2003 tentang Kebijakan Dan Strategi

Rencana Induk Pengembangan E‐Government Kabupaten Barito Kuala 2012‐2017

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DASAR

(e-Government Conceptual Framework)

Berdasarkan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, bahwa setiap Gubernur dan Bupati / Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Menurut Inpres No. 3/2003: “ Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan

penyelenggaraan

kepemerintahan

yang

berbasis

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. “ Pemanfaatan TIK mencakup 2 aktivitas pokok yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. 2.1.

KERANGKA BERFIKIR PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Mengingat

pengembangan

e-Government

merupakan

sebuah

proses transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2011

7

Renccana Induk Pen ngembangan EE‐Government Kabupaten Baarito Kuala 2012‐2017

upaya sistematis yang men nyangkut ssubyek, ob byek dan m metoda yang terkait dengan proses p tran nsformasi ttersebut. P Proses tran nsformasi ini mengacu pada tig ga hal, yaitu perunda ang-undang gan di bida ang teknolo ogi informa asi dan kom munikasi, ko ondisi saat ini dan pen ngaruh lingkungan yang bersum mber pada tuntutan lay yanan publik dan kema ajuan teknlo ogi. Tahapan n pengembangan E--Government diperlukkan agar apa yang kita bangun dapat me encapai tujjuan yang diinginkan, oleh karena itu dip perlukan sebuah pola a dasar attau kerang gka pemikirran yang

di

gunak kan sebaga ai dasar pe engembang gan E-Gove ernment. D Di Kabupate en Barito o Kuala da asar kerangka pikirnyya disesua aikan deng gan keadaa an setem mpat. Keran ngka berpikiir tersebut d dapat diliha at seperti G Gambar 1 Bata asan Instrumen : Inpre es 3/2003 – e-Go ov Kepp pres 9/2003 – TK KTI Peraturan Perundang gan bid ainnya TIK la

Proses Tra ansformasi : e-Go overment Kondisii saat ini :

Subject : Eksekutif, Legislatif, L Swastta, LSM, Publik

Infrastru uktur jaringan, Penetrasi komp/internet, an Per-UU, Peratura SDM/Le eadership, Organisas/Sist Manaj, nggaran, Dana/An

Object : Infrastruktu ur teknologi/nonttekno, Eksekutif, Legis, SM, Publik Swasta, LS Metoda : Litbang/kon nsult/studi bandi ng (Roadmap to o

Tujuan : GoodGoverna ance e-Gov yg g menjamin SistemL Layanan Publik dan men nciptakan Sistem P Pemerintahan yg g demokra atis, transparan, bersih, a adil, akuntabel, bertangg gung jawab, responsif, efektif, efisien

Pe engaruh Lingku ngan : Tu untutan layanan p publik, Ke emajuan teknoko ominfo, An ncaman digital divvide, Pe eningkatan daya saing

Um mpan Balik untuk penyempurna aan langkah pro oses

Gambar 1.1 : Keran ngka Berpikkir Pengembangan E-Governmen nt Dinas Perhubu D ungan Komunikkasi dan Inform matika Kabupaaten Barito Kuaala 2011

8


.Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Bario Kuala sangat tergantung pada sumber daya alam. Jangka panjang kondisi ini tidak bias dibiarkan karena seperti kita ketahui sumber daya alam bisa habis jika tidak dikelola baik. Pengelolaan yang baik tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang trampil dan mampu menggunakan tehnologi tepat guna secara efektif dan efisien.

2.2. KONDISI SAAT INI 2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia Perkembangan implementasi teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer; sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN dan sistem telekomunikasi. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat; hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang,

sedangkan

jumlah

pegawai

Kabupaten

Barito

Kuala

berdasarkan hasil pengumpulan data yang kami lakukan ditemukan bahwa SDM yang berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit. Sampai Januari 2010, Kabupaten Barito Kuala memiliki 5.611


9


orang Pegawai Negeri Sipil, tersebar di unit kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kantor-Kantor Darerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Akademi Keperawatan dan Kebidanan, Cabang-cabang

Dinas,

Unit Pelaksana Teknis Daerah,

Pemerintah

Kecamatan,

Pemerintah

Kelurahan, UPT Dinas Pengelolaan Pasar, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas) serta sebagai guru. Dari

jumlah

tersebut,

proporsi

pegawai

menurut

tingkat

pendidikannya sebagai berikut : Tingkat Pendidikan < SLTA Sederajat DI D2 D3 S1/ D4 S2 Jumlah

Jml

Prosentase

1,864

42.43

165 1 497 1,800 66 4,393

3.76 0.03 11.31 40.97 1.50

100.00

Tabel 2.2 : Tabel prosentasi berdasarkan tingkat pendidikan Dilihat dari data tabel 2.2 terlihat bahwa dari segi pendidikan, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Kuala yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 hanya sekitar (1,5%), Sarjana/S1 (40,97%) dan DIII/II/ I (15,1%). Sisanya (42,43%) berpendidikan SMA/SMK/sederajat kebawah.


10


2.2.2. Kondisi Perangkat Keras Komputer (Hardware) Jumlah dan kualitas perangkat keras komputer ( hardware) juga menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi e-gevernmen di kabupaten Barito Kuala. Hasil survei menunjukkan semua SKPD di Kabupaten Barito Kuala bisa dikatakan sudah didukung dengan perangkat komputer dengan

model PC dan Laptop. Dari jumlah

tersebut lebih dari 60% nya adalah komputer dengan processor diatas Pentium 4, hal ini merupakan perkembangan yang cukup bagus untuk implementasi eGovernment apabila diberdayakan dengan optimal (tidak hanya dimanfaatkan untuk pengetikan). Namun

penggunaan

komputer

tersebut

dalam

pengoperasionalnya juga sering menimbulkan masalah,

masalah

tersebut diantaranya adalah : ¾ Kerusakan Kerusakan

komponen, bisa

sehingga

dikarenakan

tidak

bisa

kurangnya

dipergunakan.

perawatan,

atau

penempatan lokasi yang tidak layak untuk perangkat komputer. ¾ Kerusakan pada aplikasi ¾ Gangguan Virus ¾ Software yang tidak orisinil yang menyebabkan sistim operasi sering crash. ¾ Gangguan dan kerusakan lainnya yang disebabkan karena insfrastruktur yang kurang mendukung seperti tidak stabilnya


11


dukungan PLN untuk mendukung sumber daya listrik. Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh kurangnya perawatan pada peralatan dan kurangnya pengetahuan tentang cara penanganan perangkat komputer dan jaringan. Hal itu menandakan kurangnnya tenaga tehnis yang kusus menangani kerusakan perangkat komputer dan jaringan di masing masing SKPD. Adapun

dari

segi

pendistribusian

jumlah

komputer

dan

pemanfaatnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 9 Pendistribusian komputer di setiap instansi secara umum sudah merata, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, namun dari segi pemanfaatan ternyata masih rendah. Misalnya, pada instansi tertentu banyak komputer jenis laptop, padahal seharusnya laptop hanya digunakan pada situasi yang mobile. 9 Selain itu distribusi di internal unit kerja yang kurang merata, misal ada bidang yang mempunyai komputer jauh lebih banyak dan lebih berkualitas dari bidang lainnya. 9 Sebagian

besar

komputer

tidak

dilindungi

dengan

UPS

(Uniteruptable Power Supply) yang berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan komputer yang disebabkan tidak stabilnya aliran listrik serta apabila listrik padam/mati secara tiba tiba. 9 Kurangnya pemanfaatan resource secara bersama. Misalnya saja, masih ada anggapan bahwa sebuah komputer harus


12


dipasangi dengan sebuah printer. Padahal sebuah printer dapat kita gunakan secara bersama-sama dengan teknologi sharing printer. 9 Kemampuan penanggung jawab dan pengelola komputer di unit kerja masih sangat kurang atau bahkan ada unit kerja yang tidak mempunyai penanggung jawab sama sekali. Hal ini akan sangat menyulitkan dalam penanganan apabila terjadi trouble atau masalah di unit kerja tersebut. 9 Kurangnya Pemahaman tentang instalasi komputer, seperti jumlah komputer dan printer dalam hubungannya dengan daya listrik yang diperlukan, kestabilan tegangan (220V), ground listrik dan lain-lain.

2.2.3. Kondisi Infrastruktur Jaringan Komputer dan Data Centre Infrastruktur jaringan komputer yang dikelola melalui Network Operating

Centre

(NOC)

dan

Data

Centre

dalam

konteks

eGovernment merupakan dasar utama dalam membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta untuk mendukung sistem informasi daerah. Dari 17 kecamatan di seluruh Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala saat ini sebagian besar terkoneksi jaringan wireless yang digunakan untuk mendukung aplikasi SIMDA, namun saat ini beberapa


13


diantaranya tid dak berjala an dan b ekerja sessuai yang diharapka an, kone eksi tidak stabil, s sem mentara perrbaikan ko oneksi yang g diharapka an tidak k ada kepas stian waktu u yang diha rapkan, hal ini dikaren nakan tenag ga teknis yang terrbatas. Akib bat dari se emua itu ma aka kegiata an pekerjaa an jadi terlambat dan motiva asi kerja ja adi menuru un, dan aplikasi SIMD DA tidak k dapat bero operasi sec cara maksim mal. Dalam hal h koneks si internet,, layanan yang ada a seperti P PT Telkom sebag gai salah satu jarin ngan pend dukung ya ang ada di Kabu upaten Barito Kuala masih me enggunakan kabel la ama ( belu um menggunakan fiber optik k ), hal in ni berpeng garuh pada a kecepata an dwith. band

Gamba ar 2.1 : Inffrastruktur JJaringan Ko omputer An ntar Instanssi Barito K Kuala

Dinas Perhubu D ungan Komunikkasi dan Inform matika Kabupaaten Barito Kuaala 2011

14 4


Dari gam mbar diatas diketahu i bahwa kkoneksi anttar unit kerja dilak kukan deng gan teknolo ogi wirelesss dan kab bel UTP. S Sedang unttuk jaring internal unit kerja mengguna akan kabel UTP deng gan topology star, beberapa a diantarany ya sudah m menggunakkan acces p point/wirelle es. Nam mun belum semua SK KPD didalamnya mem mpunyai jarringan loka al / LAN. Berikut to opologi jarin ngan yang d digunakan d di SKPD ;

Gambar 2..2 : Infrasttruktur LAN N di SKPD d dengan Top pologi STAR R Keberadaa an anfaatkan dima

LAN

secara

di

bebe erpa

maksimal,,

SKP P,

belum

kebanya akan

unttuk

semuanya shariing

peng ggunaan in nternet. Kemudian se ering jika te erjadi gang gguan dala am


15 5


kone eksi perbaikanya mas sih mendattangkan te eknisi dari pihak ketig ga. Jelas s terlihat disini perma asalahan uttama adala ah kurangnyya SDM yang mam mpu menangani dan kusus k bertanggung jaw wab terhadap perbaikan infra astruktur jarringan dan komputer. k Pemerinta ah Kabupa aten Barito Kuala belu um memilikki Pusat da ata yang g berfungsii untuk me elayani keb butuhan ba agi SKPD yang berada dalam jaringan intranet yang y meru upakan com mmon data abase syste em inforrmasi sem mua entitas s. Namun secara O Online mellalui intern net ketersedian ” wadah w data center ” su udah siap untuk di gun nakan, tingg gal pemanfaatanny ya yang dirrasa kurang g maksimal. Berikut ta ampilan Web Site Data Cente er Kabupate en Barito K Kuala.

Gambar 2..3 : Web Data D Centre e Pemkab B Barito Kuala a


16 6


2.2.4. Kondisi Pemanfaaan Perangkat Lunak Perangkat komputer yang tersebar di berbagai SKPD dalam operasionalnya dilengkapi dengan sistem operasi dan Perangkat lunak (software).Secara fungsional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengkategorikan perangkat lunak dalam kelompok: 9 Operating Sistem 9 Software paket 9 Software programming 9 Software database 9 Software buatan (Aplikasi sistem informasi) Dari hasil survey jumlah komputer yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagian besar masih menggunakan sistem operasi Microsfot Windows XP dan Windows 7. Namun hanya sebagian kecil yang menggunakan Software legal, itupun karena komputer yang digunakan yang ” brand it ” sehingga pembelian komputer include dengan software Oprating System. Software paket yang paling banyak dipergunakan adalah paket aplikasi perkantoran Microsoft office, dengan urutan pemakain yang paling banvak dipergunakan MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Acces dan MS Fontpage. Baru sebagian kecil secara mandiri dan terpisah menggunakan aplikasi OPEN OFFICE berbasis Open Source. Software paket lain yang mulai banyak dipergunakan adalah


17


softw ware pakett multimed dia dan w web desain n. Softawarre semaca am Adob be

Photo oshop,

Co orel

Draw w,

Macro omedia

D Dreamveawe er,

Macromedia Flash F dan Macromed dia Directo or. Namun jumlah dan inten nsitas pemakaian sofftware pake et jenis inii masih sa angat kecil di lingk kungan Pe emerintah Kabupaten Barito K Kuala. Sela ain itu pakket Arcv view, Mapin nfo, Arcinfo juga sudah h diperguna akan untukk pengelolaan peta a secara digital. Un ntuk softw ware progrramming yyang terlih hat digunakan ada alah Borland d Delphi, V Visual Basiic, Visual F Foxpro, PH HP, ASP P. Inipun masih m mema anfaatkan software b bajakan yan ng banyak di jual bebas di pa asaran.

2.2.5. 2 Kond disi Penge embangan Aplikasi S Sistem Info ormasi


18 8


Gambar 2.4 2 : Diagrram Teknollogi Client – Server Pengem mbangan ap plikasi eGo overment yyang dilaku ukan meliputi peng gembangan n untuk bac ck office d dan front office dan ssaat ini yang berja alan adalah h pengemb bangan bacck office. Ja adi setiap a aplikasi yang dikembangkan selalu berrorientasi p pada aplika asi back o office, hal ini lebih h dikerenak kan kesiapa an sumber d daya manusia.

Gam mbar 2.5 : Diagram Im mplementa asi Aplikasi Sistem Info ormasi d meru upakan ga mbaran arrus data d dan informa asi Ilustrasi diatas yang g melibatkan Pemerrintah Massarakat dan Pengusa aha sebag gai


19 9


pelaku dari im mplementas si E-Gove ernment. K Kondisi aru us data da an komunikasi datta di Kabupaten Baritto Kuala ssaat ini seb bagian suda ah berja alan secarra digital seperti E--KTP, LPS SE, SIMDA A, SIMPEG, Aplik kasi Puske esmas, na amun pad a pelaksa anaanya m masih belu um maksimal. Ilusttrasi berikut ini kondissi data yan ng masih m menggunaka an pros ses manual dalam pela aksanaannyya.

Gambar G 2..5 : GambarAGamba aplikasi Sisttem Informa asi

Proses pe endataan de engan cara a manual ( setiap pengajuan harrus menyertakan persyaratan p dengan m menyertakan n berkas ) sangat tidak efektif dan efisiien. Dapat kita lihat da alam waktu u yang tidak lama maka ruan ng kantor ak kan penuh dengan d kerrtas. Untuk aplikasi frontt office ya ang sudah dikembangkan adala ah


20 0


adan nya

web b

http://w www.Barito

Kualakab.g go.id

yang

dala am

peng gembangan nnya sudah h dalam ta araf penyed diaan fasilittas informa atif dan interaksi un ntuk masya arakat mes kipun masiih terbatas pada interkksi terte entu. Web ini dalam lingkup E-G Governmentt merupaka an salah sa atu kana al akses (da ari beberap pa kanal akkses yang d disediakan o oleh Pemka ab Baritto

Kuala)

dalam

berinterakssi

antara

pemerinttah

denga an

stake eholder (ma asyarakat)..

Gambar 2..5 : Tampiilan Web K Kabupaten B Barito Kuala a


21 1


Selain S web b induk BaritoKualaKa b.go.id , masih ada beberapa we eb lain yaitu :

Gambar 2..6 : Web ic ct.BaritoKu alaKab.go..id Web site ICT ini secara kewe ngan dibaw wah penge elolaan Dinas Pend didikan dim mana seca ara teknis berada d di SMKN1 Marabaha an. Jarin ngan

yang g

ada

pada

KN1 SMK

banya ak

memb bantu

dala am

pelaksanaan komunikasi k data anta ar SKPD d dan kecam matan mela alui Ante ena /BTS ya ang sudah dibangun d d di beberapa a kecamatan dan SKPD.


22 2


Gambar 2..6 : Web Site S resmi p pn.marabah han.go.id

Web Peng gadilan Neg geri Kabupa aten Barito Kuala tidakk berada main induk yaitu y BaritoK go.id KualaKab.g dalam sub dom


23 3


Gambar 2..7 : Web ic ct.BaritoKu alaKab.go..id

Web ini berisi b tentan ng data da ata yang berkaitan de engan mate eri pend didikan,

namun

isi

kontennyya

belum

memadai

dan

perlu

diting gkatkan.


24 4

2003 tentang Kebijakan Dan Strategi

Recommend Documents