BAGIAN II AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

BAGIAN II AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

BAB 8 PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

BAB 8 PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM A. KONDISI UMUM Pembenahan Sistem dan Politik Hukum pada tahun 2004 mencatat hasil yang menggembirakan terutama yang berkaitan dengan pembenahan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk atas perintah Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mencatat hasil yang menggembirakan. Pembentukan dan pengangkatan 9 (sembilan) orang hakim pada Mahkamah Konstitusi dilakukan pada bulan Agustus 2003 dan kemudian mulai menjalankan tugas dan fungsinya pada bulan Oktober 2003. Tercatat berbagai sengketa pemilu telah diselesaikan dengan baik pada tahun 2004. Sementara itu telah dilakukan pengujian konstitusionalitas terhadap 15 undang-undang terhadap UUD 1945. Dari perkara tersebut, 9 (sembilan) perkara diantaranya dinyatakan tidak diterima, 3 (tiga) perkara ditolak, 1 (satu) perkara dikabulkan, dan 2 (dua) perkara ditarik kembali oleh pihak yang mengajukan. Melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan ini, maka disamping kepastian hukum dalam peraturan perundangundangan, serta tertib peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan. Persiapan pembentukan Komisi Kejaksaan yang telah dimulai pada tahun 2004 tetap diteruskan dan diharapkan pada tahun 2005 terbentuk dan dapat segera bekerja. Komisi Yudisial pada saat ini juga sedang proses pembentukan. Seleksi anggota Komisi Yudisial sedang dilakukan dan diharapkan pada tahun 2005 dapat mulai menjalankan tugas dan fungsinya. Disamping itu pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diperintahkan oleh UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dilakukan. Pada saat ini Pengadilan Tipikor sedang menangani dua buah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang gubernur dan pejabat Departemen Perhubungan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut diharapkan selesai pada tahun 2005. Upaya mendorong independensi peradilan melalui operasionalisasi sistem satu atap pada lembaga peradilan yang telah dimulai pada tahun 2004 terus dilanjutkan. Walaupun secara formal penyerahan kewenangan adminstratif, kepegawaian dan finansial telah dilakukan oleh cabang kekuasaan negara eksekutif kepada cabang kekuasaan negara yudikatif, akan tetapi proses tersebut memerlukan waktu yang lama. Pada saat ini proses tersebut sedang berlangsung bersamaan dengan persiapan perubahan struktur organisasi lembaga peradilan. Pembenahan Sistem dan Politik Hukum pada tahun 2006 menghadapi berbagai tantangan. Pertama, merupakan tantangan terbesar pada saat ini, adalah belum pulihnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kelembagaan hukum, terutama penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan persoalan yang rumit dan memerlukan waktu lama untuk merebutnya kembali dan

penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan upaya tersebut. Kedua, banyaknya peraturan perundang-undangan yang inkonsisten dan saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, antara tingkat pusat dan tingkat daerah, dan antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik terutama dalam penerapnnya. Ketiga, belum adanya Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik dengan berbagai negara lain terutama yang menjadi tempat pelarian para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian negara sebagai akibat perilaku korupsi. Dan keempat, menguatnya tuntutan terhadap terwujudnya kepastian hukum, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun penerapan dan penegakan hukumnya. Bagi kalangan pengusaha dan penanam modal, hadirnya kepastian hukum memberikan rasa aman dalam melakukan berbagai aktifitas usahanya.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2006 adalah semakin terwujudnya tertib peraturan perundangundangan dan semakin terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, dan semakin terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat terhadap hukum.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Pembenahan sistem dan politik hukum pada tahun 2006 diarahkan kepada kebijakan untuk meningkatkan tertib perundang-undangan, mendorong penyelenggaran penegakan hukum dan semakin terwujudnya budaya hukum, melalui upaya: 1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui permberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional; 2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional; dan 3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala II.8 – 2

negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

II.8 – 3

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Program Perencanaan Hukum Kegiatan Pokok: 1. Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan; 2. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang; 3. Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR; serta 4. Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang,

Program Perencanaan Hukum Kegiatan Pokok: 1. Perencanaan dan pengendalian organisasi, administrasi dan finansial peradilan; 2. Pengkajian sarana dan prasarana fisik peradilan; 3. Pengkajian sistem administrasi peradilan; 4. Pengkajian sistem organisasi peradilan; 5. Pengkajian sistem penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran peradilan; 6. Pembinaan manajemen organisasi dan kelembagaan peradilan; 7. Pembinaan manajemen perlengkapan peradilan; 8. Pembinaan sistem administrasi peradilan; 9. Pembinaan manajemen kepegawaian peradilan; 10. Pembinaan manajemen perencanaan, penganggaran dan laporan secara terpadu; dan 11. Pembinaan manajemen keuangan peradilan.

Sasaran Program Tersedianya kebijakan/bahan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.

II.8 – 4

Instansi Pelaksana Mahkamah Agung RI, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Konstitusi

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 231.267,3

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Mahkamah Agung RI, Dep. Dalam Negeri Dep. Hukum & HAM, Dep. Perindustrian, Dep. ESDM, BPPT, Dep. Perdagangan

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

perlindungan anak, dan lainlain. 2.

Program Pembentukan Hukum Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan; 2. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat; 3. Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat; 4. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat; 5. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam

Program Pembentukan Hukum Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengkodifikasian pengaturan tentang sistem manajemen terpadu; 2. Pembuatan pedoman pembinaan administrasi Badan Peradilan; 3. Penyusunan himpunan PERMA dan SEMA; 4. Kodifikasi putusan pengadilan; 5. Penyusunan himpunan putusan pengadilan; 6. Pencetakan himpunan putusan pengadilan; 7. Pengiriman himpunan putusan pengadilan; 8. Penyusunan RUU; 9. Penyusunan RPP; 10. Pembahasan RUU; 11. Penerjemahan buku hukum atau Undang-undang; 12. Koordinasi dan pemantapan usul prakarsa penyusunan RUU; 13. Pengolahan pendapat dan pertimbangan hukum; 14. Klasifikasi Peraturan Perundangundangan; 15. Harmonisasi Peraturan Perundangundangan; 16. Penyusunasn rencana program & kebijakan teknis; 17. Penyusunan DIM Pemerintah RUU inisiatif DPR; dan 18. Pembahasan pengujian material UU

II.8 – 5

40.000,0

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 6. Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundangundangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan; 7. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundangundangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta 8. Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum (peraturan perundangundangan).


Sasaran Program

oleh Mahkamah Konstitusi.

II.8 – 6

Instansi Pelaksana


No. 3.



Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya Kegiatan-kegiatan pokok 1. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba; 2. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat; 3. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; 4. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional; 5. Penyederhanaan sistem penegakan hukum; 6. Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya Kegiatan-kegiatan pokok A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pengadilan 1. Perluasan pembangunan gedung Mahkamah Agung RI sehubungan dengan pengembangan organisasi; 2. Penambahan lahan dan lanjutan pembangunan gedung Pusdiklat; 3. Pengadaan lahan dan pembangunan PT dan PN Baru berkaitan pengembangan Kompetensi Pengadilan Ad Hoc TIPIKOR, HAM & Hubungan Industrial, serta pemekaran daerah disertai adanya Pengadilan Baru; 4. Pengadaan lahan dan pembangunan gedung PTA dan PA secara bertahap dalam 5 (lima) Tahun Pertama 2006 di Jawa; 5. Pengadaan lahan dan pembangunan gedung Dilmiltama, Dilmilti dan Dilmil di Seluruh Indonesia secara bertahap; 6. Pengadaan lahan dan pembangunan beberapa gedung Pengadilan TUN; 7. Pengadaan sarana dan prasarana serta operasional Pengadilan TIPIKOR, dan Pengadilan

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Terwujudnya Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat

Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Dep. Hukum & HAM, Komnas HAM, Badan Narkotika Nasional

II.8 – 7

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 1.896.788,0

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi; 7. Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); 8. Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan; 9. Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel; 10. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum.


Sasaran Program

Hubungan Industrial; 8. Peningkatan sarana dan prasarana di 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia, termasuk kendaraan roda 2 (dua), 4 (empat) dan 6 (enam); dan 9. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur gedung Pengadilan dan rumah dinas pejabat pengadilan di Nanggro Aceh Darussalam (NAD) pasca Tsunami. B. Pengakajian Sistem Manajemen Perkara. C. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kekuasaan Kehakiman 1. Pengkajian sistem pengawasan tentang perilaku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan; 2. Pengkajian terhadap sistem pengawasan administrasi peradilan; 3. Pengkajian terhadap sistem pengawasan teknis yustisial; 4. Pengkajian terhadap sistem pendisiplinan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, dan unsur penunjang tenaga teknis peradilan; 5. Melakukan pengawasan reguler; dan 6. Melakukan pengawasan khusus.

II.8 – 8

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

D. Penataan Arsip Perkara E. Pengadaan Buku-buku Perpustakaan F. Penataan fasilitas perpustakaan dan dokumentasi G. Pengadaan agenda dan register perkara H. Penyelenggaraan Administrasi Umum Dep. Hukum dan HAM I. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan J. Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum K. Pembinaan Pemasyarakatan L. Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BAPAS) M. Penyelenggaraan Pemasyarakatan N. Pembinaan Keimigrasian O. Penyelenggaraan Keimigrasian P. Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual Q. Pembinaan, perancangan, harmonisasi, kerjasama dan publikasi peraturan perundangundangan R. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang perlindungan HAM S. Penyelenggaraan, penelitian, pengkajian, pengembangan, pembinaan dibidang aparatur, hakhak, Eksos T. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional

II.8 – 9

Instansi Pelaksana


No. 4.



Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Kegiatan-kegiatan pokok: 1. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional; 2. Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 3. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya; 4. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta 5. Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional.

Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Kegiatan-kegiatan pokok: A. Peningkatan Profesionalisme Aparat Peradilan 1. Diklat Teknis Hakim. 2. Diklat Teknis Panitera dan Jurusita. 3. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan B. Pengkajian sistem pembinaan karier tenaga teknis peradilan. C. Pembuatan sistem penilaian kualitas hakim yang komprehensif D. Rasonalisasi penempatan hakim dan pejabat kepaniteraan E. Pelaksanaan mutasi dan promosi hakim dan pejabat badan peradilan F. Pembinaan administrasi umum. G. Perekrutan tenaga pengawas. H. Pemantauan secara khusus dan intensif terhadap integritas Pimpinan Peradilan I. Penyelenggaraan pedayagunaan sistim dan pelaksanaan pengawasan J. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara K. Penyelenggaraan pembinaan hokum dan peradilan

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Terciptanya aparatur hukum yang profesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Mahkamah Agung RI, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung RI,

II.8 – 10


No. 5.



Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kegiatan pokok: 1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat; 3. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globlisasi; serta 4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kegiatan pokok: 1. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat; 2. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang pelindaungan HAM; 3. Sosialisasi pengarusutamaan gender bidang hukum; 4. Pembinaan Pemasyarakatan; 5. Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bapas); 6. Penyelenggaraan Pemasyarakatan; 7. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang perlindungan HAM; 8. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional; dan 9. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan.

Sasaran Program Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

II.8 – 11

Instansi Pelaksana Mahkamah Agung RI, Dep. Hukum & HAM, Kejaksaan Agung RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dep. Dalam Negeri


No.



Sasaran Program

juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

II.8 – 12

Instansi Pelaksana


BAGIAN II AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Recommend Documents