RINGKASAN & ANALISA KLIPING BERITA MINGGU II BULAN FEBRUARI 2011
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *)
Tim BPK Turun ke Sungai Penuh – Kerinci
Sungaipenuh – Guna mengetahui sejauh mana realisasi dan efektifitas penggunaan keuangan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Tim BPK Perwakilan Jambi turun melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan selama 25 hari.
BPK RI menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 yang menyatakan bahwa BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yang salah satunya adalah Pemeriksaan Keuangan. Pemeriksaan Keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.
A
BERITA SEPUTAR BPK RI
1
Posmetro Jambi 11 Februari 2011
B
BERITA UMUM
1
Posmetro Jambi 07 Februari 2011
Diknas Anggarkan Beasiswa Rp 13,1 M
Jambi – Diknas Pendidikan Provinsi Jambi menyiapkan Sebagai file dan diinformasikan pada pemegang dosir anggaran sebesar Rp 13,1 M untuk program beasiswa. serta tim pemeriksa. Program ini nantinya akan dibagikan merata di setiap kecamatan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Idham Kholid, mengatakan alokasi dana beasiswa setiap kecamatannya mencapai Rp 100 juta.
2
Posmetro Jambi 07 Februari 2011
Pergantian Dewan Pengawas PDAM, Menunggu Perda Disahkan
Kotabaru – Sekda Kota Jambi, Budidaya, menegaskan Sebagai file dan diinformasikan pada Tim JDIH BP RI terkait pergantian Dewan Pengawas akan dilakukan Perwakilan Provinsi Jambi terkait dengan pemutakhiran setelah Perda mengenai hal tersebut disahkan. Untuk data Peraturan Daerah. saat ini, Perda tersebut masih dibahas oleh Badan Legislasi DPRD Kota Jambi.
1
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *)
3
Jambi Independent 07 Februari 2011
Bantuan Miliaran, tapi Tak Pernah Untung
Kota Jambi – Hampir seluruh PDAM di Provinsi Jambi Sebagai file dan diinformasikan pada pemegang dosir memiliki permasalahan yang sama. Setiap tahun selalu serta tim pemeriksa. merugi dan menumpuk utang. Padahal, setiap tahun pula miliaran dana pemerintah masuk ke perusahaan pelat merah ini.
4
Posmetro Jambi 08 Februari 2011
Bupati Bukan Pengguna Anggaran
Sungaipenuh – Mantan Bupati Kerinci H Fauzi Siin Sebagai file. yang terjerat kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2008 kembali disidang di Pengadilan Negeri Sungaipenuh. Sidang tersebut beragendakan mendengar pembacaan eksepsi Fauzi Siin. Menurutnya dakwaan yang disampaikan JPU kabur dan dipaksakan. Pasalnya, dalam dakwaan JPU justru menunjukkan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan Fauzi Siin.
5
Posmetro Jambi 08 Februari 2011
KIP Harus Dilaksanakan
Kotabaru – Komisi A DPRD Kota Jambi terus mendorong dilaksanakannya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebab selama ini dirasakan masih banyak pihak yang belum melaksanakan UU KIP tersebut. Dengan adanya UU tersebut, akan menjamin keterbukaan informasi termasuk pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK atau lembaga pemeriksa lainnya.
6
Posmetro Jambi 08 Februari 2011
Pemprov Berbagi dengan CSR
Jambi – Target 5000 rumah yang akan dibedah tahun ini Sebagai file. masih terus dievaluasi oleh tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Namun diketahui, dari target 5000 rumah itu hanya 3176 rumah yang akan dibiayai melalui anggaran APBD melalu program Samisake. Sisanya akan dibangun
Tindakan nyata BPK RI dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah publikasi melalui media website http://www.bpk.go.id/ dan untuk BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi informasi dapat diakses melalui http://ww.jambi.bpk.go.id/. Selain itu pada tanggal 8 Februari 2011, BPK RI mengundang seluruh Biro/Bagian Hukum Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Provinsi Jambi untuk mengikuti workshop Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
2
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *)
dengan memanfaatkan dana CSR.
7
Posmetro Jambi 08 Februari 2011
Program Aspirasi Tetap Dilanjutkan
Jambi – Program aspirasi anggota DPRD Provinsi Jambi Sebagai file. yang dianggarkan sebesar Rp 22,5 miliar di Dinas Pendidikan tetap dijalankan tanpa pengkajian lagi. Meski demikian, wewenang penuh diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi aspirasi itu.
8
Jambi Ekspres 08 Februari 2011
Pejabat Diwarning Jangan Gunakan APBD
Jambi – Para pejabat diwarning agar tidak menggunakan APBD guna membayar pajak kendaraan dinas. Pembayaran pajak ini harus menggunakan uang pribadi pejabat yang bersangkutan.
9
Jambi Independent 08 Februari 2011
Mantan Pejabat Tata Kota Segera Disidang
Muarabungo – Kasus dugaan korupsi kegiatan pelaksana Sebagai file. pekerjaan pemasangan jaringan listrik tegangan menengah, tegangan rendah dan lampu jalan Kabupaten Bungo tahun 2006 tidak lama lagi akan segera disidang. Saat ini berkas perkara korupsi dengan empat tersangka itu sedang berada di Kejaksaan untuk segera tahap I.
10
Posmetro Jambi 09 Februari 2011
Arif Sambudi Cs Ditahan Jaksa
Kualatungkal – Kejari Kualatungkal menahan 3 tersangka yang terkait dugaan korupsi dana pembangunan Kantor Camat Merlung. Ketiga tersangka adalah mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Tanjabbar Arif Sambudi, staf dinas PU Yosef Warso, dan konsultan proyek Wasrizal.
Pemungutan pajak kendaraan merupakan amanat Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Di mana pada pasal 2 dinyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis-jenis Pajak Provinsi. Mengenai mekanisme mpembayaran maupun pemungutannya diserahkan pada daerah masing-masing yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Sebagai file. Hal ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2009. Sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor
3
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *) 24/HP/XVIII.JMB/I/2010, BPK RI menenukan adanya perkiraan keterlambatan pekerjaan selama 45 hari dan pengenaan denda sebesar RP33.688.980,00. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menegur secara tertulis PPK dan PPTK atas kelalaian dalam melakukan dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dan mengenakan denda keterlambatan kepada rekanan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp33.688.980,00. Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Semester II TA 2010 (per 31 Desember 2010), belum ada teguran tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Mengenai pengenaan denda keterlambatan pada CV Bumi Indah sebesar Rp 33.688.980,00 dinyatakan telah selesai yang didukung dengan bukti setor ke Kas Daerah pada Bulan Agustus 2010.
11
Jambi Independent 10 Februari 2011
Pemkab Bantah Belum Serahkan APBD
Sengeti – Pemerintah Kabupaten Muarojambi Sebagai file. membantah pernyataan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus yang mengatakan bahwa Pemkab Muarojambi sampai saat ini belum menyerahkan laporan APBD Muarojambi Tahun Anggaran 2011. Menurutnya, APBD telah diserahkan kepada Pemprov pada tanggal 1 Februari 2011.
12
Posmetro Jambi 10 Februari 2011
Biaya Abonemen LPJU Beratkan Pemkot
Kotabaru – Sebagian besar Lampu Penerangan Jalan Sebagai file. Umum (LPJU) di ruas jalan dalam Kota Jambi tidak menggunakan Kwh, melainkan dengan abonemen (berlangganan). Oleh karenanya, selama ini meski lampu jalan tidak berfungsi, pembayaran dilakukan tetap dan tidak ada perubahan. Akibatnya, biaya abonemen yang diterapkan berujung pada keharusan pihak Pemkot untuk membayar tanggungan yang besar nilainya.
4
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *)
13
Jambi Independent 10 Februari 2011
Pansus Proyek Mubazir
Telanaipura – Pekerjaan DPRD Provinsi Jambi dalam Sebagai file. bentuk panitia khusus PAD rasanya pantas dikategorikan proyek mubazir. Ada, tapi tidak bermanfaat. Pasalnya, setelah hampir satu tahun berjalan, hingga kini belum juga satupun hasil yang membawa pengaruh ke peningkatan PAD Provinsi Jambi.
14
Posmetro Jambi 10 Februari 2011
Penyidik Lengkapi Berkas Arfandi
Jambi – Setelah dikembalikan jaksa peneliti Kejati Sebagai file. Jambi, penyidik Subdit I Ditkrimsus Polda Jambi segera melengkapi berkas perkara Arfandi Ibnu Hajar. Mantan Sekda Merangin ini, dijadikan tersangka kasus dugaan penyelewengan dana APBD Setda Merangin tahun 2007 dengan kerugian negara Rp 7 miliar lebih.
15
Posmetro Jambi 11 Februari 2011
Rp 11,5 M untuk 202 Desa
Merangin – Anggaran Dana Desa Kabupaten Merangin untuk tahun 2011 ini diperkirakan mencapai Rp 11,5 M. Anggaran sebesar itu akan disalurkan ke 202 desa dalam Kabupaten Merangin. Penyaluran ADD itu harus sesuai dengan indikator yang telah dirancang BPMPD Merangin.
16
Posmetro Jambi 11 Februari 2011
Dana Gempa Tahun 1995 Didepositokan
Kerinci – Bupati Kerinci, H Murasman menepis Sebagai file. tudingan sejumlah kalangan yang menyebutkan dana gempa tahun 1995 tidak jelas disimpan dimana. Menurut Bupati dana gempa tahun 1995 masih utuh tidak ada yang mengganggunya tersimpan di rekening Bank Jambi dan BRI. Dana tersebut sebanyak 2 miliar dan bertambah jumlahnya karena bunga deposito.
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Teknis penyaluran dan pertanggungjawabannya diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah namun tetap mengacu pada Petunjuk Teknis yang ada.
5
NO
17
18
SUMBER
Posmetro Jambi 11 Februari 2011
Jambi Independent 11 Februari 2011
JUDUL
Berkas Porkab Hampir Rampung
Hendri Sastra Tak Masuk Kantor
RINGKASAN BERITA
Jambi – Penanganan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Porkab Tanjung Jabung Timur tahun 2009 lalu, bisa dipastikan hampir rampung. Pihak Kejari Muarasabak yang menangani perkara ini telah melimpahkan ke penuntutan dan tengan menyiapkan rencana dakwaan terhadap kedua tersangka.
ANALISA *)
Sebagai file. Hal ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2009. Sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 08.b/HP/XVIII.JMB/VI/2009, BPK RI menenukan adanya pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp173.724.000,00 dan pengeluaran yang berindikasi tidak benar sebesar Rp157.840.000,00 yang mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2009 tidak menyajikan nilai yang sebenarnya sebesar Rp331.564.000,00. Atas temuan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur agar memerintahkan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan PPTK supaya mempertanggungjawabkan pengeluaran kas yang berindikasi tidak benar dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp331.564.000,00. Berdasarkan Laporan Tindak Lanjut Semester II TA 2010 (per 31 Desember 2010) sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar Rp329.564.000,00.
Kualatungkal – Gagal memanggil Hendri Sastra, Kadis Sebagai file. PU Tanjabar dan Suparmin, Kejari Kualatungkal akan melayangkan panggilan kedua. Kedua tersangka kasus Hal ini telah diatur dalam KUHAP pada: pembangunan kantor Camat Kualatungkal itu mangkir a. Pasal 112 saat dilakukan pemanggilan tahap dua Selasa, 8 Februari 1) Ayat (1) menyatakan ‘Penyidik yang melakukan lalu. pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk
6
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *) diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; 2) Ayat (2) menyatakan ‘Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika dia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya’. b. Pasal 113 menyatakan ‘Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya’.
19
Jambi Ekspres 11 Februari 2011
Program Jamkesda Tetap Dilanjutkan
Kualautngkal – Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Tanjabar, pada tahun 2011 ini, RSUD KH Daud Arif Kualatungkal berjanji akan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda) bagi masyarakat tidak mampu. Data peserta akan diambilkan dari survei BPS dan yang dikeluarkan oleh dinas sosial.
20
Tribun Jambi 11 Februari 2011
PDAM Hanya Perbaiki Kebocoran
Jambi – Pihak PDAM Tirta Mayang Kota Jambi belum Sebagai file. bisa melakukan perbaikan menyeluruh terhadap pipapipa air di wilayah Kecamatan Pasar, Jambi. Pipa di
Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G, Pemerintah telah memberikan kontribusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Jamkesmas, dan diharapkan Pemerintah Daerah berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi maskin di daerah masing-masing yang tidak masuk dalam pertanggungan kepesertaan Jamkesmas melalui program Jamkesda/Jamkesmasda. Untuk itu, Pemerintah Daerah setempat harus membuat komitmen/perjanjian kerjasama (PKS) dengan Puskesmas selaku PPK tingkat pertama maupun RS rujukan selaku PPK tingkat lanjutan.
7
NO
SUMBER
JUDUL
RINGKASAN BERITA
ANALISA *)
daerah itu rata-rata sudah berusia tua dan sebagian besar merupakan pipa induk berukuran 150 sampai 500 milimeter.
21
Posmetro Jambi 11 Februari 2011
Lagi, Perusahaan Batubara tak Indahkan Lingkungan
Sarolangun – PT Surya Global Makmur (SGM) kembali Sebagai file. menjadi sorotan DPRD Kabupaten Sarolangun. Kali ini lenih parah lagi dari persoalan yang dialami PT Minimex yang sempat didemo oleh warga setempat. Ditemukan banyak sekali kejanggalan fatal yang berdampak pada lingkungan.
*) Analisa Terkait dengan Hasil Pemeriksaan maupun Tugas dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Penulis : Nelly Ika Puspita, S.E. Analisa : Adina Mayasari, S.Sos Telah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Djatu Apriellia, S.H.
8
