BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Penelitian Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah tax reform, Pemerintah telah menjadikan sektor pajak sebagai sumber pendanaan dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakaan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus 1
ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain yang 2
telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut diatas dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten atau Kota. Beberapa Pajak Daerah dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk membandingkan target dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran Kota Cilegon, maka judul penelitian ini adalah ”Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Cilegon Provinsi (Studi Kasus di DPPKD Cilegon)”
3
I.2
Ruang Lingkup Penelitian Dikarenakan terlalu luasnya permasalahan pajak daerah yang ada di DPPKD
maka penulis membatasi penelitian pada: a) Data yang digunakan adalah berupa data penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak restoran, PD, dan PAD yang terdapat di DPPKD Kota Cilegon. b) Untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan dalam hal penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon oleh Kantor DPPKD Kota Cilegon, maka data yang digunakan adalah rencana - rencana dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon di Kantor DPPKD Kota Cilegon. c) Untuk mengetahui besarnya peranan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan, maka data yang digunakan hanya rencana dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon dan realisasi penerimaan PD dan PAD. d) Untuk membantu mengoptimalkan rencana penerimaan pada tahun 2012, maka data yang digunakan adalah rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2008 sampai dengan 2011. e) Periode yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon, PD, dan PAD adalah 2008 samapai dengan 2011.
4
I.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian :
Penulis memiliki tujuan antara lain : 1. Menilai pelaksanan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon di Kantor DPPKD Kota Cilegon. 2. Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon yang telah dianggarkan di DPPKD. 3. Untuk mengetahui optimalisasi kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon terhadap penerimaan PD di Kota Cilegon. 4. Untuk mengetahui penyebab adanya target penerimaan yang tidak tercapai. 5. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang telah dilakukan terhadap penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan penerimaan PD dan PAD pada tahun 2012. 6. Untuk mengetahui penggunaan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon terhadap penerimaan PD dan PAD di Kota Cilegon. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi DDPKD Kota Cilegon Penulis berharap semoga dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi DPPKD Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada masa yang akan datang. 2. Bagi penulis Dengan adanya penelitian ini penulis memperoleh manfaat sangat besar karena penulis diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi atas pelaksanaan
5
pemungutan Pajak Hotel,Pajak Hiburan dan Pajak Restoran di DPPKD Kota Cilegon. 3. Bagi pembaca Penulis berharap semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para pembaca mengenai evaluasi atas pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran yang telah dilakukan di DPPKD Kota Cilegon dan melihat besarnya peranan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap PD dan PAD Provinsi Banten.
I.4
Metodologi Penelitian Dalam memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, maka
penulis menggunakan metodologi penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Exploratoria study. Dengan pendekatan case study, yaitu melakukan penelitian dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, mencari unsur-unsur yang dapat memperkuat atau melemahkan penerimaan pajak, memprediksi akibat yang di timbulkan mengaitkan dengan text book perpajakan khususnya pajak daerah, dan berusaha untuk mencari alternatif penyelesaiannya. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 1. Studi literatur (literature research) Teknik ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari beberapa buku literatur, modul dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dicatat, dikumpulkan, dan dianalisis.
6
2. Penelitian lapangan (field research) Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian berupa tinjauan langsung yang dilakukan pada DPPKD guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara: a. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen-dokumen tentang rencana dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon secara menyeluruh dan realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2008-2011. b. Kualitatif Penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan data primer. c. Observasi Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap penerapan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Cilegon. Hasil observasi kemudian di bandingkan dengan kriteria sesuai dengan penelitian literatur untuk menemukan permasalahan yang ada, sebab, akibat dan memberikan rekomendasi. d. Inquires of the client Penulis melakukan tanya-jawab langsung dengan pemimpin maupun karyawan terkait di DPPKD Kota Cilegon mengenai bidang kegiatan, sistem dan prosedur yang dilakukan instasi tersebut yang berkaitan dengan masalah yang dibahas terutama mengenai perpajakan, guna memperoleh informasi untuk mendukung penelitian ini. 7
I.5
Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan akan mempermudah dalam pemahaman tentang
gambaran permasalahan yang dibahas oleh penulis, oleh karena itu penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yakni : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menerangkan latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi
yang
digunakan
dalam
penelitian
dan
sistematika
pembahasan. BAB II
LANDASAN TEORI Bab ini membahas mengenai pemahaman atas tinjauan pustaka dan literatur yang umumnya berhubungan dengan pemahaman perpajakan, pemahaman pajak daerah dan PAD, dan analisis data. Disamping itu, bab ini membahas tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan tahun pembahasan.
BAB III
OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat dan struktur organisasi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, petunjuk pelaksanan pemungutaan
Pajak Hotel, Pajak
Restoran dan Pajak Hiburan, deskripsi objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. BAB IV
PEMBAHASAN Bab ini merupakan isi dari inti pembahasan atas evaluasi pelaksanaan pemungutan
Pajak
Hotel,
Pajak
Restoran
dan
Pajak
Hiburan, 8
menguraikan data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang telah dibahas pada bab III serta solusi atas permasalahan yang ada. BAB V
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dan berisikan kesimpulan-kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran perbaikan yang bermanfaat bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.
9
