MUKADDIMAH Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan pertanian (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Teknologi Pertanian), diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumberdaya pertanian secara efisien dan berkesinambungan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Menghadapi Tantangan Ke Depan Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pertanian dituntut untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga dapat mengelola potensi yang ada dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perkembangan dan permintaan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM bersepakat untuk membentuk Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) sebagai wadah untuk menyatukan persepsi dan menyelaraskan kepentingan masing-masing. Sekilas Sejarah Terbentuknya Forum Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) merupakan organisasi non-pemerintah yang beranggotakan para Pimpinan Fakultas. Forum ini selain membahas pertukaran informasi dan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga merupakan ajang silaturahmi yang sangat dibutuhkan dalam menjaga hubungan antarpihak yang bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bidang ilmu pertanian. Forum ini pertama kali dideklarasikan di Malang pada tanggal 23 Desember 2011 yang dihadiri oleh 13 Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia. Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) mempunyai: Visi: Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu pertanian berazaskan tata nilai Islam di tingkat regional, nasional, dan internasional. Adapun Misi Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPFBIP-PTM) adalah: 1. Meningkatkan komunikasi sesama anggota 2. Menjadikan, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Bidang Ilmu Pertanian PTM dalam kompetisi global. 3. Mengembangkangagasanbaru yang kreatifdaninovatifmelaluiriset, sehinggamampuberadaptasisertamengantisipasiperubahandanperkembanganipteksbidang pertaniansecaraberkelanjutan. 4. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antarstakeholders. 5. Membantu dan mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah dalam program ketahananan pangan.
ANGGARAN DASAR (AD) BAB I NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU Pasal1 Nama Organiasi Organisasi ini bernama Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia disingkat (FPF-BIP PTM). Pasal 2 Tempat Kedudukan Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) berkedudukan dimana Ketua Umum berkedudukan/berada. Pasal 3 Waktu Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) dibentuk atas kesepakatan para Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia pada tanggal 23 Desember 2011 di Malang, untuk waktu yang tidak terbatas. BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Azas Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) berasaskan Islam. Pasal 5 Maksud dan Tujuan 1). 2).
3).
Menghimpun dan mempersatukan para Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia. Meningkatkan kerjasama antar PTM guna untuk mendorong peringkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama dibidang Ilmu Pertanian antara Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia Meningkatkan kerjasama dibidang publikasi ilmiah dan forum-forum ilmiah (Seminar, worshop, lokakarya) guna meningkatkan mutu akademik PTM Bidang Ilmu Pertanian. BAB III SIFAT DAN BENTUK
Pasal 6 Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia (FPF-BIP PTM) bersifat profesional, mandiri, non profit dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
1). 2).
Pasal 7 FPF-BIP PTM berbentuk Forum Komunikasi dari seluruh Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia. FPF-BIP PTM merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antar Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia serta antara anggota FPF-BIP PTM dengan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
BAB IV UPAYA-UPAYA Pasal 8 Untuk mencapai tuiuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, FPF-BIP PTM melakukan upaya-upaya antara lain meIiputi: 1). Menghimpun dan mempersatukan seluruh Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna. 2). Menampung dan menyalurkan aspirasi serta melindungi kepentingan anggotanya. 3). Memfasilitasi hubungan anggota dengan Pemerintah dan stakeholders dalam upaya menciptakan kerjasama yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan. 4). Membangun kolaborasi secara internal maupun eksternal Forum untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi, inovasi dan kebijakan internal-eksternal Forum. BAB V Pasal 9 Keanggotaan 1). 2).
Tiga belas Pimpinan Fakultas yang ikut deklarasi forum pada tanggal 23 Desember 2011 secara otomatis menjadi anggota FPF-BIP PTM Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian di luar ayat (1) dapat menjadi anggota FPF-BIP PTM dengan cara mengisi form kesediaan menjadi anggota FPF-BIP PTM.
Pasal 10 Anggota FPF-BIP PTM mempunyai hak : 1). Memilih dan dipilih menjadi pengurus. 2). Mengajukan pendapat dan saran untuk memajukan FPF-BIP PTM secara lisan maupun tulisan. 3). Ikut aktif dalam pelaksanaan keputusan FPF-BIP PTM. Pasal 11 Anggota FPF-BIP PTM mempunyai kewajiban : 1). Mengikatkan diri dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusunkeputusan Pengurus FPF-BIP PTM. 2). Membela dan menjunjung tinggi nama baik FPF-BIP PTM. 3). Menghadiri rapat, pertemuan dan kegiatan-kegitan lain yang diadakan FPF-BIP PTM serta berpartisipasi aktif didalamnya Pasal 12 1). Keanggotaan FPF-BIP PTM berakhir apabila : a. Fakultas Bidang Ilmu Pertanian yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah atau membubarkan diri. b. Mengundurkan diri secara resmi c. Diberhentikan oleh pengurus FPF-BIP PTM 2). Anggota dapat diberhentikan oleh pengurus FPF-BIP PTM apabila tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan organisasi maupun melakukan penyimpangan-penyimpangan dari aturan pemerintah yang telah ditetapkan 3). Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah melalui suatu proses.
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 13 Struktur organisasi FPF-BIP PTM terdiri atas Pengurus Pusat. Pasal 14 Perangkat organisasi FPF-BIP PTM terdiri dari : 1). Pelindung/Penasehat 2). Pengurus Pusat Pasal 15 Pelindung/Penasehat FPF-BIP PTM adalah Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Rektor dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dimana Ketua berada.
1). 2).
3).
Pasal 16 Masa bakti Pengurus adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali, maksimal 2 (dua) kali secara berturut. Pengurus FPF-BIP PTM mengendaIikan jalannya FPF-BIP PTM, melayani kepentingan organisasi, melaksanakan keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan Forum Komunikasi dan mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada Anggota dalam rapat tahunan. Apabila sebelum masa jabatannya habis terjadi pergantian Pimpinan Fakultas, maka secara otomatis Pimpinan Fakultas yang baru akan menggantikan sebagai pengurus FPF-BIP PTM sampai habis masa kepengurusan FPF-BIP PTM pada periode berjalan.
Pasal 17 Pengurus FPF-BIP PTM dapat membentuk Badan Kelengkapan Organisasi sesuai kebutuhan. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT- RAPAT
1). 2). 3).
1). 2).
Pasal 18 Kekuasaan tertinggi dalam FPF-BIP PTM adalah Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun sekali. Untuk mengevaluasi dan memantapkan program kerja, dilakukan rapat koordinasi nasional sekali dalam setahun, atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjalankan organisasi, pengurus pusat melakukan rapat pengurus minimal 1 kali dalam setahun. Pasal 19 Musyawarah Nasional menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Musyawarah Nasional memilih dan menetapkan Pengurus FPF-BIP PTM. BAB VIII KEUANGAN Pasal 20
Keuangan FPF-BIP PTM berasal dari: 1). Iuran Lembaga 2). Sumbangan dan Donasi yang tidak mengikat Pasal 21 FPF-BIP PTM dapat mencari bantuan pembiayaan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat, dan sejalan dengan AD dan ART. Pasal 22 Pengaturan harta kekayaan organisasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengurus FPF-BIP PTM.
BAB IX LAMBANG ORGANISASI Pasal 23 FPF-BIP PTM mempunyai atribut berupa Lambang yang mempunyai arti tertentu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI
1). 2).
Pasal 24 FPF-BIP PTM hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu. Hal-hal yang menyangkut pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diiatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI PERATURAN PERUBAHAN
PasaI 25 Perubahan dan/atau penyempurnaan Anggaran Dasar dapat dilakukan dan dinyatakan sah bila disetujui oleh 50%+1 (Lima puluh persen plus satu) dari utusan yang secara resmi mewakili organisasi aggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional. . BAB XII PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. DITETAPKAN DI: MALANG PADA TANGGAL: 25 JUNI 2013 Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhamamdiyah se Indonesia (FPF-BIP PTM)
Sekretaris Sidang,
Pimpinan Sidang,
.............................
........................
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB I KEANGGOTAAN PasaI 1 ` Semua Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian PTM se Indonesia berhak menjadi anggota, setelah mengisi, menandatangani dan menyerahkan keanggotaan kepada pengurus Pusat, dan menyetujui AD dan ART serta keputusan-keputusan Pengurus FPF-BIP PTM. Pasal 2 1). Anggota dapat diberhentikan apabila: a. Terbukti telah melanggar AD dan ART. b. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan organisasi serta tidak memenuhi kewajibannya. 2). Pemberhentian keanggotaan dinyatakan dalam bentuk keputusan Pengurus Pusat FPF-BIP PTM. Pasal 3 1).
2).
Keanggotaan yang diberhentikan oleh Pengurus Pusat FPF-BIP PTM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat mengajukan keberatannya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan dari Pengurus FPF-BIP PTM. Anggoa tersebut dapat meminta agar Pengurus FPF-BIP PTM memberi kesempantan kepadanya untuk membela diri secara lisan maupun tulisan.
BAB II PENGURUS Pasal 4 1). 2).
Pengurus pusat FPF-BIP PTM minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara Masa bakti pengurus pusat dan koordinator wilayah adalah 2 (dua) Tahun dan maksimal 2 (dua) periode berturut-turut. Pasal 5
Pengurus terdiri unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang bertindak sebagai Pusat Penyelenggara Organisasi dan Pusat Pengambilan Keputusan FPF-BIP PTM. Pasal 6 Tugas serta mekanisme kerja masing-masing bidang ditetapkan oleh Pengurus FPF-BIP PTM.
BAB III MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 7 1). 2).
Jumlah anggota dalam Musyawarah Nasional sebanyak yang resmi masuk sebagai anggota Forum Komunikasi Setiap anggota dan Pengurus Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara.
Pasal 8 1). Rapat kerja diselenggarakan oleh Pengurus FPF-BIP PTM sekurang-kurangnya 1(satu) kaIi dalam 1 (satu) periode. 2). Rapat kerja dihadiri oleh: a. Pengurus Pusat FPF-BIP PTM b. Dewan Pembina/Penasehat 3). Rapat kerja berwenang : a. Mengadakan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja b. Menetapkan Program Kerja Tahunan c. Merekomendasikan Keputusan-Keputusan yang perlu diterapkan oleh Pengurus FPF-BIP PTM. Pasal 9 1). 2).
Musyawarah Nasional dan Rapat Organisasi adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Apabila sampai pada saat yang ditentukan tidak mencapai kuorum, maka musyawarah Nasional dan Rapat Organisasi dapat dianggap sah setelah ditangguhkan 1 (satu) kali 24 jam. Pasal 10 1). Setiap keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. 2). Apabila tidak dicapai kesepakatan sebagaimana aimaksud dalam ayat (1), maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting). BAB IV LAMBANG ORGANISASI Pasal 11
1. Gambar lambang organisasi adalah sebagai berikut:
2. Makna lambang organisasi adalah sebagai berikut: a. Matahari bersinar 12 menunjukkan bahwa FPF-BIP PTM sejalan dengan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 2012. b. Rantai melingkar ditengah menunjukkan bahwa antar Fakultas Bidang Ilmu Pertanian mengikatkan diri untuk saling berkerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan Visi dan Misi FPF-BIP PTM. c. Logo bibit tanaman ditengah melambangkan bahwa FPF-BIP PTM memiliki spirit untuk selalu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. BAB V KODE ETIK Pasal 12 1). 2). 3).
Dewan Pengurus FPF-BIP PTM menyusun kode etik FPF-BIP PTM yang akan menjadi panduan anggota dalam melaksanakan kegiatan FPF-BIP PTM. Dalam kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat Panduan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota FPF-BIP PTM. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan dalam Musyawarah Nasional.
BAB VI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 13 1). 2).
Dalam hal FPF-BIP PTM dibubarkan sebagaimana pada Pasal 24 Anggaran Dasar FPF-BIP PTM, maka perlu dibentuk Panitia Pembubaran. Pelunasan hutang piutang FPF-BIP PTM pada saat pembubaran dibebankan kepada seluruh Organisasi Anggota. BAB VII PERATURAN PERUBAHAN Pasal 14
Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dan dinyatakan sah jika disetujui oleh 50%+1 (Lima puluh persen plus satu) dari utusan yang secara resmi mewakili organisasi aggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional BAB VIII PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi DITETAPKAN DI: MALANG PADA TANGGAL: 25 JUNI 2013 Forum Pimpinan Fakultas Bidang Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhamamdiyah se Indonesia (FPF-BIP PTM) Sekretaris Sidang,
Pimpinan Sidang,
.............................
........................
