Mrsr STRATEGI DAN KEBIJAKAN... 18

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

BAB

I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN c. BEBERAPA PENGERTIAN. D. RUANG LINGKUP E. DASAR HUKUM

BAB

BAB

II III

1

2 2 4 5

GAMBARAN UMUM KABUPATEN NIAS A. KONDISI DAERAH B. POTENSI DAERAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN

6

6

I

10

...... Mrsr......

v ls |

10 10 B. 18 c. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 18 BIDANG 18 Penataan Organisasi Pemerintah ................ ,,22 Pendapatan Asli Pembinaan hubungan yang serasi dengan Legislatif.,.... 24

A.

I.

1. 2. 3.

.... PEMERINTAHAN Daerah

Daerah

4.

Menjalin Hubungan yang serasi, selaras dan terpadu dengan Semua pihak termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Meningkatkan Peranan dan Fungsi Pengawasan ........ Penertiban Aset Pemerintah Daerah II. BIDANG PEMBANGUNAN 1. Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportasi ........ Pertanian Rakyat Menarik Minat investor dari Dalam dan Luar Negeri....... Mengembangkan Komoditi Unggulan dan berdaya Saing Pembangunan Sektor Pendidikan, pelatihan dan pelayanan Kesehatan Sistim Informasi Pembangunan Daerah ............ il1. BIDANG KEMASYARAKATAN 1. Kerukunan hidup beragama Politik, Budaya, Keamanan dan Ketertiban......... Hubungan dengan Lembaga-lembaga Internasional, Lembaga Agama dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM)...... lv. MATRIK KEGIATAN DAERAH ..".........

5. 6.

2. 3. 4.

5. 6.

2. 3.

BAB

IV

PENUTUP

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006

26 27 28 29 29 31

32 34 35 38 39 39 40

41

43 57

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR :10TAHUN2001 TANGGAL : 30AGUSTUS2001 TENTANG : RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DAERAH KABUPATEN

NIAS

TAHUN 2001-2006.

BAB

I

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai impfementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada Daerah diberi kewenangan yang luas

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian dengan hal tersebut maka dipandang perlu disusun dokumen perencanaan daerah atau Rencana Strategi sebagai Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program

dan Kegiatan Daerah Kabupaten Nias selama 5 (lima) tahunan, sebagai tindak lanjut pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategi (Renstra)

Daerah

Kabupaten Nias melalui Peraturan Daerah (Perda), maka dengan sendirinya pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun akan terarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan ide Nias yang maju, sekaligus merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah be;erta jajarannya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam lnpres Nomor 7 tahun 1999.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka Rencana Strategi (Renstra) Daerah Kabupaten Nias disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengarahkan pada program dan kegiatan Daerah selama

5 (lima) tahun ke depan yang mengacu

pada visi dan misi yang

disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias masa bakti 2001-2006 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nias tanggal 9 Pebruari 2001 yang lalu"

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2AU-2046

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Maksud

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dimaksudkan untuk menjadi alat kendali dan tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran terhadap tujuatr yang telah ditetapkan, dalam rangka pengendalian keberhasilan pembangunan daerah.

2.

Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) bertujuan untuk mewujudkan adanya keteraturan, keterarahan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan daerah yang diatur melalui Program Pembangunan Daerah (Propeda).

C.

BEBER,APAPENGERTIAN Untuk menyamakan pemahaman tentang beberapa pengertian yang tercantum dalan Rencana Strategi (Renstra) Daerah Kabupaten Nias ini, maka dianggap perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. 2. 3.

Kabupaten adalah Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah'

4.

Bupati adalah BuPati Nias.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias. 6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 8. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Daerah Kabupaten Nias. g. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur .

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Renstra Daerah Knbupaten Nias Tahun 200]-2006

...;:.::i1::::::;

10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengurus dan

mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

lndonesia. 1

11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 12. Kelurahan

adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten di bawah Kecamatan. 13.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

14. R'encana Strategi adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan

Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah. 15.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, yang berkaitan dengan arah kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksrs, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan usaha masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. 16.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa seluruh aparatur dan pihak yang terkait dapat

memahami tugas dan fungsinya melalui berbagai program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. 17.

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang mengandung makna tentang apa yang akan

Renstra Dqerah Kabupoten Nias Tahun 2001-2006

dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam kurun

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan datang 18. Indikator adalah penjabaran dari kegiatan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 19. Kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang *-untuk d'rjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Aparatur Pemerintah atau masyarakat agar tereapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian Sasaran, tujuan, visi dan misi Pemerintah Daerah 20. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

21. Kegiatan adalah tindakan nyata datam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh lnstansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijakan/program yang dikembangkan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai Sasaran dan tujuan tersebut.

D. RUANG LINGKUP Untuk mengarahkan cakupan penyajian dan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Daerah Kabupaten Nias ini maka ruang lingkupnya akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut .

BAB BAB BAB BAB

I II III IV

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGI PENUTUP

Rensna Dserah Kabupaten Nios Tohun 2001-2006

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang

2.

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

3.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

, yang bersih dan bebas dari KKN. 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas. 5.

Peraturan Pemerintah Nomor

84 Tahun 2000 tentang

Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

7.

' 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah.

lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.22-A05 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengangkatan Bupati Nias masa jabatan 2001 -2006.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.22-AOG tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias masa jabatan 2001-2006. 11. Keputusan Bupati Nias Nomor 050/193/l(2001 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006.

Renstra D(Ierah Kabupaten N ias'l'ahun 200 l -2006

BAB

II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN NIAS

A. KONDISI

1.

DAERAH

Kabupaten Nias terletak di sebelah Barat Pulau Sumatera yang merupakan wilayah kepulauan dan terpisah dari daratan Pulau Sumatera dengan luas 5.625 km2 atau 7,82

o/o

dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara dengan

batas-batas wilayah sebagai

Utara : Sebelah Selatan : : Sebelah Timur : Sebelah Barat Sebelah

2.

berikut

:

Pulau-pulau Banyak Propinsi Dl. Aceh Pulau-pulau Mentawai Propinsi Sumatera Barat Pulau Mursala Kabupaten TapanuliTengah Samudera Indonesia.

Kondisi topografi daerah ini sebagian besar bergelombang dan berbukitbukit sedang, tanah datar sebagian besar terletak di sebelah Timur, Utara dan Barat Pulau Nias serta sepanjang pantai dan tepi-tepi bagian hilir sungai yang sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal pertanian Daerah-daerah yang bergelombang pada umumnya ditumbuhi oleh berbagai

jenis tumbuhan dan tanaman pertanian. Jenis tanah di daerah ini bersifat marginal (bermasalah bilamana dilihat dari aspek fisik dan kesuburan tanah)

: alluvial, podsolik

merah dan kuning dan sebagian kecil hidromorfik kelabu, regosol, mediteran merah kuning serta jenis latosolyang menyebar hampir di seluruh Kabupaten Nias. Kabupaten Nias memiliki

yang terdiri atas

sungai-sungai yang sebagian besar mengalir ke sebelah Timur antara lain Sungai Nou, ldanogawo, ldanoi, Mezawa, Susua, ldano Mola, Mezaya dan

Sa'ua, yang mengalir ke sebelah Barat antara lain Sungai No'ou, Oyd; Moro'o, Eho, sedangkan sungai Muzoi, Sowu dan Sawo mengalir ke sebelah

Utara Pulau Nias dengan air tanah yang langka dan dangkal di daerah perbukitan mengikuti posisi memanjangnya Pulau Nias dan rusaknya daerah tangkapannya hujan di hulu sungai.

Ranslrs

l)rcroh

Ktrhupott'tr |\'

tttt l'alrtttt

)Oo

l' )(l(l(t

3.

Kabupaten Nias mengalami 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim

hujan dengan rata-rata curah hujan relatif tinggi sekitar 200-250 mm/tahun yang terbagi atas 2 (dua) tipe iklim yaitu wilayah basah (81) di Nias bagian utara sementara wilayah kering ( E1) meliputiwilayah Nias bagian selatan, 4.

Penduduk Kabupaten Nias pada tahun 2000 berjumlah 676.229 jiwa yang terdiri dari 49,30 % laki-laki dan 50,70 % perempuan. Kepadatan penduduk

rata-rata 120 jiwatkm2 dan 145.819 rumah tangga dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 5.

o/o.

Hasil utama daerah ini adalah karet, kelapa, berbagai jenis ikan, babi dan

hasil pertanian lainnya. Khusus mengenai produksi pangan beras sampai saat ini belum,mencapai tingkat swasembada, sehingga kekurangan beras masih harus didatangkan dari luar daerah. 6.

Kabupaten Nias merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utara, dan pada akhir Program Jangka Panjang (PJP) tahap I

sektor pariwisata sudah mulai dikembangkan dengan penataan beberapa lokasi wisata yang didukung dengan pengembangan sarana/prasarana lainnya.

T.

Industri yang telah dikembangkan masih terbatas pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

8.

dan

prasarana perhubungan serta telekomunikasi masih memprihatinkan, sehingga oerlu teru diupayakan peningkatannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan Daerah yang semakin

Sarana

berkembang.

L Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nias pada tahun

1999

menduduki urutan terakhir jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita

rata-rata penduduk Propinsi Sumatera Utara yaitu Rp. 2.877.055,43 sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp. 7.968.232,40 dengan rata-rata Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4.993.332,83.

Ilanstro Daerah Kahupatcn

litas'l'uhnn

200 l

-]006

f ,{

10. Pemerintah Kabupaten Nias terdiri dari 22 Kecamatan, 651 Desa dan 6 Kelurahan. Berdasarkan hasil survey Bappenas pada tahun 1994 dinyatakan

fiO % Desa/Kelurahan di Kabupaten Nias digolongkan pada kategori desa tertinggal.

B. POTENSI DAERAH

1.

Sumber Daya Manusia

Kabupaten Nias sesungguhnya memiliki sumber daya manusia yang potensial untuk memberhasilkan pembangunan

di daerah. Selain

karena

penduduk yang bersifat dinamis dan memiliki solidaritas yang tinggi, juga

karena jumlahnya cukup besar dan diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan Daerah apabila dapat diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya Secara optimal. Pada Tahun 2000 jumlah angkatan

Nias tercatat 359.063 orang yang akhir-akhir ini cenderung berimigrasi keluar Daerah akibat lapangan kerja yang kurang kerja

di Kabupaten

prospektif $€lama ini.

2. Sumber Daya Alam Kondisi topografi wilayah Kabupaten Nias yang memiliki dataran, berbukit, pegunungan dan dikelitingi laut sesungguhnya memiliki potensi yang cukup

di

bidang pembangunan apabila dikelota secara maksimal dan profesional. Berbagai faktor pendukung dalam pengelolaan sumber daya

besar

alam di Kabupaten Nias, antara lain adalah

a.

:

Tersedianya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi areal pertanian, perkebunan dan peternakan'

Renstrc, Daerah Kabupaten Nias

Tahun 2001-2006

b.

Letak wilayah Kabupaten Nias yang dikelitingi oleh laut sangat berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan.

c.

Kabupaten Nias yang memiliki 132 pulau dengan objek wisata alam, wisata budaya dan wisata bahari yang sangat potensial untuk pengembangan usaha pariwisata.

d.

Bahan tambang dan hasil hutan yang memadai dan memiliki nilai ekonomi tinggi sangat berpotensi untuk pengembangan berbagai usaha perincl.;strian.

e. Terdapatnya beberapa sungai yang dapat dimanfaatkan energi listrik dengan sistem PLTA.

Renstra Doerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006

sebagaisumber

BAB

III

RENCANA DAN STRATEGI

A. VISI Pemberdayaan masyarakat Nias melalui 'pembahatuan" dan peningkatan kinerja aparat Pemerintahan Daerah yang bebas KKN serta terjalinnya hubungan kerjasama yang serasi antara eksekutif dengan legislatif menuju Nias yang maju.

Kabupaten Nias yang terdiri dari 132 pulau besar dan kecil, kaya akan potensi sumber daya alam namun kenyataan yang ada Nias miskin, tertinggal dan terisolir maka untuk mencapai Nias yang maju dan sejattera perlu dilaksanakan pembaharuan dari semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk peningkatan kineria

Aparat Pemerintahan Daerah sehingga tercipta pemerintahan yang baik bebas KKN dan terjalin kerjasama yang serasi antara eksekutif dan legislatif (yang diperbaharui terutama semangatnya, institusi dan manusianya)'

B. MtSt

1. Melaksanakan

penataan kembali organisasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan semangat reformasi dan menempatkan personil secara tepat dan benar (The right man on the right place). Untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas KKN serta efisien, efektif, ekonomis dan akomodatif sangat dipengaruhi olph penataan kelembagaan daerah dan penempatan personil secara tepat dan benar maka dalam upaya tersebut kelembagaan Pemerintahan Daerah akan disusun secara sederhana dan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan disemangati oleh refonnasi dan tuntutan otbnomi

daerah serta penempatan personil secara tepat dan benar berdasarkan prestasi, dedikasi, pendidikan, pengalaman dan kemampuan lain yang dimilikinya.

l0

Rens*a Doerah Kabupaten Nias Tahun 20Al'2006

:

!-..rl.i\..,r!,.

2.

Meningkatkan PAD dengan mendayagunakan sumber PAD yang sudah ada

dan menggali sumber

PAD baru melalui sektor kelautan/perikanan,

pariwisata, perkebunan dan pertanian, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyerap tenaga kerja sebagai salah satu upaya menumbuhkan kemandirian daerah.

Untuk penyelenggaraan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur

rumah tangganya serta penyelenggaraan pembangunan yang konsekuensinya membutuhkan dana yang lebih besar pula. Mencermati kontribusi PAD terhadap APBD pada tabel berikut ini, sungguh sangat kecil

sekali sehingga diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan PAD dan penggalian sumber PAD baru termasuk mengelola sumber daya alam yang potensial melalui pembuatan dan penetapan Perda dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

No

3.

Tahun Anggaran

-A"?FD ( RP

PAo(RP)

)

%

1

.000.936.080,41

3,58

I

1

.179.659.879,08

4,82

997/1 998

39.235 167.529,377

1

.261 .657 .620,71

3,22

1

998/1 999

79.043 274j22,1 7

1

.907.009.733.24

2,41

1

999/2000

1.804.141.259,30

1,62

1.

1

995/1 996

o 27.886 ?,11,1s,1,?9

2.

1

996/1 997

__ ?4lg-g 164:941r11-

3.

1

4. 5.

I

111.262

Membangun dan menjalin hubungan yang serasi dengan legislatif dalam rangka menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif, efisien dan

akomodatif, demi memberdayakan seluruh potensi dalam mewujudkan pembangunan.

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi

mitra dari pemerintah Daerah serta Kepala daerah

memimpin

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada DPRD.

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2A0I-2006

tl

Agar hal tersebut terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dilaksanakan secara transparan, demokrasi, profesional, bebas

KKN dan

dapat

dipertang gu ngjawabkan secara tepat dan benar.

Jangan lagi terjadi suatu fenomena dimana eksekutlf dan legislatif dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing berada dalam kondisi yang berhadap-hadapan. Perlu dibangun komunikasi dan konsultasi yang intens berupa pertemuan-pertemuan secara rutin.

4.

Membangun pertanian rakyat secara teknis guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan menjadikan sektor pertanian tanaman pangan,

perikanan/kelautan, perkebunan serta pariwisata sebagai andalan perekonomian rakyat guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Masyarakat Nias yang jumlahnya sekitar 676.229 jiwa yang

80

o/o

diantaranya hidup dari sektor pertanian. Dari hasil produksi dan produktifitas

pertanian selama ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan daerah bahkan kita masih mendatangkan beras sekitar 22.323 ton pada tahun 1999

sehingga pendapatan masyarakaUdaerah digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya yang seharusnya daerah telah mampu memenuhinya.

Dalam upaya mewujudkan Nias yang swasembada pangan maka perlu dilaksanakan pembangunan pertanian baik sarana dan prasarana serta pemnafaatan teknologi untuk meningkatkan produktifitas dengan diiringi pemberdayaan petani dan pengembangan berbagai komoditi unggulanlyang

siap dipasarkan secara nasional dan internasional sehingga pada akhirnya

menumbuhkan perekonomian daerah

yang mandiri yang

mampu

menyelenggarakan otonomi daerah (perlu gerakan yang menyeluruh dalam

membangun pertanian dari rakyat di semua pelosok desa). Disamping itu

perlu mendorong pembentukan koperasi untuk menarnpung

hasil

perkebunan rakyat agar terdapat persaingan yang sehat dikalangan pedagang.

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2406

t2

5.

Menyelenggarakan pembangunan sarana

dan prasarana

perhubungan

sebagai leading sektor untuk membuka keterisoliran Nias umumnya dan desa khususnya guna mengembangkan sentra-sentra produksi masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan salah satu prioritas utama untuk meningkatkan mobilitas penduduk termasuk pemasaran habil pertanian/perkebunan

rakyat.

!"

Jalan Kabupaten sepanjang 2.6A4. 57 km telah banyak mengalami kerusakan bahkan sangat memprihatinkan termasuk jembatan dan jalan

lingkar Nias yang panjangnya 312 km perlu segera penanganan pembangunan dan rehabilitasi sehingga dapat berfungsi sebagai leading sektor dalam mengembangkan sentra-sentra produksi dan membuka keterisoliran. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini juga perlu pengadaan alat-alat

berat pembangunan seperti mesin gilas, dumtruk dan peralatan lainnya sehingga pembangunan Sarana perhubungan dapat memberikan manfaat secara optimal. 6.

Berupaya menarik investor baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Nias terutama di bidang pembangunan kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Batas Luas laut yang 4 mil yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan

UU Nomor 22 tahun 1999 adalah merupakan peluang serta mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat begitu pula halnya dengan

pertanian, perkebunan dan pariwisata yang kaya sumber daya alam dan

panorama yang inidah sehingga untuk memacu dan mempercepat pembangunan di sektor ini perlu didatangkan investor dengan memberikan

kemudahan-kemudahan

tanpa merugikan kepentingan daerah

dan

masyarakat.

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2046

13

7.

Mengembangkan komoditi unggulan serta berdaya saing untuk mendukung pariwisata dan tumbuhnya industri kecil dan menengah yang memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

Untuk mendukung pengembangan berbagai sektor maka pengembangan komoditi unggulan perlu dikembangkan sesuai dengan potensi dan komoditi

daerah seperti durian, mangga, kueni, pisang barangan dan lain-lain serta memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan rakyat untuk diolah sebagai hasil industri kecil dan menengah seperti pemanfaatan sabuk kelapa, pembuatan meubel dan berbagai potensi lainnya yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional. 8.

Menyelenggarakan pembangunan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pengiriman tugas belajar, dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di pusat dan keluar negeri sesuai kemampuan serta pembangunan sarana/prasarana kesehatan.

Harus diakui bahwa pendidikan bagi sebagian masyarakat masih nomor 2 (dua) atau nomor 3 (tiga) karena keterbelakangan ekonomi, sehingga basic needs (kebutuhan dasar) masyarakat terbatas pada tersedianya sandang pangan.

Faktor kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dan

menentukan dalam penguasaan dan pengelolaan SDA serta pengembangannya sehingga setiap potensi memiliki nilai tambah dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Mencermati keadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nias sekarang ini sungguh memprihatinkan banyaknya gedung-gedung sekolah yang sudah rusak berat, kekurangan guru SD 2.980, Guru SLTF 574 orang, Guru SMU 257 orang dan SMK 68 orang bahkan ada kecamatan yang tidak punya SLTP Negert.

'l Renstra Docrah Kahupattn N tu:; uhun 2001 -201)6

l4

Begitu pula halnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, tenagatenaga dokter dan paramedis sangat terbatas serta sarana dan prasarana lainnya yang kurang memadai.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya perlu

diberikan perhatian khusus termasuk pengalokasiaan dana pembangunan sekitar 2A o/o dari plafon dana pembangunan sehingga upaya pemberdayaan sumber daya manusia dapat terlaksana dengan baik.

9.

Menjalin hubungan yang serasi, selaras dan terpadu dengan semua pinaf termasuk hubungan dengan Pemerintah Propinsi dan instansi terkait di Pusat.

Adanya hubungan yang serasi dan selaras serta terpadu akan semakin memudahkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, melalui kerjasama yang baik akan tenrujud hasil yang baik pula yaitu mewujudkan Nias yang maju, sejahtera dan bebas KKN serta semua pihak tbrpanggil secara bersama-sama memikul keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakdtan.

Untuk membangun Nias perlu melibdtkan semua pihak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan sbbdgainya. Oleh kare/ra PAD masih kecil maka kita harus memiliki akses ke pemerintahan Proplnsi dan Pusat agar Dana Alokasi Umun (DAU) yang diperoleh melalui APBN juga masih memperoleh dana lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain. 10. Memfasilitasiterwujudnya kerukunan hidup beragama di Nias. Kerukunan hidup beragama di Kabupaten Nias sekarang ini sudah cukup membanggakan kita semua apalagi dengan adanya Forum Kerukunan antar Umat beragama yang akan terus kita tingkatkan dan kita berdayakan termasuk mengikutsertakan lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama untuk mendorong, memfasilitasi dan menjadi pelaku pembangunan

sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada termasuk memanfaatkan lembaga ini untuk mendatangkan investor dan pengembangan peranannya untuk masa depan.

llc

ns

t

ro I )ae roh Kah u pu t t' rt

l\' t o

t'l'o h u t t

: ( )( )

i - ) { tl 16

l5'

11. Menciptaka,r iklim politik, budaya dan keamanan/ketertiban yang kondusif

serta penegakan hukum untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan

dan

peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

lklim keamanan yang kondusif dan terselenggaranya ketertiban akan memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

dengan selalu membangun dan mengembangkan kehidupan berdemokrasi, tranparansi dan berbudaya dengan menempatkan semua pihak secara proporsional.

Upaya-upaya tersebut termasuk mendukung pendewasaan politik, menggerakkan swakarsa pengamanan masyarakat, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal sebagai aset nasional serta membangun berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kehidupan berdaerah, berbangsa dan bernegara yang sehat dan dinamis karena salah

satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan adalah terselenggaranya keamanan/ketertiban, agar investor tidak ragu-ragu melakukan investasi ke Nias, disamping adanya faktor lain seperti kesiapan aparat, kemudahan perizinan, transportasi dan lain-lain. 12. Membangun dan merintis hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga-lembaga keagaman dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan kepada pembangunan Nias.

Membangun Nias memang tidak semudah membalikkan telapak tanghn tetapi memerlukan suatu proses dan waktu serta kerjasama secara tulus dan iklas semua pihak termasuk juga kerjasama dengan lembaga-lembaga

internasional, lembaga-lembaga keagamaan

dan lembaga swadaya

masyarakat baik untuk mendatangkan investor atau juga menjalin kerjasama

lainnya dalam memberikan bantuan kepada pembangunan Nias terutama dalam sektor pertanian, kelautan/perikanan, perkebunan dan pariwisata. Kerjasama regional antara Nias, Tapanuli TengahlSibolga, Sumatera Barat dan daerah lainnya dalam hal pemasaran produksi dan pengembangan perekonomian perlu dilaksanakan.

Rcnstra Daeroh Kobuparcn Nius'l'cthun 20() I -J00(t

15

13. Meningkatkan peranan dan fungsi pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat dan pengawasan melekat untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (Goad Govemance).

Pemerintahan yang baik (Good Governance) memerlukan banyak persyaratan yang harus diperjuangkan bersama-sama antara lain penegakan hukum, adanya partisipasi masyarakat, adanya keterbukaan, adanya kepekaan, orientasi pada konsensus, pemerataan, akuntabilitas, eftsiensi dan efektifitas, misi dan strategi.

Lemahnya pengawasan maka akan semakin memudahkan terjadinya penyelewengan dan KKN serta pencapaian hasil yang kurang optimal sehingga tidak tercipta pemerintahan yang baik akan tetapi sarat dengan permasalahan dan kelemahan yang cenderung merugikan masyarakat.

Untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, efisien, efektif, ekonomis dan akomodatif maka pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat dan pengawasan melekat adalah langkah awal yang paling tepat rnbncegah dan menghindari berbagai permasatahan qeperti yang dikemukakan di atas.

Dalam upaya

ini maka supremasi hukum ditegakkan dengan

konsisten

sesuai dengan ketentuan yang ada dengan selalu menjunjung tinggi hak

azasi manusia serta meningkatkan peranan berbagai kemasyarakatan

organisasi

dan masyarakat melakukan pengawasan baik

secara

langsung maupun se€ra tidak langsung. '14.

Mengembanlkan sistem informasi pembangunan daerah termasuk sosisalisasi program secara terpadu yang mulai dari pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi.

Publikasi dan penyebaraluasan informasi tentang potensi dan kondisi Kabupaten Nias perlu dilakukan secara nyata serta meningkatkan dukungan masyarakat dalam melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program

dan kegiatan baik melalui sosialisasi program atau melalui penyediaan sarana informasi tentang Pembangunan Daerah"

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 200]-2006

t7

C.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

l. Bidang Pemerintahan 1. Penataan Organisasi

Pemerintahan Daerah

Kondisi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya yang merupakan Badan Eksekutif

Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan,

Badan Eksekutif Daerah yang berwujud sebagai Birokrasi Pemerintahan di Daerah adalah merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Otonomi Daerah, baik bila ditinjau dari aspek personil maupun aspek oganisasi dan

kelembagaan, mengingat Birokrasi Pemerintah adalah motor penggerak bagi perjalanan Otonomi Daerah.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan Mendagri dan Otda Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan

Tatd Kerja Perangkat Daerah KabupatenlKota, telah berhasil dibentuk 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang mengatur tentang Organisasi dan Kelembagaan di Tingkat Pemerintah Kabupaten Nias, yaitu

.

:

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor

2

Tahun

2AO',

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seki'etariat Daerah Kabupaten Nias;

o

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor

3

Tahun 2001

Tentang Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Nias;

Renstra Daerah Kabupaten Nios Tahun 2001-2446

18

r

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias,

r

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;

o

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerla Kecamatan Kabupaten Nias

o

;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Nias.

Dengan Pembentukan keenam Peraturan Daerah tersebut di

atas, maka Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang

akdn

mendampingi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

di Daerah addlah sebagai berikut:

tr

Sekretaridt Daerah Kabupaten Nias yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang terdiri dari : I (sembilan) Bagian

-

34 ( tiga puluh empat) Sub Bagian

Dilen$kapi dengan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

tr B

Sekretariat DPRD Kabupaten Nias. Dinas-dinas Daerah sebanyak 12 ( dua belas ), masing-masing Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

-

:

Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Nasional Dinas Pertanian dan

Kehutanan

'",

Dinas Perhubungan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan

dan

Energi

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006

l9

-

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal

B

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pendapatan Dinas Pertanahan

Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas 3 ( tiga 4 ( empat ) Kantor yaitu

) Badan dan

:

-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengawas Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

-

Kantor Ketahanan Pangan, lnformasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

u

Rumah Sakit Umum

Organisasi Kecamatan yang terdiri

atas 22 ( dua puluh dua )

Kecamatan

o

Organisasi Kelurahan yang terdiri atas 6 ( enam ) Kelurahan

1.2. P6rmasalahan Kelembagaan yang telah dibentuk diprediksikan rnasih helum mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang disebabkan oleh

a.

:

Penghapusan lembaga Asisten Sekretariat Daerah lGbupaten Nias akan mengakibatkan rentang kendali (spend of contrcf)

Sekretaris Daerah semakin luas dalam mengkoordinasikan kegiatan 9 bagian ditambah dengan sejumlah Dinas Daerah dan Perangkat Daerah lainnya.

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001'2006

20

b.

Penggabungan unit kerja dalam beberapa Dinas masih terdapat

beberapa yang kurang relevan dan kurang proporsional bilamana dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi unit kerja dimaksud, termasuk menyangkut struktur, mekanisme dan cakupan bidang tugas.

c.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam mengisi jabatan-jabatan yang tersedia, baik dilihat dari aspek jumlah, pangkat , pendidikan dan pengalaman jabatan.

d.

Penyerahan P3D kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang merupakan tindak lanjut penggabungan beberapa instansi

vertikal di Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum terlaksana dengan baik.

e.

Penataan organisasi Pemerintahan Desa sebagai wilayah yang

mempunyai Otonomi tersendiri masih belum mempedomani pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah sehingga merupakan kendala dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias.

1.3. Pro$ram

a.

Mempertimbangkan kembali penyempurnaan Perda Kabupaten Nias tentang pembentukan lembaga Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Nias untuk membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah.

b.

Mengkaji ulang penggabungan beberapa unit kerja/instansi yang masih belum sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Renstra Doerah Kabupaten Nias Tahun 2A0I-2046

21

c.

Dalam rangka peningkatan SDM Aparatur, akan diprogramkan upaya peningkatan . Kualitas pendidikan dan keterampilan melalui

1)

:

Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Struktural dan teknis fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah KabupalEn Nias sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah.

2) Pengiriman aparatur Pemerintah Daerah yang dianggap mampu dan potensial untuk mengikuti program Tugas

3)

Belajar/lzin Belajar ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri. Mengisi dan menempatkan personil berdasarkan formasi analisis dengan memperhatikan aspek profesionalisme.

d.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Pusat untuk mempercepat proses penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

e.

Melakukan penataan organisasi Pemerintah Desa dengan mengkaji perumusan dan penyusunan Perda Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Fahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2.

Pendapatan Asli Daerah

2.1. Kondisi Kelangsungan Otonomi Daerah menuju suatu kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat di daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali dan meningkatkan sumbermasalah srrmber pendapatan Daerahnya. Oleh sebab

itu

pendapatan Daerah merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat pembenahan, baik yang menyangkut landasan hukum pengelolaan pendapatan Daerah, mekanisme dan prosedur maupun

peningkatan kinerja aparatur pengelola untuk memberhasilkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Renstra Daerah Kabupoten Nias Tahun 2A0l-2006

22

ii;ir:;..1r:j,::!:!y.{tfi

!

Secara jujur harus diakui bahwa kondisi pendapatan Daerah hingga saat ini masih belum begitu menggembirakan akibat masih

adanya sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial yang masih belum dikelola secara optimal, kinerja aparatur yang masih

rendah akibat kualitas dan keterbatasan SDM, sarana,. dan prasarana serta sejumlah perangkat peraturan yang perlu d'jbenahi,

sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2. Permasalahan Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ditemui, arrtara lain :

a.

Potensi Sumber Daya Alam yang tersedia belum dikelola secara optimal.

b.

Kinerja Aparatur yang masih rendah akibat keterbatasanketerbatasan personil balk dari aspek jumlah maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

c.

Belum terbenahinya sejumlah perangkat peraturan Daerah sebagai pendukung pemasukan PAD sesaui dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.3. Program

a.

Mendata dan mengidentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi Pendapatan Daerah.

b.

Dalam upaya peningkatan kinerja Aparatur akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2AAl-2406

:

23

1)

Melaksanakan kegiatan pembekalan Aparatur dalam rangka

peningkatan kemampuan keterampilan manajerial di bidang Pendapatan Daerah.

2)

Menambah jumlah aparat pelayanan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.

3) Melaksanakan debirokratisasi pelayanan

pajak sehingga lebih memudahkan bagi wajib pajak melunasi Pajak dan Retribusi Daerah.

4)

c.

Menambah sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

untuk membenahi sejumlah perangkat peraturan'peraturan Tentang Pajak dan Retribusi dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengefektifkan dan mengefisienkan Perda-perda tentdng Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ada.

2)

Mengkaji ulang kebBradaan Perda-perda yang kurang sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan mempedomani Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3.

Fbmbinaan Hubungan yang Serasi dengan Legislatif

3.'t. Kondisi Dalam konteks kemitraan dengan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah perlu senantiasa dibina dan dijalin kerjasama yang

serasi dalam mewujudkan sebuah nuansa baru untuk mencapai harmonisasi pelaksanaan tugas. Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. DPRD adalah mitra Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu secara bersama-sama untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006

24

Bentuk dan wujud nyata kemitraan dengan DPRD ini berupa

-

:

Kerjasama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Menghadiri dan mengikuti kegiatan di DPRD sepefti rapat-rapat persidangan baik di tingkat Paripurna maupun Rapat Komisi.

-

Pelaksanaan konsultasi rutin antara Bupati

dan

Pimpinan

DPRD, baik yang berbentuk formal maupun informal.

Hubungan kerjasama dengan DPRD senantiasa dilaksanakan

untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugastugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta untuk menciptakan keserasian dalam rangka saling memahami tugas dan fungsi masing-masing.

3.2. Permasalahan a.

Secara tersirat masih ditemui adanya hambatan psikologis menyangkut pelaksanaan tugas antara Badan Eksekutif ( BED ) dengan Badan Legislatif Daerah ( BLD ) sebagai akibat dari pada masih kurangnya pemahaman terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah, baik

di

kalangan legislatif maupun

di

kalangan

eksekutif. b.

Masih kurangnya keterbukaan dan koordinasi yang harmonis antara Badan Eksekutif Daerah dengan Badan Legislatif Daerah

sehingga memunculkan sikap yang apriori dan arogansi sektoral.

3.3. Program

a.

Memfasilitasi pelaksanaan orientasi pembekalan tugas bagi

Badan Legislatif Daerah dan Badan Eksekutif Daerah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan

tugastugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan

dan

pembinaan kemasyarakatan.

llcnstru l)acruh Kabunstcn Nius'l'ahun 200 l-2006

25

b.

Mengikutsertakan Badan Legislatif Daerah sebagai mitra kerja

Badan Eksekutif Daerah pada rapat-rapat koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan secara Intensif dan berkelanjutan.

4.

Menjalin Hubungan yang Serasi, Selaras dan Terpadu dengan Semua Pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

4.'1. Kondisi Keberadaan tokoh-tokoh agama, adat, pemuda dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan masih belum

memberikan kontribusi yang berarti. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang fungsi dan peran yang perlu diwujudkan oleh masing-masing pihak dalam memberhasilkan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksaaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah ini.

4.2. Permdsalahan a. Masih belum adanya pemahaman yang sama

tentang

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berbagai pihak.

b.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias masih belum mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah sepenuhnya mengingat

keterbatasan baik aspek personil, sarana dan prasarana

maupun aspek finansial, sehingga masih

memerlukan

dukungan, bantuan dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

llenstra Dueroh Kahupoten Nicts'l'ahun 20() l -2006

26

4.3. Program

a.

Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain terutama tokohtokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, LSM dan sebagainya sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan.

b.

Melakukan koordinasi dengan instasi terkait di Tingkat Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Pusat untuk membantu dan

mendukung program kerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. 5.

Meningkatkan Peranan dan Fungsi Pengawasan

5.1. Kondisi Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih

dan

berwibawa yang bebas KKN maka penyelenggaraan fungsi pengawasan

perlu ditingkatkan agar mampu membendung dampak

kebocoran-

kebocoran dan penyimpangan berbagai pelaksanaan kegiatan baik di tingkat perencanaan, pelaksanan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas. Hal ini dimaksudkan agar segala program yang telah

ditetapkan dapat diupayakan pencapaiannya secara optimal bagi kesejahteraan rakyat di Daerah ini.

5.1. Permasalahan

a.

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparatur pemerintahan diakibatkan oleh

b.

:

1)

Kurangnya profesionalisme Aparat Pengawasan.

2)

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas

3)

di bidang Pengawasan. Kurangnya jumlah personil pengawasan fungsional.

Adanya hasil temuan penyimpangan yang belum ditindaklanjuti penyelesaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

llenstra Daerah Kabuoaten Nias'l'ahun 200 I -2006

27

5.1. Program

a.

Pemberdayaan sumber daya aparat pengawas melalui

1)

:

Menempatkan personil aparat pengawas sesuai dengan latar belakang bidang tugasnya.

2) Melaksanakan Diklat

Pengawasan

bagi

Aparat

Pengawasan.

3)

Mengupayakan pengadaan sarana

dan

prasarana

pendukung di bidang Pengawasan.

4) Penambahan jumlah personil Pengawasan Fungsional. 5) Mengefektifkan kembali pengawasan melekat

dan

pengawasan masyarakat.

b. Menindaklanjuti hasil-hasil

temuan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam rangka pelaksanaan penegakkan

Supremasi Hukum.

6.

Penertiban Aset Pemerintah Daerah

6.1

Kondisi Keberadaan aset-aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nias pada saat ini masih belum terinventarisir dengan baik dan penyimpanan dokumen belum terpusat pada satu instansi pengelola.

Banyak aset-aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan tidak menurut fungsi penggunaannya serta tanpa sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah sehingga disinyalir bahwa aset Pemerintah Daerah sebahagian telah beralih dan dipindah tangankan kepada pihak-pihak lain.

Keberadaan aset Pemerintah Daerah dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak sebahagian besar kurang terawat dan

terpelihara sehingga terkesan bahwa aset Pemerintah tersebut kurang dan belum dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan Pemerintah Daerah.

llcnstru l)ucrqh Kubtrnatcn Ntts 'l'uhun 200 l-2006

28

6.1. Permasalahan

'

a. Adanya oknum aparatur yang memanfaatkan aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.

b.

Aset Pemerintah Daerah masih belum terinventarisir keberadaan dan status hukumnya.

c.

Belum ditetapkannya program tetap tentang

mekanisme

pengelolaan aset-aset Pemerintah Daerah,

d.

Kurangnya ketegasan Pemerintah Daerah untuk mengambil tinciakan terhadap upaya penyelamatan aset-aset Pemerintah Daerah.

6.2. Program Menginventarisir dan mengamankan aset-aset Pemerintah Kabupaten Nias dan melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan aset Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.

ll. Bidang Pembdng!.rnan

'|..

Sarana dah Prasarana Perhubungan / Transportasi

1.1. Kondisi Kondisi sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Nias pada

saat ini sangat memprihatinkan baik perhubungan darat,

laut

maupun udara. Pada sub sektor perhubungan darat, kondisi jalan dan jembatan sebahagian besar dalam keadaan rusak terutama

jalan

ring road Nias yang merupakan jalan utama

menghubungkan beberapa kecamatan

di Kabupaten Nias. Secara

umum kondisijalan pada saat ini adalah sebagai berikut

-

Sedang/rusak ringan

"'.

Rusak berat dan dapat dilalui

:

30,39 %

-

Rusak berat dan tidak dapat dilalui

:

21, 63

Kondisi baik

Renstra l)aerah Kabupaten Nias 'l'ahun 200I -201\6

yang

23,33

0/o

24,65

0/o

:

o/o

29

Bahkan masih ditemui desa-desa yang belum dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua, sementara desa diharapkan menjadi pusat sentra-sentra produksi untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Transportasi laut sebagai pilihan utama yang menghubungkan Nias dengan daratan Sumatera dan wilayah Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Hibala serta kota-kota lain di lndonesia dilayani 2 (dua) unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP/Ferry ) dan 2 (dua) unit kapal bermotor ( kayu ) untuk rute Sibolga

-

Gunungsitoli (PP), 1 (satu) unit kapal bermotor (kayu)

untuk rute Sibolga - Pulau Tello, serta 2 (dua) unit kapal Pelni untuk rute pelayaran keliling dari Gunungsitoli - Sibolga - Padang - Jakarta

dan kota-kota lain di lndonesia. Transportasi laut ini didukung dengan keberadaan pelabuhan sebanyak 1 (satu) unit di Gunungsitoli, 1 (satu) unit di Teluk Dalam, 1 (satu) unit di Pulau Tello dan 1 (satu) unit di Lahewa. Sedangkan transportasi udara sebagai alternatif yang menghubungkan kota Gunungsitoli dengan ibukota Propinsi (Medan) dan Kecamatan Pulau-pulau Batu dilayani

oleh penerbangan 1 (satu) kali dalam seminggu dan didukung

dengan keberadaan 2

(dua) buah bandar

udara

(Binaka dan Lasonde).

Pada sub sektor Telekomunikasi khusus Gunungsitoli dan Kecamatan Teluk Dalam telah terlayani dengan baik hanya saja untuk hubungan telekomunikasi ke Kecamatan - Kecamatan belum dapat terlayani sehingga transformasi informasi mengalami hambatan dan kelambanan.

1.2. Permasalahan

a.

Kurangnya jaringan jalan ljembatan untuk mengakses sentrasentra produksi masyarakat.

b.

Kondisi jaringan jalan ljembatan banyak yang rusak.

Renslro Daerah Kabupaten Nias'l'qhun 2()0 I -2006

30

c.

Kondisi geologi Kabupaten Nias yang labil terutama

di

Nias

bagian tengah.

d.

Kurangnya sarana transportasi yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

e. Belum tertatanya trayek-trayek angkutan umum dengan baik. f. Belurn terlayaninya sarana dan prasarana telekomunikasi di kecamatan-kecamatan.

1.3. Program

a.

Pembangunan jaringan jalan dan jembatan terutama ke daerah sentra-sentra produksi.

b.

Rehabilitasi jaringan jalan ljembatan yang sudah rusak.

c. Pembangunan jalur jalan ljembatan d. Peningkatan kualitas dan kuantitas e. Penataan trayek angkutan umum.

f.

alternatif. sarana transportasi.

Mengadakan koordinasi dengan pihak Telkom agar pelayanan

telekomunikasi

dapat

terbangun sampai

di

kecamatan-

kecamatan.

2.

P6rtanian Rakyat

2.1. Kondisi Masyarakat Kabupaten Nias yang agraris ternyata hanya marnpu menghasilkan produksi pangan sebesar 77,78 % (keadaan Tahun 1999), sehingga harus mendatangkan beras dari luar daerah.Lahan pertanian yang tersedia secara fisik bersifat marginal, rawan erosi, porositas terhadap air tinggi dan sumber daya

air irigasi sangat terbatas. Pada saat ini areal persawahan beririgasi

hanya mencapai 6.222 Ha (27 o/o dari luas lahan sawah secara keseluruhan) sehingga produktifitas pertanian masyarakat sangat

rendah Demikian halnya dengan sub sektor perkebunan

yang

pada umumnya bersifat perkebunan rakyat, pengelolaannya masih secara tradisional, belum dapat diharapkan sebagai pencaharian

Renstra Daerah Kabunaten Nias 'l'ahun 200l-2006

31

masyarakat yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

2.2. Permasalahan Berdasarkan kondisi pertanian rakyat permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah

di atas maka

:

a. Pengelolaan pertanian rakyat masih bersifat tradisional. b. Kemampuan Sumber Daya Manusia Petani dan Aparat

c.

Pertanian masih rendah. Pemasaran hasil pertanian rakyat belum terorganisir dengan baik sehingga mengakibatkan nilaijual yang rendah.

d.

Kurangnya modal petani dalam pengelolaan pertanian secara teknis profesional, mengakibatkan hasil produksi pertanian masih tergolong rendah.

2.3. Program

a. Peningkatan Ketahanan Pdngan. b. Pengembangan Agribisnis. c. Pengembangan prasarana, sarana sumber daya

dan

kelembagaan pertanian.

d.

Memfasilitasi pemberian modal usaha bagi petani melalui Sistem Kredit Program (SKP).

3.

Menarik minat Investor dari dalam dan luar negeri

3.1. Kondisi Kabupaten Nias yang memiliki berbagai potensi SDA, ternyata

masih belum dapat diharapkan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan rakyat karena belum diketola dan dimanfaatkan secara optimal. Sampai saat, ini investor yang berminat

di

Kabupaten Nias masih sangat minim, baik ditinjau dari aspek jumlah maupun nilai penanaman modalnya.

menanamkan modalnya

llenstra Daerah Kcrbupaten Nias T'qhun 2001-2006

32

3.2. Permasalahan Mengacu pada kondisi

di atas maka dapat diidentifikasikan

beberapa permasalahan pokok yaitu

a.

:

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Nias belum banyak dikenal secara luas baik di kalangan investor dalam maupun luar negeri.

b.

Pembinaan dan penataan Infra Struktur dan Supra Struktur yang belum dapat mendukung minat investor.

c.

Letak Geografis Kabupaten Nias yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera telah menimbulkan berbagai kendala dan hambatan.

d.

Kegiatan perindustrian dan perdagangan serta pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih belum berjalan seperti yang diharapkan.

3.3. Pro!iam

a.

Memperkenalkan Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Nias secara luas.

b.

Mendukung minat para Investor, perlu penataan infrastruktur

dbngan pembinaan masyarakat untuk dapat

menerima,

mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan dan proses investasi

c.

Mencari solusi terbaik untuk mengatasi keterisoliran Kabupaten Nias dari pusat-pusat bisnis.

Renstra Daerah Kabupaten Nias 'lahun 200

rF

l-2006

33

4.

Mengembangkan Komoditi Unggulan yang Mendukung Pariwisata

4.1. Kondisi Pada hakekatnya Kabupaten Nias memiliki beberapa komoditas unggulan seperti durian, kueni, mangga, manggis dan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa dan beberapa tanaman hutan lokal

yang berpeluang dikembangkan dengan pola agrowisata (wisata pertanian) yang berwawasan bisnis.

4.2. Permasalahan

a.

Pengusahaan komoditas unggulan tersebut masih dalam bentuk

tradisional dan belum berpola agrowisata terutama

di

lokasi-

lokasi tujuan wisata.

b.

Komoditas buah-buahan masih berbuah musiman sehingga tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan sepanjang tahun.

c. Mutu

produksi buah-buahan masih rendah dan industri

pengolahan juga belum ada.

4.3. Frogram

a.

Mengembangkan komoditas unggulan berdaya saing dan tanaman hutan berpotensi yang berpola agrowisata.

b.

Menerapkan teknologi yang memungkinkan produksi dapat menghasilkan sepanjang tahun.

c.

Menerapkan Agroindustri pengolah hasil.

Rens!ru l.)acrah Kahuparen Nia:; 'lhhttn 2001-200(t

34

5.

Pembangunan Sektor Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Kesehatan

5.1. Kondisi

o

Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Nias dari sisi sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat pada tabel di halaman berikut:

No

Jenis/Jenjang Pendidikan

Komponen TK

SD/MI

SLTP/Mts

SM/MA

24

633

/o

1,824

125.359

24.612

Jumlah Guru

82

4.004

1.229

665

4.

Jumlah Kelas (ruang kelas)

56

4.275

562

244

5

Rombongan Belajar (Rombel)

JO

4.357

574

262

22,24

31,31

40,02

34,07

1

Jumlah Sekolah

L

Jumlah Murid

n

Rasio Murid/Guru

28 10,

1

1B

(GT) 7.

Rasio Guru (GT)/Rombel

1,46

0,92

1,074

1,13

H

Rasio rombeliKelas

1,00

1,02

1,02

1,07

a

Rasio Murid/

32,57

28,77

42,89

38,62

Rombel 10.

Jumlah Penduduk

127.465

(07-12 tahun) '11

Jumlah Penduduk (1 3-1

12.

51.348

5 tahun) 42,016

Jumlah Penduduk

(16-18 tahun) 42.

APK

98,35

47,93

24,08

14.

APM

81,03

38,79

1

Renstra Daerah Kabupaten Nias'l ahttn 2001 -2006

1,69

35

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tierdasarkan jumlah sekolah yang ada sekarang, ketersediaan sarana ruang kelas

untuk SD/MI dinilai cukup memadai namun bangunan SD/MI banyak yang rusak (rusak total/rusak beraUrusak sedang) sehingga perlu direhabilitasi. Selain itu tenaga pengajar ditinjau dari aspek kualitas pada umumnya belum memenuhi kualifikasi

pendidikan demikian pula halnya dari aspek kuantitas masih kurang. Selanjutnya APK dan APM Kabupaten Nias untuk

tingkat SLTP/MTs dan SM/MA merupakan yang terendah di Propinsi Sumatera Utara akibat sarana gedung belum dapat menampung jumlah lulusan SD/MI dari tahun ke tahun. Pelayanan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan

dalam

beberapa indikator antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian lbu dan Anak yang terdiri dari Angka Kematian

lbu (AKl) dan Angka Kematian Bayi ( AKB). Angka Kematian Bayi di Kabupaten Nias pada TA. 1999/2000 sebesar 38 jiwa per

1.000 penduduk, mengalami penurunan 17 : 1000 kelahiran dibanding dengan TA. 1995/1996. Sedangkan angka kematian ibu pada kurun waktu yang sama mengalami penurunan 13 jiwa per 1.000 penduduk yaitu dari 373 jiwa pada TA.1995/1996

menjadi 360 pada TA 1999/2000. Penurunan ini diakibatkan oleh program pelayanan kesehatan yang membaik. Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 63,5 tahun menjadi

68 tahun selama periode 1995/1990 s/d 199912000. Angka harapan hidup ini telah lebih baik dari angka nasional yang hanya mencapai 64,2 tahun.

llcnstra l)acrah Kahuparcn Nia.,;'lbhttn 200 I -2006

36

5.2. Permasalahan

u

Pendidikan dan Pelatihan

a.

Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang sudah rusak (totaliberaUsedang).

b. Sarana pendidikan

terutama tingkat SLTP dan SM tidak

tersedia di beberapa kecamatan.

c.

Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar.

d. APK SLTP/MTs dan SM/MA masih sangat rendah. e. Kurangnya tenaga kepengawasan (SD, SLTP dan SM)

o

Pelayanan Kesehatan

a. Adanya kantong-kantong penyakit menular di

beberapa

Kecamatan.

b. Terbatasnya

c.

tenaga Medis dan Para Medis.

Sarana dan prasarana kesehatan yang rusak dan tidak memadai.

d. Tingkat pemahaman masyarakat tentang budaya

hidup

sehat masih rendah.

5.3. ProSram

tr

Pendidikan dan Pelatihan

a. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. b. Pembangunan dan sarana/prasarana belajar mengajar. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar. d. Peningkatan AKP. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kepengawasan.

Renstra Daerah Kabupaten Nias ll'ahun 200I -2A06

JI

o

Pelayanan Kesehatan

a. b.

Pemberantasan penyakit menular.

Pengadaan dan penyebaran tenaga Medis

/

Paramedis

secara merata dan proporsional.

c.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.

d. 6.

Peningkatan kesadaran budaya hidup sehat.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

6.1. Kondisi Tidak adanya suatu Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memadai acapkali mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu program atau terjadinya tarik menarik antara dua

atau lebih unit kerja yang merasa paling berhak untuk melaksanakan

suatu program. Banyak kegiatan pembangunan

yang

pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri sehingga kurang efektif dan

efisien dari aspek biaya

dan waktu serta aspek - aspek lain yang

berkaitan dengan kegiatan.

6.2. Permasalahan

a.

Pelaksanaan suatu program/kegiatan terkesan tidak transparan dan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh instansi teknis.

b.

Pendataan dan dokumentasi suatu program dilaksanakan sendiri-sendiri oleh intansi teknis sehingga menjadi kendala dalam sinkronisasi dan koordinasi kegiatan.

Ilenslra Daerah Kahupatcn Nios '!'ahun 2001-2006

38

6.3. Program

a.

Memantapkan koordinasi kegiatan instansi tertentu mulai dari tahap perencanaan.

b.

Sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program.

c.

Pemusatan data dan dokumentasi program secara lengkap dan terinci.

lll.

Bidang Kemasyarakatan

1.

Kerukunan Hidup Beragama

1.1. Kondisi Masyarakat Kabupaten Nias sebagian besar menganut Agama Kristen Protestan (74,54o/o), disusulAgama Katolik (19,10%), Agama lslam (6,20 %), Agama Hindu (0,01%) dan Agama Budha (0,15 %).

balam kbhidupan sehari-hari dapat dilihat bahwa pada tataran kehidupan antdr umat beragama

di Kabupaten Nias relatif stabil,

meskipun pada tataran intern umat beragama terjadi konflik secara sporadis sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan dari pihakpihak teftentu dalam tubuh beberapa organisasi keagamaan.

Adanya forum komunikasi antar umat beragama merupakan wadah untuk meningkatkan kerjasama dan saling pengertian antara umat beragama yang perannya terus ditingkatkan dan diberdayakan

untuk mendorong, memfasilitasi dan menjadi pelaku pembangunan sesuai kemampuan dan sumber daya alam.

Renstru I)acrah KahuDutcn Nicts"l'ohun 2()0 I -2006

39

1.2. Permasalahan

a. Adanya benturan berbagai kepentingan dari pihak-pihak tertentu dalarn tubuh organisasi keagamaan.

b.

Rendahnya frekuensi dialog/tatap muka antar tokoh-tokoh/ pemuka agama dan antara tokoh-tokoh/pemuka agama dengan pemerintah.

c.

Rendahnya tingkat partisipasi tokoh/pemuka agama dalam pembangunan.

1.3. Program

a.

Mendukung penyelesaian konflik yang terjadi di kalangan intern umat beragama melalui musyawarah mufakat.

b.

Mengantisipasi timbulnya konflik antar umat beragama.

c.

Meningkatkan peranan aktif tokoh/pemuka agama dalam pembangunan.

2.

Politik, Budaya, Keamanan dan Ketertiban

2.1. Kortdisi Setelah bergulirnya era reformasi, kehidupan politik khususnya

keberadaan antar lembaga dalam suprastruktur politk maupun infrastruktur politik telah mengalami perubahan dan pergeseran

nilai. Akhirnya kehidupan berdemokrasi, keterbukaan

dan

kebebasan kadang kala melampaui batas-batas etika dan norma-

norma secara universal, sehingga terjadi benturan kepentingan

pihak-pihak tertentu

yang

ketidakdewasaan dalam berpolitik,

merupakan

pencerminan

yang pada akhirnya

akan

menggangu keamanan dan ketertiban serta tatanan kehidupan masyarakat Nias yang berbudaya dan menjunjung tinggi azas musyawarah.

I?enstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 200 I -2006

40

Keberadaan partai-partai politik

dan

ormas-ormas

Kabupaten Nias sesungguhnya merupakan potensi

di

dalam

ini

didukung

dengan semakin derasnya arus reformasi yang

menuntut

mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Kondisi

ditegakkannya demokrasi secara transparan dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan permainan (rule of game) yang berlaku.

2.2. Permasalahan a. Rendahnya partisipasi politik masyarakat. b. Rendahnya pendidikan politik masyarakat

c. Kurangnya pelestarian dan pengembangan budaya

d.

Nias.

Kurangnya koordinasi dengan instansi yang berwenang terutama aparat keamanan.

2.3. Program a. Peningkatan partisipasi politik masyarakat

.

b. Peningkatan Pendidikan politik masyarakat.

c. Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Nias. d. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang berwenang terutama aparat keamanan.

3.

Hubungan dengan Lembaga-lembaga Internasional, Lembaga Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM

)

3.1. Kondisi

Membangun Nias

tidak

semudah membalikkan telapak

tangan, tetapi memerlukan suatu proses dan waktu serta kerjasama

secara tulus dan ikhlas dengan semua pihak termasuk lembaga internasional, Lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM).

llenstro l)uerah Kabuparcn Ntas 'l'uhttn 200 1-2006

4t

Selain untuk mendatangkan investor juga menjalin kerjasama lainnya dalam mengupayakan bantuan bagi pembangunan Daerah

Nias, terutama dalam sektor pertanian, kelautan/perikanan, perkebunan dan pariwisata. Kerjasama regional antara Nias, Tapanuli Tengah/Sibolga, Propinsi Sumatera Barat dan daerah lainnya dalam hat produksi dan pengembangan perekonomian perlu menjadi suatu wacana pemikiran di masa depan.

3.2. Permasalahan a. Tidak adanya akses langsung pemerintah Daerah ke lembagalembaga lnternasional.

b. Kurangnya Lembaga kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga Swadaya Masyarakat

3.3. Progrdm a. Merintis hubungan dengan lembaga-lembaga internasional. b. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keagamaan ddn LSM.

c. Merintis k€rjasama kawasan

Regronal dengan Kabupaten

Tapanuli Tengah/Kota Sibolga, Sumatera Barat dan Daerah lainnya.

llcnstra l)aeruh Kabupatan Ntus'l'ohun 200 1 -2006

42

D.

MATRIK KEGIATAN

I.

BIDANG PEMERINTAHAN

NO

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

,l

2

3

1.

Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah yang meliputi :

a.

Penyusunan Tupoksidan Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah

Terwujudnya mutasi dalam rangka reorganisasi u ntuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan tugas' tugas organisasi Perangkat Daerah yang baru disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

b.

Sosialisasi hasil penataan Organisasi Perangkat Daerah yang baru

Terwujudnya kesungguhan Aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dan terselenggaranya pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas yang telah ditentukan

c. Evaluasi dan Monitoring kegiatan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam rangka pembenahan kelembagaan sekaligus dalam rangka pembinaan personil

Terwujudnya tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas sesuaidengan ketetapan yang berlaku

d.

Menyusun Buku Analisa Formasi Jabatan setiap Tahun anggaran sebagai bahan informasi

Terwuj udnya informasi yang aku rat

e.

Menyiapkan bahan penataan organisasi Perangkat Daerah.

Tenrujudnya informasi yang akurat dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah.

f.

PenyelenggaraanDiklat Penjenjangan StruKural dan Teknis Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah

Terwuj udnya Diklat Penjenjangan

Pengiriman Aparatur Pemerintah Daerah yang dianggap mampu dan potensial untuk mengikuti Program Tugas Belajar/lzin Belajar ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri.

Terwujudnya PNS yang mengikuti Program Tugas Belajar/lzin Belajar ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan tersedianya bantuan dan fasilitas penunjang yang memadai.

g.

Renstra Daerah Kabupaten Nios 'l'ahun 200 l-2006

dalam rangka pengisian Formasi Jabatan.

Struktural dan Teknis Fungsional serta tersedianya sarana, prasarana dan dana yang memadai.

43

3

2

1

h.

Pengisian dan penempatan personil Pegawai Pemerintah Daerah berdasarkan Formasi Analisis dengan memperhatikan aspek profesionalisme

i.

Melaksanakanpelayanan administrasi kepegawaian

re*,iront;

Melaksanakan penyusunan 13 PraRanperda dan 2 Keputusan Bupati Nias tentang pengaturan Pemerintahan Desa.

Terwujudnya produk hukum tentang pengaturan pemerintahan Desa berupa 13 Perda dan 2 Keputusan Bupati Nias

j k.

Melaksanakan sosialisasi Peraturan Peraturan Dearah tentang Pengaturan Pemerintahan Desa

l.

Melaksanakan pembuatan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pemerintahan Desa.

Terwuj ud nya inventarisasi syarat-

syarat jabatan dan pendidikan PNS

t;i;F; ;""t6;i

kepegawaian antara lain administrasi Cuti PNS, Kenaikan PangkaV Golongan, KGB, DUK, DP-3, TasPen, Askes, dan hallain yang berhubungan dengan pelayanan kepegawaian.

-

m. Melaksanakan pembentukan Lembaga-Lembaga Desa.

Terwujudnya pelaksanaan PeraturanPeraturan Daerah tentang Pengaturan Pemerintahan Desa Terlaksananya pembuatan petunjuk pelaksanaan setiap Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pemerintahan Desa.

Terbentuknya Lembaga-Lem baga Desa khususnya Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa se- Kabupaten Nias.

n.

Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa

Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Perda Kabupaten Nias.

o.

Melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa

Terangkatnya Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

p.

Mengadakan inventarisasi kekayaan Desa

Tenrujudnya I nventarisasi kekayaan Desa se- Kabupaten Nias.

q.

Melaksanakan pembinaan dalam penetapan dan pengelolaan sumbersumber Pendapatan Desa.

Terwujudnya kemampuan Pemerintahan Desa dalam penetapan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan Desa.

llenstra Daerah Kabupaten Nias't'ohun 200 l-2006

44

2

1

2.

v2

Pendapatan Asli Daerah, yang

meliputi:

a.

Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak dan retribusi dgerah

Terwujudnya data objek Pajak dan retribusi daerah.

b.

Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah serta tunggakan pajak dan retribusidaerah setiaP tahun anggaran. Mengadakan evaluasi beberapa jenis pendapatan daerah.

Tercapainya target pajak dan retribusi daerah pada setiap tahun anggaran.

d.

Menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

Tersedianya sum ber-su mber pendapatan daerah yang baru.

e.

Melaksanakan pendataan objeUsubjek PBB yang baru termasuk penetapan PBB yang dianggap bermasalah.

Tersedianya data objeUsubjek PBB yang baru.

f.

Mengevaluasidanmeneliti pendistribusian pemakaian bendabenda berharga.

Terwujudnya distribusi / pemakaian benda-benda berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.

3.

Terlaksananya evaluasi beberaPa jenis pendapatan daerah.

Pembinaan hubungan yang serasi dengan Legislatif yang meliputi:

a.

Mempersiapkan Work Shop pemberdayaan kapasitas Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Nias.

Terwujudnya kemitraan Legislatif dan Eksekutif yang harmonis menuju Pemerintahan yang Demokratis.

b.

Mempersiapkan pelaksanaan orientasi/ pembekalan tugas anggota legislatif Kabupaten Nias

Terciptanya persepsi dan pemahaman yang sama dalam pelaksanan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kab. Nias.

c. Mengoptimalkan

peranan DPRD Nias khususnya dalam Kabupaten proses pem bahasan/penetapan Perda dan APBD:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Nias sehingga lebih berdaya guna dan berhasilguna.

d.

Melaksanakan konsultasi rutin antara Eksekutif dan Legislatif.

Terlaksananya kegiatan konsultasi rutin sebagai salah satu wadah dalam mewujudkan pola kemitraan yang harmonis.

Ilenslra Daerah Kabupaten Nias I'ahun 200 l-2006

45

4.

3

2

1

Menjalin hubungan yang serasi, selaras dan terpadu dengan semua pihak tennasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi :

; kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara terutama dalam penyelenggaraan OtonomiDaerah di KabuPaten Nias.

b.

Melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dalam rangka memacu pembangunan daerah di KabuPaten Nias.

c. Melakukankonsultasi kegiatan/prog ram dengan pemerintah tingkat atas. 5.

Terwujudnya keselarasan Program dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

Tenarujudnya hubungan kerjasama

yang harmonis dengan berbagai komponen masyarakat dalam memacu pembangunan daerah di Kabupaten Nias Terciptanya keterpaduan kegiatan/program di Kabupaten Nias.

Pembinaan Pengawasan yang

meliputi:

a.

Menempatkan Aparatur Pengawasan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki.

Terwujud nya aparatur pengawasan

b.

Mengadakan Diklat pengawasan bagi Aparatur Pengawasan.

Terwuj ud nya Aparatu r Pengawas

yang profesional.

yang memilikidedikasi yang tinggi dalam mendukung kelancaran qrelaksanaan tugas

.. P;;ftrrn ,"r"n" dan prasarana pendukung pada bidang pengawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang memadai

d.

Penambahan personil pengawasan fungsional.

Terpenu hinya Aparatur Pengawasan fungsional.

e.

Mengefektifkan pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

Teruujudnya pengawasan yang efektif dan efisien.

46

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001-2006

i

2

1

6_

3; it

Pemeliharaan Kekayaan Daerah yang meliputi :

a.

Melaksanakan pendataan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

Tersedianya data yang akurat mengenai kekayaan daerah

Ka!rygt91fi?":

b.

Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah yang dikuasaioleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias ( pensertifikatan ) Melaksanakan pengelolaan data kekayaan daerah sehingga menjadi informasi dalam pengambilan kebijakan.

Teruvujudnya kepastian hukum atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

.

c.

d.

Melaksanakan sensus barang dan jasa

Tersedianya data pendukung dalam pengambilan kebijakan bidang kekayaan daerah. Terwujudnya informasi barang dan

jasa yang dimilikioleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

Renstra Daerah Kabupaten Nias Tahttn 2A0t-2006

.ll

II.

BIDANG PEMBANGUNAN

NO

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

1

2

3

1.

Sarana dan Prasarana Perhubungan/ transportasi

a. Pembangunan/Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang strategis baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Propinsi yang telah rusak terutama yang menghubungkan Gunungsitoli dan ibukota Kecamatan se-Kabupaten Nias

b. Membuka jalan ke desa desa Sentra Produksi yang belum dapat di jangkau oleh kendaraan

c. Membangun jalur jalan/jembatan

Berfungsinya jaringan jalan Kabupaten dan jalan Propinsi dengan baik yang menghubungkan lbukota Kabupaten dengan lbukota Kecamatan

Terwujudnya pembangunan jalan ke desa-desa Sentra Produksi Terwujudnya badan jalan yang kokoh.

alternatif

d. Mengusulkan pelayanan Telekomunikasi sampai ke ibukota Kecamatan

e. Menertibkan trayek angkutan umum dan sarana angkutan lainnya f

.

Mengusulkan peningkatan frekuensi penerbangan Medan-GunungsitoliTello-Padang

g. Meningkatkan kualitas jalan dalam kota Gunungsitoli dengan konstruksi Hot Mixed

h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan kapal penyeberangan Gunungsitoli-Sibolga dan PP Batu-Sibolga

Ilcn:;tra I.)ctarah Kabuptrlan

Nicr.s

'l'ahun 200 l-2006

Tenrujudnya pelayanan Telkom di lbukota Kecamatan Terwujudnya keteraturan trayek angkutan Terting katnya frekuensi penerbangan Medan-Gun u ngsitoli-Tello-Padang

Terwujudnya jarinEan jalan dalam kota yang indah, teratur dan tertib Terlayaninya angkutan penyeberan gan Gun u ngsitoli-Sibolga dan PP. Batu-Sibolga secara kontinyu

48

2

1

2.

3

Pertanian Rakyat

a.

Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

1)

Meningkatkan mutu dan areal intensifikasi

Terting katnya prod u ktivitas pertanian

2)

Perluasan arealtanam (PAT)

Tertingkatnya produksi, lP dan luas lahan produktif

3)

Mengembangkan budi daya padi gogorancah dan penanaman palawija diareal sawah

Tertingkatnya areal panen dan lP

4)

Mengembangkan komoditas tanaman pangan non beras

Tertin gkatnya diversifi kasi bahan

Mengembangkan tanaman

jagung dan kacang tanah

Tertingkatnya prod uktivitas dan efisiensi usaha tani

6)

Mengembangkan tanaman buahbuahan unggulan tokal/ introduksi

Terting katnya areal sentra produksi tanaman buah-buahan lokal yang berwawasan bisnis

7)

Mengembangkan sumber daya aparatur dan petani

Teringkatnya profesionalisme aparatur dan petani yang berorientasi wira usaha

8)

Mengembangkan benih unggul dan memasyarakatkan pemakaiannya

Tersedianya benih berkualitas

9)

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air

Efisiensi pemakaian air untuk areal pertanian

10)

Melaksanakan penerapan Teknologi Tepat Guna (rfc)

Tertingkatnya pemanfaatan teknologi spesifik lokasi

11)

Mengembangkan perlindungan tanaman

Tertingkatnya pengendalian OPT

12)

Mengadakan rehabilitasidan konservasi lahan

Tertingkatnya produktivitas lahan kritis

13)

Mengembangkan mekanisasi pertanian

Tertingkatnya pem berd ayaan kelompok dan penggunaan mekanisasi

5)

Renstra Daerah Kabupaten Nias l-ohun 2001-2006

pangan dan pemenuhan gizi

49

3

2

1

b. Sub sektor Peternakan

1)

Pemberdayaan Petani'lernak

Tertingkatnya hasil produksi peternakan

2)

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan

3)

Penerapan Paket TTG dalam usaha peternakan

Terwuj udnya transfer teknologi

4)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak

Teratasinya penyakit-penyakit terna k khususnya yang menular

5)

Pengadaan bibit ternak unggul

Tersedianya bibit unggul dengan harga terjangkau

6)

Penyuluhan dan pelatihan

Tertingkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak

c. Sub Sektor Perikanan/Kelautan

perternakan yang murah dan mudah kepada para peternak

:

1)

Penyediaan paket-paket sarana usaha perikanan

Tersedianya sarana usaha perikanan

2)

Pengembangan penggunaan motorisasi usaha perikanan

Terwujud nya motorisasi usaha

3)

Pengembangan usaha budi daya perikanan

Terwujudnya usaha budi daya perikanan

4)

Pembinaan pasca panen

Tertingkatnya mutu produksi perikanan

5)

Pengembangan paket usaha penangkapan ikan

Terwujudnya peningkatan hasil produksi perikanan

6)

Penyediaan sarana penangkapan, budidaya dan pengolahan produksi perikanan

Terwujudnya peningkatan hasil produksi perikanan

7)

Pengujian disenminasi paket tehnologi

Terwujudnya disenminasi tehnologi perikanan

8)

Melaksanakan pendataan statistik perikanan

Tenarujudnya pendataan perikanan

Pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perikanarr

Tertingkatnya SDM Aparatur perikanan

9)

Renstra Daerah Kabupaten Nio.s T'uhun 2001-2006

perikanan

yang akurat

50

2

1

3

10) Melaksanakan rehabilitasi terumbu karang dan rumpon

Terwujudnya rehabilitasi terumbu karang dan rumpon

11) Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan, PPl, BBI dan BPP.

Terwujudnya pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan, PPl. BBI dan BPP

d. Sub Sektor Perkebunan

1) Pengadaan, penyediaan

dan distribusi sarana produksi kepada pe{ani

Terwujudnya pengadaan, penyediaan dan pendistribusian sarana produ ksi

2)

Melaksanakan intensifikasi usaha perkebunan rakyat

Tertingkatnya hasil produksi perkebunan rakyat

3)

Melaksanakan rehabilitasi/ peremajaan tanaman perkebunan

Terwujudnya tanaman perkebunan yang produktif

4)

Melaksanakan diversifikasi tanaman oerkebunan

Tertingkatnya keanekaragaman hasil produksi perkebunan

5)

Melaksanakanpengembangan tanaman sela pada kegiatan

Terwujudnya pemanfaatan lahan secara efektif dan efisien

rehabilitasi dan perluasan tanaman perkebunan

6)

Membuka lahan baru yang potensial untuk tanaman perkebunan

Tertingkatnya luas areal perkebunan yang produktif

7)

Melaksanakan pembibitan tanaman perkebunan Melaksankan penyuluhan dan pelatihan bagi petani pekebun

Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan dengan harga terjangkau

8)

Tertingkatnya pengetah uan dan keterampilan petani pekebun

e. Sub Sektor Kehutanan

1)

2)

Peremajaan hutan-hutan yang rusak Pembibitan jenis kayu yang produktif dan ekonomis.

3) Melaksanakan penyuluhan 4)

Pulihnya fungsi hutan Tersedinya bibit-bibit kayu produktif dan ekonomis.

dan penertiban pemanfaatan hutan

Tertingkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan hutan

Melaksanakan Pelatihan tentang pengelolaan hutan secara efektif dan efisien

Tertingkatnya keterampilan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan

Renstra Daerah Kabupaten Nios '['ahun 200 l-200(t

5l

2

1

3

f. Sub Sektor lrigasi

3.

4.

1) Melaksanaan

pendataan lahan pertanian yang memungkinkan diairi secara teknis

Tersedianya data lahan yang potensial untuk jaringan irigasi

2)

Pembangunan Bendungan baru dan saluran irigasi

Terbangunnya bendungan dan saluran irigasi

3)

Rehabititasi bendungan dan saluran irigasi yang ada

Berfungsinya bendungan dan irigasi dengan baik

Menarik minat lnvestor dari Dalam dan Luar Negeri

a.

Melaksanakan penataan Infrastruktur baik aspek kemasyarakatan maupun aspek kelembagaan

Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Investor

b.

Melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta dengan melibatkan dukungan berbagai pihak termasuk Pemerintah tingkat atas

Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan swasta dan Pemerintah tingkat atas

c.

Melaksanakan Deregulasidan Debirokratisasi

Terciptanya kemudahan bagi penanaman modal para Investor

d.

Meminta dukungan Pemerintah tingkat atas untuk mengarahkan para investor ke Kabupaten Nias

Terwujudnya penanaman modal lnvestor.

e.

Mengembangkan industri kecil dan kerajinan tangan

Tertingkatnya usaha industri kecil dan kerajinan tangan yang berbasis lokal dan berwawasan bisnis

f.

Membina dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil/menengah (uKM)

Terwuj udnya ekonomi kerakyatan

Mengembangkan Komoditas unggulan serta berdaya saing

a. Mendata komoditas yang mampu dan Tersedianya data komoditasdapat berproduksi dengan baik di Kabupaten Nias

b. Mengembangkan komoditas unggulan

Renstra Daerah Kabupaten Nias'[ahun 200 ] -2006

komoditas unggulan yang potensial Terwujudnya komoditas unggulan yang berdaya saing

2

1

c. Mengelola hasil komoditas melalui penerapan TTG

d. Memfasilitasi pengadaan sarana produksi, modaldan pemasaran bagi komoditas unggulan

e. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan 5.

3

Terciptanya hasil produksi yang variatif dan ekonomis Terciptanya jaringan produksi, distribusi dan pemasaran yang kompetitif dan berkelanjutan

Terwujudnya kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk berusaha

Pembangunan Sektor Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Kesehatan

a. Sub Sektor Pendidikan dan Pelatihan

1)

Pengadaan guru secara terprogram ditingkat SD, SLTP dan SM

Tersedianya tenaga guru sesuai kebutuhan

2)

Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru ditingkat SD, SLTP dan SM

Tertingkatnya kualitas

3)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kepengawasan

Tertingkatnya jumlah tenaga pengawas sekolah yang handal.

4)

Melaksanakan pembangunan unit gedung baru

Tersedianya sarana prasarana yang memadai

5)

Melaksanakanpembangunan ruang kelas baru

Tersedianya sarana prasarana yang memadai

6)

Merehabilitasisaranadan prasarana pendidikan SD,SLTP dan SM

Tersedianya sarana prasarana yang memadai

7)

Mengadakan sarana dan prasarana pendidikan (meubelair, buku paket, labortatorium dan perpustakaan )

Tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai

8)

Melaksanakan program Kejar Paket A dan Paket B,Kejar usaha dan Keterampilan

Tenrujud nya perluasan kesem patan belajar bagi masyarakat

9)

Melaksanakan program SLTP Terbuka

Terwuj udnya perluasan kesem patan

llenstra l)aerah Kabunalcn

N

iu.s 'l'ohtttt 200 I -2006

belajar bagi masyarakat

)-J

3

1

b. Sub Sektor Pelayanan Kesehatan

1)

Membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat

2)

Merehabilitasisaranadan prasarana kesehatan

Berfungsinya sarana dan prasarana kesehatan dengan baik

3)

Mengadakan sarana air bersih di Desa-desa yang sulit mendapatkan air bersih Menambah jumlah medis dan paramedis

Tersedianya air bersih

4)

6.

Tertingkatnya rasio tenaga medis dan para medis dengan jumlah penduduk setempat

5)

Memberdayakanposyandu

Tertingkatnya mutu pelayanan posyandu

6)

Menyelenggarakan p"r"iin"n keterampilan bagi pemuda usia produktif

Terting katnya keterampilan pemuda

usia produktif

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

a. b.

Melaksanakan sinkronisasi kegiatan daerah

Tenrvujudnya kegiatan Daerah yang

Sentralisasi data dan dokumentasi pembangunan daerah

Terwujudnya data yang lengkap dan akurat sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan

Renslra Daerah Kabupalen Nios T'ahun 2001-2006

sinergis

54

III.

BIDANG KEMASYARAKATAN

NO

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

1

2

3

1.

Kerukunan hidup beragama

a. Melaksanakan tatap muka dengan Tokoh/Pemuka Agama serta pimpinan lembaga-lembaga keagamaan

b. Memberikan himbauan dan saran untuk penyelesaian berbagai konflik baik intern agama maupun konflik antar umat beragama

c. Melibatkan para tokohlpemuka agama dalam kegiatan pemerintahan daerah

d. Membantu secara moril dan materil kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai kemampuan daerah

e. Meningkalkan peranan dan fungsi para guru agama disekolah-sekolah f

2.

. Memberdayakan

forum komunikasi dan kerjasama antar umat beragama

Terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pem binaan Kemasyarakatan Terciptanya situasi yang kondusif dalam kehidupan beragama

Terwujudnya kesatuan langkah anlara pemerintah dengan pemuka agama Terwujudnya kelancaran kegiatan keagamaan Terting katnya pengetahuan siswa/i

tentang nilai-nilai keagamaan Tertingkatnya fungsi dan peranan forum komunikasi dan kerjasama antar umat beragama

Politik, Budaya, Keamanan dan Ketertiban

a.

Melaksanakan penyuluhan tentang kehidupan berpolitik yang partisipatif

Tertingkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik

b.

Membina, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Nias

Tertingkatnya pemahaman tentang Budaya Nias

c. Melaksanakan Festifal Budaya Nias ( Pesta Ya'ahowu

Terpeliharanya nilai-nilai Budaya Nias

)

d.

Melaksanakan pembinaan sanggar budaya

Tertingkatnya pembinaan sanggarsanggar budaya

e.

Memberikan bantuan morildan materil kepada sanggar-sanggar budaya sesuai kemampuan daerah

Termotifasinya san g gar-san ggar budaya dalam mengembangkan kesenian budaya daerah

Renstra Dqerah KabuDoten Nias Tahun 2001-2006

55

2

1

3.

3

f.

Mengikutsertakan budaya Nias pada berbagai event baik dalam maupun luar negeri

Terwujudnya pengenalan budaya Nias secara global

g.

Melaksanakan penyuluhan tentang manfaat kamtibmas

Tertingkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya keamanan dan ketertiban masvarakat

h.

Mengaktifkan siskamling di Desa/Kelurahan

Terciptanya keamanan lingkungan di Desa/Kelurahan

i.

Mengadakankoordinasidengan pihak yang berwenang dalam penanggulangan berbagai gangguan Kamtibmas dan penuntasan kasus kriminalitas lainnya yang meresahkan masyarakat

Terwujudnya kesamaan pemahaman tentang gerakan terpadu dalam penanggulangan masalah-masalah gangguan Kamtibmas

Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Internasional, Lembaga Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

a. Merintis hubungan kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pembangunan daerah

b. Menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga keagamaan dalam rangka pembangunan daerah

c. Menjalin hubungan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

llenstra Daeroh Kabupolcn Nias'l'ohun 200 1-2006

Terwujudnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga internasional Terwujudnya dukungan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah

Terwujudnya pola kemitraan dengan LSM dalam kegiatan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pem binaan kemasyarakatan secara proporsional

56

-

BAB IV

PENUTUP Demikian Rencana Strategi (Renstra) ini disusun dengan mempedomani berbagai petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta senantiasa mengacu pada

materi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias masa jabatan 2001 - 2006 yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Nias pada tanggal 9 Pebrua ri 2001 yang lalu.

Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) ini akan segera disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang merupakan

pelja5aran kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias untuk kurun waktu

5

(lima)

tahun ke depan sebagai perwujudan hasrat dan cita-cita untuk membangun dan mengembangkan Nias yang maju.

Gunungsitoli,

Ren:;tru

fhnrah l(n].,qa1pn Nias la.luu 2Nl-2(n6

30

Agustus

2

51