieve a greater economic output. Robert Barro ( 1991 ) empirically studied the performance of 98 countries from 1960 to 1985 and assured poorer countries they could catch up with richer nations provided that they invested in a higher level of human capital. Therefore, Apple’s commitment has sent Indonesia at least three important signals. First, R&D has long been missing vocabulary. Indonesian R&D performance remains very, very weak. At the country level, we trail far behind other developing nations, let alone advanced ones. The ratio of Indonesia’s gross R&D expenditure (GERD) to gross domestic product (GDP) in 2010 was only 0. 08 percent, the lowest among Asian countries. Taiwan, Japan and Korea are not only leading the region but also the world. Mulyanto ( 2014 ) recapped that Indonesia’s ratio was among the lowest in ASEAN, compared to Thailand (0. 25 percent), the Philippines (0. 11 percent) and Vietnam (0. 19 percent) At the industry level, Indonesian companies have disappeared from the map of the 2,500 most R&D intensive companies in the world (European Commission, 2015). There is not even one Indonesian company on the list, against 24 Indian firms, six each in Hong Kong and Singapore, three Malaysian, a Thai and couple of hundred Japanese, Chinese and Taiwanese companies combined. Just to remind us, Indonesia is the third most populated country in Asia and fourth in the world. Second, Indonesia as a knowledge economy is still quite up in the sky. The knowledge economy is all about innovation. The Oslo Manual defines R&D as input for innovative capabilities. Consequently, the amount spent on R&D by a country or a company should

support both technical and non-technical innovations. Moreover, activities should go far beyond the confines of research labs. They can occur in both the public and private sectors and are conducted across borders, sectors and institutions. Nevertheless, the policy directed toward increasing the role of private R&D in Indonesia is also somewhat limited. To exemplify, given the importance of R&D data, the Indonesian Central Statistics Agency (BPS ) has even dropped the questions that address research activities carried out by industry. Consequently, the last release of the annual manufacturing survey in 2011 served as the lone and the latest data point to observe this variable. Hence, talking about the triple helix in R&D stages and innovative capabilities of industry, they are still a long way off this goal. Third, the importance of becoming an ICT R&D hub. High-tech ICT companies are now leading the landscape of world industries. Companies like Google, Facebook and Apple are not only making big sales but are also among the most R&D intensive companies in the world. ICT industries are, in general, five times more R&D intensive than non-ICT companies (European Commission, 2015). Just to better imagine the size of these companies, based on the Industrial Scoreboard (European Commission, 2015), Google recorded net sales of €77 billion (US$80. 6 billion) in 2014, which equals 60 percent of Indonesian government revenues. It also spent €10 billion on R&D, which equals onethird of Indonesia’s education budget. Facebook spent €2. 2 billion on R&D. Apple’s $44-million R&D funding commitment in Indonesia only accounts for 0. 8 percent of its total R&D spending in 2014. Based on the classification of ICT industries defined by the OECD ( 2009 ), we can only identify 22 Indonesian ICT players among 23,370 companies covered in the annual manufacturing survey (BPS , 2011) — indeed an atomistic portion. They performed less convincingly in R&D and innovation. Thus, if domestic Indonesian firms cannot rival top-notch ICT companies, we can alternatively serve as an ICT R&D hub. In return, the country is always endowed with a large and enthusiastic market where all tech-gadgets are sold out just in seconds. To give a stronger emphasis, ICT R&D hubs should go beyond building factories in, for instance, Bekasi or Karawang, both east of Jakarta. Moreover, the Apple success story can be used as a blueprint for other tech giants to engage Indonesia not only as a solid final consumer — which has been well proven — but also as an important partner in building a sustainable ICT ecosystem. To conclude, as a long awaited gift, we should identify closely with these signals from Apple, secure the commitment and provide a clear action plan involving all stakeholders, including universities, and make sure that the R&D activities are mutually beneficial. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not reflect the official stance of The Jakarta Post.

Kliping Berita Online Tanggal : 12/29/2016 8:36:00 AM Sumber : Sindonews Penulis : Koran Sindo

Banding Putusan WTO

PEMERINTAH memastikan menempuh banding atas keputusan World Trade Organization (WTO) yang memenangkan gugatan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru (SB) terkait hambatan impor yang diterapkan Indonesia untuk sejumlah produk pertanian termasuk daging sapi dan unggas. Akibat kebijakan perdagangan tersebut, produk pertanian dan dari AS dan SB dinilai sulit tembus pasar domestik. Saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyusun materi pembelaan untuk segera disampaikan ke WTO. Meski keputusan WTO sudah dinyatakan final, hubungan ekspor Indonesia terhadap dua negara tersebut masih berlangsung aman.

Pemerintah optimistis pembelaan yang

diajukan bisa meyakinkan pihak WTO untuk mencabut keputusan memenangkan gugatan AS dan SB. Pasalnya, materi gugatan yang diajukan sejak 2011 itu dinilai sudah kurang relevan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Sejumlah materi yang disoalkan sebagaimana diklaim Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah tidak menjadi isu lagi sebab sudah diperbaharui melalui sejumlah paket deregulasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Berdasarkan data Kemendag total nilai perdagangan Indonesia dengan AS sebesar USD19,26 miliar dan Indonesia dengan SB sebesar USD 832,4 juta sepanjang periode Januari-Oktober 2016. Keberatan pihak AS dan SB berawal ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan 18 aturan yang menghambat produk hortikultura di antaranya apel, anggur, kentang, bawang, buah kering, serta daging sapi dan unggas. Kebijakan pemerintah tersebut diprotes karena tidak sejalan dengan aturan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang disahkan WTO. Protes dua negara tersebut memang sangat beralasan sebab Indonesia yang berpenduduk terbesar keempat di dunia adalah pasar yang empuk. Di sisi lain, pemerintah sudah bertekad untuk mengurangi importasi di sektor pertanian untuk mewujudkan Indonesia berdaulat dalam penyediaan pangan untuk warganya. Persoalan kemandirian pangan di negeri ini memang sungguh memprihatinkan.

Bayangkan, hampir semua

kebutuhan bahan pokok masyarakat harus dipenuhi melalui impor dari berbagai negara.

Belum

lama ini Badan Pusat Statistik (BPS ) membeberkan angka-angka sejumlah bahan pangan impor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di antaranya gandum yang diimpor dari Australia, Kanada, dan AS dengan nilai rata-rata sebesar USD2,26 miliar per tahun. Kebutuhan gandum meroket seiring peningkatan kebutuhan industri makanan berbahan gandum.

Disusul gula dengan nilai impor rata-rata sekitar USD1,9 miliar per

tahun yang dipasok dari Thailand hingga Brasil. Impor gula sudah menjadi persoalan rutin selama ini menyangkut penetapan kuota impor yang menjadi buruan para importir. Selanjutnya, impor kedelai dengan nilai rata-rata mencapai USD1 miliar per tahun.

Bahan baku utama untuk tempe dan tahu tersebut justru dipasok dari AS,

Argentina, Paraguay, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Adapun impor susu dipenuhi dari Selandia Baru, AS, Australia, dan Belanda dengan nilai rata-rata sekitar USD800 juta setiap tahun. Sedangkan kebutuhan jagung didatangkan dari sejumlah negara di antaranya China dengan nilai impor rata-rata sebesar USD822,35 juta. Masih banyak kebutuhan bahan pangan lain yang harus diimpor.

Artinya, pemerintah memang

harus kerja keras bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan daging sapi untuk masyarakat? Kementerian Pertanian (Kementan) kembali memprogramkan swasembada sapi melalui program upaya khusus sapi indukan wajib bunting mulai

tahun depan. Pemerintah optimistis melalui program sapi bunting itu akan memacu produksi sapi hingga 200% dalam lima tahun ke depan. Data Kementan menunjukkan populasi sapi dan kerbau tercatat sebanyak 15. 196. 154 ekor, terdiri atas sapi potong sebanyak 13. 597. 154 ekor, sapi perah sekitar 472. 000 ekor, dan kerbau mencapai 1. 127. 000 ekor. Dari total populasi sapi tersebut tercatat sebanyak 5. 918. 921 ekor berupa sapi betina yang berumur dua hingga delapan tahun. Kembali pada persoalan keputusan WTO yang memenangkan gugatan AS dan SB, pemerintah harus menyiapkan materi banding yang komprehensif. Pemerintah harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk memperkuat argumen pembelaan. Sebab, kalau Indonesia kalah dengan keputusan WTO, konsekuensinya impor produk hortikultura berpotensi meningkat. Indonesia harus berani melakukan proteksi untuk produk dalam negeri sebagaimana dilakukan sejumlah negara maju belakangan ini. empuk bagi produk impor.

Indonesia jangan hanya jadi pasar

Kliping Berita Online

Recommend Documents