bab Ii Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai II -

bab Ii

Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

II -

Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK

T

Terwujudnya Indonesia yang aman dan damai merupakan upaya untuk menciptakan suatu kondisi bebas dari bahaya dan segala bentuk ancaman baik dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Rasa aman dan damai itu tercermin dari keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir, tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, serta rukun dalam sistem negara hukum. Berbeda dengan era sebelumnya, kini demokrasi dikonsolidasikan ber dasarkan stabilitas politik yang dibangun dari bawah, dari masyarakat luas. Demokrasi memerlukan stabilitas yang didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan dipaksakan oleh kekuatan yang berdasarkan ancaman dan intimidasi serta praktik kekerasan. Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis merupakan prasyarat utama untuk melaksanakan agendaagenda pembangunan nasional. Peningkatan kapasitas dan kredibilitas pemerintah dan peran partisipatif masyarakat, merupakan pilar utama yang menjadi prioritas yang perlu dibangun dan diperkuat untuk menjamin dan memelihara situasi aman dan damai secara berkelanjutan.

II -


Sehubungan dengan itu, pembangunan kebudayaan diharapkan dapat menyumbangkan peran dalam meredakan ketegangan antarkelompok masyarakat dan memperkokoh NKRI. Pembangunan kebudayaan juga diharapkan dapat mengembangkan nilai budaya baru yang positif dan produktif dalam memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya nasional. Ia juga diharap dapat menemukenali akar ketegangan/konflik, solusi dan antisipasinya untuk memperkokoh NKRI. Di sisi lain, hubungan internasional tahun 2005 hingga pada penghujung tahun 2006 diwarnai berbagai isu politik, keamanan dan ekonomi global yang diperkirakan masih akan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Berkenaan dengan usaha mewujudkan Indonesia yang mampu berperan penting dalam dunia internasional, diperlukan kesinambungan dan konsistensi pemantapan peranan politik luar negeri dan kerjasama internasional. Pemantapan peran dan kerjasama ini menekankan pada pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara bangsa, serta penguatan integritas dan kapasitas nasional melalui optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan kerjasama internasional dengan memaknai secara positif berbagai peluang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa kompleksitas kondisi sosial dan politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan, dan provokasi yang mengeks ploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan merupakan tantangan dan hambatan yang cukup berat dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban. Sebagai konsekuensi letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia secara langsung dan tidak langsung menjadi lokasi tindak kejahatan lintas negara (transnasional). Bersamaan dengan itu, keinginan kuat untuk menyelesaikan separatisme secara damai dan menyeluruh terus diupayakan dengan melakukan perundingan damai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Selain itu, terjadinya aksi-aksi terorisme di negara-negara yang relatif kuat dari segi pertahanan dan keamanan membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan secara konvensional bukanlah jaminan untuk menciptakan rasa aman terhadap terorisme. Semua ini perlu diwaspadai dan ditindak secara tegas melalui upaya peningkatan daya cegah serta daya tangkal terhadap terorisme. Untuk itu, upaya peningkatan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban juga senantiasa dilakukan perkuatan kemampuan pertahanan negara.

II -


Usaha pemeliharaan dan peningkatan kemampuan persenjataan tetap dijaga.

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Saat ini kemampuan pertahanan negara Indonesia relatif tertinggal dari negara tetangga. Pembangunan pertahanan negara sampai dengan saat ini baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas, terutama bila dihadapkan dengan tugas, luas wilayah, jumlah penduduk dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya. Dengan demikian, pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara mesti diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan negara, serta diarahkan untuk mewujudkan pertahanan yang profesional dan modern, yang mampu menindak dan menanggulangi setiap ancaman.

A. BIDANG POLITIK Di bidang politik upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai terutama berkaitan dengan upaya melanjutkan peningkatan kondisi saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat serta pemantapan politik luar negeri dan kerjasama internasional. Hal ini berdasarkan pertimbangan, pada satu sisi, kondisi aman dan damai secara politik hanya dapat dicapai apabila terjadi peningkatan situasi yang kondusif yang terus menerus di dalam negeri, dalam hal ini berupa penguatan kerapatan (cohesion) dan ketertiban (order) sosial kemasyarakatan, yang pada gilirannya diharapkan menjadi modal dasar bagi penerapan kebijakankebijakan pembangunan nasional lainnya. Pada sisi lain, kondisi aman dan damai secara politik hanya dapat tercapai melalui peningkatan situasi politik internasional yang sejalan dengan kepentingan Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi.

II -


Secara timbal balik, konsolidasi demokrasi yang berhasil, pada gilirannya diharapkan mampu memberi dukungan bagi kinerja politik luar negeri dan kerjasama internasional Indonesia.

1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat a. Permasalahan di Aceh, Papua, Maluku, dan Mamasa Perkembangan politik di NAD setelah ditetapkannya Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) pada Sidang Paripurna DPR tanggal 11 Juli 2006, ditandai dengan perbedaan pendapat mengenai substansi UU. Tantangan ke depan adalah bagaimana proses pelaksanaan UU PA dapat berjalan dengan baik, menjaga saling percaya antarkelompok masyarakat, serta penyelenggaraan Pilkada yang sukses. Sedangkan kondisi sosial politik di Papua, secara umum dapat dikatakan cukup baik, terutama setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) dan Papua pada bulan Maret 2006. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga representasi kultural bagi orang asli Papua dan anggotanya terdiri dari kalangan adat, perempuan dan agama, menghadapi tuntutan dan tantangan agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan lain di Papua adalah lambatnya penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). UU mengenai Otsus belum dilaksanakannya secara konsisten, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Otsus itu sendiri dan tentunya kepada pemerintah pusat dan lokal. Situasi di provinsi Maluku dan Maluku Utara telah berangsur normal dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun aksi-aksi kekerasan dan teror masih sering muncul, sehingga dikhawatirkan dapat kembali membawa masyarakat ke dalam konflik horizontal. Hal ini mengisyaratkan bahwa situasi kondusif yang sudah tercipta perlu terus-menerus diwaspadai. Soalnya masyarakat Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan trauma akibat konflik yang berkepanjangan, sehingga sangat rentan terhadap upaya-upaya provokasi yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu.

II -


Di sisi lain, upaya-upaya menghentikan konflik di Poso (Sulawesi Tengah) telah dilakukan sejak 1998. Namun konflik hanya dapat dihentikan sementara waktu, karena muncul lagi konflik susulan dengan eskalasi konflik yang makin meningkat dan lebih meluas. Munculnya kembali konflik tersebut mencerminkan bahwa pemicu konflik belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Dalam kurun waktu akhir tahun 2005 sampai dengan semester pertama tahun 2006, situasi Poso, Sulawesi Tengah diwarnai oleh penemuan senjata, penemuan bom, dan tindakan kekerasan terhadap warga masyarakat. Di daerah lain, pada Oktober 2004, terjadi konflik di Mamasa (Sulawesi Barat). Konflik ini diawali dengan aksi benturan fisik antar kelompok yang setuju bergabung dengan Mamasa dengan kelompok yang tidak setuju bergabung dengan Mamasa. Benturan ini merupakan reaksi atas diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Konflik yang berdimensi kekerasan tersebut dikhawatirkan akan dimasuki isu agama dan suku. Hal ini sangat potensial terjadi, mengingat peta pengelompokan suku dan agama di antara kedua kelompok yang bertikai. Kelompok kontra-Mamasa umumnya berasal dari Suku Mandar dan beragama Islam. Sedangkan kelompok pro-Mamasa adalah orang-orang Mamasa yang secara kesukuan lebih dekat dengan etnis Toraja yang beragama Kristen/Katolik. Namun demikian, sejak akhir 2005, kondisi konflik di Mamasa dalam kurun waktu setahun terakhir menunjukkan situasi membaik.

b. Hasil yang dicapai Penyelesaian Masalah Aceh Keberhasilan penyelesaian masalah Aceh dalam dua tahun terakhir ditandai dengan penandatanganan MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 dan keberhasilan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang tercantum di dalam MOU. Pada 14 Nopember 2005, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Inpres ini menginstruksikan seluruh jajaran KIB agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung terlaksananya MoU Helsinki.

II -


Sampai dengan saat ini, beberapa kebijakan MoU Helsinki yang berhasil dilaksanakan antara lain: Pertama, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, sampai dengan 18 Agustus 2006 sebanyak 1486 orang narapidana dan tahanan GAM memperoleh amnesti umum dan abolisi. Kedua, empat tahap perlucutan seluruh senjata GAM sebagaimana tertuang di dalam MoU telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 840 senjata yang memenuhi syarat telah diterima oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) dan telah dimusnahkan. Ketiga, Pemerintah Indonesia telah melakukan realokasi jumlah TNI dan Polri, sehingga saat ini kekuatan yang ada di NAD adalah sebanyak 14.700 personil non organik TNI dan 9.100 non organik personil Polri. AMM menilai bahwa kekuatan maksimum yang ada di NAD tersebut telah sesuai dengan isi Nota Kesepahaman. Keempat, jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 1.000.000 per orang telah diberikan kepada 3.000 orang mantan GAM untuk waktu tiga bulan. Kelima, pendataan dan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sampai Oktober 2006 mencapai 2.497.300 orang dari 2.608.245 orang calon pemilih. Sampai akhir Juni 2006, kartu tanda penduduk (KTP) telah diterbitkan kepada 3 juta orang (52%) dari 2.608.245 wajib KTP. Keenam, telah dilakukan secara bertahap pelatihan khusus polisi organik Aceh dengan penekanan pada penghormatan HAM. Berikutnya, sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan MoU Helsinki adalah pelaksanaan program reintegrasi GAM ke dalam masyarakat Aceh. Pemerintah Provinsi NAD telah membentuk Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) yang bertujuan antara lain menyusun dan melaksanakan program untuk mengintegrasikan mantan tentara GAM, mantan tapol GAM yang mendapat amnesti, serta korban konflik yang berasal dari GAM maupun masyarakat ke dalam masyarakat Aceh secara keseluruhan.

II -


Usaha perdamaian di Aceh yang akhirnya dicapai.

Ditetapkannya UU PA pada tanggal 11 Juli 2006 merupakan prestasi yang terkait dengan MoU Helsinki. Hasil penting UU PA antara lain disetujuinya pembentukan partai politik lokal dan calon independen (walaupun hanya dilakukan satu kali saja), penerapan syariah Islam untuk pemeluk agama Islam, serta jaminan terhadap Hak Asasi Manusia di NAD. Terhadap UU PA tersebut, sampai saat ini masalah aktual yang ada adalah beberapa komponen masyarakat, termasuk mantan anggota GAM yang masih belum menerima sepenuhnya UU PA tersebut. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam negara demokrasi, namun yang tidak boleh terjadi adalah adanya konflik fisik yang mengarah pada tindakan anarkis dan kriminalitas. Saat ini persiapan penyelenggaraan pilkada sedang dilakukan di NAD. Berbagai persiapan seperti pelatihan terhadap anggota Komisi Independen Pemilu sudah mulai dilakukan. Pendataan calon pemilih telah pula dilaksanakan.

Penyelesaian Masalah Papua Langkah utama yang dilakukan Pemerintah untuk percepatan penyelesaian, terutama akibat pro-kontra pemekaran, adalah pengkajian untuk mencari titik temu antara UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001. Hasil evaluasi tersebut telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kerawanan yang dikandung UU No. 21 Tahun 2001. Konsekuensi dari

II -


kelemahan itu adalah perlu diambil langkah-langkah lanjutan, antara lain: 1. Pengakuan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. 2. Dukungan terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas antara lain melakukan klarifikasi sejarah Papua. 3. Penyelesaian persoalan MRP sebagai representasi kultural dan politik rakyat Papua. 4. Perlunya penyelesaian persoalan yang dapat mengakomodasi representasi suku-suku untuk duduk di dalam struktur MRP 5. Persoalan peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara adat. Upaya lain terkait dengan persoalan pemekaran adalah membuat langkahlangkah penyesuaian kebijakan pemekaran wilayah Papua pascakeputusan Mahkamah Konstitusi, yang menyangkut posisi hukum UU No. 45 Tahun 1999. Keputusan Mahkamah Konsitusi telah memberi kepastian hukum bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 adalah sah dan selanjutnya perlu dilaksanakan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan yang lain. Kebijakan lain yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang MRP, yang materinya telah disesuaikan dengan berbagai ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; dan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Diharapkan pembentukan MRP tidak menimbulkan persoalan hukum baru pada masa yang akan datang. Dengan selesainya upaya sinkronisasi UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 tahun 2001, diharapkan akan dapat berdampak positif terhadap penyelesaian masalah Papua. �� Di samping memberi kejelasan terhadap masyarakat tentang eksistensi MRP, masyarakat Papua dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik mengenai konsekuensi pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tersebut. Paling tidak, melalui berbagai kebijakan yang diterapkan tersebut, diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah dapat meningkat. Pilkada Gubernur Papua dan Irjabar telah berhasil dilaksanakan dengan aman dan tertib. Diharapkan kedua gubernur terpilih itu dapat menjembatani

II -


dan menyelesaikan berbagai permasalahan Papua. Selanjutnya, untuk mempercepat pelaksanaan pem bangunan di Papua, telah ditetapkan kebijakan New Deal Policy for Papua dengan memprioritaskan pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; kebijakan perlakukan khusus (affirmative action) bagi putra-putri asli Papua; serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayahwilayah potensial. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, saat ini sedang dipersiapkan Inpres tentang Percepatan Pembangunan di Papua. Upaya penyelesaian

Penyelesaian Konflik di Maluku dan Maluku Utara

konflik di Papua terus berlangsung.

Upaya Pemerintah untuk menjaga situasi aman dan damai terus dilakukan dengan dialog yang melibatkan tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk lebih memantapkan harmonisasi kehidupan masyarakat. Hal lain yang dilakukan adalah dengan terus dilaksanakannya Operasi Mutiara yang menitik beratkan upaya penegakan hukum, sehingga masyarakat didorong untuk berperan serta secara aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengungsi yang meningkat pesat sejak konflik berlangsung, pemerintah terus berusaha menjalankan program pemberdayaan masyarakat pascakonflik. Pemberdayaan masya rakat untuk mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, merupakan modal utama bagi penyelesaian konflik secara tuntas. Usaha meningkatkan kepercayaan dilakukan dengan cara mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan, serta revitalisasi nilai-nilai budaya lokal di Maluku, dan Maluku Utara. Tindakan ini merupakan pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik. Dampak yang positifnya adalah membentuk pemahaman bahwa penataan kehidupan masyarakat Indonesia perlu dilakukan berdasarkan prinsip saling memahami serta prinsip kesetaraan dalam menjalankan fungsi dan peran-peran kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang tak kalah penting adalah mencairkan sekat yang selama ini menghambat terwujudnya rekonsiliasi antaretnis di Indonesia.

II - 10


Gejala umum yang terjadi di daerah konflik adalah adanya akumulasi rasa saling curiga antarkelompok yang bertikai. Dalam kondisi ini, persoalan yang tidak penting pun berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa ketidakpercayaan antarkelompok merupakan salah satu penyebab pokok konflik, dalam rangka membangun kepercayaan kelompok yang bertikai, pemerintah melakukan upaya pendampingan terhadap lembaga-lembaga sosial budaya di daerah konflik Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Fokus pelaksanaan kebijakan ini adalah melakukan pendekatan terhadap kalangan LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, serta perguruan tinggi, untuk bekerja sama menyukseskan pendampingan terhadap masyarakat di daerah konflik. Langkah awal yang berhasil dituntaskan adalah penyelesaian pedoman umum agenda pendampingan, terutama di daerah yang mengalami konflik sosial politik yang tinggi. Penyelesaian Konflik di Poso Demi menjaga situasi aman dan damai di Poso, Pemerintah bersamasama dengan masyarakat menerapkan kembali semangat Sintuwu Maroso atau ‘Bersatu Kita Kuat’ secara terus-menerus. Pendekatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia dan meningkatkan komitmen kepada persatuan dan kesatuan. Melalui ikatan ini, diharapkan jalinan kehidupan yang harmonis antara komunitas di dalam masyarakat akan terus dibangun. Dalam penanganan masalah Poso, sebagai implementasi Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, telah dibentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah. Komando Operasi tersebut dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tentang Pembentukan Komando Operasi Keamanan Sulawesi Tengah dengan tugas melaksanakan operasi keamanan untuk penanganan masalah yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi penegakan hukum, penggelaran pengamanan dan pelaksanaan kegiatan intelijen terpadu secara simultan dan sinergis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kredibilitas Pemerintah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya lainnya adalah pelibatan masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi serta pengamanan lingkungan desa dan kelurahan, sehingga dapat tercipta rasa saling percaya di antara komunitas Islam dan Kristen. Hal lainnya adalah secara terus-menerus melaksanakan dialog antarkomunitas

II - 11


Usaha memelihara perdamaian di wilayah konflik.

yang berkonflik dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh budaya, kalangan perguruan tinggi dan LSM untuk meningkatkan keharmonisan di dalam masyarakat secara mantap, terutama pada simpul-simpul yang mengandung tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Program rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sosial juga merupakan agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berkat pendekatan penyelesaian konflik secara holistik, situasi di Kabupaten Poso saat ini relatif aman walaupun denyut konflik masih terjadi. Dalam situasi konflik, ketika saling curiga menjadi bagian yang tidak terelakkan, maka upaya menangkis manipulasi informasi sekaligus meluruskannya menjadi mutlak diperlukan. Penyebaran poster dan membangun jaringan dengan media massa yang mengajak masyarakat untuk menghentikan pertikaian dan konflik, serta kembali membangun saling percaya dan kebersamaan, merupakan usaha yang telah dilakukan pemerintah. Melalui kegiatan ini tampak adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting persatuan dan kesatuan. Penyelesaian Konflik di Mamasa Peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat menentukan dalam penyelesaian masalah di Mamasa. Telah dilaksanakan pertemuan lima bupati yang berasal dari wilayah sekitar konflik dan mereka sepakat untuk melaksanakan ketentuan pemekaran Kabupaten Polewali-Mamasa. Langkah-langkah penting yang telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Mamasa adalah penentuan batas wilayah hasil pemekaran. Penentuan batas ini diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan melaksanakan rehabilitasi sarana serta perbaikan rumah untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Penentuan batas itu

II - 12


juga diperlukan untuk melaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mambi dan Pana. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, maka Polri bekerja sama dengan TNI telah menggelar Operasi Aralle, Tabulahan, dan Mambu-LIPU 2004. Polri berhasil memfasilitasi perjanjian damai yang ditandatangani 44 tersangka pelaku konflik. Mereka menyepakati tiga hal penting, yaitu: 1. Berjanji hidup rukun dan damai sebagai satu keluarga dalam adat Pitu Ulunna Salu. 2. Berjanji melupakan semua masalah yang terjadi dan mulai membangun kekeluargaan sebagaimana nenek moyang Pitu Ulunna Salu. 3. Barang siapa memulai perbuatan yang merusak persaudaraan wilayah Pitu Ulunna Salu akan ditindak tegas, sesuai dengan agama dan petuah nenek moyang manurungan botto, sedangkan provokator pemicu konflik akan ditindak tegas dengan tembak di tempat. Pendekatan pemerintah yang bersifat multidimensional ini ternyata cukup berhasil, sehingga situasi keamanan di Mamasa pun berangsur pulih.

c. Tindak lanjut Terkait dengan persoalan Aceh, tindaklanjut yang diperlukan adalah: 1. Melaksanakan sosialisasi UU PA secara luas, intensif dan konstruktif dengan melibatkan berbagai pihak. 2. Mendukung terlaksananya UU PA secara konsekuen dan konsisten. Dalam waktu dekat harus segera disusun Qanun perihal Pilkada; harus segera dilakukan persiapan teknis Pilkada (mulai dari sosialisasi Pilkada, persiapan daftar pemilih sampai dengan aspek teknis hari pencoblosan); serta perlu persiapan dan pengaturan pemantauan Pilkada, terutama pemantau dari komunitas internasional. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan jujur, transparan, adil, serta tertib-aman-damai. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan masyarakat internasional merupakan kunci keberhasilan Pilkada. 3. Membangun hubungan kerja yang konstruktif dan sinergis antara pemerintah pusat dan BRA NAD, dan antara BRA NAD dengan BRA kabupaten/kota. 4. Mendukung program reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. Berkenaan dengan masalah Papua, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

II - 13


1. Mendorong pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, antara lain fasilitasi untuk mendorong disusunnya Perdasus dan Perdasi termasuk harmonisasinya dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mendorong terwujudnya konsensus dan pelaksanaan kebijakan New Deal Policy for Papua. 3. Meningkatkan kapasitas lembaga MPR, DPR dan DPRD yang sudah terbentuk agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya se cara profesional, sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundangan yang berlaku. 4. Perlunya sinkronisasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Berikutnya, tindak lanjut penanganan masalah pascakonflik Maluku/Ambon adalah: 1. Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum. 2. Menuntaskan kasus-kasus teror/kejahatan kekerasan maupun korupsi dana pengungsi, dengan mengembangkan hasil pemeriksaan para saksi-saksi dan alat-alat bukti. 3. Mengoptimalkan peran Pemda untuk melakukan pendataan para penduduk dan pendataan hak keperdataan. 4. Mendukung pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2003. Dalam penanganan kasus Poso, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah: 1. Melanjutkan proses penegakan hukum dengan menuntaskan kasuskasus teror maupun kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Melanjutkan program harmonisasi sosial dan rehabilitasi terhadap pembangunan sarana-prasarana sosial, rumah-rumah penduduk korban konflik dan tempat-tempat ibadah yang harus dilaksanakan di Kabupaten Poso. 3. Mendorong peran pemda yang optimal dalam rangka menginventa risir data penduduk dan hak-hak keperdataan masyarakat guna ter laksananya program secara optimal. Agar situasi aman dan damai tetap terjaga di Mamasa, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan persoalan yang masih tersisa, penegakan hukum, serta mendorong dan mendukung kebijakan untuk menjaga harmonisasi melalui berbagai forum yang dapat menjembatani komunikasi di dalam masyarakat secara konstruktif.

II - 14


2. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Inter nasional a. Permasalahan Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut dengan negara-negara tetangga. Masalah ini perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan untuk mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. Masalah lintas batas (border crossing) menuntut pelaksanaan kerangka kerja sama yang lebih efektif untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat di perbatasan darat, seperti Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Di samping itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah perbatasan maritim (batas laut) dengan Singapura dan Filipina. Pelaksanaan border diplomacy diharapkan dapat meningkatkan atau mempercepat akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi kawasan perbatasan, sehingga dapat memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Sebab, fungsi wilayah perbatasan adalah jendela yang merefleksikan keadaan sosial-ekonomi nasional. Masalah internasional lainnya adalah perkembangan konflik Israel-Palestina berimbas pula pada serangan Israel atas Lebanon. Serangan udara Israel yang terakhir, mengakibatkan terbunuhnya 54 penduduk sipil, termasuk 37 anak-anak di Qana, Lebanon Selatan. Dampak sosial tragedi ini sangat luas. Hampir sejuta warga sipil Lebanon secara langsung terkena dampak agresi Israel. Menurut World Health Organization (WHO), kira-kira 600.000 warga sipil terpaksa mengungsi dari rumah mereka sendiri. Harga-harga bahan komoditi pokok pun mengalami peningkatan sampai 400-600%. Tentu keadaan ini akan menyulitkan warga setempat, apalagi bagi pengungsi. Ditambah lagi, agresi militer ini telah mengakibatkan lebih dari 40.000 warga asing eksodus ke luar Lebanon. Berikutnya, soal integrasi ASEAN untuk mewujudkan ASEAN 2020 dan Bali Concord II merupakan proses yang bertahap. Namun, penahapan ini dapat menimbulkan kesan bahwa proses integrasi ini berjalan sangat lamban. Salah satu contohnya adalah kerja sama ASEAN dalam menangani masalah kejahatan lintas negara, yang pada praktiknya belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh masalah politis dan teknis yang menjadi penghalang kerja sama tersebut.

II - 15


Selain itu, telah disadari bahwa terjadi ketidaksinkronan antara rencana kerja sama integrasi ASEAN dengan rencana pembangunan nasional negaranegara ASEAN. Sebabnya adalah minimnya keterlibatan badan-badan perencanaan ASEAN dalam penyusunan dan implementasi rencana ASEAN tersebut. Badan perencanaan nasional dianggap mempunyai peranan yang strategis untuk saling memperkuat program-progam pembangunan di ASEAN, dengan program-program pembangunan nasional di negaranegara ASEAN.

Bom di depan Kedubes Australia meninggalkan luka mendalam.

Berkenaan dengan pelaksanaan diplomasi publik, Indonesia menyadari bahwa upaya melawan terorisme dalam jangka panjang sangat bergantung pada upaya memberdayakan kaum moderat. Karena itu upaya mengembangkan budaya dialog, toleransi dan upaya untuk saling memahami dan menghormati antar sesama umat beragama menjadi agenda penting dalam kerja sama internasional yang diprakarsai dan didorong Indonesia. Sehubungan dengan itu, kegiatan yang dilakukan adalah dialog antar agama (interfaith dialogue). Indonesia secara tegas menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun disadari bahwa usaha memberantas terorisme dalam jangka panjang, mesti dilakukan dengan mengikis akar-akar terorisme, yang muncul dari radikalisme dan manipulasi terhadap agama.

II - 16


Keanggotaan dan kiprah diplomasi Indonesia dalam Dewan HAM PBB dihadapkan pada pesimisme bahwa politisasi akan tetap mewarnai kinerja Dewan HAM. Diplomasi HAM Indonesia termasuk keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB akan sangat krusial dalam menyelaraskan secara seimbang dan proporsional antara kepentingan promosi HAM di dalam negeri dengan diplomasi luar. Adapun penyelenggaraan kerjasama ekonomi internasional mengalami pasang surut. Perlu diakui bahwa kerjasama ekonomi internasional belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan Indonesia, baik kerjasama dalam lingkup ASEAN, bilateral dan intra-kawasan. Berbagai permasalahan yang muncul seharusnya menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan, bukan sebagai penghambat.

c. Hasil yang dicapai Penyelesaian Masalah Perbatasan Dalam pelaksanaan diplomasi perbatasan (border diplomacy) untuk mem pertahankan NKRI, pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas utama dalam hal perundingan perbatasan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan strategis, ekonomi dan navigasi. Mitra perundingan yang menjadi prioritas utama saat ini adalah perundingan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste. Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia merupakan perundingan perbatasan yang paling intensif. Hasilnya, antara lain disepakati adanya pertemuan tim teknis kedua negara secara teratur untuk membicarakan masalah batas maritim. Sejauh ini kedua negara bersepakat bahwa delimitasi batas maritim antara kedua negara akan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Langkah ini diambil bersama untuk mencapai hasil yang adil bagi kedua belah pihak (equitable solutions). Indonesia dan Malaysia kini memasuki tahap perundingan penetapan batas laut di wilayah Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Pada pertemuan konsultasi tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Badawi di Bukittinggi, 12-13 Januari 2006, kedua pemimpin menyatakan pentingnya segera menyelesaikan perbatasan laut kedua negara melalui proses negosiasi.

II - 17


Wilayah perbatasan perlu lebih mendapat perhatian.

Perundingan batas maritim Indonesia-Filipina telah dilakukan secara intensif dalam waktu tiga tahun terakhir. Perundingan ini telah berkembang ke arah positif, mengingat kedua negara telah menyampaikan posisi masing-masing mengenai garis batas yang memisahkan wilayah Indonesia dan Filipina. Pembicaraan intensif masih terus dilakukan untuk semakin mendekatkan perbedaan posisi, dengan terus mencoba merumuskan opsi-opsi garis batas yang memungkinkan dan diterima oleh kedua belah pihak. Perundingan batas laut wilayah Indonesia-Singapura mengalami per kembangan positif. Kedua negara telah bertemu pada awal tahun 2005. Pertemuan pada Februari 2005 itu membahas batas maritim dan merupakan pertemuan pertama kedua negara setelah pertemuan terakhir yang diselenggarakan tahun 1973. Pada 1973 itu lahir Perjanjian Batas Laut Wilayah antara kedua negara, meski baru mencakup sebagian segmen dari keseluruhan segmen yang harus didelimitasi. Pertemuan ini mempunyai arti penting, karena telah meletakkan dasar bagi perundingan-perundingan antara kedua negara di masa mendatang. Berikutnya, perundingan batas darat dengan Timor Leste pun terus dilanjutkan. Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian sementara antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste tentang Perbatasan Darat (Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary), yang disepakati Menteri Luar Negeri kedua negara pada 8 April 2005 di Dili, Timor Leste. Perjanjian ini menyepakati adanya 907 titik-titik koordinat yang akan menjadi bagian dari Perjanjian Batas Darat yang bersifat final. Perjanjian batas ini akan dibuat kedua negara di kemudian hari. Lebih jauh, kedua negara terus berusaha mencari penyelesaian bagi tiga segmen yang masih belum terselesaikan. Pada saat bersamaan juga melaksanakan proses demarkasi dengan mendirikan tugutugu batas di tempat yang telah disepakati kedua negara.

II - 18


Batas darat dengan Timor Leste sudah diselesaikan sebanyak 97% dan diharapkan dirampungkan pada akhir tahun ini. Perundingan mengenai penetapan batas darat maupun maritim juga dilakukan dengan negara-negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Di samping itu diselenggarakan juga kajian hukum guna mendukung perundingan dan penyelesaian isu-isu perbatasan lainnya. Persoalan Timur Tengah terkait dengan Konflik Israel-Palestina Persoalan Timur Tengah terkait dengan konflik Israel-Palestina dan dukungan Indonesia bagi Palestina dipastikan memberikan nuansa positif dan penting bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan high profile dalam turut membantu menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat UUD 1945. Indonesia berdasarkan kapasitasnya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah melakukan usaha untuk menengahi konflik Arab-Israel, khususnya konflik Palestina-Israel. Indonesia sejak lama mendukung kesinambungan proses penyelesaian damai Timur Tengah, serta menyatakan komitmennya bagi kemerdekaan Palestina dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan langgeng, serta hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Indonesia berketetapan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum seluruh penyelesaian damai masalah Timur Tengah antara Arab-Israel tercapai. Dalam kaitan ini, Indonesia mengijinkan hubungan antarbisnis dan antarrakyat, selama tidak melibatkan simbol-simbol kene garaan dan instansi pemerintah, misalnya kunjungan KADIN ke Israel pada bulan Juli 2006. Mengenai serangan Israel di Qana, Lebanon Selatan, pemerintah Indo nesia dengan tegas mengutuk tindak kriminal Israel yang di luar batas prikemanusiaan tersebut. Agresi militer Israel yang dilakukan secara membabi buta, merupakan pelanggaran berat hukum internasional, termasuk hukum perang, yang melarang penduduk sipil (non-combatants) sebagai sasaran. Tindakan keji tersebut sangat bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan universal. Sebagai negara demokrasi dan anggota Human Rights Council (Dewan Hak Asasi Manusia) PBB, Indonesia menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap rakyat dan bangsa Palestina dan Lebanon. Lebih jauh, sebagai negara dengan prinsip kebijakan luar

II - 19


negeri “Bebas Aktif”, Indonesia mempunyai tugas dan peran yang strategis untuk menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan konflik Arab-Israel secara permanen.

Indonesia terlibat aktif dalam upaya perdamaian di

Indonesia mendukung disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701 dengan menekankan pentingnya pencapaian perdamaian yang komprehensif, adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah yang didasari Resolusi No.242 (1967) dan No.338 (1973). Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pengiriman 1.000 pasukan TNI di bawah UNIFIL untuk bertugas di Lebanon Selatan dan wilayah sekitar perbatasan hingga akhir batas waktu, yakni 31 Agustus 2007.

kawasan Timur Tengah.

Kerja Sama ASEAN Pilihan untuk memperkuat concentric circle dalam konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia di ASEAN tercermin pada komitmen Indonesia untuk mewujudkan gagasan komunitas ASEAN sesuai dengan Bali Concord II dengan tiga pilar utama, yakni: ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Social Culture Community. Di bidang politik dan keamanan, berbagai kesepakatan ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas negara, termasuk terorisme, perdagangan manusia dan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan senjata, pencucian uang dan lain sebagainya, diharapkan akan dapat lebih dikembangkan pada tahun 2006 dalam bentuk langkah-langkah konkret dan terukur di antara instansi dan organisasi terkait. Mengenai implementasi ASEAN Security Community Plan of Action, Departemen Luar Negeri telah menyampaikan project proposal dalam rangka implementasi komponen ASEAN Security Community (ASC) dalam Vientiane Action Plan Program (VAP) kepada Sekretariat ASEAN terkait dengan Partnership for Good Governance, Study on the establishment of an ASEAN Maritime Forum, dan Training Seminars on the Preparation of A Security Outlook, dan ASEAN Human Rights Mechanism Study. Pada prinsipnya pihak

II - 20


Sekretariat ASEAN menyetujui proposal proyek tersebut. Saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka implementasi project proposal dimaksud. Dalam KTT ASEAN pada 30 November 2004 di Vientiane, Laos, Indonesia mengusung dua usulan, yaitu peningkatan kerja sama politik dan keamanan agar disahkan dalam ASEAN Community dan menyelaraskan ASEAN Security Community ke dalam Vientiane Action Plan Program (VAP). Dalam KTT ini telah ditandatangani dan disahkan dokumen kerja sama antara lain ASEAN Security Community Plan of Action yang merupakan usulan Indonesia, ASEAN Sosiocultural Community Action Plan, serta ASEAN Declaration against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children. KTT Asean ke-11 yang diselenggarakan pada 12-14 Desember 2005 di Kuala Lumpur, dilakukan secara back to back dengan penyelenggaraan KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) pada 14 Desember 2005. KTT ini menghasilkan Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit. Disepakati bahwa EAS dapat memainkan peranan penting dalam proses pembentukan komunitas yang sejalan dengan proses Asean Plus Three dan mitra wicara lainnya di kawasan, dan merupakan bagian integral dari evolusi suatu arsitektur kawasan. Telah disepakati juga bahwa EAS akan diselenggarakan setiap tahun back to back dengan KTT Asean. Dalam pertemuan tersebut juga dihasilkan East Asia Summit Declaration on Avian Influenza Prevention, Control, and Response yang menegaskan komitmen negara-negara peserta EAS untuk bekerjasama dalam meng hadapi pandemik melalui mekanisme Asean yang ada. Pada 6-7 Juli 2006 telah diselenggarakan The Fifth ASEAN Senior Officials Meeting on Development Planning (SOMDP ke-5) di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan SOMDP ke-5 ini diselenggarakan atas kesepakatan sidang sebelumnya di Bali, tanggal 14-15 Juli 2005 dan rekomendasi sidang ASC di Jakarta, tanggal 18-19 Januari 2006. Sidang �� ini dihadiri delegasi dari seluruh negara ASEAN, kecuali Laos, dan Sekretariat ASEAN. Materi yang dibahas dalam sidang ini adalah peran dan fungsi SOM-DP berdasarkan draft TOR SOM-DP (yang telah disepakati pada pertemuan SOMDP ke-3 di Jakarta tahun 1997) dan usulan TOR SOM-DP dari Malaysia. Kerja sama ASEAN perlu di dukung dengan kesesuaian antara rencana kerjasama ASEAN dan rencana pembangunan negara-negara ASEAN.

II - 21


Pelaksanaan Diplomasi Publik Tragedi peledakan bom di London tanggal 7 Juli 2005 telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama masyarakat internasional dalam menghadapi aksi kekerasan, termasuk terorisme. �� Melalui penyelenggaraan interfaith dialogue, Indonesia mengharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat internasional untuk membangun keharmonisan hubungan antaragama. Kontribusi ini merupakan bagian dari usaha global untuk menciptakan culture of peace dan membangun harmoni antaragama dalam masyarakat internasional. Serangkaian kegiatan interfaith tersebut telah memperluas pandangan terhadap keberadaan ragam agama dan kepercayaan di suatu negara. Negara-negara berpaham sekuler mulai dapat melihat bahwa membicarakan suatu kepercayaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus disadari, sehingga tercipta rasa saling menghargai dan toleransi. Hal ini terlihat dengan keinginan beberapa negara untuk melakukan bilateral interfaith dialogue dengan Indonesia, seperti yang telah disampaikan negara Spanyol, Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya. Lebih jauh, salah satu kegiatan dialog antaragama telah menghasilkan kesepakatan untuk membangun Jogja Centre, International Center for Religious and Cultural Cooperation. Pembangunan ini dimaksudkan sebagai pusat penelitian dan kegiatan dalam rangka mempromosikan mutual respect dari sebuah pengertian mendalam dan penghargaan dari perbedaan agama dan budaya. Jogja Centre ini tidak dimaksudkan untuk mendalami sebuah teologi tertentu, melainkan lebih menanamkan pengertian dan mempromosikan toleransi dan perdamaian dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Peran Indonesia dalam keanggotaan Dewan HAM PBB Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia telah langsung terpilih pada putaran pertama dengan dukungan 165 suara dari 191 negara anggota PBB melalui pemungutan suara yang dilaksanakan Majelis Umum PBB pada 9 Mei 2006. Sebagai anggota Dewan HAM yang pertama, Indonesia akan tetap memainkan peran sangat penting dalam pengambilan berbagai keputusan guna mendukung terbentuknya Dewan HAM yang kuat dan memenuhi aspirasi masyarakat internasional.

II - 22


Kiranya perlu kita akui bahwa banyak capaian yang diperoleh Indonesia di bidang HAM dewasa ini, dan hingga kini banyak sekali langkah maju yang sudah dicapai, antara lain ratifikasi perangkat HAM internasional dan nasional, yakni perangkat nasional yang baik UU HAM dan UU Pengadilan HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional HAM yang berisi kebijakan atau langkah kongkret di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Kerja Sama Ekonomi Internasional Pada bidang kerja sama ekonomi internasional, selama tahun 2005 terdapat hasil penting yang telah dicapai. Di antaranya adalah upaya delegasi RI untuk memperjuangkan isu-isu antikorupsi, pengembangan SMEs, pemanfaatan skema kerja sama dalam bentuk proyek, serta menghapus berbagai hambatan perdagangan dan investasi dalam forum KTT APEC XII di Santiago, Chile. Dalam KTT ASEAN di Vientiane, delegasi RI menggagas tiga rencana aksi ASEAN, salah satunya adalah membentuk komunitas ekonomi. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah KTT Tsunami dan hasil dari KTT tersebut adalah joint declaration dana khusus yang akan dikelola oleh Wakil Khusus Sekjen PBB. Dalam KTT Asia Afrika di Bandung, 20-24 April 2005, Indonesia berperan aktif meluncurkan Declaration on the New Asian African Strategic Partnership, yang salah satunya adalah membangun kemitraan bersama di bidang ekonomi. Selain itu, dalam kunjungan Presiden RI ke luar negeri, antara lain ke Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Timor Leste, Amerika Serikat, Vietnam, Jepang, Philipina, dan China, telah dihasilkan kesepakatan kerja sama bidang ekonomi, investasi dan perdagangan. Selama tahun 2006 ini terdapat beberapa hasil penting yang dapat berkait dengan kerjasama ASEAN, antara lain adalah kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat dan kerja sama intrakawasan. Sehubungan dengan kerja sama ASEAN, telah ditandatangani Mutual Recognition Arrangement on Engineering pada tahun 2005 di Kuala Lumpur oleh ASEAN Economic Ministers. Tak ketinggalan, telah dibahas pula peran dan fungsi dari SOMDP dalam The Fifth ASEAN Senior Officials Meeting on Development Planning pada Juli 2006 di Kuala Lumpur. Di bidang kerja sama bilateral, dalam kunjungan ke Australia telah dihasilkan Joint Declaration on a Comprehensive Partnership, yang mengatur payung kerjasama antara kedua negara, antara lain di bidang ekonomi.

II - 23


Sedangan dengan India, hubungan kerja sama telah ditingkatkan dengan ditandatanganinya MoU dalam bidang perdagangan. Kemudian KADIN Komite Afrika bagian selatan dan G-15 telah mensponsori House of Indonesia Distribution Center di Pelabuhan Durban, yang kemudian digunakan sebagai jalan masuk barang-barang ekspor Indonesia ke berbagai negara Afrika bagian Selatan. Berikutnya dalam rangka kerja sama dengan Afrika, Indonesia telah mendirikan Indonesian Trade Promotion Centre di enam kota besar kawasan Afrika. Kerja sama bilateral lainnya adalah Amerika Serikat menawarkan pem bentukan forum bilateral kerjasama ekonomi untuk tingkat pejabat tinggi dan menteri. Peningkatan kerjasama bilateral juga dilakukan dengan memperkenalkan potensi ekonomi dan pariwisata Indonesia kepada negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Selanjutnya, berdasarkan kunjungan PM Inggris ke Indonesia, telah dibentuk Indonesia-UK Partnership Forum yang antara lain membahas kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Saling kunjungan pejabat tinggi Indonesia dengan negara-negara di wilayah Eropa Barat, antara lain menghasilkan persetujuan di bidang ekonomi dan rekonstruksi serta rehabilitasi wilayah terkena bencana Tsunami. Kerja sama lainnya adalah antara RI dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Timur. Melalui pertemuan dan perundingan dengan mereka, dihasilkan perjanjian di bidang investasi sebagai berikut: 1. Proyek kelistrikan dengan investor Hongaria dan Romania. 2. Proyek pembuatan kapal patroli dengan investor Polandia. 3. Proyek industri otomotif dengan investor Ceko. 4. Rencana kerja sama proyek infrastruktur dengan Rusia 5. Mengundang investor negara-negara Eropa Tengah dan Timur dalam Infrastructure Summit 2006. Dalam kerja sama intra-kawasan, Uni Eropa membantu Indonesia merehabilitasi Aceh pascatsunami. Demi kepentingan Indonesia, maka isu ekonomi diusulkan menjadi salah satu agenda dalam pertemuan SOM I APEC, misalnya enhance competitiveness of small and medium enterprises. Peran swasta yang lebih besar senantiasa ditingkatkan dalam kerja sama Asia-Afrika.

II - 24


Selanjutnya, pada pertemuan tingkat menteri Asian Regional Forum (ARF), diajukan proposal Asian Regional Forum Statement on Disaster Management and Emergency Response. Kemudian Indonesia menjadi penggerak utama bidang energy security dalam forum Asia Cooperation Dialogue (ACD). Indonesia menegaskan perlunya situasi lebih kondusif bagi pengembangan usaha di wilayah Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Indonesia juga berperan aktif, antara lain dalam menegaskan pentingnya memperkecil kesenjangan pembangunan dan mempercepat pembangunan ekonomi, di wilayah Indonesia-MalaysiaThailand-Growth Triangle (IMT-GT). Dalam Pacific Islands Forum (PIF), Indonesia berperan aktif, antara lain memberikan pelatihan microfinance kepada negara-negara anggota PIF. Berkaitan dengan United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN-ESCAP), Indonesia ikut serta dalam menyusun road map dalam rangka mewujudkan Millennium Development Goals.

c. Tindak lanjut Dalam usaha menyelesaikan persoalan perbatasan antarnegara, pemerintah Indonesia akan terus memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional dalam proses perundingan bilateralnya. Tantangan berat terkait dengan perbatasan antarnegara adalah, pemerintah tidak dapat memprediksi hasil jangka pendek yang dapat diperoleh selama proses tersebut. Satu-satunya harapan adalah proses itu dapat membangun sikap saling percaya untuk menyelesaikan perbedaan menyangkut perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga secara damai. Kebijakan diplomasi perbatasan yang dilakukan Indonesia dengan 10 negara (Singapura, India, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Palau), serta perbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste) perlu terus dilakukan. Diplomasi perbatasan itu tentu tidak akan banyak beranjak dari ketentuan UNCLOS 1982, yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia. Artinya, melalui perundingan dengan negara-negara tetangga terdekat, Indonesia akan segera menetapkan garis-garis batas maritim, termasuk batas wilayah, batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE), sebagai konsekuensi dari berlakunya prinsip-prinsip negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 yang diakui masyarakat internasional. Berkenaan dengan situasi di Palestina, Indonesia perlu mempertahankan konsistensinya mendukung upaya penyelesaian damai konflik Palestina-

II - 25


Israel. Sikap ini bukan didasarkan pada sentimen agama, namun merupakan salah satu perwujudan amanat konstitusi dan bukti kepedulian rasa kemanusiaan. Untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, diperlukan pula peran masyarakat dan komponen nonpemerintah untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan perjuangan bangsa Palestina adalah mengadakan pertemuan antar-budayawan, kerja sama antarperguruan tinggi, pelatihan-pelatihan, penelitian, riset, dan lain-lain. Seperti halnya Mesir yang dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina, Indonesia pun dapat melakukan peran serupa. Sebab, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Palestina dan negaranegara Islam lainnya, maupun dengan negara-negara barat. Indonesia perlu menggalang dukungan konkret masyarakat dunia, khususnya anggota OKI dan major powers yang efektif untuk mencari penyelesaian masalah mendasar konflik Israel-Palestina. Penyelesaian itu antara lain penentuan status Jerusalem Timur, serta nasib pengungsi Palestina di luar negeri. Indonesia tidak akan tergesa-gesa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Penyelesaian konflik Israel-Palestina secara adil dan komprehensif, pertimbangan gejolak keamanan dalam negeri, stabilitas negara dan unsur mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, merupakan faktorfaktor yang patut dipertimbangkan secara matang seandainya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan dengan Israel dapat dijalin dalam banyak hal tanpa harus membuka hubungan diplomatik, misalnya perdagangan, pertukaran kunjungan cendekiawan dan wartawan. Dengan demikian, peran sektor non pemerintah perlu mendapat tempat dan ditingkatkan. Soalnya, sebagai mediator Indonesia harus dapat berkomunikasi dengan kedua pihak yang bertikai. Indonesia dapat menjalankan strategi diplomasi yang diarahkan untuk menghimbau Hamas agar tetap mengedepankan mediamedia diplomasi dan perundingan dalam berhadapan dengan Israel. Dalam kaitan itu, diperlukan langkah konkret yang memungkinkan komponen-komponen diplomasi Indonesia dapat berhubungan atau memiliki akses terhadap Hamas, sehingga dapat mendukung proses mediasi Indonesia terhadap penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Apabila upaya Indonesia untuk menjadi mediator konflik Israel-Palestina mengalami kesulitan, maka upaya diplomasi Indonesia dapat diarahkan

II - 26


kepada capacity building bangsa Palestina, agar mereka lebih berdaya sebagai entitas yang demokratis dalam menghadapi proses penyelesaian damai konflik Israel-Palestina. Dalam jangka pendek, beberapa bulan ke depan, pemerintah Indonesia harus dapat mempersiapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Lebanon Selatan. Melalui pengiriman ini tampak bahwa Indonesia memiliki tim diplomasi yang profesional dan memiliki kredibilitas tinggi di dunia internasional. Di samping itu, sebagai bagian dari usaha mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia terus meningkatkan dan memperkuat kerja sama di berbagai forum multilateral, khususnya PBB. Indonesia terus mendukung restrukturisasi dan revitalisasi PBB, di antaranya melalui penambahan jumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Terciptanya reformasi dalam tubuh PBB tentu akan membuat PBB lebih responsif menangani masalah-masalah global. Berkenaan dengan komitmen Indonesia di ASEAN, sebagai tindak lanjut dalam kerangka kerja sama ASEAN, beberapa kegiatan pokok kegiatan akan dilakukan pada tahun mendatang. Kegiatan itu antara lain melalui keterlibatan aktif dan intensif Indonesia dalam penyelenggaraan kerja sama dengan mitra ASEAN (ASEAN-China, ASEAN-Japan, ASEAN-US, ASEAN-EU, ASEAN-IPO, dan ALFOCOM Fact Funding Committee-Kamboja). Kemudian peran Indonesia perlu ditingkatkan dalam kerja sama di kawasan untuk mewujudkan tiga pilar masyarakat ASEAN, yakni ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Social-Culture Community. Tindak lanjut lain yang diperlukan adalah peningkatan penyelenggaraan kerja sama pendidikan, kebudayaan, penerangan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, serta pemberdayaan perempuan di dalam konteks kerja sama ASEAN. Kerja sama ini pada masa mendatang diharapkan dapat memberi sumbangan untuk mendorong terwujudnya ASEAN Social-Culture Community. Yang perlu dilakukan juga adalah peningkatan upaya bersama secara terusmenerus melaksanakan VAP, untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN

II - 27


melalui pendekatan bertahap, multi-track capacity building, pendidikan dan public awareness. Secara umum, dalam kerja sama memberantas kejahatan lintas negara (transnational crime) dan terorisme, Indonesia perlu terus memperjuangkan peningkatan kerja sama di kawasan ASEAN dalam kerja sama bidang mutual legal assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi. Dalam kerja sama MLA, Indonesia berharap agar negara-negara ASEAN lainnya yang belum menandatangani Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters ikut membubuhkan tanda tangannya. Perjanjian ini telah ditandatangani delapan negara ASEAN (kecuali Thailand dan Myanmar) pada KTT ASEAN ke-10, tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur. Dalam konteks kerja sama ekonomi, guna mempercepat integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara ASEAN perlu mendorong perusahaan-perusahaan internasional untuk merelokasi usahanya ke wilayah ASEAN. Kemudian perlu didorong kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan antara usaha sektor swasta dan publik. Sedangkan dalam konteks sosial budaya, gagasan Indonesia berupa ASEAN Cultural Heritage List diharapkan dapat mendukung nominasi peninggalan budaya ASEAN untuk masuk dalam World Cultural Heritage List agar mampu memperoleh dana bantuan dari UNESCO untuk pembiayaan pemeliharaan dan promosi budaya. Dalam rangka peningkatan diplomasi publik, dialog antaragama perlu terus ditingkatkan kualitasnya dan terus diperluas. Hal lain adalah menggalakkan upaya pemanfaatan media massa secara maksimal guna menggalang opini positif masyarakat internasional terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah RI mengenai isu terorisme. Untuk memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) sebagai media diplomasi dan penyebaran informasi, saat ini sedang direncanakan pembuatan ketentuan pemanfaatan TIK yang akan menjadi payung dari ketentuan-ketentuan lainnya mengenai situs atau website, internet dan email sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi. Terkait dengan peran Indonesia dalam Dewan HAM PBB, Indonesia akan melanjutkan peran yang penting dalam merumuskan kerangka kerja Dewan HAM, terutama menterjemahkan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama ke dalam operasionalisasi Dewan HAM, yaitu pendekatan dialogis dan kerja sama, penghindaran penerapan standar ganda, selektifitas dan praktek politisasi, perlakuan yang sama untuk hak-hak ekonomi, sosial,

II - 28


budaya, sipil dan politik, termasuk hak untuk pembangunan. Dalam kerja sama ASEAN perlu didefinisikan dengan jelas pemilihan bentuk kerja sama ASEAN, apakah dalam bentuk Economic Union, Custom Union atau Common Market. Di samping itu, perlu dibentuk struktur kelembagaan untuk mengarahkan aktivitas pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN, serta perlu dana untuk mengatasi dampak sosial dan politis dari liberalisasi ASEAN. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral dan kawasan, maka perlu dioptimalkan peran delegasi RI dalam melakukan diplomasi kerja sama bilateral dan kawasan untuk menjawab tantangan ekonomi dan pembangunan, yang meliputi: 1. Upaya pencapaian konsensus nasional untuk membangun mekanisme kelembagaan diplomasi. 2. Peningkatan sinergi antar institusi diplomasi. 3. Penyediaan informasi dan data yang akurat dan transparan untuk kepentingan diplomasi. 4. Melakukan evaluasi cost and benefit dari berbagai persetujuan kerjasama ekonomi untuk kepentingan diplomasi. 5. Perlunya pemantapan pengetahuan masyarakat dan kesadaran nasional mengenai arah yang akan dituju; perubahan eksternal; apa yang harus dilakukan; dan kedudukan Indonesia di lingkup internasional, yang bertujuan untuk kepentingan diplomasi.

B. BIDANG KEBUDAYAAN 1. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-Nilai Luhur a. Permasalahan Bangsa Indonesia pada dasawarsa terakhir ini mengalami krisis yang lebih disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak didukung pranata sosial budaya yang memadai. Perubahan yang sangat cepat dan tidak diimbangi kesiapan budaya bangsa, mengakibatkan pemulihan krisis ekonomi berjalan lamban. Krisis ini bahkan berkembang menjadi krisis moral, sosial, politik, dan krisis multidimensional yang berkepanjangan dan memicu timbulnya penguatan orientasi kelompok, etnik, dan agama yang

II - 29


Kemajuan kebudayaan tidak terlepas dari peninggalan sejarah.

berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Keadaan ini menunjukkan adanya kelemahan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya. Arus globalisasi yang begitu deras telah membentuk satu budaya global yang berdampak pada semakin menipisnya batas negara dan budaya. Globalisasi bukan hanya memunculkan harapan saling kesepahaman antarbudaya, tetapi juga kekhawatiran terhadap perbenturan antarbudaya (clash of civilization). Lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar masyarakat mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global, sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif. Di sisi lain, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya masyarakat, sehingga nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Adapun kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan sejarah dan budaya bangsa. Pengalihan kewenangan pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan setelah diberlakukannya otonomi daerah, telah menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini disebabkan oleh

II - 30


kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial. Pengelolaan kekayaan budaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga kualitas layanannya kurang optimal. Sejarah telah menunjukkan bahwa dengan kebesaran jiwa dari para pendahulu, para founding father, telah mempunyai falsafah dan dasar negara yaitu Pancasila. Sebagai bangsa harus menyadari bahwa dengan Pancasila bangsa ini masih dapat bertahan dari upaya-upaya pemberontakan maupun separatisme yang pernah terjadi. Namun pada akhir-akhir ini muncul kesan bahwa Pancasila telah mulai terpinggirkan. Fungsi Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara seolah telah dikesampingkan. Terpinggirkannya Pancasila dari perikehidupan politik dan kenegaraan dewasa ini nyaris menimbulkan kehampaan ideologis, sehingga membuka peluang terjadinya persaingan berbagai paham dan ideologi lain untuk mengisi kondisi kehampaan itu.

b. Hasil yang dicapai Upaya pengelolaan keragaman budaya telah menunjukkan hasilnya, yaitu dilaksanakannya kegiatan strategis untuk mengatasi persoalan bangsa melalui pendekatan budaya. Kegiatan itu antara lain adalah pengkajian terhadap temuan nilai-nilai budaya, khususnya yang mencerminkan kebersamaan dan integrasi, serta antisipasi terhadap konflik sosial di masa depan melalui kampanye hidup rukun dan analisis tentang konsep masyarakat multikultural. Kemudian penyusunan “Pedoman Penulisan Sejarah Lokal” akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menulis buku Sejarah Lokal/ Daerah. Buku ini diharapkan dapat merangsang berbagai daerah dalam menunjukkan keragaman sejarah masyarakatnya, untuk dapat menjadi perekat bangsa dalam bingkai NKRI. Dalam rangka meningkatkan kerjasama kebudayaan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, maka telah dikirim misi kesenian ke berbagai negara sahabat, seperti Papua Nugini, Afrika Selatan, dan Perancis. Guna memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global, maka telah dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur. Dilakukan pula sosialisasi dan reaktualisasi etika kehidupan

II - 31


berbangsa, penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan perpustakaan, serta pengembangan minat dan budaya baca masyarakat. Dalam rangka mengembangkan nilai budaya, telah diterbitkan pedoman Etika Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Program Aksi yang merupakan penjelasan operasional dari TAP MPR-RI No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, sebagai tanggapan terhadap situasi krisis moral dan etika saat ini. Penyusunan Inpres nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dimaksudkan sebagai panduan langkah terpadu bagi sektor yang terkait. Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memperingati “100 Tahun Kebangkitan Nasional” pada tahun 2008 dengan nama kegiatan “Satu Abad Indonesia Bangkit”. Penganugerahan penghargaan kebudayaan kepada pelaku dan pemerhati kebudayaan, bertujuan untuk dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional. Berikutnya telah dilaksanakan pelestarian kekayaan budaya, yang me liputi: 1. Pelestarian benda purbakala dan benda cagar budaya. 2. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya. 3. Peninjauan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan ke kayaan budaya. 4. Peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola aset budaya. Melalui seluruh kegiatan di atas diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap aset budaya, termasuk seni dan film, dan meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya. Dengan demikian aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan. Dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya, maka Tana Toraja, Jatiluwih, Pakeran, dan Pura Taman Ayun masuk dalam daftar nominasi Warisan Dunia (UNESCO World Heritage List). Selain itu, ada pula penyelenggaraan Art Summit Indonesia IV yang merupakan festival internasional di bidang seni kontemporer dan Indonesia Performing Arts March 2005.

II - 32


Penulisan sejarah kebudayaan Indonesia dan penulisan sejarah pemikiran telah memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Indonesia. Penulisan ini disesuaikan dengan data baru yang aktual, berbagai temuan, pendapat dan analisis bahkan teori-teori baru tentang dinamika kebudayaan Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan multikultur di daerah konflik melalui dialog yang didasari oleh rasa saling menghargai dan saling percaya, dapat mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami keberadaan mereka sebagai suku bangsa atau etnis yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai sekat yang mendiskreditkan kelompok lain dalam dikotomi masyarakat mayoritas dan minoritas. Selanjutnya, penyusunan revisi atas UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya bertujuan menyikapi perubahan paradigma dalam pelestarian, pengelolaan dan pemanfataan Benda Cagar Budaya. Terkait dengan falsafah dan dasar negara, Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan kerangka berpikir yang senantiasa dalam implementasinya memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Guna memantapkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, maka telah diselenggarakan Sarasehan Nasional Pancasila dengan tema Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila. Melalui sarasehan tersebut akan terbangun kesamaan persepsi pentingnya melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila terutama dalam upaya untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Tindak lanjut Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, tindak lanjut yang diperlukan adalah: 1. Pengelolaan keragaman budaya di antaranya melalui penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan, pengembangan pelestarian kesenian, pengembangan keragaman budaya daerah, serta optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya. 2. Peningkatan kemampuan bangsa dalam menyeleksi nilai dan budaya global, di antaranya melalui peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa, pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi, pengembangan masyarakat adat, serta pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai budaya di seluruh Indonesia.

II - 33


3. Pengelolaan kekayaan budaya diantaranya melalui pengembangan nilai sejarah, pengembangan geografi sejarah, serta pengembangan pemahaman kekayaan budaya. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dirumuskan kembali metode yang lebih cocok dengan situasi saat ini melalui konsep pembelajaran (learning process), untuk didiskusikan, dikaji secara konseptual teoritis guna memecahkan permasalahan terhadap fenomena yang muncul disesuaikan dengan dinamika masyarakat.

C. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Berbagai upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban, dan tindak kriminalitas yang terkait dengan tindak kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Meskipun demikian masih ditemukan gangguan keamanan dan hambatan yang dapat mengganggu suasana yang sudah kondusif tersebut. Upaya yang gigih dalam menanggulangi gerakan separatisme dan aksi terorisme di Indonesia telah membuahkan pengalaman yang berharga sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa untuk menghadapinya. Selanjutnya, upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara, pada TNI sebagai komponen utama pertahanan, telah dilakukan melalui pemantapan terhadap satuan-satuan yang belum standar dan penyesuaian organisasi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk komponen pendukung yang mencakup spektrum yang lebih luas dititikberatkan pada upaya inventarisasi/pendataan dan penyiapan berbagai perangkat lunak. Peningkatan kemampuan pertahanan dilakukan dengan strategi dan perencanaan pertahanan diarahkan pada pembentukan minimum essential force.

II - 34


Berbagai usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas Polri terus dijalankan.

1. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggu langan Kriminalitas a. Permasalahan Eskalasi kejahatan konvensional dalam kurun waktu dua tahun terakhir seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila, intensitasnya masih cukup tinggi bahkan cenderung semakin bervariasi. Kejahatan transnasional seperti terorisme, pencucian uang, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara, penyelundupan senjata api, atau perdagangan manusia terutama anak-anak dan perempuan intensitasnya masih tinggi dan cenderung variatif modusnya. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerja sama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai bagian kejahatan transnasional kondisinya semakin memprihatinkan. Hukuman yang berat (mati) belum dapat menurunkan kejahatan narkoba secara signifikan, mengingat nilai ekonomi yang sangat tinggi dari bisnis narkoba. Sulitnya

II - 35


penanganan kejahatan narkoba juga tidak terlepas dari mengguritanya jaringan mereka yang tidak hanya melibatkan pelaku dalam negeri, tetapi juga jaringan luar negeri. Pada bagian lain, inti permasalahan pembalakan liar (illegal logging) adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan jaringan pendukungnya, mulai dari para pemodal/cukong yang membiayai dan menjadi otak kegiatan illegal logging, oknum aparat birokrasi, dan oknum aparat keamanan serta penegakan hukum. Selain karena lemahnya penegakan hukum, kegiatan ini dipicu oleh permintaan kayu yang jauh melebihi ketersediaan, sehingga pencurian kayu menjadi bisnis yang menguntungkan untuk pihak-pihak yang terlibat.

Menangkap para pelaku illegal logging.

Permasalahan tersebut di atas bertambah kompleks dengan kondisi kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya dapat menjadi ujung tombak pemberantasan, malahan menjadi bagian dari jaringan illegal logging tersebut. Mereka setidaktidaknya bertindak sebagai buruh dan bahkan di beberapa tempat turut serta sebagai pelaku/pendukung illegal logging. Berikutnya, isu pencurian ikan (illegal fishing) berkaitan dengan luasnya perairan Indonesia, termasuk luasnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Juga adanya alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur masuk kapal asing tujuan transportasi laut dan berbatasan dengan negara tetangga yang memiliki nelayan cukup banyak. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penanganan illegal fishing adalah kurang memadainya sarana dan prasarana pengawasan dan

II - 36


pengendalian sumber daya kelautan seperti kapal inspeksi, radar, sistem kontrol; lemahnya penegakan hukum di laut; dan belum terkoordinasinya instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan. Praktek illegal fishing merupakan salah satu penyebab kerugian negara dan penurunan pendapatan nelayan. Perkiraan kerugian akibat illegal fishing sekitar US$ 1,9 miliar bahkan menurut FAO (2001) total kerugian sebesar US$ 4 miliar per tahun. Pada kawasan perbatasan, permasalahan menjadi semakin serius terkait dengan demarkasi dan deliniasi garis batas, serta tingginya potensi kerawanan di perbatasan yang menyebabkan perlunya perhatian khusus peningkatan keamanan di wilayah ini. Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif, akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang lainnya, termasuk upaya menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasuskasus kriminal konvensional, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara, merupakan salah satu tolok ukur penting bagi pemulihan citra aparat keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Hasil yang dicapai Pemulihan Keamanan Pemulihan keamanan, khususnya dalam menghadapi konflik yang terjadi di beberapa wilayah, antara lain NAD, Papua, Maluku, dan Sulawesi (Poso, Morowali, Mamasa, dan Tentena), telah diupayakan melalui operasi penegakan hukum dan operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam menyelesaikan konflik vertikal di Provinsi NAD, Polri telah menggelar operasi penegakan hukum yang merupakan bagian dari lima program operasi terpadu. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2004

II - 37


di Provinsi NAD merupakan suatu indikator bagi terwujudnya pemulihan keamanan di wilayah tersebut. Di sisi lain, meskipun masih terjadi kerawanan konflik yang bersifat fluktuatif, secara umum ketertiban di Poso dan Maluku telah dapat dipulihkan melalui dukungan dari segenap unsur aparatur negara dan masyarakat yang telah mampu memelihara dinamika situasi. Kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sosial, suku, agama, atau latar belakang budaya serta lelahnya masyarakat Poso yang selalu terlibat konflik sejak tahun 1998 menimbulkan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi ”montampuntana” yang telah terlaksana pada akhir Agustus 2006. Terkait dengan pengungkapan perkara empat jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara, serta kejahatan berimplikasi kontinjensi, maka selama dua tahun terakhir telah terdapat kemajuan yang cukup berarti. Dalam rangka menjawab tantangan global dan semua bentuk gangguan keamanan yang tidak lagi mengenal batas negara (borderless crime), kerja sama internasional merupakan jawaban bagi seluruh penegak hukum di dunia untuk bangkit memerangi kejahatan yang bersifat transnasional. Kerja sama internasional teknis profesional penanggulangan kejahatan juga telah dilakukan dengan Jerman (GSG), Jepang (JICA), Inggris (SIS) dan Amerika Serikat (ICITAP, ATA, DEA, IOM) serta Australia (Aus AID). Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, maka telah ditempatkan perwira penghubung (LO/ SLO) di berbagai negara, antara lain, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Australia.

Pemberantasan Narkoba Untuk mengintensifkan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia, telah dilakukan pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan pengembangan, serta pemantapan kelembagaan. Badan Narkotika Daerah telah terbentuk di 31 propinsi dan 291 kabupaten/ kota. Pada tingkatan yang lebih operasional telah berhasil dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada tingkat kelurahan di wilayah Provinsi DKI.

II - 38


Meskipun pemerintah telah menerapkan hukuman mati sejak tahun 1999 dan sampai 2006 sudah 44 orang divonis hukuman mati, namun kejahatan ini belum menunjukkan penurunan. Kasus penggagalan rencana transaksi narkotika akhir Agustus 2006, yakni penyelundupan sabu-sabu seberat hampir satu ton di Teluk Naga, Tangerang, menyusul penggerebegan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia di Cikande Serang pada tahun 2005, di samping menunjukkan keberhasilan aparat dalam menangani masalah narkoba, namun membuktikan bahwa kejahatan narkoba tidak surut oleh beratnya ancaman pidana.

Pemberantasan Illegal Loging Hasil yang dicapai dengan berbagai operasi pemberantasan illegal logging dan perdagangan kayu ilegal, antara lain menghasilkan: 1. Sebanyak 485 kasus di berbagai wilayah dengan 721 tersangka dan barang bukti sitaan meliputi sekitar 132 ribu batang kayu, 114 ribu m3 kayu olahan dan sekitar 1700 unit terdiri dari kapal, alat berat, mobil, tongkang, tugboat, chainsaw dan alat lainnya. 2. Penanganan kasus pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang melibatkan oknum aparat kehutanan, keamanan dan swasta di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Jawa Timur, Papua dan Jakarta. 3. Penyempurnaan penatausahaan dan pengawasan Ijin Usaha Penge lolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH). 4. Melakukan sosialisasi dan konsolidasi implementasi Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 5. Pembentukan satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) di 10 provinsi. 6. Menggalang kerjasama dalam forum-forum internasional.

Pemberantasan Illegal Fishing Dalam rangka pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan penerapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (Monitoring, Controlling and Surveillance), melalui: 1. Pengembangan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System) dengan memasang 1.439 buah transmitter dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 Gross Ton dan seluruh kapal perikanan asing.

II - 39


2. Pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual. 3. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas. 4. Kerjasama operasi pengawasan dengan TNI-AL dan POLRI serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2005 sebanyak 328 kapal, sedangkan tahun 2006 sekitar 220 kapal. 5. Persiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan di lima lokasi yang akan diresmikan pada Oktober 2006, dan penataan sistem perijinan.

Pengembangan Intelijen dan Kontraintelijen Guna mendukung upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindak kriminalitas, telah dilakukan peningkatan kualitas intelijen melalui pengembangan jaringan pos intelijen wilayah pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah

II - 40


provinsi, kabupaten/kota. Peningkatan kerja sama internasional di bidang intelijen telah ditempuh melalui koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI, serta kerja sama institusi intelijen negara-negara Association of South East Asia Nations (ASEAN) dengan pertukaran informasi intelijen. Di samping itu, intensitas pengamanan berita rahasia negara senantiasa diupayakan melalui perkuatan jaring komunikasi sandi nasional. Salah satu hasil peningkatan kemampuan sistem persandian negara adalah terungkapnya skandal penyadapan di beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Keamanan Wilayah Perbatasan Dalam usaha meningkatkan perhatian terhadap batas administrasi dan keamanan perbatasan, maka pemerintah telah mengidentifikasi 44 kabupaten/kota yang berada di perbatasan antarnegara, yang meliputi 28 kabupaten/kota perbatasan laut, 9 kabupaten berbatasan darat, dan 7 kabupaten/kota berbatasan darat maupun laut. Di antara kabupaten/kota perbatasan tersebut terdapat pulau-pulau kecil terluar yang berjumlah 92 buah. Berkaitan dengan deliniasi garis batas dan politik, hukum, serta keamanan, hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, antara lain adalah: 1. Terbangunnya tugu batas dan menara/rambu suar di beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara, serta pulau terluar prioritas untuk menegaskan batas negara. 2. Terbangunnya pos lintas batas, serta pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua. 3. Terlaksananya penyelamatan Pulau Nipah sebagai pulau terluar strategis yang hampir tenggelam melalui upaya reklamasi. Untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan, di bidang survei dan pemetaan akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1. Pelaksanaan survei batas RI dengan negara tetangga, antara lain PNG, Malaysia, RDTL. 2. Penyiapan peta dan kajian contiguous zone. 3. Delimitasi dan kajian teknis batas-batas maritim NKRI.

II - 41


4. Penyediaan foto pulau-pulau kecil di wilayah Samudra Pasifik. 5. Penyelenggaraan survei dan pemetaan batas wilayah administrasi. 6. Pengembangan basis data dan sistem informasi batas wilayah, serta penyiapan dokumen teknis LKI di luar 200 NM. 7. Pelaksanaan survei seismik LKI di wilayah sebelah selatan Sumba.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Polri Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, maka secara organisatoris di setiap provinsi dibentuk Polda, kecuali di provinsi Irian Jaya Barat. Dan untuk melakukan pencegahan serta mengantisipasi ancaman terorisme serta narkoba, maka hampir di setiap Polda telah dibentuk Direktorat Narkoba dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan para wisatawan telah dibentuk Direktorat Pam Pariwisata untuk Polda Bali dan Polda Yogyakarta. Lebih jauh, Sekolah Polisi Negara (SPN) telah didirikan hampir di seluruh Polda, kecuali di Polda Kepulauan Riau dan Polda Bangka Belitung. Hal ini merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas personel Polri. Dalam rangka kerja sama pendidikan, telah dikirim 1.082 personel Polri untuk menempuh pendidikan di mancanegara. Ada pula kerja sama dengan negara-negara donor (partnership) dan kerja sama operasional, terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru.

c. Tindak lanjut Keberhasilan yang telah dicapai dalam peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas serta berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditindaklanjuti dengan: 1. Peningkatan operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri, pembangunan jaringan pos intelijen wilayah pada perwakilan RI di luar negeri, dan pos intelijen wilayah propinsi, kabupaten/kota, didukung dengan inteligence device yang canggih. 2. Percepatan penyelesaian penyusunan RUU Rahasia Negara sebagai payung hukum dalam pengamanan berita rahasia negara. 3. Peningkatan kualitas institusi Kepolisian melalui pengembangan SDM Kepolisian untuk membentuk anggota Polri yang profesional, memiliki kemahiran dan sikap terpuji serta memiliki kepatuhan hukum yang tinggi. Kemudian dilakukan pengembangan sarana dan prasarana

II - 42


kepolisian untuk mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme Polri. Sedangkan pemberdayaan potensi keamanan diupayakan dengan pemberdayaan community policing, termasuk dengan memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat, serta kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerja sama teknik dan pendidikan dan pelatihan. 4. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penegakan hukum di bidang narkoba; pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; serta penguatan kelembagaan anti narkoba. 5. Terkait dengan illegal logging, tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (i) melanjutkan operasi intelijen (menghimpun informasi), operasi represif (menangkap pihak yang terlibat seperti pemodal/cukong, pelaku dan oknum aparat), dan operasi yustisi (pengaturan penanganan barang bukti); (ii) penangkapan dan pemrosesan secara hukum, serta percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan; (iii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan menciptakan peluang kerja dan berusaha dan membina secara berkelanjutan khususnya dengan pengembangan kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat; (iv) memperkuat kerjasama antar instansi khususnya antara Departemen Kehutanan, Mabes Polri, TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); (v) revitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan, serta; (vi) meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam. 6. Terkait dengan illegal fishing, mengacu pada ketentuan “Code of Conduct for Responsible Fisheries” (FAO 1995), setiap negara bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di laut. Untuk itu, yang perlu segera dilakukan adalah: (i) penindakan secara hukum terhadap pelaku-pelaku illegal fishing; (ii) melatih hakim yang menangani kasus illegal fishing; (iii) penguatan prasarana dan armada pengawasan; (iv) melanjutkan pemasangan transmitter ke kapal perikanan, termasuk penindakan tegas terhadap pemilik kapal yang tidak tertib; (v) optimalisasi dan sinkronisasi antar institusi dalam pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian di laut, serta; (vi) meningkatkan operasi/patroli terpadu.

II - 43


7. Dalam upaya pencegahan dan penindakan trafficking in persons, tindak lanjut yang diperlukan di antaranya melaksanakan kegiatan operasi represif/penegakan hukum; memperkuat pengawasan dan pelayanan imigrasi di perbatasan; memperkuat kerjasama antarinstansi; serta meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan mengatasi kegiatan trafficking in persons.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme a. Permasalahan Ancaman disintegrasi bangsa yang muncul sebagai dampak dari rasa ketidakadilan serta merebaknya sentimen primordialisme secara berlebihan telah melunturkan rasa dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Penyelesaikan kasus separatisme Aceh terus diupayakan melalui perundingan dengan pihak GAM. Namun implementasi butir-butir MoU Helsinki menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya sementara kalangan yang menolak Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sikap mantan GAM yang dinilai belum secara tulus menerima perdamaian. Sementara itu, meskipun aktivitas penggunaan senjata relatif ditinggalkan, Gerakan Separatis Papua (GSP) terdeteksi terus memperkuat basis dukungan melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP). Di samping mengangkat isu Freeport, mereka berupaya menginternasionalisasikan masalah Papua melalui pencarian suaka politik ke beberapa negara asing. Adanya pengakuan dari negara lain seperti dari negara Vanuatu, meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat, namun dapat menjadi benih kesulitan di masa mendatang dalam menyelesaikan masalah GSP. Selanjutnya, belum terselesaikannya sengketa proses politik (Pilkada) dan isu pemekaran wilayah, secara keseluruhan lambat laun akan terakumulasi dan menjadi lahan subur bagi tetap berkembangnya ide dan gerakan separatisme di Papua.

b. Hasil yang dicapai Proses perdamaian di Aceh telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penyelesaian masalah Aceh dilakukan secara damai, menyeluruh, bermartabat, berkelanjutan, jujur, demokratis, serta dalam kerangka NKRI dan UUD 1945. Dari sisi pengaturan keamanan, dicapai kesepakatan gencatan senjata/penghancuran senjata GAM, penarikan satuan non

II - 44


organik TNI, dan dalam pelaksanaannya dipantau oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) yang berasal dari Uni Eropa dan negara-negara ASEAN. Secara sungguh-sungguh pemerintah berupaya menciptakan suasana yang kondusif dengan mengeliminasi potensi-potensi kerawanan, khususnya penindakan terhadap aksi-aksi kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Aparat keamanan terus memburu keberadaan senjata illegal guna menghindari munculnya masalah gangguan keamanan yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian. Pemerintah secara intens melakukan koordinasi dengan pihak GAM dan AMM untuk secara bersama membahas segala permasalahan, baik di Commission on Security Arrangement (CoSA) maupun aktivitas penting lainnya seperti sosialisasi MoU serta UUPA di seluruh wilayah NAD. Sementara itu, penanganan gerakan separatisme di Papua tidak menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Aktivitas militer OPM sejauh ini dapat dikendalikan secara baik oleh TNI dan Polri. Kegiatan seremonial seperti pengibaran bendera Papua Merdeka pada saat ulang tahun organisasi OPM tidak menimbulkan korban yang berarti. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyelesaian separatisme di Papua menghadapi banyak kendala baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menyangkut pemberian suaka oleh pemerintah Australia kepada 43 warga negara Indonesia asal Papua, pemerintah melakukan protes keras antara lain dengan penarikan sementara Dubes RI untuk Australia. Pada tingkat kementerian terkait/instansi, pemerintah melakukan pendekatan khusus kepada pihak Australia. Selain itu, pendekatan internasional juga dilakukan dan berhasil meyakinkan kelompok GSP di Papua Nugini bersikap mendukung kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Di dalam negeri, pemerintah senantiasa berupaya mendorong terwujudnya suasana kondusif di Papua dengan meningkatkan keamanan dan terus berusaha mengadakan pendekatan dan memfasilitasi perdamaian di antara elit-elit politik Papua.

c. Tindak lanjut Berkenaan dengan tuntasnya penyelesaian kasus separatisme di Aceh, pada tahap awal diperlukan saling pengertian yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mantan anggota GAM. Pemerintah senantiasa berupaya tidak melakukan pengingkaran sepihak atas kesepakatan

II - 45


perdamaian yang telah dicapai. Di sisi lain, pemerintah juga akan menjaga rel politik mantan anggota GAM agar tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun mengenai aktivitas separatisme di Papua, langkah persuasif yang mengedepankan langkah perdamaian dan dialog merupakan prioritas utama, sekaligus diupayakan sekecil mungkin terjadinya kontak senjata.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme a. Permasalahan Aksi terorisme merupakan masalah krusial yang selama ini masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional yang sering dikaitkan dengan konspirasi antar berbagai kepentingan untuk memecah belah Indonesia. Aksi terorisme yang terjadi di dalam negeri terkait erat dengan jaringan terorisme internasional. Salah satu indikasinya adalah para pelakunya lintas negara. Pada masa mendatang aksi terorisme masih akan berlanjut, baik dalam skala kecil maupun sekala besar. Beberapa indikasi yang perlu diwaspadai menghadapi terorisme itu antara lain munculnya skeptisme dan apatisme di dalam masyarakat terhadap kondisi sosial yang kini berlangsung. Tantangan utama ke depan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah meningkatkan kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam mengantisipasi, menangani, serta mencegah aksi dari ancaman terorisme. Oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan kemampuan perangkat keras dan lunak, termasuk kemampuan bertanggung jawab aparat intelijen, partisipasi masyarakat, dan adanya penegakan hukum yang konsisten. Lebih jauh, pemerintah harus mampu menghapus lahan subur bagi berkembangnya jaringan teroris, antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi, tersumbatnya mobilitas elit daerah, dan tiadanya keadilan mendapatkan kesempatan, dan terpasungnya demokrasi.

b. Hasil yang dicapai Upaya menanggulangi aksi terorisme di Indonesia telah membuahkan pengalaman yang berharga sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa untuk menghadapinya. Berbagai aksi terorisme yang berskala lokal, dalam

II - 46


waktu singkat telah dapat diidentifikasi dan ditangkap para pelakunya. Upaya pencegahan dan penindakan yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat telah menimbulkan rasa aman di masyarakat. Terhadap penegakan hukum pelaku aksi terorisme yang berskala internasional seperti bom Bali, bom JW Marriott, atau bom Kuningan, telah dilakukan proses hukum dan sebagian proses itu telah sampai pada putusan pengadilan. Tewasnya tokoh terorisme berkebangsaan Malaysia Dr. Azhari mengungkap bahwa jaringan teroris di Indonesia cukup luas, termasuk kegiatan jaringan Noordin M. Top yang telah mengembangkan sel-sel terorisme di berbagai daerah. Hingga saat ini telah tertangkap sekitar 330 orang teroris; 260 orang telah diadili dan telah divonis lembaga pengadilan; 5 orang dihukum mati; 4 orang dihukum seumur hidup; 14 orang dalam proses peradilan; dan 13 orang masih dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukan keseriusan Indonesia dalam menangani masalah terorisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain membentuk Densus 88 di Mabes Polri, yang diikuti pembentukan Densus 88 di 26 Polda, telah dibangun pula secara khusus fasilitas Pusat Latihan Antiteror Internasional (Platina) di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Selain upaya-upaya langsung, telah diterapkan prinsipprinsip perpolisian masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak terorisme, dengan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan masing-masing, dan melakukan sosialisasi upaya antiterorisme. Kerja sama penanggulangan dan pencegahan terorisme secara lintas negara dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur aturan hukum. Selanjutnya, pemerintah terus melakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama, baik nasional, regional, dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja

II - 47

Sekitar 330 teroris telah ditangkap dan 260 orang telah diadili.


Perlu peningkatan status Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme.

penanggulangan terorisme secara terpadu dan komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang masih bersifat adhoc perlu ditingkatkan statusnya sehingga bersifat permanen sebagai Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT). Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum kejahatan terorisme saat ini Kejaksaan Agung telah membentuk Satuan Tugas Anti Terorisme.

c. Tindak lanjut Tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil-hasil yang dicapai serta langkah penyelesaian masalah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di antaranya adalah: 1. Mengungkap pelaku, motif dan jaringan terorisme, termasuk tertang kapnya tokoh-tokoh utama terorisme serta dilakukan tindakan tegas dan konsisten, dengan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Dalam menghadapi teror yang lingkup serta jaringannya bersifat lintas negara, maka diperlukan kerjasama internasional atas dasar saling menghormati kedaulatan dan terwujudnya ketertiban dunia. Kerja sama dengan negara ASEAN dan negara lain dalam penanggulangan terorisme perlu terus dilakukan. Di antaranya dalam bentuk kerja sama antar institusi pemerintah yang terkait, meliputi kerja sama peningkatan kualitas SDM, teknologi, pendanaan, informasi dan komunikasi.

II - 48


3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi aksi terorisme, meningkatkan pelibatan peran deteksi dini dan lapor cepat aparatur jajaran komando kewilayahan. Juga meningkatkan terwujudnya jaringan sistem kendali dengan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai untuk peralatan inteligen, serta pelaksanaan latihan dan pendidikan dalam pencegahan penanggulangan gerakan terorisme.

4. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara a. Permasalahan Permasalahan yang selalu dihadapi dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme TNI adalah keterbatasan dukungan anggaran. Akibatnya tugas-tugas TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa masih terkendala oleh kurang memadainya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), sarana dan prasarana, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI. Sementara itu, prosentase anggaran pertahanan terhadap PDB sampai tahun 2006 baru mencapai 0,93 persen atau 4,36 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Keterbatasan dukungan anggaran yang disediakan untuk TNI berdampak pada sulitnya mempertahankan kekuatan dan kemampuan. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dan kedisiplinan prajurit. Saat ini uang lauk pauk (ULP) hanya cukup untuk 1.700 kalori per hari dari kebutuhan ideal 3.600 kalori per hari. Demikian halnya, besarnya gaji dan asuransi serta tunjangan lainnya yang relatif masih jauh dari mencukupi apabila dihadapkan pada tugas-tugas yang diembannya. Ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri yang rawan embargo, serta belum terwujudnya kegiatan penelitian dan pengembangan nasional yang terpadu di bawah kendali pemerintah untuk kepentingan kebutuhan alutsista TNI, merupakan masalah yang masih dihadapi dalam rangka kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Selain kedua faktor tersebut, mahalnya biaya penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi militer modern menyebabkan

II - 49


tingginya biaya produksi yang bermuara pada tidak kompetitifnya harga jual produk militer dalam negeri. Sistem pertahanan negara juga terkendala oleh minimnya perangkat hukum terutama dalam hal diplomasi militer dengan kekuatan militer asing. Kasus pelanggaran wilayah sebagaimana yang terjadi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar seperti Blok Ambalat, Pulau Gosong, Pulau Bidadari, Pulau Mangudu, Pulau Sutri, dan Pulau Kukusan merupakan dampak dari belum tersedianya perangkat hukum yang memberikan ketegasan garis perbatasan nasional dan simbol kepemilikan.

b. Hasil yang dicapai Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan Dalam rangka penyiapan cetak biru pertahanan telah disusun Rencana Strategi Pertahanan 2005–2009, kebijakan umum dan kebijakan penye lenggaraan pertahanan, serta Strategic Defence Review sebagai acuan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Peningkatan profesionalitas personel ditempuh melalui pendidikan, latihan perorangan, latihan satuan dan latihan gabungan.

II - 50


Guna meningkatkan sinergi pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat Pasal 30 UUD NRI 1945, telah disusun naskah akademik Rancangan Undang Undang Pertahanan dan Keamanan Negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya regulasi fungsi pertahanan dan keamanan negara yang selama ini belum terangkai menjadi satu dan secara parsial tersebar di berbagai perundangan. Akibatnya, sulit mewujudkan sinkronisasi dan koordinasinya. Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara tersebut akan berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara secara terpadu. Saat ini sedang disusun peraturan perundangan sebagai penjabaran UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka mengemban amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya menyangkut penghapusan bisnis TNI, telah dilakukan restrukturisasi bisnis TNI yang dimulai dengan tahapan inventarisasi secara cermat, berhati-hati, dan bertanggung jawab, melalui koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait lainnya, serta Mabes TNI dan berbagai Angkatan.

Pengembangan Personel TNI Pengembangan personel TNI dilakukan melalui werving prajurit TNI perawatan personel dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS. Jumlah personel TNI pada saat ini telah mencapai 440.868 orang terdiri atas 375.669 prajurit militer dan 65.199 pegawai negeri sipil (PNS). Rekruitmen dan pemisahan personel dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peningkatan profesionalitas personel ditempuh melalui pendidikan, latihan perorangan, latihan satuan, dan latihan gabungan. Perawatan personel dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan yang terdiri atas fasilitas kesehatan, perumahan, serta kenaikan ULP.

Pengembangan Materiil TNI Pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI dilakukan juga melalui penga daan dan pemeliharaan alutsista. Pemeliharaan alutsista dilakukan dengan kegiatan repowering, retrofit dan pemeliharaan secara berkala untuk memperpanjang usia pakai. Pengadaan alutsista dimaksudkan untuk meng ganti atau melengkapi alutsista yang sudah ada, sesuai dengan prioritas matra. Pengadaan alutsista TNI AD diprioritaskan pada kendaraan tempur dan kendaraan taktis, senjata dan amunisi, pesawat angkut udara guna mendukung mobilisasi pasukan pada titik-titik rawan yang diperlukan.

II - 51


Di samping itu, diupayakan pengadaan alberzi (alat berat zeni), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (peralatan nuklir, biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (peralatan mountinering), serta serta alat komunikasi dan elektronika. Alutsista TNI AL diprioritaskan pada pengadaan kapal jenis korvet yang diharapkan dapat menjadi daya penggentar dalam melaksanakan operasi di wilayah perbatasan laut maupun pengamanan laut. Upaya peningkatan kesiapan satuan tempur TNI AL didukung dengan pengadaan alat apung, pesawat udara, senjata dan amunisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus. Sedangkan alutsista TNI AU diprioritaskan pada pengadaan pesawat tempur maupun pesawat angkut pasukan guna lebih siap dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI. Di samping itu, penyediaan senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav, alpernika dan komsimleksus diupayakan guna mendukung operasi satuan.

Pengembangan Industri Pertahanan Dalam upaya menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil keter gantungan di bidang pertahanan pada negara lain, telah dilakukan pemberdayaan industri nasional. Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum diskusi bidang industri pertahanan dan keamanan, yang pesertanya terdiri atas institusi pertahanan, perguruan tinggi, serta pemerhati di bidang industri pertahanan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemandirian dan dalam rangka pemberdayaan industri strategis dalam negeri telah ditempuh berbagai langkah. Antara lain melalui penyelenggaraan Indo Defence Expo yang diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri. Penyelenggaraan Indo Defence Expo tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dan pemerintah bahwa industri strategis kita masih eksis dan memiliki potensi untuk memberikan sumbangan terhadap kemandirian pengembangan kemampuan pertahanan. Di samping itu, terselenggaranya Round Table Discussion yang melibatkan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis, Lembaga Kajian Pemerintah dan swasta, serta Perguruan Tinggi, merupakan upaya menyatukan dan menyamakan pemahaman tentang peta kemampuan industri strategis pertahanan dalam negeri, mendeteksi masalah, serta mencari solusi untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan kemampuan pertahanan negara.

II - 52


Pengembangan Bela Negara Tersusunnya berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, merupakan upaya mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat agar dapat ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan negara. Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, pemerintah terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara.

Operasi Bhakti TNI Dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat, dilaksanakan kegiatan bantuan kemanusiaan dan bhakti sosial kemasyarakatan. Hal ini untuk membantu otoritas sipil menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri. Sehubungan dengan itu, telah dilakukan operasi bhakti TNI, seperti pemberian bantuan kemanusiaan di Aceh dan Nias, Yogya dan Jawa Tengah, Pangandaran serta daerah lain. Operasi ini berhasil mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban pada penduduk dan kerusakan infrastruktur. Tugas bantuan kemanusiaan juga dilakukan dalam rangka mengatasi kesulitan sarana pendidikan, seperti bantuan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar rakyat itu dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan. Di samping itu, dilakukan kegiatan nonfisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara. Secara bertahap dan berkesinambungan, kegiatan ini dilaksanakan secara bersama oleh TNI dengan masyarakat. TNI bersama-sama dengan instansi terkait saling bahu membahu dengan masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Sebagai wujud pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang, dalam penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, telah dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok relawan serta pengkoordinasian bantuan dari luar negeri khususnya yang berasal dari angkatan bersenjata negara-negara sahabat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan bencana alam tersebut, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif terutama pada tahap tanggap darurat. Bersamaan dengan itu, dalam rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan peran

II - 53


serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah disusun dan disosialisasikan Naskah Akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU terkait lainnya.

Kerja Sama Militer Sehubungan dengan peningkatan kerjasama militer dengan negaranegara sahabat guna menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional, serta untuk meningkatkan hubungan antarnegara, telah ditingkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura. Kerjasama ini dalam bentuk pelatihan dan perjanjian Military Training Area (MTA). Ada pula kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk pelatihan militer bersama seperti Kekar Malindo, Malindo Jaya, Elang Malindo, Amanmalindo, dan Darsasa. Melalui forum Joint Commission for Bilateral Cooperation, Indonesia melakukan kerja sama pertahanan dengan Filipina dalam bentuk pengiriman personel militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro. Adapun dalam rangka penanganan lintas batas gerakan separatisme, dilakukan kerja sama pertahanan Indonesia-Thailand dan Indonesia-Papua Nugini. Di samping itu, dilakukan pula kerja sama pertahanan Indonesia-ASEAN, serta Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan sumber pengadaan TNI menyiapkan pasukan ke Lebanon untuk bergabung dengan pasukan multinasional.

II - 54


peralatan militer TNI. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja, telah ditempuh langkah-langkah ke arah diversifikasi dalam pengadaan alutsista melalui kerja sama dengan beberapa negara. Dalam upaya turut serta menjaga perdamaian dunia, maka TNI telah me nyiapkan pasukan guna diberangkatkan ke Lebanon untuk bergabung de ngan pasukan multinasional penjaga perdamaian dalam kesatuan organisasi UNIFIL (United Nations Interim Forces in Libanon) yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tindak lanjut dari Re solusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB) 1701.

Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Hasil penelitian dan pengembangan pertahanan telah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan TNI sesuai spesifikasi matra. Sebagai contoh, pro�� totype payung udara orang (PUO), alkom spread spectrum, hovercraft, landing craft rubber (LCR), combat system PC-40, SKS Tracking Optic, rudal (Surface to Surface, Ground to Ground dan Ground to Air), roket 70 mm dan 80 mm, Unman Aerial Vehicle (UAV), angkut personil sedang (APS), panser APS, senjata SS-2, adapun gyro digital telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan oleh TNI.

Masalah Perbatasan dan Pulau Terluar Terkait dengan wilayah perbatasan, pada tahun 2006 TNI AD telah membangun 23 pos perbatasan. Sedangkan untuk pengamanan pulau terluar telah dibangun 10 buah pos pengamanan di 10 pulau terluar dan telah digelar pasukan pengamanan. Selanjutnya, TNI AL telah membangun 14 pos perbatasan di pulau terluar, meliputi: Pulau Rondo, Pulau Mangkai, Pulai Berhala, Pulau Nipah, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Marore, Pulau Danarote, Pulau Dana Sabu, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Sebatik, Pulau Tokong Hiu. Untuk mengamankan pos perbatasan dan pulau terluar tersebut telah digelar pasukan Marinir. Di samping itu, peningkatan lanal menjadi lantamal merupakan salah satu upaya TNI AL dalam meningkatkan pengamanan di laut lantaran makin maraknya kasus kejahatan di laut. Pelaksanaan latihan perorangan dan satuan merupakan upaya peningkatan profesionalitas prajurit, di samping penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.

II - 55


c. Tindak lanjut Guna meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kemampuan pertahanan melalui pelaksanaan percepatan pembangunan kekuatan TNI, maka tindak lanjut yang diperlukan meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara. Tindak lanjut itu mencakup: 1. Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang diperlukan adalah gelar kekuatan yang berimbang antara kekuatan TNI, dihadapkan kemampuan dan karakter wilayah Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung tugas, memenuhi kebutuhan keamanan luas wilayah, penduduk dan kebutuhan keamanan terhadap nilai kekayaan nasional yang harus dijamin. 2. Upaya peningkatan kesejahteraan prajurit yang ditempuh melalui kenaikan ULP prajurit dan pemberian uang makan bagi PNS. 3. Pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong penggunaan produk industri dalam negeri dalam pengadaan alutsista/ materiil TNI seperti panser APS, KAL-36, KAL-40, pesawat angkut ringan, semua jenis senjata ringan beserta amunisinya, truk angkut pasukan, sarana angkut laut dan sungai dari jenis inflatable boat dan jenis hovercraft, payung udara orang (PUO). 4. Peningkatan kerjasama militer luar negeri, dengan mewujudkan pengendalian kebijakan satu pintu dalam kerja sama internasional, dan terbinanya hubungan kerja sama internasional dengan negara-negara sahabat. 5. Selanjutnya, dalam pengembangan pertahanan matra darat, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (i) melanjutkan penataan dan validasi organisasi TNI AD; (ii) pengembangan dan pembangunan alutsista, melalui antara lain: (a) pengadaan alutsista untuk memenuhi TOP/ DSPP satuan secara bertahap; (b) pengadaan non-alutsista untuk memenuhi TPO/DSPP satuan secara bertahap. 6. Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (i) melanjutkan program multiyears dan bertahap dalam pengadaan korvet kelas Sigma, kapal perusak kawal rudal, Sewaco kelas Sigma, kapal selam diesel electric (Kilo/Amur), tank amfibi BPM3F, pemasangan FCS dan rudal C-182, serta pengadaan rudal Exocet MM-40 dan Mistrak; (ii) pembangunan dan renovasi pangkalan dengan fasilitas pendukungnya sesuai dengan tingkat/kelas pangkalan.

II - 56


7. Adapun tindak lanjut yang perlu ditempuh dalam pengembangan pertahanan matra udara adalah pengembangan organisasi melalui pembentukan Skuadron Heli VIP/VVIP, validasi organisasi Lanud, peningkatan Lanud, dan pengembangan Lanud. Di samping itu dilakukan pula pembentukan Skuadron Teknik. Berbagai masalah dan tantangan di dalam negeri selama tahun 20052006 menuntut pelaksanaan politik luar negeri untuk semakin aktif dalam mengamankan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia. Berbagai pencapaian diplomasi selama kurun waktu tersebut, yang diperkuat dengan guliran proses reformasi di dalam negeri, menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk lebih percaya diri dan berperan aktif di dunia internasional. Memasuki tahun 2007, diplomasi Indonesia perlu terus mempertahankan kesinambungan (continuum) dari variabel-variabel soft-power yang menjadi aset bagi hubungan luar negeri, seperti demokrasi dan Islam moderat. Apresiasi masyarakat internasional terhadap proses demokratisasi yang telah berlangsung sangat tinggi, namun Indonesia harus tetap semakin memajukan demokrasi di masa mendatang. Sementara itu dalam kerangka kerja sama internasional, akan terus dilakukan pertemuan lanjutan dengan beberapa negara, selain untuk menyamakan persepsi juga untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut.



II - 57

bab Ii Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai II -

Recommend Documents