BAGIAN I AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
BAB 1 PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT
BAB 1 PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT A. KONDISI UMUM Konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah yang antara lain dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis, agama dan golongan, relatif sudah memperlihatkan gejala pengurangan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun demikian, faktor-faktor pemicu konflik tampaknya belum sepenuhnya dapat dikendalikan, dan bukan mustahil sewaktu-waktu dapat menjadi faktor pemicu pecahnya konflik baru. Penciptaan rasa aman dan damai akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk menggalang solidaritas sosial melalui peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan masyarakat baik di wilayah konflik maupun untuk menjaga secara terus menerus rasa aman dan damai di wilayah-wilayah lainnya. Pemerintah saat ini memiliki legitimasi politik berdasarkan besarnya kepercayaan yang diberikan rakyat melalui pemilu 2004 dan situasi sosial politik yang relatif stabil. Apabila dipergunakan secara baik, maka legitimasi yang ada sangat efektif untuk mengupayakan berbagai terobosan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konflik sosial politik, persoalan kesenjangan dan ketidakadilan, diskriminasi sosial politik serta upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan telah memberikan kontribusi terhadap tidak efektifnya pencegahan dan penciptaan situasi damai yang berkelanjutan. Disamping itu, masih rendahnya komunikasi dan dialog antara masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan menjadi faktor yang memberikan ruang bagi terbukanya potensi konflik sosial politik, bahkan untuk wilayah konflik dapat memicu adanya peningkatan eskalasi konflik. Di sisi lain, di dalam masyarakat sendiri sebenarnya telah berkembang kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak politiknya, yang dalam jangka panjang diharapkan akan menstimulasi masyarakat makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial politik kemasyarakatan. Kesadaran masyarakat inilah merupakan potensi yang perlu terus dipertahankan dan dimantapkan bahkan dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kredibilitas pemerintah dan peran partisipatif masyarakat untuk selalu menciptakan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok dan golongan akan menjadi pilar utama bagi terjaganya situasi aman dan damai, yang kemudian diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong proses pembangunan yang efektif dan efisien, serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh, adil, aman dan demokratis.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat pada tahun 2006 adalah: 1. Meningkatnya keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik; 3. Tercapainya kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional secara baik berdasarkan amanat UU No. 27 Tahun 2004; 4. Terlaksananya fungsi jaringan informasi multimedia secara efektif untuk menghubungkan atau memberikan akses secara penuh kepada masyarakat; dan 5. Sudah dipulihkannya keadaan normal dan pemerintahan sipil secara penuh berdasarkan keputusan pemerintah terhadap daerah-daerah yang mendapatkan status ”darurat sipil” ataupun ”tertib sipil,” dengan dasar penilaian yang obyektif atas keadaan daerah-daerah yang bersangkutan.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan dari Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat adalah: 1. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam mencegah dan mengkontrol terhadap ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial melalui fasilitasi komunikasi, informasi dan pendidikan politik masyarakat, fasilitasi pengembangan ruang dialog/forum kemasyarakatan, pengembangan kegiatan ikatan kebangsaan serta fasilitasi pemberian ruang yang lebih terbuka bagi berfungsinya pranata-pranata adat lokal dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menangani persoalan masyarakat; 2. Memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan harmoni dalam masyarakat melalui kegiatan pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan; 3. Mendorong secara konsisten proses rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan melalui fasilitasi pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; serta 4. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi melalui peningkatan pelayanan dan perluasan jaringan komunikasi dan informasi.
II.1 – 2
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
1.
Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Kegiatan pokok : 1. Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan dan perekonomian yang rusak akibat konflik; 2. Fasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat; 3. Fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik.
Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Kegiatan pokok : 1. Fasilitasi penguatan institusi kemasyarakatan untuk terlibat dalam melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan, pemulihan trauma mental masyarakat, serta pencegahan dan penanganan konflik.
Terbangunnya fondasi penguatan peran institusi kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
Dep. Dalam Negeri, Meneg PDT
2.
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Kegiatan pokok : 1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacanawacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman persatuan bangsa; 2. Fasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas bersama pihak terkait agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hak
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Kegiatan pokok : 1. Fasilitasi untuk penguatan wacana dialog/forum kemasyarakatan yang melibatkan generasi muda untuk mendukung terciptanya harmonisasi dalam masyarakat;
Adanya penguatan rasa kebangsaan dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat
Dep. Dalam Negeri, Dep. Hukum dan HAM, Menko bidang Politik Hukum dan HAM, Badan Inteligen Negara.
2. Fasilitasi sosialisasi UUD 1945 terhadap masyarakat;
II.1 – 3
Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 8.303,3
103.697,5
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM dan kewajiban sesuai UUD 1945; 3. Fasilitasi proses rekonsiliasi nasional;
3.
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Pagu Indikatif (Juta Rupiah)
3. Fasilitasi mendorong peningkatan kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
4. Fasilitasi terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi budaya demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik; 5. Pengembangan dan implementasi berbagai wujud ikatan kebangsaan; dan 6. Pengembangan penanganan konflik yang mengutamakan harmoni sosial melalui optimalisasi dan pemberdayaan fungsi pranatapranata adat lokal yang berkredibilitas tinggi
4. Fasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi budaya politik demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politikl;
Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Kegiatan pokok : 1. Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; 2. Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi memberikan
Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Kegiatan pokok : 1. Fasilitasi untuk meningkatkan pelibatan lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pendidikan politik rakyat;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ikatan kebangsaan; dan 6. Pengembangan penanganan konflik yang melibatkan peran pranata lokal/adat.
Terfasilitisasinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan, serta terfasilitasinya pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dalam menangani persoalan kemasyarakatan
II.1 – 4
Departemen Dalam Negeri
4.000
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM masukan dan melaksanakan pengawasasn terhadap proses pengambilan dan implementasi keputusan publik; 3. Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri; 4. Fasilitasi dan mendorong upaya-upaya politik untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat luas; dan 5. Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik.
4.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok : 1. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas; 2. Penyediaan informasi yang berorinetasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Pagu Indikatif (Juta Rupiah)
2. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam menangani persoalan sosial kemasyarakatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan pokok : 1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan standar layanan informasi publik; 2. Peningkatan pelancaran akses informasi melalui perluasan jaringan dan prasarana layanan
Meningkatnya penyediaan informasi publik yang baik dan benar, meluasnya capaian penyediaan informasi publik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
II.1 – 5
Dep. Komunikasi dan Informatika, Kantor Menko Polhukam
63.307
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
No.
3.
4.
5.
6.
standar layanan informasi publik; Perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi serta penyiaran publik khususnya untuk daerah terpencil; Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat; Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran televisi swasta; Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi.
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
informasi; 3. Peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan; 4. Fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi publik bagi lembaga informasi masyarakat dan media; serta 5. Fasilitasi sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik dan penyelesaian masalah sosial.
II.1 – 6
Instansi Pelaksana
Pagu Indikatif (Juta Rupiah)
