BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat menetapkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan. Dengan menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan berarti negara juga melindungi dan menjamin kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Pembangunan sektor ketenagakerjaan selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja itu sendiri dapat terganggu berbagai halangan atau resiko sosial- ekonomi yang menimpa tenaga
1
2
kerja baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. 1 Oleh karena itu untuk menanggulangi atau menghindari resiko-resiko tersebut maka diperlukan jaminan sosial kepada tenaga kerja. “Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang”. 2 Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek yaitu memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempatnya bekerja. Untuk menjamin kelangsungan hidup tenaga kerja tersebut, maka pemerintah perlu memberikan perlindungan, keselamatan dan perawatan kesehatan, salah satunya adalah dengan memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya. Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi berbagai resiko sekaligus akan memberikan ketenangan bagi pekerja sehingga membantu meningkatkan produktivitasnya kerja. 3 Agar manfaat dapat dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial
1
Lalu Husni 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta, h.151 Ibid, h.152 3 Zaeni Asyhadie, 2013, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Zaeni Asyhadie I), h. 36 2
3
berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 4 Sejarah terbentuknya jaminan sosial dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (selanjutnya disebut PMP) Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pengaturan Bantuan Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (selanjutnya disebut YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan badan usaha milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) untuk mengikuti program ASTEK. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Jamsostek). Melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya pada akhir 2004, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN) sebagai wujud komitmen pemerintahan dalam Penyelenggaraan 4
h. 122
Asri wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,
4
Jaminan Sosial Nasional, selanjutnya ditindaklanjuti dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini juga berkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, yang menyatakan materi muatan pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang SJSN bertentangan dengan ketentuan pasal 18 dan pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 I ayat (2) dan pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggara jaminan sosial selanjutnya akan dilaksanakan oleh 2 (dua) badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (selanjutnya disebut BPJS kesehatan) dan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (selanjutnya disebut BPJS ketenagakerjaan). Menurut Internasional Labour Organization (selanjutnya disebut ILO) Social Security pada prinsipnya adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan. 5 Oleh sebab itu manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, dalam hal ini resiko-resiko yang timbul di dalam hubungan kerja.
5
Lalu Husni, loc.cit.
5
Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA adalah salah satu dari hotel yang telah
melaksanakan
Undang-Undang
Nomor
13
tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) pada pasal 99 yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam
rangka
menciptakan
perlindungan
jaminan
sosial
untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerjanya perlu diketahui bagaimana bentuk-bentuk dan manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja kontrak di Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan sosial dan manfaat jaminan sosial yang diberikan oleh hotel tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul”Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA”. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini : 1
Apa saja program jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA?
2
Bagaimana manfaat jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA ?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Dalam setiap karya ilmiah diperlukan adanya ketegasan materi yang diuraikan hal ini bertujuan untuk mencegah tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis hanya membatasi masalah pada pembahasan program
6
jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja kontrak. Pembuatan ruang lingkup ini dengan maksud agar wujud penulisan ini jelas dan tidak menjadi kabur. Permasalahan pertama yang akan dibahas adalah apa saja program jaminan sosial bagi pekerja kontrak dan selanjutnya pada pembahasan kedua membahas bagaimana manfaat yang didapat dari jaminan sosial bagi para pekerja kontrak di Hotel Bali Mandira Beach Resort &SPA. 1.4
Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Jaminan Sosial
Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA adalah sepenuhnya hasil dari pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 2 (dua) skripsi sebagai referensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah 1 Jaminan Sosial Dewa Ayu Putri 1. Bagaimana perlindungan Terhadap Tenaga Wulandari hukum terhadap tenaga Kerja kontrak Pada kerja kontrak pada Badan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Daerah (BPBD) kota Bencana Daerah Denpasar? (BPBD) Kota 2. Upaya apa yang dilakukan Denpasar tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar Dalam memberikan Jaminan Pemeliharaan kesehatan kepada tenga kerja
7
kontrak? 2
Jaminan sosial tenaga Komang kerja bagi tenaga kerja Gunawan outsorcing pada CV ADI SURYA tahun 2013
Adi
1. Penerapan dan manfaat pemberian jaminan kesehatan tenaga kerja bagi produktivitas tenaga kerja outsorcing terhadap kemajuan kinerja karyawan tersebut pada CV. ADI SURYA 2. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan bagi tenaga kerja outsorcing pada CV. ADI SURYA
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis diatas ialah pada penelitian ini lebih khusus jaminan sosial yang diberikan dari pengusaha yaitu pada sektor pekerja swasta dan penelitian ini dalam badan penyelenggara pemberian jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS dan bukan oleh Jamsostek.
1.5. Tujuan Penelitian 1.5.1 Tujuan umum 1. Untuk mengetahui apa saja program jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA 2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA.
8
1.5.2 Tujuan khusus 1. Untuk memahami program jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA 2. Untuk memahami bagaimana manfaat jaminan sosial bagi pekerja kontrak pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA. 1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini di dapat memberikan pencerahan tentang permasalahan hukum yang penulis hadapi sehingga menjadi dasar pemikiran yang teoritis, dan memberi wawasan bagi para pembaca dan penulis tentang apa saja program dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja kontrak di hotel Bali Mandira dalam pelaksanaanya serta merta sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. 1.6.2 Manfaat Praktis Memberikan masukan terhadap pengusaha dalam melaksanakan jaminan sosial bagi pekerja kontrak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memberikan informasi tambahan akan manfaat jaminan sosial tenaga kerja. 1.7. Landasan Teoritis Sebelum sampai pada pokok permasalahan, maka diuraikan beberapa landasan teoritis yang dipergunakan untuk menunjang pembahasan pokok permasalahan. Dari landasan teoritis tersebut diharapkan mampu memperjelas dan dapat mendukung permasalahan serta alternative pemecahan. Indonesia adalah merupakan Negara hukum yang sering diterjemahkan recht Staats atau the rule of law. ada 4 unsur dari rechtstaat yaitu:
9
1.
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2.
Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika montequieu;
3.
Tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang;
4.
Adanya peradilan administrasi Negara. 6 Dalam hal point 1 ini Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan
terhadap hak asasi manusia yang mana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas ekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia, yaitu dalam bentuk jaminan sosial. Untuk melindungi jaminan sosial tenaga kerja pemerintah membuat UUK, yang mana menurut pasal 3 dan pasal 2 UUK ini berasaskan pada : 1.
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasilan dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Yang dimaksud dimaksud dengan pekerja adalah adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 7 Seorang pekerja pasti memiliki hubungan kerja dengan setiap perusahaan yang mana dalam hubungan kerja tersebut perusahaan diwajibkan untuk memberikan perlindungan
6
Abu Daud Busroh, 2011, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, h. 54 Zaeni Asyhadie, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Zaeni Asyhadie II), h. 19 7
10
hukum terhadap tenaga kerja di dalam program jaminan sosial tenaga kerja agar tercipta kesejahteraan kehidupan pekerja dan keluarganya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari setiap tenaga kerja maka setiap perorangan atau perusahaan wajib menyelenggarakannya. Yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 8 Menurut Teori Abraham Maslow kebutuhan akan rasa aman merupakan tingkat kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologi seperti makan, minum, sandang, papan, dan kebutuhan fisiologinya. 9 Kebutuhan akan rasa aman ini bermacam-macam, salah satunya yakni rasa akan aman masa depan dan sebagainya. Untuk menghadapi resiko ini diperlukan alat yang dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko itu yang disebut jaminan sosial. Salah satu upaya pemberian perlindungan tenaga kerja adalah jaminan sosial tenaga kerja seperti yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut GBHN) dalam bab IV dijelaskan Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan 8
Lalu Husni, 2014, op.cit, h. 151 Dede Rahmat Hidayat, 2011, Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 165 9
11
kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberian kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Jaminan sosial itu sendiri dan/atau
meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat pemerintah.
Usaha-usaha
tersebut
oleh
sentanoe
kertonegoro
dikelompokan dalam empat kegiatan usaha utama, yaitu : 1.
Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan yaitu usaha-usaha di bidang kesehajtan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokan dalam pelayanan sosial (social service).
2.
Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (social assistance).
3.
Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, trasmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (social infrastructure).
4.
Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan
12
dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asurasi sosial (social insurance). 10 Penyelengaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu taunggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. UUK telah mengatur hak-hak pekerja yaitu, pada pasal 86 yaitu setiap pekerkerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja ,dan pada pasal 99 yaitu setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada pasal 99 ini menyatakan bahwa setiap buruh/pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial, dengan undang-undang ini pemerintah mewajibkan agar seluruh buruh/pekerja dan keluarganya untuk mendapatkan jaminan sosial. Dan jaminan sosial ini dibebankan oleh pemberi kerja, hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam hal ini BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial memiliki 2 bentuk,
10
Zaeni Asyhadie II, op.cit, h.118
13
yang mana berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa BPJS dibagi dalam dua jenis yaitu: 1.
BPJS kesehatan.
2.
BPJS ketenagakerjaan. Dalam penyelengaraan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial berasaskan pada asas: 1.
Kemanusiaan;
2.
Manfaat; dan
3.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kemanusian adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif dan yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat idiil. Selain asas-asas diatas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS menyelenggarakan system jaminan sosial nasional berdasarkan prisip : a.
Kegotongroyongan;
b.
Nirlaba;
14
c.
Keterbukaan;
d.
Kehati-hatian;
e.
Akuntabilitas;
f.
Portabilitas;
g.
Kepersertaan bersifat wajib;
h.
Dana amanat; dan
i.
Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan. Yang dimaksud dengan prinsip nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara
15
Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. Manfaat dari BPJS dapat dilihat dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana tertera pada tujuan dari BPJS yaitu bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Perlindungan jaminan sosial sangatlah penting sehingga pemerintah sangat tegas dalam terjaminnya kehidupan para pekerja hal ini tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa apabila pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya atau pekerjanya sebagai peserta BPJS akan dikenai saksi administratif. Saksi administratif yang dimaksud tertera pada pasal 17 ayat (2) yaitu berupa : a.
Teguran tertulis.
b.
Denda, dan/atau.
c.
Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
16
1.8. Metode Penelitian Sebagaimana diketahui dalam penulisan suatu karya ilmiah, salah satu komponen penentu sebagai syarat adalah metode penelitian. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah mengamati secara langsung atau menyelidiki dari dekat kelapangan dalam arti membanding bandingkan antara teori dan prakteknya. 11 Dalam pembahasan permasalahan terhadap materi penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1.8.1 Jenis penelitian Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dimana permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan suatu kajian normatif dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori serta asas-asas hukum secara langsung,
agar
memperoleh
kebenaran
materiil
guna
mendapatkan
penyempurnaan skripsi ini 1.8.2 Jenis Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami unsur-unsur dalam peraturan
11
Winarno Surachmad, 1970, metode research (Pengantar Penyelidikan Ilmiah), Tarsito, Bandung, h. 56
17
perundang-undangan yang diperuntukan sebagai dasar dalam menganalisis penelitian hukum ini. 1.8.3 Sumber Data Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. 1)
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dilapangan baik berupa responden maupun informan. 12 Dimana diperoleh dari hasil wawancara dilapangan langsung pada hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA.
2)
Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. 13 ataupun bahan hukum sekunder yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku literatur atau bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang berupa dokumen yg tidak resmi. 14 Maupun bahan hukum tersier yang berupa kamus atau ensiklopedia hukum.
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan snowball sampling. Pada mulanya pengambilan sampel bola salju, informan ditetapkan dipilih melalui metode probabilitas. Kelompok ini
12
Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,Rajawali Pers, h. 30 13 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47 14 Ibid, h. 54
18
lalu digunakan sebagai penghubung antara peneliti dengan orang/kelompok lainnya yang mempunyai karakteristik sama dan pada gilirannya kelompok lain tersebut menjadi informan berikutnya. 15Selain itu juga menggunakan studi dokumen, yaitu adalah dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya menggunakan teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan materi karya tulis ini. Setelah itu teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara memperoleh data yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari informan yang dipandang mengerti dan menggunakan teknik studi dokomen dan teknik wawancara dengan megajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja kontrak dan manfaat jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja kontrak di Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA. 1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun skunder yang merupakan hasil dari studi dokumen dan wawancara kemudian
diolah
memngumpulkan
secara data
kualitatif.
tersebut
Kemudian
berdasarkan
mengklasifikasi
kerangka
penulisan
dan secara
menyeluruh, setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian data akan disajikan secara deskriptif yaitu diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri, 15
Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, Bandung, PT Refika Aditama, h. 107
19
kualitatif yaitu informasi-informasi terkait dalam mengintrepertasikan hasil, dan sistematis dengna cara diatur dengan baik.
