II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Gerbang Sadu Mandara Pogram Gerbang Sadu Mandara adalah singkatan dari Gerakan Pembangunan Desa Terpadu dengan barasaskan pada perwujudan Bali yang aman, damai, dan sejahtera. Gerbang Sadu Mandara adalah wadah bersama masyarakat perdesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, partisipatif yang mencakup pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan usaha ekonomi produktif di perdesaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Prioritas utama kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan hasil yang ingin dicapai yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya peran desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembangunan pada desa yang jumlah penduduk miskinnya didasarkan pada jumlah RTS dan Jumlah KK terbanyak pada desa-desa miskin, meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan perdesaan, dan membaiknya infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Gerbang Sadu Mandara adalah program yang berupaya mendorong pembangunan desa yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat, serta
7
8
diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan pendapatan, dan dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (BPMPD, 2014). 2.1.1 Tujuan Gerbang Sadu Mandara Gerbang Sadu Mandara memiliki tujuan-tujuan dalam pelaksanaannya, sebagai berikut. 1. Tujuan Umum Tujuan umum dari dibentuknya program ini adalah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal, mengangkat potensi desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 2. Tujuan Khusus a. menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. b. menyediakan sarana dan prasarana dasar yang mendukung peningkatan usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat perdesaan. c. meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi mikro sesuai dengan potensi dan sumberdaya lokal serta pengurangan pengangguran.
9
d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun hingga ke tingkat desa (BPMPD, 2014). 2.1.2 Prinsip dasar Gerbang Sadu Mandara Gerbang Sadu Mandara mempunyai 10 prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan dan nilai-nilai tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Berikut ada 10 prinsip dasar Gerbang Sadu Mandara, yang meliputi (1) bertumpu pada pembangunan manusia sesuai kearifan lokal adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata dan menjamin kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kearifan lokal (adat dan sosial budaya) yang sudah ada di masyarakat; (2) otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar; (3) desentralisasi yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat; (4) berorientasi pada masyarakat miskin yaitu segala keputusan yang diambil berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin; (5) partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya,
10
mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil; (6) kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam berperan pada setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. Kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik; (7) demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat; (8) transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif; (9) prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan; dan (10) keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya (BPMPD, 2014). 2.1.3 Sasaran Gerbang Sadu Mandara Adapun sasaran dari program Gerbang Sadu Mandara adalah sebagai berikut. a. tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
11
b. terbangunnya infrastruktur dasar perdesaan skala kecil sesuai dengan kebutuhan di desa pelaksana Gerbang Sadu Mandara yang lebih lanjut dituangkan dalam proposal, antara lain: infrastruktur pemasaran skala kecil di desa Gerbang Sadu Mandara tersebut. c. meningkat dan berkembangnya usaha ekonomi mikro sesuai dengan potensi dan sumberdaya lokal serta pengurangan pengangguran. d. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun hingga ke tingkat desa (BPMPD, 2014). 2.1.4 Keluaran Gerbang Sadu Mandara Berikut keluaran dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara (BPMPD, 2014). a. terjadinya peningkatan keterlibatan keluarga miskin secara partisipatif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingannya dan terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. b. berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan Gerbang Sadu Mandara bagi masyarakat. c. melembaganya pengelolaan dana usaha ekonomi mikro masyarakat melalui pembentukan BUMDes. d. mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
12
2.1.5 Indikator keberhasilan Gerbang Sadu Mandara Menurut BPMPD (2014) keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini diukur dengan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut. a. indikator output yaitu tersalurkannya dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) untuk 50 desa pelaksana program Gerbang Sadu Mandara. b. indikator outcome yaitu tersedianya infrastruktur perdesaan dan semakin berkembangnya usaha ekonomi perdesaan. c. indikator benefit adalah menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan. d. indikator
impact
(dampak)
adalah
meningkatnya
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat di perdesaan. 2.2 Pengertian Persepsi Menurut Sarwono (1983), persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut memungkinkan dengan adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri yang dimiliki individu bersangkutan. Sedangkan menurut Robbins (1999), persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan
dan
menafsirkan
kesan-kesan
indera
mereka
untuk
memberikan makna terhadap lingkungannya. Thoha (1999) juga menyebutkan jika persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap
13
orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui pengelihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. 2.2.1 Faktor yang mempengaruhi persepsi Menurut Thoha (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi orang adalah sebagai berikut. a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi. b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. 2.2.2 Proses persepsi Menurut Thoha (2003), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu: a. Stimulus atau rangsangan Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya. b. Registrasi Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
14
c. Interpretasi Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangatpenting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. 2.3 Pengertian Dampak Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak merupakan suatu hal yang dapat dirasakan bilamana suatu aktivitas telah terjadi, baik itu berupa dampak positif maupun negatif. Oleh karenanya dalam setiap akan memulai suatu rencana, perencana harus melakukan analisis terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh aktivitasnya, sehingga aktivitas tersebut tidak merugikan lingkungan sekitarnya (Soemarwoto, 2009). Identifikasi dampak merupakan langkah yang sangat penting. Langkahlangkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi dampak meliputi: a. menyusun berbagai dampak yang menonjol yang diperkirakan akan timbul, dan b. menuliskan semua aktivitas pembangunan yang menimbulkan dampak sebagai sumber dampak (Fandeli, 2004). 2.4 Fungsi Manajemen Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan (Terry, 2005).
15
2.4.1 Fungsi-fungsi manajemen Menurut Terry (2010), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian,
yakni
perencanaan
(planning),
pengorganisasian
(organizing),
pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Penjelasan dari masingmasing fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Pengertian perencanaan (Planning) Perencanaan
(planning)
ialah
penetapan
pekerjaan
yang
harus
dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. 2. Proses perencanaan Untuk menentukan proses perencanaan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. (1) menentukan tujuan perencanaan; (2) menentukan tindakan untuk mencapai tujuan; (3) mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang; (4) mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan (5) mengimplementasikan rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. 3. Unsur-unsur perencanaan Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan, yaitu: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan; (2) apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor
16
penyebab dalam melakukan tindakan; (3) tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi; (4) kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan; (5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan. 4. Pengertian pengorganisasian (Organizing) Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumbersumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. 5. Ciri-ciri organisasi dan tujuan organisasi Ciri-ciri organisasi meliputi: (1) mempunyai tujuan dan sasaran; (2) mempunyai keterikatan dan tata tertib yang harus ditaati; (3) adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan (4) mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi (Handoko, 1995).
17
6. Pengertian pelaksanaan (Actuating) Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama (Terry, 1993). 7. Pengertian pengawasan (Controlling) Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 8. Tahap - tahap pengawasan Tahap-tahap pengawasan terdiri atas: (1) penentuan standar; (2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (3) pengukuran pelaksanaan kegiatan; (4) pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan (5) pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. 9. Tipe-tipe pengawasan a. feedforward control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. b. concurrent control merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. c. feedback control mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.
18
2.5 Pengertian Ekonomi Ekonomi didefinisikan oleh Samuelson (1961) adalah suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan masa yang akan datang, oleh sekelompok orang atau masyarakat. 2.5.1 Pengertian pendapatan Menurut Baridwan (1992), pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit dalam periode tertentu. Kusnadi (2000) juga menyampaikan bahwa pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atau jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain. 2.5.2 Klasifikasi pendapatan Menurut Kusnadi (2000), bahwa pendapatan dibagi dan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: a. Pendapatan operasional Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama suatu kelompok atau perusahaan yang berhubung langsung dengan usaha (operasi) pokok kelompok atau perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini bersifat normal yang sesuai dengan tujuan
19
dan usaha dari suatu kelompok atau perusahaan. Hal ini terjadi berulangulang selama kegiatan dalam kelompok atau perusahaan tersebut masih berlangsung. b. Pendapatan non operasional Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan. 2.6 Aspek Sosial 2.6.1. Teori interaksi sosial Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia dan antar orang dengan kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi terjadi apabila dua orang atau kelompok saling bertemu dan pertemuan antara individu dengan kelompok dimana komunikas terjadi diantara kedua belah pihak (Yulianti, 2003). Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena itu tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antar individu dengan golongan didalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang diharapkan dan dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya (Ahmadi dan Widodo, 2004). 2.6.2. Bentuk-bentuk interaksi sosial Bentuk-bentuk interaksi sosial mencakup Asosiatif dan Disasosiatif (Soekanto, 2010).
20
1. Asosiatif Menurut Narwoko dan Suyanto (2007), proses asosiatif adalah proses yang mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Asosiatif terdiri atas kerjasama (cooperation), akomodasi (accomodation), dan asimilasi (asimilation). Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa
menghancurkan
pihak
lawan
sehingga
lawan
tidak
kehilangan
kepribadiannya. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orangperorangan atau kelompok-kelompok manusia yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Artinya, apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut. Secara singkat proses asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. 2. Disosiatif Narwoko dan Suyanto (2007) juga menyampaikan jika proses disosiatif adalah proses yang mengindikasikan adanya gerak mengarah pada perpecahan. Disosiatif terdiri atas persaingan (competition), kontravensi (contravention), dan konflik (conflict). Persaingan diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara
21
menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang sering disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. 2.6.3 Karakteristik interaksi sosial Interaksi sosial itu memiliki karakteristik yang dinamis dan tidak statis. Hal ini berarti bahwa karakteristik interaksi sosial dapat ditinjau dari berbagai segi sesuai dengan ciri interaksi yang dilakukan manusia. Artinya bahwa karakteritik interaksi akan dapat dilihat secara detail pada model interaksi yang dilakukan oleh manusia (Gerungan, 2010). Secara umum model karakteristik interaksi sosial dapat diartikan sebagai model interaksi sosial yang secara individu, secara kelompok serta kelompok dengan kelompok. Untuk kejelasan karakteristik tersebut maka peneliti akan menguraikan karakteristik interaksi sosial sebagai berikut. a. interaksi antara individu dengan individu Interaksi ini terjadi karena hubungan masing-masing individu. Perwujudan dari interaksi ini terlihat dalam bentuk komunikasi lisan atau gerak tubuh, seperti berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap, maupun saling bertengkar. b. interaksi antara individu dengan kelompok Bentuk interaksi ini terjadi antara individu dengan kelompok. Individu memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan kelompok tersebut. Misalnya seorang yang tergabung di dalam kelompok tani. Bentuk interaksi semacam ini
22
juga menunjukkan bahwa kepentingan seseorang individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. c. interaksi antara kelompok dengan kelompok Jenis interaksi ini saling berhadapan dalam bentuk berkomunikasi, namun bisa juga ada kepentingan individu di dalamnya atau kepentingan individu dalam kelompok tersebut. Ini merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok yang lain. 2.7 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
sebagai
proses
mengembangkan,
memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas
mengembangkan
potensi-kreasi,
mengontrol
lingkungan
dan
sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Eko, 2002).
23
Usaha ekonomi masyarakat perdesaan merupakan salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat di perdesaan yang diyakini mampu bertahan di tengah tengah krisis yang melanda perekonomian suatu negara, karena pengelolaannya langsung dan jauh dari intimidasi pihak luar. Pemerintah selalu berusaha
memproteksinya
sebagai
upaya
keseriusan
pemerintah
dalam
melindungi eksistensi perekonomian masyarakat. Usaha ekonomi masyarakat perdesaan adalah cerminan dari watak dan karakter perekonomian bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pengelolaan bahkan pengembangannya. Pegelolaan usaha ekonomi masyarakat diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Karena itu, pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dilakukan dengan baik dan jauh dari upaya yang mengeksploitasi potensi ekonomi masyarakat. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat berorientasi pada semangat kekeluargaan
untuk
membangun
kesejahteraan
bersama.
Dalam
upaya
membangun usaha serta mengembangkannya, selain disatu sisi menjiwai semangat persaudaraan tapi disisi lain juga membutuhkan jiwa entrepreneurship (kewirausahaan), artinya bahwa pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dibutuhkan orang yang memiliki jiwa inovatif, kreatif serta berani mengambil resiko. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak
24
yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 2.7.1 Tujuan pemberdayaan masyarakat Tujuan pemberdayaan masyarakat untuk memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian,
papan,
kesehatan,
pendidikan,
dan
transportasi.
Sedangkan
keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Usman, 2004).
25
2.7.2 Tugas pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan
masyarakat
bisa
dilakukan
oleh
banyak
elemen:
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Eko, 2002). Pada setiap desa telah terbentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan
kemapanan
ekonomi
masyarakat,
berfungsi
secara
efektif
pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan pemimpin (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat (Suwondo, 2005), maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud. 2.8 Kerangka Pemikiran Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
Pengentasan
kemiskinan
dilakukan
dalam
meningkatkan ekonomi khususnya ekonomi perdesaan.
beberapa
cara
untuk
26
Gerbang Sadu Mandara merupakan program terobosan pemerintah Provinsi Bali untuk menanggulangi kemiskinan. Gerbang Sadu Mandara dibentuk dan dijalankan pertama kali pada tahun 2012 dan masih berjalan hingga sekarang termasuk dalam pelaksanaannya di Desa Bebandem. Kelompok Tani Pelita Hati II merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan bantuan dari adanya program Gerbang Sadu Mandara. Upaya yang dilakukan Kelompok Tani Pelita Hati II dalam meningkatkan ekonomi anggotanya yaitu melalui kegiatan mengolah buah salak menjadi suatu produk konsumsi seperti pia dan dodol salak. Setelah berjalan dua tahun akan diteliti dampak sebelum pelaksanaan dan pada saat program tersebut sedang berjalan. Dampak tersebut dilihat dari tiga aspek yaitu fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek ekonomi yang meliputi permodalan, harga dan jumlah produksi, dan pendapatan. Aspek sosial yang meliputi interaksi antar anggota, interaksi antara anggota dan kelompok dan interaksi antara kelompok dan dan lembaga desa. Setelah memperoleh data di lapangan, akan dilakukan analisis data berupa deskriptif kualitatif pada fungsi manajemen dan aspek sosial, dan deskriptif kuantitatif pada aspek ekonomi. Hasil perhitungan yang didapat dari kedua analisis tersebut akan dijelaskan kembali dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dari penelitian akan menghasilkan simpulan dan dapat digunakan sebagai rekomendasi pada pihak terkait. Secara skematis, kerangka pemikiran itu tampak pada Gambar 2.1
27
Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara Desa Bebandem Kelompok Tani Pelita Hati II Dampak Gerbang Sadu Mandara Pada Kelompok Tani Pelita Hati II Fungsi Manajemen
Aspek Ekonomi
1. Perencanaan
Aspek Sosial 1. Interaksi antar anggota
1. Permodalan 2. Pengorganisasian 2. Harga dan jumlah produksi 3. Pelaksanaan 3. Pendapatan 4. Pengawasan
Analisis Deskriptif Simpulan Rekomendasi
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
2. Interaksi antara anggota dan kelompok 3. Interaksi antara kelompok
dan lembaga desa
