Nama topnya, Jeng Ana

16

EtnikDesa

# Edisi 29 Periode 07 April - 20 April 2017

Keahlian dari Warisan Sang Kakek, Jeng Ana Dijuluki ‘Ratu Herbal Indonesia’

N

ama topnya, Jeng Ana. Meski masih muda, 34 tahun, kehadirannya di dunia pengobatan herbal cukup fenomenal. Meski industri ini sudah lama disesaki banyak pemain, tapi klinik yang dikelola pemilik nama asli Ana Soviana ini tidak pernah sepi pengunjung. Jumlah pasiennya mencapai ribuan yang tersebar di 11 kota di cabang Klinik dan Salon Aura Jeng Ana dengan omset miliaran rupiah per bulan. Tidak heran bila kini dia dijuluki Si Ratu Herbal Indonesia.

Apa sih kelebihan pengobatan herbal Jeng Ana? Isteri dari Suprayitno ini mengklaim, ramuan herbal yang diraciknya terdiri dari ratusan jenis tanaman obat. Ini terobosan yang membedakan dengan pengobatan herbal umumnya yang cuma menggunakan 1-7 jenis tanaman obat. Dengan demikian, lanjut pelahap aneka literatur dunia herbal itu, pengobatan tidak setengah-setengah, tapi total. Keunikan lain, calon pasien harus membawa hasil pemeriksaan medis rumah sakit atau dokter terlebih dahulu sebelum dia tangani. Tujuannya: memberikan solusi yang akurat dan obat herbal yang tepat. Tidak kalah pentingnya, teknik pengobatan herbal Jeng Ana dibantu dengan pendekatan religius melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. “Saya mengobati pasien dengan keinginan

mungkin. Kami hanya ingin memperkenalkan diri agar bisa menolong lebih banyak orang,” ujar Jeng Ana yang selalu berjilbab rapi, tampil modis, dan senang menunggang mobil Alphard.

Dia juga sangat memperhatikan penataan kliniknya. Memasuki klinik Jeng Ana di Simpang Patal Pusri, kita seperti memasuki klinik dokter yang telah mapan. Ruang tunggu ditata rapi, modern, bersih, dan wangi. Susunan herbal dikemas dan dipajang secara artistik. Tidak ada suasana mistis sama sekali. Itu sebabnya berbagai kalangan tanpa sungkan datang ke klinik ini. Setiap Sabtu dan Minggu ratusan pasien antre di klinik Jeng Ana di Kalibata untuk berobat. Sebagian datang dengan mobil mewah. Hal yang sama, kata Jeng Ana, juga terjadi setiap dia praktik di Bandung, Pekanbaru,

penyakit,” ucapnya, saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Rencana itu cita-citanya sedari kecil. Ia tak sekedar asal ucap. Sebab, ia sudah memulai langkah untuk realisasikan rencananya dengan melakukan studi banding ke Beijing, China. China menurutnya telah memiliki rumah sakit, dengan fasilitas pengobatan herbal, di samping obat-obatan modern. Melalui studi banding tersebut, ia ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang herbal. Melalui studi banding ia mengharapkan dapat merealisasikan rencananya dengan baik terkait pendirian rumah sakit herbal. Nantinya, ia juga punya keinginan mendirikan pabrik herbal, supaya bisa memproduksi obat-obatan secara masal demi kepentingan orang banyak.

Jeng Ana tampaknya sosok yang mengerti diferensiasi. Penampilan dirinya dan kliniknya berbeda dengan klinik herbal kebanyakan. Dari sisi penampilan, dia selalu mengenakan jilbab, modis. Dia pun pandai bergaul, tutur katanya halus. Oh ya, satu lagi: suka mengendarai Toyota Alphard jika bepergian. Begitu juga kliniknya, jauh dari kesan magis, apalagi bau kemenyan yang memabukkan dan bernuansa klenik. Semua sudut ruangan didesain modern bak ruang praktik dokter: rapi, bersih, wangi, plus berbagai hiasan rak artistik untuk memajang aneka ramuan herbal. Keahlian Jeng Ana dalam mengobati non kimiawi itu diwarisi dari sang kakek. Adalah Mbah Kaslam Sastraningrat (alm) yang dipercaya masyarakat Purwodadi (Ja-Teng) sebagai tabib yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan ramuan herbal kala itu. “Sejak kecil saya sering ikut mendampingi kakek mengobati pasien,” ujar wanita kelahiran Purwodadi, 15 Juli 1977, itu. Setelah sang kakek meninggal dengan mewariskan tanah seluas 1,5 hektar untuk ditanami tanaman obat-obatan, Jeng Ana memberanikan diri hijrah ke Jakarta. Waktu itu, dia tidak langsung buka praktik, tapi sempat bekerja sebagai sales mobil dan menjadi asisten di usaha farmasi. Kerasnya hidup Jakarta dan berbekal pengalaman mengobati herbal di kampung, memotivasi Jeng Ana membanting setir: membuka usaha sendiri. Tahun 2004 dia buka klinik perdana di Kalibata Timur yang ukurannya masih kecil dan sederhana. Di luar dugaan, pengunjung kliniknya datang bak air mengalir. Tidak hanya mereka yang menderita berbagai penyakit saja yang berkunjung ke kliniknya, melainkan juga orang-orang yang ingin tampil lebih cantik dan bugar. Alhasil, seiring berjalannya waktu, gedung klinik diperluas dan dilengkapi ruang penginapan pasien yang butuh waktu terapi lama. Tidak puas hanya praktik di Jakarta, kliniknya terus melebar. Saat ini jumlah cabang tersebar di Tangerang, Bandung, Bali, Palembang dan Pekanbaru. “Untuk klinik yang di Kalibata saja omset mencapai em-em an (miliaran),” ucap pakar herbal yang rajin menyantuni anak yatim piatu tersebut.

untuk menyembuhkan dan keikhlasan,” kata Jeng Ana. Meski tidak mematok tarif khusus, diakuinya pasien memberikan kompensasi yang setimpal. Pasien berasal dari kelas bawah hingga pejabat dan artis. Beberapa selebritas pernah diobati, seperti Bang Haji Rhoma Irama, Gugun Gondrong, Epi Kusnandar, Rini S. Bon Bon, Ratna Listy, Misye Arsita, Merry Putrian, dan Opie Kumis. Toh popularitas klinik Jeng Ana tak semata tuah word of mouth. Dia juga gencar berpromosi. Televisi, radio dan Internet menjadi medium beriklan. Sejak 7 tahun lalu, sejak awal berdiri, Jeng Ana bahkan sudah rajin muncul di layar kaca. Dia mengisi acara di stasiun Bali TV, TVRI Ja-Bar, TVRI Riau, MNC TV, O Channel, dan TVRI Pusat. Sementara di radio mengudara di Radio Kamajaya, Pop FM, Radio Safari yang semuanya ada di Jakarta. Kemajuan teknologi informasi juga dimanfaatkan dengan merilis situs www. jeng-ana.com, jengana.blogspot.com serta Twitter yang bisa di-follow di @jeng_ana. Berapa biaya promosinya? Menurutnya, untuk membeli jam tayang televisi saja harus merogoh kocek Rp 30-50 juta tiap minggu. Itu belum termasuk biaya presenter kondang sekali syuting Rp 5 juta. Namun, saat ditanya berapa anggaran promosi seluruhnya, ibu dua anak ini ogah menyebutkan. Buat Jeng Ana, siaran di televisi hanyalah salah satu strategi pemasarannya. “Kami bukannya ingin mencari pasien sebanyak

Tangerang dan Bali. Ini bisnis besar. Bayangkan, setiap pasien Jeng Ana rata-rata membayar Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk berobat dan membawa pulang herbal racikan Jeng Ana yang diklaim ampuh mengobati penyakit apa pun, terutama kanker. Kendati harus menggelontorkan banyak duit promosi, tampaknya strategi Jeng Ana tidak seperti menggarami laut. Prospek bisnis pengobatan herbal masih cerah seiring tren back to nature dan green medicine.

Rencana Dirikan Rumah Sakit Herbal

Tetapi, ia belum sounding atau mengabarkan rencananya ke Kementerian Kesehatan terkait rencananya tersebut Sebab, saat ini masih dalam tahap penggodokan terkait pendirian rumah sakit herbal di Indonesia. Berhasil mengembangkan bisnis klinik herbal, memacu Jeng Ana terus merentangkan sayapnya. Dalam waktu dekat, sejumlah cabang akan mendarat di beberapa kota. Dia bahkan berambisi mendirikan pabrik jamu. “Doakan ya, agar cita cita pabrik jamu saya segera terwujud,” dia memohon. n dari berbagai sumber

Tidak terpengaruh dengan pemberitaan miring, Jeng Ana punya rencana besar mendirikan rumah sakit herbal. “Insya Allah, Jeng Ana ingin mengembangkan, membudidayakan obat-obat tradisional Indonesia dengan buka rumah sakit herbal. Saya juga ingin mendirikan pabrik herbal untuk semua jenis

Klinik HERBAL & Salon AURA JENG ANA PALEMBANG Jl. R. Soekamto No. 6 Simpang Patal Pusri Palembang Tel (0711) 570 1824, 08179 168 168 (WA)

Untuk Berlangganan dan Pengaduan hubungi:

SMS/WA : +62 811 789 6354 Telepon : 0711 - 5710845 #tabloiddesa Redaksi Tabloid Desa tabloiddesa Edisi

29

Periode 07 April - 20 April 2017

Sekolah Kejuruan,

Solusi Atasi

Pengangguran

Kenapa Sawit Dimusihi?

Mensikapi dan menilai voting parlemen Uni Eropa yang menyebutkan bahwa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, ...

Baca Halaman 6

q Dr Agung Firman Sampurna, SE, M.Si

Wong Palembang Terpilih Sebagai Pimpinan BPK RI

Baca Halaman 8

Dana Desa Bermasalah? Telepon ke 15040!

Baca Halaman 10

2

Beranda Salam Desa

Mau Kaya, Ya.. ke Jakarta


Revolusi Madrasah bidang ilmu dengan tugas mengajar, dan kesejahteraan sebagian besar guru yang masih minim. Persoalan ini tak lepas sebagai dampak dari perekrutan, pendidikan, penempatan, penghargaan, hingga pembinaan yang tak serius dilakuan pemerintah pusat dan daerah.

Tingginya angka urbanisasi ke pusat kota Jakarta, sebenarnya bukan sekedar mengadu nasib tanpa berfikir efek kemiskinan akibat kejamnya ibu kota. Doktrin yang sering kali kita dengar “Jakarta kota kejam, anda akan sengsara hidup ditengah keramaian”. Mungkin pernyataan itu benar, ketika seorang perantau hanya memiliki keahlian bercocok tanam padi dengan peralatan lengkapnya mengadu nasib disana. Bagaimana jika perantau membawa keahlian segudang, membawa sumber modal dan sarana investasi, atau membawa produk-produk premium yang dapat memberi keuntungan besar? Tentu hal ini berbeda. Jakarta merupakan ibukota tempat mengadu nasib para intelektual, orang kaya, dan mereka yang memiliki peruntungan secara finansial. Milyader Indonesia pemilik ratusan perusahaan besar MNC grup, Hary Tanoesodibjo mengatakan, Jakarta menjadi syurga para orang kaya, karena sebagian besar fasilitas dan infrastruktur dibangun secara penuh. Dan Jakarta menjadi tempat kumpulan para pemilik modal, kantor-kantor pusat perusahaan besar, dan memiliki fasilitas lengkap yang dibutuhkan oleh orang kaya. HT dalam berbagai pertemuan sering kali menceritakan pengalamannya, sebelum berhasil membangun perusahaan yang kini maju hingga ke Asia Tenggara. Setelah menamatkan sekolahnya, HT muda melanjutkan diploma hingga meraih gelar pasca sarjananya di Kanada. Sepulang ke Indonesia, dia merintis usahanya dari tanah kelahirannya di Surabaya. Ternyata, meski terbilang cukup berhasil dan mampu mendapatkan uang yang besar dari menjadi broker saham tidak memberi sesuatu yang “cukup”. Milyader ini berfikir, uang hanya sebagai bagian kecil untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Jakarta menjadi rumah dia selanjutnya, lantaran di Jakarta merupakan tempat berkumpulnya para pemilik uang yang besar, perusahaan yang kuat, dan kantor utama pemilik kebijakan negeri Indonesia. Hanya dalam kurun waktu tujuh tahun saja, HT mampu meningkatkan bisnisnya hingga dapat membeli RCTI tahun 2001. Kita tidak membicarakan bagaimana menjadi orang kaya dengan uang jutaan dollar, triliunan rupiah, atau bagaimana memiliki perusahaan besar? Namun kita sedang membicarakan sebuah kenyataan yang fatal, bahwa telah terjadi kesenjangan pembangunan, kesenjangan ekonomi, fasilitas, dan kemapanan di negeri kita. Kesenjangan itu dapat dirasakan oleh seluruh strata dan tingkatan penduduk, bahwa Jakarta lebih bagus, lebih modern, lebih dari provinsi lainnya. Mungkin sebagian akan menjawab, benar harus lebih dong karena Jakarta adalah pusat ibukota. Nah, bagaimana dengan bodetabek? Maksudnya daerah Bogor, Tanggerang, dan Bekasi yang relatif dekat dengan Jakarta kok terlihat lebih kumuh? Pembangunannya lamban? Atau memang ada skala prioritas dari Pemerintah? Tentu tidak, pembangunan yang berkembang pesat di Jakarta karena tingginya roda perekonomian yang berjalan di tempat tersebut. Bagaimana dengan Palembang? Sebelum Jakabaring dibangun, semua bisa merasakan adanya ketimpangan pembangunan antara seberang ilir dan seberang ulu. Beruntung wilayah Palembang tidak terlalu besar, hingga pembangunan kemudian menyentuh seberang ulu yang dikenal sebagai kawasan tertinggal. Beruntung pula warga seberang ulu, lantaran rancunya sistem pembangunan menyebabkan seberang ilir menjadi “gudang” mall yang hampir saja menyingkirkan sarana perkantoran pemerintah. Nah bagaimana dengan warga desa yang berada di kabupaten? Jangankan merasakan jalan yang baik dan lancar, warga desa semakin terisolir karena putusnya jalan penghubung antara jalan desa dengan kabupaten. Inilah sebuah kenyataan yang kini sedang kita hadapi. Ketimpangan pembangunan akibat salah regulasi, telah mengancam kecemburuan sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan desa kini menjadi kantung-kantung rakyat miskin.

R

Oleh: Afriantoni

evolusi memberi makna tersendiri untuk menumbuhkan kesadaran peran serta madrasah dalam pembangunan bangsa. Sejarah panjang bangsa ini tidak terlepas dari umat Islam. Keberadaan umat Islam ini teratas dalam pembangunan bangsa termasuk bidang pendidikan. Peran serta masyarakat jelas ikut serta dalam pendidikan terutama pesantren dan madrasah. Tetapi, hari ini madrasah masih marginal. Bukan hanya kualitas guru, tetapi juga kualitas fasilitas madrasah. Sehingga masih dalam tanda tanya untuk prospeknya. Dalam kerangka ini, maka madrasah sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Peranan madrasah dalam sejarah, tinjauan historis dan sosiologis membincangkan guru yang senyatanya guru semakin lebih baik lagi, tetapi masih banyak belenggu yang mengitari guru. Perubahan dalam pembelajaran tak lepas dari peran guru. Reformasi guru menjadi agenda serius negara-negara yang hendak mendongkrak mutu dan daya saing pendidikannya. Banyak negara yang membuktikan keberhasilannya. Kesadaran untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru sebenarnya juga menjadi kebijakan pemerintah. Guru di Indonesia menghadapi beragam persoalan, seperti mutu rendah, distribusi tidak merata, ketidaksesuaian

Fakta menunjukkan kesenjangan kualitas antara sekolah dan madrasah. Pertama, pembatasan tugas mengajar bagi guru. Mereka sebaiknya belajar lebih banyak dan lebih mendalam, termasuk dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, guru tidak hanya kian berilmu, tapi juga dapat semakin efektif dalam proses pembelajaran. Kedua, transformasi organisasi guru untuk dapat lebih efektif memperjuangkan peningkatan penghargaan pada profesi guru. Asosiasi guru juga mesti meningkatkan perannya dalam peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan, sekaligus juga sebagai fokus peningkatan keilmuan dan profesionalitas para anggotanya. Ketiga, peningkatan penguasaan teknologi oleh para guru dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan dunia maya melalui e-learning, misalnya, para peserta didik dapat memperkaya pengetahuan dan sekaligus memecahkan berbagai hal yang mereka hadapi. Keempat, pemberdayaan peran guru sebagai dinamo perubahan. Mereka tidak hanya merupakan guru profesional, tetapi juga intelektual yang menunjukkan jalan ke arah kemajuan peserta didik dan masyarakat. Munculnya regulasi mengenai SPM (termasuk SPM Pendidikan, SPM Kesehatan dll). SPM Dikdas salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan layanan pendidikan di tanah air. Adanya performa madrasah yang menonjol dalam pemenuhan SPM Dikdas, contoh: Gresik. Keempat alasan ini tidak mudah diwujudkan, apalagi di tengah birokratisasi pendidikan yang terus berlangsung. Namun, sesulit apa pun keadaan, mereka yang cinta pada pendidikan Indonesia tidak boleh pernah menyerah. n (*)

Apa yang harusnya kita perbuat selaku petani yang selama ini mengandalkan cangkul, benih padi, dan doa agar Tuhan tidak menurunkan hujan berlebihan hingga merendam sawah yang siap panen. Mungkin sebagian akan mengatakan ”ya, saya pasrah. Hanya Allah yang tahu”. Tapi kini saatnya kita membangun kwalitas diri, dorong anak-anak calon pemimpin bangsa, calon orang kaya, calon intelektual untuk memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Mari kita dorong anak-anak kita untuk berfikir cerdas, bahwa tidak selamanya harus menjadi buruh tani, buruh perusahaan, buruh industri yang digaji bulanan dengan upah rendah dan takut di PHK. Dorong anak-anak kita menjadi pengusaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan, yang wilayah industrinya ada di desa kita. Mungkin sepintas hal ini sebuah khayalan, atau sekedar motivasi dengan sedikit polesan diksi agar para warga desa terprovokasi. Mari kita yakini firman Allah SWT “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu sendiri tidak mengubahnya”. Mari kita bangun desa, bangun generasi yang mahir dan berpendidikan mulai dari desa kita sendiri. Jakarta? Ya, adalah tujuan utama menjadi desa kaya, kalau BUMDes kita sudah setara dengan perusahaan bermodal kapital. Wallahualam. n (**)

Setiap wartawan TABLOID DESA dilengkapi dengan kartu pers dan tidak diperkenankan meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Diterbitkan oleh PT. Cipta Desa Mandiri Pemimpin Umum: Abdul Aziz Kamis, Wakil Pemimpin Umum: Joncik Muhammad, Pemimpin Redaksi: Abdul Aziz Kamis, Redaktur: Guntur Gunawan, Sekretaris Redaksi / Litbang: Devi Irwan, Koresponden Palembang: Rino Dwi CP, Prabumulih: Chandra Wahyudi, Pagar Alam: Rina Santoso, Muara Enim: Edwar Pusra, OKU: Kadin Kumala, Musi Banyuasin: Edi Setiawan, Design Grafis: PADIStudio, Pemimpin Perusahaan: M. Nasir, Staf Keuangan: Dedek, Manager Marketing: Slamet Subari, Marketing & Sirkulasi: Marto Ali.

Diterbitkan pertama kali pada 10 Oktober 2004 sebagai usaha untuk membuka isolasi informasi pedesaan. Merupakan satu-satunya media di Sumatera Selatan yang mengupas tuntas tentang dan untuk masyarakat desa. Alamat Redaksi: Jl. Kolonel Sulaiman Amin Perum Pemda Blok I-1 No. 4-B Km 7 Palembang. Telp 0711-5710845, - eMail: [email protected] Dicetak oleh: PT. PALEMBANG GRAFIKA MEDIA (Isi diluar tanggung jawab percetakan)


Sekolah Kejuruan, Solusi Atasi Pengangguran?

S

ekolah kejuruan, Lembaga pelatihan keterampilan, dan program desa vokasi dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran, serta sarana tercipta sumber daya manusia atau SDM yang siap bekerja dan profesional dibidangnya. Sehingga terjadi kemajuan yang maksimal antara gerak laju pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

industri dalam dan luar negeri. “Sebab ketika Sumsel kekurangan tenaga kerja handal, maka tenaga kerja asing yang akan mendominasi lapangan pekerjaan,” jelas dia.

SMK, Sekolah Pencipta Tenaga Kerja

“Selain mereka diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang diandalkan, diharapkan pula para lulusan SMK dapat pula membuka lapangan kerja dimasyarakat,” jelas Widodo.

Pemerintah sudah sejak lama menerapkan pendidikan kejuruan, yang intinya menyiapkan para tenagatenaga handal yang dapat bekerja sesuai bidangnya. Pada saat ini, pemerintah melalui Undang-undang pendidikan nasional mengatur mengenai keberadaan sekolah menengah kejuruan atau SMK ,yang merupakan lembaga pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Bahkan SMK sendiri, secara khusus memiliki Kurikulum tingkat satuan yang dirancang untuk memberi kesempatan berkembangnya kompetensi kerja yang relevan dengan perkembangan permintaan pasar kerja. Bahkan memberi ruanggerak pada peserta didik untuk mengembangkan dan melakukan berbagaiaktivitas yang dapat memberi kontribusi terhadap kecakapan hidup dilingkungan masyarakatnya. Anggota komite III DPD RI, Abdul Aziz mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan. Hal ini, kata Aziz, merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan tenaga kerja yang handal dalam waktu singkat. “Ini merupakan upaya pemerintah agar terjadi peningkatan sumber daya manusia yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri,” tegas Aziz. Menurut dia, komite III secara terus menerus mendorong pemerintah pusat untuk mengembangkan berbagai sekolah berbasis pengembangan sumber daya manusia. Apalagi, kebutuhan SDM handal harus mencakup kebutuhan pasar bebas dengan masuknya berbagai

Permasalahan tersebut cukup di sambut baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Sekolah berbasis kejuruan kemudian tumbuh subur. Di Sumsel sendiri, terdapat sebanyak 223 SMK negeri dan swasta, dan di kota Palembang terdapat sebanyak delapan SMK Negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan, keberadaan SMK tetap menjadi tujuan utama peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dalam berbagai bidang industri.

Dia mengungkapkan, dalam konsep kurikulum pendidikan berbasis kerja, para siswa SMK bukan hanya dididik untuk mampu meningkatkan keterampilan kerja dalam berbagai bidang industri. Tetapi juga dididik untuk memiliki skill enterprenuership atau kemampuan berwira usaha. “Ini penting, sebab semakin tingginya permintaan industri maka akan lebih baik pula para lulusan SMK mampu bersaing dalam dunia industri dan perdagangan,” kata dia.

Pelatihan Keterampilan Kerja dan Desa Vokasi Ketika pemerintah saat ini terus mendorong perkembangan SMK, hingga dapat memproduksi tenaga kerja handal dan profesional sesuai kehendak pasar. Pemerintah juga memberi peluang kepada berbagai lembaga berbasis kemasyarakatan untuk membangun komunitas yang dapat memberikan pendidikan dan keterampilan kerja kepada masyarakat setempat. Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan, para

DesaUtama

pelajar yang berfikir tidak akan melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah, disarankan untuk masuk sekolah menengah kejuruan. “Ini langkah kongkret dari pemerintah, setelah mereka tamat SMK mereka dapat bekerja atau berdikiri dengan membuka lapangan pekerjaan,” terang Widodo. Pemerintah Sumsel juga, membantu terwujudnya berbagai lembaga komunitas yang dapat mengembangkan keterampilan kerja bagi mereka yang putus sekolah. Sejak setahun lalu, Diknas Sumsel meminta izin kepada pemerintah pusat untuk dapata memberikan izin program akademi komunitas di Sumsel sebagai sarana pendidikan masyarakat miskin hingga dapat memperoleh keterampilan kerja. Menurut Widodo, program akademi komunitas telah direncanakan sejak tahun 2012 lalu, dan pihaknya juga telah mengirimkan surat resmi, agar pemerintah pusat dalam hal ini menteri pendidikan memberikan izin agar Sumsel dapat melaksanakan program tersebut. “Hingga kini belum juga mendapat izin dari kementrian pendidikan, padahal ,program ini dapat memberikan nilai positif kepada para lulusan SMU dan STM yang ingin mendapatkan keterampilan,” jelas Widodo. Dia menjelaskan, Akademi Komunitas tersebut direncanakan akan dibangun di kawasan Musi 2 Palembang. Mereka yang akan mendapat pendidikan tersebut, adalah lulusan SMU dan STM yang ingin mendapat keterampilan agar mereka dapat menjalankan usaha mereka. Di Sumsel terdapat dua persen lebih para lulusan SMA yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki kemapuan intelektual untuk melanjutkan kuliah. — Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo

3

“Jadi konsepnya berbeda dengan sekolah komunitas. Kalau akademi komunitas lebih pada pemberian keterampilan agar para lulusan SMU dan STM dapat berusaha sendiri,” kata dia. Di Sumsel, lanjut dia, terdapat dua persen lebih para lulusan sekolah menengah atas yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki kemapuan intelektual untuk melanjutkan kuliah. Karena dalam pendidikan, terdapat empat kategori yakni siswa yang kaya dan mampu secara intelektual atau pintar, kaya tapi kurang pintar, miskin secara ekonomi namun pintar, dan miskin juga kurang pintar. “Nah, sebanyak 2 persen mereka yang miskin dan kurang pintar inilah yang menjadi prioritas untuk mendapat pendidikan di akademi komunitas ini. Intinya mengajarkan kepada mereka untuk dapat menggunakan keterampilan hingga dapat mencari uang lewat keterampilan tersebut,” tegas dia. Di tingkat pedesaan sekalipun, pemerintah juga secara serius memprogramkan desa vokasi yakni warga desa harus memiliki keahlian yang dapat dikembangkan, sesuai sumber daya alam dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Hingga selain terjadi peningkatan keahlian dan wawasan, kesejahteraan para warga desa meningkat karena produk yang dihasilkannya. pemerhati pendidikan Sumsel, Isma Sri Rahayu mengatakan, salah satu tujuan dari Program Desa Vokasi adalah bagaimana menekan angka pengangguran dan tingkat urbanisasi dengan memberikan keterampilan masyarakat di suatu desa, dalam memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari sumber daya dan potensi suatu desa berbasis kearifan lokal. “Melalui program ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potesi sumber daya dan kearifan lokal,” kata dia. Isma menjelaskan, lewat desa vokasi

DesaUtama

4

warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di di wilayahnya sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. ”Merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan amanat bahwa Kursus dan Pelatihan dalam mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan seperti tercantum dalam pasal 26 ayat 5,” kata dia.

Magang Kerja Keluar Negeri Meski belum terlalu populer, pemagangan kerja keluar negeri menjadi salah satu tujuan para siswasiswi yang telah tamat belajar baik dari SMK atau SMU sederajat. Pemagangan kerja keluar negeri ini, berbeda dengan TKI yang dikenal masyarakat. Pemagangan ini berlangsung selama tiga tahun lebih, dan mereka diperlakukan istimewa dalam tatanan pelajar atau kaum intelektual yang menimba ilmu di negeri asing. Komunitas Alumni Pemagangan Jepang-Indonesia (Kapjapin) Sumsel, merupakan sebuah lembaga non profit yang hampir setiap tahun membantu lulusan SMK dan SMU untuk bekerja magang di negeri sakura Jepang. Ketua DPP Kapjapin Sumsel, Husyam mengatakan, sejak berdiri tahun 2009 lalu sudah ratusan orang pelajar dari Sumsel yang dikirim ke Jepang. “Saya sendiri

P

pernah magang di Jepang selama tiga tahun yakni tahun 2005-2008. Dan Kapjapin ini merupakan komunitas alumni yang pernah magang di Jepang,” jelas Husyam. Keberadaan Kapjapin sendiri, sebenarnya merupakan lembaga non profit tetapi memiliki hubungan dengan pemerintahan jepang. Sekembali mereka dari pemagangan, pemerintahan Jepang kata Husyam, dengan tangan terbuka lebar menerima para pelajar yang hendak menimba ilmu dan tekhnologi di negerinya. “Jadi mereka bukan bekerja seperti layaknya TKI. Mereka belajar dan menimba ilmu dari berbagai industri maju di sana,” tegas Husyam. Selama kurang lebih tiga tahun, para lulusan SMU dan SMK secara penuh tiga sampai enam bulan pertama, mereka dididik dan diajarkan bahasa, tata krama dan kedisiplinan sesuai aturan di Jepang. “Dalam tiga bulan pertama diajarkan berbahasa dan menulis kanji dalam bahasa jepang. Setelah aktif berbahasa jepang,kemudian para pelajar diberi pengetahuan tentang berbagai keilmuan yang akan diterapkan dalam industri sesuai dengan keahlian yang mereka miliki,” kata dia. Selama menyerap keterampilan kerja, jelas Husyam, hampir tidak ada keluhan dari para peserta pemagangan. Selain perlakuan istimewa, para pemagang yang telah siap memahami industri kemudian ditempatkan di berbagai industri maju. “Kita mendapatkan gaji yang tinggi, bahkan ada sebagian peserta yang mendapat posisi penting di

Oleh: Afriantoni, (Pemerhati Pendidikan)

perusahaan tersebut,” kata dia. Senada dikatakan sekretaris Kapjapin Sumsel, Sapriyadi. Dia mengatakan, selama magang di Jepang, dirinya memperoleh berbagai pengetahuan dan sistem bekerja gaya jepang yang benar-benar disiplin waktu. “Yang pasti selain mendapat keahlian berbahasa dan menulis jepang, disiplin yang tinggi inilah yang seharusnya diterapkan dalam oleh masyarakat kita,” jelas dia. Kala itu,lanjut dia, dirinya ditempatkan di sebuah perusahaan industri otomotif dan menjadi salah satu pekerja magang dalam managemen perusahaan. Pengaturan sistem kerja, dan kepatuhan dispilin menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam urusan managemen kerja. “Sempat berfikir untuk tinggal menjadi warga Jepang, tapi karena orang tua menyuruh pulang ya saya tinggalkan,” jelas Sapriyadi yang kini menekuni profesi sebagai Advokat di Palembang. Tahun ini, rencananya Kapjapin Sumsel akan mengirimkan sebanyak 50 orang peserta didik untuk magang di Jepang. “Insya Allah kita siapkan sebanyak 50 orang, dan kini mereka telah kita siapkan secara intensif dan berkelanjutan, hingga mereka siap baik dalam segi bahasa dan mentalnya,” jelas dia.

Lapangan Kerja dan Pengangguran Dalam Kenyataan Provinsi Sumsel sudah dikenal sebagai provinsi lumbung energi dan lumbung pangan nasional. Sumber

daya mineral sebagian telah dikelola BUMN dan perusahaan berskala nasional dan internasional baik sumber daya gas, minyak bumi, bahkan batubara. Demikian juga dengan tanahnya yang subur, menjadi tujuan berbagai perusahaan perkebunan Internasional untuk mengembangkan industri perkebunan sawit dan karet. Pemerintah provinsi Sumsel, telah menyiapkan kawasan ekonomi Tanjung Api-api sebagai kawasan industri hilir yang diharapkan dapat mempercepat progress peningkatan perdagangan dan perekonomian di Sumsel. Pada tahun 2015 lalu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyatakan, bahwa kunci kemajuan perdagangan dan ekonomi di Sumsel dapat terwujud dengan percepatan hanya lewat hilirisasi industri. Pernyataan tersebut kemudian direalisaikan lewat pembangunan kawasan industri Tanjung api-api. Pernyataan yang diungkapkannya pada Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Pemberdayaan IKM di Novotel itu, cukup memberi kesadaran bahwa untuk bisa mengha silkan produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi salah satunya lewat hilirisasi industri di Sumsel. Ketersediaan sumber daya alam hasil perkebunan dan mineral yang sangat melimpah bahkan Sumsel adalah pengekspor karet nomor satu di Indonesia, yang di ekspor ke Singapura dalam bentuk bahan mentah nilai jualnya hanya berupa bahan mentah yang produk hilirnya dilebih tinggi nilainya. Upaya pemerintah provinsi Sumsel meski belum secara signifikan memberikan hasil, namun

Problematika Pendidikan

endidikan selalu menjadi topik menarik untuk diperbicangkan, apalagi kalau sudah bicara persoalan kondisi riil pendidikan dasar (SD,SMP,SMA), terlebih setelah mencuatnya kasus Bupati Banyuasin di Sumatera Selatan (Sumsel).

Afriantoni, (Pemerhati Pendidikan)


Mirisnya lagi, kasus tersebut merupakan “proyek ijon” atau belum jelas yang melibatkan pengusaha, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Dasar. Kasus ini dapat mengeneralisasi apa yang dilakukan oleh Dinas-dinas Pendidikan di Sumsel, yakni kebijakan pendidikan daerah masih berorientasi “proyek semata-mata”, walaupun mungkin antara satu daerah dengan daerah lain memiliki modus yang berbeda. Jadi,bukan rahasia umum lagi, jika pendidikan menjadi “lahan basah” baik kalangan eksekutif maupun legislatif. Bahkan pendidikan bisa

jadi lahan komoditi politik paling ‘seksi’ dalam pemilihan umum : pilkada/pilpres.

Hal yang juga memprihatinkan, ternyata penerapan sekolah gratis di Sumsel tidak mampu meningkatkan standar pelayanan minimun di tingkat pendidikan dasar. Banyak permasalahan yang belum tersentuh oleh pemerintah. Problem yang muncul antara lain: pembiayaan yang sering terhambat, sarana yang masih kurang, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, lemahnya penjamin mutu sekolah, dan kurikulum yang masih gamang. Pertama, keterlambatan pembiayaan. Sudah bukan rahasia umum lagi jika persoalan penyaluran anggaran pendidikan selalu diiringi dengan kata “terlambat”, baik dana tingkat dasar, menengah, atas dan kuliah gratis yang disalurkan selalu mengalami keterlambatan, dengan alasan-alasan klasik misalnya: adanya kebijakan nasional, pendapatan pajak yang belum terpenuhi, sampai tim

penyalur anggaran yang kemudian menyalahkan sekolah tentang akurasi laporan yang belum sempurna. Sehingga, wajar kiranya kepala sekolah tidak lagi terfokus pada pengembangan siswa dan sekolah, malah selalu kesulitan dalam laporan sekolah yang benar. Padahal, jika persoalan pembiayaan langsung dilakukan oleh orang tua siswa, maka fokus sekolah pada pengembangan sekolah. Tentu, persoalan ini menjadi masalah untuk memajukan sekolah.

Kedua, sarana yang kurang standar. Masih ada di daerah-daerah yang jumlah rombongan kelas kurang dari 15 orang, dan belum tersedianya papan tulis, meja, kursi dan kebutuhan primer di dalam kelas lainnya. Untuk tingkat SMP/MTs masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium, sehingga alam menjadi satu-satunya tempat untuk melakukan observasi. Belum lagi lapangan sekolah yang tidak memadai. Ruang kelas yang kurang nyaman. Masih lemahnya tata ruang, sehingga kepala sekolah justru merasa


terwujudnya kawasan ekonomi TAA merupakan sebuah langkah maju yang harus disambut secara realiastis dari seluruh kalangan pelaku ekonomi. Meski sebenarnya, program Alex Noerdin dengan jargon “Quantum Leap” dinilai lantaran kekhawatiran tersingkirnya sumber daya yang dimiliki Sumsel dari perdagangan dunia. Karet sintetis secara pelanpelan mulai menggantikan keberadaan karet alam, demikian juga adanya kegelisahan dari para investor perkebunan terhadap aset-aset. Isu masyarakat ekonomi asean atau MEA dengan perdagangan bebas antar negara, telah pula mengundang keprihatinan kesiapan tenaga kerja lokal dalam serta kebutuhan tenaga kerja profesional oleh industri asing. Badan Pusat Statistik Sumsel mencatat, jumlah angkatan kerja di Sumsel pada Agustus 2016 sebanyak 4,2 juta atau naik sebesar 6,2% atau sebanyak 244.000 dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari angkatan kerja sebanyak 4,2 juta orang tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 3,99 juta orang atau bertambah 302.700 orang. Dan tiga sektor industri yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dan sektor konstruksi. Sektor lainnya yaitu lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan. Anggota DPR RI, Hafisz Tohir mengatakan, Pemerintah bisa saja menunda sementara waktu masuk dalam MEA jika memang belum siap. Dia menjelaskan, dirinya merasa khawatir jika indonesia tidak siap dalam pasar bebas, konesekuensinya

perdagangan bebas akan menginvasi Indonesia. “Yang kita inginkan itu sebaliknya, harusnya produk Indonesia menginvasi pasar Asean. Kalau sebaliknya kita di invasi produk luar, maka 200 juta pasar Indonesia Cuma jadi konsumen pasar Asean. Ini yang sangat kita khawatirkan,” tambah dia. Konsekuensi perdagangan bebas, bukan hanya akan menghancurkan pasar dalam negeri, tetapi juga matinya IKM yang bermodal kecil. “Kita belum siap disektor industri hilir. Akibatnya, lantaran upah pekerja lebih murah, investasi lebih mudah produknya juga jadi murah. Kalah bersaing produk Indonesia yang harganya jauh lebih mahal,” ungkap dia.

SDM Berkualitas Meningkat - Kemiskinan Bertambah Meski sebagian penilaian dalam hipotesa, bahwa keberadaan bebagai program berbasis kinerja benar-benar telah meningkatkan SDM yang mampu bersaing. Kenyataannya persoalan pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Hal ini terjadi, karena lambatnya pertumbuhan sektor industri yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. CEO MNC Media, Hary Tanoesudibjo dalam kuliah umum di Universitas IGM mengatakan, Bangsa Indonesia dinilai telah terjebak dalam sistem ekonomi kapitalistik yang membuat perekonomian menjadi stagnan. Karena sistem ini, segelintir masyarakat golongan atas yang

DesaUtama tinggal di kota-kota besar menikmati kesejahteraan berlebihan, sementara di daerah- daerah masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. ”Sistem inilah yang harus diubah secara signifikan. Masyarakat bawah perekonomiannya harus terangkat menjadi kelas menengah, dan kelas menengah harus terangkat ke atas, demikian juga kelas atas harus lebih sejahtera,” ungkap dia. HT memberi perhatian pada kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, dan memandang masalah ini akan terus terjadi selama tidak terjadi perubahan signifikan dalam sistem perekonomian. ”Inilah kita bersama, sebab kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati mereka orang kaya saja, tetapi seluruh bangsa harus merasakannya,” kata dia. Menurut HT, perdagangan bebas dan kapitalistik menjatuhkan pelaku bisnis kelas menengah ke bawah karena harus berhadapan dengan pengusaha besar. Contohnya, keberadaan toko-toko ritel yang makin menjamur di berbagai tempat membuat warung-warung kecil merugi dan akhirnya bangkrut. ”Seharusnya ada regulasi yang sesuai untuk mengatur nya sehingga usaha kecil bisa terlindungi dan usaha yang berskala besar tidak memangkas habis usaha kecil,” tambah dia. Senada dikatakan Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas. Menurut Giri, pembangunan SDM sangat perlu, dan harus diiringi dengan langkah positif pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan, sangat wajar jika Presiden meminta agar seluruh pihak berkonsetrasi pada pembangunan infrstruktur,

Dasar di Sumatera Selatan tidak betah di sekolah, dan lebih nyaman berada di rumah. Masih banyak lagi lainnya, sehingga belum terjadi pemerataan standar sarana untuk pendidikan dasar.

Ketiga, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Masalah ini sebenarnya warisan dari masa lalu, ketika akan diterapkannya sertifikasi. Belum lagi bicara kualifikasi, guru yang berasal dari staf administrasi sekolah dan bahkan keluarga Bupati atau Kepala desa menjadi tidak memiliki kompetensi untuk mengajar. Baru-baru ini terdapat hasil survei bahwa guru mengajar hanya mengejar jam untuk sertifikasi. Banyak guru yang hanya mengejar tunjangan sertifikasi. Padahal, pelatihan, workshop dan kegiatan lainnya telah dilakukan untuk memenuhi kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang patut menjadi perhatian bersama. Keempat, lemahnya penjaminan mutu sekolah. Penjaminan mutu di sekolah sejauh ini dilakukan oleh

pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang “money oriented” tentu selalu membuka “pintu masuk” model “suap ala kepala sekolah” yakni suap kecil-kecilan tetapi sangat tidak mendidik. Walaupun saat ini pengawas sudah mendapat tunjangan profesi, tetapi kenyataannya “praktek suap” oleh pengawas ini masih ada di lapangan dan sangat tidak mendidik. Sangat sedikit pengawas yang berorientasi membina sekolah. Seharusnya pengawas melakukan pembinaan yang baik bukan menakuti-nakuti, tetapi mencarikan solusi terbaik untuk meningkatkan mutu sekolah. Kelima, kurikulum yang gamang. Sampai dengan sekarang praktek Kurikulum 2013 (K-13) masih setengah hati, sehingga orientasi pendidikan dasar masih sangat gamang. Bukan karena akan diterapkan K-13, tetapi belum totalnya penerapan K-13. Bahkan K-13 saat ini masih dalam ujicoba, sehingga tidak menutup kemungkinan akan diganti kembali.

5

Kalau boleh berpendapat, kebijakan kurikulum secara nasional dikembalikan kepada garis-garis besarnya saja, sehingga setiap sekolah dapat menerapkan sekolah sesuai kebutuhan sekolah. Caranya menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang beroritenasi pada mutu siswa dan mutu sekolah. Problem-problem di atas sampai sekarang masih ada dan nyata di sekolah-sekolah. Sehingga seharusnya kebijakan nasional yang mengarah pemerataan mutu sekolah disambut baik oleh Kabupaten/Kota. Kenyataannya justru malah tidak disambut, dengan alasan masih kurangnya biaya. Padahal jika dilakukan secara bertahap tidak ada yang tidak mungkin. Kecuali bicara proyek yang menguntungkan oknum tertentu, maka hal ini tidak dapat dibenarkan. Kasus yang terjadi di Banyuasin merupakan catatan buram dalam dunia pendidikan di Sumsel, bukan hanya karena “tertangkap tangan”

khususnya LRT, jalan negara, venue, dan persiapan tempat tinggal atlet harus selesai tepat waktu. “Karena ini sudah bulan maret dan tahun depan sudah pelaksanaan,” tambah dia. Namun, langkah tersebut harus juga diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan terus menstimulasi usaha kecil menengah agar dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Senada dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumsel, Joncik Muhammad. Menurut Joncik, Keberadaan infrastruktur yang mumpuni, akan memberi efek sangat baik bagi berkembangnya iklim investasi di Sumsel. Sebab, infrastruktur yang lengkap selain memberi dampak bagi kelancaran transportasi dan baiknya kwalitas akomodasi akan memberi pengaruh bagi laju pertumbuhan ekonomi. “iklim investasi akan maju keterbukaan lapangan kerja juga akan meningkat, maka penganguran juga akan berkurang,” pungkas dia. n (ronald)

Bupati Banyuasin, tetapi program mencapai senilai 21 Milyar tersebut tidak masuk akal untuk memperbaiki pendidikan di Banyuasin tersebut. Padahal, anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pemerataan dana pendidikan. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa tulisan ini bukan untuk mengkritisi seluruh pendidikan dasar di Sumsel. Penulis yakin sudah ada sekolah menerapkan standar layanan minimum pendidikan, tetapi secara umum masih banyak sekolah tingkat satuan pendidikan dasar belum memenuhi standar minimum pendidikan dasar. Persoalan ini bukan semata-mata disebabkan kebijakan pemerintah, tetapi arah kepala sekolah untuk memajukan sekolah yang terham bat oleh kebijakan di atasnya. Padahal, kreavitas kepala sekolah dapat diharapkan agar dapat meningkatkan mutu sekolah. n (*)

6

LapsusDesa

M

ensikapi dan menilai voting parlemen Uni Eropa yang menyebutkan bahwa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, termasuk masalah hak azasi manusia, standar sosial yang tidak patut dan masalah tenaga kerja anak memukul pengusaha sawit di Indonesia. Hal tersebut bisa menyebabkan produk sawit Indonesia sulit masuk Eropa.


Kenapa Sawit Dimusihi?

Industri Sawit Harusnya Didukung Pemerintah Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia setelah Malaysia dan beberapa negara Afrika. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari industri sawit mencapai USD18,1 miliar atau sekitar Rp240 triliun. Sayang, komoditas yang menjadi kekuatan Indonesia ini justru belum mendapat dukungan dari pemerintah. Yanto mengungkapkan, selama ini pemerintah tidak pernah hadir di saat terjadi polemik terkait isu yang menimpa sawit, mulai dari isu lingkungan hingga embargo yang dilakukan negara-negara di Eropa. Padahal, apa yang dilakukan industri sawit bagaimana menjadikan lahan dari tidak produktif menjadi produktif, dan menghasilkan devisa bagi negara. “Kenapa sawit dimusuhi? Selama ini pemerintah begitu bangga dengan banyaknya gugatan, pentupan lahan sawit dengan tuduhan terkait penyebab kebakaran atau alih fungsi lahan. Seharusnya ini bukan ukuran kinerja pemerintah,” ujarnya. Menurut Yanto, pemerintah seharusnya hadir di saat industri dalam negeri mendapat tekanan, bukan menyudutkan kinerja bangsa sendiri. “Di sini pemerintah seharusnya bagaimana menciptakan industri sawit yang baik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang positif agar tidak ada gugatan atau gangguan. Ukuran kinerjanya adalah bagaimana industri dalam negeri meningkat,” jelasnya.

Dari acara Roundtable Discussion yang digelar oleh sebuah media cetak dan elektronik di Jakarta, Jumat (31/3), bertema, ‘Benarkah Sawit Penyebab Deforestasi?’ menghasilkan pendapat dan saran dari para pakar dibidang pertanian. Salah satunya, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Yanto Santosa DEA mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang melakukan gugatan perdata terhadap pengusaha kelapa sawit. Dia menilai, tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak tahu diri. Menurutnya, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menghasilkan devisa cukup besar untuk Indonesia. Selain itu, perkebunan sawit juga menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. “Kenapa sawit dimusuhi? Betul-betul enggak tahu diri pemerintah. Padahal ngasih devisa besar, tenaga kerja banyak. Coba saja kalau kebakaran. Sepertinya Menteri LHK kayaknya bangga ada perusahaan sawit didenda, dihukum, tersangka. Jadi seperti kinerja. Apa enggak malu?,” katanya dalam acara Roundtable Discussion seperti dikutip dari laman SindoNews.com. Dia menerangkan, pemerintah seharusnya hadir dalam setiap

polemik yang menyudutkan dunia usaha di Tanah Air. Namun, saat ini justru sebaliknya, pemerintah yang menyerang pengusaha sawit dengan mengajukan gugatan perdata. “Harusnya justru menurut saya pemerintah hadir dalam setiap polemik yang menyudutkan usaha bangsa. Keberhasilannya adalah tidak ada lagi kebun sawit, kebun cokelat, kebun kelapa yang melanggar aturan. Itu kinerja. Bukan gugatan perdata dikumpulin terus dijumlahin jadi PNBP sebagai sebuah kinerja. Itu tidak tepat sama sekali,” tutur Yanto. Sekadar diketahui, akhir tahun lalu Kementerian LHK secara resmi

mendaftarkan gugatan perdata terhadap empat perusahaan kelapa sawit dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Adapun keempat perusahaan tersebut adalah PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK), PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATG), PT Palmina Utama (PMU), dan PT Waimusi Agro Jaya (WAG). Gugatan terhadap mereka didaftarkan secara serentak pada 14 Desember 2016. RKK dan ATG digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Sedangkan PMU dan WAG masingmasing digugat di PN Banjarmasin dan PN Palembang.

Sementara itu, Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), Dr Petrus Gunarso mengatakan, minyak sawit memang belum diterima dengan baik oleh negara-negara di Eropa. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menerima ini. “Di sini lah peran pemerintah. Selama ini isu soal lingkungan terkait sawit menjadi senjata mereka. Jawabannya bukan kita mengurangi produktivitas, tapi bagaimana memberikan pemahaman terhadap mereka. Ini tugas bersama,” ujarnya. Menurut Petrus, jika yang menjadi isu parlemen Eropa adalah perubahan iklim, sebaiknya mereka diajak tanggung jawab bersama. Sebab, bumi ini tidak hanya Indonesia, tapi begitu luas. “Selama ini mereka yang pertama melakukan eksploitasi lingkungan dan hutan, kita baru mengembangkan. Apa mereka mau diajak tanggung jawab, mereka mundur. Di sini harus ada azas berkeadilan. Tanpa lingkungan yang baik industri sawit tak bisa hidup,” tandasnya.

Sawit Bukan Penyebab Deforestasi Yanto Santosa menegaskan bahwa,


sawit bukan sebagai penyebab deforestasi. Isu tersebut muncul karena terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi deforestasi. Dia mengungkapkan, Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebutkan bahwa deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara. Sementara di Indonesia, sawit hingga saat ini belum diakui sebagai hutan. “Sampai hari ini sawit belum diakui sebagai hutan. Padahal luasannya sudah ratusan hektare. Jadi, kata kuncinya adalah tutupan. Buat FAO, itu deforestasi. Enggak peduli itu kawasan rakyat atau kawasan adat,” katanya. Sementara di Indonesia, lanjut dia, deforestasi diartikan sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Jadi, sawit tidak bisa diartikan sebagai penyebab deforestasi. Karena, 96,47% sawit yang ada sudah bukan lagi termasuk kawasan hutan. “Jadi, dari segi status perundangan yang berlaku di Indonesia, kebun sawit bukan penyebab deforestasi,” terang dia. Mensikapi dan menilai voting parlemen Uni Eropa, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhapi), Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, meskipun hasil voting tersebut tidak sampai mematikan industri di dalam negeri, namun hal itu sedikit banyak akan memengaruhi industri sawit nasional. Produk sawit Indonesia akan dipandang jelek dan harus diawasi jika akan masuk Eropa. “Kalau berlanjut (hasil voting) akan berpengaruh (terhadap industri sawit dalam negeri). Tapi tidak akan sampai mematikan. Mungkin belum sampai larangan, tapi voting seperti itu jelas tidak dapat dibiarkan,” katanya. Menurutnya, pemerintah perlu turun tangan untuk mempromosikan dan mengomunikasikan terhadap konsumen sawit Indonesia di luar negeri bahwa produk sawit Indonesia tidak seperti yang dinyatakan parlemen Uni Eropa. “Promosi dan komunikasi terus dilakukan, terutama dengan mitra dagang dan mereka yang sudah memakai produk sawit kita seperti European Palm Oil Allieance,” ujar Bayu.

Sawit Justru Penyelamat Deforestasi Sementara itu, pendapat Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Supiandi Sabiham menyatakan bahwa dirinya tidak sepakat dengan pernyataan parlemen Uni Eropa yang menyebutkan bahwa sawit merupakan penyebab terjadinya deforestasi. Supiandi menilai, perkebunan kelapa sawit justru sebagai penyelamat deforestasi tersebut. Dia menegaskan, tidak benar deforestasi dan kerusakan

lahan disebabkan oleh berkembangnya perkebunan kelapa sawit. Karena sejatinya, kerusakan lahan dan hutan sudah jauh terjadi sebelum sawit berkembang di Tanah Air. “Saya melihat, fakta yang ada bahwa sawit penyelamat deforestasi. Tidaklah benar secara fakta deforestasi dikarenakan sawit. Dan tidak benar kerusakan lahan karena ternyata memang kerusakan hutan sudah lama sejak zaman kolonial Belanda,” katanya. Menurutnya, perkebunan kelapa sawit yang menggunakan hutan primer hanya sekitar 1%, sementara sisanya adalah hutan sekunder. Jika hutanhutan sekunder tidak ditanami kelapa sawit, katanya, maka kerusakan akan jauh lebih besar lagi. “Sawit hanya me-replace hutan primer kurang dari 1%, termasuk semak,” imbuh dia. Supiandi juga membantah jika disebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit terlalu banyak menggunakan air alias rakus air. Karena, perkebunan kelapa sawit per harinya hanya menggunakan 4,5 milimeter (mm) air. “Kami meneliti berapa jumlah air yang hilang di musim kemarau. Ternyata hanya 4,5 mm per hari hilang melalui transparasi. Kalau 4,5 mm per hari itu tidak termasuk rakus air,” tandasnya.

Deforestasi Terjadi Sebelum Sawit Booming Masih menurut Supiandi bahwa, deforestasi terjadi jauh sebelum komoditas sawit muncul dan booming di Tanah Air. Atas dasar itu, dia pun tidak sependapat dengan parlemen Uni Eropa yang menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab terjadinya deforestasi lahan perhutanan. Menurutnya, deforestasi terjadi sejak zaman Belanda atau sekitar 1905, kemudian dilanjutkan lagi dengan

LapsusDesa

7

program transmigrasi besar-besaran pada 1960-an yang menggunakan lahan hutan untuk pemukiman.

Balas Perlakuan Eropa Terhadap Sawit RI

“Deforestasi hutan terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Sekitar 1905, sejak zaman Belanda, dilanjutkan dengan program transmigrasi. Dan itu sebagian besar dari lahan hutan. Kemudian ditrigger lagi dengan program hak penguasaan hutan (HPH). Dan baru tahun 1980-an swasta diundang pemerintah untuk selamatkan hutan yang terdegradasi,” katanya.

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhapi) mengaku tidak terima dengan hasil voting parlemen Uni Eropa (UE) yang menyebutkan bahwa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, masalah hak azasi manusia, standar sosial. Karena itu, pemerintah diminta membalas perlakuan Eropa tersebut.

Menurutnya, pada 1969 kawasan hutan masih cukup banyak namun pada 1972 sekitar 50% kawasan hutan berubah fungsi dan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kemudian, pada 1980-an kawasan hutan habis dan dialihfungsikan untuk transmigran. “Mulai 1980-an itu sudah habis semua hutannya karena transmigrasi. Pada saat awal tujuannya untuk padi dan sawah, tapi tahun 2000-an berubah jadi tanaman tahunan. Jadi, sawit muncul jauh setelah kerusakan hutan terjadi,” terangnya. Selain itu, saat sawit berkembang pada era 1990-an memang kembali terjadi penurunan kawasan hutan. Namun, yang menurun bukan hutan primer melainkan hutan sekunder. “Pada penilitan kami di Riau, lebih kecil dari 1% sawit me-replace hutan primer. Terbesar lebih dari 60% hutan sekunder, dan sebagian tanaman pertanian,” tutur dia. Supiandi menambahkan, polemik mengenai perkebunan kelapa sawit terjadi karena kebutuhan dunia terhadap minyak masih sangat tinggi. Sementara, sumber minyak yang paling besar adalah sawit. “Kebutuhan dunia terhadap minyak masih sangat tinggi. Sumber minyak yang paling besar itu adalah sawit. Sehingga, mentrigger terjadinya polemik. Di lain pihak, perkembangan sawit di Indonesia sangat besar,” ujarnya.

Bayu Krisnamurthi berharap, pemerintah dan DPR dapat melakukan langkah politik yang sama terhadap Uni Eropa. Karena baginya, tindakan Uni Eropa tersebut merupakan kampanye hitam yang dapat menciptakan citra buruk terhadap produk sawit Indonesia. “Diharapkan pemerintah dan DPR karena yang voting itu parlemen Eropa, dapat melakukan langkah politik serupa,” katanya. Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyampaikan keberatan terhadap hasil voting tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga harus memberikan ketentuan serupa terhadap produkproduk dari Uni Eropa. “Misalnya, semua wine atau produk susu seperti keju atau kosmetik harus bersertifikat dengan sertifikat yang ditetapkan Indonesia,” ujar Bayu. Diberitakan sebelumnya, produk sawit Indonesia kembali dipersulit untuk masuk Uni Eropa. Hal ini terjadi usai Parlemen Eropa, Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan melakukan voting terkait hal tersebut. Hasil voting menyepakati bahwa sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, masalah hak azasi manusia, standar sosial yang tidak patut dan masalah tenaga kerja anak. Implikasi dari laporan tersebut bisa saja menghentikan penggunaan minyak sawit dari program biodiesel Eropa pada 2020. n

Indonesia Tolak “Penghinaan” Resolusi Sawit Parlemen Eropa Baca Juga:

Halaman 12

8

Desa


1999.

q Dr Agung Firman Sampurna, SE, M.Si

Wong Palembang Terpilih Sebagai Pimpinan BPK RI

dan Budiono, serta disahkan dalam Sidang Paripurna DPD pada 11 Maret 2017.

Asli Wong Palembang Dr Agung Firman Sampurna, SE, M. Si, terlahir di Madiun 19 November 1971. Karir birokrasinya dimulai sebagai Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tingkat II Kabupaten Musi Banyuasin 19981999 lalu sebagai Plh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Musi Banyuasin lalu Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

A

gung Firman Sampurna dan Isma Yatun terpilih menjadi dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru periode 2017-2022. Keduanya menjadi peraih suara tertinggi dari 26 calon yang melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR. Pemungutan suara tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Melkias M Mekeng dilaksanakan di ruang Komisi XI DPR kamis (6/2). Dalam pemungutan tersebut, Agung Firman Sampurna berhasil memperoleh suara tertinggi sebanyak 31 suara sedangkan Ismayatun dengan perolehan 29 suara. Tokoh masyarakat Sumsel, Abdul Aziz Kamis yang turut hadir dalam pemilihan tersebut mengatakan, pemungutan suara tersebut berlangsung sangat ketat antara dua calon tersebut. Menurutnya, selain dua calon yang bersaing tersebut, ada calon lainnya yakni Dadang Suwarna berada di tempat ketiga dengan raihan 27 suara, diikuti oleh Abdul Latief dengan 19 suara, Bambang Pamungkas mendapat 3 suara. Sedangkan tiga calon lainnya yakni, I Gede Kastawa, Ismono Wijayanto, dan Elbert Frits Putranto memperoleh masing-masing 1 suara. “Persaingan sangat ketat, dan ternyata Agung Firman mendapatkan suara terbanyak dari seluruh calon,” ujar Aziz. Agung Firman Sampurna, jelas Aziz, merupakan anggota BPK RI sejak

2014. Dirinya adalah anak dari Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakkir, dan saudara kandung anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya. Sementara Isma Yatun sebelumnya tercatat sebagai Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sejak tahun 2004. Terakhir tercatat duduk di Komisi X DPR yang menangani isu pendidikan, pariwisata, dan olah raga. Menurut Aziz, hampir seluruh steakholder memprediksi bahwa Agung Firman akan menpat suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 13 nama kepada DPR RI sebagai calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk Agung Firman Sampurna yang kini menjabat Anggota I BPK. Ke-13 nama itu direkomendasikan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 26 nama yang masuk ke DPD. Selanjutnya, mereka akan kembali menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR guna mendapatkan dua nama untuk mengisi dua kursi pimpinan BPK yang habis masa jabatannya tahun ini. Komisi XI DPR kemudian akan memilih dua calon untuk menjadi anggota BPK periode 2017-2022. Dua pimpinan BPK yang akan habis masa jabatannya itu, yakni Agung Firman Sampurna sebagai calon petahana serta Sapto Amal Damandari yang kini menjabat Wakil Ketua BPK. Rekomendasi tersebut tertuang dalam keputusan Komite IV DPD yang ditandatangani oleh Ketua Ajiep Padindang dan dua Wakil Ketua yakni Ghazali Abbas Adan

Hasil perkawinannya dengan Dian Anggraini memiliki satu orang anak bernama Rachmat K.M Sampurna. Berkat keuletannya di birokrasi dan memiliki sepak terjang yang mumpuni. Agung Firman kemudian berkarir sebagai Kepala Sub Bagian Program Sekretariat KPUD Provinsi Sumatera Selatan, 2004-2005, Fungsional Umum pada Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN RI dan Fungsional Umum pada Pusat Kajian Sumberdaya Aparatur LAN RI. Agung Firman Sampurna juga pernah merilis buku yang ditulis berjudul Utang Luar Negeri Indonesia Indonesia : Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembangunan, Penerbit Djambatan,

Sejumlah kegiatan di dalam negeri serta luar negeri pun pernah dilakukan Agung Firman Sampurna diantaranya menjadi Narasumber Konvensi Nasional Akuntansi VII IAI di Jogyakarta, Juni 2012, Narasumber dalam Raker RKAP 2013 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Juli 2012, kemudian di luar negeri yaitu Memimpin Delegasi BPK RI dalam kegiatan The 2nd Meeting of Parallel Audit on Disaster Preparedness INTOSAI WG AADA di Ankara, Turki, April 2012 dan Supervisi Pemeriksaan Kinerja Penempatan dan Perlindungan TKI Formal Program G to G di Jepang dan Korsel, November 2012. Agung Firman Sampurna rupanya juga pernah memimpin sejumlah organisasi yaitu Ketua III Senat (BEM) Mahasiswa FE-Unsri (19931994), Ketua HMI Komisariat FE-Unsri (1994-1995), Wakil Bendahara Umum HMI Cabang Palembang (1995-1996), Wakil Ketua BPM (Senat) FE-Unsri (1995-1996), Anggota Dewan Pengarah Forum Kajian Ekonomi FE-Unsri (19941996). Penerima Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 silam ini terbilang aktif menulis karya Ilmiah sejak berkuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Terhitung dua kali Agung Firman Sampurna menyabet gelar juara, yaitu juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang IPS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1994 dan Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang IPS Tingkat Wilayah A (Sumatera – DKI) pada tahun 1994. n (Ronald/dari berbagai sumber)

Desa


Anggota Dewan OKU Lakukan Reses, Warga Keluhkan Jalan yang Rusak

W

aktu kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam satu tahun dibagi menjadi empat kali masa persidangan dan diantara masa persidangan itu ada yang disebut masa reses. Masa reses adalah waktu di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masingmasing. Pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang bisa dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok. Masa reses DPRD OKU 20-26 Maret 2017 kali ini ditetapkan para anggota dewan secara individu mendatangi desa-desa dapilnya masing-masing. Salah satu anggota DPRD OKU dari fraksi PKB, Yudi Purna Nugraha, SH mengawali tugas masa resesnya di desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang. Kunjungan itu bertempat di Kantor Kepala Desa Lubuk Batang Lama pada Kamis siang (23/3) dan dihadiri oleh Kepala Desa Lubuk Batang Lama, Jusimani, beserta jajaran perangkatnya, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat lainnya sekitar 30 orang. Pada kesempatan itu, warga desa Lubuk Batang Lama banyak menyampaikan unek-uneknya

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dr. Drs. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, Rabu (29/3/2017) lalu.

Karena begitu pentingnya UKG, Dinas Pendidikan OKU, ujar Tarmizi, pihaknya terus mendorong para guru agar mengikuti kegiatan UKG. Bahkan untuk memberikan motivasi kepada para guru, pihaknya sengaja memberikan penghargaan kepada para guru yang berhasil menyelesaikan UKG dengan hasil terbaik seperti yang baru-baru ini dilakukan. n

terutama seputar pembangunan infrastruktur seperti jalan menuju ke kantor kecamatan yang sudah mulai rusak, pembangunan jembatan gantung, jalan lingkar desa, serta sirinng di lingkungan permukiman.

mendatang, tapi tetap yang didahulukan adalah yang prioritas misalnya pembangunan jembatan gantung dan jalan menuju ke kantor kecamatan tadi, mudah-mudahan bisa diterima,” ujar Yudi.

Dalam sesi jawab, Yudi menyampaikan bahwasanya pembangunan di desa-desa termasuk di Desa Lubuk Batang Lama terus dilakukan berkelanjutan dan berkesinambungan. Akan tetapi, mengingat anggaran yang terbatas bahkan tahun ini defisit, pemerintah kabupaten OKU tetap mengupayakan pembangunan yang sifatnya skala besar. Sedangkan skala kecil seperti pembangunan siring diminta kerja sama dari desa sendiri untuk menyelenggarakannya.

Untuk masalah jalan lingkar desa, yudi menyampaikan tahun ini sudah dianggarkan baru sekitar Rp. 1 M lebih untuk pengerasan karena masalah terbatasnya anggaran, maka pembangunan semacam ini tidak bisa dilaksanakan sekaligus selesai. Tinggal tahun depan bisa selesaikan, dengan usulan dari masyarakat sendiri apakah ingin jalan aspal atau cor beton.

“Semua usulan kami tampung dan akan dibahas dalam sidang paripurna

“Yang penting semua pihak, terutama dari masyarakat sendiri sepakat, mudah-mudahan pembangunan di desa bisa mudah dan lancar,” kata Yudi. n

Salah satu sudut ruang kamar di Hotel Arista Palembang

Pelaksana Tugas Sekda Sumsel Joko Imam Sentosa di Palembang, Senin (03/4) mengatakan, Sumsel akan kedatangan tamu dari berbagai negara untuk mengikuti dan memeriahkan pesta olahraga internasional mendatang.

Namun khusus panitia pendukung dan tamu lainnya membutuhkan tempat menginap dan hotel diantaranya, tambah dia.

Demi mencetak guru yang berkualitas, semua guru di kabupaten OKU wajib mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) sesuai dengan bidang studi yang dipegangnya, baik guru yang mengajar di sekolah dibawah kelola Kemendiknas maupun Guru Madrasah Kemenag.

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut juga agar selalu mengembangkan diri yang sejalan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. “Menjadi guru profesional itu butuh kecakapan, harus mampu melakukan inovasi baru serta memiliki keahlian dan kemahiran.” terang Kadin Pendidikan OKU.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan minta kepada pengusaha hotel yang ada di daerah ini untuk meningkatkan pelananan menghadapi Asian Games 2018.

Memang, lanjut dia, untuk atlet Asian Games sudah disediakan akomodasi seperti wisma atlet.

Semua Guru di OKU Wajib Ikut UKG

Saat mengikuti UKG banyak instansi yang berperan didalamnya, seperti BPSDMPKPMP, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan bagi Madrasah adalah Kementerian Agama (Kemenag).

Pemprov Sumsel Minta Hotel Tingkatkan Pelayanan

Tamu dari berbagai negara itu membutuhkan akomodasi seperti hotel, ujar Sekda.

9

Oleh karena itu pihaknya minta kepada pengusaha hotel untuk meningkatkan pelayanan supaya tamu nanti menjadi nyaman, kata dia. Dia mengatakan, bukan itu saja tetapi dengan adanya pelayanan yang baik akan membawa nama daerah. Sehubungan itu PHRI untuk melakukan

pembinaan terhadap hotel yang ada. Sebelumnya Ketua PHRI Sumsel Erlan Aspiudin mengatakan, mengenai perhotelan sekarang ini terus meningkatkan pelayanan. Kesemua itu tidak lain agar tamu menjadi betah tinggal di daerah ini terutama nginap di hotel, tambah dia. n

10

S

RagamDesa


ebanyak kurang lebih 600 laporan yang masuk ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang penyelewengan Dana Desa. Tingginya tingkat penggunaan penyelewengan Dana Desa perlu diawasi oleh pemerintah melalui satgas-satgas yang dibentuk atau bahkan melibatkan warga. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo memastikan, Kementeriannya melibatkan publik dalam mengawasi penyaluran dana desa melalui sambungan telepon 15040.

Jika masyarakat menemukan masalah dalam penyaluran dana desa, bisa melaporkannya melalui sambungan telepon ke nomor 15040. “Masyarakat juga diminta dilibatkan sehingga masyarakat ikut mengawasi, sehingga lebih baik,” kata Eko, seusai rapat terbatas mengenai dana desa, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017). Eko mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan bahwa penyaluran dana desa harus dikawal dengan baik. Untuk menindaklanjuti pesan Presiden itu, Eko memastikan, Kementerian Desa sudah melakukan pengawasan berlapis. Kemendes bekerja sama dengan Kepolisian hingga membentuk satuan tugas dana desa. Namun, menurut Eko, keterlibatan masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari dana desa juga diperlukan. “Jadi cukup lapor saja ke 15040 gratis,” ujar Eko. Sebelumnya, dalam rapat terbatas siang ini, Jokowi menyinggung adanya 241 desa tak mendapat desa pada tahun anggaran 2016 lalu. Akan tetapi, Eko menyebutkan jumlahnya sebanyak 245 desa. Merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan ada 241 desa yang belum menerima dana tersebut. Belum cairnya dana desa untuk 245 desa itu karena sejumlah faktor. “Yang paling besar menyangkut kesiapan dari kabupaten atau daerah bersangkutan yang membuat aturan mengenai dana desanya,” kata Eko, usai rapat terbatas terkait dana desa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017). Eko mengatakan, jika aturan belum disiapkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan dana desa. Menurut Eko, tak siapnya sejumlah daerah membuat aturan mengenai dana desa ini karena adanya perubahan nomenklatur. “Kemarin salah satunya karena ada perubahan nomenklatur dari tadinya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu diubah jadi Dinas Desa. Nah itu yang menyebabkan keterlambatan,” ujar Eko. Eko memastikan, saat ini anggaran untuk sejumlah desa itu sudah cair.

Sebagian lainnya akan segera dicairkan dalam waktu dekat. “Tahun ini harusnya enggak ada masalah,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Selain belum siapnya daerah dalam menyusun aturan mengenai dana desa, ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan dana desa belum disalurkan.

Misalnya, ada desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, dan ada desa yang status hukumnya bermasalah.

Pada tahun 2017 ini, semua desa dipastikan akan menerima dana desa tanpa terkecuali.

Selain itu, ada pula desa yang ternyata tidak ada penduduknya.

Lakukan Sesuai Aturan

“Itu masuk kategori desa, tapi ternyata bagian dari perkebunan baik swasta maupun PTP. Otomatis kami tidak salurkan,” kata Eko.

Anggaran Dana Desa (ADD) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang konsen dan peduli membangun Indonesia dari daerah dan desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Ada 600 Laporan Eko Putro Sandjojo menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa. Menurut Eko, dari 600 laporan yang masuk, 300 di antaranya sudah tindaklanjuti, sedangkan sebagian tidak lengkap dan dinilai hanya pelanggaran administratif saja. “Kebanyakan para pengurus dana desa tidak tahu administrasinya. Dari 300 laporan itu, kita sudah laporkan ke polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian sudah ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan dan operasi sapu bersih pungli dan sebagainya,” kata Eko kepada sejumlah wartawan di Kabupaten Alor, NTT, Senin (20/3/2017). Eko menjelaskan, setiap ada penyelewengan dana desa, ia meminta segera dilaporkan ke pihaknya karena sudah ada satuan tugas dana desa, dan tentu dilaporkan melalui telepon secara gratis ke nomor 15040. Dari laporan itu, lanjut Eko, pihaknya akan melakukan analisa dan langsung menindaklanjutinya dengan memberikan data itu kepada penegak hukum. Jika yang melakukan pelanggaran di level penyelenggara negara, maka pihaknya akan melanjutkan ke KPK. Sedangkan jika pelangganya bukan penyelenggara negara, maka akan dilaporkan kepada polisi dan jaksa. Eko mengaku, pengelolaan dana desa sebetulnya jauh lebih bagus dari dana-dana di kementerian lainnya. Sebab, dana desa yang disalurkan dari APBN memiliki banyak komponen yang mengawasi, yakni langsung dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), penegak hukum, bahkan media massa. Dana desa itu, lanjut Eko, jauh lebih efisien karena pembangunannya menggunakan dana desa dan dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya. Karena masyarakat merasa dana desa itu membantu lingkungan dan desanya sehingga mereka juga ikut menyumbang dalam bentuk tenaga dan material. “Karena itu kita tetap pertahankan agar dana desa dikelola oleh masyarakat dan peran media tentu sangat penting sekali agar setiap ada penyelewengan segera dilaporkan ke kita,” pungkasnya. n

Pada awalnya di 2015 alokasi dana desa mencapai Rp 20,8 triliun, kemudian naik menjadi Rp 60 triliun di 2017. Bahkan di 2018 dana desa kembali naik menjadi Rp 120 triliun. Tiap desa tahun ini menurutnya mendapat pembagian dana desa sebesar Rp 1,8 miliar dari sebelumnya hanya Rp 800 juta. Dengan jumlah dana desa yang semakin besar ini, Eko meminta kepala-kepala desa untuk transparan dalam mengelola dana ini. “Dengan dana yang bagus itu, saya minta tolong bapak dan ibu kepala desa biar tidak menjadi fitnah tolong pelaksanaan dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan,” kata Eko, saat melakukan dialog bersama kepala desa dan kelompok tani di Kawasan Pertanian Terigarasi UPT Bulu Pounta Jaya Kabupaten Sigi, Sabtu (18/2/2017). Ia meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut. n

RagamDesa


11

q Joncik Muhammad Menuju Empat Lawang

Bangun Sektor Pariwisata di Kab. Empat Lawang

K

abupaten Empat lawang cukup memiliki potensi wisata alam yang dapat menjadi tujuan wisata, yang dapat memberi nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.

Empat Lawang memiliki sejumlah air terjun, kebun kopi, dan hutan liar yang kondisinya saat ini belum mendapat perhatian untuk dikembangkan hingga dapat dikunjungi masyarakat. Tokoh Empat Lawang, Joncik Muhammad mengatakan, untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, maka harus segera dilakukan berbagai pembangunan infrastruktur penunjang. Sektor pariwisata baru bisa memberi hasil jika infrastruktur pembangunan sudah dibangun menuju kawasan tersebut. “Sangat banyak wisata alam yang dapat menjadi tujuan wisata di Empat Lawang. Sayangnya belum ada infrastruktur penunjang untuk masyarakat mengunjungi daerah tersebut,” jelas Joncik. Dia mengungkapkan, kondisi tersebut harusnya sudah diatasi sejak beberapa tahun lalu, sayangnya pemerintah tidak melakukan pencapaian untuk membangun sarana pembangunan wisata Empat Lawang, yang dapat menjadi kunjungan wisata. “Selain kurangnya prasarana, masyarakat yang hendak berwisata juga terkendala persoalan penginapan, lantaran belum adanya hotel yang

dapat ditempati dengan nyaman oleh masyarakat pendatang,”kata dia. Joncik mengungkapkan, kedepan dirinya akan melakukan percepatan dan pencapaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama perhotelan yang diharapkan mampu menstimulan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. “Dalam waktu dekat harus dibangun hotel yang memiliki sarana lengkap, hingga masyarakat pendatang merasakan kenyamanan,” ujar dia. Tetapi, tambah dia, untuk dapat menarik investasi dan membangun berbagai sarana-prasarana diperlukan jaminan keamanan. Karena itu, skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan Joncik, yakni menuntaskan

persoalan kriminalitas dengan pencapaian keamanan di seluruh kawasan Empat Lawang. “Insya Allah, saya akan maju sebagai calon Bupati Empat Lawang periode 2018-2023 bersama balon Wakil Bupati, Yulius Maulana untuk membangun Empat Lawang yang maju dan sejahtera,” tegas dia. Meski kini Joncik masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD

Provinsi Sumsel, kegelisahannya untuk membangun Empat Lawang dibuktikan dengan rutinitasnya setiap akhir pekan berada di Empat Lawang. “Ini bukan sekedar pencitraan, tetapi kewajiban untuk membangun tanah kelahiran saya. Agar Empat Lawang maju dan berkembang hingga masyarakatnya lebih sejahtera,” pungkas dia. n (Ronald)

Pemkab Muba Kembali Fasilitasi Sengketa Lahan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba), Rabu (5/4) kembali memfasilitasi pertemuan antara PT Hindoli dan Bapak Yakup yang diwakili oleh LSM Puskokatara. Rapat yang membahas permasalahan penyerobotan tanah oleh PT hindoli ini di pimpin langsung oleh Asisten 1 Setda Muba H Rusli SP MM dan di laksanakan di ruang rapat randik. Seperti dalam rapat sebelumnya, pihak Yakub menjelaskan sengketa tanah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu yang telah melalui berapa kali pertemuan mediasi, dimana dalam penyelesaian masalah tersebut, pihak PT Hindoli telah membeli lahan tersebut kepada yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan berkas dokumen yang lengkap. Tetapi, bagi pihak pemohon (Yakub) yang mengaku sebagai pemilik lahan dan juga mempunyai dokumen yang resmi atas kepemilikan lahan tersebut, selama ini belum pernah menerima pembelian dari pihak PT

Hindoli. Oleh karena itu, pemohon meminta agar PT Hindoli mengganti rugi atas lahan yang dimilikinya yang telah dijual oleh orang lain terdahulunya, sehingga pihak Yakub mengadukan masalah ini kepada Pemkab Muba. Asisten 1 H Rusli SP MM dalam keterangannya mengatakan bahwa Pemkab Muba ingin memastikan titik koordinat yang telah di survey oleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPD) Kabupaten Muba. “Dengan didapatnya titik koordinat lahan yang di klaim milik PT Hindoli, kita bisa mengetahui siapa sebenarnya pemilik lahan tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Nur Efendi selaku Kasi sengketa di BPN Muba mengatakan data yang berupa peta rincikan belum sepenuhnya di berikan oleh PT Hindoli ke BPN Muba. “Dengan belum lengkapnya data tersebut pak asisten, kami belum bisa mensinkronkan titik koordinat yang telah kami dapatkan, sehingga belum bisa menentukan siapa pemilik lahan tersebut.” tukasnya.

Di akhir rapat, Asisten I menyimpulkan bahwa senin, 10 April 2017 nanti pihak PT Hindoli untuk segera menyerahkan hasil lengkap peta rincikan F13 ke BPN Muba. Selanjutnya, BPN untuk segera membandingkan dokumen tersebut dengan dokumen yang telah di berikan oleh pihak yakub. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 17 april 2017. n

12

RagamDesa


Indonesia Tolak “Penghinaan” Resolusi Sawit Parlemen Eropa masyarakat adat diberikan dalam berupa hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung. Begitu pula dalam tata kelola gambut dan landscape management secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya kira tentang studi sawit yang ada itu tidak lengkap dan tidak tepat potret yang ada untuk Indonesia dalam studi resolusi Parlemen Eropa tersebut,” jelas Siti Nurbaya.

M

enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mendapat berita berkenaan dengan disahkannya Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Starssbourg, dalam kunjungan kerjanya di Helsinki (04/07). Didampingi Duta Besar RI untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman, Menteri Siti Nurbaya memberikan klarifikasi kepada pers, di sela-sela jadwal penandatanganan MoU antara Menteri LHK RI, Siti Nurbaya dengan Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Finlandia, Kimmo Tiilikainen, Jumat, (07/04) di Helsinki.

Mosi terkait laporan tentang sawit itu bersifat non-binding dan akan diserahkan kepada Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk menindaklanjutinya. Laporan itu secara khusus menyebut Indonesia, yang isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit. Sisi pandangan negatif juga menyatakan perlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta kritisi terhadap perbankan, yang dianggap ikut mendukung. “Bagi Indonesia isu sawit seperti ini merupakan hal yang sensitif, dan dalam kaitan lingkungan dan kehutanan, maka saya harus

merespons. Industri sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, yang meliputi areal tanam sawit seluas 11,6 juta ha, dimana 41% merupakan tanaman petani atau small holders, dengan tenaga kerja dari usaha hulu hingga hilir tidak kurang dari 16 juta orang petani dan tenaga kerja,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya. Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa catatan-catatan negatif dalam mosi tersebut merupakan penghinaan kepada Indonesia dan tidak dapat diterima. “Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak azasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang”, tegas Menteri Siti Nurbaya. Dijelaskan oleh Menteri Siti Nurbaya, bahwa Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, justru sedang melaksanakan praktek-praktek sustainable management dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan. “Sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang didepan dalam upaya implementasi Paris Agreement. Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development,” ujar Menteri Siti Nurbaya menambahkan. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menerangkan, bahkan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat adat. “Hak-hak

Menteri Siti Nurbaya juga menyatakan, “Mosi Parlemen Eropa setidaknya telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot“ investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed. Saya kira ini langkah yang tidak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan sebagai paru-paru dunia, dunia harus percaya bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya”. Menurut Menteri Siti Nurbaya, persoalan tersebut sedang diselesaikan dan sudah memberikan hasil. Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan juga harus diakui. Upaya-upaya untuk mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya untuk menata tata kelola gambut, upayaupaya menjaga keanekaragaman hayati, upaya-upaya untuk menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global. “Tentu saja tidak mudah bagi Indonesia, karena apabila dilihat Indonesia dan Eropa dari udara dari jarak ketinggian yang sama, maka rentang wilayah Indonesia itu, kirakira rentangnya sama dengan wilayah dari Spanyol sampai ke Rusia, di sekitar negara Azzerbaijan. Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerjanya harus diakui juga dong oleh dunia,” tutur Menteri Siti Nurbaya. “Untuk itu resolusi dengan nada penghinaan kepada Indonesia dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia ini tidak bisa diterima. Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia, manakala kedaulatannya terusik,” Menteri Siti Nurbaya kembali menegaskan. Selanjutnya Menteri Siti Nurbaya meminta kepada dunia usaha, industriawan di Indonesia agar bekerja sebagaimana mestinya, sesuai aturan Indonesia, dan tidak terpengaruh oleh resolusi Parlemen Eropa ini. Para akademisi juga diminta untuk dapat bersama-sama mengatasi hal-hal seperti ini, dan melihat hal-hal yang dituduhkan itu. Demikian pula Menteri Siti Nurbaya mengajak civil society, para aktivis lingkungan untuk melihat subyek ini secara jernih.

Atas resolusi terkait lingkungan dan kehutanan ini, Menteri Siti Nurbaya akan segera melapor ke Presiden setibanya di tanah air dan akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. “Saya akan pelajari betul ratifikasiratifikasi yang terkait dan dalam implementasinya yang tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan dalam negeri Indonesia. Kepentingan nasional itulah yang nomor satu. Bila perlu ditinjau ulang saja dan kita pelajari kembali,“ tutup Siti Nurbaya.

Respon Netizen di Medsos Sejumlah netizen di media sosial facebook ikut berkomentar, seperti akun Diah Y. Suradiredja, mengomentari dengan komennya “Ini namanya Pemerintah... Respon cepat dan jelas posisinya” “Salut dengan kecepatan respon dan ketegasan muatannya....,” komentar Ah Zaenal Fanani dengan tanda gambar tiga jempol. Sementara akun atas nama Rurita Ningrum, menyatakan “Dukungan penuh untuk ibu Siti Nurbaya, klu sdh cerita sawit kuping awaq pun ikut-ikutan panas mba Diah Y. Suradiredja, pemimpin itu memang harus tegas” Akun FB atas nama Theresia Tarigan, “menurut sy lbh baik indonesia kembangkan vco. krn konsumsi vco bagian dr protocol, rambut sy tdk rontok lg. penyakit autoimmune tipe alopecia areata... vco dan semua produk kelapa sgt baik bagi pencernaan usus kecil dan perbaikan cairan tubuh. tp sy tdk tau buruknya minyak sawit. pasti minyak yg bagus asal baru. sy kira persaingan industri besar antar negara aja kasus ini”. Khairul Azmi, “Mungkin MenLHK perlu diroling dgn Menteri Kelautan, mbak ya... Biar ada inovasi dan dapat menyakinkan Bappenas, Menkeu, Presiden & DPR, bahwa LHK itu ngurusin urusan yg sangat penting dan butuh dukungan dana serta SDM yg maksimal”. Must Bintoro, “Harus jeli dan jernih melihat dan menyikapinya. Ada upaya pembusukan latar belakang persaingan bisnis. Tapi juga ada banyak hal yg harus diperbaiki tatakelolanya. Di luar dibela bersama, tapi di dalam juga harus terbuka diperbaiki bersama. Tekanan ini sudah 10 tahun lalu, gongnya baru mau ditabuh disana. Kita lalai memperbaiki. Kementan Pemda harus merasa bertanggungjawab memperbaiki karena yg punya dan yg merekomendasi atau bahkan yg memohon”. n


Didesa Muara Padang, seperti biasa Danren 044/Gapo bertemu dengan tokoh masyarakat, para petani dan pejabat daerah setempat, memberikan informasi mengenai manfaat menggunakan Bios 44, lalu kemudian dilanjutkan sekaligus melaksanakan penaburan benih Bios dilahan sawah milik masyarakat setempat.

K

omandan Korem 044/ Gapo Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo, kembali menebar Bios 44, kali ini penebaran dilaksanakan di Desa Muara Padang kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Senin (03/04).

Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo, mengatakan BIOS 44 adalah hasil inovasi Korem 044/Gapo yang ramah lingkungan kerena merupakan gabungan mikroorganisme bila ditebarkan dilahan gambut dapat mencegah kebakaran. Dan jika ditebarkan di lahan pertanian atau perikanan akan menjadi lebih produktif karena terjaga oleh ekosistemnya. “Didesa Muara Padang adalah desa sepanjutnya yang kami sebar bios, ini menindaklanjuti upaya bersama meningkatkan hasil yang maksimal untuk pengembangan hasil pertanian

RagamDesa

dengan menggunakan Bios 44 hasil temuan Korem 044/Gapo ini,” katanya Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemberian BIOS 44 pada lahan sawah pertanian untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat untuk membeli pupuk dalam mengolah lahan pertanian, selain itu Bios juga membantu menjaga ekosistem lingkungan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. “Kegiatan penebaran BIOS 44 ini merupakan upaya TNI khususnya Korem 044/Gapo dalam membantu tugas Pemerintah pusat dan Pemda dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial TNI AD dan sebagai implementasi dari jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional yang selalu manunggal dengan rakyat,” terangnya.

13

menyambut baik upaya ini, dan diharapkan akan berkelanjutan, sehingga dapat membantu para petani dalam mengatasi masalah biaya untuk membeli pupuk yang selama ini terkendala biaya. “Disini kita untuk kelompok tani jaya siapkan lahan dengan luas 35 hektar, sebagai lahan percontohan, kita harapkan bisa berhasil dengan baik, sehingga nanti akan terus perluas,” urai singkatnya. Sementara itu, kepala dinas pertanian Sumsel mengatakan ada potensi sekitar 2000 hektar lahan untuk dikembangkan dengan menggunakan Bios 44, yang diharapakan akan meningkatkan produktipitas hasil pertanian warga setempat.

Pada kesempatan yang sama Kades Desa Muara Padang Tamrin Han,

“Bios merupakan alternativ mengatasi lahan gambut yang sulit jika harus digunakan sebagai lahan sawah karena komuditas yang kita tanam tidak berkembang, hal itu karena kadar asamnya tinggi, nah bios ini jadi alternativ mengatasi itu,” tegasnya. n

masyarakat Muba bergantung pada pertanian dan perkebunan. penyerahan bantuan secara gratis yang dilaksanakan ini bagian tanggung jawab dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas karet yang bermutu.

seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 25 kelompok UPPB sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” tuturnya. n

Pemkab Muba Bagi-bagi Bibit Karet Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan 150.000 batang bantuan bibit karet unggul polybag produksi Dinas Perkebunan kepada Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), Kelompok tani terkena banjir dan kebakaran bertempat di kebun pembibitan karet KM 11 Kecamatan Sekayu, Selasa (04/04).

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pencanangan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), penyerahan 2 mesin Crape kepada UPPB Kecamatan Keluang dan Sungai Lilin serta Sosialisasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Kecamatan Plakat Tinggi dan Lawang Wetan.

Kepala Dinas Perkebunan Drs Iskandar Syahrianto MH dalam laporannya menyebutkan Pasar Lelang/UPPB di Muba telah terbentuk sebanyak 25 Kelompok UPPB dengan keanggotaan mencapai 10rb orang anggota. “Penyerahkan bantuan bibit karet unggul polybag produksi Dinas Perkebunan yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil karet petani dan memperbaiki tata kelola penjualan karet ditengah masyarakat yang diganti dengan UPPB/Pasar lelang”. beliau juga mengharapkan dukungan Bupati untuk menjadikan kebun pembibitan karet produksi Dinas Perkebunan sebagai sentral pengembangan karet, pelatihan, pendidikan dan kelembagaan petani karet. Tingkat perekonomian sebagian

“Program kerja yang menyentuh langung

14

S

ProdukDesa

iapa bilang anak muda tidak bisa bertani? I Gede Artha Sudiarsana membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemuda Indonesia yang mempunyai kemampuan bertani. Gede membuktikan kesuksesannya bertani jamur di usianya yang baru menginjak 21 tahun. Seorang mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Udayana ini mantap menjadi seorang petani. Keputusan ini berawal dari keprihatinannya akan kondisi pertanian di desanya. “Saya tergerak kembali ke desa karena pertaniannya belum terkelola dengan baik. Di sini masih banyak lahan yang tidak produktif, ratarata ditumbuhi semak belukar,” ungkap Wakil Ketua UYEC periode 2014-2015 tersebut.

Gede juga menambahkan, “Mayoritas petani di sini adalah orangtua sehingga adopsi terhadap perkembangan teknologi pertanian sangat rendah. Pertaniannya pun masih subsisten dan belum berorientasi pada market.” Lesunya peran pemuda desa turut menambah keprihatinannya. “Profesi petani dianggap kurang bergengsi, belum dapat menghasilkan pendapatan yang layak.” Tak ingin mengikuti arus, Gede berencana akan kembali kampung halamannya setelah menyelesaikan studi.

“Saya akan menjadi pioner perubahan desa. Tekad saya adalah mengajak para pemuda agar mau kembali bekerja di sektor pertanian. Apabila pemuda desa turut mengelola pertanian, saya yakin hasilnya sangat luar biasa. Meningkatkan kehidupan petani agar lebih layak” ungkapnya optimis.


Merintis “Gede Jamur“ di Desanya

Desa Pidpid yang terletak di kecamatan Karangasem, Bali merupakan salah satu daerah sentra kerajinan kayu. Limbah kayu yang dihasilkan terutama serbuk gergaji menjadi salah satu penyebab permasalahan lingkungan bagi warga. Dari situ Gede memperoleh ide untuk mengelolanya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Limbah-limbah serbuk gergaji yang awalnya dibiarkan berserakan di jalanan desa kini ia sulap menjadi baglogbaglog (media tanam) jamur tiram yang bernilai ekonomis tinggi. Setali tiga uang, permintaan pasar terhadap jamur juga masih terbuka lebar di Bali. Menurutnya, Bali yang merupakan destinasi pariwisata akan terus membutuhkan komoditas ini hingga ke depan. “Selama ini untuk memenuhi kebutuhan jamur di Bali masih mendatangkan dari Jawa baik dalam bentuk segar maupun produk olahannya. Bahkan kebutuhan baglog juga masih dari luar.” Gede juga menambahkan, “Perputaran modal bertani jamur sangat cepat, biasanya baglog sudah tumbuh dan bisa panen pertama rata-rata saat usia 1-1,5 bulan. Usia produktifnya sampai 5 bulan dan bisa dipanen 4-5 kali.” Banyaknya variasi produk olahan jamur juga menjadi keunggulan lain dari komoditas ini. “Jamur juga dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan seperti jamur crispy, krupuk jamur, nugget jamur, abon jamur, dll. Sehingga untuk meningkatkan added valuenya lebih mudah. Golongan vegetarian juga menjadi bidikan utama kami,” ungkap pemuda kelahiran Pidpid, 5 Februari 1995 ini.

Hasil kerja kerasnya itu bernama “Gede Jamur” Sesuai dengan namanya, Gede artinya besar. Cita-citanya adalah menjadikan Gede Jamur sebagai produsen jamur segar maupun produk olahan jamur terbesar di Bali. Pemuda yang pernah menjabat sebagai

membuka peluang kerja sebanyakbanyaknya. Harapannya para pemuda desa dapat terinspirasi dan mau kembali ke desa.” Ada yang menarik ketika membicarakan permodalan usahanya. Gede yang masih berstatus mahasiswa tentu belum memiliki modal yang cukup. Namun, modal yang terbatas tak menyurutkan langkahnya. Segala upaya ia lakukan mulai dari menggalang modal ke teman-temannya maupun meminjam modal. Pinjaman modal diperolehnya dari Bali Bhakti yaitu suatu organisasi yang memberikan perhatian khusus kepada wirausahawan muda Bali. Beasiswa Generasi Lestari dari BPR Lestari yang diperolehnya juga Gede gunakan untuk menambah kekuatan roda bisnisnya, Gede telah memasarkan produknya ke beberapa pedagang di pasar, warung, rumah makan, ataupun konsumen yang datang langsung ke tempat usahanya. Menilik dari akun instagram Gede Jamur, Gede Jamur sering mendapat kunjungan dari berbagai kalangan yang antusias belajar budidaya jamur tiram. Saling bertukar pikiran dan berbagi ilmu diakui sangat membantu pengembangan usahanya. “Usaha Gede Jamur ini juga mengantarkan saya memperoleh kepercayaan sebagai salah satu Duta Petani Muda 2016,” kenang juara 3 Duta Petani Muda 2016 ini. Kini, Gede sedang melakukan pengembangan jenis jamur yang dibudidayakan yakni jamur tiram coklat dan jamur tiram pink. Dalam waktu dekat Gede juga berencana untuk membuat produk olahan jamur tiram seperti jamur krispi, kripik jamur, dan abon jamur. Dalam hal pembibitan dirinya juga akan membuat bibit F0 murni secara mandiri.

Membentuk Kelompok Tani Pertiwi Mesari Dengan adanya usaha Gede Jamur ini, kini Gede turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. “Saat ini saya sudah mengajak dua orang tenaga kerja yang kebetulan ibu-ibu,”ucapnya bahagia. Satu-satunya usaha jamur di Desa Pidpid ini telah menarik banyak perhatian masyarakat untuk belajar mengenai proses budidaya jamur tiram. Hal ini dijadikannya sebagai strategi dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Kemudian pada awal tahun 2016 Gede mengajak petani sekitar untuk membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Pertiwi Mesari. “Pertiwi artinya Tanah, dan Mesari artinya menghasilkan hal-hal yang baik,” ujarnya berfilosofi. Adapun tujuan dari terbentuknya kelompok tani tersebut untuk meningkatkan bargain power dari petani. “Selain sebagai akses informasi dan penyuluhan dari dinas, kelompok tani juga bisa menjadi wadah memasarkan produk anggota. Sehingga petani dapat terhindar dari permainan tengkulak. Harapannya ya meningkatkan pendapatan petani itu sediri.”

Potensi desa, permintaan pasar, dan perputaran modal adalah beberapa hal yang dipertimbangkan Gede sebelum merintis usahanya. Setelah melakukan berbagai kajian, jamur dianggap sebagai komoditas yang paling tepat dikembangkan di desanya.

Local Executive Vice President JCI Karangasem ini sangat optimis dengan masa depan. “Saya berharap dapat bermitra dengan masyarakat dan bersamasama mulai dari hulu sampai hilir menjadikan Desa Pidpid sebagai wilayah sentra jamur. Dengan demikian dapat

Bukan perjuangan jika tanpa rintangan, Gede mengaku masih kesulitan mengajak anggota kelompok untuk mengikuti jejak membudidayakan jamur. Keterbatasan modal adalah kendala utama bagi petani. “Saya juga masih kesulitan mengajak generasi muda untuk kembali ke desa mungkin karena anggapan bahwa bekerja di kota lebih bergengsi.”

Suka duka Gede menjalankan “Gede Jamur” Duka yang ia rasakan ketika bertani jamur adalah ketika hasil panennya sedikit dan tak jarang menimbulkan kerugian finansial. Rendahnya hasil panen biasanya karena jamurnya terserang hama jamur lain. Perubahan cuaca ekstrem yang mengakibatkan kelembapan terlalu tinggi juga turut mengganggu proses inkubasi dari media tanam jamur. “Duka lainnya adalah karena saya baru start up, belum bisa membuat bibit jamur secara mandiri. Apabila saya kehabisan bibit dan di pemasok bibit juga sedang habis, maka saya tidak bisa berproduksi.” Masih banyak suka daripada duka yang Gede rasakan selama menjalankan usahanya. Tidak seperti kebanyakan rata-rata mahasiswa yang masih bergantung kepada orangtua, Gede justru sudah mampu memberikan kontribusi finansial ke keluarganya. Sebagai seorang kakak, dirinya juga dapat memberikan contoh bagi adik-adiknya agar berwirausaha sejak dini. “Selain itu, saya juga sangat senang saat melihat jamurjamur yang saya tanam tumbuh dan berkembang dengan baik dan berkesinambungan,” jelasnya dengan ramah. Usahanya ini diharapkan juga mampu menginspirasi generasi muda lain untuk kembali ke desanya mengembangkan potensi pertanian yang ada. Dengan menjalankan usaha Gede Jamur ini sedikit banyak mengasah kemampuan Gede dalam belajar nilai-nilai kehidupan. Kesabaran, kegigihan, dan kerja kerasnya dilatih ketika harus menghadapi kegagalan, kesulitan, maupun tantangan yang ada. “Saya harus konsisten pada komitmen dalam memajukan Gede Jamur. Selama menjalankan bisnis ini, nilai terpenting yang saya dapatkan adalah bahwa berbagi itu indah. Begitu indah ketika kita bisa membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Mampu menularkan sikap positif ke lingkungan sekitar dengan berwirausaha.” Mengakhiri pembicaraan, Gede berpesan kepada generasi muda yang akan berkecimpung di dunia pertanian seperti dirinya. “Kita pemuda harus bisa menanamkan mindset bahwa bertani itu kekinian. Pertanian merupakan usaha yang akan selalu ada sepanjang manusia butuh makan. Kawan-kawan muda juga harus memiliki tekad baja dan pantang menyerah. Segala tantangan harus dihadapi entah itu datang dari sisi permodalan, kegagalan pada saat start up, mempromosikan produk, maupun tantangan yang tak terduga. Petani muda keren….!” Ya, Kereeeen… sumber: petanimuda.org

ReligiDesa


S

ejak Rabu, 29 Maret 2017 lalu, dalam hitungan kalender Islam, sudah memasuki awal bulan Rajab 1438 Hijriah. Merupakan sebuah ketetapan dari Allah SWT jumlah bulan dalam satu tahun adalah 12. Hal ini seperti tertuang dalam Surat At Taubah ayat 36.

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” Dalam hitungan kalender hijriyah, bulan rajab merupakan bulan ketujuh. Bulan ini termasuk salah satu bulan haram (suci) dan/atau bulan yang dimuliakan. Karena merupakan bulan haram, maka tidak heran jika dikalangan masyarakat muslim banyak yang melakukan amal-amalan ketaatan di bulan ini, termasuk menunaikan puasa sunnah Rajab. Terdapat 4 (empat) bulan haram yang dikenal tradisi Islam, ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah bulan Rajab. Beberapa alasan kenapa bulan-bulan tersebut dinamakan bulan haram adalah: Pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang Jahiliyyah pun meyakini demikian. Pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Selain bulan Ramadan, di bulan Rajab ini umat islam banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan dan memperbanyak ibadah karena pahala

15

yang didapat berlipat ganda. Allah SWT berfirman dalam surat At Taubah ayat 36 yang artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Keutamaan Puasa Rajab Hadis-hadis Nabi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan- bulan haram (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab) itu cukup menjadi hujjah atau landasan mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab. Diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah, Rasulullah bersabda “Puasalah pada bulan-bulan haram.” (Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Hadis lainnya adalah riwayat al-Nasa’i dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah): “Usamah berkata pada Nabi Muhammad Saw, “Wahai Rasulallah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunnah) sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya’ban. Rasul menjawab: ‘Bulan Sya’ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang.“

ungkapan Nabi, “Bulan Sya’ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orang” itu secara implisit menunjukkan bahwa bulan Rajab juga disunnahkan melakukan puasa di dalamnya. Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim. Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda : “Seutamautama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab). Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumid-Din menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama (al-ayyam al-fadhilah). Hari- hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab terkategori al-asyhur al-fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan sya’ban. Rajab juga terkategori al-asyhur al-hurum di samping dzulqa’dah, dzul hijjah, dan muharram. Disebutkan dalam Kifayah al-Akhyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan- bulan haram yaitu dzulqa’dah, dzul hijjah, rajab dan muharram. Di antara keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan al-muharram, kemudian Sya’ban. Namun menurut Syaikh Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah al-Muharram adalah Rajab.

Menurut as-Syaukani dalam Nailul Authar, dalam bahasan puasa sunnah,

Terkait hukum puasa dan ibadah pada Rajab, Imam Al-Nawawi menyatakan, telah jelas dan shahih riwayat bahwa Rasul SAW menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan

“Rajab itu bulannya Allah, Sya’ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku.”

haram, dan Rajab adalah salah satu dari bulan haram, maka selama tak ada pelarangan khusus puasa dan ibadah di bulan Rajab, maka tak ada satu kekuatan untuk melarang puasa Rajab dan ibadah lainnya di bulan Rajab” (Syarh Nawawi ‘ala Shahih Muslim).

Keistimewaan Bulan Rajab Berikut beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab: Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab beliau berdo’a:“Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik). “Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan.” Riwayat al-Thabarani dari Sa’id bin Rasyid: “Barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia laksana berpuasa setahun, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintupintu neraka jahanam, bila puasa 8 hari dibukakan untuknya 8 pintu surga, bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya.....” “Sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut”. Riwayat (secara mursal) Abul Fath dari al-Hasan, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Rajab itu bulannya Allah, Sya’ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku.” Sabda Rasulullah SAW lagi : “Pada malam mi’raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak wangi, lalu saya bertanya pada Jibril a.s.: “Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini ?”Maka berkata Jibrilb a.s.: “Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang membaca salawat untuk engkau di bulan Rajab ini”. n

Nama topnya, Jeng Ana

Recommend Documents