NASKAH PUBLIKASI. Oleh : PANCA NUGROHO NIM :

PERILAKU ELIT RELAWAN MANUNGGALING SEDULUR DALAM MENDUKUNG PASANGAN H. LIS DARMANSYAH S.H – H. SYAHRUL S.PD PADA PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012

NASKAH PUBLIKASI

Oleh : PANCA NUGROHO NIM : 090565201037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2016

Naskah Publikasi – Panca Nugroho | 1

PERILAKU ELIT RELAWAN MANUNGGALING SEDULUR DALAM MENDUKUNG PASANGAN H. LIS DARMANSYAH S.H – H. SYAHRUL S.PD PADA PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 PANCA NUGROHO Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

Fenomena yang dapat dilihat pada Pilkada Kota Tanjungpinang, organisasi kedaerahan selalu digunakan alat kepentingan politik dalam mempengaruhi etnis suatu daerah. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh para calon kandidat kepala daerah dalam meraih simpati masyarakat untuk mendulang suara, Cukup efektif strategi yang digunakan oleh salah satu kandidat calon walikota, sejatinya organisasi kedaerahan boleh-boleh saja digunakan untuk kepentingan politik asalkan tidak merugikan masyarakat. Seperti yang dilihat sepanjang Pilkada banyak organisasi kemasyarakatan yang ikut mendukung tidak hanya itu biasanya organisasi ini menjadi sasaran para calon untuk datang meminta dukungan. Relawan Manunggaling Sedulur dalam mendukung pasangan Lis-Syahrul cukup berpengaruh dan berperan dalam pemenangan Lis-Syahrul pada pemilihan walikota tahun 2012 Kota Tanjungpinang Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah Untuk dapat menjelaskan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bagaimana perilaku elit organisasi Manunggaling Sedulur dalam mendukung pasangan Lis-Syahrul pada pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2012. Dalam penelitian ini informan berjumlah 7 oran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perilaku elit relawan Manunggaling Sedulur sudah mampu mendukung pasangan H. Lis Darmansyah, SH – H. Syahrul, S.Pd dalam pemilihan walikota Tanjungpinang 2014 dan mengantar pasangan calon ini pada kemEnangan, hal ini dapat dilihat dari bentuknya yang paling dasar Manunggaling sedulur memberikan informasi mengenai visi misi, menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana kerja dan memperkenalkan sosok Lis-Syahrul kepada masyarakat. Manunggaling sedulur dalam kampanye sudah mampu memberikan kepercayaannya kepada masyarakat, lewat informasi yang diberikan dengan cara yang baik dan kegiatan positif. Mereka tidak lagi mengedepankan kesukuan, walaupun mayoritas dalam organisasi ini adalah suku jawa, namun mereka berhasil masuk ketengah masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Pemilihan Kepala Daerah

1

THE BEHAVIOR OF AN ELITE VOLUNTEER MANUNGGALING SEDULUR IN SUPPORT OF H. LIS DARMANSYAH S. H – H. S. SYAHRUL PD ON THE ELECTION OF THE MAYOR OF TANJUNG PINANG IN 2012 PANCA NUGROHO Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH A phenomenon that can be seen in the Regional Head General Options Tanjungpinang, regional organizations always used tool in influencing the political interests of the ethnic region. It is highly utilized by the candidates in the regional heads gain the sympathy of the public to gain votes, enough effective strategies used by one of the candidates for mayor, true regional organizations one should not be used for political purposes as long as it does not harm society. As seen throughout the election many social organizations are supporting not only the organization that usually targets the candidates to come for support. Volunteers Manunggaling Sedulur in supporting partner Lis-Syahrul quite influential and instrumental in winning Lis-Syahrul in the mayoral election in 2012 Tanjungpinang. The purpose of this study is basically to be able to explain, identify, process and analyze how the behavior of the elite organizations in supporting partner Manunggaling Sedulur Lis-Syahrul in Tanjungpinang Mayor election in 2012. In this study amounted to 7 oran informant. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. From the research results can then be concluded that the behavior is an elite volunteer Manunggaling Sedulur already capable of supporting partner Lis H. Darmansyah, SH - H. Syahrul, S.Pd in Tanjungpinang municipal elections in 2012 and drove the candidate is on winning, this can be seen from its shape the most basic Manunggaling sedulur provides information on the vision and mission, explain to the public about the work plan and introduce the figure of Lis-Syahrul to the public. Manunggaling sedulur in the campaign has been able to give trust to the public, through the information given in a way that is good and positive activities. They no longer promote tribalism, although a majority in this organization are parts of Java, but they managed to get into the middle of society.

Keywords: Role, local elections


PERILAKU ELIT RELAWAN MANUNGGALING SEDULUR DALAM MENDUKUNG PASANGAN H. LIS DARMANSYAH S.H – H. SYAHRUL S.PD PADA PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012

A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Itu sebabnya tidak satupun daerah di Indonesia baik yang setingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memiliki kepala daerah. Sekalipun daerah tersebut baru dibentuk akibat pemekaran daerah yang sudah ada sebelumnya pasti sudah dipimpin seorang kepala daerah dengan sebutan pejabat kepala daerah (pejabat gubernur atau pejabat bupati dan walikota) yang umumnya dijabat rangkap oleh pejabat di daerah induk. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat

didaerah, karena pemilukada

merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat

didaerah, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk

kebijaksanaan (policy). Memperhatikan hal tersebut berarti pemilukada artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Selanjutnya untuk melaksanakan pemilukada tersebut tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang Naskah Publikasi – Panca Nugroho | 3

bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan mekanisme Pemilukada dari sistem perwakilan ke sistem langsung diatur dan diperjelas melalui undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan dipertegas pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penyelenggaraan Pemilukada peran serta masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan Pemilu, salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pemilu adalah dengan melihat tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada diperlukan grand strategi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang diharapkan dapat mengambil peran dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam Pemilukada, pasangan calon selalu memanfaatkan berbagai hal untuk menarik simpati masyarakat salah satunya adalah peran dari elit. Keterlibatan elit politik menjadi suatu hal yang biasa dan sangat wajar sebagai bagian dari partisipasi mereka sebagai insan politik, tetapi menjadi menarik ketika keterlibatan elit politik yang merupakan wakil rakyat pada tataran eksekutif yang disebut juga sebagai elit politik lokal. Secara sederhana, elit diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat misalnya elit pendidikan, elit agama,


dan elit organisasi. Namun, dalam perspektif sosiologi, elit itu lebih banyak ditujukan kepada elit politik (political elite). Para ilmu sosial telah mempelopori dan mengetengahkan teori tentang elit, terutama dihubungkan dengan kehidupan politik kenegaraan atau berkaitan langsung dengan posisi sosial seseorang, baik dalam lingkup keagamaan maupun profesi lainnya. Istilah elit mulai digunakan pada abad ketujuh belas untuk menyebut barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus (berkualitas tinggi). Kemudian istilah elit digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang juga didasarkan pada posisi sosial yang tinggi seperti kesatuan militer yang utama dan kalangan bagsawan (dalam Syarifuddin Jurdi, 2004:19) . Apa yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik senantiasa ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok kepada individu. Politik, sebagaimana telah dijelaskan, merupakan merupakan studi tentang siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan dan bagaimana. Fenomena yang dapat dilihat pada Pilkada Kota Tanjungpinang, organisasi kedaerahan selalu digunakan alat kepentingan politik dalam mempengaruhi etnis suatu daerah. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh para calon kandidat kepala daerah


dalam meraih simpati masyarakat untuk mendulang suara, Cukup efektif strategi yang digunakan oleh salah satu kandidat calon walikota, sejatinya organisasi kedaerahan boleh-boleh saja digunakan untuk kepentingan politik asalkan tidak merugikan masyarakat. Seperti yang dilihat sepanjang Pilkada banyak organisasi kemasyarakatan yang ikut mendukung tidak hanya itu biasanya organisasi ini menjadi sasaran para calon untuk datang meminta dukungan. Data Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang tahun 2010 jumlah penduduk kota Tanjungpinang pada khususnya Suku Jawa berjumlah 52.774 tidak jauh signifikan dengan jumlah suku Melayu yang berjumlah 56.836 (Sumber BPS kota Tanjungpinang). Dari jumlah tersebut diketahuilah suku Jawa menempati urutan kedua setelah Melayu yakni sekitar 26% dari jumlah total seluruh penduduk Tanjungpinang. Dari jumlah data tersebut dapat dilihat bahwa warga Jawa juga mempunyai peranan dalam pertarungan pemilihan kepala daerah kota Tanjungpinang tahun 2012. Dalam hal itu maka dibentuklah sebuah relawan yang mengatasnamakan warga Jawa untuk mendukung salah satu calon walikota yakni H. Lis Darmansyah, SH dan calon wakil walikota H. Syahrul S.Pd yang bernama relawan Manunggaling Sedulur untuk mendongkrak suara pasangan Lis-Syahrul. Tanggal 31 Oktober tahun 2012 dilaksanakan pesta demokrasi di Kota Tanjungpinang, pemilihan ini akan menentukan nasib masyarakat Tanjungpinang 5 tahun kedepan yakni pemilihan kepala daerah walikota Tanjungpinang periode 2013-2018. Suku Jawa cukup berpengaruh terhadap pemilihan Walikota karena mayoritas warga Jawa cukup banyak di Kota Tanjungpinang setelah Melayu. Pada pemilihan walikota Tanjungpinang perilaku pemilih suku Jawa condong memilih


kepada kandidat atau figur yang lebih merakyat dan dekat kepada masyarakat khususnya warga Jawa karena sifat kekeluargaan dan kebersamaan warga Jawa yang sangat kental dan yang menjadi dasar suku jawa dalam menentukan calon kepala daerah yakni yang berpengalaman dalam kepemimpinannya. Hal ini yang terdapat di diri pasangan Lis-Syahrul yang sebelum mencalonkan diri sebagai calon walikota dan wakil walikota yang sudah membaur dan bersosialisasi ke masyarakat khususnya warga Jawa yang berada di Tanjungpinang. Namun, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa dominasi budaya Jawa, terhadap pembentukan budaya politik nasional merupakan suatu yang sangat berpengaruh. Karena bukan saja kekuasaan negeri ini dikendalikan dari Jawa, tapi struktur kekuasaan yang ada pun didominasi oleh orang Jawa, sebagai akibat dari dominannya etnis Jawa secara mayoritas. Salah satu relawan dari jawa yang ikut mensukseskan pemilihan walikota adalah Manunggaling Sedulur. Relawan ini adalah seorang yang secara suka rela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk menolong orang lain dan sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah disumbangkan. Manunggaling Sedulur adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat jawa sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap sebuah visi tertentu yaitu memenangkan pemilihan walikota Tanjungpinang. Relawan Manunggaling Sedulur dalam mendukung pasangan Lis-Syahrul cukup berpengaruh dan berperan dalam pemenangan Lis-Syahrul pada pemilihan walikota tahun 2012 Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan yang dikutip dari


Haluan Kepri. Selasa, 11 September 2012 bahwa Warga Jawa Tanjungpinang siap memilih pasangan calon walikota dan wakilnya, Lis Darmansyah dan Syahrul. Mereka

selanjutnya

membentuk

relawan

Manunggaling

Sedulur

untuk

memenangkan pasangan yang diusung PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa partai lainnya. Adanya pengukuhan Relawan Manunggaling Sedulur sebagai suatu kelompok masyarakat asal Jawa, untuk mendukung dan memenangkan pasangan Lis - Syahrul dalam pemilihan walikota (Pilkwako) Tanjungpinang. Relawan yang diangkat dideklarasikan oleh pasangan Lis Syahrul. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul perilaku elit relawan Manunggaling Sedulur dalam mendukung pasangan H. Lis Darmansyah SH– H. Syahrul, S.Pd pada pemilihan walikota Tanjungpinang 2012”. B. Landasan Teoritis 1. Perilaku Politik Secara etimologis perilaku politik Jika di telusuri dari pengertian bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja badan dan ucapan, dan politik adalah segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Secara etimologis perilaku politik adalah tindakan, gerakan, sikap tidak saja badan dan ucapan, seseorang terhadap pemerintahan, kebijakan, siasat dan sebagainya. Sejalan juga dengan yang di kemukakan Budiarjo (2008: 74-75) “Salah satu


pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah tidak memberikan apresiasi terhadap pembahasan lembagalembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenaranya. Perilaku politik berangkat dari pemahaman dasar bahwa kehidupan politik bukan hanya berkisar pada lembaga-lembaga formal dan kekuasaan yang menyertainya, kehidupan politik juga dapat di lihat dari tindakan-tindakan dan perilaku aktor politik. Sebelum peneliti memaparkan lebih lanjut tentang pengertian perilaku politik, menarik menyimak apa yang di kemukakan Sitepu (2005: 164-165) yang mengatakan bahwa terdapat empat teori guna menganalisis dinamika kehidupan politik suatu negara yaitu: “Pertama adalah teori sistem yang mengemukakan pranata- pranata sosial politik merupakan wadah untuk memahami dinamika kehidupan politik masyarakat. Kedua adalah teori perilaku politik yang mengungkapkan bahwa mengamati dinamika kehidupan politik masyarakat, tidak cukup dengan melihat pranata sosial politik formal saja tetapi juga individuindividu yang bersangkutan.” Maka untuk kepentingan penelitian ini dari empat teori tersebut di atas, teori yang di gunakan adalah teori perilaku politik dan teori elit. Pemilihan atas teori perilaku politik dan teori elit di dasarkan atas penelitian yang ingin di kaji yaitu perilaku politik elit politik lokal dalam Pemilukada Kota Tanjungpinang tahun 2012. Pendekatan perilaku politik di arahkan untuk melihat kecenderungan perilaku politik individu sebagai elit politik lokal dalam kaitannya memanfaatkan ruang politik yang ada serta memainkan peranannya dalam ruang politik. Pendekatan ini juga di gunakan untuk melihat hubungan antara elit politik lokal


dalam kehidupan bermasyarakat pada momen pemilukada kota Tanjungpinang. Sebaliknya, pendekatan ini lebih berkonsentrasi untuk mempelajari perilaku individu yang ada dalam lembaga tersebut

karena dengan melihat perilaku

individu merupakan sebuah gejala yang benar- benar dapat di amati” 2. Elit Setiap orang bisa jadi elit, namun agar pembahasannya terfokus, yang dimaksud elit politik disini adalah orang-orang yang tergabung dalam partai politik. Menurut beberapa pakar diantaranya adalah: Pareto (dalam S.P. Varma : 2010) mengemukakan pandangannya mengenai elit politik yaitu “governing elite (elit yang memerintah). Lebih lanjut Pareto mengemukakan bahwa yang termasuk katagori elit yang memerintah antara lain adalah pimpinan suatu lembaga, organisasi, atau pimpinan institusi negara” Seperti definisi diatas dimana menjelaskan tentang elit politik yang terdiri dari orang-orang yang tergabung dalam partai politik. Jelas hubungannya dengan masyarakat luas karena dalam suatu elit politik tersebut untuk mewujudkan keinginan mereka, mereka membutuhkan masyarakat untuk naik dam mencapai tujuannya tersebut. Terdapat tiga kategori kekuasaan elit menurut Jurdi (2004:101) yaitu :

1. kekuasaan elit sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individuindividu lain termasuk simpatisan. 2. kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan


3. kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif Studi tentang perilaku politik bisa berfokus pada individu-individu sebagai aktor yang berperan bisa juga dilakukan terhadap kelompok baik keagamaan, sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam hal politik menurut David Easton (dalam Jurdi: 2004: 28) yaitu bagaimana mengalokasikan sejumlah nilai-nilai secara otoritatif bagi sebuah masyarakat. C. Hasil Penelitian 1.

Kekuasaan elit sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individuindividu lain termasuk simpatisan. Manunggaling Sedulur tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi kebanyakan memberikan nasehat, wajengan, peringatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pilkada serta dampaknya untuk Kota Tanjungpinang. Bentuk dari informasi yang kami berikan adalah mendatangi tokoh masyarakat untuk membantu kami menginformasikan segala bentuk pengenalan tentang Pilkada, kemudian Manunggaling sedulur juga mengadakan acara-acara yang melibatkan masyarakat. Manunggaling Sedulur sudah mengupayakan mengarahkan masyarakat untuk memilih Lis-Syahrul. Dengan cara memperkenalkan sosok mereka, visi misi, rencana kerja, dan program-program pro rakyat lainnya. Relawan berperan dalam menyebarkan nilai-nilai, visi dan gagasan untuk perubahan.


2. Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam organisasi. Manunggaling Sedulur dalam kampanye sudah mampu memberikan kepercayaannya kepada masyarakat, lewat informasi yang diberikan dengan cara yang baik dan kegiatan positif. Mereka tidak lagi mengedepankan kesukuan, walaupun mayoritas dalam organisasi ini adalah suku jawa, namun mereka berhasil masuk ketengah masyarakat. Keberhasilan Manunggaling Sedulur dikarenakan bahwa tim pemenangan menetapkan harapan mereka kepada relawan-relawan ini. Manunggaling Sedulur sangat berperan pada Pilkada 2012. Peningkatan partisipasi pemilih itu, merupakan bagian dari partisipasi para relawan manunggaling sedulur, dalam membantu KPU mensosialiasikan Pemilu hingga ke pelosok kemudian memberikan pengetahuan tentang pasangan calon. Meski seringkali cara untuk mensosialisasikannya tidak lakukan secara formal. 3. Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif Manunggaling

Sedulur

mempunyai

komitmen

dalam

mendukung

pasangan calon Lis-Syahrul. Komitmen yang mereka tunjukan adalah dengan memberikan pengetahuan tentang pasangan calon yang dipilih. Mereka mengupayakan agar Pilkada berjalan tertib, Kota Tanjungpinang memiliki masyarakat yang sangat majemuk dibutuhkan tokoh yang mampu menyatukan perbedaan-perbedaan

tersebut.

Sekalipun

sebagian

orang

menganggap

Manungguling Sedulur merupakan relawan yang membawa kesukuan namun komitmen mereka dalam kemenangan Lis-Syahrul membuat mereka dapat


membaur ke seluruh lapisan masyarakat. Mereka juga berkomitmen untuk mendukung Pilkada bersih, tanpa ada penyimpangan yang mengganggu jalannya pilkada tersebut D. Penutup 1. Kesimpulan Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku elit relawan Manunggaling Sedulur sudah mempu mendukung pasangan H. Lis Darmansyah – H. Syahrul, S.Pd dalam pemilihan walikota Tanjungpinang 2014 dan mengantar pasangan calon ini pada kemanangan, hal ini dapat dilihat dari: Perilaku elit relawan Manunggaling Sedulur dalam mendukung pasangan H. Lis Darmansyah – H. Syahrul, S.Pd dalam pemilihan walikota Tanjungpinang 2012 sudah baik. hal ini dapat dilihat dari indikator Manunggaling Sedulur memiliki peran penting kemenangan Lis-Syahrul pada Pemilukada tahun 2012. Dalam bentuknya yang paling dasar Manunggaling Sedulur memberikan informasi mengenai visi misi, menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana kerja dan memperkenalkan sosok Lis-Syahrul kepada masyarakat. Di Kota Tanjungpinang, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga dan kesukuan, maka dari itu Manunggaling sedulur merupakan salah satu relawan yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kemenangan Lis-Syahrul pada tahun 2012. Relawan Menunggaling Sedulur berperan dalam menyebarkan nilai-nilai, visi dan gagasan untuk perubahan. Relawan seperti ini biasanya bukanlah relawan


pemula, tapi memang sudah terbiasa melakukan hal-hal sesuai dengan kompetensinya untuk mendukung perubahan, walau tidak terlibat dalam sebuah organisasi. Karena, walaupun tidak terlibat dalam organisasi, relawan bisa bekerja secara individu dalam menyebarkan nilai-nilai, visi, serta gagasan melalui berbagai media tersebut, relawan ikut andil dalam peningkatan kepedulian dan kesadaran warga tentang sebuah isu, misalnya tentang pemilukada pasa saat itu. 2. Saran Agar relawan Manunggaling Sedulur dapat lebih meningkatkan perannya pada setiap pemilukada di Kota Tanjungpinang maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran yaitu : 1. Sebaiknya masyarakat juga diberikan pemahaman tentang Manunggaling Sedulur, dan tujuan relawan ini dibuat, agar dapat menyamakan tujuan. 2. Seharusnya Manunggaling Sedulur harus lebih dapat berbaur dengan berbagai suku dan tidak memihak pada satu suku saja, karena dibutuhkan relawan yang bersikap netral tidak membawa kesukuan agar dapat masuk kesemua lapisan masyarakat


DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta. Bottomore, T.B. 2006, Elite dan Masyarakat, Jakarta:Akbar Tandjung Institute. Budiaharjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka. Efriza. 2012, Political Explore. Bandung: Alfabeta. Gatara, Sahid, 2008. Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan. Bandung: CV Pustaka Setia Harrison, Lisa. 2007, Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: PT Kencana Prenada Gramedia Group. Haryanto. 2005, Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta: PLOD Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Galia Indonesia. Jarvis, Matt. 2010. Teori-Teori Psikologi: Pendekatan Modern Untuk Memahami Perilaku Perasaan dan Pikiran Manusia. Bandung: Nusamedia dan Nuansa Jurdi, Syarifuddin. 2004, Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Koirudin, 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kriyantono, Rachmat. 2007. Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana. Mufti, Muslim. 2012, Teori-teori Politik, Bandung: CV Pustaka Setia Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta. Nurhasim, Moch. 2005. Konflik antar elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI. Mufti, Muslim. 2012. Teori-teori Politik. Bandung : Pustaka Setia Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif :


Teori Dan Aplikasi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada Prihatmoko, Joko. J, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005 Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Qym.

2009. Metode pengukuran minat. Available http://qym7882.blogspot.com/2009/03/metode-pengukuran-minat.html.

at

Robbbins dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi, Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat Salim, Peter. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English. Schroder, Peter. 2009. Strategi Politik (Edisi Revisi), Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung. Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2011, Metode Penelitian Survei (Edisi Revisi), Jakarta: LP3S. Sitepu, P. Anthonius. 2012. Teori-teori Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Sugono, Dendy. 2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, 1992. Jakarta : Gramedia Widya Sarana, Syafiie dan Azhari. 2010. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Tridno, Aji Putra. 2003. Dayung Telah Berkayuh, Perjuangan Membangun Gagasan.Jakarta : Pendulum Umichulsum. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kashiko Press. Varma, S.P. 2010, Teori Politik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Venus, Antar. 2009. Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi (Edisi Revisi). Bandung : Simbiosa Rekatama Media.


W.J.S Poerwadarminta. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Walgito. 2004. Pengantar psikologi Umum. Jakarta: Penerbit Andi. Wibowo. 2013, Perilaku Dalam Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Perundang-undangan : Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jurnal : Subiyakto, Rudi. 2011. Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006), Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH, Volume 1, No. 1.


NASKAH PUBLIKASI. Oleh : PANCA NUGROHO NIM :

Recommend Documents