BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Salah satu tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dicita – citakan, dibutuhkan sarana dan prasana yang memadai baik berupa Sumber Daya Manusia, Pengetahuan, Teknologi, serta Infrastruktur yang tentunya tidak lepas dari suatu pembiayaan. Guna membiayai pembangunan nasional tersebut dibutuhkan dana pemerintahan. Salah satu sumber dana pemerintah yang sangat potensial adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara, yang berguna bagi kepentingan
nasional.
Pajak
berfungsi
sebagai
sumber
pembiayaan
pengeluaran bagi kepentingan pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, pada
1
hakikatnya pajak sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai obyek sebagai obyek pajak yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak. Akan tetapi meskipun sudah menjadi suatu kewajiban yang bersifat memaksa, masyarakat di Kabupaten Bantul masih enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tunggakan dari beberapa unit pajak daerah yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah dan bahkan pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah dikeluarkan sebagai dasar pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, namun tidak semua Wajib Pajak langsung menindaklanjuti hal tersebut sampai batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara oleh Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, telah dilakukan kontrol setiap bulannya mengenai pajak yang masih menunggak. Akan tetapi masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum membayar kewajibannya selama beberapa bulan. Dilihat dari sisi jumlah piutangnya, dari tahun ke tahun jumlah piutang fluktuatif tetapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Ketika ketetapan pajak naik, jumlah piutang pun juga ikut naik. Hal tersebut disebabkan pula kurang maksimalnya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan suatu penagihan pajak secara intensif serta menganalisis dan
2
mengevaluasi tindakan penagihan yang sudah dilakukan. Penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk kembali menagih ke wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul, khususnya Bidang Penagihan merupakan unsur pelaksana di instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penagihan atas pajak yang masih terutang. Seksi Penagihan dan Piutang merupakan seksi yang memegang peranan penting karena fungsi ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam melakukan suatu penagihan memerlukan perhatian yang lebih karena ketidakefisienan dalam penagihan dan piutang dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang baik agar tujuan tercapai dan proses penagihan dapat berhasil. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dengan adanya suatu sistem, akan sangat membantu dalam proses penagihan pajak. Tindakan yang dilakukan akan lebih teratur serta petugas pelaksana penagihan dapat berfungsi dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penagihan Pajak telah menjadi prosedur baku pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Standar tersebut menjadi dasar untu proses tindakan penagihan pajak terutang kepada Wajib pajak yang belum membayar atau melunasi kewajiban pajaknya.
3
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul”.
1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul? 2. Apa kelebihan dan kekurangan Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul?
1.3 BATASAN MASALAH Batasan masalah dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Sistem Penagihan terhadap tunggakan pajaknya saja bukan dalam pemungutan pajak terutangnya, dengan menguraikan tata cara untuk menagih tetapi tidak termasuk menganalisis nominal tunggakan pajaknya. Sebab data yang diperoleh sebatas pada informasi adanya tunggakan pajak yang cukup besar.
4
1.4 TUJUAN Dengan adanya suatu rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul
1.5 MANFAAT Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagi Instansi Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja atas penagihan piutang pajak daerah 2. Bagi Penulis Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya, dan sebagai sarana untuk menerapkan teori – teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan sumber lain sehingga dapat bermafaat bagi pihak yang memerlukan.
5
3. Bagi Pembaca/ Pihak lain Sebagai bahan refensi dan tambahan pengetahuan bagi penelitian berikutnya atau peneliti dengan tema yang sama.
1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN Sistematika Pelaporan Tugas Akhir ini terdiri atas 4 bagian (bab) dan lampiran sebagai pendukung laporan antara lain sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan Bab I terdiri atas beberapa sub bab antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Sistematika Pelaporan. 2. Bab II Gambaran Umum Penulisan Bab II terdiri atas beberapa sub bab antara lain Kondisi Umum yang menggambarkan tentang profil instansi, Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai teori – teori yang dijadikan dasar penulisan tugas akhir, Kajian sebelumnya, Metodologi Penulisan, Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data. 3. Bab III Analisis dan Pembahasan Bab III berisi mengenai kajian dan analisis yang dilakukan oleh penullis terhadap materi yang di angkat sesuai dengan judul yang disampaikan. 4. Bab IV Kesimpulan dan Saran Bab IV terdiri atas Kesimpulan yang didapat oleh penulis berserta Saran yang mungkin berguna bagi instansi sebagai bahan masukan.
6
