NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Emkhad Arif S.E.,M.Sc.,Ak Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau

43

NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Emkhad Arif S.E.,M.Sc.,Ak Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau Abstract Assumption Act (Act) number of 2003 on State Finance makes accountability results are accounted for as a notation. Outcome indicators such as economy, efficiency, and effectiveness should be reflected in the report of government accountability, both at the central and local government. In order to realize the financial governance accountable government, then the government (central and local), represented by the Regional Working Units (on education) and the Ministry as budget users and items required for transparency and accountability in the use and then to be presented in the government's annual financial report. The government financial governance must include administrative and accounting aspects. For example, the emergence of PP 71 of 2010 Government Accounting Standards (SAP), the switch from cash basis to the base acrual more Informative, transparent and accountable, so that good government and good corporate governance can be realized aspired.

Pendahuluan Era baru Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto dan munculnya era reformasi secara sepihak menuntut kita untuk melakukan perombakan pada sistem tata kelola keuangan negara, yang di awali dengan perubahan di bidang politik, hukum dan perundangundangan, dan berlanjut pula ke bidang lainnya termasuk bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah (Halim, 2010). Sistem tata kelola keuangan Republik Indonesia yang dulunya penuh dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, penyimpangan uang negara, tidak adanya informasi tentang aset maupun utang negara, dan pengungkapan sisa anggaran yang tidak konsisten dan tidak memadai (Ratna, 2010) menuju kepada tuntutan untuk melakukan Good Government & Good Corporate Governance dimana asas transparansi dan akuntabilitas menjadi

indikator kesuksesannya. Asumsi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadikan akuntabilitas hasil sebagai notasi yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggung jawaban pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Bastian, 2005). Imbas dari perubahan sistem tersebut yang disertai dengan konstalasi dan dinamika yang begitu cepat, menuntut munculnya Sistem Tata Kelola Keuangan Pemerintah (STK2P) yang baik agar setiap transaksi yang dilakukan dapat dipertanggung jelaskan dan dipertanggung jawabkan dihadapan publik, sehingga Good Government and Good Corporate Governance yang dicita-citakan pasca reformasi 1998 bisa terwujud dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, tindakan

44

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol 21 No. 2 Desember 2013

pembenahan awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri di tahun 2000 yakni dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yang sampai saat ini direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2012 Perubahan Kedua Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang dapat dipertanggungjelaskan dan dipertanggungjawabkan tersebut, maka pemerintah (pusat maupun daerah) yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kementrian sebagai pengguna anggaran dan barang diharuskan untuk transparan dan akuntabilitas di dalam penggunaannya dan kemudian harus disajikan di dalam laporan keuangan tahunan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selama ini bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan negara harus berpedoman kepada akuntansi sektor publik yang diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hadirnya PP ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas guna merealisasikan pemerintahan yang baik (Good Government & Good Corporate Governance) (Yudani, 2010). Dengan tujuan awal, agar di dalam pelaksanaan sistem tata kelola keuangan pemerintahan tersebut tidak ada lagi

penyelewengan dalam penggunaan keuangan negara. Untuk tingkat daerah, disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi. Akuntansi keuangan daerah tersebut merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akan tetapi tingkatan tertinggi dalam sektor publik adalah tingkatan negara. Oleh karenanya, akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan negara (Halim 2010). Negara dan Pemerintah Definisi negara dan keberadaannya

fungsi

Secara dasar kita mendefinisikan negara sebagai suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Definisi lain negara disebutkan sebagai pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada. Pengertian negara berdasarkan pendapat para ahli :  Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Negara dan pemerintah sebagai sasaran….. (Emkhad arif )

 Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.  Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam

45

sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara. Negara merupakan tempat berseminya ide-ide kebangsaan tentang ekonomi, politik, sosial, budanya dan hal-hal derivative lainya. Oleh karena itu, keberadaannya sangat diperlukan untuk melanjutkan cita-cita besar rakyat. Adapun syarat-syarat berdirinya suatu negara :

Negara

Keberadaan Rakyat

Wilayah Yang Berdaulat

Relasi negara dengan rakyat memiliki sejarah yang panjang dan tak Rakyat berhenti menyisakan tafsiran teoritis sesuai dengan kebutuhan praktis sebuah bangsa. Setiap tafsiran selalu mengandung makna ideologis yang memungkinkan teori tersebut dianut dan diejawantahkan dalam sistem dan tatanan pemerintah. Satu tujuan ideal yang hendak dicapai dibalik ragam penafsiran itu, yakni menciptakan kehidupan yang baik di bawah payung kekuasaan. Pada zaman yunani kuno, gagasan tersebut tersimpan dalam etalase pemikiran yang begitu ideal, terkait dengan prinsip-prinsip keutamaan. Keutamaan adalah bagian dari kebajikan yang diyakini mampu menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Tidak mudah menciptakan masyarakat seperti itu tanpa didukug oleh penyelenggara kekuasaan yang

Pemerintahan berdaulat

Pengakuan Negara Lain

betul-betul memahami arti keutamaan. Asumsi etis adalah dimensi utama sekaligus sebagai tameng abadi bagi penguasa. Hingga pada titik tertentu, Socrates, Plato dan Aristoteles lebih percaya jika peran penguasa disandang oleh seorang filsuf. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam relasi warga negara dan negara adalah sejauh mana batasan hubungan antara keduanya. Rangkaian dilema dalam hubungan tersebut seringkali terjadi. Di satu sisi, negara adalah pihak yang memiliki otoritas kebijakan yang berhak menerapkannya dalam masyarakat. Di sisi lain, warga negara adalah pihak yang memiliki kebebasan (Hamzah, 2010) Pemerintah Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta

46


undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi bernegara sesuai dengan amanat konstitusi. Di dalam menjalankan amanat tersebut dia harus ditopang oleh sumber daya manusia yang handal agar tidak mengalami disorientasi, seperti yang penulis kutip di dalam salah satu artikel yang menyatakan: “Government needs to create a feeling of solidarity and genuine participation by the people in the development process…The efforts to empower those needy people have to be designed so as to allow them to be better able to solve their own problems….The government needs to lessen the dominant role had in the past and instead encourage people to use their own creative potential to overcome problems on their own.” (President’s Address, August 16, 2000). Di dalam pengembangan sebuah negara dibutuhkan solidaritas dari

masyarakat negara tersebut, dan juga membutuhkan proses yang panjang di dalam pengembangan sistem kenegaraan. Negara juga membutuhkan sejarah masa lalu untuk mendorong warga negaranya mempelajarinya dan mengeluarkan kreativitasnya agar dari hari ke hari negara tersebut bisa tumbuh dan berkembang, begitu juga dengan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan Good Government & Good Corporate Governance, ada proses yang tidak sebentar untuk mewujudkannya, dan juga ada orang-orang yang berkompeten untuk merealisasikannya, dan itu memakan waktu yang tidak singkat. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/ Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki.

Struktur Pemerintahan Republik Indonesia Menurut UUD 1945

Gambar 1.1. Struktur Pemerintahan Republik Indonesia


Pada umumnya di negara-negara yang berasakan demokrasi (seperti Indonesia) terdapat pemisahan kekuasaan negara dalam kekuasaankekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam struktur yang demikian itu, segala masalah keuangan pemerintah perlu mendapat pertimbangan, pembahasan dan persetujuan badan legislatif. Melalui persetujuan atas anggaran pemerintah badan legislatif memberikan otorisasi atau mandat kepada badan eksekutif untuk melaksanakan rencara keuangan tahunanya. Anggaran belanja yang tercakup dalam anggaran tahunan yang telah disetujui badan legislatif dan telah menjadi undang-undang merupakan batas jumlah maksimum yang boleh dibiayakan oleh pemerintah dan tidak boleh dilampaui tanpa adanya amandemen dari badan legislatif. Ketentuan anggaran merupakan pertimbangan yang utama di sektor pemerintah. Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa anggaran negara merupakan patokan ketaatan legal yang dipergunakan untuk mengevaluasi pengoperasian dana anggaran tersebut. Adanya patokan ketaatan legal itu merupakan salah satu ciri yang membedakan sektor pemerintah dari sektor swasta. Eksekutif atau manajemen bertanggungjawab atas perencanaan, pengarahan dan pengendalian operasi, dan penyelenggaraan akuntansi dan pembuatan laporan mengenai pengelolaannya. Tanggungjawab tersebut meliputi pengarahan operasi dan aktivitas dengan mendasarkan pada kehematan (economy) dan efisiensi, menyelenggarakan sistem pengendalian yang cukup, memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memilih dan menerapkan kebijakan

47

akuntansi yang cocok, pengamanan aset, mengukur efektifitas program, dan pelaporan mengenai kinerja dari mereka yang diserahi tanggungjawab (accountable). Bagi sebagian kita, antara negara dan pemerintah hampir saja memiliki persamaan yang mendasar, hal ini mungkin disebabkan karena kita meletakan fungsi negara dan pemerintah pada tempat yang hampir bersamaan. Menurut penulis, pemerintahan didefinisikan sebagai anak negara, karena negara diasumsikan sebagai sebuah wilayah kekuasaan yang terbatas yang mana fungsi-fungsi strategisnya di jalankan oleh pemerintahan yang kita sebut presiden (lihat UUD 1945, pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar). Pemerintahan ialah sebuah organisasi atau institusi yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya untuk menjalankan kekuasaan kenegaraan dengan berlandaskan amanat konstitusi. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara negara dan pemerintahan, semua itu dibedakan oleh fungsi dan perannya. Dari definisi di atas, maka dapat kita lihat bahwa negara adalah elemen penting dan pemain utama untuk merealisasikan cita-cita besar rakyat. Negara adalah tempat dimana cita-cita besar itu akan direalisasikan. Negara adalah wilayah strategis dan berdaulat untuk mengembangkan potensi kebangsaan, tanpa adanya negara yang berdaulat beserta syarat-syarat mutlak pendiriannya, maka tentunya pemerintahan juga tidak akan berkembang dengan baik bahkan mungkin tidak ada pemerintahan, karena pemerintahan adalah aktor intelektual yang bertugas untuk

48


merealisasikan dan mensukseskan tugas-tugas konstitusinya. Dimana dia berfungsi untuk menjalankan roda-roda organisasi kenegaraan. Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Entitas Pelaporan Awal Reformasi 1998, berlakulah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang untuk mengelola keuanganya dan menjadi entitas pelaporan di daerahnya masing-masing. Konsekuensi dari aturan tersebut ialah keharusan untuk mempelajari, mendalami, mengenal dan mengimplikasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), agar tidak melanggar aturan-aturan teknis yang telah ditetapkan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara/lembaga dan pemerintahan pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di departemen keuangan. Sedangkan pada pemerintahan daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (33), seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di republik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan di audit oleh BPK-RI (Yudani, 2005) Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi

juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi, Sebagai entitas pelaporan, maka pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib merencanakan, mengganggarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang telah di pergunakan oleh daerah tersebut melalui mekanisme audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perhatian para pemakai eksternal kepada entitas pembuat laporan keuangan itu berbeda-beda dan mereka tidak dapat mensyaratkan informasi yang khusus mereka inginkan di laporan keuangan. Oleh kerena informasi dalam laporan keuangan itu tidak ditunjukkan kepada kelompokkelompok pemakai tertentu melainkan kepada semua pemakai tanpa membedakan kepentingannya masingmasing, maka informasi tersebut harus dapat memenuhi interest mereka yang dipandang serupa. Laporan keuangan yang menyajikan informasi yang memenuhi “common interest” atau “common needs” para pemakai tersebut disebut laporan keuangan umum atau dikenal dengan sebutan general purpose financial reports (GPFR). Seiring dengan penunjukan daerah sebagai entitas pelaporan, maka secara otomatis akan lebih memudahkan kerja pemerintahan pusat untuk mewujudkan Good Governance and Good Corporate Governance. Dimana aturannya, masing-masing kepala daerah seperti Gubernur, Walikota dan Bupati terkena kewajiban menyelenggarakan akuntansi sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan perbendaharaan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dan/atau barang terkena kewajiban menyelenggarakan akuntansi sebagai bentuk tanggung


jawab pengelolaan perbendaharaan kepada kepala daerah bersangkutan. Jadi bisa disebutkan, bahwa masingmasing kepala pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab lebih dalam mengemban amanat konstitusi ini, dibandingkan dengan satuan kerjasatuan kerja yang lainnya. Oleh karena itu, masing-masing kepala daerah dirasakan wajib untuk mengetahui mekanisme-mekanisme yang utuh tentang pelaksanaan sistem akuntansi daerah agar tidak terganjal dengan kasus penyelewengan anggaran daerah. Akuntansi Sektor Publik: Langkah Ideal Menuju Good Government and Good Corporate Governance Terjadi perubahan paradigma besar di dalam tata kelola keuangan pemerintahan Republik Indonesia, hal itu semakin terlihat dari muculnya tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jauh dari penyimpangan keuangan. Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena, Sektor Publik yang hari ini diwakili oleh pemerintahan sebagai organisasi terbesarnya dan selama ini menggunakan sumber pendanaan dan pembiayaan dari masyarakat (pajak) oleh karena itu dirasakan wajib bagi pemerintah untuk menunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut agar masyarakat yang selama ini setia untuk membayar kewajibannya tidak dikecewakan oleh penyimpangan keuangan negara. Akan tetapi untuk merubah kebiasaan zaman

49

orde baru yang tidak transparan, akuntabel dan tidak patuh kepada aturan hukum (hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terbongkar pasca runtuhnya Soeharto) dan kemudian beralih kepada prinsip yang berdasarkan Good Government and Good Corporate Governance dibutuhkan beberapa hal, seperti : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik profesionalisme dan perilaku, lingkungan yang kondusif, kepastian dan ketegasan hukum bagi yang melanggar dan peningkatan penggunaan sistem teknologi (sudah mulai terlihat di PP 71 thn 2010), apabila hal-hal di atas bisa dikombinasikan dengan baik maka Good Government & Good Corporate Governance bisa terwujud. Di dalam salah artikel disebutkan : The measurement and reporting of public sector performance is an integral part of this accountability process and performance information has been recognized as playing a key role in public sector governance (Management Advisory Board (MAB), 1993a and 1993b; National Commission of Audit, 1996; and Australian National Audit Office (ANAO), 2002 and 2003). Mimpi untuk mewujudkan Good Government & Good Corporate Governance baru bisa terwujud ketika di dalam proses berjalannya pemerintahan disana ada proses pengukuran dan pelaporan kinerja dari pemerintahan, karena dengan adanya pengukuran dan pelaporan kinerja tersebut, maka asas transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud, dan itu merupakan syarat utama dari terbentuknya Good Government & Good Corporate Governance. Akan tetapi, juga perlu ditambahkan bahwa Good

50


Government & Good Corporate Governance juga baru akan tercipta ketika ada lingkungan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan hal tersebut, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka Good Government & Good Corporate Governance akan sulit untuk dilaksanakan. “Reform will not be succesfull unless people are convinced that there is a serious reason for it: personal, professional, for the country, or the people they work with. We need to touch a deep value if people are to sustain themselves through a time of change. This requires a suspension of their ownself-mechanisms for self-protection” s(Symposium delegate, 2000) Sumber daya itu terbatas. Sehingga dibutuhkan pelestarian dan pengelolaan yang baik agar sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehubungan dengan keterbatasan dan niat untuk melestarikan sumber daya tersebut, maka perlunya sebuah kecermatan dan kehati-hatian di dalam pengelolaanya. Di dalam bidang keuangan juga seperti itu. Akuntansi sektor publik muncul dalam rangka untuk pengelolaan tata keuangan pemerintahan seefektif mungkin agar tidak terjadi penyimpangan di dalam penggunaannya, baik pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tata kelola keuangan pemerintahan tersebut tentunya mencakup aspek administrasi dan akuntansi. Misalnya, munculnya PP 71 thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang beralih dari cash basis menuju acrual basis yang lebih Informatif, transparan dan

akuntabel, sehingga Good Government & Good Corporate Governance yang dicita-citakan bisa terwujud. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 tentang Keuangan Negara disebutkan: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk melahirkan prinsip-prinsip tersebut (efisien, ekonomis dan efektif) maka pemerintah harus mencerminkannya di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Laporan keuangan yang akan dihasilkan tersebut, harus melalui proses yang benar dan matang dengan menggunakan sistem akuntansi yang memadai. Misalnya di dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementrian Negara/lembaga masingmasing. Oleh karena, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai pengelolaan dana masyarakat (Bastian, 1999) maka ia harus memiliki pola yang serasi agar dana-dana masyarakat yang dihimpun tersebut bisa dikelola dengan asas transparansi dan akuntabilitas, sehingga tidak ada lagi penyimpangan di dalam pemanfaatannya, maka disinilah peran sistem akuntansi yang baik itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu (timelines) dan sesuai dengan Standar Akuntansi


Pemerintahan (SAP) yang berterima umum. Dana masyarakat ialah hasil dari sumber daya masyarakat berupa uang yang kemudian dikumpulkan melalui wadah yang resmi, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada proyekproyek kerja sama sektor publik dan swasta kepada negara dan kemudian dilakukan proses pemberdayaan melalui mekanisme yang benar secara konstitusi. Misalnya di dalam UndangUndang no 17 pasal 2 point a menyebutkan bahwa sumber daya tersebut dinamai pajak yang kemudian dikelola dan digunakan untuk membangun negara. Undang-undang no 17 pasal 2 poin a: “ Bahwa hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman” Sedangkan pada Undang-Undang 17 pasal 2 point b : “Bahwa kewajiban negara adalah untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pada pihak ketiga”. Pada point ini, pemerintah ditekan untuk melakukan aktivitas pelayanan bagi masyarakat negara dikarenakan masyarakat telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Dana-dana yang telah dihimpun oleh pemerintah berdasarkan undangundang diatas, harus dimanfaatkan

51

untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, baik dari segi intelektual, fisik pembangunan, maupun peningkatan Sumber Daya Manusia. Akan tetapi, dana-dana masyarakat yang telah dihimpun melalui mekanisme pajak dan mekanisme pemasukan yang resmi lainnya tersebut, harusnya di kelola dengan sistem keuangan yang baik untuk mencapai pemerintahan yang baik pula (Good Corporate Governace) dengan indiaktor transparansi, partisipasi dan akuntanbilitas. Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi aktivitas tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut Wibowo dkk (2004), yang dikutip dari Ni Tengah Yudani (2001), disebutkan bahwa berbagai lembaga internasional seperti Wold Bank & UNDP, memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai Good governance, yang kemudian disimpulkan menjadi sembilan butir sifat maupun wawasan yang seharusnya dipegang & dilaksanakan oleh pemerintah :

52


Good Governance

Partisipasi

Supremasi Hukum

Transpa ransi

Cepat Tanggap

Membangun

Konsenses

Keseta raan

Bertanggu ng jawab

Visi Strategis

Gambar 1.3. Elemen-elemen Good Governance Menurut World Bank & UNDP

Untuk mewujudkan Good Government and Good Corporate Governance tersebut sudah diatur oleh pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana di dalam lampiran-lampiran yang telah disajikan, ada beberapa pedoman & format elemen-elemen Laporan Keuangan yang harus dibuat agar informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah bisa dipahami stakeholder. Pemerintah pusat dan daerah adalah irisan-irisan dari negara. Orangorang yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya, berkewajiban untuk mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat yang mendiaminya terutama dari segi pengelolaan keuangan. Nah, di dalam Tata Kelola Keuangan, dengan semakin berkembangnya sebuah wacana Good Government and Good Corporate Governance yang menuntut pemerintah untuk menjadikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai syaratnya. Akuntansi Sektor Publik adalah solusi untuk menjawab amanat konstitusi tersebut. Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki

wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta (walaupun beberapa artikel menyebutkan, Akuntansi swasta jauh lebih berkembang dari pada sektor publik untuk saat ini). Keluasaan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. (Mardiasmo, 2002). Simbolisasi dari penerapan akuntansi sektor publik tersebut terjabarkan di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang merupakan sumber daya bergeraknya operasional pemerintahan baik pusat maupun daerah. Karenanya, akuntansi keuangan negara dan akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Seperti yang telah diungkapkan di atas, akuntansi keuangan negara di daerah merupakan implementasi akuntansi sektor publik. Maka, Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban


negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Gambar di bawah ini mencoba untuk melukiskan hubungan antara

53

pemerintah, negara dan akuntansi sektor publik dalam hal ruang lingkup pengaruh keuangan negara, dimana akuntansi sektor publik melingkupi semua aspek, dan pemerintahan dan negara sebagai objek pelaksana.

Akuntansi Sektor Publik

Pemerintah

Keuangan

Negara

Gambar 1.1 : Relevansi Antara Pemerintahan, Negara dan Akuntansi Sektor Publik

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) : Langkah Awal Pengimplementasian Akuntansi Sektor Publik di Pemerintah Akhirnya untuk menunaikan amanat Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual yang lebih informatif . Penetapan ini merupakan titik terang sebagai upaya untuk mewujudkan

Good Government & Good Corporate Governance. Pada awalnya, sebelum PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini muncul, ada PP 24 Tahun 2005 juga tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas yang terlebih dahulu ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 (Joko Suprianto, 2005). PP 24 thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan awal mulanya Pemerintah Republik Indonesia memiliki Standar Akuntansi Pemerintah. Awal mulanya di bentuk PP 24 Thn 2005 ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai

54


mengembangkan standar akuntansi. Bagaimanapun juga, untuk bisa mewujudkan Good Government & Good Corporate Governance mutlak dibutuhkan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang nantinya berfungsi sebagai pengontrol jalanya Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang baik. Ia juga berfungsi sebagai tolak ukur kesuksesan didalam pengimplementasian Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Supriyanto, 2005)

Jadi, munculnya serangkaian aturan-aturan tata kelola keuangan di atas menunjukan bahwa peran akuntansi sektor publik sangat besar di dalam negara dan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat pada penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah. Jadi Akuntansi Sektor Publik yang kita definisikan sebagai pengelolaan dana masyarakat dapat implementasikan di dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana uang yang diperoleh dari sumber daya masyarakat harus dipertanggung jelaskan dan dipertanggungjawabkan dengan transparan dan tepat guna agar tidak ada penyalah gunaan anggaran publik. Pada akhir tahun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus dilakukan audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan apabila terdapat penyelewengan maka pihak yang bertanggung jawab harus dihukum karena tidak menjalankan amanat konstitusi. Kesimpulan Dengan adanya akuntansi sektor publik diharapkan pemerintah bisa lebih transparan dan akuntabel di dalam menjalankan tata kelola keuangan dan penggunaan anggaran. Karena, bagaimanapun juga, masyarakat sebagai pihak yang paling dominan di dalam memberikan dana kepada pemerintahan melalui mekanisme pajak, tidak menginginkan adanya penyimpangan keuangan, karena hal itu akan semakin membuat derita bagi masyarakat. Oleh karena itu kemunculan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus benar-benar dimaksimalkan sebaik mungkin penerapannya. Penerapan SAP membawa konsekwensi juga pada perubahan sistem akuntansi.


Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas harus merancang sistem akuntansinya sendiri yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP, agar Good

55

Government & Good Corporate Governance yang kita cita-citakan bisa terwujud sepenuhnya untuk masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera.

Daftar Pustaka Dwi Ratna S. 2010, Kondisi Faktual Sistem Akuntansi Pemerintah, Yogyakarta. Halim, Abdul, dkk, 2010, Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogjakarta Fahri Hamzah, 2010, Negara, Pasar & Rakyat, Penerbit : Paham Indonesia, Jakarta. Government of the Future, OECD, 2000 Janet Lee, 2008, Preparing Performance information in the Public Sektor : An Australian Perspective Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Binsar, 2004 Ni Nengah Yudani, 2010, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Menuju Good Government Governance Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat 1 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

56


NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Emkhad Arif S.E.,M.Sc.,Ak Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau

Recommend Documents