BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Koperasi Pemerintah melaksanakan pembangunan dibidang Ekonomi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur . Dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha untuk mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi karena pemerintah berpedoman dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berarti masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam perekonomian. Dalam penyusunan sistem perekonomian bersama, berdasar atas asas kekeluargaan yang sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Usaha bersama dalam asas kekeluargaan yang di maksudkan di sini adalah koperasi. Koperasi adalah yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU NO.25 tahun 1992). Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD Negara RI 1945). Untuk mendirikan koperasi yang sehat perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh
dan berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk 7
mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang terbentuknya koperasi adalah
sekelompok orang yang setia sekata untuk mengadakan kerja sama. Oleh karena itu landasan koperasi terletak pada angota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang
pasti sehingga landasan
hukum di Indonesia sangat kuat. 2.2. Landasan Koperasi 2.2.1. Landasan Idiil : Pancasila Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang di gunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Gerakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD Negara RI 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang di cita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu landasan Idiil Negara Indonesia yaitu Pancasila. 2.2.2 Landasan Struktural dan Landasan gerak : UUD Negara RI 1945 dan pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI 1945 serta penjelasannya. Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, salah satu bagian yang penting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kehidupan dan usaha untuk mengatur dan mencapai untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup. Segala usaha dan kegiatan ini diatur dalam UUD Negara RI 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dengan demikian koperasi adalah perwujudan dari pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI 1945.
2.2.3. Landasan Mental : setia kawan dan kesadaran berpribadi Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia . Landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan masyarakat yang statis dan bukan dinamis dan tidak dapat mendorong kemajuan. Oleh sebab itu rasa setia kawan harus disertai dengan kesadaran akan harga diri pribadi, keinsafan akan harga diri sendiri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikan derajat penghidupan dan kemakmuran . Oleh karena itu koperasi tergabung kedua landasan di atas yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi sebagai dua unsur dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi. 2.3. Tujuan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan LKM adalah : a. Terlaksananya pembinaan kepada KSP atau USP koperasi dan LKM
secara
profesional sesuai rambu-rambu tugas dan fungsi Kementrian koperasi dan LKM sehinga dapat di capai pembinaan secara optimal. b. Menata, mengembangkan dan menerbitkan kegiatan KSP atau USP Koperasi dan LKM sesuai peraturan yang berlaku dan menjadi badan usaha yang mampu memberikan pelayanan kebutuhan permodalan terutama bagi para anggota. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik aparat pembina atau gerakan koperasi untuk mampu meningkatkan kinerja KSP atau USP Koperasi dan LKM. d. Meningkatkan potensi lembaga dan kelembagaan KSP atau USP Koperasi dan LKM agar dapat bersaing dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya
serta menggali potensi masyarakat melalui kerja sama dalam mobilisasi sumber daya permodalan masyarakat. e. Memperkuat permodalan sruktur KSP atau USP Koperasi dan LKM sehingga menjadi lembaga keuangan alternatif yang mengakar di masyarakat.
2.4.
Pengertian Kesehatan Koperasi Pengertian sehat dalam kamus bahasa Indonesia adalah dalam keadaan bugar dan nyaman seluruh tubuh dan bagian-bagiannya atau waras (Indrawan WS, 2000 : 496) Organisasi
kesehatan
dunia
(WHO,
World
Health
Organization)
mendifinisikan sehat sebagai suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang kesehatan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit dan juga promosi kemakmuran mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan ditawarkan oleh profesional kedokteran. (http://id.wikipedia.org/wiki//kesehatan) Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Peraturan Menteri Sub Dinas Koperasi dan UKM (2006:43) menyatakan : Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesehatan adalah kondisi siap atau fit suatu badan atau organisasi yang meliputi sehat jasmai (orang-orang yang ada di dalamnya) dan rohani (suatu kegiatan operasional organisasi tersbut).
2.5. Penilaian Tingkat Kesehatan KSP atau USP Koperasi Beberapa komponen atau istilah yang harus dipahami dalam melaksanakan penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi adalah sebagai berikut : a. Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang di nyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. b. Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan, pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha (SHU) dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50 % modal penyertaan. c. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari Hasil usaha USP koperasi dan kaitannya dalam penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50 % modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan. d. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan 100 %. e. Modal sendiri tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. f.
Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai niminal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
g. Kualitas aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.
h. Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan tidak tertagih. i.
Cadangan risiko adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman tersebut.
j.
Batas maksimum pemberian pinjaman (BMPP) plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.
k. Rentabilitas adalah kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban hutang dan memperoleh Sisa Hasil Usaha. l.
Rasio rentabilitas asset adalah SHU sebelum pajak di bandingkan dengan total asset.
m. Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota di bandingkan dengan total modal sendiri. n. Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi netto di bandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. o. Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota ditambah beban perkoperasian. p. Rasio partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. q. Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko ditambah penyisihan penghapusan pinjaman. r. Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.
s. Pinjaman yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Contohnya piutang anggota dan piutang korban gempa. t.
Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
u. Return of Asset adalah perbandingan antara Sisa Hasil Usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki oleh koperasi. v. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat sturuktur permodalan KSP dan USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya. w. Manfaat ekonomi partisipasi pemanfaatan pelayanan (MEPPP) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP dan USP Koperasi. x. Promosi ekonomi anggota (PEA) adalah manfaat MEPPP ditambah manfaat SHU. Penilaian kesehatan KSP atau USP Koperasi merupakan suatu indikator untuk menilai kinerja pengurus atau pengelola yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Aspek penilaian kesehatan KSP dan USP yaitu : a. Permodalan b. Kualitas aktiva produktif c. Manajemen d. Efisiensi
e. Likuiditas f. Kemandirian dan pertumbuhan g. Jatidiri Koperasi Pelaksanaan
penilaian
kesehatan
tersebut
berkaitan
dengan
kepentingan berbagai pihak sebagai berikut : a. Anggota Koperasi sebagai pemilik. b. Pengelola KSP atau USP Koperasi c. Pengurus koperasi d. Pengawas koperasi e. Pengguna jasa KSP atau USP Koperasi (penyimpan dan peminjam). f.
Pemerintah sebagai Pembina dan pengawas . Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP atau USP Koperasi,
terhadap beberapa aspek dan komponen yang harus diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan besarnya tersebut. Metode penilaian aspek dan komponen tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai, sistem yang dinyatakan dalam angka dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Adapun aspek dan komponen yang dinilai adalah :
Tabel 2.1 Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi No
I
Aspek yang Dinilai
Komponen
Bobot Penilaian
I. Rasio modal sendiri terhadap total asset 6 Permodalan II. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang 6 diberikan yang berisiko 15 III. Rasio kecukupan modal sendiri. 3 II I Rasio volume pinjaman pada anggota 10 terhadap volume pinjaman di berikan Kualitas II Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap 5 Aktiva pinjaman diberikan 25 Produktif III Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman 5 bermasalah IV Rasio pinjaman yang berisiko terhadap 5 pinjaman yang diberikan III a. Manajemen umum 3 b. Kelembagaan 3 Manajemen c. Manajemen permodalan 3 15 d. Manajemen aktiva 3 e. Manajemen likuiditas 3 IV I. Rasio beban operasi anggota terhadap 4 Efisiensi partisipasi bruto II. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 4 10 III. Rasio efisiensi pelayanan 2 V Likuiditas I. Rasio kas 10 II. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap 5 15 dana yang diterima VI I. Rentabiltas asset 3 SHU sebelum pajak terhadap total asset Kemandirian II. Rentabilitas modal sendiri dan SHU bagian anggota terhadap total modal 3 10 Pertumbuhan sendiri III. Kemandirian operasional pelayanan 4 VII Jatidiri I. Rasio partisipasi bruto 7 10 koperasi II. Rasio promosi ekonomi anggota 3 Jumlah 100 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomer : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
I. Permodalan 1.1. Permodalan I Permodalan I diperoleh dari rasio modal sendiri terhadap total asset. Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU) dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50 % modal penyertaan. (Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, 2009). Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut : a.
Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai 0.
b.
Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0
c.
% nilai ditambah 5
d.
Untuk rasio lebih besar dari 60 % sampai rasio 100 % setiap kenaikan rasio
dengan maksimum nilai 100.
4 % nilai dikurangi 5 . e.
Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.
Contoh perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset Rasio Modal Bobot Nilai Skor (dinilai dalam %) (dinilai dalam %) 25 6 1.50 0 < X < 20 20 < X< 40 50 6 3.00 40 < X < 60 100 6 6.00 60 < X< 80 50 6 3.00 80 < X< 100 25 6 1.50 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009. 1.2. Permodalan II Permodalan II diperoleh dari rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. Pinjaman yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko ditetapkan sebagai berikut : a). Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko lebih kecil atau sama dengan 0 % diberikan nilai 0. b). Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan maksimum 100. c). Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.
Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang Beresiko Rasio Modal Bobot Nilai Skor (dinilai dalam %) (dinilai dalam %) 0< X <10 0 6 0 10< X <20 10 6 0.6 20< X <30 20 6 1.2 30< X <40 30 6 1.8 40< X <50 40 6 2.4 50< X <60 50 6 3.0 60< X <70 60 6 3.6 70< X <80 70 6 4.2 80< X <90 80 6 4.8 90< X <100 90 6 5.4 > 100 100 6 6.0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
1.3. Permodalan III Permodalan III diperoleh dari rasio kecukupan modal sendiri terhadap ATMR. Rasio Kecukupan Modal Sendiri yaitu perbandingan anatara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan 100 %.
Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
a. Menghitung
Nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil
perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
b. Rasio kecukupan modal sendiri diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan 100 % . Contoh perhitungan sebagai berikut : Table 2.4 Standar perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Rasio Modal Bobot Nilai Skor (dinilai dalam %) (dinilai dalam %) <4 0 3 0 4<X<6 50 3 1.50 6<X<8 75 3 2.25 >8 100 3 3.00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
II. Kualitas Aktiva Produktif Kualitas aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio yaitu : 1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. 2. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. 3. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. 4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. 1. Kualitas Aktiva Produktif 1 Kualitas Aktiva Produktif 1 rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total pinjaman diberikan.
Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.5 Standar Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Pinjaman diberikan Rasio Bobot (dinilai Nilai Skor (dinilai dalam %) dalam %) 0 10 0.00 < 25 25 < X < 50
50
10
5.00
50 < X < 75
75
10
7,50
> 75
100
10
10.00
Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009. 2. Kualitas Aktiva Produktif II Kualitas aktiva produktif
II dapat diperoleh dari rasio risiko pinjaman
bermasalah terhadap pinjaman diberikan. Untuk memperoleh rasio kualitas aktiva produktif II ditetapkan sebagai berikut : a.
Menghitung
perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) yaitu
sebesar jumlah dari : 1. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) 2. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 3. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM) b.
Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang diberikan.
c.
Perhitungan penilaian : 1.
Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0.
2.
Untuk penurunan rasio 1 % dari 45 nilai ditambah 2 dengan maksimum nilai 100.
3.
Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.
Contoh perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2.6 Standar Perhitungan Risiko Pinjaman bermasalah (RPM) Rasio Bobot (dinilai Nilai Skor (dinilai dalam %) dalam %) > 45 0 5 0 40 < X < 45 10 5 0.5 30 < X < 40 20 5 1.0 20 < X < 30 40 5 2.0 10 < X < 20 60 5 3.0 0 < X < 10 80 5 4.0 =0 100 5 5.0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
3.
Kualitas Aktiva Produktif III Kualitas aktiva produktif III dapat diperoleh dari rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut : a. Untuk rasio
0
%,
berarti tidak
mempunyai
mempunyai cadangan
penghapusan diberi nilai 0. b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100. c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % di peroleh skor.
Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah Rasio Bobot Nilai Skor (dinilai dalam %) (dinilai dalam %) 0 0 5 0 0 < X < 10 10 5 0.5 10 < X < 20 20 5 1.0 20 < X < 30 30 5 1.5 30 < X < 40 40 5 2.0 40 < X < 50 50 5 2.5 50 < X < 60 60 5 3.0 60 < X < 70 70 5 3.5 70 < X < 80 80 5 4.0 80 < X < 90 90 5 4.5 90 < X < 100 100 5 5.0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
Adapun pinjaman bermasalah terbagi menjadi tiga kategori yaitu : 1. Pinjaman Kurang Lancar Pinjaman digologkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Pengembalian pinjaman di lakukan dengan angsuran yaitu : a. Terhadap tunggakan anggsuran pokok yaitu : 1. tunggakan meliputi 1 (satu) bulan dan belum melampui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan mingguan, atau 2. Melampui 3 (tiga) bulan dan belum melampui 6 (enam) bagi pinjaman yang masa angsrannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) atau 3 (bulan) atau
3. Melampui 6 (enam) bulan tetapi belum melampui 12 (dua belas bulan) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) atau lebih, atau b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut : 1. Tunggakan melampui 1 (satu) bulan tetapi belum melampui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang 1 (satu) bulan atau 2. Melampui 3 (tiga) bulan dan belum melampui 6 (enam) bulan bagi pinjaman dengan angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan. 2.
Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu : a. Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggaan bunga yang melampui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampi 6 (enam) bulan ; b. Pinjaman telah jatuh tempo Pinjaman sudah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampui 3 (tiga) bulan .
2. Pinjaman yang Diragukan Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang besangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa : 1. Pinjaman masih di selamatkan dan agunannya senilai sekurangkurangnya sebesar 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau 2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam termasuk bunganya.
3. Pinjaman yang Macet Pinjaman digolongkan macet apabila : 1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau 2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau penyelamatan pinjaman; atau 3.
Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi pinjaman.
4. Kualitas Aktiva Produktif IV Kualitas aktiva produktif IV dapat diperoleh dari Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dalam standar perhitungan. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.8 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko Rasio Bobot (dinilai Nilai Skor (dinilai dalam %) dalam %) > 30 25 5 1,25 26 – 30 50 5 2,50 21 - < 26 75 5 3,75 < 21 100 5 5,00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009. III. Penilaian Manajemen a. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.
b. Perhitungan nilai di dasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen sebanyak 38 (tiga puluh delapan ). 1
Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0.25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
2
Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0.5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
3
Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
4
Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
5
Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 0,3 atau 0.6 nilai untuk stiap jawaban pertanyaan “ya”) Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Umum Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Skor 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan Jumlah Skor Jawaban Ya 1 0.50 2 1.00 3 1.50 4 2.00 5 2.50 6 3.00 Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan Jumlah Skor Jawaban Ya 1 0.60 2 1.20 3 1.80 4 2.40 5 3.00 Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen aktiva Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skor 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40 2.70 3.00
Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas Jumlah Skor Jawaban Ya 1 0.60 2 1.20 3 1.80 4 2.40 5 1.25
c. Selanjutnya dibuat rekapitulasi penilaian dari aspek manajemen cara menjumlahkan semua skor maka akan mendapatkan skor. Contoh perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2.14 Contoh Penilaian Aspek Manajemen No 1 2 3 4 5
Aspek Manajemen Skor Manajemen Umum 2.00 Manajemen Kelembagaan 1.00 Manajemen Permodalan 2.40 Manajemen Aktiva 1.50 Manajemen Likuiditas 1.80 Jumlah 8.70 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009. Dengan demikian skor penilaian untuk aspek manajemen adalah 8.70
IV. Penilaian Efisiensi Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu : Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio – rasio penilaian efisiensi menggambarkan samapai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimiliki. 1. Penilaian Efisiensi I Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu : Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, rasio efisiensi pelayanan. Penilaian Efisiensi I dapat diperoleh dari Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto. Cara perhitungan rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto atas pelayanan ditetapkan sebagi berikut :
a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar 100 % diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 % hingga lebih kecil dari 100 % diberi nilai 50 selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5 % nilai ditambahkan dengan 25 sampai engan maksimum nilai 100. b. Nilai dikalaikan dengan bobot 4 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.15 Standar Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto Rasio beban Operasi Bobot AnggotaTerhadap Nilai (dinilai dalam Skor Partisipasi Bruto (%) %) > 100 0 4 1 95 < X < 100 50 4 2 90 < X < 95 75 4 3 0 < X < 90 100 4 4 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNo:14/Per/M.KUKM/XII/2009. 2. Penilaian Efisiensi II Penilaian Efisiensi II dapat diperoleh dari Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut : a.
Untuk rasio lebih dari 80 % diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20 % nilai ditambahkan 25 hingga sampai dengan maksimum nilai 100.
b.
Nilai dikalaikan 4 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2.16 Standar perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Rasio aktiva tetap Bobot (dinilai Nilai Skor terhadap total asset (%) dalam %) >80 25 4 1 60< X < 80 50 4 2 40<X <60 70 4 3 0< X<40 100 4 4 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
3. Penilaian Efisiensi III / Rasio Efisiensi Pelayanan Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut ; a. Untuk rasio lebih dari 15 % diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 % hingga 15 % diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 % nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum 100. b. Nilai dikalikan bobot 2 % diperoleh skor penilaian.
Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Rasio Efisiensi Staf (%)
Bobot (dinilai Skor dalam %) < 5 100 2 2.0 5< X<10 75 2 1.5 10< X <15 50 2 1.0 > 5 0 2 0.0 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009. Nilai
V. Penilaian Likuiditas Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi.(Munawir 2010:31). Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP/USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua ) rasio : 1. rasio kas 2. rasio volume pinjaman dana yang di terima. Rasio kas dan bank adalah alat likuid yang segera di gunakan seperti uang tunai dan uang yang tersimpan dilembaga lain dan kewajiban lancar terdiri atas Simpanan dan simpanan berjangka. Pinjaman terdiri atas pinjaman produktif, pinjmam konsuntif dan pinjaman lain. Dana yang diterima terdiri dari dari simpanan dan simpanan berjangka(modal sendiri, modal pinjaman, penyertaan dan simpanan anggota). 1.
Penilaian Likuiditas I Penilaian Likuiditas I dapat diperoleh dari Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar, dan ditetapkan sebagai berikut : a.
Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % di beri nilI 100, untuk rasio lebih kecil15 % samapi dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan10 % diberi nilai 25, sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
b.
Nilai dikalikan bobot sebesar 10 % diperoleh skor penilaian.
Contoh perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar Rasio Kas Nilai Bobot Skor (dinilai dalam %) (dinilai dalam %) < 10 25 10 2,5 10 < X < 15 100 10 10 15 < X < 20 50 10 5 > 20 25 10 2,5 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2.
Penilaian Likuiditas II Penilaian Likuiditas II yaitu pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima . Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil sama dengan dari 60 % diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. b. Nilai dikalikan bobot 5 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman terhadap Dana yang Diterima Rasio Kas Nilai Bobot Skor (dinilai dalam %) (dinilai dalam %) < 60 25 5 1.25 60 < X < 70 50 5 2.50 70 < X< 80 75 5 3.75 80 < X< 90 100 5 5 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009. VI. Kemandirian dan Pertumbuhan Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.
1. Rasio Rentabilitas Asset Rasio rentabiltas asset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil dari 5 % diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5 % nilai di tambah 25 sampai dengan maksimum 100. b. Nilai dikalikan bobot 3 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset Rasio rentabiliatas Bobot Asset Nilai (dinilai dalam %) Skor (dinilai dalam %) <5 25 3 0,75 5 < X < 7,5 50 3 1.50 7,5 < X < 10 75 3 2.25 > 10 100 3 3.00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2. Rasio Rentabilitas Ekuitas (Modal Sendiri) Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 3 % diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. b. Nilai dikalikan bobot 3 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut :
Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas Rasio Rentabilitas Bobot Ekuitas Nilai (dinilai dalam %) Skor (dinilai dalam %) <3 25 3 0,75 3< X < 4 50 3 1.50 4< X < 5 75 3 2.25 > 5 100 3 3.00 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
3. Rasio kemandirian operasional pelayanan Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100 % diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.. b. Nilai dikalikan bobot 4 % diperoleh skor penilaian. c. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.22 Rasio Kemandirian Operasional Rasio Kemandirian Bobot Operasional Nilai (dinilai dalam %) Skor (dinilai dalam %) < 100 0 4 0 > 100 100 4 4 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
VI. Jatidiri Koperasi Penilaian jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai keberhasilannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek
penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu : rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA). 1. Rasio Partisipasi Bruto Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasinya semakin baik. Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, dan ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk rasio lebih kecil dari 25 % diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25 % diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25 %, nilai ditambah 25 sampai dengan rasio lebih besar dengan 75 % nilai maksimum 100. b. Nilai dikalikan bobot 7 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.23 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Rasio Partisipasi Bruto Bobot (dinilai dalam %) Nilai (dinilai dalam %) Skor < 25 25 7 1,75 25 < X < 50 50 7 3.50 50 < X < 75 75 7 5.25 > 75 100 7 7 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah untuk mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya
koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasinya semakin baik. Pengukuran rasio PEA dihitung dengan membandingkan PEA terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk rasio lebih kecil dari 5 % diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 % nilai ditambah 25 sampai dengan nilai maksimum 100. b. Nilai dikalikan bobot 3 % diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut : Tabel 2.24 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Rasio Promosi Bobot Ekonomi Anggota Nilai (dinilai dalam %) Skor (dinilai dalam %) <5 0 3 0,00 5 < X < 7, 5 50 3 1.50 7,5 < X < 10 75 3 2.25 > 10 100 3 3 Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2.6.2. Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap permodalan, kualitas aktiva produktif,
manajemen, efisiensi , likuiditas, kemandirian dan
pertumbuhan, jati diri koperasi tersebut, untuk menetapkan tingkat kesehatan KSP atau USP yang di tetapkan (empat) golongan, yaitu : sehat, cukup sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP atau USP tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 2.25 Penetapan Kesehatan Koperasi SKOR PREDIKAT 80 < X < 100 SEHAT 60 < X < 80 CUKUP SEHAT 40 < X < 60 KURANG SEHAT 20 < X < 40 TIDAK SEHAT < 20 SANGAT TIDAK SEHAT Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No:14/Per/M.KUKM/XII/2009.
2.6.3 Kerangka Pikir Kerangka pimikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pikir Laporan Keuangan koperasi simpan pinjam (KSP) “MINA MANFAAT” Kec. Mlonggo kab. Jepara : 1.Neraca 2.Laporan Keuangan
Analisis Kesehatan Koperasi : 1. Permodalan 2. Kualitas aktiva Produktif 3. Manajemen 4. Efisiensi 5. Likuiditas 6. Kemandirian & Pertumbuhan 7. Jatidiri Koperasi
Tingkat Kesehatan Koperasi
Laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam KSP “MINA MANFAAT” terdiri dari neraca dan laporan perhitungan hasil usaha Laporan keuangan tersebut kemudian digunakan menganalisis kesehatan koperasi dengan menganalisis permodalan,
kualitas
aktiva
produktif,
manajemen,
efisiensi,
likuiditas,
kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, Sehingga dapat disimpulkan kondisi kesehatan koperasi.
