Alur dan Modus Korupsi APBN disampaikan dalam Pertemuan Nasional Ke-x Forum Masyarakat Katolik Indonesia Cianjur, 26 November 2016
Roy Salam Indonesia Budget Center
(1) Perencanaan & Penganggaran APBN
Siklus APBN (5) Pemeriksaan & Pertanggung jawaban APBN
Audit BPK
PIC: Kemenkeu Bappenas K/L menyusun Renja & RKA KL
(2) Penetapan APBN PIC: DPR Kemenkeu
PIC: Kemenkeu Kementerian/ Lembaga (menyusun laporan keuangan KL)
(4) Pencatatan & Pelaporan APBN (3a) APBN - P
PIC: Kementerian / Lembaga
(3) Pelaksanaan APBN
Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan
5 Tahunan
Renstra KL
Tahunan Pedoman
RPJP Daerah
RPJM Nasional
Dijabarkan RKP
Diperhatikan
Pedoman
RKA-KL
RINCIAN APBN
Pedoman
R-APBN
APBN
Pusat
Diacu
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pedoman
RPJP Nasional
Renja KL
Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan
RPJM Daerah
RKP Daerah
Pedoman
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Daerah
R-APBD
Diacu
Pedoman
Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
Renja SKPD
UU SPPN UU KN
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan & Penganggaran APBN
RKP
RENJA-K/L
RKA-K/L
DIPA
Alur Penyusunan dan Penetapan APBN PERIODE
PERENCANAAN
PENYUSUNAN (Mei – Juli)
(Jan – April)
PEMBAHASAN (Ags – Okto)
PENETAPAN (Nov – Des)
UNIT 6
DPR
Pembahasan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA-KL dan DHP RDP BUN
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF, dan RKP) 1
PRESIDEN
Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
11 17 12
Penetapan Keppres RABPP DHP RDP BUN
Persetujuan RUU APBN
5 Penetapan KEM, dan PPKF.
18 14 10
KEMENKEU Cq. Dirjen Anggaran
Penyusunan kapasitas fiskal, usulan kebijakan APBN dan Pagu Indikatif
Penyusunan Pagu Anggaran K/L
3
4 Penyusunan KEM, PPKF dan Pembicaraan Pendahuluan
8
Penyusunan RKAKL dan Reviu RKA-KL oleh APIP K/L
9
PENELAAHAN RKA-K/L
K/L
2
TRILATERAL MEETING
BAPPENAS
Penetapan Alokasi Anggaran K/L
7
Pembahasan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA-KL dan DHP RDP BUN
Pengesahan UU APBN
Penyusunan dan Pengesahan DIPA Penyusunan Keppres RABPP
13
Penyesaian RKA-KL, Reviu RKA-KL oleh APIP K/L dan Konsep DIPA 15
16
Metamorfosis Anggaran K/L
Pagu Indikatif
Pagu Anggaran
Alokasi Anggaran
Celah Korupsi Pembahasan dan Persetujuan APBN/APBN-P o Anggaran merupakan ‘rencana’ kebijakan yang dapat berubah dalam prosesnya ketika dibahas bersama DPR atau evaluasi internal pemerintah. o Inisiatif anggaran baru untuk menampung perubahan atau tambahan dari rencana anggaran sebelumnya kerap menjadi celah bagi Anggota DPR untuk mencari cara untuk menggolkan kepentingannya. o Ruang memasukan inisiatif anggaran baru pada moment sebelum penetapan pagu anggaran (RKA-KL) dan sebelum penetapan alokasi anggaran (Persetujuan RUU APBN). o Rendahnya transparansi pembahasan anggaran sehingga pembagian dan penetapan alokasi anggaran baru kerap sebagai ajang bagi-bagi jatah. o Akses publik terhadap jadual dan tempat rapat anggaran serta dokumen hasil pembahasan anggaran belum tersedia setiap saat yang mudah diakses pada momentumnya.
Korupsi Anggaran • Perencanaan anggaran merupakan hulu korupsi disektor anggaran • Usulan anggaran dan pengadaan tidak relevan dengan kepentingan publik – perbaikan layanan publik • Kolaborasi elite politik/birokrasi dengan pengusaha menguat dan dominan menentukan kebijakan anggaran dan pengadaan di Pusat dan Daerah • Alokasi anggaran dan sasaran pengadaan ditentukan oleh struktur politic-business • Anggaran dan pengadaan menjadi sumber dana politik dengan alasan utama biaya politik yang semakin mahal
Modus korupsi dalam pembahasan dan persetujuan APBN/P • Menginisiasi usulan kegiatan yang merupakan inisiatif baru dalam pembahasan pagu anggaran dan alokasi anggaran. • Menggunakan pengaruh sebagai Pimpinan AKD untuk mendesak Kemenkeu dan K/L agar setuju dengan usulan proyek. • Bersikap menekan maupun memuji-muji pemerintah (Kemenkeu dan K/L) pemerintah • Budaya menerima ‘amplop’ uang setelah rapat kerja (raker) pembahasan anggaran pihak K/L • Pembahasan APBN-P yang cepat memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Karena dalam pembahasan, nyaris tak ada masyarakat yang mengawasi • Masuknya program baru dalam pembahasan APBN-P. Menjadi celah pembagian jatah di dalam tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPR. • PoEksekusi secara adat, bahwa pembahasannya dilakukan tidak di forum resmi. Bahkan pos anggaran yang masuk ke dalam APBN-P sudah pasti disetujui DPR, tanpa melihat indikator output-nya,” • “Memang banyak kasus yang ditangani oleh KPK menggunakan dana APBN-P. Jika dilihat dari kasus yang ditangani, memang penganggaran menggunakan APBN-P rawan terjadi korupsi,
Mencegah Korupsi Pembahasan dan Pengesahan APBN/APBN-P • Mendorong mekanisme pembahasan dan persetujuan APBN yang transparan di forum Banggar dan Komisi DPR atau rapat Panja dan Tim Perumus. • Mendorong publik mengawasi pembahasan APBN dengan memudahkan akses informasi jadual dan tempat rapat, serta dokumen risalah dan dokumen keputusan anggaran yang dihasilkan. • Memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan mereview penyusunan rencana kerja dan anggaran ditubuh K/L. • Mengembangkan pre-audit untuk mencegah overlapping anggaran dan memperkuat desentralisasi fiscal yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel. • Melakukan transformasi gerakan anggaran dari normatif ke partisipatif lewat prosedural government yang telah ada.
Memperkuat posisi rakyat mengawasi Anggaran Tujuan Anggaran Tercapai BPKP
BPK DPR, DPD, DPRD
Masyarakat
Eksternal Pemerintah
Pengawasan APBN/ APBD
Inspektorat
Atasan Langsung/ Waskat
Internal Pemerintah
Politik Proses Penganggara Harus Transparan Dan Memaksimalkan Partisipasi Masyarakat Terlibat – kontrol dlm evaluasi proses dan hasil, serta ikut menentukan kelanjutannya program pembangunan
Prioritas usulan dan anggaran PEMBAHASAN/ PENETAPAN APBD
MONEV
Punya ruang dan akses informasi (data) atas pelaksanaan program pembangunan
Partisipasi: Memiliki akses informasi secara utuh & lengkap
PERENCANAAN
Terlibat dlm pembahasan pengambilan keputusan penetapan APBN/APBD
PELAKSANAAN Efektifitas dan efisiensi
Profil Indonesia Budget Center (IBC) • IBC adalah organisasi nirlaba, independen dan non partisan, berbadan hukum perkumpulan, bekerja di tingkat nasional dan daerah, yang fokus pada isu-isu politik anggaran dengan aktivitas utamanya melakukan riset dan kajian, advokasi, pendidikan politik warga serta penguatan jaringan. • Alamat IBC: Jl. Pengadegan Selatan VIII No. 12 Pengadegan Jakarta Selatan
Terima kasih… kasih…
