NASKAH AKADEMIK
PELAKSANAAN PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
Disusun Oleh: DION SUKMA NPM
: 09 05 10008
Program Studi
: Ilmu Hukum
Program Kekhususan
: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2014
NASKAH AKADEMIK
PELAKSANAAN PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
Disusun Oleh: DION SUKMA NPM
: 09 05 10008
Program Studi
: Ilmu Hukum
Program Kekhususan
: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2014
PELAKSANAAN PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ABSTRAKS
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas Pelaksaan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Hal ini dilatarbelakangi strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : apakah Perkap No 14 Tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan dan apakah kendala dalam melaksanakan penyidikan menurut Perkap No. 14 tahun 2012. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.
Data yang diperoleh dalam
penelitian kepustakaan maupun penelitian dilapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penyidikan menurut Perkap No. 14 tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dalam Perkap. Kendala ekstern yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan Perkap tidak ada karena Perkap merupakan perturan intern kepolisian dan Kendala intern dalam melaksakan Perkap adalah kurangnya pengorganisasian dan sosialisasi dalam Perkap sehingga tidak semua penyidik memahami betul isi Perkap. Keywords: penyidikan, manajemen penyidikan, perkap
ABSTRAKS
In writing a thesis this writer based on the monitoring discuss perkap no. 14 2012 of management investigation of criminal act in the process of case criminal investigation. It was triggered its strategic stage investigation in the process of criminal justice and police issue perkap no. 14 2012 of management investigation of criminal act. The research problem of this thesis are perkap no.14 2012 can already be implemented and whether constraint in carrying out the investigation perkap no. 14 2012. The method of this research is normative law, the research was done directly to speakers, the fundamental data supported by secondary data consisting of a law primary and secondary. The sources of the data in this research were obtained from field studies and literature study. The data which were obtained from literature study as well as in field studies using qualitative analysis. Based on analysis that has been done by the writer so can be summed up as follows: investigation according to perkap no. 14 2012 can already be implemented properly in accordance with rules in perkap. Ekstern obstacles faced by police in carrying out perkap not exist because perkap is internal regulation police and constraint internal matters in implemented the program perkap is a lack of organizing and socialization in perkap, so not all investigators understand how perkap the contents.
Keywords : Investigation, Management investigation, Perkap
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Melihat perkembangan kepolisian dari hari ke hari memang tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, polisi selalu menarik untuk disajikan dan diamati bidang tugas dan pekerjaannya karena sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan masyarakat. Kedua, karena keberadaannya di tempat yang paling depan itulah, mata telinga masyarakat pun sering terpusatkan pada kepolisian, sehingga kekurangan kelebihan lebih mudah disoroti, sementara masyarakat menuntut pelayanan kepolisian yang memuaskan.1 Mulai dari tuntutan masyarakat akan kemampuan polisi dalam pengungkapan kasus, kemampuan polisi dalam mengatur lalu lintas, kemampuan polisi
dalam berhubungan
masyarakat
sampai pada
kemampuan polisi untuk membenahi dirinya sendiri. Salah satu sorotan masyarakat pada tugas Polisi adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (belanda) dan insvestigation ( inggris ) atau penyisatan atau siasat ( malaysia ). 1
Anton tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarata, hal 21.
Opsporing berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum. 2
Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Perkap No 14 tahun 2012 tentang managemen penyidikan tindak pidana, adapun tujuan dan aturan pokoknya adalah peraturan ini memberikan gambaran umum terhadap proses penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara. Tidak boleh melupakan prinsip-prinsip dari peraturan yaitu legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien. Manajemen penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Polri kedepan, akan ada standar operasi prosedur untuk setiap tahapan penyidikan yang akan diterapkan di seluruh jajaran polri.3
2
Prof. DR. H. Andi hamzah, SH, 2001, Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Jakarta, hal 8-9 3
http://humas.polri.go.id/News/Pages/Sosialisasi-Perkap-nomor-14-tahun-2012.aspx 10 april 2013
Manajemen penyidikan diharapkan akan memberikan banyak kebaikan dan manfaat jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, berintegritas dan komitmen untuk memperbaiki serta menyempurnakan pelaksaan tugas penyidikan .
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Apakah Perkap No 14 tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan ?
2.
Apakah kendala dalam melaksanakan penyidikan menurut Perkap No 14 tahun 2012 ?
BAB II PELAKSANAAN PERKAP NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN
A.
Tinjauan Umum Tentang Perkap No. 14 Tahun 2012
1.
Latar Belakang Adanya Perkap No. 14 Tahun 2012
Adanya Perundang - Undangan yang menyimpang dengan KUHAP, Selain itu perkembangan modus operandi kejahatan serta, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan penyidik reskrim dan
tantangan tugasnya yang semakin berat bagi penyidik polri, maka perlu dibuat Peraturan Kapolri Tentang Manajemen Pernyidikan Tindak Pidana sebagai pedoman bagi penyidik sekaligus merevisi Perkap No.12 Tahun 2009, menjadi bagian dari manajemen penyidikan tindak pidana. Pada saat berlakunya undang – undang No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.
Pengaturan Manajemen Penyidikan Dalam Perkap No. 14 Tahun 2012
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan melaksankan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara propesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan maka sejak 25 juli 2012 Kepolisian Republik Indonesia mulai memberlakukan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana.
3.
Tujuan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tujuan dibentuknya Perkap no 14 tahun 2012 adalah unruk
memberikan suatu pedoman bagi institusi Kepolisian, terutama yang berkaitan dengan tugas Polri, Perkap no 14 tahun 2012 mengatur tentang prinsip – prinsip tugas Polri oleh karena itu perlu segera dipahami oleh seluruh anggota Polri terutama yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana. Lahirnya Perkap no 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana ini juga dimaksudkan untuk terciptanya tertib administrasi dibidang penyidikan dan terciptanya kepastian hukum, sehingga terselenggara manajemen penyidikan yang komprehensif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian secara efektif. 4.
Manajemen penyidikan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana menjelas bahwa dari Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan, pengawasan dan pengendalian.
B.
Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012
Pelaksanaan manajemen penyidikan bagian kesatu perencanaan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Bagian kedua dalam Manajemen pinyidikan Perkap no 14 Tahun 2012 adalah Pengorganisasian. Atasan penyidik wajib mengorganisir seluruh sumberdaya yang tersedia yang bertujuan untuk pembentukan tim penyidik, dukungan anggaran penyidikan dan dukungan peralatan. Bagian ketiga dalam manajemen penyidikan Perkap no 14 Tahun 2012 adalah pelaksanaan yang terdiri dari Penyelidikan, SPDP ( Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ), Upaya paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dan Penghentian Penyidikan. Bagian keempat manajemen penyidikan Perkap no 14 Tahun 2012 adalah
pengawasan
dan
pengendalian.
Subjek
pengawasan
dan
pengendalian penyidikan adalah atasan penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan. Objek dari pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan adalah petugas penyelidik dan penyidik.
C.
Kendala Kepolisian Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Penyidikan Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012
Dalam melaksanakan penyidikan menurut Perkap no 14 Tahun 2012 kepolisian memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan terhambatnya pelaksaan penyidikan, kendalanya yaitu : 1.
Kendala Eksternal Dalam Melaksanakan Penyidikan Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012 Kendala eksternal dalam menjalankan Perkap no 14 tahun 2012 menurut AKP. Ardi Hartana, SH., M.Hum tidak ada, tidak ada faktor dari luar Kepolisian yang menghambat berjalannya penyidikan menurut Perkap no 14 tahun 2012. Karena Peraturan Kapolri ini merupakan Peraturan intern Kepolisian.
2.
Kendala Internal Dalam Melaksanakan Penyidikan Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012 Kendala internal dalam menjalankan Perkap no 14 tahun 2012 dari hasil wawancara oleh AKP. Ardi Hartana, SH., M.Hum adalah :
1)
Dalam proses sosialisi Perkap kurang terorganisasi dengan baik jadi tidak semua penyidik di Polresta dapat ikut dalam sosialisasi Perkap no 14 tahun 2012 sehingga hanya penyidik yang mengikuti sosialisasi yang mengetahui secara lengkap tentang isi Perkap.
2) Dalam menjalankan penyidikan tidak ada keterbukaan tentang dana operasional yang diperoleh penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan, menurut pasal 17 ayat 4 tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan
kriteria perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit. Sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik kadang kurang optimal dalam menjalankan penyidikan dan kadang mencari dana operasional sendiri untuk melakukan penyidikan.
BAB III PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pelaksaan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sudah berjalan dengan baik yaitu : a. Penyidik telah membuat rencana penyidikan seperti yang diwajibkan dalam Perkap, b. Penyidik telah melakukan gelar perkara diawal untuk menentukan target waktu penyidikan, c. Adanya kewajiban kepada atasan penyidik mengorganisir seluruh sumberdaya yang ada guna menunjang penyidikan berjalan dengan baik,
d. Personil yang ditunjuk sebagai penyidik sudah mempunyai integritas, e. Telah
dilakukannya
Pengawasan
dan
pengendalian
dalam
penyidikan dengan membuat SPPKP ( Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik ), f. Penyidik
membuat terobosan dengan membuat SP2HP ( Surat
Perkembangan Hasil Penyidikan ) guna mempermudah masyarakat memperoleh informasi tentang hasil penyidikan. 2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah : a. Faktor ekstern Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit I Satreskrim
POLRESTA
YOGYAKARTA,
AKP
ARDI
HARTANA, SH., M. Hum. tidak ada faktor dari luar institusi kepolisian yang mempengaruhi pelaksaan penyidikan menurut Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. b. Faktor intern Kurangnya pengorganisasian dalam sosialisasi Perkap sehingga tidak semua penyidik memahami betul isi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga kurang
terbukanya
dana
operasional
penyidikan
menghambat penyidik untuk melakukan penyidikan.
sehingga
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Anton tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. Andi hamzah, 2001, Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Jakarta
WEBSITE
http://humas.polri.go.id/News/Pages/Sosialisasi-Perkap-nomor-14-tahun-2012.aspx 10 april 2013
