BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur. Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur

Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut harus didukung oleh berbagai komponen salah satunya adalah oleh para penyelenggara negara dan pemerintah yang harus memiliki kapasitas serta kemampuan dalam bidang tugas di institusinya masing-masing secara profesional, transparan dan akuntabel. Sebagai salah satu institusi pemerintah, Pengadilan Agama Watampone berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai Perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam dan Ekonomi Syariah, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 21 Tahun 2004 bahwa organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung. Sebagai penjabaran pencapaian fungsi diatas maka telah ditetapkan Rencana Stratejik tahun 2015-2019 sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

LAKIP 2014 _PA WATAMPONE

2

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mengamanatkan tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

pada

penyelenggaran

pasal negara

3

dinyatakan

meliputi;

bahwa

asas

asas-asas

kepastian

hukum,

umum asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instruksii Presiden tersebut mewajibkan setap institusi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas, fungsi serta perannya dalam mengelola sumberdaya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) dalam konteks Peraturan

Pemerintah

diterbitkannya

Nomor

8

Tahun

2006

mengamanatkan

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

dengan maksud untuk

menggantikan ketentuan yang termuat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, mewajibkan Pengadilan Agama Watampone untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) ini juga disusun dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja kepada para


3

stakeholder atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam satu tahun anggaran.

B.

Tugas Dan Fungsi Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman membuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan

organisasi,

administrasi

dan

finansial

dan

lingkungan

Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan : 1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004. 2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan


4

Organisasi, dan Tata Kerja organisasinya di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. Dibawah pembinaan Mahkamah Agung RI lembaga peradilan khususnya peradilan agama diharapkan bisa lebih meningkatkan profesionalisme, kemandirian serta akuntabilitas kinerjanya. Peradilan Agama mempunyai tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam 1. Tugas Pokok Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragma islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) sadaqah dan; (i) ekonomi syariah. Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya: 1. Pengangkatan anak 2. Zakat, infaq 3. Ekonomi Syariah Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi


5

syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: a. Bank syariah b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah c. Asuransi Syariah d. Reasuransi Syariah 2. Fungsi Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas maka Pengadilan Agama Watampone fungsinya sebagai berikut : a. Menyelenggarakan

sebagian

kekuasaan

Negara

di

bidang

kehakiman b. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah jika diminta d. Menyelenggarakan

administrasi

umum,

keuangan,

dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

C.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas


6

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04/SK/II/1992 sebagai berikut : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera Sekretaris 5. Wakil Panitera 6. Wakil Sekretaris 7. Panitera Muda 8. Kepala Sub Bagian 9. Panitera Penganti 10. Jurusita/jurusita pengganti Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

Berisi penjelasan singkat latar belakang penyusunan lakip, hal-hal umum tentang institusi, dasar hukum\tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.


7

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Berisi arah kebijakan program dan kegiatan pokok ,menjelaskan secara singkat Renstra Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja untuk Tahun 2014 Bab III Akuntabilitas kinerja Berisi hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2014, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan termasuk didalamnya menguraikan secara singkat keberhasilan dan kegagalan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 20152019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Watampone diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJNP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadian dalam mencapai visi misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depanyang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Watampone. Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya


9

diarahkan sehingga bisa berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun visi Pengadilan Agama Watampone mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung” Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Watampone. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Watampone, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan tranparansi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Visi dan misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu


10

pada blue print Mahkamah Agung Republik Indonesia B. Tujuan Salah

satu

langkah

fundamental

yang

diambil

adalah

perencanaan program kerja dengan rencana strategis yang ditujukan untuk

meningkatkan

kondisi

dan

kinerja

Pengadilan

Agama

Watampone dalam rangka pelayanan peradilan yang lebih baik. Dalam menyusun rencana strategis, terlebih dahulu ditentukan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu samapai

dengna lima tahun dan tujuan

ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Watampone. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa pengadilan agama watampone memenuhi buti 1 dan 2 diatas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut :


11

1. Meningkatkan penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 5. Meningkatnya keatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

C. Indikator Kinerja Utama Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan suatu penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator kinerja utama:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yan diregister dan siap didistribusikan ke majelis


12

c. Ratio majelis hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Watampone untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Kegiatan pokok yang dilaksanakan pengadilan agama adalah “ - Penyelesaian percepatan perkara - Penyelesaian sisa perkara - Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu - Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat


13

waktu -

Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Mnajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada program ini adalah : -

Pelaksanaan diklat yudisial dan non yudisial

-

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

-

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama watampone. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Pengadilan Agama Watampone menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yaitu : a. Peningkatan kinerja Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga msyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Halhal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah : -

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi


14

dan mutasi sesuai dengan kompetensi -

Pengawasan eksternal dan internal

-

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

-

Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dierlukan kebijakan yang memperhatikan sebagai berikut: -

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadialn dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

-

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

-

Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. Rencana Kinerja Tahun 2014 Adapun rencana kinerja tahun 2014 sebagai berikut :

NO 1.


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi diselesaikan b. Persentase sisa perkara diselesaikan c. Persentase perkara diselesaikan d. Persentase perkara

TARGET yang

95%

yang

100%

yang

95%

yang

90%


15

2.

3.

4.




5.

Meningkatnya kepatuhan terhdap putusan pengadilan

6.


diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Ratio majelis hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

90% 95% 95% 100%

100%

100% 90%

95% 95%

80%

85%

100% 100%


16

E. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan

Kinerja

Tahun

2014

Pengadilan

Agama

Watampone, sebagai berikut: NO 1.

2.

3.

4.





INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Ratio majelis hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

95% 100% 90% 95%

90% 95% 95% 100%

100%

100% 90%

95% 95%

75%


17

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.


secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100% 100%

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja

antara

lain

adalah

untuk

meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Watampone, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaianpelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perumusan

perencanaan

strategis

suatu

organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaankegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa


19

keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


INDIKATOR TARGET KINERJA a. Persentase 95% mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa 100% perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara 95% yang diselesaikan d. Persentase perkara 90% yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan Persentase perkara yang akseptabilitas tidak mengajukan upaya putusan hakim hukum : - Banding 90% - Kasasi 95% - Peninjauan Kembali 95% Peningkatan a. Persentase berkas 100% efektivitas yang diajukan pengelolaan banding, kasasi dan penyelesaian PK disampaikan perkara secara lengkap b. Persentase berkas 100% yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Ratio majelis hakim 100% terhadap perkara d. Persentase 90% penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

REALI SASI 100%

CAPAI AN 105%

100%

100%

90%

95%

98%

102%

99% 99% 99% 99,9%

108% 104% 104% 99,9%

100%

100%

100%

100%

89%

99%


20


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti e. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti f. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

95%

125%

132%

95%

100%

105%

85%

-

-

100%

50%

50%

100%

-

-

100%

-

-

B. Analisis Capain Kinerja

Analisa akuntabilitas capaian kinerja diperoleh dengan cara mengukur

pencapaian

pengungkapan

dan

sasaran-sasaran

penyajian

dari

hasil

organisasi

dengan

pengukuran

kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengukur berhasil atau


21

tidaknya pelaksanaan kegiatan berdasarkan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun

sasaran

strategis

yang

hendak

dicapai

pada

Pengadilan Agama Watampone adalah : 1. Meningkatkan penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Sasaran 1. Meningkatkan penyelesaian perkara 

Persentase mediasi yang diselesaikan Pada tahun 2014 target persentase mediasi yang diselesaikan adalah 95%. Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Watampone dan dilakukan proses mediasi sebanyak 156 perkara dan berhasil diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 156 dimana 8 perkara yang berhasil dimediasi sedangkan sisanya sebanyak 148 perkara tidak berhasil dimediasi. Sehingga prosentase penyelesaian perkara mediasi sebanyak 100%. Dan capain kinerja sebesar 105%


22



Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pada

tahun

2014

target

persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan adalah 100%. Sisa Perkara Pengadilan Agama Watampone tahun 2013 adalah sebanyak : 213 perkara, berarti capaian 100% dari target 100%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2013 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. 

Persentase perkara yang diselesaikan Pada tahun 2014 target perkara yang diselesaikan sebesar 95% sedangkan yang tereliasasi sebesar 90%. Dimana jumlah perkara yang masuk adalah sejumlah 2.533 perkara. Perkara yang berhasil diputus sebanyak 2.485 sehingga ada sisa 376 perkara. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah perkara masuk di tahun 2014 dan karena ada perkara yang masuk dibulan November dan Desember 2014, adanya perkara gaib, penggugat PNS yang menunggu ijin dari atasannya, tidak membawa alat bukti dan perkara kewarisan. Dan tingkat capaiannya hanya sebesar 95% .


23



Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Pada tahun 2014 target persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan adalah 95%. Dari 2.533 perkara yang masuk selama tahun 2014, 2.485 perkara berhasil diselesaikan tidak melebihi waktu 6 bulan, sehingga realisasinya penyelesaian perkara

sebesar

98

%.

Dari

data

tersebut,

prosentase

penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan melebihi target sebanyak 3%. Dari target awal 95% sedangkan reliasasi capain sebesar 98%, maka capain yang berhasil diperoleh sebesar 103%.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim Pada

tahun

2014

target

persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum terdiri dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, dimana upaya hukum Banding pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 90% sedangkan realisasinya sebesar 98% yaitu dari 1.345 perkara gugatan yang putus hanya 22 perkara yang mengajukan banding. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, sebanyak 99%, ini melebihi target sebanyak 9% dari target awal sebesar 90%. Dan capain sebesar 109%


24

Sedangkan target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi, dimana upaya hukum kasasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95%. Dari 22 perkara yang mengajukan banding 8 perkara berlanjut ke tingkat kasasi Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sebanyak 99%, ini berarti 4%, dari target awal sebesar 95%. Dan capain sebesar 104% . Upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95% sedangkan realisasinya sebesar 99%. Dari 8 yang mengajukan kasasi hanya 2 perkara yang berlanjut ke Peninjauan Kembali

(PK).

Sehingga

prosentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya peninjauan kembali, sebanyak 99%, ini melebihi target sebanyak 4% , dari target awal sebesar 95%. Dan capain sebesar 104% .

Sasaran 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap Pada tahun 2014 jumlah perkara yang mengajukan banding sejumlah 22 perkara, kasasi 8 perkara dan PK 2 perkara, target persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap adalah 100%.


25

Berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap Pengadilan Agama Watampone tahun 2014 adalah sebanyak 32 berkas, berarti capaian 100% dari target 100%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Penyelesaian berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga semua berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap. 

Persentase berkas yang Diregister dan siap didistribusikan ke majelis Pada tahun 2014 target persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah 100%. Berkas yang Diregister dan siap didistribusikan ke majelis Pengadilan Agama Watampone tahun 2014 adalah sebanyak 2.533 berkas, tidak ada yang melebihi dari 7 hari berarti capaian 100% dari target 100%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. 

Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara Prosentase Rasio Majelis hakim Terhadap Perkara pada tahun 2014 sebesar 100%. Dimana jumlah perkara yang masuk


26

sebanyak 2.533 perkara, telah dibagikan kepada 5 majelis hakim yaitu A, B, C1, C2, C3 sesuai dengan perbandingan 1:3:5 

Persentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) Pada tahun 2014 target persentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) adalah 90%. Pada tahun 2014 perkara cerai gugat yang telah diterbitkan akte cerai sebanyak 1.048 eksemplar dan

sebanyak 943 akte

cerai telah diambil oleh pihak penggugat/pemohon, sehingga realisasi mencapai 90% dengan nilai capaian 100%. Sasaran 4. Peningkatan Askesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 

Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan Pada tahun 2014 target persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 95% dari jumlah 200 perkara. Perkara prodeo yag diselesaikan Pengadilan Agama Watampone tahun 2014 adalah sebanyak 251 perkara melebihi dari target 100%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 95%. Indikator Kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 125%.


27



Persentase Perkara Yang diselesaikan dengan cara sidang keliling Pada tahun 2014 target persentase Perkara Yang diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah 95%. Perkara Yang diselesaikan dengan cara sidang keliling Pengadilan Agama Watampone tahun 2014 melalui 12 lokasi sidang keliling dengan jumlah 731 perkara yang telah disidangkan, berarti capaian 100% dari target 95%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 105%



Persentase Amar Putusan Perkara Yang menarik Perhatian Masyarakat Yang dapat di Akses secara Online dalam Waktu Maksimal 1 Hari Sejak Diputus Pada tahun 2014 target persentase Amar Putusan Perkara Yang menarik Perhatian Masyarakat Yang dapat di Akses secara Online dalam Waktu Maksimal 1 Hari Sejak Diputus sebesar 85%. Selama tahun 2014 tidak ada perkara putus yang menarik perhatian publik.

Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang berkekuatan Hukum tetap Yang dtindaklanjuti

Pada tahun 2014 target persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dtindaklanjuti sebesar 100%.


28

Permohonan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 8 perkara sedangkan yang telah dilakukan eksekusinya hanya 4 perkara sedangkan 4 perkara belum dilaksanakan dikarenakan pihak pemohon belum menyelesaikan administrasi pengamanan eksekusi kepada pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Jadi realisasi pelaksanaan eksekusi hanya sebesar 50%. Dan capain hanya 50%

Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan 

Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti Selama

tahun

ada/tidak

2014 Pengadilan Agama Watampone

menerima

pengaduan

yang

masuk

dari

tidak pihak

masyarakat. 

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti Pada tahun 2014 target Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Namun selama tahun

2014

tidak

ada

pihak

eksternal

yang

melakukan

pemeriksaan di Pengadilan Agama Watampone.

C. Akuntabilitas Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Agama Watampone Menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: DIPA-005.01.2.307509/2012 tanggal 05 Desember 2013 sejumlah Rp. 6.755.008.000 (Enam milyar tujuh ratus lima puluh


29

lima juta delapan ribu rupiah) kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 terdapat pengurangan pagu belanja pegawai sehingga DIPA mengalami revisi dengan Nomor : DIPA-005.01.2.307509/2013/R tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp. 6.710.146.000,- (Enam milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) kemudian mengalami pengurangan pagu belanja pegawai kembali pada bulan Nopember 2014 yang menjadikan DIPA menjadi sejumlah Rp. 6.120.416.000,- (Enam milyar seratus dua puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Adapun perincian pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2014 sebagai berikut : D.

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Rp. 5.695.944.000,-

b. Realisasi

Rp. 5.648.469.168,- (99,18 %).

c. Sisa

Rp

47.474.832,-

a. Pagu

Rp.

424.472.000,-

b. Pelaksanaan/realisasi

Rp.

423.205.014,- (99,70%)

c. Sisa Anggaran

Rp.

2. Belanja Barang

1.266.986,-

3. Belanja Modal a. Pagu

Rp

-

b. Pelaksanaan/realisasi

Rp

-

c. Sisa Anggaran

Rp

-

Realisasi Anggaran DIPA 01 48741818, Pagu 6071674182, 0

Realisasi

0

Sisa 6120416000, 0


30

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor DIPA-005.01.2.309076/2013 tanggal 05 Desember 2013 Sejumlah Rp. 137.750.000 (Seratus tigapuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) - Belanja Barang DIPA BADILAG - Pagu

Rp

137.750.000,-

- Pelaksanaan/realisasi

Rp

137.012.000,- (99,46%)

- Sisa Anggaran

Rp

738.000,-

Realisasi Anggaran DIPA 04 Pagu

Realisasi

738000,0

Sisa 137750000,0

137012000,0

Rekapitulasi Pagu secara keseluruhan adalah PAGU

Rp. 6.256.166.000,-

REALISASI

Rp. 6.208.686.182,- (99.21.%)

SISA

Rp.

49.479.818,-

Pelaksanaan anggaran tahun 2014 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan rencana dimana pencapaian realisasi mencapai 99,21%. Hal ini nampak dari belanja pegawai terealisasi sebesar 99,18% walaupun mengalamai pengurangan pagu anggaran belanja pegawai oleh eselon 1 Mahkamah Agung sebanyak dua kali. Pencapaian realisasi belanja barang mencapai 99,70 % sehingga ada pengembalian ke negara sebesar Rp. 1.266.986.-. Pada tahun 2014 PA Watampone tidak mendaptkan alokasi belanja modal.


31

Adapun Belanja barang dari DIPA 04 Badilag berhasil mencapai relisasi

sebesar

99,46%,

dimana

penyerapan

anggaran

untuk

pelaksanaan perkara prodeo berhasil mencapai target sebanyak 200 perkara. Dan sidang keliling sebanyak 32 lokasi berhasil terlaksana semua (100%). peningkatan penyerapan anggaran dibanding tahun lalu dimana

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

137.750.000

terdapat

pengembalian belanja hanya sebesar Rp. 738.000,-(0,54%)


32

BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Pengadilan Agama Watampone Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

maupun

analisis

kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada dua sasaran yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan adalah : 1. Prosentase Perkara Yang diselesaikan 2. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dirindaklanjuti. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan Agama Watampone, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja sebagai

implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik.


33

Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Watampone walaupun tidak memenuhi target akan tetapi berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 228 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 2.533 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Watampone berjumlah 2.761 perkara, dari jumlah perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.485 perkara (90%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 279 perkara (10 %) Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala dan telah dilaporkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI dan Instansi terkait.

B. SARAN – SARAN

Mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar atau Mahkamah Agung, agar : 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Watampone antara lain tenaga jurusita yang pada saat ini hanya ada 1 orang pegawai sedangkan wilayah kerja PA Watampone adalah yang terbesar di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan, begitupula untuk jabatan kasubbag keuangan yang kosong sejak tahun 2007.


34

2. Meningkatkan

alokasi

dana

anggaran

(DIPA)

untuk

tahun

anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; menambah anggaran untuk belanja modal berupa pengadaan alat pengolah data dan sarana dan prasarana kantor serta belanja barang berupa pemeliharaan gedung/kantor. 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk belanja modal, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama Watampone sehingga menghasilkan

Sumberdaya

Manusia

yang

Profesional

dan

berintegritas tinggi. 5. Meningkatkan

pembinaan/pengawasan

ke

daerah

tentang

pelaksanaan tugas teknis yusttisial dan tugas umum.

C.

Penutup Demikian

Laporan

Akuntabilitas

Pengadilan Agama Watampone Tahun

Kinerja

Instansi

Pemerintah

2014. Realisasi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Watampone yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja

keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari

pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh


35

staff, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.


BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur. Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,

Recommend Documents