NATIONAL SUMMIT 2009 Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis

NATIONAL SUMMIT 2009 Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis

Fasilitator Pemicu Diskusi Jumlah Peserta Unsur Pelapor

KESIMPULAN DISKUSI KOMISI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI : Dr. Bambang Susantono – Deputi V Menko Perekonomian : 1. Dr. Suyono Dikun – Universitas Indonesia 2. Chris Kanter – KADIN 3. : ± xxxxx Orang : 1. Pemerintah (Dep. A, Dep B, Dep C) 2. Pemerintah Daerah (Prop. Xxx, Prop. Yyy) 3. Swasta/BUMN (PT. Xxxx, PT. Yyyy, PT Zzzz, dst) 4. Lembaga Internasional (WB, ADB, dst) 3. LSM (xx, yy,zz) : 1. Prof. Dr. Danang Parikesit (UGM) 2. Carmelita Hartoto (KADIN) MATRIKS DISKUSI

No

Issue Permasalahan

1

Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke “seamless” transport • Tidak ada blue print transportasi multimoda yang bisa digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang efisien dengan memanfaatkan keunggulan tiap moda. • Arah pengembangan sektor transportasi lebih dititikberatkan pada sub‐sektor transportasi jalan. Tahun 2009, anggaran Bina Marga 20.624 triliun, Departemen Perhubungan hanya 19.176 triliun.

Rekomendasi Output Tindak Lanjut 1. Menyusun blue print transportasi multimoda 2. Debottlencking sistem rantai pasok logistik dari aspek infrastruktur, regulasi, dan biaya 3. Membangun proyek percontohan aplikasi transportasi multimoda, termasuk untuk mengurangi beban transportasi container melalui jalan raya


No

Issue Permasalahan

2

Transportasi laut yang diharapkan mampu menjadi penggerak Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua belum mampu menjalankan perannya dalam pembangunan wilayah • Potensi di wilayah Kalisulampua belum dimanfaatkan secara optimal. • Salah satu faktor penghambatnya adalah kurangnya kapasitas dan kualitas transportasi laut yang mampu menghubungkan pulau‐pulau di wilayah tersebut, serta menghubungkan wilayah tersebut dengan daerah‐daerah lain di Indonesia. • Akses terhadap bahan baku dan ekspor sangat rendah.

Rekomendasi Output Tindak Lanjut 1. Menyusun perencanaan jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalisulampua 2. Meningkatkan dukungan terhadap pelayaran rakyat dan perintis yang beroperasi di wilayah Kalisulampua 3. Meningkatkan investasi pemerintah dan swasta di sub‐ sektor transportasi laut khususnya untuk wilayah Kalisulampua

Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota‐kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing 1. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi secara komparatif dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan 2. Meningkatkan pelayanan angkutan umum masal di kota‐ • Kendaraan pribadi mendominasi lalu lintas perkotaan kota metropolitan • Pelayanan angkutan umum belum optimal karena tidak ada mekanisme 3. Melakukan pengawasan terhadap emisi gas buang kontrol dari regulator terhadap pelayanan kendaraan bermotor secara berkala, diikuti dengan angkutan umum • Kontrol terhadap emisi gas buang penegakan aturan yang konsiste kendaraan tidak berjalan baik

3


No

Issue Permasalahan

Rekomendasi Output Tindak Lanjut 1. Melakukan audit keselamatan dan kepatuhan (compliance) untuk semua komponen transportasi, baik

Angka kecelakaan lalulintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah, dan menyebabkan rendahnya produktifitas nasional • Standar keselamatan komponen‐ komponen sistem transportasi (manusia, sarana, prasarana) masih rendah • Kontrol terhadap perilaku berlalu lintas dan kinerja awak rendah • Tidak ada tanggung jawab berantai dari semua pihak yang bertanggung jawab dalam sistem transportasi apabila terjadi pelanggaran dan kecelakaan

4

regulator, operator, maupun awak 2. Menyusun peraturan perundangan tentang tanggung jawab setiap pihak pada setiap tingkatan apabila terjadi pelanggaran maupun kecelakaan transportasi 3. Meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia yang bergerak di sektor transportasi pada semua tingkatan 4. Percepatan internasionalisasi maskapai dan pelayaran nasional 5. Perlindungan terhadap usaha transportasi dalam negeri dan UMKM dalam sektor transportasi


No

Issue Permasalahan Terdapat isu‐isu cross cutting yang menjadi perhatian peserta dan harus merupakan bagian dari penyelesaian permasalahan transportasi nasional: • Pengembangan SDM transportasi yang perlu didukung oleh pemerintah, terutama yang diselenggarakan oleh swasta (akreditasi internasional, bantuan peralatan simulator) • Pengembangan kebijakan yang mengurangi efisiensi melalui penghilangan praktek monopoli (misalnya dalam hal TKBM, operator penyeberangan), dan pungutan‐ pungutan yang tidak mendorong efisiensi ekonomi • Pembiayaan transportasi yang komprehensif, pemihakan dan dukungan fiscal, dan perbaikan struktur tariff • Perlakuan terhadap transportasi bagi daerah perbatasan dan terisolasi • Perkuatan industry udara dan pelayaran nasional dalam menghadapi berbagai pembukaan pasar regional • Cabotage dan beyond cabotage

5

Rekomendasi Output Tindak Lanjut 1.

Perlu ada program investasi bagi pelabuhan dan Bandar udara dengan melibatkan swasta menyusul terbitnya berbagai paket UU transportasi yang memungkinkan swasta berpartisipasi

2.

Perlu segera ada perubahan kebijakan sector untuk mengidentifikasi masalah persaingan usaha yang tidak sehat dan mendorong partisipasi swasta yang lebih luas

3.

Kebijakan terhadap transportasi bagi daerah perbatasan dan terisolasi

4.

Perkuatan industry dan SDM transportasi melalui akreditasi internasional bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi professional transportasi

Paraf: Danang Parikesit


Fasilitator Pemicu Diskusi Jumlah Peserta Unsur

: : : :

Pelapor Tempat/ Waktu diskusi

: :

NOTULENSI KOMISI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI Dr. Bambang Susantono (Deputi V Menko Perekonomian) 1. Dr. Suyono Dikun (UI) 2. Chris Kanter (KADIN) ± xxxx Orang 1. Pemerintah (Dep. A, Dep B, Dep C) 2. Pemerintah Daerah (Prop.xxx, Prop. Yyy) 3. Swasta/BUMN (PT.xxx, PT.yyy, PT zzz, dst) 4. Lembaga Internasional (WB, ADB, dst) 3. LSM (xx, yy,zz) 1. Prof. Dr. Danang Parikesit (UGM) 2. Carmelita Hartoto (KADIN) Ruang………………./Ritz Carlton 13.30 – 17.00 SESI PAPARAN

No

Fasilitator/ Pembahas Dr. Bambang Susantono

1 Dr. Suyono Dikun

2

Topik Bahasan Ada 4 isu strategis yang perlu dibahas dalam sektor transportasi dalam rangka mendorong ketahanan (resilience) ekonomi dalam negeri dan mendorong kerjasama ekonomi regional (lihat matriks diskusi) 2009‐2014 merupakan jendela kesempatan untuk reformasi karena proses migrasi dari monopolistik ke pasar terbuka, dan sector ini memberikan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi 7% Kota‐kota besar terancam “gridlock” Rekomendasi kebijakan: 1. Multimoda transportation system Æ khususnya di pulau Jawa, sekurangnya di tahun 2011 harus selesai, yang diantaranya memuat startegi menarik 90% beban jalan ke Kereta Api 2. Integrasi ekonomi dengan laut melalui salah satunya international hub‐port (IHP), misalnya di Bojanegara 3. Skema pembiayaan sector yang lebih progresif 4. Transportasi perkotaan harus dikembangkan dalam kerangka pengembangan perkotaan dan dengan pendekatan menyeluruh multi sektoral dan kepemimpinan yang utama 5. Keselamatan transportasi harus dikembangkan melalui pendekatan komprehensif: pembiayaan, kelembagaan


No

Fasilitator/ Pembahas

Topik Bahasan

Chris Kanter – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Investasi dan Perhubungan

Perlu dilakukan beberapa program pokok yang diharapkan dapat memicu perkembangan pergerakan orang dan barang ke dapan Investasi: Eco ‐ friendly & energy efficient dan percepatan investasi angkutan udara dan darat

Pengembangan infrastruktur: Infrastruktur Pelabuhan: Membuka seluas‐luasnya peran swasta, Mendorong peningkatan koordinasi kebijakan pusat dan daerah Infrastruktur Bandar Udara: Percepatan penyelesaian pembangunan bandar udara utama, Pembangunan bandar udara hub di Indonesia Timur Infrastruktur Perkeretaapian: Unbundling pengelolaan prasarana dan sarana Peningkatan kemampuan angkutan umum melalui: Tarif (Revitalisasi pentarifan, Penyempurnaan formulasi tarif termasuk struktur untuk pengembangan usaha) Safety & security (Penyesuaian standar keselamatan), Safety culture Insentif /subsidi (Pemberian insentif/subsidi pada trayek‐trayek uji coba, menekan biaya angkutan umum sehingga lebih murah dari angkutan pribadi)

Mendorong efisiensi angkutan barang melalui • Penyelesaian Blueprint Logistik , Pembentukan Dewan Logistik, Penerapan Nasional Single Window (NSW) dan menetapkanPrioritas pembangunan jalur kereta api: 1. Feeder ke kawasan industri 2. Menuju kawasan pelabuhan

3

Mendorong reformasi regulasi • Perlunya UU Angkutan Barang , Revisi Peppres 67/2005, Pemberian Subsidi Angkutan Umum Æ UU –LLAJ No. 22 Tahun 2009, Pencabutan Kep. Menhub. No. 11 Æ Benturan Kepentingan, Pemberlakuan Standar Non Konfensi bagi kapal tertentu, Peninjauan ulang ASEAN Open Sky Policy

Melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM: Capacity Building, Meningkatkan sertifikasi keahlian , Peningkatan pendidikan

Mendorong kebijakan fiscal yang lebih ramah terhadap swasta: kebijakan yang mendukung investasi dan operasional , Pemberian insentif melalui mekanisme subsidi , Keringanan fiskal •

Perlu ada upaya memperjelas Pembentukan, Penetapan Struktur dan Penempatan sea and coast guard


No

Fasilitator/ Pembahas

Topik Bahasan

Johnson W Sutjipto – Ketua Umum INSA

Sebagai tindak lanjut dan amanat UU 17/2008 – membuka seluas‐luasnya peran swasta untuk membangun dan mengusahakan pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas terpasang pelabuhan Indonesia. Mendorong pengembangkan sistem Terminal Operator di pelabuhan‐ pelabuhan Indonesia untuk meningkatkan kompetisi INTRA PORT sehingga kualitas layanan dan produktifitas bongkar muat barang akan meningkat. Asas Cabotage sesuai Inpres 5/2005 diarahkan bahwa belanja/import pemerintah harus menggunakan armada merah putih, tetapi terhambat dengan dilakukannya pola pembelian/import CnF (Cost and Freight) menjadikan inpres ini tidak efektif: 1. disarankan menggunakan pola FoB (Free on Board) dan menggunakan armada berbendera merah putih. 2. Segera ada rencana jelas “Beyond cabotage” selanjutnya setelah tahun 2010. Harus dimikirkan bagaimana dapat meningkatkan daya saing armada merah putih di pelayaran international dan menambah armada kita di luar dan menarik devisa kembali ke negeri tercinta ini. Dengan 7% dari 530 juta Ton muatan angkutan laut internasional perlu piloting pemberdayaan armada nasional Æ road map beyond cabotage Kapal Indonesia yang ke luar negeri perlu standard best practice internasional dengan kebijakan pelimpahan kewenangan statutory document/license kepada Class International/Biro Klasifikasi Indonesia Æ kesetaraan dengan armada asing Terdapat hambatan penyediaan SDM angkutan laut karena sejak 2005 terjadi penambahan armada nasional 2.700 unit kapal yang memerlukan 27.000 pelaut dalam waktu 5 tahun. Akademi pelayaran yhanya dapat mencetak pelaut saat ini 2.000 pelaut/tahun. Perlu kebijakan untuk: 1. membantu dan mendorong 158 akademi pelayaran yang diakreditasi oleh IMO (sekrg ini 27 yang diakreditasi), 2. pengadaan peralatan simulator di 5 pelabuhan utama (medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar)

4

Terdapat hambatan produktifitas tenaga bongkat muat karena adanya SK 3 Dirjen yang mengarah terjadinya monopoli pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sehingga produktifitas menjadi rendah dan tariff menjadi mahal Diharapkan pemerintah dapat segera merubah SK 3 dirjen tsb pada kesempatan pertama. Dan Kemudian di usul langkah awal agar TKBM bisa disalurkan menjadi pegawai tetap Pelindo atau perusahaan bongkar muat setempat serta menjadi open market (pasar bebas).


No

Fasilitator/ Pembahas Murphy Hutagalung – Ketua Umum ORGANDA

5

Dr. Tri Akhmadi

6

Topik Bahasan Upaya mendorong angkutan umum dilakukan dengan beberapa kebijakan berikut : Pengurangan beban fiskal angkutan umum dan/atau peningkatan beban kendaraan pribadi (pajak, parkir, subsidi BBM/Parts), Penegakan hukum (pemberantasan pungli, percaloan, retribusi ganda, pungutan legal tidak sah, pemberantasan angkutan umum plat hitam / tidak berizin resmi) , termasuk untuk angkutan pelabuhan Pembukaan layanan ekspor impor Menciptakan kompetisi yang sehat dengan aturan yang jelas, tidak tumpang tindih, tegas, adil, terencana dan be visi kedepan Pemantauan dan evaluasi periodik / rutine. Pembahasan insidentil bila mendesak. Review terhadap UU LLAJ yang masih belum mengakomodasi penyelesaian konflik dengan UU 33 dan 34 tahun 1965 tentang Jasa Rahardja. Mengembalikan fungsi Departemen Pehubungan yang menerbitkan ijin angkutan barang ke pelabuhan Mencabut Kep.Menhub.No.11, sehingga tidak terjadi conflik kepentingan dimana Operator juga menjadi Regulator, dan tidak lagi menjadi monopoli pelabuhan oleh PT.ASDP. Fasilitas pelabuhan ASDP yg diusahakan harus diasuransikan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi operator penyeberangan yg harus mengganti fasilitas yg rusak karena fungsinya Pembangunan jembatan Selat Sunda ditinjau kembali untuk mendorong kembali angkutan penyeberangan dan mengurangi ketimpangan Barat dan Timur di Indonesia karena beban investasi jembatan yang sangat besar. Konsep pengembangan transportasi bagi daerah yang belum berkembang Æ mekanisme pasar terbuka belum bisa dilaksanakan Aplikasi dan konvergensi transportasi dan telematika Æ arsitektur IT dan Transportasi Keselamatan perlu menjadi tanggung jawab negara


No

Fasilitator/ Pembahas Emirsyah Satar – Ketua Umum INACA

7

Topik Bahasan Perlu ditinjau kembali Kebijakan ASEAN Open Sky untuk melindungi pasar dalam negeri terhadap maskapai Asean maka perlu disiapkan: a. Maskapai Nasional memperkuat penerbangan domestik b. Maskapai Nasional memperkuat regional dan internasional c. Bandara yang bisa dijadikan sebagai Hub yang berkualitas internasional Perlu Revitalisasi pertarifan KM8/KM9 berdasarkan tingkat persaingan di setiap rute: a. Rute Perintis / Monopoli diatur oleh Pemerintah b. Rute yang sdh dilayani lebih dari 2 airlines diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak perlu diatur pemerintah Keselamatan transportasi udara harus didorong melalui: a. Percepatan peningkatan jumlah Airlines yang keluar dari EU Ban b. Peningkatan Peringkat dari penilaian FAA dari Kategori‐2 ke Kategori‐1


No

Fasilitator/ Pembahas Tengku Burhanuddin – Ketua KOMTAP Angkutan Udara Kadin

8

Tharian ‐ Merpati Nusantara 9 Hasan Karman ‐ Walikota Singkawang

10

Topik Bahasan Sebagai fondasi pembangunan transportasi, perlu kiranya pemerintah memfasilitasi penyusunan visi dan RoadMap transportasi (udara) secara partisipatif Untuk mendorong daya saing transportasi udara nasional perlu dilakukan program investasi untuk Bandar udara dan fasilitas pendukungnya: 1. Percepatan Sarana Transportasi Jalan Toll ke/dari Bandara Kuala Namu dan Bandara Lombok yang baru. 2. Percepatan Sarana Transportasi Railway (Train) di Bandara Soekarno Hatta – Jakarta, Kuala Namu – Medan. 3. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bandara Kuala Namu, Bandara Lombok, dan Renovasi Bandara Ngurah Rai 4. Pengembangan Bandara HUB untuk Indonesia Bagian Timur di Papua & Kalimantan, dengan : a. Peningkatan prasarana safety & security khususnya yg dikelola oleh UPT b. Peningkatan Connectivity yang lebih baik 5. Pengembangan bandara untuk memfasilitasi penerbangan pesawat kurang dari 100 seaters. 6. Pembangunan Aerospace Aviation Park untuk mendukung efisiensi Perusahaan Penerbangan Nasional menjadi lebih kompetitif: (a) Reduce Shipping Cost, (b) Reduce Floating Spare part, (c) Reduce Price Pengembangan SDM transportasi udara melalui: 1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan di wilayah Indonesia Barat dan Timur untuk menciptakan SDM Berkualitas (Cockpit Crew, Cabin Crew, Teknisi, ATC Expert, dan Ground Support.) 2. Peningkatan peran PEMDA di wilayah Barat dan Timur untuk mempercepat tersedianya kebutuhan diatas, yang didukung oleh Pemerintah Pusat mencakup kebijakan fiskal (bea masuk, pajak, dll). Perlu fokus pada perkuatan pasar domestik terutama di daersh Aceh, intra Kalimantan dan intra papua. Perlu terobosan untuk menyelesaikan menuntaskan masalah yang berkaitan implementasi “loan agreement” pembelian pesawat Merpati. Pembangunan bandara Singkawang melalui PPP mengalami hambatan tahapan investasi panjang runway Æ mulai 900 meter, yang dipersyaratkan oleh Dephub. Diharapkan investasi swasta melalui terobosan di “bundle” dengan investasi kawasan (misalkan pariwisata).


No

Fasilitator/ Pembahas Iskandar Zulkarnain (Ketua Umum GAFEKSI/INFA)

11

Topik Bahasan 1. Agar Pemerintahan SBY‐Boediono dengan KIB II‐nya, segera merealisasikan hal‐hal yang direkomendasikan di dalam Cetakbiru Penataan dan Pengembangan sektor Logistik Indonesia (Blue Print Logistik Nasional). Agar akselerasi terjadi, maka Gafeksi/INFA (Gabungan Freight Forwarder dan penyedia Jasa Logistik seluruh Indonesia/ Indonesian Freight Forwarder and logistics Association) meminta Pemerintah segera cepat action dalam pembentukan Dewan Logistik Nasional (DLN) yang dibawahi langsung oleh Presiden. 2. GafeksI/INFA meminta Pemerintah lebih memperhatikan Kompetensi SDM dibidang Logistik, karena ini sudah menjadi keharusan dunia usaha global. Dalam hal ini Gafeksi/INFA melalui INFA Institute telah melaksanakan Basic Course dan Intermediate Course, FIATA Diploma dan ToT (Trainaing for trainer) Nasional bekerjasama dengan FIATA (Federation International Freight Forwarders Association) dan UNESCAP (United Nation Economics and Social Culture on Asia Pacific) sejak 1996.


No

Fasilitator/ Pembahas Luthfie Syarief, Sekjen DPP GAPASDAP

Topik Bahasan Formulasi Tarip Perlu disempurnakan sesuai dengan prinsip prinsip pembiayaan dalam rangka Cost recovery suatu investasi, struktur tarip diarahkan untuk perkembangan usaha dlm investasi lanjutan, tingkat pelayanan yang makin baik, pencapaian tingkat keselamatan zero accident. Kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan usaha yang tangguh dan mandiri.

Mencabut Kepmenhub. No.KM 11 Tahun 2002, sehingga tidak terjadi lagi fungsi regulator dan operator berada di PT. ASDP (Persero) sebagai BUMN yang profit oriented.

Fasilitas pelabuhan dan dermaga ASDP yg diusahakan oleh PT. ASDP (Persero) harus diasuransikan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi operator penyeberangan yang harus mengganti fasilitas yang rusak karena fungsinya.

Kapal2 penyeberangan yang beroperasi dengan jarak 20 mil dari pantai(300GT s/d 6000GT) supaya diberlakukan standar non konfensi. Alat keselamatan dari kapal tersebut dicarikan subsitusinya dengan tidak mengurangi fungsinya, seperti lifecraft diganti dengan rakit dll.

12

Pemerintah melalui Pertamina Harus memberikan BBM bersubsidi kepada kapal penyeberangan.

Kepmenhub No.KM 58 tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan semua jadwal tsb diatas dihitung dalam tarip dengan BBM bersubsidi.

Sulawesi Utara – Bupati Kabupaten Sangihe 13

Kabupaten ….. Papua 14

Rencana pembangunan JSS agar dibatalkan. Pembangunan JSS akan menciptakan ketidak seimbangan pembangunan wilayah Barat dan Timur. Implementasi Pelaksanaan OTDA, perlu ditingkatkan terhadap pembinaan bagi operator angkutan sungai dan danau. Perlu ada kebijakan angkutan BBM bagi daerah‐daerah kepulauan oleh kapal Æ saat ini tidak diperbolehkan. Hal ini akan menghambat kebutuhan energi BBM di pulau‐pulau terluar Penerbangan perintis dilayani oleh Merpati yang telah tua dan tidak rutin melayani. Diharapkan kerjasama pembiayaan penerbangan perintis antara pemerintah pusat dan daerah Pelayanan bagi daerah yang terisolasi di Papua, termasuk penyediaan subsidi bagi angkutan udara dan pengembangan pelabuhan. Usulan pengembangan bandara Senggeh untuk melengkapi bandara Sentani


No

Fasilitator/ Pembahas Anwar KADIN

15

Mohammad Iqbal Mirza – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)

16

Herry Susanto (GAFEKSI) 17

Sularso 18 Ahmad Haryanto 19 Piet

20

Topik Bahasan Debottlenecking pelabuhan Tanjung Priok melalui pembangunan kedua dari Tj. Priok Pelabuhan‐pelabuhan di kawasan Timur memiliki efisiensi rendah (karena masalah TKBM, kapasitas pelabuhan) Perkembangan infrastruktur pelabuhan tidak mampu mengakomodasi pertumbuhan kargo export/import (7‐8%) maupun domestic (15‐20%) Æ Perlunya diselenggarakan PORT INFRASTRUCTURE SUMMIT untuk kerjasama antara swasta dengan pemerintah dan BUMN/PELINDO untuk membangun Pelabuhan modern di Indonesia. Peningkatan kompetisi antar Terminal dalam pelabuhan Æ kerjasama TERMINAL OPERATOR yang sudah berjalan baik selama 15 tahun agar dapat diteruskan dengan pola kerjasama yang lebih panjang dan lebih baik Peran bea cukai semakin baik, akan tetapi supaya jangan sampai mencampuri masalah operasional di dermaga sehingga dapat mengganggu kelancaran bongkar muat arus barang. Æ Pemisahan peran dan lokasi bea cukai dengan operasi/pengelolaan bongkar muat RPP Kepelabuhanan Æ Lambaga baru BADAN OTORITAS PELABUHAN agar dapat dipimpin oleh professional yang harus mampu menyatukan semua kepentingan kepelabuhanan supaya arus barang lancar. Dalam RPP kepelabuhanan perlu memuat masalah usaha bongkar muat, karena telah dicantumkan dalam UU 17/2008 pasal 31, 32, 33 prihal perusahaan bongkar muat Kepabeanan Æ national single window perlu didukung berbagai lembaga pemerintah Mempermudah “entry” bagi swasta untuk masuk ke usaha pelayaran Æ memperbesar peluang pembangunan ekonomi, termasuk pariwisata Regulasi dan undang‐undang Æ UU Pos, mengatur masalah logistik. Perlu ada konvergensi peraturan perundang‐undangan supaya implementasi tidak terkendala Hub Papua di Biak dan Timika perlu didorong sebagai lokasi distribusi


No

Fasilitator/ Pembahas Richard Lino (Pelindo II)

21

Sekjen GAFEKSI 22

KADIN Sulawesi Utara 23 KADIN Jawa Timur 24

Topik Bahasan Peningkatan produktifitas pelabuhan harus menjadi program utama, bukan masalah pembangunan dermaga Æ TKBM, Crane, perpanjangan jam kerja Perlu assessment pemberdayaan pelabuhan yang ada saat ini vis‐à‐vis pembangunan pelabuhan Bojanegara Pembangunan baru di sekitar Krawang (dalam 20‐25 tahun?) Perlu ada kebijakan progresif dan disinsentif bagi container melalui jalan raya RPP Multimoda perlu mengakomodasi UMKM karena jumlah anggota GAFEKSI cukup banyak Program capacity building peningkatan kompetensi yang didukung pemerintah Pelabuhan Bitung sebagai Hup Port perlu mendapat perhatian bagi pengembangannya Kondisi dermaga yang ada perlu membatasi kapasitas kapal 6.000 DWT karena waktu bongkar muat lama Æ perlu pemihakan kapal bagi kapal non‐ kontainer

NATIONAL SUMMIT 2009 Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis

Recommend Documents