MODUS ACEH. Melirik dan Membidik Maksalmina Rp 4.500,- TABLOID BERITA MINGGUAN. Dugaan Praktik Korupsi di Pemkab Aceh Selatan BIJAK TANPA MEMIHAK

www.rajaebookgratis.com

Dugaan Praktik Korupsi di Pemkab Aceh Selatan

Melirik dan Membidik Maksalmina

TABLOID BERITA MINGGUAN

Rp 4.500,-

MODUS ACEH BIJAK TANPA MEMIHAK

rajaebookgratis.wordpress.com

www.modusaceh-news.com

Desain Cover: Olexs/Firmansyah

NO.20/TH.VI Minggu I, September 2008

(Luar Aceh Rp 5.000,-)


2

Redaksi

MODUS ACEH MINGGU I, SEPTEMBER 2008

Bulan Sya’ban pergi, mengiringi datangnya Hilal yang membawa Ramadhan 1429H/2008 M. Saatnya kita mensucikan hati, membersihkan jiwa. Mengharap ampunan dari Allah SWT. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Agsha Media Mandiri, penerbit Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh

Mengucapkan: SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA. SEMOGA ALLAH SWT MERIDHAI AMAL DAN IBADAH KITA. AMIN

Tabloid Berita

MODUS ACEH

Penerbit : PT. AGSHA MEDIA MANDIRI. Bank Account: PT Agsha Media Mandiri, Bank BPD Aceh, 01.05.641993.1, Bank BRI 0037.01.001643.30.9, Alamat Redaksi Jl. T. Iskandar No.102 Simpang Anoe Lambhuk Banda Aceh. Tlp. 0651-635322 Fax. 0651-635316, email: [email protected]. Penanggungjawab/Pimpinan Redaksi: Muhammad Saleh, Pimpinan Bijak Tanpa Memihak Perusahaan: Rizki Adhar, Direktur Usaha: Agusniar, Sekretaris Redaksi: Risky, Penanggungjawab Foto: Dadang Herianto, Ilustrasi/ Desain Grafis: Firmansyah, Pemasaran/Sirkulasi: Firdaus, M. Ichsan, Zubir, Iklan: Zainuddin, Sekretariat/ADM: Aida Rifni,Putra Erwanda, Iskandar, Keuangan: Fitriani. IT: Muttaqin, Wartawan: Dadang Heryanto, Fitri Juliana, Martha Andival, Juli Saidi. Koresponden: Bener Meriah, Takengon, Aceh Selatan, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Tenggara. Gayo Lues, Kuala Simpang, Sabang, Pidie Bireuen: Suryadi, Ikhwati, Hamdani Lhokseumawe: Siti Aima, Robi Junaidi, M. Daud. Web:www.modusaceh-news.com (Redaksi menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan misi tabloid ini. Tulisan diketik dua spasi, maksimal lima halaman kuarto. Redaksi berhak merubah isi tulisan tanpa menghilangkan makna, arti dan substansi dari tulisan tersebut) Dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, wartawan MODUS dibekali dengan Kartu Pers. Tidak dibenarkan menerima atau meminta apapun dalam bentuk apapun dari siapapun.



Aceh Selatan

3


Dugaan Praktik Korupsi di Pemkab Aceh Selatan

Melirik dan Membidik Maksalmina Pedang keadilan terus melirik pelaku korupsi di Aceh Selatan. Untuk tahap awal, mantan Kadispenda setempat, HT Lizam Mahmud dijerat hukum. Diduga, telah menggelapkan dana PBB. isa jadi, Rabu, 27 Agustus, pekan lalu, hari paling sial bagi mantan Kadispenda Aceh Selatan Drs. HT Lizam Mahmud. Lihatlah, menjelang bulan suci ramadhan, mantan pejabat itu terpaksa berurusan dengan jajaran Kejaksaan Negeri Tapaktuan. Dia dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara. Persoalan korupsi di Aceh Selatan, memang bukan cerita baru. Bahkan, sudah menjadi budaya di pemerintahan yang lalu, saat negeri pala itu dipimpin T Maksalmina Ali. Begitupun, sepandai-pandai menyimpan durian, akhirnya pasti akan menebar bau juga. Satu persatu, pelaku korupsi di Kabupaten Aceh Selatan, terendus dan tercium aparat penegak hukum. Sebenarnya, bau tak sedap itu sudah lama menyengat di Aceh Selatan. Celakanya, bukan bau sirup pala, tapi bau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dan, bau itu pula yang akhirnya tercium oleh jajaran Kejari Tapaktuan. Karena alasan hukum itu tadi, Kepala Kejaksaan Negeri Tapaktuan, Husni Thamrin, SH, menetapkan Drs. HT Lizam Mahmud dan empat stafnya sebagai tersangka. Penetapan itu bertujuan, untuk memudahkan penyelidikan tentang berbagai dugaan praktik korupsi yang dilakukan Drs. HT Lizam, selaku Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Pemkab Aceh Selatan, tahun lalu. Kata Husni Thamrim, SH, pihaknya sudah lama mengedus adanya praktik hitam ini, persis 11 Maret 2008. Begitupun, baru bulan lalu, penyelidikan tadi membuahkan hasil. Dan, sejak 27 Agustus lalu, Drs. HT Lizam dan empat stafnya bermalam di Rutan Tapaktuan. Penahanan HT Lizam, setelah aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan selama tujuh jam terhadap mantan Kadispenda ini. HT Lizam disidik atas dugaan penyimpangan dana pelaksanaan kegiatan intesifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2006 lalu. Setelah menjalani pemerik-

B

saan, Rabu 27 Agutus, pekan lalu. Sekitar pukul 16.30 WIB, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Aceh Selatan ini, langsung dinyatakan sebagai tersangka, pelaku penyimpangan pelaksanaan kegiatan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2006, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 409.272.000. Begitupun, HT Lizam sempat membantah tuduhan itu. Dia mengatakan,

semua pasal yang diarahkan kepada dirinya, sudah dia selesaikan tahun lalu. Terkait dengan staf atau anak buahnya yang bermain, mantan Kadispenda ini mengatakan. Semua itu urusan pribadi anak buahnya. “Mengenai ada anak buah saya yang melakukan pelanggaran, itu tanggung jawab oknum tertentu,” ungkap HT Lizam Mahmud. Kajari Tapaktuan, Husni Thamrin, SH menjelaskan.

Selain HT Lizam Mahmud, ada empat tersangkat lainnya yang dijerat. Mereka, Muhammad Yasin (pemegang kas), Rahmansyah, Basyah Wali dan Sulaiman. Mereka juga ditahan atas dugaan korupsi dana pelaksanaan kegiatan intesivikasi PBB tahun anggaran 2006. Kegiatan yang diduga telah dilakukan penyimpangan adalah, soal pendataan obyek dan subyek PBB, operasional penagihan,


penyuluhan PBB pada masyarakat atau petugas, dan insentif tim intensivikasi PBB. Akibat perbuatan itu, negara telah dirugkan Rp 409 juta lebih. Sebaliknya, ada dugaan, HT Lizam Cs telah melakukan praktik memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sekedar mengulang saja, tahun 2006 masyarakat asal Aceh Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemuda Aceh Selatan (AMPAS), pernah meminta mantan Bupati Aceh Selatan, Ir. Machsalmina Ali, MM, untuk diperiksa aparat penegak hukum, terkait berbagai dugaan praktik korupsi. Salah satunya, pengadaan handtraktor dan kasus korupsi lainya. Kini, setelah tidak menjabat lagi, Maksalmina Ali justeru dengan tenang melengang kangkung, ke sana dan kemari. Sementara, satu-satu mantan pejabat di sana dijerat hukum. Akankah Maksalmina Ali di lirik dan disidik? Pedang keadilan agaknya harus ditegakkan di Aceh Selatan. Ayo, siapa berani?*** ■

Juli Saidi


4

Simeulue


Rehab-Rekon di Simeulue

Maaf, Belum Bisa Berharap Banyak Keberadaan BRR NAD-Nias dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Simeulue, tidak seindah yang dibayangkan banyak pihak. Salah satunya, pembangunan rumah yang tidak selesai. eski nyaris berumur empat tahun, kehadiran BRR NAD-Nias, belum juga bisa memulihkan dan memenuhi hak-hak pengungsi (para korban bencana gempa dan tsunami—red) di Kabupaten Simeulu. Bahkan berbagai masalah muncul, terutama masyarakat korban gempa dan tsunami. Semua, berbuntut penderitaan. Sebut saja pembangunan rumah, selain tergolong lamban, juga bermasalah. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, banyak kasus yang ditemui di lapangan. Misalnya, pengutipan uang Rp 50 ribu oleh oknum-oknum KP4D. Kecuali itu, pembangunan rumah juga terindikasi tidak tepat sasaran. Terutama dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat korban serta bangunan yang tak kunjung selesai dan diragukan kualitasnya. Hazmi Mustafa (57 thn), salah seorang warga Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, mengaku sangat kecewa dengan kinerja BRR NAD-Nias. Lelaki paruhbaya ini telah dua tahun menunggu dana kompensasi dari BRR sebagai pengganti atas biaya renovasi rumah yang dijanjikan. Namun, tak kunjung tiba. Padahal, berbagai persyaratan telah dipenuhi. Mulai dari pembuatan proposal hingga pembebanan biaya sebesar Rp 50 ribu/orang oleh KP4D. Alasannya, sebagai biaya pengajuan proposal ke BRR Pusat, di Banda Aceh. Ironisnya, bantuan pun tak kunjung datang dan menjadi tanda tanya bagi warga setempat. ”Karena tidak sanggup lama-lama tinggal di tenda, terpaksa rumah yang rusak dengan kondisi sudah miring tidak layak huni, saya bangun pelan-pelan dengan dana pribadi. Untuk mendapatkan dana kompensasi, saya bersama ratusan warga desa yang lainnya telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh KP4D seperti, pembuatan proposal dan uang Rp. 50 ribu/orang,” kata Hazmi. Bukan hanya itu, pembuatan proposal sempat dua kali terjadi perubahan karena salah. ”Maklumlah kerja saya nelayan jadi kurang tahu membuat proposal. Tapi usaha kami sia-sia, karena sampai saat ini kompensasi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datangnya,” ungkap Hazmi kepada Modus Aceh, Rabu (27/8). Masalah ini tidak hanya dialami Hazmi, ada ratusan warga Desa Suka Jaya lainnya, yang mengalami nasib serupa. Kabarnya, warga di desa tersebut, telah membentuk tim

M

■

Rumah bantuan yang telantar. yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mempertanyakan dan menelusuri masalah ini ke BRR NAD-Nias di Banda Aceh. Kepulauan Simeulue, masih tergolong terisolir. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah Aceh, bahkan daerah pusat gempa pada saat bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias, Desember 2004 silam. Tidak hanya itu, pulau tersebut juga dilanda gempa susulan yang tidak kalah dahsyatnya dengan gempa Desember 2004, tepatnya 28 Maret 2005 lalu. Dari peristiwa bencana alam yang beruntun tadi, seharusnya program rehab dan rekons bisa memulihkan dan membantu perekonomian masyarakat korban. Realitasnya, penderitaan masyarakat korban masih terlihat dengan menempati rumah darurat buatan mereka sendiri sebagai tempat berteduh dan berkumpul bersama keluarga. Pembangunan rumah yang ditargetkan sebanyak 7.143 unit di Simeulue. Tapi, hanya 4.875 unit yang telah terealisasi, sedangkan 2.114 unit masih dalam pengerjaan. Data ini bersumber dari BRR Distrik Simeulue dan jawaban dari Pemda setempat atas beberapa pertanyaan Dewan Pengawas DPR RI, saat kunjungan kerja (Kunker) 18-22 Juni lalu. Dari jumlah data yang terealisasi tersebut, sebanyak 3.738 unit merupakan hasil pembangunan lembaga-lembaga asing (NGO) yakni, UN Habitat 1.299 unit, Consern 1.179 unit, JRC 625 unit, Caritas 106 unit, GAA 461 unit dan Care 68 unit. Sedangkan BRR hanya baru menyelesaikan 1.137 unit. Rekompak menghendel 838 unit dan ARC 152 unit pembangunan rumah. Semua itu masih dalam tahap pelaksanaan alias belum selesai meski telah me-

makan waktu dua tahun. Sementara pihak BRR Distrik Simuelue di penghujung masa peralihan rehab-rekons ke Pemda, tidak henti-hentinya dikunjungi para korban bencana yang belum mendapatkan bantuan. Baik bantuan rekontruksi rumah maupun bantuan dana kompensasi. Bahkan banyak warga emosi ketika menjumpai karyawan atau petinggi-petinggi Distrik BRR di sana. Semua itu diakibatkan kinerja mereka yang tidak becus. Masa peralihan program rehabrekons dari lembaga BRR kepada Pemda setempat, kabarnya direncanakan pada April 2009 mendatang. Rencana ini menjadi buah bibir warga setempat. Maklumlah, bagi masyarakat korban bencana yang belum mendapatkan bantuan, peralihan ini menjadi sesuatu hal yang ditakuti. Karena belum adanya kepastian terhadap bantuan yang mereka diterima. Menyikapi hal ini, Kepala Sekretariat Distrik BRR Simeulue, Fadlil, kepada Modus Aceh menjelaskan. Masalah pengutipan uang sebesar Rp 50 ribu oleh KP4D kepada warga, bukan atas instruksi pihaknya. Karena itu, BRR tidak bertanggung jawab atas hal itu. Untuk warga yang belum mendapatkan bantuan, dia meminta agar mendaftarkan ulang guna diusulkan ke BRR Pusat. “Persoalan adanya pengutipan uang sebesar Rp 50 ribu/orang oleh KP4D kepada warga, bukan instruksi BRR dan kita BRR tidak bertanggung jawab akan hal itu,” tegas Fadlil. Bisa jadi, pernyataan Kepala Sekretariat Distrik BRR Simeulue, sebagai upaya “cuci tangan”, meski diketahui secara umum, bahwa KP4D merupakan perpanjangan tangan dari BRR di tingkat desa. Tapi apa lacur, tindak tanduk KP4D


Septian Antoni

dilapangan bukan bagian dari tanggung jawab BRR ketika ada kesalahan!. Sedangkan mengenai keterlambatan pembangunan rumah di Simeulue, menurut Fadlil. “Kita telah berupaya semaksimal mungkin, jika tidak selesai, bangunan ini akan dilanjutkan oleh Pemda nantinya, apabila program rehab-rekons ini jadi dialihkan,” ujar dia. Pantauan media ini dilapangan, pembangunan rumah oleh UN-Habitat di Kecamatan Simeulue Timur hanya 493 unit. Yang selesai yakni, Desa Kuala Makmur 226 unit dan Ganting 267 unit. Sedangkan Desa Kahat, Busung, Sua-Sua dan Desa Batu-batu yang berjumlah 459 unit, masih dalam tahap pengerjaan (belum selesai). Berbeda dengan data yang dilaporkan Pemda setempat kepada Dewan Pengawas DPR RI pada kunjungan kerja 18-22 Juni lalu. Ada 1.165 unit jumlah rumah yang telah selesai dibangun oleh UN-Habitat di Kecamatan Simeulue Timur. Di Kecamatan Tepah Barat, dari 124 unit rekontruksi rumah yang dibangun oleh BRR, tepatnya di tujuh desa yakni, desa Lantik, Awel Kecil, Salur, Maudil, Laayon, Naibos dan Silengas. Hanya 41 unit yang selesai sedangkan sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Padahal, pembangunan rumah tersebut dimulai dari Juli 2006. Sebelumnya, bangunan tersebut dikabarkan sempat terbengkalai beberapa bulan dan telah ditumbuhi rerumputan serta jamur. Pemandangan bangunan seperti ini, tidak hanya didapat pada bangunan ala BRR saja, pada bangunan rumah ala Rekompak nyaris bisa kita temui di sepanjang jalan Suak Buluh Lasikin. Duh, nasibnasib.*** ■

Septian Antoni (Simeulue)


Bireuen


5

Saat Pabrik dan Mesin Jadi Besi Tua Pabrik dan mesin untuk keperluan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bireuen, terancam jadi besi tua. Kendalanya macam-macam, mulai dari tidak adanya bahan baku hingga ketidakjelasan pengelola. elasa dua pekan lalu, Menteri Sosial RI, DR. H. Bachtiar Chamsah melakukan kunjungan dan silaturrahmi ke Kabupaten Bireuen. Pada kesempatan tersebut Mensos sempat mempertanyakan kabar pabrik biodiesel yang terletak di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, Bireuen. Maklum saja mesin biodisel itu merupakan bantuan Mensos pada tahun 2005 lalu. Mengetahui kalau pabrik tersebut belum bisa dioparsikan secara optimal karena ketidaktersediaan bahan baku berupa biji jarak. Sontak, Mensos kecewa. Kekecewaan itu tak kuasa disembunyikan Mensos saat berkunjung ke sana. Karena itu, dia menginginkan penegasan kongkrit dari Bupati Bireuen, Nurdin Abdurrahman mengenai kondisi tadi. Salah seorang anggota tim biodiesel Kabupaten Bireuen, Kesuma Fachrida, ST, Jum’at, 29 Agustus kepada Modus Aceh membenarkan kalau Mesnsos sempat mempertanyakan perkembangan pabrik biodiesel tersebut. Kata Kesuma Fachridha, yang juga Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen, pihaknya sudah mengambil alih proses produksi biodiesel. “PDP sendiri bersedia menampung biji jarak dari masyarakat dengan harga Rp1.250 per kilogram,” ujar Kesuma Fachridha. Pihak PDP akan berusaha untuk menghasilkan minyak biodiesel tidak hanya dengan biji jarak, tapi dengan menggunakan bahan baku campuran lainnya, seperti minyak jelantah. “Tentang budidaya jarak yang merupakan bahan baku biodisel diserahkan ke dinas terkait yaitu Dinas Perkebunan dan Kehutanan,” ungkap lelaki yang akrab disapa Ayi ini. Ditambahkan, kendala bahan baku menjadi hal sangat pelik yang menyebabkan lambannya produksi minyak biodiesel itu sendiri. Meski begitu PDP akan berupaya menyikapi dan menyiasatinya dengan memproduksi biodiesel bercampur minyak bekas alias minyak jelantah. “Kita sedang menjajaki kerja sama untuk mendatangkan minyak jelantah dari Banda Aceh,” sebut Ayi dengan

S

penuh keyakinan. Program budidaya tanaman jarak pernah dilakukan Dinas Perkebunan dan Kehutan Bireuen tahun 2006 lalu dengan membudidayakan 100.000 batang tanaman jarak. Program ini menelan dana Rp250 juta melalui APBK Bireuen tahun 2006. Usaha itu merupakan cara untuk memenuhi ketersediaan bahan baku jarak. Namun, program tersebut mengalami kegagalan. Kabarnya Dinas Perkebunan dan Kehutanan akan kembali menggulirkan program tadi. Itu ditandai dengan dilaku- Mesin keramik di Juli. kannya tender untuk program pengembangan tana- itu, bisa dimanfaatkan oleh man jarak. Program penana- masyarakat nelayan sebagai man jarak tersebut dananya minyak untuk melaut. Dari hasil yang dicapai, bersumber dari dana Otsus tahun 2008 sekitar Rp 600 juta. produksi biodiesel direncanaRincinya, pengadaan 500.000 kan akan bermanfaat sebagai batang pohon jarak serta kebu- konsumsi kaum nelayan pengguna boat mesin, terutama setuhan herbisida. Kepala Dinas Perkebunan bagai pengganti pasokan BBM dan Kehutanan Bireuen, Ir H yang dinilai relatif membutuhSuryadi A Gani mengakui. Pro- kan biaya besar. Disamping pabrik biodiesel gram pengembangan tanaman jarak mengalami kegagalan. di Benyot, Kecamatan Juli, ada Hal itu disebabkan beberapa sejumlah mesin dan pabrik lainfaktor. Misal, kurangnya biaya nya bernilai miliaran rupiah terutama pada masa perawa- yang hingga saat ini belum juga tan. ”Kegagalan program terse- mampu dioptimalkan untuk but diakibatkan beberapa hal, berproduksi dan menghasilkan terutama ketidaktersediaan bi- sesuatu bagi kepentingan aya perawatan tanaman,” un- masyarakat. Diantaranya mesin keramik di Desa Juli Tambo gkap Suryadi. Disebutkan, pemerintah se- Tanjung Kecamatan Juli, Bilama ini tidak memberikan reuen. Tujuh tahun sudah mesin dana pendamping dan biaya perawatan. Akibatnya hampir tersebut menjadi onggok besi seluruh kegiatan yang dilaku- tua. Warga di sana sangat kan untuk penamanan jarak menantikan dioperasikanya mengalami kegagalan, sehing- mesin keramik itu. Namun samga tidak memperoleh hasil mak- pai Agustus 2008, mesin pensimal. “ Dari hasil evaluasi dukung masih juga belum yang dilakukan beberapa kali dilengkapi. Peralatan bantuan untuk mencegah terjadinya ke- Pertamina Pusat sejak tahun salahan, diketahui bahwa dis- 2001 itu, sampai sekarang beamping kurangnya dana pen- lum dipergunakan. Desa yang hampir setengah dukung, kita juga kewalahan mengajak petani untuk penduduknya itu menggeluti mengembangkan tanaman jar- usaha kerajinan gerabah tersebut, kemudian berinisiatif meak,” jelas Suryadi. Bantuan mesin biodiesel minta bantuan Pemda agar mesoleh Mensos dari dana APBN in keramik yang terbakar ini 2005 sebenarnya merupakan dapat dihidupkan kembali. pilot project (percontohan) Melihat atensi warga dalam pengembangan energi biodie- mengaktifkan home industri itu sel. Mesin tersebut minimal ber- besar, aparat desa di sana berproduksi 6 ton per hari dengan sepakat meminta bantuan kepakapasitas produksi 3.000 liter da Pemkab Bireuen agar diusaper hari dan bernilai Rp 1,5 mil- hakan sebuah paket mesin. Jika mesin ada, produksi akan lebih iar. Pabrik biodiesel tersebut di- ditingkatkan dengan waktu harapkan bisa memperbaiki yang sangat efisien. Tentu saja taraf ekonomi masyarakat bila mesin itu terwujud, maka lemah di pedalaman dengan akan dapat menampung banymenghasilkan bahan baku ak tenaga kerja. Akhirnya, perjuangan waryang kemudian diproses menjadi minyak biodiesel. Kecuali ga membuahkan hasil, Pertam-

■

ina Pusat bersedia memberikan bantuan kepada masyarakat untuk peningkatan ekonomi kecil. Warga Juli Tambo Tanjung tak urung berlega hati, apa yang diharapkan akan tercapai. Menurut Iryadi, aparat desa Juli Tambo Tanjung, dana yang dikucurkan mencapai 1,3 Milyar oleh BUMN yang kaya itu. Dana tadi diserahkan kepada Pemkab Bireuen. Pemkab kemudian mengontrakkan kepada rekanan. Semua paket mesin pun dibawa ke desa itu dan dipasang di areal yang telah dibebaskan, persis di belakang meunasah desa. Warga desa Juli Tambo Tanjung, Kecamatan Juli berjumlah sekitar 100 Kepala Keluarga (KK). Umumnya, bekerja sebagai pembuat periuk dan belanga. Pada tahun 90-an, mereka mendapat bantuan dari LTA 77 Belanda. Akibat konflik, sekitar tahun 2000, home industri bantuan Belanda tadi terbakar. Karenanya, masyarakat di sana meminta bantuan pada pemerintah setempat. Beruntung pada tahun 2001 mereka mendapat bantuan dari Pertamina Pusat sebesar 1,3 miliar, yang disalurkan melalui pemerintah Bireuen. Pada tahun 2002 mesin penghancur dan penghalus tanah dua unit mulai masuk ke desa itu, disusul masuknya lima unit mesin press. Tetapi, tahun 2006 kepedulian pemerintah setempat terbukti, kerena menurut Iryadi, mereka dapat tambahan mesin pendukung dua unit sebagai motor penggerak. Tetapi itu belum memadai, karena masih membutuhkan beberapa alat lainnya seperti tabung minyak, dan sebagainya. “Makanya kami minta pemerintah berusaha semaksimal mungkin supaya bisa menfungsikan pabrik tersebut,” harapnya.


Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Kadisperindagkop) Bireuen, Muzakkar SH kepada media ini beberapa waktu lalu menyebutkan. Belum beroperasinya mesin keramik di Juli Tambo Tanjong tersebut, karena masih ada peralatan yang belum lengkap. Menurut Muzakkar, mesin pendukung itu rencananya akan dikirim pada akhir Desember 2006 lalu, karena banjir, sampai sekarang belum juga sampai ke Bireuen. Mesin tambahan untuk melengkapi pabrik keramik tersebut, didanai dari angMODUS / Ikhwati garan APBN sebesar Rp 1,3 miliar. Beberapa peralatan yang belum ada diantaranya panel AC/DC, silender, fleksibel, kunci panel dan kunci bukan panel. “Kalau peralatan tersebut sudah sampai, tahap selanjutnya akan dirakit dan dipasangkan, tapi kami belum bisa memberikan kepastian kapan mesin tersebut bisa dioperasikan,“ ungkap Muzakar sambil menambahkan, sebelum dioperasikan nantinya akan dikirim tiga orang warga untuk ikut pelatihan cara pembuatan keramik di Jatiwaringin,Jawa Barat. Hal yang sama juga terjadi pada mesin pengolahan susu kedelai di Kecamatan Peudada. Mesin bantuan Pemda NAD itu, sudah berdiri sejak 2005, namun sampai saat ini belum juga difungsikan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Bireuen, Ir Bustami Hamid menyebutkan. Mesin pembuat susu kedelai itu tidak dapat digunakan karena masih berupa mesin lama dan konvensional. Sehingga diperlukan mesin yang lebih modern agar mampu menghasilkan produk susu kedelai dan produk lainnya dari kedelai seperti tepung dan lainnya. Begitu juga hanya pabrik es bantuan Italia di kawasan PPI Peudada yang sampai saat ini tidak dioperasikan. Juga pabrik pakan ternak di Geurugok, Bireuen juga belum dioparikan untuk menghasilkan pakan ternak. Kalau semua pabrik dan mesin tersebut tetap dibiarkan, ditakutkan akan menjadi besi tua. Entah apa yang ada dipikiran pejabat dan instansi terkait dengan membiarkan mesin dan pabrik tersebut tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Padahal, nilai pabrik tersebut mencapai miliaran rupiah? Entahlah.*** ■

Ikhwati (Bireuen)


6

Aceh Tenggara


Banjir Datang, Aceh Tenggara dan Subussalam Tergenang Hujan deras mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) dalam sepekan. Sungai Pio yang bersumber dari pegunungan Desa Kubu, Kecamatan Lawe Alas, meluap. Ratusan warga terpaksa mengungsi. Banjir juga meluas hingga ke Subussalam.

Membersihkan rumah sisa banjir.

ulan puasa hanya tinggal hitungan hari. Namun malang tak dapat di tolak untung tak dapat di raih. Nasib menimpa warga Kecamatan Lawe, Jumat 22 Agustus lalu. Sekira pukul. 23.00 Wib, sunyai Pio meluap. Air datang, dipicu derasnya hujan yang mengguyur Kabupaten Agara dalam sepekan terakhir. Selain menghantam pemukiman juga lahan pertanian

B

■ MODUS/Sopian

dan perkebunan warga di sekitar pemukiman. Warga hanya mampu pasrah. Berusaha menyelamatkan diri dan anggota keluarga. Raut-raut kesedihan tergambar dari wajah warga. Luapan air yang mencapai satu meter itu memporakporandakan harapan mereka. Belasan hektar lahan persawahan dan pertanian yang telah di tanami padi dan jagung, ludes di terjang banjir. Selain tanaman, ternak warga setempat juga turut menjadi korban banjir yang melintasi tiga desa itu. Ratusan warga mengungsi ke tempat aman. Menunggu air turun. Pada Jum’at malam dan Sabtu dinihari, Jalan Lawe Kongker menuju Desa Kubu terputus beberapa jam. Air deras bercampur lumpur yang berasal dari pegunungan Taman Nasional Lueser menghanyutkan puluhan pohon kelapa dan kayu berukuran sedang dan melintang di badan jalan. Kekhawatiran warga reda ketika debit aliran Sungai Pio berlahan-lahan turun pada Sabtu 23 Agustus, sekitar pukul 02 .00 Wib. Sebagian warga sudah berani pulang ke rumah. Sebagian lainnya belum berani. Bagi yang berani pulang ke rumah, terlihat sibuk membersihkan rumah. Bukan hanya kepala keluarga, seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga terlibat dalam proses pembersihan itu. Bantuan yang diharapkan tidak juga kunjung datang. Sampai Senin, 25 Agustus, ratusan warga belum menerima bantuan. Kendati masingmasing kepala desa yang terkena banjir telah menyerahkan data kerugian warga kepada pihak Kecamatan Lawe Alas. Sampai Sabtu pagi, sekitar pukul 07.00 Wib, diketahui bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah hempasan banjir tengah malam itu. Banjir juga terjadi di Subussalam, daerah penghasilan kayu dan kelapa sawit ini ikut terkenang. Deras hujan sepanjang hari Rabu hingga Kamis Sore, 28 Agustus, pekan lalu membuat Sungai Lae (baca: Sungai) Sibelagen di Dusun Rikit Desa Namo Buaya Kecamatan Simpang Kiri, meluap. Di beberapa titik terjadi longsor menutupi sejumlah ruas badan jalan di beberapa ruas jalan Pemko Sabulussalam yang baru mekar dari Aceh Singkil ini. Titik longsor terjadi di desa


antara Desa Jontor dengan Lae Ikan di Kecamatan Penanggalan, Pemko Subulussalam. Hingga Kamis 28 Agustus, pekan lalu, terjadi antrian panjang. Sejumlah kenderaan. Bahkan arus Sidikalang (Sumatera Utara) dengan Subulussalam (NAD) sempat terputus beberapa jam. Begitu juga jalan arus lalu lintas Meulaboh-Medan Jalan baru normal setelah satu alat berat diturunkan untuk membersihkan timbunan tanah dari badan jalan. Listrik yang sempat padam baru menyala pada Kamis pagi. Daerah ini setiap tahun menjadi langganan banjir. Setiap terjadinya hujan, wilayah itu lumpuh total. Bahkan air berketinggian 1,5 meter. Tentu, kederaan yang melintasi di jalan terperangkap. Warga yang rumahnya menjadi lokasi banjir, ada yang tetap bertahan dan berharap air surut. Meski musibah tahunan itu tidak menimbulkan korban jiwa, dua mobil masing-masing Kijang Kapsul dan Daihatsu jenis jeep hanyut terbawa air ke sisi jalan, saat berusaha menerobos genangan banjir sekira pukul 08.00 Wib. Namun, semua penumpang selamat. Menurut keterangan warga setempat, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. “Sudah setiap tahun banjir seperti ini, namun belum terlihat sikap antisipasi yang dibuat pemerintah setempat,” kata warga Pemko Sebulussalam. Warga menyatakan musibah ini terjadi setiap tahun karena saat ini hutan di Pemko Sebulussalam banyak yang gundul. ”Dulu saat konflik, hutan di daerah ini banyak ditebang,” ungkap warga. Catatan media ini, jalur antara Jontor-Lae Ikan (NAD) dengan Sibande Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), merupakan kawasan rawan longsor. Bahkan longsor terhebat tahun 2000 silam mengakibatkan belasan nyawa hilang. Selain marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang tidak maksimal, pada sisi kiri kanan jalan terdapat gunung dan Sungai Kombih yang cukup curam dan sudah memakan puluhan korban jiwa, termasuk yang tercebur atau terjun bebas ke sungai dengan arus deras. Para pengendara yang melintas diimbau untuk lebih berhati-hati terutama pada musim penghujan.*** ■

Sopian (Aceh Tenggara)


Wawancara

7


Terkait Pajak Nanggr oe di PD Fajar Selatan Nanggroe

Tgk Abral Muda: Sulaiman Adami Bohong! Terkait berita Modus Aceh, edisi pekan lalu, berjudul: Sesak Masalah di Fajar Selatan. Direktur Utama PD Fajar Selatan, Sulaiman Adami mengaku ikut menyetor dana pajak nanggroe, saat Aceh masih dilanda konflik. Pengakuan itu tertera pada surat laporan yang ditandatangani Direktur PD. Fajar Selatan, tanggal 5 Maret 2007. Dijelaskan, pihak PD Fajar Selatan, tanggal 1 Mei 2002, telah menyetor pajak nanggroe PKS Trumon, sebesar Rp 180.000.000. ada tanggal 6 Februari 2003, uang pajak nanggroe AMP Desa Terbangan, sebesar Rp 250.000.000. Tanggal 14 Maret 2003, uang pajak nanggroe utnuk proyek Bandara Teuku Cut Ali tahap I sebesar Rp 75.000.000. Pada tanggal 5 Januari 2004 uang pajak nanggroe proyek T. Cut Ali tahap II sebesar Rp 250.000.000. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2004 uang pajak nanggroe proyek lapangan Bandara Kuala Batee Abdya sebesar Rp 300.000.000, dan terakhir pada tanggal 2 Desember 2004 uang pajak nanggroe AMP desa Terbangan sebesar Rp 300.000.000. Terkait berita tersebut, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Lhok Tapaktuan, Tgk Abral Muda, membantah semua laporan Direktur Utama PD. Fajar Selatan tadi. Bantahan itu sampaikan saat wartawan Modus Aceh, Juli Saidi mewawancarai Tgk. Abral Muda melalui terlpon seluler, Ka-

P

■ MODUS/Dok

mis, 28 malam, pekan lalu. “Sulaiman Adami Bohong!, begitu kata Tgk Abral. Di hari yang sama, Juli Saidi juga melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Aceh Selatan. Daska Azis. Apa tanggapan Ketua Komite Peralihan Aceh Lhok Tapakatuan tersebut? Sementara Daska Azis meminta pihak berwajib untuk meninjau dan mengusut kembali laporan yang dibuat Sulaiman Adami. Bagaimana hubungan KPA Wilayah Lhok Tapaktuan dengan Direktur Utama PD Fajar Selatan? Kronologisnya begini, dulu semasa konflik Sulaiman Adami, SP adalah orang yang paling keras dan pelit di Aceh Selatan. KPA tidak pernah bertemu dengan Direktur Utama PD. Fajar Selatan itu. Apakah Anda pernah bertemu dengan Sulaiman Adami? Sekali lagi saya tegaskan, Sulaiman Adami adalah orang yang paling pelit di Aceh selatan. Jangankan bertemu dengan saya, berkomunikasi lewat telepon saja tidak pernah. Bahkan dia sering di Me-

dan pada waktu konflik. Bawahan Anda, mungkin? Bagi KPA Lhok Tapaktuan punya catatan. Jadi KPA Wilayah Lhok Tapaktuan tidak pernah bertemu dengan Sulaiman Adami semasa konflik. Apakah KPA Lhok Tapatuan pernah menerima sumbangan dari Direktur Fajar Selatan? KPA Wilayah Lhok Tapaktuan tidak pernah menerima sumbangan dari Fajar Selatan. Dan KPA punya cacatan serta kwitansi, siapa saja yang memberi sumbungan pada masa konflik dan tetap kami tulis. Sulaiman Adami bohong! Dari laporan yang ditandatangani Sulaiman Adami jumlah bantuan mencapai ratusan juta. Pendapat Anda? KPA tetap punya catatan siapa yang ada memberi sumbangan, walaupun kwintansi pada waktu itu secara sederhana. Saya tegaskan, jangankan ratusan juta, seribu rupiah pun KPA Wilayah Lhok Tapaktuan tidak pernah menerima sumbangan dari Sulaiman Adami, Direktur PD Fajar Selatan.

Mungkin bawahan Anda? KPA punya komando, walaupun bawahan saya yang mengambil. Laporan tetap ada. Dan jelas dari laporan keuangan KPA Lhok Tapaktuan, Sulaiman Adami tidak pernah memberi uang ke GAM waktu konflik. Dalam laporan Sulaiman Adami lengkap dengan tanggal dan wilayahnya untuk sumbangan pajak nanggroe? Direktur PD. Fajar Selatan jangan mengkambing hitamkan KPA. Karena kami punya catatan siapa yang memberi sumbangan kepada GAM pada waktu

konflik. Dalam laporan itu tidak disebut KPA? Iya, tapi dalam laporan yang kami baca di media, disitu disebut pajak nanggroe. Nah itu sudah mengkambing hitamkan. Alasannya? Laporan yang dibuat Sulaiman Adami jelas semasa konflik. Maka pemberian itu harus diperjelas. Karena itu uang Negara. Contoh? Ya. Seperti pada tanggal 1 Mei 2002. PD. Fajar Selatan membuat laporan uang pajak nanggroe PKS Trumon sebesar Rp. 180. 000.000. Hanya itu? Tentang AMP Terbangan Sebesar Rp. 250.000.000 dan jelas tanggalnya. Lalu? Saya melihat persoalan korupsi di Aceh Selatan bukan Sulaiman Adami saja. Tapi Bupati lama juga harus dievaluasi kembali oleh yang berwenang. Maksud Anda Machsalmina Ali? Iya. Karena laporan yang

dibuat Sulaiman Adami adalah anggaran lama. Maksud Anda laporan pajak nanggroe yang dilaporkan oleh Sulaiman Adami tidak benar? Iya. Itu perlu dipertanyakan kebenaran laporan uang pajak nanggroe dan ada indikasi mengada-ngada. Apakah KPA siap mempertanggung jawabkan? KPA wilayah Lhok Tapaktuan siap mempertanggung jawab tentang laporan pajak nanggroe yang dilaporkan PD. Fajar Selatan. Sulaiman Adami harus bertanggung jawab tentang uang ratusan juta tersebut. Harapan Anda? Harapan saya selaku Ketua Komite Peralihan Aceh Lhok Tapaktuan. Bupati sekarang yang dipilih secara langsung, wajib menindaklanjuti laporan Sulaiman Adami. Apalagi Bupati sekarang adalah orang KPA juga, maka buktikan kinerjanya dengan baik. Lalu? Dulu pasangan Husin-Daska pernah membuat program 100 hari, oleh karenanya membasmi rezim lama yang tidak baik adalah tugas Bupati sekarang. Yang Lain? Sekarang Bupati sedang melakukan mutasi para kepala dinas, kalau kepemerintahan HusinDaska ingin baik, maka harus betul-betul diseleksi secara professional. Kalau tidak? Kalau itu tidak dilakukan, maka akan membahayakan mereka sendiri. Kita tidak berpikir yang bukan-bukan. Tapi itu harapan masyarakat Aceh Selatan. Harapan bagaimana? Masyarakat berharap bagi orang-orang yang pernah duduk di masa kepemerintahan lama harus betul-betul diseleksi. Jangan sempat salah minum “obat”. Maksud Anda ada penyakit? Kira-kira begitu, penyakit lama harus segera diobati, jangan sempat Aceh Selatan selalu dalam keadaan sakit.*** ■

Juli Saidi

Wakil Bupati Aceh Selatan, Daska Azis

Usut kembali Dana Pajak Nanggr oe Nanggroe Bagaimana Pendapat Anda tentang laporan Direktur Utama PD. Fajar Selatan? Kita telah baca laporannya, tapi dari hasil audit BPKP mengatakan sudah sesuai. Dari hasil wawancara media ini dengan KPA tentang pajak nanggroe, KPA tidak pernah menerima. Menurut Anda? Inilah masalahnya sekarang, BPKP mengatakan itu sudah sesuai. Namun KPA Lhok Tapaktuan tidak menerima uang tersebut. Jadi kemana uang itu? Lalu? Kita menyarankan kepada pihak yang berwenang, agar laporan itu dievaluasi kembali. Jangan ada laporan yang tidak jelas. Selaku Wakil Bupati terpilih, bagaimana Anda melihat laporan itu?

Kita tetap akan pelajari kembali tentang laporan pajak nanggroe yang dilaporkan PD. Fajar Selatan. Terkait dengan tunggakan pajak? Ya. Kita telah surati PD. Fajar Selatan untuk segera melunasi tunggakan tersebut, karena itu akan merugikan daerah. Terkait dengan peralihan CPO Trumon, pendapat Anda? Ini juga permasalahan, karena itu sudah ditantangani oleh DPRK Aceh Selatan. Tapi itu perlu dilihat kembali. Apa yang harus dilihat? Terutama sekali tentang pengurusan koperasi itu sendiri. Apakah orangnya? Iya. Salah satunya itu, apakah pengurus dikoperasi itu sudah sesuai.

Yang lain? Kita juga akan menyarankan ke DPRK Aceh Selatan untuk mengavaluasi kembali masalah peralihan CPO Trumon. Bila perlu dipleno kembali oleh DPRK Aceh Selatan. Apakah sudah dibayar? Dari hasil laporan Dinas Pendapatan Daerah, tunggakan itu belum dibayar hingga sekarang. Harapan Anda? Kita menyarankan agar masalah laporan tentang pajak nanggroe perlu di evaluasi kembali oleh pihak yang berwajib. Lalu? Kita juga pertanyakan dari hasil audit BPKP. Karena BPKP sudah mengaudit dana itu. Intinya, usut kembali dugaan dana pajak nanggroe.*** ■


Juli Saidi


Utama

Minggu I, September 2008

8

Banda Aceh dan Kesemerawutan Kota

■

Truk dalam kota Banda Aceh.

Pembangunan Kota Banda Aceh terus meningkat. Tapi, masih banyak bangunan justru menyalahi Rancangan Tata Ruang Kota. Masih semerawut dan tidak terkontrol.

S

eorang sopir berbaju dinas itu tiba-tiba memperlambat laju mobil yang dikendarainya. Sesaat kemudian, dua buah truk barang melaju dengan kencang, persis di depan mobil tersebut. Lalu, diikuti berbagai jenis kendaraan roda empat dan roda dua. Kedua truk itu meninggalkan asap hitam yang membuat perih mata. Sang sopir, yang sudah terbiasa dengan keadaan itu hanya bisa mengeluarkan sumpah serapah. Setelah mendapat giliran lampu hijau. Sang sopir yang sempat kesal itu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, tanpa memperdulikan dua orang polisi yang bertugas mengatur lalu

lintas, disudut perempatan lampu merah tadi. Begitulah, hari-hari di Kota Banda Aceh. Suasana itu terjadi di jalur padat, kawasan Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh. Bukan hanya di situ, keadaan serupa juga terlihat di jalan-jalan utama di dalam Kota Banda Aceh. Berbagai jenis truk dengan leluasa masuk ke kota dengan meninggalkan berbagai masalah. Mulai dari kotoran atau sampah, tanah yang melekat pada ban serta asap kelabu yang membuat perih mata bagi para pengguna sepeda motor. Pasca tsunami, keadaan kota Banda Aceh memang telah berubah menjadi lebih megah dari sebelumnya. Beberapa tahun belakangan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota guna memperindah ibukota Serambi Mekkah, yang terkenal dengan slogan BERIMAN (Bersih, Aman dan Nyaman). Namun, harus diakui, Kota Banda Aceh masih terkesan semerawut. Rumah-rumah toko di pinggir jalan tumbuh bak jamur dimusim hujan. Umumnya, pembangunan rumah toko (ruko) itu tanpa memperhatikan tata ruang kota.

Martha Andival

Keadaan ini semakin diperparah tanpa adanya perluasan jalan yang memadai. Akibatnya, sepertiga badan jalan di depan ruko tersebut justru dijadikan areal parkir gratis para pemilik ruko. Bisa dibayangkan akibat yang ditimbulkan, kemacetan dan kecelakaan menjadi pemandangan umum di kota ini. “Sebenarnya jalan-jalan di Kota Banda Aceh lebar-lebar. Coba lihat di Jalan Teuku Umar (kawasan Setui). Kenapa terjadi macet, khususnya pada pagi dan siang hari, karena sepertiga jalan habis terpakai untuk parkir mobil dan truk,” kata Maimun Ishak, seorang warga Banda Aceh. Menurut Maimun, selain jumlah kendaraan yang terus bertambah, Pemerintah Kota Banda Aceh nyaris tidak menyediakan lahan parkir yang sepadan. Keadaan ini sebut Maimun, menyulitkan para pengendara yang melintasi Jalan Teuku Umar karena sempit dan sering terganggu oleh manuver kendaraan lain saat keluar dari kawasan parkir. Kesemrawutan kota seluas 61,36 km2 dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.139.714 jiwa


ini, bisa dilihat dengan letak pasar, terminal dan SPBU yang mengganggu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banda Aceh. Kondisi ini bisa dilihat di Jalan Teuku Umar, Jalan T Panglima Polem, kawasan Peunayong, kawasan Simpang Surabaya dan kawasan Neusu. Akibatnya, setengah badan jalan, di kedua jalur itu, terpakai untuk parkir kendaraan. Parahnya, disetiap kawasan padat tadi, tidak ada satupun areal parkir yang memadai. Bahkan ada kawasan pasar tidak memiliki areal parkir sama sekali. Akibatnya, sopir-sopir truk pengangkut barang terpaksa memarkir di sisi jalan. Keadaan ini semakin diperparah dengan banyaknya parkiran kendaraan para pengunjung pertokoan dan pasar. Khusus untuk truk barang, karena tak adanya terminal khusus, menyebabkan truk-truk itu dengan sembarangan memasuki jalur Kota Banda Aceh. Kenyataan ini, tentu saja bukan hanya menganggu kenyamanan pandangan mata, tapi juga mengganggu para pengguna jalan lainnya. Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, mengadakan pertemuan khusus tanggal 7 September 2007 lalu. Hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat membangun Terminal Mobil dan Barang (Mobar). Kesepakatan itu didasarkan untuk kepentingan bersama. Kecuali itu, pembangunan terminal Mobar diluar wilayah perkotaan, bertujuan menjaga dan mengurangi masalah yang kerap timbul. Khususnya di Kota Banda Aceh. Maklum, selain mengatur tata ruang kota, diharapkan agar truk-truk pengangkut barang tidak lagi masuk ke dalam kota. Akhirnya, atas bantuan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, Pemko Banda Aceh dan Pemda Aceh Besar, membangun Terminal Mobil Barang di Desa Santan dan Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini, proyek terminal Mobar seharga Rp. 24.500.000.000 yang bersumber dari APBN dan BRR NAD-Nias ini, tengah dibangun di atas lahan seluas empat hektar. Begitupun, proyek pembangunan Terminal Mobar itu, disinyalir ada yang tidak beres. Khususnya, soal pembebasan tanah untuk pengadaan lahan proyek antara Pemko Banda Aceh dan Pemda Aceh Besar itu. Diduga, ada bau amis yang tak sedap di sana. Sumber media ini menyebutkan, patut di duga, telah terjadi pengelembungan harga tanah. Benarkah? ■

Martha Andival


Utama


9

Bau Amis KKN di Proyek Terminal Mobar Sebundel dokumen itu, diserahkan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Akhiruddin Mahjuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir Juli lalu. sinya: Hasil investigasi yang dilakukan GeRAK pada proses pembebasan tanah untuk pembangunan Terminal Mobil Barang, di Desa Santan dan Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. “Proyek itu adalah inisiatif Pemko Banda Aceh dan Pemkab Aceh Besar,” kata Akhiruddin. Sejak awal, GeRAK rupanya sudah melihat ada indikasi kejanggalan pada proses pembebasan lahan milik Sofyan alias Yahmu, seorang pengusaha lokal asal Montasik, Aceh Besar yang kini berdomisili di Desa Meunasah Krueng ini. Itu sebabnya, investigasi dilakukan. Hasilnya: Gayung pun bersambut. Menurut GeRAK, ada dugaan mark-up harga yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp 8 miliar. Sayangnya, hingga kini tak jelas nasib pengaduan GeRAK ke KPK. Sejurus dengan itu, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, juga terkesan diam. Benarkah Bupati Aceh Besar, Walikota Banda Aceh dan Yahmu, sulit disentuh? Entahlah, yang pasti sejumlah nama petinggi di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, diduga GeRAK sebagai aktor dibalik dugaan mark-up itu. Diantaranya, Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin dan Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud. Selain dua pejabat teras daerah tingkat dua tadi, ada pula Tim Pembebasan Lahan (Tim 7 dan 9) Pemkab Aceh Besar serta Satker BRRPengelolaan Pertanahan NADNias. Semuanya berawal pada 2007 lalu. Kesemrautan Kota Banda Aceh rupanya membuat Mawardi susah tidur. Agar keruwetan tak bertambah, orang nomor satu di Kota Banda Aceh ini buru-buru cari solusi. Belakangan, ide kreatif Mawardi muncul: Membangun Terminal Mobil Barang. “Ini untuk ketertiban kota,” kata Mawardi kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurut dia, dengan adanya terminal Mobar, truk-truk besar seperti tronton dan intercoler tak diijinkan lagi masuk ke Kota Banda Aceh. “Semua akan dipolkan di sana,” kata

I

Mawardi. Supaya tak berlarut-larut, pada 23 April 2007 sebuah surat bernomor 590/06944 dilayangkan Mawardi kepada Kepala Regional I BRR NAD-Nias. Tujuannya, tentu saja untuk meminta dukungan dana pelaksanaan pembebasan tanah. Maklum, Pemko Banda Aceh tak memiliki alokasi anggaran untuk proyek tersebut. Mawardi memang pintar memilih lokasi. Di surat tadi, Mawardi langsung menunjuk lahan seluas empat hektar milik koleganya Sofyan alias Yahmu sebagai tempat pembangunan terminal Mobar tersebut. Dari sinilah GeRAK mencium “bau amis” KKN itu. Pasalnya, Sofyan tak asing bagi Mawardi. Konstribusi pengusaha SPBU itu, kata Akhiruddin, terbilang besar untuk Pak Wali pada Pilkada 2006 lalu. Bayangkan, tak kurang dari Rp 50 juta digelontorkan Sofyan guna mensukseskan Mawardi menggapai kursi nomor satu di jajaran Pemko Banda Aceh. ”Sofyan atau Yahmu memberikan dana Rp 25 juta atas nama pribadinya dan Rp 25 juta mengatas namakan SPBU miliknya,” kata Akhiruddin. Itu sebabnya, GeRAK menilai, pembebasan ini sebagai wujud balas budi Mawardi kepada Sofyan. Bahkan, menurut GeRAK, pembebasan tanah milik Sofyan itu telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Persisnya pada 2006 lalu. Ketika itu Mawardi masih sebagai pejabat teras di BRR NAD-Nias. Hanya saja, menurut GeRAK, tanah tersebut baru dibebaskan setelah Mawardi menjadi Walikota Banda Aceh. BRR memang banyak duit. Melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Kota Banda Aceh, lembaga setingkat Menteri itu menyambut baik permintaan Mawardi. Dalam sehari saja, persisnya pada 24 April 2007, Sekber Kota Banda Aceh langsung melayangkan surat bernomor S-09/SETBER.BNA/IV/ 2007 kepada Deputi Bidang Operasi BRR NAD-Nias. Inti surat yang ditandatangani Ketua Sekber, Boby Ali Azahari itu, mendukung permintaan Mawardi. Tapi dari hasil investigasi GeRAK, pada Oktober 2007, Deputi Infrastruktur dan Manajer Pertanahan BRR NAD-Nias yang sejatinya membidangi proyek ini, pernah mengeluarkan memo agar tidak menjadikan tanah milik Sofyan sebagai lahan yang akan dibebaskan. Alasannya: harga tanah yang di plot senilai Rp 700 ribu permeter itu, terlalu tinggi. Anehnya, menurut GeRAK memo tersebut tidak dipatuhi. Pihak Regional I BRR NAD-

Nias tetap mencairkan dana untuk pembebasan tanah milik Sofyan itu. Menurut GeRAK, kebijakan ini patut diduga ada indikasi intervensi politik untuk mengolkan lokasi yang telah ditentukan tadi. Buktinya, kata Akhiruddin, pada 26 Oktober 2007, Bukhari melayangkan surat kepada Deputi Bidang Infrastruktur dan Lingkungan BRR NAD-Nias dengan nomor: 590/7061. “Dalam surat itu diketahui bahwa ada unsur pemaksaan agar menjadikan lahan tersebut segera untuk dibebaskan,” kata Akhiruddin. Alhasil, BRR pun setuju untuk membayar. Hanya saja, dari empat hektar lahan yang di usulkan, BRR cuma menyanggupi untuk membebaskan setengahnya: 2 hektar. Pada Desember 2007, Rp 13 miliar lebih duit yang diplot dari Dana Trust Fund APBN-BRR NADNias memperbanyak pundipundi Sofyan alias Yahmu. Padahal, sejurus dengan data yang diperoleh GeRAK, tanah seharga Rp 700 ribu permeter itu, memang jauh di atas rata-rata. GeRAK membandingkan dengan proyek pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Lembaga Permasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (Rutan) Banda Aceh yang letaknya berdekatan dengan lokasi tanah milik Sofyan. “Tapi harga belinya cuma Rp 142.000 permeter,” kata Akhiruddin. Selain itu, menurut Akhiruddin, berdasarkan hasil perbandingan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperoleh pihaknya dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, menunjukkan harga tanah di Desa Santan dan Desa Krueng Meunasah hanya berkisar dari Rp 20 ribu hingga 160 ribu per-

Modus Aceh kembali menghubungi Bukhari via telepon. Tapi, suara di seberang sana terdengar: nomor yang ada tuju sedang berada diluar jangkauan. Sebuah pesan singkat (SMS) dikirim wartawan media ini. Dengan harapan, nanti ketika Bukhari mengaktivkan telepon genggamnya, pesan tersebut dapat dibacanya. Benar saja. Sekitar pukul tiga hari itu, Bukhari membalas pesan singkat tadi. Isinya: Bu■ Modus/Dadang Heryanto khari mengarahkan meternya. “Ok lah dikatakan media ini untuk mewawancarharganya naik. Namun, selisih- ai Wakil Bupati Aceh Besar, nya tentulah tak mencapai 370 Anwar Ahmad. ”Saya sedang diluar kota, silakan Anda persen,” kata Akhiruddin. Praktek inilah yang diduga wawancarai Wabub saja,” tuGeRAK telah merugikan keuan- lis Bukhari. Sesuai arahan Pak Bupati, gan negara senilai Rp 8 miliar. “Bisa berpotensi lebih tinggi esok hari, persisnya pukul 10 lagi. Mencapai Rp 11 miliar leb- pagi pada Rabu, pekan lalu. ih,” kata Akhiruddin. Rincinya: Wartawan media ini kembali Apabila harga tanah yang dibe- menyambangi kantor orang baskan sebesar 700.000/meter nomor dua di Kabupaten Aceh – 142.000/meter (NJOP) = Besar itu. Sayang, Anwar tak 557.500 x 20.000 = Rp berada di kantornya. ”Bapak 11.150.000.000. Sementara, jika lagi ada rapat di Balai PKK, tapi harga tanah diperkirakan naik biasanya balik lagi ke kantor,” 100 persen, maka 700.000/ kata sekretarisnya. Celakanya, hingga pukul meter – 300.000/meter (naik 100 persen) = 400.000 x 20.000 = Rp tiga siang, Anwar tak kunjung kembali ke kantor. Oleh seorang 8.000.000.000. Benarkah semua tudingan PNS di sana, wartawan media itu? Tentu saja Walikota Banda ini disarankan untuk mengonAceh, Mawardi Nurdin mem- tak ajudan Anwar, Akbar namabantah semua dugaan GeRAK. nya. Penuh semangat, Modus “Proses pembebasannya sudah Aceh langsung memencet angsesuai prosedur,” kata Mawar- ka-angka pada keypad handdi beberapa waktu lalu. Menu- phone untuk melakukan pangrut Mawardi, jika ada kesalah- gilan. Sayang, sang ajudan an pada proyek itu, biarlah KPK mengacuhkan panggilan tadi. Sebuah pesan singkat pun yang melakukan penyelidikan. Jangan dibesar-besarkan,” kata dilayangkan wartawan media ini. Kali ini menuai balasan. Mawardi. Lain halnya dengan Kata Akbar. ”Bapak tidak Bukhari. Orang nomor satu di kembali lagi ke kantor, karena Kabupaten Aceh Besar itu, ada urusan di Banda Aceh,” terkesan enggan dimintai keter- tulisnya. Lagi-lagi wartawan media angan. Awalnya, kepada Modus Aceh, Bukhari menga- ini membalas pesan dari sang ngguk setuju untuk dikonfirma- ajudan. Isinya: meminta nomor si. Di ujung telepon, Bukhari kontak Anwar aga bisa diberjanji, bersedia diwawancara wawancarai via telepon. Akbar nomor: pada Selasa, dua pekan lalu. memberikan “Sebelum jam 12 siang ya,” ka- 08126981270. ”Ini nomor Bapak,” kata Akbar. Sayang, nomor tanya kepada Modus Aceh. Wartawan media ini pun yang dituju sedang tidak aktif. bergegas untuk bertemu pada Benarkah semua itu terkait hari yang telah disepakati tadi. adanya dugaan praktik pat Pukul 11 siang, wartawan me- gulipat para proyek pembebadia ini telah tiba di Jantho, han lahan Terminal Mobar? Ibukota Aceh Besar. Sayang, Aparat penegak hukum agaknBukhari tak ditempat. Seorang ya masih tak punya nyali unpria yang duduk di meja asis- tuk menyidiknya. Atau, jaten berkata: ”Bapak sedang ke- ngan-jangan sudah kecipratan juga?*** luar kota, kemarin sore”. Tak patah arang, wartawan Dadang Heryanto


■


10

Utama


Tiga Serangkai Dibalik Proyek Mobar Terkuaknya kasus mark-up biaya ganti rugi tanah Terminal Mobil Barang di Desa Santan dan Desa Meunasah Krueng, tetap meninggalkan tanda tanya besar. Adakah ganti rugi tanah itu terkait balas budi sang Walikota dan Bupati untuk Yah Mu? umah berwarna krem itu terlihat sepi, seperti tidak berpenghuni. Namun, dari belakang bangunan besar di atas lahan seluas lebih kurang satu hektar itu, terdengar suara canda tawa dua orang pemuda. Saat media ini mencoba masuk dan mendekati sumber suara tadi, ternyata ada dua pemuda yang tengah bermain bola sodok alias bilyard. Melihat kedatangan tamu tak diundang, salah seorang yang tengah bermain bilyard itu bertanya. Setelah menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan, pemuda yang mengaku sebagai penduduk desa setempat itu mengatakan. Sofyan alias Yah Mu sudah keluar satu jam yang lalu. Itulah sekilas perjalanan media ini saat mencoba konfirmasi masalah pemilihan tanah milik Yahmu sebagai lahan proyek Terminal Mobil Barang. Penunjukan lahan atas tanah milik Sofyan alias Yah Mu itu, disinyalir ada unsur kesengajaan dan kolusi antara pemerintah (khususnya Pemerintah Kotamadya Banda Aceh) dan Yah Mu. Kecurigaan ini berawal dari hasil temuan yang dilakukan GeRAK Aceh. Menurut laporan GeRAK yang sudah diserahkan kepada KPK. Pembebasan lahan milik Yah Mu itu (saat ini tengah proses pengerasan tanah), diluar kewajaran. Karena harga yang jauh di atas standar. Siapa Yah Mu sebenarnya, sehingga Pemda Aceh Besar dan Pemko Banda Aceh begitu ngotot membeli tanah Yah Mu untuk proyek lahan Terminal Mobil Barang? Dari beberapa bukti lapangan menunjukkan, Yah Mu adalah salah seorang penyumbang dana perseorangan bagi pasangan calon Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal, tahun 2006 lalu. Bagi Yah Mu, menyumbang dana bisa jadi tidaklah terlalu sulit. Karena, Yah Mu dikenal sebagai kontraktor yang berhasil. Pengusaha kaya ini juga memiliki tanah yang banyak, selain beberapa usaha lainnya, seperti SPBU. Keterlibatan Yah Mu sebagai pendukung pasangan calon Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal, diperkuat dari laporan Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh. Dalam laporan KIP tersebut diketahui. Yah Mu merupakan seorang donator perseorangan yang

R

memberikan dana kepada pasangan Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin untuk kesuksesan sebagai kandidat Walikota Banda Aceh sebesar Rp. 25.000.000, ditambah dengan bantuan dana atas nama SPBU Lambaro yang ikut menyumbang sebesar Rp. 25.000.000. Bukan hanya itu. Dalam daftar tersebut, terdapat nama Ridwan, dari stasiun pengisian Bensin Umum (SPBU) Lambaro. Ridwan, sebagaimana tertera dalam laporan KIP, menyumbang dana sebesar Rp. 25.000.000. Nah, yang menjadi masalah, SPBU itu ternyata milik Yah Mu. Jika ini benar, perbuatan ini telah melanggar Qanun Nomor 2 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 49 ayat 8 dari qanun itu menyebutkan. Batas sumbangan individu untuk dana kampanye untuk calon Bupati/Wabup atau Walikota/Walkot, maksimal Rp 25 juta saja. Nah, apa hubungannya antara Terminal Mobar dengan Yah Mu? Melihat begitu “ngototnya” Mawardi Nurdin dan Bukhari Daud untuk memilih lahan Yah Mu, tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Karena, dengan harga pembebasan tanah yang mahal, namun pihak Walikota justru tetap mau membeli tanah milik Yah Mu. Padahal, sebagaimana diketahui, Deputi Bidang Insfrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias, sudah memberikan memo untuk tidak menjadikan lahan milik Yah Mu sebagai proyek yang dibebaskan. Itu disebabkan, harga tanah atas lahan tersebut sangat tinggi. Memo itu dikeluarkan berdasar-

kan hasil telaah perbandingan atas harga tanah yang dilakukan Satker BRR-Pengembangan Sarpras Lembaga Permasyarakatan Banda Aceh di Wilayah Desa Santan, yaitu lokasi yang sama dengan proyek pembangunan Terminal Mobar. Menariknya, memo Deputi Bidang Insfrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias, tertanggal 30 Oktober 2007 itu justru tidak diterima dan dipatuhi. Pihak BRR NAD-Nias Regional I tetap mengeluarkan dana untuk melakukan pembebasan terhadap lokasi yang telah ditentukan, pastinya atas permintaan Pemda Aceh Besar dan Pemkot Banda Aceh. Melihat kejadian ini, tentu ada tindakan intervensi pemerintah Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal ini dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan Bupati Aceh Besar tertanggal 26 Oktober 2007, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Insfrastruktur Lingkungan dan pemeliharaan BRR NAD-Nias, perihal pembangunan terminal barang terpadu. Begitu bergairahnya Pemda Aceh Besar dan Pemko Banda Aceh terhadap pembebasan tanah Yah Mu, semakin mensahihkan adanya unsur balas budi saat mendukung pasangan Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin pada Pilkada calon Walikota tahun 2006 lalu. Apalagi, sebagaimana pengakuan Walikota, Mawardi Nurdin, ia telah mengenal Yah Mu sejak 35 tahun lalu. Namun begitu, Mawardi Nurdin, kepada media membantah ada hubungan khusus antara dirinya dengan Yah Mu, apalagi bila dikaitkan dengan terminal Mobar. Dukungan terhadap Mawardi ini juga diberikan Sekda Banda


Aceh, Drs. T. Saifuddin. TA, M.Si. Secara tegas, T Saifuddin mengatakan. Tidak ada kesengajaan yang dibuat pemerintah atas dipilihnya lahan tanah Yah Mu sebagai Terminal Mobar. “Tidak benar adanya rencana lahan Yah Mu dijadikan Terminal Mobar. Apalagi jika sudah direncanakan sejak awal memilih tanah Yah Mu,” jelas T Saifuddin, kepada media ini pekan lalu. T Saifuddin juga membantah jika dipilihnya tanah Yah Mu sebagai balas budi atas jasa Yah Mu saat Pilkada pemilihan Walikota/wakil walikota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Namun, apapun alasannya, pembebasan tanah di lahan Yah Mu merupakan pilihan pertama dari beberapa opsi lahan yang akan dijadikan Terminal Mobar. Hal ini dibuktikan dengan surat Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Infrastruktur Lingkungan dan pemeliharaan BRR NAD-Nias. Surat bernomor 590/7061 itu menjelaskan. Pemerintah Aceh Besar dan Banda Aceh menyepakati menunjuk lokasi pertama yang terletak di Desa Santan, alias milik yah Mu. Untuk itu, GeRAK Aceh secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk mengusutnya. Bukan hanya itu, GeRAK juga merekomendasikan kasus mark-up miliaran rupiah ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Korupsi mark-up yang merugikan keuangan Negara. Ayo, siapa berani mengungkap secara hukum kasus ini?.**** ■

Martha Andival


Utama

11


Haji Sofyan Alias Y ah Mu Yah

Sakit Kuping Saya Dibilang Merugikan Negara! SEDERHANA, itulah kesan pertama saat media ini menemui Yah Mu dikediamannya, Sabtu, 30 Agustus 2008 pekan lalu. Berpakaian rapi dengan motif bunga-bunga kotak, Yah Mu menerima media ini untuk berbincang-bincang tentang masalah Terminal Mobar. Sebenarnya, kata Yah Mu, tanah itu dibelinya pada tahun 2003 lalu. Awalnya, tanah itu akan dibangun perumahan, namun tidak jadi. Bahkan, tanah itu sempat juga diren-

canakan dibangun sebuah rumah sakit, namun Yah Mu menolak. Itu disebabkan, panitia pembangunan rumah sakit itu menawarkan harga Rp 400 ribu per meter, namun Yah Mu bersikukuh pada harga Rp 700 ribu per meter. Setelah itu, muncul tawaran untuk pembangunan Terminal Mobil dan Barang. Saat mengetahui tujuan pembelian tanah itu, Yah Mu memberi harga awal sebesar Rp 900.000 ribu per meter. Namun, panitia dari Pemko

Banda Aceh dan Pemda Aceh Besar menolak. Setelah melakukan negoisasi, akhirnya, harga tanah ditetapkan menjadi 700 ribu rupiah per meter. Yah Mu mengaku pusing dengan berbagai tudingan yang sempat beredar di media. “Kuping ini sakit, bila mendengar berita-berita yang mengatakan ada unsur kolusi dalam pembelian tanah itu. Apalagi dikatakan pembelian itu telah merugikan negara,” ujar Yah Mu. Untuk saat ini, harga tanah di

daerah itu memang menjadi “luar biasa”. Sebagaimana penuturan Yah Mu. Bukan hanya tanah miliknya, tanah di dekat Kantor Harian Serambi Indonesia saja, kini sudah mencapai 2 juta lebih per meternya. “Jujur, andaikan diberi kesempatan, saya lebih ingin mengembalikan dana itu dan mengambil tanah itu kembali. Karena, pembelian tanah milik saya itu dikatakan merugikan keuangan negara,” ujar Yah Mu.*** ■

Martha Andival

Sekda Kota Banda Aceh, Drs.T.Saifuddin.TA,M.Si

Tak Ada Kaitan dengan Yah Mu Bagaimana awalnya, sehingga pembangunan Terminal Mobar di Desa Santan? Yang perlu diketahui, niat itu yang sudah lama namun baru sekarang terealisasi. Pembangunan terminal mobil barang adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan. Apalagi, saat ini, truk-truk pengangkut barang sebenarnya tidak dibenarkan memasuki wilayah kota lagi. Jadi, atas inisiatif bersama dengan Pemda Aceh Besar, kita membangun terminal Mobar bersama demi kepentingan bersama. Mengapa dipilih di Desa Santan? Awal-awalnya, kami sudah memilih daerah Lhong Raya sebagai tempat Terminal Mobar. Namun, entah mengapa, pihak BRR saat itu menolak jika terminal Mobar dibangun di Lhong. Karena sudah sangat mendesak, akhirnya kami memilih Desa Santan dan Desa Meunasah Krueng. Apakah tidak ada pilihan lain? Sebenarnya, saat itu kami ingin terminal Mobar disamping atau di sekitar Kantor Harian Serambi Indonesia, tapi harga tanah disitu sangat mahal dan pemerintah merasa tidak sanggup. Selain itu, kami juga sudah memilih daerah Krung Raya, tapi sama saja, truk-truk barang pasti akan melewati kota juga. Jadi pilihan akhir kami, lahan di tempat yang sekarang lebih

cocok. Karena lebih murah dibanding daerah lainnya yang menjadi kriteria. Tapi, mengapa harga tanah di lahan sekarang dibeli dengan harga tinggi. Padahal, saat itu harga tanah tidak terlalu tinggi? Yang harus diketahui, masyarakat sekarang sudah pintar. Mereka akan menaikkan harga tanah sesuai tujuan dibelinya tanah itu. Ketika mereka tahu prospek tanah yang akan dibeli, maka mereka akan segera menaikkan harga tanah. Siapa saja bisa menaikkan harga tanah. Jadi, naiknya harga tanah bukan karena dimensi waktu, tapi prospek. Mengapa mesti tanah milik Yah Mu? Begini, kebetulan saat itu lahan tanah milik Yah Mu lebih luas dan posisinya pas. Jadi dipilihnya lahan itu bukan karena itu tanah milik Yah Mu. Tidak ada kaitan, urusan dan sangkut pautnya. Tapi, kabar yang tersiar, pemilihan tanah Yah Mu memang sudah direncanakan sejak lama? Siapa bilang pemilihan tanah Yah Mu sudah direncanakan? Itu tidak benar dan tidak beralasan. Seperti saya katakan tadi, pembangunan terminal mobar itu sudah sangat mendesak. Jadi tidak ada sangkut pautnya tanah Yah Mu atau tanah orang lain. Terkait, dipilihnya lahan Yah Mu karena ada jasanya saat menjadi donator Pilkada Waliko-

■ MODUS/Dok

ta lalu? Sekali lagi saya katakan itu tidak benar. Kita sudah punya perencanaan yang matang dalam pemilihan tempat. Dan pemilihan lahan di desa Santan dan Meunasah Krung itu bukan


pilihan pertama, seperti yang saya katakan tadi. Kita bahkan ingin terminal itu dibangun di Lhong atau Krung Raya. Jadi sangat tidak beralasan.*** ■

Martha Andival


12


KILAS BALIK

Utama

Gurih Rupiah di Pembebasan Tanah Ada sederetan kasus pembebasan tanah bermasalah di Aceh Besar dan Banda Aceh. Sebagian sampai saat ini belum terselesaikan. Di tenggarai sarat “permainan”. embebasan tanah kerapkali menjadi sarang empuk KKN. Modus operandinya seringkali ada permainan atau penggelembungan harga. Kasus dugaan mark up atau penggelembungan harga pada pembebasan lahan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Desa Santan Menasah Krueng, misalnya. Diduga, melibatkan para petinggi Aceh Besar dan Pemko Banda Aceh. Adalah GeRAK Aceh yang mencium bau amis KKN tadi dan telah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Surat Laporan itu Bernomor surat 2008-07-000947 Jakarta 29 Juli. 2008. Sayangnya, hingga saat ini, KPK terkesan masih “belum bernafsu” mengusut kasus ini. Celakannya, ntah karena alasan itu pula, jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Aceh, juga diam saja. ”Ya, kasus itukan sudah dilaporkan ke KPK. Kami tak bisa masuk, kita tunggu saja harus proses selanjutnya,” kata salah seorang perwira menenggah di Polda NAD, mengelak. Ada sederetan kasus pembebesan tanah yang di duga “bermasalah” di Pemko Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebut saja, kasus pembebasan tanah untuk proyek Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan ( Rutan) dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara ( Rubasan). Proyek tadi terkendala, kerena masalah pembebasan lahan atau tanah yang belum selesai. Akibatnya, kegiataan pembangunan tiga unit pelaksana teknis tersebut sampai saat ini belum selesai juga. Delapan hektar luas lahan yang direncanakan di Desa Meunasah Krueng dan Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar itu, dua hektar pembebasannya bermasalah. Sebenarnya, tahun 2005 lalu telah dilakukan kesepakatan antara Pemda Aceh Besar dengan seluruh pemilik tanah. Para pemilik tanah telah menyetujui, untuk memperoleh nilai ganti rugi sebesar Rp 142 ribu/meter dan setelah dipotong pajak menjadi Rp 135 ribu per meter. Masalah baru muncul, saat para pemilik tanah seluas dua hektar tersebut menolak harga yang telah disepakati. ”Saat ini, mereka ada yang meminta ganti rugi sampai Rp 500 ribu per meter,” ujar Zulkifli, Kepala Penyusunan Program dan Laporan, Kanwil Depkum dan HAM Aceh, kepada wartawan beberapa waktu lalu. Warga yang menolak ganti rugi itu berasal dari Desa Meunasah

P

■

Krueng dan ada enam belas orang di Desa Meunasah Manyang. Pihak BRR selaku pembayar ganti rugi tanah, mengaku tidak bisa memenuhi harga yang dituntut pemilik tanah. Alasannya, harga terlalu tinggi. Kepala Penyusunan Program dan Laporan Kanwil Depkum dan HAM Aceh Zulkifli kepada wartawan mengatakan. Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan cara transfer kepada pemilik tanah, tentu setelah memenuhi berbagai persyaratan. Namun, kemudian ada beberapa pemilik tanah yang tidak mau memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan pembebasan lahan seluas dua hektar itu bermasalah. Paket pembangunan ini sendiri total nilainya Rp 27,1 miliar. Sebesar Rp 14, 1 miliar rupiah diperuntukan bagi pembebasan lahan. Selebihnya, untuk pembangunan Lapas Rp 5,2 miliar, Rutan 6,5 miliar dan Rubusan 1,3 miliar. Kasus lain, kasus proses pembebasan lahan bagi proyek pembangunan saluran air di Kecamatan Baiturahman Banda Aceh. Pembebasan lahan untuk proyek drainase penanggulangan banjir genangan di Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air Pemko Banda Aceh, juga menuai protes warga. Protes itu, terkait ganti rugi yang tidak ada sosialisasi dari pihak Pemko Banda Aceh kepada warga setempat. Warga Kecamatan Baiturahman mengaku tidak tahu menahu kalau ada proyek tersebut. Semestinya menurut warga, untuk pembebasan proyek seharusnya disosialisasikan jauh-jauh hari. Warga mengaku, baru tahu waktu diundang saat penentuan harga. Hal inilah yang memicu protes dari warga. Proyek ini bernilai Rp

600 miliar. Pemerintah Provinsi Aceh yang menyediakan lahan sedangkan untuk proyek pisiknya di bantu Perancis Kasus lain yang tak kalah heboh adalah, pembebasan tanah untuk proyek pelebaran Jalan Calang Banda Aceh. Warga setempat memblokir jalan sebagai bentuk sikap protes terhadap ganti rugi yang tidak jelas. Warga geram ganti tanah mereka yang terkena proyek pelebaran jalan belum kunjung terealisasi. Aksi protes berulangkali dilakukan oleh warga setempat. Harga yang disepakati adalah Rp 30.000 per meter. Entah kenapa, sekian waktu berlalu, belum juga dibayarkan. Belakangan proyek yang didanai USAID, sebuah lembaga dari Amerika Serikat itu, jadi masalah serius. Saat itu pihak USAID menangancam akan meninggalkan proyek jika pembebasan tanah tersebut belum selesai. Kasus lain yang pernah mencuat adalah kasus ganti rugi tanah ruko Pasar Aceh. Perintah pembongkaran 51 Ruko lewat surat bernomor 640/012.352 tertanggal 5 Nopember 2007 dari Mawardi Nurdin, Walikota Banda Aceh menuai protes. Protes datang dari para pedagang di Jalan Dipenogoro dan Hong Li , Pasar Aceh. Aksi protes bermula ketika Pemko Banda Aceh membongkar 51 toko yang ada di Pasar Aceh. Rencananya akan dibangun Pasar Aceh Baru yang di danai oleh JICS, sebuah lembaga donor dari Jepang. Para pedagang protes melalui Kepala Dinas Peperda Banda Aceh Drs, Muzakir Tulot. Protes tersebut terkait belum dipenuhinya keinginan para pemilik toko. Para pemilik toko meminta sebelum dilakukan pembongkaran ada kesepakatan antara Pemko Banda Aceh dengan mereka secara tertulis.


Martha Andival

Para pemilik toko menuntut kejelasan status kepemilikan atas Ruko yang dijanjikan oleh Pemko Banda Aceh. Setelah terjadi dialog. Akhirnya pembongkaran dilakukan juga. Tapi hanya terhadap toko yang disetujui dibongkar oleh pemiliknya. Sementara, yang tidak setuju tidak di bongkar. Muzakkir sempat berjanji tidak akan membongkar toko yang belum ada kesepakatan. Tapi, para pemilik tetap saja khawatir kalau bangunan miliknya akan dibongkar paksa. Para pemilik toko yang belum dibongkar itu akhirnya mengadu kepada Ketua DPRK Banda Aceh Muntasir Hamid, setelah gagal menemui Mawardi Nurdin karena sedang keluar kota. Pengaduan mereka kepada Muntasir Hamid mendapat sambutan. Kepada Muntasir Hamid para pemilik toko mengatakan. Prinsipnya mereka setuju toko mereka dibongkar dan dibangun baru. Tapi dengan syarat ada surat perjanjian yang dibuat antara Pemko Banda Aceh dengan para pemilik toko. Selain itu, pemilik toko meminta setelah toko dibangun. Mereka diberikan hak milik sebagai pemilik toko seluas 4 kali 12 meter bukan 4 kali 7,5 meter seperti keinginan pemko Banda Aceh. Selanjutnya toko yang diberikan tersebut harus memiliki sertifikat. ”Kami tidak ingin Pemko Banda Aceh memberikan toko tersebut sebagai hak pakai, tetapi hak milik sebagaimana sebelumnya kami memiliki sertifikat tanah atas bangunan,” ungkap salah satu pemilik toko. Pada saat itu, Walikota Banda Aceh, akhirnya menyetujui pembangunan Pasar Aceh dengan luas toko 4 x 8 untuk lantai 1 dan 4 x 9 lantai II serta 4 x 10 dilantai III.*** ■

Arsadi Laksamana


Hukum


13

Sidang Mustafa A. Glanggang Cs

Ada Kasbon Belum Dikembalikan Sidang dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati, Wakil Bupati dan mantan Sekda Bireuen, kembali digelar, Rabu, 27 Agustus 2008. Dari keterangan saksi terungkap. Ada 14 item Kasbon yang belum dikembalikan terdakwa Drs. Hasan Basri A. Djalil, M. Si ke kas daerah. Total dananya Rp. 367.055.718. ang ini dikeluarkan atas perintah Sekdakab Bireuen, Drs Hasan Basri A. Djalil dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Saksi pertama mengaku, uang itu sudah pernah ditagih kepada Sekda, tapi tetap belum diselesaikan. Pengakuan mengejutkan itu terungkap pada sidang kedua, kasus dugaan korupsi (Kasbon) yang menjerat mantan Bupati Bireuen, Mustafa A Glanggang, Wakil Bupati Bireuen, Amiruddin serta mantan Sekdakab Bireuen, Hasan Basri A. Djalil, Rabu, 27 Agustus 2008 lalu. Tepat pukul 09.45 Wib, sebuah mobil Kijang Kapsul warna putih, Nomor Polisi BL 586 KJ, perlahan memasuki areal Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Setelah menepi, bergegas seorang lelaki tambun berbaju warna cerah dan bercelana kain coklat muda yang kemudian diketahui mantan Sektaris Daerah Kabupaten Bireuen Drs. Hasan Basri A. Djalil, M. Si, turun dan melangkah memasuki ruangan lobby Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Tidak lama kemudian, persis pukul 9.55 WIB menyusul mantan penguasa nomor satu di Kabupaten Bireuen Drs. H. Mustafa A. Glanggang. Hari itu, dia memakai baju batik bermotif merah serta celana gelap didampingi sang istri Dra. Hj. Aminah Mustafa A Glanggang, yang memakai baju hitam berbunga-bunga merah serta celana hitam. Keduanya, hadir di ruangan lobby Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Hari itu, ada nuansa keceriaan di wajah Mustafa A Glanggang alias Gusmus, saat memasuki ruang Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Setiap orang disapanya, termasuk para wartawan. Sekitar 18 menit kemudian, terdakwa Drs. H. Amiruddin Idris, SE., M. Si yang merupakan mantan Wakil Bupati Bireuen, yang juga Rektor Universitas Almuslim Matangglumpangdua, hadir ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Senada dengan “mantan bosnya”, hari itu Amiruddin juga terkesan rilek. Senyum bersahaja ditebar kemana saja, termasuk kepada wartawan. Mengenakan jaket kulit dan baju kemeja warna biru muda serta celana berwarna gelap, menambah kesan “tebar pesona” dari sang rektor. Persis pukul 10.15 Wib, sidang dibuka majelis hakim Moch. Much-

U

■ MODUS/Hamdani

Amiruddin Idris dalam ruangan sidang. lis, SH., M. Hum (ketua), yang juga Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Sama halnya seperti pekan lalu, terdakwa pertama yang dihadirkan ke ruang pengadilan utama adalah Mustafa A. Glanggang dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Eksepsi yang diajukan penasehat hukum, pada persidangan pekan lalu. Dalam persidangan “kilat” tersebut, Mustafa dengan tenang duduk di kursi pesakitan, mendengar pembacaan tanggapan terhadap eksepsi penasehat hukumnya yang telah dibacakan pada Rabu pekan lalu. Sesekali, ia melirik dua penasehat hukumnya Yahya Alinsa, SH dan Junaikar, SH. Kali ini tidak tergambar kegelisahan di wajah Mustafa. Hanya sekitar delapan menit, tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selesai dibacakan. Lalu, majelis hakim menunda sidang sampai Rabu, 3 September 2008 mendatang, dengan agenda mendengar putusan sela. “Sidang ditunda sampai pekan depan, dengan agenda pembacaan putusan sela. Adapun permohonan oleh penasehat hukum terdakwa akan dimusyawarahkan,” kata Hakim Ketua, sebelum menutup sidang. Giliran kedua, Amiruddin Idris dihadirkan ke ruang sidang dengan agenda mendengarkan eksepsi dari penasehat hukum. Untuk sidang kedua ini, Amiruddin didampingi tiga penasehat hukum, yakni Saifuddin Gani, SH, Samsul Bahry, SH dan Anwar MS, SH. Sedangkan Ketua Majelis Hakim tetap Moch. Muchlis, SH. M. Hum. Dalam eksepsi setebal delapan halaman, para penasehat hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap terhadap dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan minggu lalu. Menurut penasihat hukum ter-

dakwa, surat dakwaan JPU atas terdakwa Drs. H. Amiruddin Idris, SE., M. Si tidak cermat, kabur dan tidak jelas tentang perbuatan yang didakwakan. Menurut penasihat hukum terdakwa, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, bukan merupakan tindak pidana. Kesimpulan eksepsi yang dibacakan Saifuddin Gani, SH menyimpulkan. Dakwaan JPU terhadap Drs. H. Amiruddin Idris, SE., M. Si, bukan disebabkan oleh kesalahan dari perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Melainkan, disebabkan karena jabatan yang pernah diembannya. Terakhir menurut penasehat hukum terdakwa, perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu di antaranya tidak dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan secara bersamasama. Sidang lanjutan terhadap Amiruddin, juga ditunda hingga Rabu, 3 September 2008, dengan agenda untuk mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi dari penasehat hukum terdakwa Amiruddin Idris. Sidang terakhir mantan Sekretaris Daerah Bireuen Drs. Hasan Basri A. Djalil, M. Si. Hari itu berisikan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan kedua ini adalah. Muslim Syamaun, S. Sos, sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian Drs. M. Nur Ibrahim, mantan Kabag Keuangan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan keterangan saksi Muslim Syamaun, S. Sos, Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bireuen, diperoleh keterangan. Ada 14 item kas bon yang belum dikembalikan terdakwa Drs. Hasan Basri A. Djalil, M. Si ke kas daerah. Jika ditotal seluruhnya, senilai Rp. 367.055.718. Uang itu dikeluarkan


atas perintah Sekdakab antara tahun 2004 sampai 2005. Saksi pertama mengaku, uang itu sudah pernah ditagih kepada Hasan Basri, tapi tetap belum diselesaikan. Walau berbelit-belit, saksi pertama mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah, karena tidak berdasarkan aturan. Yaitu, mengeluarkan sejumlah uang kas daerah hanya berdasarkan disposisi dari terdakwa Hasan Basri Jalil yang saat itu menjabat Sekdakab Bireuen. Tapi, saksi mengaku bahwa dia mengeluarkan karena sungkan terhadap atasan. “Karena dia atasan saya maka tidak mungkin saya berani untuk tidak mengeluarkan, apalagi untuk kebutuhan yang mendesak,” ungkap Muslim. Menanggapi keterangan saksi pertama, terdakwa Hasan Basri mengakui segala keterangan saksi, tapi ada beberapa keterangan saksi yang disanggah, karena menurut Hasan Basri ada beberapa item dari 14 item yang menurut saksi belum dilunasi, tapi menurut mantan Sekda ini telah dilunasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Moch. Muchlis, SH., M. Hum mempersilahkan terdakwa untuk mengungkapkannya hal tersebut pada kesempatan tersendiri. Saksi kedua, M Nur Ibrahim sangat berbelit-belit. Terkesan ada yang disembunyikan. Itu dibuktikan dari jawaban yang diberikan juga tidak focus, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan majelis. Akibatnya, beberapa kali Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, menegur saksi untuk memberikan keterangan yang benar. Tapi jawaban yang didapat dari mantan Kabag Keuangan ini umumnya “tidak tahu”. Sidang akan dilanjutkan Rabu, 3 September 2008 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut.*** ■

Hamdhani (Bireuen)


14

Hukum


Cut Yetti di Kursi Persakitan Sidang Perdana Direktur CV Years Trade & Engineering, Cut Yetti di Gelar di PN Lhokseumawe. Cut Yetti di jerat pasal 378 serta pasal 372 KUHP tentang penipuan dan delik penggelapan. ut Yetti tertunduk lesu. Dia tak banyak bicara. Mengenakan jilbab dipadu baju putih, Direktur CV Years Trade & Engineering ini, seakan pasrah pada nasib. Sesekali, dia mengusap-usap pahanya yang terbalut celana jeans. Maklumlah, Kamis, 28 Agustus lalu, Cut Yetti, terpaksa duduk di kursi persakitan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 378 serta pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan penipuan dan delik pengelapan. Di depannya, ada Nur Hakim (hakim ketua—red), diapit Maratua Rambe dan Nurmiati memandang lekat. Yetti mengenakan jilbab dipadu baju putih Ini adalah sidang perdana baginya. Ia tidak banyak bicara. Sesekali disela pembacaan Dakwaan ia mengusap-usap pahanya yang terbalut celana jeans. Kamis 28 Agustus pekan lalu, Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe menggelar sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka tunggal dirinya selaku direktur CV Years Trade & Engineering ( YGT&E). Sidang berlangsung sekitar 20 menit. Berisi agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa. Sidang itu dipimpin Nur Hakim (ketua) dan Maratua Rambe serta Nurmiati (anggota). Sidang terbuka untuk umum ini, dipadati puluhan pengunjung. Dakwaan di bacakan Jaksa Penuntut Umum 9JPU) Epi Puspita. Dalam dakwaan setebal sembilan halaman itu, Epi membeberkan tentang usaha rental mobil yang dilakoni ter-

C

dakwa sejak Januari 2007 hingga November 2007 di Kantor YGT&E, Jalan Merdeka Lhokseumawe. Cut Yetti di didakwa telah melawan hukum, dengan cara memakai nama palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain agar menyerahkan mobil untuk menguntungkan diri. Jaksa menyebutkan, sebelas orang korban yang akan dijadikan saksi dengan merincikan waktu, harga, dan barang yang diserahkan korban kepada terdakwa. Dalam sidang itu juga jaksa merincikan kerugian korban akibat perbuatan terdakwa. Jaksa menjerat Yetti dengan Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) terkait penipuan serta Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terkait delik penggelapan. Saat majelis hakim meminta tanggapan terdakwa, yang menjawab penasehat hukumnya Hj Tri Atnuari. Pengacaranya itu mengajukan eksepsi secara tertulis terhadap isi dakwaan pada sidang lanjutan.

PANGGILAN Pimpinan Perusahaan PT Agsha Media Mandiri dan Pimpinan Redaksi Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh, dengan ini memanggil.

Nama Alamat

■ MODUS/Dok

Barang bukti mobil mewah yang di sita.

: Yusnizar : Desa Tokoh Kec. Manggeng Abdya

Untuk segera menghadap Bagian Keuangan, guna menyelesaikan HUTANG yang masih tersangkut. Pemanggilan ini merupakan langkah kekeluargaan yang ditempuh pihak perusahaan. Jika dalam waktu singkat, saudara tidak mengindahkan pemanggilan ini dan menyelesaikan segala Hutang yang masih tersangkut, dengan sangat terpaksa kami akan menempuh jalur hukum. Kecuali itu, sehubungan banyaknya pertanyaan yang masuk ke redaksi, dengan ini perlu kami sampaikan kepada relasi, dinas dan instansi terkait. Terhitung sejak 1 Januari 2008, nama yang bersangkutan sudah tidak lagi tercatat sebagai wartawan Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh, yang terbit di Banda Aceh. Karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang bersangkutan, tidak lagi menjadi tanggungjawab manajemen dan pimpinan redaksi Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh. Demikian. Pimp. Perusahaan/Redaksi

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis 4 September mendatang. dengan agenda pembacaan eksepsi penasihat hukum terdakwa. Seperti diberitakan media ini, Cut Yetty ditangkap pada Sabtu 17 Mei 2008 di sebuah rumah kontrakan di Komplek BTN Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Penangkapan itu, berawal saat polisi menerima 75 laporan dari korban penggelapan yang diduga dilakukan oleh Cut Yetti. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi sebelumnya, Cut Yetti mengakui telah menerima mobil dari para korban sebanyak 650 unit. Namun, ia berdalih sekitar 80 persen masalah sewa menyewa itu telah diselesaikan antara pihak dengan si pemilik mobil. Dia mengatakan, mobil itu telah ditarik pihak dealer. Saat ini Cut Yetti, mendekam di Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Lhokseumawe. 16 Juni lalu ia dipindahkan dari hotel prodeo Mapolres Lhokseumawe. Perpindahan terjadi setelah pelimpahan kasusnya dari Penyidik Umun Satreskrim Polres Lhokseumawe kepada Kejakasaan Negeri Lhokseumawe. Saat itu selain tersangka, juga dilimpahkah barang bukti hasil sitaan terkait kasus itu. Di antaranya, satu unit mobil Kijang Innova BK 9846 YX (plat sementara) milik Hamid, warga Lhokseumawe dan seperangkat peralatan kerja kantor Year’s Group. Laporan dari korban yang diterima polisi, tercatat 97 mobil, “35 di antaranya sudah dikembalikan kepada pemiliknya melalui jalan damai antarpara pihak,” kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Zulkifli melalui Kasat Reskrim AKP Ricky P Kertapati didampingi Kanit Pidum Aiptu Fredy Herlambang kepada wartawan. Sosok Cut Yatti memang terbilang fenomenal. Sebelumnya, ia pernah menggugat prapradilan kepolisian RI sebagai aksi protes terhadap polisi yang menangkap dan menyita beberapa barang bukti miliknya. Namun tuntutan itu kandas di Pengadilan Negeri Medan. Setelah hakim menolak seluruh gugatannya


melalui persidangan, Selasa 18 Desember 2007 lalu. Waktu itu hakimnya adalah Fetriyanti SH. Saat itu, Cut Yetti sebagai pemohon mengajukan gugatan terhadap Kasat Reskrim Poltabes Medan sebagai termohon I dan Kanit Ranmor Poltabes Medan sebagai tergugat II, Panit Ranmor Poltabes Medan sebagai tergugat III, dan Brigadir K Cokro Pranolo selaku penyidik/penyidik pembantu Poltabes Medan sebagai tergugat IV. Dalam surat gugatannya, Cut Yetti keberatan ditangkap dan ditahan polisi. Begitu juga dengan penyitaan yang dilakukan polisi. Ia berdalih, barang bukti yang disita tersebut tidak terkait dengan kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah kasus penipuan dan penggelapan mobil yang direntalkannya kepada sejumlah pemakai mobil dengan dirinya sebagai tersangka. Saat itu, para termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Kompol Budiman SH untuk menjawab gugatan Cut Yetti. Sidang ini berlangsung tiga hari di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pembela hukum termohon saat itu menyatakan penangkapan, penahanan Cut Yetti, termasuk penyitaan barang bukti sudah memenuhi unsur hukum. Dalam putusan PN Medan yang dibacakan hakim tunggal Fetrayanti SH setelah mempertimbangkan barang bukti tertulis, keterangan empat saksi dari pemohon di persidangan, maka penangkapan dan penahanan Cut Yetti dinyatakan sah, sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Demikian juga dengan barang bukti yang disita para termohon juga sudah sah menurut hukum, karena menurut hakim, barang bukti ini juga telah mendapat persetujuan dari PN Medan Nomor: 4135/SIC/ Pidana/2007/PN Medan tanggal 5 Desember 2007. Barang bukti lain berupa sebuah mobil Toyota Harier BK 1 OW yang dipermasalahkan pemohon, merupakan bagian dari barang bukti yang akan dilakukan termohon penyelidikan lanjutan.*** ■

Arsadi Laksamana


Hukum

15


Dugaan Pelanggaran HAM Exxon Mobil

Akhirnya Terkuak Juga! Akhirnya, gugatan 11 warga Aceh terhadap ExxonMobil menemukan titik terang. Hakim Federal AS akan membawa kasus penyiksaan yang pernah terjadi di Aceh ke meja hijau. epandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Lakon inilah yang mungkin tengah dialami ExxonMobil. Perusahaan minyak dan gas raksasa Amerika Serikat (AS) itu segera berhadapan dengan warga Aceh yang menggugatnya di Pengadilan Federal AS. ExxonMobil diduga telah menyokong pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh TNI di Aceh.

S

Patroli pengamanan di Exxon Mobil. Gugatan yang dilakukan oleh 11 warga Aceh itu sebenarnya telah didaftarkan pada Juni 2001 silam atas bantuan salah satu organisasi pejuang HAM di Washington, The Internasional Labor Rights Fund. Menurut Hakim federal AS, gugatan ini layak diteruskan ke meja hijau karena ada sejumlah bukti yang kuat. Bukti itu adalah, ExxonMobil telah mendanai TNI untuk melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil Aceh di sekitar Proyek Arun Aceh di Aceh Utara. Dugaan itu diperkuat dengan bukti-bukti yang telah diserahkan warga Aceh. Gugatan itu, sebenarnya, bukan hanya kepada ExxonMobil semata. Tetapi, dua perusahaan afiliasinya di AS. “Yaitu Mobil corp dan Exx-

onMobil serta perusahaan cabangnya di Indonesia, ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI),” sebut hakim federal AS, Louis Oberdorfer. Sekedar mengulang saja. Mobil Oil Inc telah menancapkan mata bornya di Tanah Rencong sejak tahun 1968, sebelum akhirnya bergabung dengan Exxon. Daerah operasi utama mereka adalah ladang minyak dan gas alam di sepanjang Aceh Utara hingga ke perbatasan Aceh Timur. Isu atau dugaan keterlibatan dalam pelanggaran HAM, menimpa perusahaan ini. Exxon Mobil yang mendapat dukungan aparat keamanan dituntut atas berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dilaklukan karena kerugian setiap harinya yang dialami ExxonMobil mencapai 4 juta dollar AS. Lalu, Harian New York Times edisi 21 Juni 2001, menurunkan berita gugatan atas Exxon Mobil yang membantu pelanggaran HAM. Harian berpengaruh di AS itu mengatakan, gugatan The International Labour Rights Fund atas nama 11 kliennya penduduk desa di Aceh telah didaftar di Pengadilan Federal AS, Washington. Gugatan itu menyangkut kasus pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan pemerkosaan yang dialami keluarga 11 penduduk desa di Aceh Utara. Kejahatan itu dilakukan oleh aparat militer Indonesia yang menjaga keamanan Exxon Mobil. Direktur Esksekutif Walhi Aceh, Muhammad Ibrahim (almarhum) pernah menulis. Dokumen gugatan ini didukung oleh banyak laporan investigasi organisasi hak asasi manusia. Dokumen http.pesn.com berisi tuntutan terhadap perusahaan-perusahaan Mobil yang mendukung pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh militer termasuk; unit pasukan khusus Indonesia di Unit 113, dengan sasaran yang spesifik untuk menjamin operasi Mobil Oil dan PT Arun. Ketika itu, tulis Muhammad Ibrahim, Mobil Oil dan PT Arun mendanai pasukan militer Indonesia secara teratur tiap bulan/tahun untuk pelayanan keamanan. Bukan hanya itu, Mobil Oil juga menyediakan peralatan berat seperti ekskavator yang dipakai untuk menggali kuburan massal bagi para korban; menyediakan jalan dan sarana transportasi ke lokasi korban kuburan massal yang terletak dekat dengan fasilitas gas alam; mendanai pembelian peralatan militer untuk aparat keamanan Indonesia dan

mendanai pelatihan, serta kegiatan intelijen. Pendek kata tulis Muhammad, militer Indonesia menfaatkan dana dari Mobil untuk mendukung operasi militer dengan target menghentikan semua gerakan perlawanan di Aceh. Gugatan yang dilakukan warga Aceh itu menjadi perhatian media terkemuka di dunia, termasuk The Financial Times, karena sebelumnya keputusan ExxonMobil menghentikan produksinya juga mengejutkan dunia migas. Tapi gugatan ini pula yang membuat banyak pengamat menjadi ragu, bahwa keputusan menghentikan untuk sementara produksi gas hanya atas alasan keamanan semata. Lantas apakah sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan migas terbesar di dunia ini? Gangguan terhadap ExxonMobil meningkat tajam sejak awal 2001. Namun, menjelang akhir tahun 2000, gangguan itu sebenarnya sudah dapat diprediksi arahnya. Selain terjadi serangan terhadap pesawat yang akan mendarat di landasan ExxonMobil, gedung di bandara ini sempat pula dibakar. Jika hal ini dipetakan ke belakang, di sinilah sesungguhnya bencana yang dialami ExxonMobil. Ia harus membayar mahal jasa keamanan yang tidak dapat menjamin keamanannya. Ibarat terbelit gurita raksasa, makin berusaha meronta melepaskan diri, makin kuat pula belitan itu. Laporan The Internasional Crisis Group, yang salah satu donaturnya milyarder George Soros, menyebut bahwa dalam situasi yang tidak stabil, jasa keamanan menjadi salah satu jaringan bisnis penting bagi sejumlah perwira maupun institusi TNI/Polri. Kesimpulan ini tentunya tidak terlalu mengagetkan, mengingat hampir dua per tiga anggaran operasi militer dipenuhi sendiri. Baik itu melalui yayasan yang bernaung di bawah Mabes TNI maupun koperasi-koperasi yang terkait dengan Kodam. Nah, kembali pada masalah gugatan 11 warga Aceh. Menurut hakim federal Oberdorber, ExxonMobil dinilai telah menyokong aksi pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan TNI dan menyalurkan dana untuk itu melalui EMOI. Oberdorfer juga menolak permintaan Exxon Mobil Corp dan EMOI untuk membatalkan gugatan itu. Alasannya, tidak ada cukup bukti bagi Exxon untuk menyangkal gugatan yang didaftarkan pada Juni 2001 ini. Sementara itu. Juru Bicara ExxonMobil, Deva Rachman seperti ditulis Harian Aceh, menolak tuduhan bahwa perusahaan tersebut menyokong pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh TNI di Aceh. ExxonMobil, menurut Deva Rachman, merupakan kontraktor pemerintah Indonesia yang ditugaskan mengoperasikan lapangan gas Arun. Semua aset ExxonMobil adalah milik pemerintah. Sehingga pihaknya merasa bahwa sangat tidak


berdasar tuduhan tersebut dialamatkan kepada ExxonMobil. “Soal pengamanan, pemerintah yang menentukan bahwa ExxonMobil sebagai aset strategis milik negara. Otoritas pengamanan bukan di tangan ExxonMobil. Dalam kaitan itu, ExxonMobil telah kena getah,” kata Deva Rachman lagi. Soal tuduhan bahwa Exxon terlibat dalam pelanggaran HAM saat Aceh masih didera konflik? Deva, saat melakukan wawancara dengan media ini (Baca Modus Aceh edisi 13 Tahun IV) menjelaskan. Tidak benar kalau Exxon disudutkan dengan tuduhan ikut melakukan pelanggaran HAM di Aceh. Kami selalu melakukan sesuatu sesuai dengan proses dan aturan yang ada. “Kalaupun misalnya ada mobil anti peluru atau segala macam, tentu sudah ada ijin dari pemerintah Indonesia. Sekali lagi, pengamanan dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemerintah Indonesia bukan Exxon Mobil. Terus terang, soal itu kami sudah memberikan jawaban dan informasi dari awal hingga akhir bahwa, pengamanan dari semua lapangan migas di seluruh Indonesia bukan hanya Exxon Mobil, tapi itu di bawah wewenang pemerintah Indonesia,” jelas Deva lagi. Dalam perkiraan Kontras Aceh, tahun 2000 silam, perusahaan ini mengeluarkan dana pengamanan proyeknya sekitar 500.000 dollar AS per bulan, atau setiap harinya 16.000 dollar. Sumber lain menyebut, angka tersebut belum termasuk transportasi petinggi-petinggi militer yang hilir mudik Jakarta-MedanLhok Seumawe, berikut penginapan, dan keperluan lain yang menjadi tanggungan perusahaan ini. Menariknya. Mantan KSAD, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu justru membantah operasi militer di Aceh pada tahun 2003 didanai oleh ExxonMobil. Bukan hanya itu, Ryamizard bahkan berani berkata jika dirinya tidak tahu apa itu ExxonMobil. Alasan purnawirawan jenderal bintang empat itu, seluruh operasi militer didanai oleh negara. Tidak ada bantuan asing. TNI itu rakyat yang membiayai. Apapun yang dilakukan tentara itu atas nama rakyat. Cek dulu orang Aceh benar atau Aceh GAM. Saya paling alergi masalah ini (GAM),” kata Ryamizard. Inilah lingkaran setan yang dihadapi ExxonMobil untuk menyelamatkan industri pertambangan migas yang penting bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga untuk pendapatan negara. Lantas rute ini pula yang membawa Exxon MObil terperangkap dalam isu pelanggaran HAM. Komplikasi demikian membuat perusahaan raksasa ini, seperti kutip New York Times (21/6/2001), kehilangan 400 juta dollar AS selama dihentikannya produksi gas alam di Aceh, Maret-Agustus. Suatu angka yang membuat Pemerintah RI meminta-minta IMF agar berkenan mencairkan paket bantuan.*** ■

Martha Andival



16

MODUS ACEH

Parlementaria

Moharriadi

Sulaiman Abda ■ MODUS/Dok

■ MODUS/Dok

Selama Ramadhan

Siaga dan Tingkatkan Keamanan Anggota DPRA meminta aparat kepolisian selalu siaga dan meningkatkan keamanan selama bulan ramadhan. Agar bulan suci tidak ternoda.

P

eristiwa kriminal terus terjadi di Aceh. Bahkan, kualitasnya semakin menjadijadi. Mulai dari pembunuhan hingga pembantaian. Ironisnya, kejadian itu merata di hampir seluruh Aceh. Kendati polisi telah bekerja keras dan berhasil mengungkap serta menangkap para pelaku, bukan mustahil, aksi kejahatan tersebut, terus terjadi. Celakannya, para korban tak mengenal usia dan jenis kelamin. Mulai dari orang dewasa, perempuan serta anak-anak. Lihat saja, minggu lalu, satu keluarga dibantai di Lhoong, Aceh Besar dan seorang Satpam diculik. Tragisnya, anak berusia satu tahun, ikut jadi korban.

Rentetan kejadian tadi, membuat anggota DPR Aceh gerah, resah serta perihatin. Maklum, masyarakat Aceh sudah puluhan tahun didera konflik berkepanjangan. ”Masyarakat kita sudah sangat bosan dengan kondisi tak menentu ini. Karena itu, aparat kepolisian kita minta untuk selalu siapa dan meningkatkan keamanan, terutama di bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sebab, pada bulan seperti ini, biasanya kejahatan meningkat,” kata Ketua Komisi D, DPR Aceh, Drs. Sulaiman Abda, Kamis, 28 Agustus, Pekan lalu. Kata Sulaiman Abda, untuk memberi kenyamanan beribadah puasa, polisi diharapkan lebih meningkatkan peran Kamtibmas. Misalnya, dengan menempatan petugas di lokasi keramaian seperti pasar serta tempat-tempat lain yang patut diduga rawan dengan aksi kejahatan. Kecuali itu, masyarakat atau warga juga diminta untuk tidak berprilaku, yang dapat memancing datangnya aksi kejahatan. ”Jadi, samasama kita menjaga kesucian bulan ramadhan ini. Apalah artinya poli-

si, jika masyarakat tidak mendukung,” harap Sulaiman Abda. Pendapat serupa juga datang dari Moharriadi ST, S. Ag, anggota DPR Aceh dari Fraksi PKS. Menurut Sekretaris Komisi F ini, semua pihak wajib menjaga kesucian bulan ramadhan dari berbagai bentuk dan perilaku yang membuat bulan puasa menjadi rusak dan tercemar. Salah satunya, dengan menjadikan diri sebagai manusia qur’ani. ”Lebih baik tadarus atau baca qur’an dari pada kebut-kebutan di jalan,” himbau Mohariadi. Kata Mohariadi, bulan puasa adalah momentum yang tepat untuk saling memaafkan. Kata dia, maaf adalah simbol kebersihan hati ummat Islam untuk menjalani ibadah puasa. ”Kiranya bulan puasa ini, sebagai langkah yang tepat untuk terus memaafkan atas peristiwa masa lalu,” ucap dia. Menurut Mohariadi, apa yang terjadi dimasa lalu, merupakan pengalaman pahit bagi masyarakat Aceh. Begitupun, di bulan penuh ampunan ini, para pihak perlu saling memaafkan. ”Kedamaian Aceh


harus menjadi cita-cita masyarakat. Dan itu patut kita jaga. Kalau tidak, masyarakat Aceh selalu dalam keadaan tidak damai, akan berpengaruh dalam berbagai hal,” ujarnya. Bukan hanya itu, kata Mohariadi, bagi Aceh, ibadah puasa memiliki makna dan kesan serta nilai tersendiri. Sebab, daerah ini telah diberlakukan Syariat Islam secara kaffah. Untuk itu, setiap warga masyarakat, wajib menjaga serta merawatnya. “Tentu saja, dengan cara memakmurkan masjid dengan shalat tawarid dan tadurasan,” ucap Mohariadi. Sejalan dengan itu, dia juga menghimbau kepada para pedagang, agar mematuhi larangan yang ada. Misalnya, tidak berjualan pada siang hari, khususnya pada kaum muslim. Sebaliknya, hotel dan cafécafé tidak mengelar hiburan yang dapat merusak kesucian bulan ramadhan. “Kalau ini terjadi, saya minta aparat kepolisian untuk menindak tegas,” kata Mohariadi.*** ■

Juli Saidi



17

MODUS ACEH

Parlementaria

■ MODUS/Dok

Gedung DPR Aceh.

Puasa Bukan Penghalang Untuk Bekerja Sejumlah Rancangan qanun sudah teragenda di DPR Aceh. Bulan Puasa, DPRA tetap bekerja.

M

eski aktifitas sedikit berkurang memasuki bulan Ramadhan ini, bukan berarti para wakil rakyat itu tidak bekerja. Sebut saja, Abdullah Saleh, SH. Anggota Dewan dari fraksi PPP ini masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. “Walaupun puasa DPRA tetap akan bekerja dengan maksimal,” ujar Abdullah. Menurut Abdulah, puasa bukanlah penghalang untuk melakukan tanggung jawab di DPR Aceh. Malah dia berharap, dengan datangnya bulan penuh

ampunan ini, semua yang kita lakukan betul-betul iklas. Karena apa yang kita kerjakan, kata Abdulah, akan mendapat pahala dari Allah. “Dan itu perlu kita tingkatkan sekaligus kita amalkan,” harap Abdullah Saleh. Memang, Abdullah mengakui, aktivitas anggota dewan di gedung DPR Aceh belakangan ini sedikit berkurang. “Boleh jadi, karena mau menghadapi pemilu, ada anggota dewan yang sibuk untuk urusan politik partainya,” ucap salah seorang staf dewan. Misi politik memang tetap saja berjalan. Karena 2009 sudah diambang pintu. Tentu anggota DPRA yang mencalonkan diri dari partai mereka masing-masing akan berkerja keras. Tapi, bukan berarti dengan begitu mereka meninggalkan tanggung jawab. Menurut Abdul-

lah, selain memang sedang sibuk dengan urusan partai, sejumlah anggota dewan ada yang sedang ikut pelatihan di Medan dan Jakarta. Itu sebabnya, gedung dewan tampak sepi. “Ada pula yang kunjungan kerja, seperti pansus XI,”katanya. Begitupun, kata dia, DPRA sudah punya sejumlah agenda sidang ke depan. Ambil contoh, kata Abdullah, rancangan qanun badan pelayanan perizinan terpadu. “Di bulan puasa nanti, dewan akan membahas itu,”kata Abdullah. Menurut Abdullah, hal itu juga berlaku bagi staf-staf di DPRA. “Staf kami tetap ada untuk menyambut tamu-tamu yang datang,”imbuh Abdullah. Sandra dan Aul misalnya. Kata Abdullah, mereka akan selalu siap menerima tamu yang datang untuk bertemu

■ MODUS/Dok

Abdullah Saleh anggota DPRA dari fraksi PPP. “Kondisi ini tidak saja di fraksi PPP, di fraksi lain juga sama, Seperti di fraksi Golkar, FPBB, F Demokrat, FPAN, FPKS, FPDU dan FPBR,” ungkap angota dewan dari partai PPP ini.*** ■

Juli Saidi

Pelindung/Penasehat: H. Said Fuad Zakaria, SE, H. Tgk. Waisul Qarany Ali, H. Zainal Abidin, H. Raihan Iskandar, Lc, Pengarah: Muhammad Saleh Penanggung Jawab: Drs. H. Hasan Basry A. Thaleb, Pimpinan Redaksi: H. Burhanuddin, SE, Wakil Pimpinan Redaksi: Mahyar, SH, M.hum, Penyunting/Staf Redaksi: T. Ismedi Ansyah, S.Sos, Hj. Ervi Usriya, SE, M.Si, Wartawan modus, Alamat Redaksi: Gedung DPRD Provinsi NAD, Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh.

Informasi ini terlaksana atas kerjasama Tabloid Hukum dan Politik Modus Aceh dengan Sekretariat DPRD NAD.



18

Dibalik Berita


Kisah di Balik Damai di Aceh (Catatan Farid Husain)

Dosen Teladan Hingga Juara Sayang Ibu Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada 1978, Farid lantas menjadi spesialis bedah pada 1981 di Universitas yang sama dan spesialis bedah digestif pada 1984 di Universitas Indonesia. Awalnya, Farid banyak menghabiskan karier di dunia kesehatan. Diantaranya, dengan menjadi ketua program pendidikan dokter spesialis di Universitas Hasanuddin (1998-2002), direktur utama rumah sakit Islam Faisal Makassar (1995-2001) Ketua Umun Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia wilayah Sulawesi Selatan (1996-2001), Ketua Ikatan Dokter Indonesia (19952001) wilayah Sulawesi Selatan dan sederet aktifitas lain hingga kemudian menjadi Dirjen di departemen kesehatan.

K

iprahnya yang menonjol itu, tampaknya tak lepas dari aneka prestasi yang diraihnya. Pada tahun 1980, ketika ia belum menyelesaikan spesialisasi bedahnya, ia sudah berhasil meraih juara III nasional lomba karya ilmiah bedah ortopedi. Di lingkungan Universitas Hasanuddin, ia tercatat sebagai dosen teladan pada tahun 1986. Sementara dari organisasi provinsinya, Ikatan Dokter Indonesia, ia mendapatkan penghargaan Adi Satya Dokter pada tahun 1996. WHO tak ketinggalan menobatkannya sebagai juara I Sayang Bayi (1997) dan beriringan dengan itu, Gubernur Sulawesi Selatan menganugerahinya gelar Juara I Sayang Ibu. Agaknya aneka pencapaian itu telah menyebabkan negara mencatat namanya sebagai salah seorang yang patut mendapatkan penghargaan. Departemen kesehatan di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan kala itu, Dokter Ahmad Sujudi, menganugerahi Farid penghargaan Parama Karya Dharma Husada pada tahun 2002. Pada tahun yang sama Presiden Indonesia menobatkannya sebagai salah satu penerima penghargaan Satya Lencana Wira Karya. Sebagai seorang dokter bedah

yang sudah menikmati berbagai posisi prestisius, kesediaannya menerjunkan diri dalam kancah konflik dengan tugas utama membangun kepercayaan diantara dua belah pihak yang saling curiga, tentulah sebuah riwayat yang tidak biasa. Makin tidak biasa pula, bila mengingat bahwa Farid sama sekali tidak punya latar pendidikan formal di bidang politik maupun resolusi konflik. Pendekatannya dalam membangun kepercayaan dikalangan pemuda GAM lebih banyak berangkat dengan prinsip-prinsip normatif belaka yang lebih banyak didasarkan pada pengalamannya mendamaikan konflik dalam skala kecil, semisal dalam pencekcokan rumah tangga atau perkelahian antar mahasiswa. Namun, sejarah kemudian mencatat bahwa prinsip-prinsip normatif yang sederhana itulah yang antara lain ikut menyumbang dalam tercapainya perdamaian. Prinsip yang sederhana itu tampaknya justru membuat dirinya mampu melihat dan menyelami aspek-aspek yang tak terlihat dalam konflik, seperti yang halnya yang terjadi di Poso, Ambon dan kemudian di Aceh. Tidak mengherankan bila Farid Husain termasuk salah seorang tokoh yang mendapat ucapan terima kasih dari Pemerintah dan Rakyat Aceh. Ucapan terima kasih itu dicatat dengan ’tinta emas’, berupa anugerah bungong jaroe perdamaian, sebuah bentuk penghargaan tertinggi untuk perdamaian di Aceh. Pencapaian-pencapaiannya dalam kancah resolusi konflik yang makin banyak di ulas media, membuat makin banyak pihak yang berkepentingan untuk berbagi pengalaman dengannya. Sejumlah forum internasional yang membahas upayaupaya penyelesaian konflik, mengundang Farid untuk berbicara. Kongres Amerika Serikat belum lama ini (Februari 2007) bahkan mengundang Farid untuk turut dalam National Prayer Breakfast bersama Presiden Amerika Serikat George W.Bush, semua parlemen, dan seluruh Gubernur se- Amerika Serikat. Forum prestisius ini merupakan tempat berkumpul tokoh-tokoh yang dianggap menonjol dibidang perdamaian di seluruh dunia. Dalam forum ini pula ia sempat bertemu dengan Barrack Obama dan Hillary Clinton, keduanya sebagai kandidat calon Presiden dari Partai Demokrat. Farid Husain rupanya kini dan di masa mendatang harus menerima ’takdirnya’ bukan lagi hanya sebagai dosen, sebagai dokter dan sebagai birokrat di bidang kesehatan, lebih dari itu, ia juga kini adalah aktifis dan tokoh perdamaian, sebuah kehormatan sekaligus juga tanggung jawab. Sejak Kanak-Kanak Sudah

■ MODUS/Dok

Senang Memimpin Dilahirkan pada 19 Maret 1980 di Soppeng, sebuah desa lebih kurang 100 km dari Makassar, Farid merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Ayahnya (almarhum) Haji Muhammad Husain, adalah seorang kepala sekolah SMP yang harus siap berpindah tempat tugas dari satu kota ke kota lain. Ibunya, Hajjah Sitti Saidah, kini berusia 72 tahun dan masih bugar, adalah seorang ibu rumah tangga yang setia dan penuh pengabdian kepada suami dan keluarga. Tak mengherankan bila keluarga itu selalu siap kemanapun mengikuti karier sang ayah. Ketika Farid belum berumur satu tahun, keluarga itu harus mengikuti sang ayah ke tempat pekerjaan barunya, yakni menjadi kepala sekolah di sebuah SMP Negeri di Pare-Pare, juga di Sulawesi Selatan. Beberapa tahun kemudian, keluarga itu harus pindah lagi. Kali ini tempat baru itu adalah kota Pinrang. Di kota tersebut


baru saja dibuka sebuah SMP Negeri, dan merupakan yang pertama. Ayah Farid ditugaskan untuk memimpinnya. Di Pinrang inilah Farid memasuki usia sekolah. Dan, ”Kenakalan saya berkembang disini”, kenang Farid sambil tersenyum. Salah satu yang tak bisa ia lupakan ialah bagaimana ia ’memberontak’ dengan mangkir dari ’les ngaji’, karena tidak suka dengan kebijakan guru les mengajinya atau yang populer disebut Ustadz. Ceritanya, diseberang jalan rumah mereka ada Ustadz yang mengajar anak-anak dari lingkungan sekitarnya, anak-anak itu setiap dua hari sekali datang kerumah sang Ustadz, Farid termasuk diantaranya. ”Rumah Ustadz itu cukup besar. Pekarangannya luas. Banyak tumbuh pohon buah-buahan,” kata Farid. Dan disinilah masalahnya berawal. Sebab untuk jasanya mengajar, sang Ustadz tidak dibayar de-


Dibalik Berita

ngan uang melainkan dengan tenaga. Anak-anak itu diharuskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, semisal menyapu halaman dan mengisi kolam air Pak Ustadz, sebelum mengaji. Nanti sebelum pulang, sekali lagi muridnya diminta lagi mengisi kolam air, karena air didalamnya sudah habis dipakai oleh anak-anak Pak Ustadz. ”Saya koq merasa ini seperti penjajahan”, kata Farid sambil tertawa. Apalagi sambil mengajar, Pak Ustadz sering juga main cambuk. Padahal fikir Farid, orang tuanya saja tidak pernah menghukumnya demikian. Itu sebabnya diam-diam Farid memutuskan untuk tidak ikut belajar mengaji lagi di rumah Pak Ustadz tersebut, kepada ibu dan ayahnya, Farid memang pamit akan pergi mengaji. Tetapi ia hanya sebentar melongok ke rumah Pak Ustadz. Sesudahnya ia pergi bermain bersama kawan-kawannya. Namun, sepandai apapun Farid menyembunyikan kebohongannya, akhirnya ketahuan juga. Pak Ustadz yang tidak melihat kehadiran Farid berkali-kali akhirnya menyambangi rumah orang tua Farid. Ia menanyakan apakah Farid sakit, sebab sudah beberapa kali ia bolos belajar mengaji. Maka ketahuanlah kenakalan Farid. Ayah Farid memarahinya habishabisan. Tetapi Farid tak melawan. ”Sebab saya memang salah. Dan sejak kecil kalau saya tahu saya memang salah, saya akan mengakuinya dan akan menerima hukumannya, ” kata Farid. Ayahnya kemudian menghukumnya dengan cara mewajibkan Farid belajar mengaji kepada ayahnya sendiri. Jadi setiap sore sesudah ayahnya pulang dari sekolah, Farid sudah harus duduk bersila disisi tempat tidur ayahnya. Sambil ayahnya merebahkan diri ditempat tidur untuk beristirahat. Farid diwajibkan membaca Al-Quran di bawah pengawasan sang ayah. Apakah Farid tersiksa dengan hukuman seperti ini? ”Justru enak. Karena kalau sang ayah tertidur (dan ini sering terjadi) saya tinggalkan saja dia. Saya pergi bermain,” kata Farid. Atau kala lain, Farid cuk-


up cerdik juga ’memperdayai sang ayah. ”Saya kadang-kadang cuma melafadzkan saja ayat-ayat kitab suci yang memang saya hafal, tetapi dibalik kitab yang saya pegang, terselip buku cerita. Dan buku cerita itulah yang sebenarnya saya baca,” imbuh Farid lagi. Tentu saja setelah ia lolos beberapa kali, akhirnya ayahnya yang memang guru berpengalaman memergoki juga kenakalan anaknya itu. Menurut buku-buku psikologi anak, kenakalan adalah ciri dan bagian penting dari proses pembentukan kepribadian anak-anak. Dengan kenakalan-kenakalan itulah anak dapat mengenali sekaligus mengekspresikan jati dirinya. Farid dimasa kini ketika mengenang masa kecilnya itu, mengamini hal itu. Menurutnya kenakalan-kenakalan semasa kecil adalah kenakalan yang nikmat. Kenakalan yang ’seharusnya’ bukan seperti kenakalan remaja masa kini yang sampai mengancam jiwa dan masa depan, semisal mengkonsumsi narkoba. Kenakalan masa kanak-kanak justru pendorong untuk maju. ”sebab anak-anak yang tidak nakal, dia tidak akan maju,” kata Farid lagi. Kenakalan-kenakalan Farid di masa kecil, diimbangi kemajuan-kemajuan yang diperolehnya di dalam kelas. Di masa SR, ia selalu juara kelas sejak kelas satu hingga kelas lima. Bukan Cuma itu. Kepemimpinanya tampaknya juga di akui, terbukti dari selalu terpilihnya Farid sebagai ketua kelas. Ia tumbuh sebagai anak yang banyak teman, terutama dilapangan tatkala bermain sepak bola, olahraga kegemarannya. Dan, berkelahi adalah bagian dari aktifitasnya sehari-hari. Masa Remaja yang Banyak Akal Setelah kurang lebih lima tahun di Pinrang, ayah Farid harus pindah tugas lagi. Kota Makassar telah menanti di sana ayahnya ditugaskan menjadi kepala SMP Negeri 6, sekolah yang kemudian menjadi SMP Negeri terbaik ditangan ayah Farid. Masa SR masih tersisa setahun lagi ia habiskan di kota ini, untuk kemudian menapaki masa

sekolah di SMP. Di sini Farid menunjukkan pendiriannya yang teguh, walau harus berbeda dari saudara-saudaranya. Tidak seperti kakakkakaknya yang kesemuanya melanjutkan pendidikan ke SR ke SMP Negeri, Farid memilih mendaftarkan diri ke SMP Frater, sebuah sekolah Katolik di Makassar. Angka rapornya cukup tinggi dan ia yakin akan diterima di sekolah itu. Ia mendaftarkan diri diam-diam tanpa memberi tahu orang tuanya. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, termasuk bagi guru-guru di SMP Frater tersebut. Sebab, mereka tahu bahwa Farid adalah anak kepala sekolah Negeri 6, yang juga terkenal sebagai sekolah yang bagus di Makassar. Kok, Farid malah ingin sekolah di sekolah Katolik? Tak ayal kepala sekolah Frater itu mendatangi ayah Farid dan memberitahukan hal itu. Ayah Farid sedikit kaget mendengar niat anaknya yang ingin menempuh pendidikan di sekolah Katolik itu. Farid pun ’diinterogasi’. Tetapi tekad Farid sudah bulat. Rupanya ia punya alasan kuat. ”Saya tidak ingin masuk sekolah (yang dipimpin) ayah saya. Karena kalau saya jadi juara, akan ada fitnah, seolah-olah karena itu adalah ayah sayalah kepala sekolahnya. Dan itu hal yang paling membuat saya marah, karena saya tidak suka difitnah. Dan karena tidak suka, saya pasti berkelahi,” kata Farid menceritakan kembali hal itu. Ayah Farid rupanya dapat menerima alasan anaknya, Farid kemudian didaftarkan di SMP Katolik itu. Ayahnya sendiri yang mendampinginya ketika dia mendaftarkan diri. Kisah kehebohan akibat Farid memilih sekolah yang berbeda dari saudara-saudaranya cukup membekas dihampir seluruh anggota keluarga itu, hingga kini. Terbukti hampir semua mereka masih mengingat hal itu dengan jelas. ”Dia memang tidak mau diajar bapaknya di SMP Negeri karena takut dikatakan KKN,” kata ibunda Farid dalam wawancara dengan


19

kami. Penyebab lain seperti diceritakan kembali oleh kakak Farid, yakni Syarifuddin Husain, adalah karena Farid sudah melihat betapa ’menderitanya’ kakak-kakaknya bersekolah di sekolah yang dipimpin sang ayah. Ayah mereka yang disiplin dan keras itu, tak ayal kerap juga membuat sakit hati guru-guru yang dipimpinnya. Rasa sakit hati mereka itu kemudian dilampiaskan kepada anakanak sang kepala sekolah. ”Jadi, Farid mungkin melihat betapa tidak enaknya pengalaman kami, sehingga dia memilih sekolah lain, ” kata Syarifuddin, yang akrab dipanggil Pak Occing. Farid mengakui masa-masa di SMP tersebut banyak membawa perubahan pada dirinya, terutama dalam pola fikir. Di SMP Frater itu, ia berkenalan dengan teman-teman multi latar belakang, terutama siswa dari latar belakang etnik Tionghoa. Ia menemukan mereka itu tekun pada pelajaran-pelajaran yang bersifat menghafal, sesuatu yang baru bagi Farid. Sebaliknya, Farid tidak menyukai pelajaran yang demikian. Ia lebih suka pelajaran yang mengandalkan logika, seperti berhitung dan ilmu-ilmu pasti lainnya. Yang lebih mengejutkannya adalah kegetolan-kegetolan kawankawannya bercerita tentang kisah silat dari buku-buku silat seperti Kho Ping Ho. Kawan-kawannya begitu bersemangat menceritakan buku yang mereka baca. Seolah-olah mereka berlomba memamerkan kemampuan mereka menguasai cerita seri terbaru yang sudah mereka tamatkan. Siapa yang sudah membaca seri paling akhir, dialah yang jadi pemimpin ’diskusi’. ”Dan saya tidak senang bila harus menjadi pendengar. Saya selalu ingin memimpin dalam pembicaraan, dalam soal cerita silat, ternyata saya ketinggalan,” kata Farid. Kesadaran itu akhirnya memacu dirinya untuk mengejar ketertinggalannya. Ia mulai tekun membaca buku-buku cerita silat yang ramai jadi perbincangan. Bukan cuma itu, selalu ia usahakan terdepan dalam menyelesaikan satu buku, untuk bisa mengejar seri berikutnya. ”Saya pun langganan buku silat. Kalau teman baru baca jilid 13, saya sudah baca jilid 14. dengan begitu, saya yang pimpin cerita. Mulai dari situ pula saya tahu bahwa orang disebut pintar, adalah yang duluan membaca,” kata Farid. Kelak, sebagaimana diakui oleh farid, justru ketekunannya membaca buku cerita silat itulah salah satu penentu keberhasilannya menjadi dokter.” sebab mata kuliah di Fakultas Kedokteran banyak yang sifatnya menghafal. Dengan membiasakan diri membaca buku cerita, saya jadi rajin menghafal. Kalau kita tidak bisa hafal cerita dalam satu seri, berarti, kita tidak akan bisa mengikuti seri berikutnya. Kemampuan menghafal saya diasah oleh kebiasaan membaca buku cerita komik sewaktu di SMP, ” kata Farid. Selain perihal kegetolan membaca buku cerita, banyak lagi kenangan Farid tentang masa-masa lucu di SMP itu. Menurut Farid ia disenangi oleh guru-gurunya yang kebanyakan berkebangsaan Belanda dan selalu diminta mempimpin sembahyang ala


20

Dibalik Berita


Katolik. Untuk hal ini, Farid sering melakukan improvisasi. Bait demi bait doa bapa kami yang sudah standar, kerap kali ia tambah dengan kata-katanya sendiri. Misalnya, jika hari itu mereka akan belajar Aljabar, dalam doanya ia mintakan pula agar pelajaran mereka diberkati, termasuk agar guru Aljabar dan keluarganya juga di berkati. ”Pak guru yang mendengarkan doa itu senang-senang saja, tetapi kawan-kawan dibelakang saya jengkel. Lalu mereka menendang kaki saya, sebagai isyarat bahwa doa saya sudah terlalu panjang,” kenang Farid. Kala lain, Farid pernah pula ’menggoda’ guru alias Pastornya dengan ’kenakalan intelektual’ Farid kecil. Ceritanya, suatu ketika Pastor mengadakan lomba menggambar kepada seluruh siswa dikelasnya dengan tema peristiwa Natal. Farid pun mengerjakannya dengan ide yang sedikit nyentrik. Idenya adalah tentang kelahiran bayi Yesus di kandang domba dengan sang bayi tidur di pangkuan. Hanya saja, Farid membuat penyimpangan dari gambar peristiwa Natal yang sudah umum. Jika pada umumnya peristiwa itu digambarkan dengan orangorang datang menghadap dan bersujud mengelilingi palungan, karya Farid bercerita sebaliknya. Orangorang justru membelakangi dan meninggalkan palungan tersebut. Kontan saja Pastor yang berkebangsaan Belanda mempertanyakan gambar aneh bikinan Farid itu. Ia sampai diajak bicara empat mata oleh sang pastor untuk menanyakan, apa makna yang terkandung

dalam gambar tersebut. Dasar Farid yang punya ide-ide nakal dikepalanya, ia menjawab santai saja, bahwa yang ia gambarkan itu adalah peristiwa sesudah Natal. Menurut Farid, orang-orang tentu tidak selamanya berada dikandang domba itu. Setelah Natal selesai, mereka pasti pulang. Dan, karena hasil dari lomba menggambar kumpulkan setelah libur Natal, kata Farid, maka ia pun menggambarkan orang-orang pergi meninggalkan palungan karena mereka pulang kerumah masingmasing. Alasan Farid ternyata diterima oleh gurunya. Walau prestasi akademik Farid sedang-sedang saja semasa SMP itu, sifat kepemimpinannya yang sudah menonjol semasa SR, kian tampak. Di kelas II SMP, ia terpilih sebagai ketua kelas. Sementara diluar jam pelajaran sekolah, ia kerap membawa kawan-kawannya berkelahi dengan siswa sekolah lain. ”biasanya pemicunya adalah ejek mengejek antar sekolah, lalu terjadilah perkelahian. Biasanya dilapangan”, kata Farid. Sebagai pemimpin, Farid menunjukkan kemampuannya mempengaruhi orang, dan ia menikmatinya. ”Saya gembira membawa orang berkelahi. Pemimpin rasanya saya kalau bisa membawa orang berkelahi. Kalau orang bisa mengajak orang lain untuk makan atau jajan, saya kira dia bukan pemimpin. Sebab, kekuatannya adalah uang. Tetapi kalau saya bisa mempengaruhi orang untuk berbuat yang menyakitkan dia, yakni berkelahi, itulah pemimpin”, tutur Farid, mengenang

sambil tertawa. Uniknya, kebengalannya di sekolah tak pernah terdengar sampai kerumah. Ibunda Farid, hingga ketika kami menuliskan cerita ini, tidak percaya bahwa anaknya semasa remaja adalah anak yang bandel. ”Tidak ada anak saya yang nakal. Semuanya baik-baik, ” kata sang ibu berkali-kali. Namun, sang ibu memang mengakui sejak kecil Farid sudah tumbuh sebagai anak yang pemberani. Ia tidak bisa lupa tatkala Farid dulu sering ’menghilang’ dari rumah dan pergi kelapangan untuk menyaksikan penjahat yang ditembak mati. ”Anak-anak diusianya bersembunyi dirumah mendengar ada orang yang bakal ditembak. Farid malah berlari kelapangan, ingin menonton. Kita dirumah sibuk mencaricari dia. Eh, ternyata dia pergi kesana, ” kata sang ibu. Sang ibu juga mengenal Farid sebagai pria yang penyayang dan sangat melindungi adik-adiknya, terutama yang perempuan. Menurut ibunda Farid, ketika adik-adiknya masih balita Faridlah yang sering menunggui dan menjaga mereka, sambil membaca buku pelajaran sekolah. ”Adik-adiknya tidur diatas ayunan. Sambil meletakkan kakinya diayunan itu untuk menggoyanggoyangkannya, Farid rebahan sambil belajar,” kata sang ibu dengan nada bangga. Ketika hal ini kami konfirmasikan kepada Farid, ia tertawa. ”Semua ibu akan selalu mengatakan kebaikan anak-anaknya. Ia tidak akan pernah mengakui anaknya

KELUARGA BESAR DIN AS SY ARIA T ISLAM DINAS SYARIA ARIAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

nakal,” katanya. Seperti halnya di masa SR , Farid juga mengenang saat-saat SMP sebagai masa banyak berkawan dan bergaul. Dari segala kalangan dia punya teman. Sampai-sampai ia mendapat fasilitas menonton gratis dari kawan sekolahnya. Soalnya orang tua si kawan adalah pemilik bioskop di kota Makassar. ”Dulu kami menonton dibarisan paling depan karena umur kami belum sampai 17 tahun. Ketika ditengah pertunjukkan ada pemeriksaan datang dengan lampu senternya, kamipun tiarap agar tidak terlihat, ” kata Farid. Tampaknya kenangan ini begitu membekas dihatinya. Menurut astrologi, pria yang dilahirkan ada 9 Maret seperti Farid, berada dibawah naungan rasi bintang Pisces. Dan, menurut astrologi pula, pria Pisces pada umumnya adalah seorang pemurah, penolong, dan sangat bersahabat. Pembawannya yang easy going membuat ia mudah akrab dan disenangi banyak orang. ”They are generous, friendly, good natured people with a true sense of kindness and compassion. They are sensitive to everything around them including the feelings of others. They are popular folk because of their easy going they and likable manner, which tends to mirror people they are with. They have an uncanny sense of perceiving what a person is in need of, and delivering it. Anda boleh percaya boleh tidak pada astrologi. Tetapi, karakter-karakter yang demikian itu tampaknya tercermin pada diri Farid, yang menyebabkan ia dikenal diantara kawan-kawannya.***

KELUARGA BESAR

DINAS SOSIAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat

Selamat

Menunaikan Ibadah Puasa


1429 H – 2008 M

1429 H – 2008 M

Ttd H. Ziauddin Ahmad, S.Ag Kepala

Ttd Drs. Ridwan Sulaiman Kepala

KELUARGA BESAR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI D AN TELEMA TIKA DAN TELEMATIKA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PEMERINTAH KABUPATEN

ACEH BESAR Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat

Selamat


Menunaikan Ibadah Puasa 1429 H – 2008 M

1429 H – 2008 M Ttd

Ttd Prof. DR. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc Kepala


DR. Tgk. H. Bukhari Daud, M.Ed Bupati H. Anwar Ahmad, SE, Ak Wakil Bupati T. H. Mohd. Dahlan, SH, M.Si Sekda


Dibalik Berita

21


Pembatalan Perpanjangan Kartu Tsunami Warga Aceh di Malaysia

Benarkah Karena “Proyek Publisitas” Irwandi? Harapan hidup sejahtera yang dirasakan pengungsi asal Aceh di negeri Jiran, Malaysia, berakhir sudah. Setelah pemerintah kerajaan itu secara resmi mengumumkan pembatalan perpanjangan Kad Pendaftaran Orang asing Aceh (kartu tsunami) atau IMM13 bagi 25.593 warga Aceh yang berada di Malaysia. engumuman tak sedap tengah malam waktu setempat, disampaikan pemerintah Malaysia lewat Datuk Ishak Muhammad selaku penanggung jawab pendatang Asing Kantor Imigrasi Malaysia. Tentu saja menjadi mimpi buruk bagi puluhan ribu warga Aceh yang kini telah bermukim dan bekerja di negara semenanjung tersebut. Bagaimana tidak, ancaman ketidakpastian akan sulitnya lapangan pekerjaan setelah kembali ke Aceh, selalu saja terbayang di benak masing-masing pengungsi. Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, pemerintah Malaysia akan memperpanjang izin tinggal bagi warga Aceh 2 tahun ke depan atau hingga tahun 2010 mendatang. Hal ini dikemukakan Irwandi Yusuf saat bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak dalam kunjungan lawatan luar negerinya nya ke kompleks Kantor Perdana Menteri Malaysia, Puterajaya, 24 Juli 2008 lalu. Kenyataannya, pemerintah Malaysia tetap saja menabuh genderang dengan tidak lagi memperpanjang kartu tsunami dan memberikan tenggat waktu bagi puluhan warga Aceh untuk segera meninggalkan Malaysia sebelum 2 Januari 2009. Adapun cara untuk pulang ke Aceh tersebut, dengan mengambil Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Setelah itu baru mengambil surat pengesahan untuk pulang di Pusat Tahanan (Depo) KLIA Sepang. “Kami telah menampung mereka empat tahun ini, dan memungkinkan mereka bekerja di sini tanpa membayar levi atau pajak agar bisa mengirimkan ulang kembali untuk pembangunan kembali Aceh,” kata Datuk Ishak seperti yang dilansir situs internet Koran Malaysia New Strait. Datuk Ishak juga menambahkan, mereka semestinya pulang tahun lalu,

P

tapi kami mengizinkan mereka memperpanjang tinggal mereka,” ungkapnya lagi. Tidak hanya itu, seperti dilansir dari Berita Harian, 26 Ogos 2008, pemerintah Malaysia melalui Datuk Ishak Muhammad juga mengultimatum, bahwa setelah lewat dari tenggat waktu yang diberikan yakni Januari tahun depan, pihak Imigrasi Malaysia akan melaksanakan operasi besar-besaran untuk mencari orang Aceh yang tidak mau pulang karena dianggap telah melanggar undangundang Imigrasi Malaysia serta tinggal secara tidak sah di Negara Ma- Tenaga kerja Indonesia di Malaysia laysia dan akan dianggap sebagai Pendatang Tanpa Izin. dilakukan pemerintah Kerajaan Namun, apa yang disampai- Malaysia tersebut, Pengurus kan Datuk Ishak Muhammad Badan Kebajikan Pendidikan berbeda dengan apa yang di- Mahasiswa Aceh di Malaysia sampaikan Duta Besar Malay- (BAKADMA), melalui realease sia Dato Zainal Abidin Muham- yang dikirim ke media ini menmad Zain. Dia membantah ka- gatakan. Menurut informasi bar yang menyatakan bahwa BAKADMA dari pihak Kemenpemerintahnya akan mende- terian Dalam Negeri Malaysia portasi lebih dari 25.000 warga (KDN), bahwa pembatalan perAceh yang mengungsi ke negeri panjangan kartu tsunami jiran itu awal Januari 2009. (IMM13) juga didasari oleh “Yang benar adalah pemerintah sikap “politik publisitas” GuMalaysia memberikan perpan- bernur Aceh, Irwandi Yusuf jangan dua tahun lagi, hingga yang telah mengeluarkan satu pertengahan tahun 2010,” kata pernyataan rasmi di salah satu Dato’ Zainal seperti yang di ber- harian lokal yang terbit di Banitakan Sinar Harapan, 26 Agus- da Aceh, berkaitan penyambuntus 2008 lalu. Dato’ Zainal juga gan “Kartu Tsunami (IMM13) menambahkan, bahwa keputu- akan di perpanjang sampai san perpanjangan waktu terse- 2010,” begitu tulis siaran pers but diambil atas permintaan BAKADMA yang dinyatakan salah seorang penasihatnya, dari pemerintah Indonesia. Terkait keputusan yang dike- Efendi Hasan. Efendi sendiri luarkan pemerintah Malaysia sedang mengikuti pendidikan tersebut, juru bicara Departe- di Malaysia. Penyataan resmi Irwandi men Luar Negeri Teuku Faizasyah mengakui, pihaknya Yusuf tersebut dianggap tidak sudah mendapat pemberi- menghargai serta telah mencamtahuan lisan dari pemerintah puri urusan dalam Malaysia. Malaysia. ‘’Bukan deportasi, Pemberian kartu tsunami izin tinggal mereka memang (IMM13) untuk orang Aceh, adsudah habis pada Agustus alah satu kebijaksanaan yang 2008 ini,” jelas Faizasyah di dilakukan pemerintah Malaysia serta dilakukan secara sangat Jakarta beberapa waktu lalu Menurut Faizasyah. “Sebe- rahasia tanpa melalui persetunarnya, ini lebih banyak kare- juan pemerintah Republik Indona kesiapan pemerintah daerah nesia maupun Gubernur Aceh. Penyataan Irwandi Yusuf Aceh (yang belum siap),” ujar Teuku Fazasyah, seperti diberi- itu, yang disampaikan kepada takan Tempo Interaktif, Jumat, 29 masyarakat Aceh telah melangAgustus 2008 lalu. Berbeda kahi keputusan KDN Malaysia, dengan Faizasyah. Kepala Hu- pembatalan serta penyambunmas dan Hukum Pemerintahan gan kartu tsunami adalah menAceh, Hamid Zein mengatakan, jadi kewenangan penuh pihak pemerintah Aceh akan bernego- Kementerian Dalam Negeri siasi kembali dengan Malaysia. Malaysia (KDN) bukan waIa juga mengatakan, Pemerintah wenang Irwandi Yusuf selaku Aceh belum bisa menjamin war- Kepala Pemerintahan Aceh. Bega yang kini ditampung di gitupun pada saat penyambunnegeri jiran itu mendapat tem- gan kad tsunami (IMM13) unpat, jika kelak kembali pulang. tuk tempoh satu tahun, juga Lanjut Hamid, upaya maksimal tidak ada wewenang dan tidak juga sedang dilakukan. “Seper- ada hak campur tangan dari ti memberi modal kerja buat pemerintah Aceh, penyambungan kad tsunami (IMM13) admereka nantinya. Hanya itu? Tidak juga. Bun- alah ikhlas dan atas rasa ketut dari aksi pembatalan per- manusiaan kerajaan Malaysia panjangan kartu tsunami yang tanpa ada kepentingan politik

■google.com

disebaliknya. Untuk itu, melalui pernyataan sikapnya tersebut, BAKADMA mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk segera menuntut serta menagih janji dari Gubernur Aceh yang telah menyampaikan kepada rakyat Aceh bahwa kartu tsunami (IMM13) akan diperpanjang sampai tahun 2010. “Karena janji serta politik popularitas Irwandi inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu yang menyebabkan pemerintah Malaysia mengambil sikap untuk tidak memperpanjang kartu tsunami, karena dianggap Gubernur Irwandi Yusuf telah terlalu mencampuri urusan dalam Negara Malaysia dan telah memanfaatkannya untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok-kelompoknya,” tulis BAKADMA. Selain itu, pernyataan sikap BAKADMA yang ditandatangani Effendi Hasan selaku Penasihat dan Razali Amin selaku Pemangku Pengerusi, juga mengharapkan kepada pemerintah Aceh untuk menyambut kepulangan masyarakat Aceh Malaysia serta berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka di Aceh. “Kita tidak mengharapkan kepulangan mereka ke Aceh akan menambah kekecewaan untuk kesekian kali terhadap pemerintah daerah dan Indonesia. Sehingga keadaan ini dapat menyebabkan tercetusnya konflik baru di Aceh akibat ketidak pedulian dan ketidak adilan pemerintah terhadap nasib serta pekerjaan mereka di Aceh.” Seperti yang tertulis didalam pernyataan sikap tersebut. Sedikit mengulang kebelakang. Pemegang izin tinggal sementara IMM 13 adalah warga Aceh yang mengungsi ke semenanjung Malaysia saat berkecamuknya konflik di Aceh. Tadinya, mereka dibawah perlindungan UNHCR, yaitu badan PBB yang mengurusi pengungsi. Pasca perjanjian


damai di Helsinki, status warga Aceh yang mengungsi itu berubah dan tidak lagi dibawah pengawasan dan perlindungan PBB. Kartu tinggal sementara itupun tidak berlaku lagi dan UNHCR menyerahkan masalah ini pada pemerintah Malaysia. Bencana tsunami yang menimpa Aceh, mendorong pemerintah Malaysia untuk memberi izin tinggal sementara selama 2 tahun atas pertimbangan kemanusiaan. Tercatat, kurang lebih 40.000 ribu warga Aceh mengungsi di Malaysia menyusul gempa dan tsunami Desember 2004 silam. Karenanya kartu ini biasa disebut kartu Tsunami. Oleh sebab itu, ketika masa berlakunya habis, pemilik kartu Tsunami diharapkan untuk kembali ke Aceh. Namun menurut berbagai isu yang beredar, ada beberapa pihak yang ternyata tidak termasuk korban tsunami, malah tidak mau kembali ke Indonesia atas beberapa dasar keselamatan. Kelompok ini lah yang diduga turut memanfaatkan dokumen IMM13 untuk maksud-maksud tertentu terkait kegiatan politis, yang menjadikan Malaysia sebagai tempat pelarian. Beberapa pihak tersebut diduga ikut menyeberang ke Malaysia sejak konflik berkecamuk di Aceh pada awal 1990an. Memang, sejak konflik Aceh berlangsung, pencari suaka politik ke Malaysia mencapai 72 ribu orang. Sekitar 5.000 lebih di antaranya adalah anggota dan keluarga Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Data itu tentunya yang terdaftar di pemerintah Malaysia. Belum yang masuk secara ilegal. Mereka tersebar di sejumlah wilayah di Malaysia. Terutama di kawasan Klang, Petaling, atau Shah Alam dengan mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik Namun, setelah ditandatanganinya Perjanjian Helsinki, lebih 50 persen pencari suaka itu kembali ke kampung halaman (Aceh). Sehingga, jumlahnya menyusut menjadi 35 ribu. Selama berstatus pencari suaka politik itulah pemerintah Malaysia mengeluarkan dokumen keimigrasian yang bernama IMM13. Dalam beberapa tahun belakang, pemerintah Kerajaan Malaysia tengah berupaya keras mengurangi pekerja migran di tengah kekhawatiran mereka turut andil dalam kejahatan dan menyumbang angka pengangguran di kalangan warga Malaysia. Awal bulan ini saja, aparat Malaysia melancarkan penumpasan yang mengusir lebih dari 130.000 warga asing, sebagian besar imigran tidak sah dari Indonesia dan Filipina yang tersebar di negara bagian Sabah dan Serawak.*** ■

Rizki Adhar/dbs


22

Politik


Par tai SIRA Aceh Timur Kisruh Partai

Semua Karena Nomor Urut? Partai SIRA dikabarkan ricuh. Sepuluh Pengurus KPK di Aceh Timur, melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua KPW Aceh Timur. Buntut dari nomor urut?

Sikap protes 10 KPK Partai SIRA Aceh Timur dilakukan dengan aksi menempelkan sejumlah spanduk dan poster-poster di dinding kantor partai dari sejumlah pengurus partai. Poster itu, di antaranya berbunyi: “10 KPK tidak menyetujui perubahan struktur di dalam tubuh Komite Pimpinan Wilayah (KPW) SIRA. Karena struktur yang Anda lakukan tidak berdasarkan musyawarah”. Poster lainnya berbunyi: “Ketua Partai SIRA Aceh Timur telah berlaku diskriminatif dalam penentuan Caleg tanpa kordinasi dengan KPK

dan anggota MPW Abdul Musafir. Mereka menilai, kebijakan Ketua Partai SIRA Aceh Timur Tgk Hasbullah, tidak ada kordinasi dengan pengurus dan komponen partai lainnya. Termasuk saat mengganti sekretaris dan bendehara partai. Pergantian itu, dinilai tanpa alasan dan tidak disertai mufakat sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. “Sebagaimana diketahui 15 KPK tidak menerima pergantian tersebut, tapi tetap saja disahkan. Berarti ini jelas kehendak seorang ketua yang ingin jadi penguasa,” sebut Zainuddin

ewan Komite Pengurus Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) Kabupaten Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, terbelah. Benih perpecahan itu terjadi menyusul pergantian pengurus, barubaru ini. Kabar ini merebak, setelah dua lembar siaran pers, masuk ke redaksi media ini, pekan lalu. Mencuatnya konflik internal itu, tak lepas dari sebagian besar anggota tidak puas dengan keputusan ketua partai, Tgk Hasbullah. Sang ketua dianggap arogan dan mau menang sendiri. “Ketua partai dengan semenamena mengganti Sekretaris dan Bendahara tanpa alasan yang jelas. Bahkan, penggantian itu tidak dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat,” sebut Zainuddin, Ketua Majelis Pertimbangan Partai SIRA Aceh Timur. Buntut dari kericuhan itu, 10 Pengurus Komite Pimpinan Kecamatan Pengurus Partai SIRA saat kongres beberapa waktu lalu. (KPK) Partai SIRA Aceh Timur melayangkan mosi tidak perSalam, dalam siaran pers yang yang ada di Aceh Timur”. caya kepada Ketua DPP Partai SIRA, Protes tersebut dilayangkan Ket- dikirim kepada media ini, Selasa, Taufiq Abda di Banda Aceh. ua MPW (Majelis Pertimbangan pekan lalu. Namun begitu, pemicu kisruh Zainuddin dan sejumlah penguWilayah) Partai SIRA Aceh Timur, sesama anggota internal SIRA itu, Zainuddin Salam, Sekretaris KPK rus KPK dalam siaran persnya menselain masalah penggantian pengu(Komite Pimpinan Kecamatan) Ban- jelaskan, keretakan dalam tubuh rus tanpa kordinasi, juga bersumber da Alam, Iwan Saputra, Ketua KPK partai akan berimplikasi larinya kaddari proses penetapan calon anggo- SIRA Idi Rayeuk Akmal, KPK SIRA er ke sejumlah partai lokal dan Parta legislatif (Caleg) yang dinilai menPeureulak Kota Asnidar, KPK SIRA nas. Menurut dia, keretakan itu tidak gandung unsur diskriminatif dan Idi Timu Fatimah Zahra, Bendahara terlepas dari campur tangan oknum tidak transparan. KPK SIRA Indra Makmu Syahrial, anggota SIRA konsulat dan oknum

D

Presidium SIRA. Mendapat aksi protes ini, Ketua Partai SIRA Aceh Timur, Tgk Hasbullah, mengatakan. MPW tidak berhak mengurusi masalah struktur kepengurusan. Alasan Tgk Hasbullah, karena yang berhak mengurusi masalah struktur adalah KPW. Hasbullah juga menyebutkan, hak penetapan berada ditangannya, sebab belum terbentuknya tim formatur saat itu. Terkait penetapan calon legeslatif, Hasbullah mengaku sudah menyerahkan hal itu kepada pengurus kecamatan. Karena itu merupakan hak pengurus kecamatan Partai SIRA. “KPK yang hadir pada konferensi pers itu tidak memenuhi suara semua pengurus KPK. Sebab yang hadir cuma enam KPK saja, sementara jumlah KPK 24. Bahkan yang hadir itu tidak ada SK kepengurusan,” jelas Hasbullah lagi. Hasbullah menilai, tindakan Zainuddin menggelar konferensi pers juga telah melanggar AD/ART partai. Karena penyelenggaraan tersebut harus sepengetahuan pihaknya. “Sampai sekarang dia (Zainuddin Salamred) tidak ada SK sebagai MPW karena SK itu saya yang keluarkan dalam kapasitas sebagai KPW. Zainuddin tak berhak menggelar konferensi pers,” kata Hasbullah. Namun begitu, apapun alasan Hasbullah. SIRA Aceh Timur kini terpecah. “Akibat perpecahan ini, saya pesmistis SIRA akan meraup banyak suara pada pemilu 2009 nanti,” ujar Ketua Majelis Pertimbangan Partai SIRA Aceh Timur, Zainuddin. Keputusan tetap ditangan DPP SIRA. Bagaimana Bung Taufiq Abda?*** ■ MODUS/Dok

■

Martha Andival

Ketua Partai SIRA Aceh Timur Tgk Hasbullah.

Masalah Ini Kami Serahkan ke DPP SIRA Bisa Anda ceritakan awal kisruh yang terjadi pada SIRA Aceh Timur? Sejak Konferensi SIRA di Pidie beberapa waktu lalu, memang ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga terjadi konflik internal di tubuh SIRA Aceh Timur. Bagi kami, pengurus, hal ini adalah sebuah permasalahan yang menjadi pembelajaran bagi kami semua. Terhadap 15 KPK yang menolak keputusan, bagaimana? Hal itu tidak ada. Karena, hanya sebagian kecil KPK yang tidak mengerti persoalan ini sehingga terjadi penolakan. Namun, yang harus diketahui, kebanyakan atau sebagian besar KPK

tetap mengikuti keputusan yang sah. Benarkah keputusan itu hanya kepentingan ketua untuk menduduki jabatan? Sebenarnya bukan begitu. Keinginan saya saat itu untuk mengambil keputusan dengan melakukan kordinasi dan sharing dengan beberapa konsulat internal, agar kordinasi berjalan lancar. Dimana, setiap orang yang menjalankan tugas organisasi ini ditempatkan sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing. Tapi, beberapa pihak justru mengatakan Anda tidak melakukan kordinasi? Saya merasa, selalu melakukan

kordinasi dengan KPK-KPK. Sangat sering. Namun, karena keadaan saat itu (Raker di Banda Aceh) sangat mendesak dan urgent sekali, membuat saya tidak sempat memberitahu dan mengkordinasikan hal itu kepada KPK-KPK. Masalah penentuan calon anggota legeslatif? Masalah calon anggota legeslatif, justru kami sudah menyerahkan kepada masing-masing KPK. Pada Rakorwil, rencananya kami akan membentuk tim penyeleksi bakal calon. Akan tetapi saat itu tidak berjalan, dan kami serahkan kepada mereka dan kami tidak melakukan intervensi sedikitpun


terhadap calon yang mereka usulkan. Berarti nama calon mereka yang mengusulkan? Nama-nama itu dari mereka. Bahkan ada beberapa nama yang tidak kami kenal, namun kami tidak menolak. Karena kami harus akomodatif seluruh keinginan mereka (KPK, red). Lalu, akankah SIRA Aceh Timur masih menerima mereka? Secara pribadi kami tidak menaruh dendam. Keputusan masalah ini kami serahkan kepada DPP SIRA di Banda Aceh. Jika memang mereka tidak melanggar aturan partai, maka akan tetap kami terima.*** ■

Martha Andival


24

Fokus


Mari Mengenal Wakaf Pembaca budiman. Memasuki bulan suci ramadhan, berbagai kegiatan ibadah dilakukan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sambil berharap pahala serta ampunan dosa. Mulai dari shalat tarawih, tadarus al-qur’an hingga bersedakah, infaq, zakat bahkan wakaf. Nah, seperti apa sesungguhnya wajah perwakafan di negeri ini? Wartawan Modus Aceh, Shaleh L.Seumawe, merangkumnya untuk beberapa tulisan. Bahan dari tulisan ini dihimpun dari berbagai sumber dan situs: hukumonline.com. Semoga bermanfaat.

S

ebagai agama moral, Is-

lam tertantang tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis”normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, sebaliknya, Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial”kemasyarakatan. Bukan hanya itu, Islam merupakan agama keadilan. Semua itu lebih karena kandungannya terhadap cita”cita keadilan sosial termuat dalam doktrin”doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa’ yang tersebar di seluruh tanah air, merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial. Banyak cara yang diberikan bagi ummat Islam yang memiliki kelebihan harta dan kekayaan, agar dapat membantu saudaranya yang miskin dan fakir. Termasuk meningkatkan berbagai sarana dan prasarana ibadah maupun pendidikan. Salah satunya wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah”masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki pelan besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Dalam secara peradaban um-

Makam Tengku Di Bitai, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Luas areal 500 m2 ■www.hinamagazine.com

mat Islam, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi di seantero dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Semua itu karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga”lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Islam, selama ini mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberikan pemanfa’atan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air kita ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum fiqh an sich, dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar”benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf di samping tak dapat dipungkiri peran dan fungsi instrumen”instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain”lainnya”sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya. Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau

bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum. Selama ini, distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan”kegiatan ibadah mahdlah. Ini dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemah aman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal”hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain”lain, sebagaimana telah sebutkan diatas. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai yang inheren dalam wakaf. Model distribusi wakaf, dalam deskripsi di atas, juga kelihatan sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil”hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pun, bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas”jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha”usaha yang produktif. Wajar kalau karena alasan ini pula, umat kemudian tidak kreatif menemukan solusi”solusi persoalan kemiskinan struktural yang dijangkiti oleh hampir mayoritas umat Islam. Umat dalam jangka pendek, akan tidak dapat memenuhi basic need (kebutuhan mendasar) dalam kehidupan, terutama bagi mereka yang miskin. Dan dalam jangka panjang, akan membuat umat tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak terkendalikan Karena itu, sejenis penafsiran lain mengenai wakaf penting dihadirkan untuk memenuhi kebu-


tuhan”kebutuhan yang mendesak umat Islam. Bukan hal yang salah jika wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk. Mampukah wakaf menjadi mediasi produktif dalam menjawab berbagai persoalan sosial umat Islam? Lalu, apa yang dimaksud dengan wakaf produktif? Pemunculan wakaf produktif, menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, bermakna ada memperoleh prioritas utama yang ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran”ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan”harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah an sich, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur”struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk”bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah”langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyari’atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis”teknis pelaksanaan wakaf yang produktif. Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata”mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro”kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berujud kemiskinan,

keterbelakangan dan kebodohan. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan pengembangan dari penafsiran”penafsiran lama tentang wakaf. Wakaf produktif seperti dikemukakan di atas, dapat diselenggarakan paling kurang, dengan dua cara. Pertama. Wakaf uang. Kedua, wakaf saham. Wakaf uang, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata”mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat”sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan”satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan konstribusi mereka dalam wakaf tanpa harus


Fokus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif. Wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti “wakaf tunai”, yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (cash”wakf) – istilah yang dipopulerkan oleh Profesor A. Mannan, pemikir ekonomi Islam asal Bangladesh “ alam konsepnya merupakan bagian menjadikan wakaf sebagai sumber”sumber dana tunai. Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Uthmaniyah. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, dari pada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah diselenggarakan dalam wakaf konsumtif. Salah satu tindakan riil operasional wakaf tunai adalah sertifikat wakaf tunai yang dipelopori oleh M.A Manan dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)”nya. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan oleh SIBL adalah: 1. Wakaf Tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan shari’ah. Bank harus mengelola Wakaf tersebut atas nama Wakif. 2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif. 3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan”tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan shari’ah. 4. Wakaf Tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu kewaktu. 5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan”tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profil yang diperoleh akan bertambah terus. 6. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruan profil untuk tujuan”tujuan yang telah ia tentukan. 7. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit”deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya. 8. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL 9. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat 10.Prinsip dan dasar”dasar peraturan shari’ah wakaf tunai dapat ditinjau kaembali dan dapat berubah.


ham malah justru akan memberi konstribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan perun”tukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) untuk senya”tanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar”kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejah”teraan umat Islam. Walhasil, wakaf saham, hanya hendak mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk men-

dayagunakan hartanya di jalan Allah Swt. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan. Semudah itukah? Nanti dulu. Kendati namanya wakaf produktif, tak berarti wakaf produktif bebas dari hambatan atau kendala. Sebaliknya, tanpa memberikan harapan kepada umat Islam. Dua model wakaf produktif tadi – dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham atau juga wakaf yang lain—disebut”sebut sebagai yang lebih mampu mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula, capaian yang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosial sedikit akan mendapatkan momentumnya. Kendati tidak secara total dan langsung ‘menjadi’ (being), modul wakaf produktif dipandang salah satu terobosan baru untuk mencita”citakan kesejahteraan sosial umat. Persoalannya justru muncul dari massa akar rumput, umat yang dalam konteks Indonesia, telah membentuk karakter sosial yang dalam batas”batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf

Beberapa poin yang terdapat dalam Wakaf Tunai di atas, tak lebih dari eksperimentasi Prof. A. Mannan. Karena itu, ketika beberapa poin dibuat, A. Mannan masih membuka kemungkinan perubahan menuju yang lebih baik. Karenanya, tradisi eksperimentasi A. Mannan bersifat tidak absolut dan, oleh karena itu, harus dipandang sebagai teladan yang cukup baik dalam komunitas umat. Lantas, bagaimana dengan Wakaf Saham? Wakaf Saham. Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil”hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, sa-


25

produktif. Karakter sosial, sebagaimana dimaksud, misalnya bangunan berpikir madhab. Karena itu, pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapat begitu saja menerima jenis wakaf produktif tersebut? Bukankah mindset umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa telah terbentuk, utamanya karena mereka telah memiliki logika hukum Islam yang bersandarkan mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali? Tak salah, jika jenis wakaf produktif baik yang dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham dan wakaf sementara harus dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapat dalam madzhab empat. Pilihan madzhab empat lebih karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut fanatik paham ahlussunah wal al”jama’ah yang dilandasi oleh pemikiran fiqh empat madhab. Lebih jauh, karena empat madhab ini dipandang mu’tabar dalam arti lebih dipandang sistematis dalam cara berpikirnya, banyak referensi yang mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam setting masyarakat Indonesia.***


26

Fokus


Kenapa Wakaf Sering Disalahpahami? Harapan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal Cicurug Sukabumi untuk memiliki lahan tempat menjalankan aktivitas awalnya begitu besar. Pengurus mendapatkan wakaf berupa tanah sawah, yang dikuatkan dengan Ikrar Wakaf. antaran sudah dituangkan dalam Ikrar Wakaf dan diteken sejumlah saksi, dan diketahui aparat kelurahan, pengurus Yayasan Pendidikan merasa yakin telah terjadi proses peralihan hak atas tanah tersebut. Keyakinan itu ternyata harus dipupus ketika Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan sita jaminan atas tanah yang terletak di Kelurahan Benteng, Sukabumi itu. Pengurus Yayasan Pendidikan bukannya berpangku tangan. Mereka mengajukan bantahan atas sita jaminan itu. Tapi, hingga ke Mahkamah Agung, bantahan pengurus yayasan kandas. Majelis hakim agung dipimpin Titi Nurmala Siagian menyatakan menolak permohonan kasasi pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal. Kasus ini menjadi salah satu problem yang dihadapi pengelola tanah wakaf bila berurusan dengan hukum. Putusan MA No. 3404 K/Pdt/2002 itu seolah menunjukkan wakaf tak selamanya aman jika tidak ditopang proses yang benar. “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah,” begitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberi arahan. Wakaf adalah pranata keagamaan yang berwujud pada suatu perbuatan hukum untuk memisahkan harta agar diman-

L

Tanah warga yang diwakafkan

■ moedjiono.wordpress.com

faatkan selamanya atau dalam waktu tertentu demi kepentingan ibadah alias kemaslahatan ummat. Karena itu pula, menurut Mustafa Edwin Nasution, acapkali orang miskonsepsi, seolah-olah wakaf hanya untuk kepentingan keagamaan saja. Menurut Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu, miskonsepsi lain terjadi manakala orang beranggapan bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah saja. Atau, wakaf diciptakan sebagai aset abadi, sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, dan bukan sebagai entitas hukum yang terus memproduksi barang dan jasa sosial. Lantaran miskonsepsi yang terus terpelihara itu, diakui Mustafa Edwin, wakaf di Indonesia masih dikelola secara tradisional dan tidak efisien. Apalagi nazhir yang diangkat tak memiliki keahlian manajerial dan profesionalisme, sematamata karena yang bersangkutan

pemuka agama di daerah setempat. Oh ya, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Pekan pertama Agustus lalu, BWI coba mengundang para pemangku kepentingan untuk duduk bersama membahas masalah wakaf mutakhir, termasuk mendatangkan para pengelola wakaf di negara tetangga yang relatif berhasil seperti Mesir. BWI berharap dihasilkan suatu pandangan tentang wakaf produktif. Dalam acara itulah Mustafa Edwin mengungkap kondisi perwakafan nasional saat ini. Senada dengan Mustafa, hampir semua yang ikut urun rembug di Hotel Sultan awal Agustus lalu sepakat, pengelolaan wakaf sebagai entitas hukum dan perbuatan hukum belum dikelola secara maksimal. Harta benda wakaf masih dikelola secara tradisional,


sekalipun terletak di kota besar dengan aktivitas bisnis yang cepat. Tata kelola harta benda wakaf yang buruk, jelas Mustafa, pada akhirnya membuat wakaf tidak produktif, berubah tujuan. Malahan “aset wakaf tidak terjaga, bahkan hilang”. Data yang dihimpun BWI menunjukkan wakaf berupa aset tanah saja mencapai 268.653,67 hektare, tersebar di 366.595 lokasi. Angka ini hanya menunjukkan potensi wakaf berupa aset tanah. Potensi lain bisa berupa wakaf uang, wakaf properti, surat berharga, dan logam mulia. Pada intinya, kata Ketua Badan Pelaksana BWI KH Tholhah Hasan, wakaf harus dikembangkan agar lebih produktif. Sayang, yang terjadi di lapangan berkata lain. Nazhir wakaf masih menganggap aset yang diwakafkan seseorang demi investasi akhirat tak bisa diutak-atik. Wakaf seolah-olah diciptakan sebagai aset abadi, bukan sebagai entitas hukum

yang terus memproduksi barang dan jasa. Padahal, harap Menteri Agama M. Maftuh Basuni, potensi wakaf yang demikian besar perlu terus digali. Terutama untuk mengatasi problem kemiskinan. Bersamaan dengan seminar BWI itu juga Menteri Matfuh mencanangkan Gerakan Wakaf Produktif. Mustafa Edwin mencontohkan produktivitas wakaf untuk mengatasi kemiskinan. Pemberian beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan; subsidi kesehatan; serta pembelian aset produktif dan modal kerja. Hasil wakaf produktif juga bisa digunakan untuk menyediakan public utilities seperti jalan, saluran air bersih, listrik, dan sanitasi. UU No. 41 Tahun 2004, jelas Mustafa Edwin, sebenarnya memberikan dukungan regulasi bagi wakaf produktif. Setidaknya, dukungan itu terlihat dari sejumlah rumusan. Pertama, pasal 7-8 dan pasal 16, memfasilitasi perluasan sumber dana wakaf, berupa perluasan subjek wakaf (perseorangan, organisasi, dan badan hukum) dan perluasan objek harta wakaf (benda bergerak dan benda tidak bergerak). Kedua, memfasilitasi pengelolaan wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel seperti terlihat pada tata kelola wakaf berupa pendaftaran dan pengumuman (Bab III), perubahan status harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan wakaf. Demikian pula penentuan imbalan maksimal bagi nazhir (pasal 12). Ketiga, memfasilitasi tujuan wakaf. Wakaf tidak hanya untuk tujuan keagamaan, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi ummat (pasal 22). Keempat, memfasilitasi pengelolaan wakaf tunai secara produktif melalui instrumen syariah dan penjamin investasi syariah.***


Fokus


27

Menyoal SKB Menag-Kepala BPN tentang Sertifikasi Wakaf Masih ingat kisruh tanah wakaf di daerah Petogogan Jakarta Selatan? Hingga saat ini ternyata izin dari Menteri Agama untuk menukar guling tanah wakaf yang kini jadi pekuburan keluarga itu belum turun. asus ini bukan hanya mengungkit kembali soal boleh tidaknya meruislag tanah wakaf, tetapi juga urusan sertifikasi wakaf. Pada akhirnya, ini berkaitan dengan pembuktian hukum adanya wakaf dari

K

seseorang. Menelusuri payung hukum positif sertifikasi tanah wakaf akan berujung pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Duapuluh Oktober tiga tahun silam, Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar bertemu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luthfi Ibrahim Nasution di Gedung Departemen Agama. Keduanya sepakat meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal sertifikasi tanah wakaf. Menag mengeluarkan surat No. 422/ 2004 dan Kepala BPN merilis surat No. 3/ SKB/ BPN/2004. SKB ini diteken delapan hari se-

Tanah yang diwakafkan untuk mushala.

■Flickr.com

belum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan. Kehadiran Undang-Undang tersebut semakin memperkuat payung hukum terhadap sertifikasi tanah wakaf, yang telah diakomodir SK tadi. “Masalah yang sangat mendasar setelah lahirnya Undang-undang Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004—red) adalah perlindungan dan pengamanan terhadap tanah wakaf,” kata Menteri Agama (Menag), kala itu, menjabarkan alasan perlunya sertifikat wakaf. Menag mengingatkan, tanpa serifikat, tanah wakaf menjadi gampang diserobot pihak ketiga. Di pengadilan, ketika terjadi sengketa, sertifikat wakaf beserta Akta Ikrar Wakaf menjadi alat bukti yang palih sahih. Masih banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan memang menjadi dasar utama SKB diteken kedua belah pihak. Setelah SKB ini lahir, Menag berharap BPN memprioritaskan sertifikasi tanah wakaf. Menag menegaskan dana untuk pendataan, inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf disediakan Depag. SKB itu membebankan setidaknya tiga tugas kepada jajaran Departemen Agama. Pertama, melakukan pendaftaran dan inventarisir letak dan batas tanah wakaf. Kedua, kalau sudah jelas letak dan batasnya, Departemen Agama harus mempercepat penyelesaian akta ikrar wakaf. Terakhir, ketiga, menyediakan dana untuk proses pendataan dan inventarisir tersebut. Sementara itu, BPN bertugas merampungkan sertifikat tanah wakaf di seluruh Indonesia. Untuk mempercepat tu-

gas-tugas itu dibentuk Tim Kerja dan Tim Teknis. Seharusnya, menurut SKB ini Tim Kerja sudah 12 kali melaporkan tugasnya kepada Tim Teknis. Sementara Tim Teknis sudah harus melaporkan kegiatannya kepada Menteri Agama dan Kepala BPN. Kini SKB tersebut telah berusia tiga tahun. Menag Said Agil telah diganti Maftuh Basyuni. Kepala BPN Luthfi Ibrahim Nasution juga telah digeser Joyo Winoto. Lalu, apa kabar SKB itu kini? Bisa jadi tak banyak orang tahu. “Saya belum tahu SKB itu,” kata Faishal Haq, akademisi IAIN Sunan Ampel Surabaya yang selama ini berkutat mengkaji masalah wakaf. Namun demikian, ia menilai sertifikasi tanah wakaf memang sangat penting agar tanah tersebut tidak disalahgunakan pihak-pihak tertentu, mulai dari ahli waris pemberi wakaf (wakif) hingga pengusaha yang ingin membangun bisnis baru. “Kalau ada sertifikat, maka tanah wakaf itu memiliki kekuatan hukum. Ada hitam di atas putih,” tandas Faishal. Tahun lalu, Dirjen Bimas Islam Nasharuddin Umar mengatakan bahwa Depag telah mengembangkan program sertifikasi wakaf. Menurut dia, Depag telah mengembangkan perwakafan di Indonesia denganpengembangan tanah wakaf sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 meter persegi. Diantara tanah-tanah tersebut, 75 persen di antaranya menurut Nasaruddin sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10 persen memiliki potensi ekonomi. Juga telah dilakukan sertifikasi 100.000 persil.***

75 Persen Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat Departemen Agama mentargetkan peningkatan penerimaan zakat dan wakaf. Mendapat dukungan dari anggota DPR. irjen Bimas Islam Departemen Agama (Depag) Prof. Nasaruddin Umar di depan Komisi VIII, Selasa (5/9/ 2007) mengungkapkan bahwa salah satu sasaran dan arah kebijakan Ditjen Bimas Departemen Agama adalah meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh. Nasaruddin menilai peningkatan kesadaran tersebut sangat penting bagi pemberdayaan umat. “Kalau saja pengelolaan zakat dikelola dengan baik, kita bisa membangun lima masjid Istiqlal setiap tahun,” ujarnya serius. Menurut Nasaruddin, saat ini Departemen Agama telah melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia dengan melakukan pengembangan tanah wakaf seban-

D

yak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 meter persegi. Diantara tanah-tanah tersebut, 75 persen di antaranya menurut Nasaruddin sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10 persen memiliki potensi ekonomi. Juga telah dilakukan sertifikasi 100.000 persil. Agar memberi kepastian hukum, Depag juga telah memproduksi peraturan perundang-undangan wakaf. Sementara untuk peningkatan pemahaman mengenai pentingnya zakat dan wakaf, Depag telah melakukan lokakarya dan orientasi di daerah-daerah dan kampus-kampus. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nasaruddin bahwa pemberdayaan wakaf produktif tahap I telah dilaksanakan di tiga lokasi dengan dana anggaran belanja tambahan sebesar Rp4,4 milyar yang meliputi Kodya Medan Sumatera Utara, Jawa Barat dan Provinsi Bali. Sementara untuk tahap II tahun 2006 sedang dilaksanakan di lima lokasi dengan masing-masing bernilai 2 milyar dan tahun berikutnya diproyeksikan untuk tingkat kabu-

paten dan kota dengan sasaran lima puluh lokasi yang masingmasing bernilai 500 juta hingga 25 milyar rupiah. Harapan peningkatan penerimaan zakat dan wakaf antara lain disampaikan oleh anggota Komisi VIII Zulkarnain Jabar. “Kalau perhatian Departemen Agama mengenai zakat dan wakaf seperti perhatian mereka pada haji, maka akan luar biasa potensinya,” ujar anggota DPR dar Fraksi Partai Golkar tersebut. Komentar senada disampaikan oleh Yoyoh Yusroh. Yoyoh berharap pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia bisa mencontoh negara lain yang telah berhasil seperti di Mesir yang dikelola Universitas Al Azhar,. “Pemerintah Mesir saja sampai meminjam dana ke Al Azhar,” ungkap Yoyoh menjelaskan keberhasilan Wakaf di Mesir. Yoyoh mengharapkan agar Bimas terus menerus mensosialisasikan pentingnya zakat dan wakaf. “Kalau di negara lain ada yang di setiap gang nya diberi stiker pengingat zakat sehingga orang-orang-


nya selalu ingat membayar zakat dan wakaf,” tutur anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut. Untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat dan wakaf, KH Azzidin dari Fraksi Partai Demokrat menilai perlunya pendataan orang kaya yang berpotensi membayar zakat dan wakaf. Sementara itu, Makmur Hasanudin, anggota Komisi VIII lainnya menilai bahwa kurang berhasilnya penarikan zakat dan wakaf selama ini bukan karena masalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan wakaf tetapi rendahnya kepercayaan kepada para petugasnya. Ke depan, Nasaruddin mengharapkan ada sinkronisasi antara pemberdayaan zakat dan wakaf serta pemberdayaan potensi masjid. “Paradigmanya sekarang harus dibalik, bukan umat memberdayakan masjid, tetapi masjid memberdayakan umat,” ujar Nasaruddin. Sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum, Dewan sedang mengkaji perlu atau tidaknya amandemen UU Wakaf yang ada saat ini.***


Reportase


29

Memacu Kuda di Blang Bebangka Pacuan kuda tradisional digelar tiap tahun di Aceh Tengah. Kebiasaan yang jadi budaya Gayo sejak 1912. Tahun ini, kuda Irwandi Yusuf juga ikut lomba. Kali pertama dalam sejarah pacuan kuda di Gayo. emeriahan peringatan 17 Agustus masih terasa di Aceh Tengah. Minggu, 24 Agustus pekan lalu, di Blang Bebangka terlihat Ramai. Blang Bebangka adalah lapangan pacuan kuda yang berada di Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Sejak pagi, suasana di Lapangan Belang Bebangka sudah tampak di padati puluhan ribu orang. Sempat terjadi kemacetan lalulintas di sepanjang jalan masuk menuju lapangan tersebut. Para pengunjung rela berdesakan untuk menyaksikan final perlombaan Pacuan kuda Tradisional Gayo. Mereka berdatangan dari segala penjuru perkampungan dari tiga kabupaten. Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Para pengunjung rela berdesak-desakkan. Saking padatnya, seperti tidak ada lagi celah untuk bisa lewat. Kendaraan roda empat dan roda dua sesaat sempat mengalami kemacetan total di pintu di jalanan umum, menuju pintu masuk ke lapangan. Inilah prosesi budaya tahunan yang digelar di Aceh Tengah. Acara ini selalu beberangan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini peringatan ke 63. Tahun ini juga pemerintah

K

PANGGILAN Pimpinan Perusahaan PT Agsha Media Mandiri dan Pimpinan Redaksi Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh, dengan ini memanggil.

Nama : Hendri Z A l a m a t : Meukek Aceh Selatan Untuk segera menghadap Bagian Keuangan, guna menyelesaikan HUTANG yang masih tersangkut. Pemanggilan ini merupakan langkah kekeluargaan yang ditempuh pihak perusahaan. Jika dalam waktu singkat, saudara tidak mengindahkan pemanggilan ini dan menyelesaikan segala Hutang yang masih tersangkut, dengan sangat terpaksa kami akan menempuh jalur hukum. Kecuali itu, sehubungan banyaknya pertanyaan yang masuk ke redaksi, dengan ini perlu kami sampaikan kepada relasi, dinas dan instansi terkait. Terhitung sejak 1 Mei 2008, nama yang bersangkutan sudah tidak lagi tercatat sebagai wartawan Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh, yang terbit di Banda Aceh. Karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang bersangkutan, tidak lagi menjadi tanggungjawab manajemen dan pimpinan redaksi Tabloid Berita Mingguan Modus Aceh. Demikian. Pimp. Perusahaan/Redaksi

Pacuan kuda tradisional di Aceh Tengah. Aceh Tengah menggelar Visit Indonesian Year 2008. Untuk tahun ini acara pacuan kuda digelar mulai Senin, 18 Agustus sampai Minggu, 24 Agustus 2008. Acara tersebut diadakan oleh Panitia HUT RI Kabupaten Aceh Tengah. Perlombaan Pacuan Kuda Tradisional ini diikuti oleh Tiga Kabupaten, Yaitu Kabupaten Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. Menariknya, dalam perlombaan pacuan kuda tradisional ini juga turut dimeriahkan oleh Kuda Cakra Donya milik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Kemeriahan acara yang merupakan salah satu budaya Gayo ini, merupakan sebuah berkah bagi para pedagang di negeri dingin itu. Tak jauh dari pintu masuk lapangan, terlihat pedagang ramai berjualan. Mulai dari mainan anak-anak sampai ke sepeda motor. Penghasilan yang didapat para pedagang cukup lumayan. Kuda-kuda yang diperlombakan sebelum bertanding, parkir di belakang tribun panitia. Berbagai macam jenis kuda sudah siap di sana. Mulai dari kelas muda hingga kelas kuda tua. Tahun ini kuda yang dipertandingkan berjumlah 183 ekor. ”Kuda-kuda tersebut berasal dari tiga kabupaten,” ungkap Drs Zulkifli Rahmad, Kadis Perhubungan Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Zulkifli juga panitia perlombaan pacuan kuda untuk tahun ini. ”Dari Aceh Tengah sebanyak 97 ekor, dari Gayo Lues 97 ekor dan dari Bener Meriah 53 ekor,” kata Zukifli lagi. Pacuan kuda tradisional Gayo ini tergolong unik. Pasalnya yang menjadi joki bukan orang dewasa, tapi justru anak-anak usia 9 sampai 11 tahun. Walaupun usia mereka masih tergolong anakanak, tapi nyali mereka boleh diadu. Saat garis start di mulai,

dan kuda-kuda dilepas, penonton bersorak memberikan semangat kepada joki serta kuda jagoan mereka. Teriakan dan sorakan terdengar seolah menggema di lapangan. Beberapa pejabat teras hadir dalam sesi final tersebut, diantaranya Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM, dan wakilnya Drs. H. Djauhar Ali. Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore, AB bersama Wakil, Sirwandi Laut Tawar juga tampak hadir. Mereka memberi semangat kepada joki. Karena masing-masing dari mereka juga memiliki kuda dan joki jagoannya. Beruntung bagi joki yang menang. Bonus dari orang-orang nomor satu di dua kabupaten siap menanti. Bagi yang kalah juga mendapat bonus. Tapi jelas jumlahnya lebih kecil dari yang menang. Bonus yang diberikan bonus berkisar antara 100 ribu sampai 200 ribu kepada tiap joki. Selain pagelaran dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke 63 tahun, perlombaan pada tahun ini juga turut memperebutkan piala tetap dan bergilir dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf. Jika ditilik ke belakang, pacuan kuda tradisional Gayo ini, memang sudah ada sejak jaman Belanda, yaitu sejak tahun 1912, saat Indonesia masih di jajah oleh Kolonial Belanda. Dahulu, pada pacuan kuda ala Gayo tersebut dilaksanakan setiap musim panen padi di Pante Menye, Kecamatan Bintang. Namun karena peminat olah raga tradisional ini semakin banyak akhirnya di pindahkan ke Gelanggang Musara Alun, Aceh Tengah. Mengingat semakin ramainya peserta dan penonton, pada tahun 2001 pagelaran lomba dipindahkan lagi ke lapangan Belang Bebangka, Pegasing, Aceh Tengah. Blang Bebangka adalah sebutan daerah arena pacuan kuda,


■ MODUS/Supriyadi

berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah, No. 461 tanggal 15 Agustus 2008, telah ditambahkan nama seorang Pejuang Aceh Tengah, dan berganti nama dengan Gelengang H. M Hasan Gayo. Pelaksanaan pacuan kuda tradisional kali ini menurut Drs. Zulkifli Rahmad juga merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan silahturahmi antar kabupaten, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan yang utama adalah untuk hiburan masyarakat yang setiap 17 Agustus diadakan di dataran tinggi Gayo tersebut. Kesan tradisional memang masih sangat kental tampak dari sarana dan prasarana yang digunakan. Mulai dari panggung tribun panitia sampai pagar lapangan pacuan kuda yang hanya di buat dari tali karet. Namun kata Zulkifli Rahmad, pada tahun 2008 ini mungkin dengan perlahan pihak pemda Aceh Tengah akan mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana tersebut. “Ke depan kami akan mengupayakan agar bisa memperbaiki tempat penyelenggaraan pacuan kuda ini,” tuturnya. Lebih lanjut ia menambahkan. “Kami atas nama Pemda Aceh Tengah akan terus berupaya membangun arena pacuan kuda ini agar bisa lebih baik dan profisional,” tambahnya. Untuk tahun ini yang keluar sebagai pemenang adalah Aceh Tengah, dengan menyapu habis enam posisi juara pertama pada empat kelas yang dilombakan, yaitu kelas A kuda muda dan tua, kelas B kuda tua dan muda. Sementara Kuda Irwandi Yusuf hanya menempati posisi keempat pada kelas A kuda muda. Selain di Aceh Tengah acara pacuan kuda juga digelar di Bener Meriah dan Gayo Lues.*** ■ Arsadi Laksamana dan Supriadi ( Aceh Tengah )


30

Reportase


Oleh : Zulkifli Idris Lameue. SPd*

Perkembangan Islam di Aceh Agama Islam telah mampu mengadakan perubahan masyarakat di tanah Arab dari kehidupan barbar menjadi kehidupan yang berperadaban. Islam telah mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokrasi. DAN, Islam telah mampu menghapuskan kehidupan feodal menjadi kehidupan demokrasi. elahiran Islam telah mampu menjadi rahmat bagi sekalian alam karena telah menjadi petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya hidup berne-

K

gara, bermasyarakat serta melestarikan lingkungan. Karena itu, Islam sangat cepat berkembang baik ke dunia Barat maupun timur. Berkembangnya Islam telah membawa pengaruh besar terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibaca dalam buku” Heritage Islurn” yang ditulis oleh K. Jamil Ahmad tahun 1955. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak saja dalam bidang artistik dan astronomi, tetapi juga bidang matematika, kedokteran, ilmu ekonomi, politik Kelahiran Islam telah membawa kemajuan yang luar biasa terhadap berbagai ilmu pengetahuan sehingga membentuk peradaban yang sesuai dengan nilai Qur’ani. Dunia Islam telah mampu menempatkan diri sebagai kekuatan besar di dunia. Sebagaimana ditulis C ‘cnzdrup Steclucl. Ada tiga faktor yang melahirkan kekuatan dunia

Islam, yaitu : The Character of Arab Race (watak dari Bangsa Arab). Kedua, The Gereral State of Contempory World (situasi dunia arab dan sekitarnya abad VII) dan ketiga, The Nature of Muhammad Teaching ( inti dari hakikat dan ajaran Muhammad). Ketiga faktor tersebut menyebabkan Islam telah mampu melakukan budaya baru bagi peradaban dunia yaitu ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, untuk menyelamatkan manusia kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat. Menurut seorang orientalis Amerika, Gustaf Von Grunebaun dalam bukunya: “Unity und varienty In Moslem Civilization, 1953 menyatakan: “Transformasi politik, sosial dan kebudayaan yang digunakan oleh Islam dulu adalah karena Islam selalu agama yang mentolerir tiga nilai baru” yaitu : Islam mengajarkan adanya kehidupan akhirat yang berkesinambungan dengan kehidupan dunia sekarang berbeda dengan zaman jahiliyah. Maka Zaman kedatangan Islam selalu meñdidik pengikutnya untuk mengatur hidupnya tidak hanya untuk dunia sekarang tetapi untuk kehidupan akhirat kelak. Kedua, Islam mendidik “pemeluknya untuk selalu mengamalkan norma-norma Islam yang moral diajarkan kepada setiap individu, kesadaran yang demikian itu dinamakan oleh Grubaneium sebagai ”proses individualition” yaitu proses meningkatnya kualitas dan etika setiap individu yang memeluk Islam. Dan ketiga, selain ajaran mengenai kehidupan pribadi, mengajarkan pula aturan atau norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ajaran Islam telah mampu meningkatkan martabat bangsa-bangsa di dunia, begitu halnya kedatangan Islam berperan penting dalam mewujudkan masyarakat bermatabat. Islam Masuk ke Aceh Masuknya Islam ke Aceh ada beberapa teori, ada yang mengatakan abad VIII, ada pula yang mengatakan abad VII masing-masing mempunyai alasan yang kuat. Menurut seorang sarjana Pakistan, Dr. N. A. Balloeh “Advebt of Islam Indonesia” medullas : There evidanche to some of scholarly nakhodan from mekarani (Buluchitan)had. satiled down in Sumatera at an everly strue to one families belonged the scholer historian Abu Ishak Makarani Al fasi (1. E. Whos family organaly came from Makarani in Builuchitan but had satled down in Pasai in Sumatera) Who rote an inpetand work on the Mestik Jistory of rulerof Perlak. The book entiland Kitab Ishak A1-Halaq silsilah Raja Perlak. Wich was De Comvered more recatly, swow the for Moslem, state in Perlak was fonded as early as 225 H (847 AD), Artinya: Pada suatu saat dahulu telah terjadi peristiwa yang menyebabkan sejumlah nahkoda terpeIajar dari Mekran (Buluchitan) telah mendarat di Sumatra dalam suatu rombongan keluarga yang mendarat itu, ikut seorang ahli sejarah yang bernama Abu Ishak Al Makarani Al Fasi (yaitu keluarga berasal dan makarani atau bulusyitar yang mendarat dipasai Sumatera. Beliau telah menulis suatu karya yang amat penting tentang sejarah dinasty penguasa Perlak. Buku itu


dinamakan Izher Al Hag fi Silsilah Raja Perlak. Dalam buku itu dicatat bahwa kerajaan Islam pertama di Perlak didirikan tahun 225 H (847 M) (Dr. NA. Baloch, advend of islam Indonesia Halaman 17). Menurut Hikayat Putroe Nurul A’lu. Menurut Hikayat Putroe Nurul A’ la bahwa putra mahkota dan Kerajaan Perlak yaitu Banta Ahmad pernah ditelan hiu di Pulau Jawa. Hal ini memungkinkan interpretasi kita bahwa Banta Ahmad merupakan seorang Muballiq yang menyebarkan Islam ke Pulau Jawa. Menurut catatan sejarah, muballiq-muballiq dari Aceh yang menyebarkan Islam ke seluruh nusantara, baik ke Jawa, Sulawesi bahkan ke Maluku: seperti Maul Ibrahim, Fatahillah dan lain-lain. Ibunda Banta Ahmad, Mubalig Aceh keturunan raja Perlak, sangat merindukan putranya. Karena Banta Ahmad merupakan seorang penganut Islam yang taat, dia rela meninggalkan kampung halaman serta ibunya untuk menyebarkan Is1am ke Pulau Jawa. Hal ini tersurat dari nyanyian Putri Syarifah pada waktu meninabobokkan adiknya yaitu Putroe Nurul A’la. Adapun terjemahan senandung tersebut adalah: Buai-buailah sayang Dangau di sawah tiangnya bakau Lekaslah dan ku putraku intan Carilah abang berlayar Di pulau. Mari kubuai kasih intan Kayu rindang di depan istana Lekaslah besar sibirah tulang Dengan kelewang belah kakanda Ya Allah, Tuhan penyayang Bunga embarang gugur merata Lekaslah sayang Nurul Kusayang Jemput1ah abang ke Pulau Jawa. Menurut Hikayat Putroe Nurul A’la bahwa Banta Ahmad menyebarkan Islam hingga ke Pulau Jawa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Aceh abad ke VIII. Asumsi sejarah ini menurut cacatan Marcopolo seorang petualang dari Italia yang pernah mengunjungi Pasai abad XIII. Namun, Ibnu Batutah dalam bukuya “Tufutu Nadahr fil charaib Al Amsar (hasil pengamatan menjelajahi negéri ajaib lagi makmur), mencacat. “Kemudian saya pun masuklah menghadap Sultan, disamping Baginda saya dapati Qadhir Amir Rasyid, sedangkan para penuntut ilmu duduk sebelah kanan dan kiri Baginda. Lalu, saya disuruh duduk di sebelah kirinya, maka Raja menanyakan pada saya dari hal Sultan Muhammad dan hal perjalanan saya. Semua saya jawab, kemudian Baginda meneruskan Muzakarrah Ilmu Fiqh Syafi’i dan teruslah Baginda lakukan sampai waktu dan shalat Ashar selesai. Baginda pun masuk ke sebelah rumah. Disitu ditinggalkan Baginda sebagai seorang fuqaha atau ahli fiqh dan itu pula pakaian ke masjid pada hari Jum’at dengan berjalan kaki setelah pekaian di tanggalkan. Baginda memakai kembali pakaian resminya sebagai Raja yang terbuat dan katun dan sutera”. Nah, mana yang benar? Jawabannya adalah, hingga kini masingmasing ahli sejarah tetap bertahan pada pendapatnya yaitu antara abad 9 dan 13.*** *Penulis adalah Guru SMPN I Mutiara, Pidie


Tarikh

31


Kuburan Tgk. Abd. Rahman Meunasah Meucap yang terletak di komplek kampus Unimus Peusangan ■ MODUS/Hamdani

Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap

Ikut Berjuang Bersama PUSA Sejak melangkahkan kakinya ke dalam masyarakat, Teungku Abd. Rahman sudah melihat dan merasa adanya halangan yang merintangi kemajuan dalam bidang agama. Rintangan itu tidak hanya datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Bahkan, dari ulama. Yang dimaksud dengan halangan dari ulama adalah pertikaian mengenai masalah khilafiah yang sangat meruncing. emua itu disebabkan karena tidak adanya hubungan antara dan persamaan persepsi maupun sudut pandang dalam memahami nilai-nilai Islam. Untuk menghindari penyakit perpecahan yang sangat berbahaya itu, Teungku Abd. Rahman, memandang perlu adanya organisasi ulama yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian segala kesulitan dapat dipecahkan bersama ide ini rupanya sendad dengan apa yang dipikirkan oleh Teungku Ismail Yakup, Direktur Madrasah Bustanul Ma’arif Bandung di Blang Jruen. Hal ini diketahui waktu Teungku Abd. Rahman menghadiri suatu perayaan maulid di Blang Jruen, di mana beliau diundang sebagai pembicara. Untuk melanjutkan pembicaraan lebih mendalam, Teungku Abd. Rahman meminta Teungku Ismail Yakub dalam waktu yang dekat untuk datang ke Matangglumpagdua. Sementara Teungku Ismail Yakub belum datang, Teungku Abd. Rahman telah merundingkan hal itu dengan para ulama di negeri Peusangan dan ternyata semua sepakat. Kemudian mengirim pula surat-surat kepada para ulama di luar Aceh Utara, menanhyakan penda-

S

pat mereka mengenai hal itu. Sebahagian besar surat-surat itu mendapat jawaban setuju. Hal ini tentulah menambah semangat Teungku Abd. Rahman untuk melaksanakan cita-citanya itu. Waktu Teungku Ismail Yakub datang, Teungku Abd. Rahman melaporkan bahwa semua ulama di Peusangan sudah setuju. Tinggal lagi menyampaikan hal ini kepada Zelfbestuuder van Peusangan Teuku H. Shik M. Johan Alamsyah. Kebetulan malam itu, beliau sudah berangkat ke Bireuen untuk meresmikan pembukaan suatu pasar malam di sana. Karena demikian yakinnya, maka Teungku Abd. Rahman bersama Teungku Ismail Yakub dan Teungku Usman Aziz, dengan mendayung sepeda berangkat ke Bireuen yang jaraknya 11 kilometer, untuk menyampaikan ide mendirikan suatu organisasi ulama Aceh. Sesudah hal itu disampaikan oleh Teungku Abd. Rahman, Teuku Haji Chik Peusangan, dengan spontan memberikan persetujuannya. Besoknya dibentuklah panitia penyelenggara, yang terpilih sebagai ketua, juga tidak lain dari Teungku Abd. Rahman meunasah Meucap. Panitia menetapkan waktu musyawarah bertepatan dengan hari maulid Nabi tanggal 12 Rabi’ul awal 1358 bertepatan dengan 5 Mei 1939. Tepat pada waktu yang telah direncanakan, hampir seluruh ulama Aceh datang dan menghadiri musyawarah yang diadakan di dalam pekarangan Madrasah AlMuslim Peusangan di Matangglumpangdua. Teungku Ismail Yakub memberi penjelasan panjang lebar mengenai ide Teungku Abd. Rahman tentang adanya suatu organisasi ulama. Sedang Teungku Abd. Rahman sendiri, sibuk membisikkan supaya Teungku M. Daud Bereu-eh dipilih menjadi ketua. Akhirnya dengan suara bulat disetujui terbentukanya suatu organisasi yang diberi nama Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh dengan singkatan P.Oe.S.A. Diputuskan pula tujuan Poesa adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi’ar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh yang pernah digelar Serambi Mekkah pada masa keemasannya yang telah silam dan yang dalam beberapa masa yang telah lalu, sampai sekarang, telah berubah menjadi suatu negeri yang amat ketinggalan dari tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan, dan sudah demikian lamanya terbenam dalam lembah kejahilan. 2. Hendak berusaha sedapat tenaga buat mempersatukan faham ulama-ulama Aceh tentang menerangkan hukum-hukum di mana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang telah lampau, pertikaian faham antara ulama-ulama kita, sering juga membawa kepada akibat yang tidak dingini oleh kita semua, begitu juga pertikaian faham itu adalah menjadi batu penggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci. 3. Berusaha memperbaiki dan mempersatukan visi sekolahsekolah agama di seluruh Aceh. Selesai disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka dipilihlah Hootdbestuur (Pengurus Besar) P.Oe.S.A. yang hasilnya adalah sebagai berikut : Ketua I : Teungku M. Daud Bereue-eh, Ketua II Teungku Abd. Rahman meunasah Meucap, Setia Usaha I Teungku M. Nur el Ibrahimy, Setia Usaha II Teungku Ismail Yakub, Bendahara Teuku M. Amin dan Kommissatissen Teungku Abd. Wahab Keunaloe Seulimum, Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga, Teungku Usman Lampoh Awe, Teungku Yahya Baden Peudada, Teungku Mahmud Simpang Ulim, Teungku Ahmad Damhuri Takengon, Teungku M. Daud Peudada dan Teungku Usman Aziz Lho’ Sukon. Peran serta P.U.S.A dalam kemajuan pendidikan Islam di Aceh yang pertama sekali nampak adalah berdirinya Noormal Islam Instituut di Bireuen. Perguruan ini didirikan sesudah tujuh bulan P.U.S.A berdiri, yaitu sebagai langkah pertama dari cita-cita hendak menyatukan leerplan pelajaran sekolah-sekolah Islam di seluruh Aceh. Karena penyatuan rencana pelajaran itu tidak mungkin dijalankan kalau kemampuan para gurunya tidak seragam pendidikannya. Jadi, sesuai dengan namanya Noormal Islam Instituut itu sekolah guru. Sesudah diambil keputusan bahwa Noormal Islam Instituut itu didirikan di Bireuen dan Direkturnya adalah Ustaz M. Nur el Ibrahimy, diputuskan pula bahwa penyantutan sekolah tersebut diserahkan kepada Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap. Selain dari itu P.U.S.A pada masa pendudukan Jepang telah berhasil memperjuangkan adanya Mahkamah Agama di Aceh, dengan keluarnya Atjeh Syu Rei No. 12 Syowa 19 Ni-Gatu 15 Niti (15 Februari 1944) dan Atjeh Syu Kekuzi No. 35. Menurut Atjeh Syu Rei No. 12 ini, di ibu kota Daerah Aceh diadakan Syukyo Hooin (Mahkamah Agama), di tiaptiap Bunsyu (kabupaten) diadakan Qadli Tyo (Kepala Qadli) dan tiaptiap Son (kecamatan) diadakan Qadli Son (kehakiman di Daerah Atjeh, 1944:56-60). Untuk Kita/Bunsyu (Kabupaten Aceh Utara) diangkat-


lah Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap menjadi Qadli Tyo. Tapi menjelang Jepang menyerah kalah pada sekutu, karena dianggap keras kepala, beliau diberhentikan dari jabatannya itu dan tidak diangkat penggantinya, sehingga sampai proklamasi, jabatan Kepala Qadli Aceh Utara kosong. Sesudah diberhentikan dari jabatannya selaku Qadli Tyo Aceh Utara, Teungku Abd. Rahman pulang ke Matangglumpangdua dan mengurus kembali Madrasah Al-Muslim Peusangan yang sudah ditinggalkannya sejak ia diangkat menjadi Qadli Tyo. Sesudah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia datang ke Aceh, golongan Cumbok di Aceh Pidie menentangnya, sehingga terjadilah Peristiwa Cumbok yang masyur itu. Golongan rakyat yang mendukung proklamasi mengirim utusan ke Aceh Utara untuk meminta bantuan. Maka Teungku Abd. Rahman mengerahkan tenaga bekas Gyu Gun yang sudah disuruh pulang oleh Jepang sesudah mereka menyerah kalah pada sekutu, dan dengan senjata yang berhasil dirampas dari tentara Jepang, Teungku Abd. Rahman memimpin sendiri satu pasukan bantuan yang diberangkatkan dengan kereta api khusus dari Lhokseumawe menuju daerah yang bergolak di Pidie. Beliau bersama pasukannya baru pulang sesudah golongan Cumbok yang mengkhianati proklamasi itu dapat dihancurkan. Satu hal yang patut dicatat bahwa Komandan T.K.R Kolonel Syamaun Gaharu datang ke Sigli dengan maksud untuk meleraikan pertempuran antara rakyat dengan golongan Cumbok. Tetapi oleh rakyat disangkakan memihak Cumbok, lalu hendak dibunuh. Untunglah segera disampaikan kepada Teungku Abd. Rahman dan beliau segera datang dan menjamin bahwa Syamaun Gaharu tidak memihak Cumbok. Dengan demikian Gaharu selamat. Selain peristiwa Cumbok, Syukyo Hoon di masa Jepang diubah menjadi Dewan Agama Islam dan Teungku Abd. Rahman diangkat menjadi kepalanya. Sesudah diadakan Pejabat Agama Daerah Aceh yang dikepalai oleh Teungku M. Daud Beureu-eh Dewan Agama Islam dihapuskan dan beliau diangkat menjadi Kepala Pejabat Agama Bahagian Islam Keresidenan Aceh. Waktu pembentukan Provinsi Sumatera Utara pertama kali dan Pejabat Agama berubah strukturnya, Teungku Abd. Rahman dicalonkan menjadi Kepala Bagian Tata Hukum pada Jabatan Agama Sumatera Utara sedang beliau sakit dan beristirahat di Takengon. Sakitnya tidak kunjung sembuh sampai beliau meninggal pada tanggal 24 Maret 1949 dan di kebumikan di belakang gedung Madrasah Al-Muslim, sesuai dengan wasiatnya, sampai sekarang pusara beliau masih ada di dalam komplek gedung Universitas Almuslim Peusangan, Kabupaten Bireuen dekat mushala kampus. Kesannya pusara tersebut sepi ditengah ribuan mahasiswa Unversitas Almuslim sekarang ini, tidak banyak mahasiswa yang mengetahui tentang siapa yang terkubur di pusara dekat mushala kampus itu.*** ■

Tamat

Hamdhani


TABLOID BERITA MINGGUAN

Rp 4.500,-

MODUS ACEH BIJAK TANPA MEMIHAK


www.modusaceh-news.com

Desain Cover: Olexs/Firmansyah

NO.20/TH.VI Minggu I, September 2008

(Luar Aceh Rp 5.000,-)

MODUS ACEH. Melirik dan Membidik Maksalmina Rp 4.500,- TABLOID BERITA MINGGUAN. Dugaan Praktik Korupsi di Pemkab Aceh Selatan BIJAK TANPA MEMIHAK

Recommend Documents