PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) STUDI DI DESA TOMBATU TIGA TENGAH KECAMATAN TOMBATU UTARA Nama : Teos Marsel Jourgen Yulius
Abstraksi Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan analisis terhadap cara atau sikap Kepala Desa secara langsung maupun tidak langsung dalam membina dan mengendalikan PNPM-Mandiri sehingga masyarakat yang menjadi pelaku utama PNPM tergerak untuk ikut serta dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui cara Kepala Desa membina dan mengendalikan PNPM Mandiri. Sehingga tujuan umum dari PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kurang mampu diperdesaan dapat diatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan dan juga untuk mengetahui tujuan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara yang berisi sebuah pertanyaan yang dikembangkan peneliti. Penelitian ini menghasilkan temuan atau kesimpulan bahwa keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sangat dipengaruhi oleh peran Kepala Desa dari caranya membina dan mengendalikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, temuan dilapangan didapat bahwa Kepala Desa telah melakukan tugasnya sehingga masyarakat sebagai pelaku utama PNPM Mandiri tergerak untuk ikut serta dalam pelaksanaannya. Kata Kunci. Peran, Pelaksanaan PNPM-MP Pendahuluan Latar Belakang Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam proses pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini kehidupan masyarakat Indonesia harus meningkat dan harus kearah yang lebih baik melalui
pelaksanaan program-program pembangunan. Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah khususnya didesa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan atau controling yang lebih efektif di lakukan oleh kepala desa di samping dapat mengendalikan proyek-proyerk pembangunan yang ada di desa. Karena seperti yang sudah tertera dalam Peratauan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa, Bab ke IV Penyelenggara Pemerintah Desa pasal 14 dikatakan bahwa ‘Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan’. Jelas dikatakan dalam hal ini bahwa kepala desa memiliki tugas dan kewajiban tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan tapi juga pembangunan. Dan salah satu program-program pemerintah dalam pembangunan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yaitu yang sering disebut PNPMMandiri. Tujuan umum PNPM-Mandiri Perdesaan adalah meningkatkannya kesejatraan dan kesempatan kerja masyarakat kurang mampu di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliuti : 1. Meningkatkan pertisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan
pengelolaan
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan suber daya lokal. 3. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipafif. Kepala Desa sangat berperan penting dalam melaksanakan PNPM-Mandiri, sehingga penyelenggaraan PNPM yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, dengan adanya PNPM-Mandiri diharapkan dapat merubah situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Peran kepala desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-Mandiri perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya peroses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM-Mandiri
perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM-Mandiri perdesaan yang telah ada di desa. Sebelum mengadakan penyelenggaraan PNPM-Mandiri kepala desa bersama-sama dengan masyarakat mengadakan suatu musyawarah dan melalui musyawarah desa ini dipilih anggota yang termasuk di dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai fungsi dan berperan untuk mengelola dan melaksanakan PNPM-Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari
ketua
sebagai
penanggungjawab
oprasional
kegiatan
di
desa.
Ketua
mengkordinasikan pelaksanaan di lapangan, dan mengelola administrasi serta keuangan program. Sekertaris dan bendahara membantu ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan PNPM-Mandiri sudah seharusnya TPK menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada didalam PNPM-Mandiri. Dan seperti yang ada pada pelaksanaan PNPM yang ada di desa tombatu tiga tengah melihat kinerja kepala desa dalam pembangunan yang ada dalam PNPM seperti tidak terlihat secara langsung padahal salah satu program PNPM adalah pembangunan infrastruktur karena seperti kita ketahui bahwa salah satu tugas dari kepala Desa adalah melaksanakan atau menyelenggarakan pembangunan yang ada di Desa. Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti sebuah judul tentang “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM-Mandiri)” diDesa Tombatu Tiga Tengah Kecamatan Tomatu Utara”. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis kualitatif, Menurut Torihin (2011:3), penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap
kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Ruslan, 2003:13). Fokus penelitian ini adalah, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPMMandiri)”. Dalam penelitian ini akan dilihat dari fungsi Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Pengambilan sumber data yang berupa paper adalah catatan-catatan, arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang terdapat diDesa Tombau Tiga Tengah kecamatan Tombatu Utara. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan untuk melihat Peran Kepala Desa Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dalam hal ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebutuhan dan penilaian dari penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengunakan informan kunci (key informan) dan informan utama yaitu sebagai berikut : 1. Informan kunci (key informan) meliputi anggota Tim pengelola Kegiatan (TPK) dan anggota Kader Pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD). 2. Informan Utama yaitu masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan, dan Ketua BPD.
Hasil Penelitian Luas Lahan Pemukiman Desa Tombatu Tiga Tengah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan arsip data yang ada dikantor desa yaitu 8 Ha, kawasan rawan bencana 3 Ha, dengan ketinggian diatas permukan laut 700 M.
Adapun batas-batas wilayah Desa Tombatu Tiga Tengah sebagai daerah penelitian yaitu sebagai beriku : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tombatu Tiga Sebelah Selatan berbatasan Desa Tombatu Tiga Selatan Sebelah Timur berbatasan Desa Tombatu Tiga Timur
Sebelah Barat berbatasan Desa Betelen dan Desa Tombatu Dua Keadaan demografi Jumlah penduduk desa Tombatu Tiga Tengah pada tahun 2013 sebanyak 151 Kepala Keluarga (kk) dengan jumlah penduduk 535 jiwa yang terdiri dari 246 laki-laki dan 289 perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga. Pembahasan -
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) Tugas dan fungsi kepala Desa seperti yang diketahui dalam buku Petunjuk
Teknis Oprasianal (PTO) PNPM-Mandiri yang dikeluarkan Dapartemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPMMandiri Perdesaan di desa. Kepala desa bersama BPD, menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan
sebagai pola perencanaan dan pembangunan partisipatif,
pengembangan serta pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau istilah sejenisnya. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa : a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya b. Mewakil desanya dalam urusan kerja sama antar desa didalam Musyawarah Antar Desa (MAD)
c. Mengkordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa d. Mengkordinasiakan pelaksanaan dan hasil pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) setiap dusun e. Membantu dan mendorong terlaksananya MMDD dan pemanfaatan hasil MMDD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta tahapan pelaksanaan lain di desa f. Mendorong dan menfasilitasi terbentuknya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) g. Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan h. Memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Baik fisik, administrasi dan keuangan, i. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). Dari uraian di atas dapat disimpulkan Kepala Desa sangat berperan penting dalam melaksanakan PNPM-Mandiri, agar penyelenggaraan PNPM-Mandiri yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan pembangunan yang sudah direcanakan. Adapun pendapat dari anggota TPK dan anggota KPMD mengenai kepala desa menyangkut peranannya dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan. Seperti yang sudah dikemukakan oleh salah seorang anggota KPMD Bapak Utje Tampinongkol beliau mengatakan “menyangkut peranan kepala desa dalam pelaksanaan
PNPM sangat terasa, karena disini Kepala Desalah yang memiliki peran utama untuk membuat masyarakatnya sejahtera melalui program pemberdayaan masyarakat ini.”
Penelitian dilanjutkan pada anggota KPMD lainnya Ibu Sintje Sangkaen dalam menyikapi peran Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM, beliau menyampaikan bahwa: “dalam pelaksanaan PNPM di desa Tombatu Tiga Tengah peran Kepala Desa sangat penting demi sukses dan tercapainya program-program yang ada didalam PNPM, karena didalam PNPM kepala desa sebagai pengendali kelancaran program-program tersebut. Berdasarkan dari dua argumen di atas dapat di jelaskan bahwa peran Kepala Desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam buku Petunjuk Teknis Oprasianal (PTO) PNPMMandiri, yaitu sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan di desa. Dalam perannya sebagai pembina dan pengendali PNPM tentunya ada hal-hal yang positif dan negatif dalam cara kepala Desa membina dan mengendalikan kelancaran PNPM. Berikut merupakan wawancara dengan sekertaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Ibu Detty Mailakay beliau menyampaikan bahwa : “peranan kepala desa dalam PNPM saya rasa dapat juga dirasakan saat penyelenggaraan rapat musyawarah desa yaitu mengenai pertanggung jawaban dana, dimana saat berlangsungnya musyawarah sering terjadi perdebatan beda pendapat yang memicu terjadinya konflik diantara peserta musyawarah, bahkan membuat pimpinan rapat pada saat itu ketua TPK bingung harus berbuat apa untuk meredahkan situasi tersebut, dan dalam hal inilah saya melihat bahwa bagaiman dengan kebijaksanaannya selaku kepala desa beliau mampu memberikan
saran, masukan, dan arahan yang baik terhadap persoalan pertanggung jawaban dana tersebut sehingga membuat situasi rapat musyawarah desa meredah kembali”. Senada dengan pendapat sebelumnya seperti yang di sampaikan sekertaris TPK hal positif juga diungkapkan oleh ibu Asima Gosal.S,Pd selaku bendahara TPK beliau mengatakan bahwa “kepala desa selalu aktif dalam melakukan koordinasi disetiap kegiatan pembangunan terutama program pembangunan infrstruktur PNPM yang ada di desa, kepala desa juga selalu teliti dalam setiap laporan yang masuk dengan memeriksa setiap laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM baik fisik, administrasi dan keuangan.” Berdasarkan informasi di atas selaku pembina dan pengendali dalam pelaksanaan PNPM kepala desa bisa di katakan berada pada jalurnya sebagai pembina dan pengendali PNPM karena di setiap proses berjalannya PNPM beliau selalu aktif dalam bentuk pengkoordinasian, juga mampu menyelesaikan perselisihan dan masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. -
Pembahasan Umum Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa. Karena itu kepala desa
bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada didesa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada didesa khususnya program-program pembangunan infrastruktur PNPM PM yang ada didesa. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mudurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah
satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui
pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat
menempatkan
masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat yang ada didesa Tombatu Tiga Tengah sebagian besar berasal dari PNPM Mandiri Perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahtereaan masyarakat. Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat kita lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa. Salah satu kewenangan Kepala Desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan prilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya Kepala Desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pambaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dirubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus diterbitkan dan yang masih kosong harus diisi. Sebagai pemimpin di Desa Tombatu Tiga Tengah, Kepala Desa membina kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong di antara warganya. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuaraian pada bab berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanakan Pembangunan PNPM-Mandiri Perdesaan maka langkah akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya yaitu : a. Dalam pelaksanannya Kepala Desa sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Oprasional PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan. b. Kepala Desa juga membantu masyarakat dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan
kepada masyarakat diwilayah desanya melalui sosialisasi/penyuluhan walaupun ada sedikit kendala menyangkut fasilitas yang ada tapi tidak menyurutkan niat masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur PNPM PM c. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan juga Kepala Desa selalu melakukan koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan menyangkut laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan sehingga proses berjalannya PNPM Mandiri Perdesaan dapat terkontrol oleh Kepala Desa.
Daftar Pustaka Alisyahbana, Sutan Takdir. 1988. Kebudayaan Sebagai Perjuangan. Jakarta: PT Dian Rakyat. Kristiadi J. B. 1998. Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan. Jakarta: Pustaka sinar harapan. Manullang. 1995. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. Marson H. E. 1986. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional.Jakarta: Gunung Agung Moleong, Lexy. 2006. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya. Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Pontianak : Gadjah Mada University Press. Ndraha Taliziduhu. 1986. Pembangunan Manajemen. Jakarta: Bina Aksara.
Onibala, Irma. 2014. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Manado : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. Pamudji .S.1992. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka Indonesia Rahayu, S.L.2012. Bantuan Sosial Di Indonesia Sekarang Dan Ke Depan. Bandung: Fokusmedia. Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian, Public Relations dan komunikasi. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Sedarmayanti.2004. Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien.Jakarta: PT Gramedia Siagian S. P . 1985. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama. Sumaryadi, I Nyoman.2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan masyarakat. Jakarta : Citra Utama. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Tjokroaminoto Bintoro. 1983. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES Todaro Michael P. 1986. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Intermedia Tohirin. 2011. Metiode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada -
Sumber Lain
Http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/03/.pengertian-sosialisasi-menurut-paraahli.html Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Tim Pengendali PNPM-Mandiri.2007/2008. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri : kantor pendukung desentralisasi peraturan pemerintah No 19 Tahun 2004
