AKTIVITAS KORUPSI DAN PERBURUAN RENTE PROYEK APBN DI P3SON HAMBALANG (PERIODE TAHUN ANGGARAN ) APRILLIA FITRIA WARDANI

AKTIVITAS KORUPSI DAN PERBURUAN RENTE PROYEK APBN DI P3SON HAMBALANG (PERIODE TAHUN ANGGARAN 2010-2012)

APRILLIA FITRIA WARDANI

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Aktivitas Korupsi dan Perburuan Rente Proyek APBN di P3SON Hambalang (Periode Tahun Anggaran 2010-2012) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Februari 2015 Aprillia Fitria Wardani NIM H14100001

ABSTRAK APRILLIA FITRIA WARDANI. Aktivitas Korupsi dan Perburuan Rente Proyek APBN di P3SON Hambalang (Periode Tahun Anggaran 2010-2012). Dibimbing oleh MUHAMMAD FINDI. A. Aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente merupakan permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Nasional (P3SON) Hambalang Bogor dalam kelanjutan pembangunan dan pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010-2012 dengan sistem tahun kontrak jamak. Oleh karena itu tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana aktivitas korupsi dan perburuan rente yang terjadi pada P3SON dan bagaimana dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kolusi, suap, dan penyalahgunaan wewenang dalam aktivitas korupsi dengan motif memperkaya diri dan pihak lain. Aktivitas perburuan rente yang terjadi pada P3SON Hambalang termasuk jenis Rent Creation dan menghasilkan supernormal profit. Korupsi P3SON mengakibatkan dampak terhadap APBN dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kata kunci: APBN, keuangan negara, korupsi, perburuan rente

ABSTRACT APRILLIA FITRIA WARDANI. Corruption Activity and Rent Seeking Toward the APBN in P3SON Hambalang (Period Fiscal Year 2010-2012). Supervised by MUHAMMAD FINDI A. Activity corruption and rent-seeking activity is a problem that occurs in Development Training and Education Center of the National School (P3SON) Hambalang Bogor in the continuing development and procurement of goods and services by using the State Budget (Budget) for Fiscal Year 2010-2012 multy years system. Therefore the aim of this research to see how corruption and rentseeking activities that occur on P3SON and how its effects. The method used in this research is data analysis and indepth interviews. Results from this study is that there is collusion, bribery and abuse of authority in corruption activities with motifs enrich themselves and others. Rent-seeking activity occurs with this type of Rent Creation occurred in the procurement of goods and services and generate supernormal profits. Corruption on P3SON resulting adverse impact on the state budget and the state finance or economy. Keywords: APBN, corruption, rent seeking activity, state finances

AKTIVITAS KORUPSI DAN PERBURUAN RENTE PROYEK APBN DI P3SON HAMBALANG (PERIODE TAHUN ANGGARAN 2010-2012)

APRILLIA FITRIA WARDANI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015

PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Dengan Judul Skripsi “Aktivitas Korupsi dan Perburuan Rente Proyek APBN di P3SON Hambalang (Periode Tahun Anggaran 2010-2012)”. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada: 1. Kedua Orang Tua Wardaya dan Dra. Ari Setyanti yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan Adek Sekar Paramita Wardani atas dukungan dan bantuannya. 2. Dr. Muhammad Findi A, M.E. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, masukan, transfer ilmu, dukungan dan motivasi kepada penulis. 3. Prof. Dr. Didin S Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A. dan Dr. Alla Asmara S.Pt. M.Si. selaku dosen penguji sidangatas kritikan, masukan ilmu yang sangat berharga, sehingga penulis mendapatkan ilmu baru yang dapat menjadi masukan atas kekurangan penulis 4. Teman-teman satu bimbingan Hilman, Dyah Ayu, Desty dan Nisa yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi. 5. Kepada Sahabat-sahabat penulis Anis, Rheny, Erlangga, Gagas dan Faqih yang selalu memberikan dukungan dan semangat, memberikan pengalaman dan ilmu yang berharga selama di IPB dan sudah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi. 6. Keluarga Ekonomi Studi Pembangunan 47 khususnya sahabat-sahabat penulis Aka, Tisa, Masyitoh, Trisa, Triana, Astika, Vina, Lala, Hani, Irga dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan juga Kak Qiki IE 46 untuk masukan dalam skripsi penulis. 7. Prof. Hendrawan Supratikno dan Aria Bima Anggota Komisi VI yang telah memberikan banyak masukan dan membantu dalam menjawab permasalahan dalam skripsi penulis, Bapak Andi Zubaidi (kepala Audit Hambalang). Bapak Johan Budi (Juru Bicara KPK), Bapak Setyanta Nugraha (Kepala Biro Analisis APBN Sekjen DPR RI) dan Mas Tama (peniliti ICW) yang sudah bersedia menjadi informan untuk diwawancarai dan memberikan pengetahuan kepada penulis. Bogor, Februari 2015

Aprillia Fitria Wardani

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR

vi

DAFTAR LAMPIRAN

vi

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

1

Perumusan Masalah

5

Tujuan Penelitian

6

Manfaat Penelitian

6

Ruang Lingkup Penelitian

6

TINJAUAN PUSTAKA Ekonomi Politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Korupsi Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Aktivitas Perburuan rente Ekonomi Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran METODOLOGI PENELITIAN

7 7 8 9 12 13 15 16 17

Lokasi dan Waktu Penelitian

18

Jenis dan Sumber Data

18

Metode Analisis Data

18

Analisis Aktivitas Korupsi dan Perburuan Rente Proyek APBN Pembangunan P3SON Hambalang 19 Analisis Dampak Korupsi Terhadap APBN 19 GAMBARAN UMUM DAERAH LOKASI PENELITIAN 20 Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 20 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 21 Perkembangan Wilayah dan Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bogor 22 24 Gambaran Umum Korupsi Proyek APBN HASIL DAN PEMBAHASAN 25 Aktivitas Korupsi Pembangunan P3SON Hambalang

25

Aktivitas Perburuan Rente Pembangunan P3SON Hambalang

34

Pembangunan P3SON Hambalang Dampak korupsi Hambalang terhadap APBN SIMPULAN DAN SARAN

38 44

Simpulan

44

Saran

45

DAFTAR PUSTAKA

45

RIWAYAT HIDUP

53

DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5

Perkembangan APBN 2009-2014 (Triliun Rupiah) Indeks Persepi Korupsi Negara ASEAN Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daftar Kecamatan, jumlah kelurahan, luas wilayah dan jumlah penduduk tahun 2011 di kabupaten Bogor 6 Jenis Penyimpangan Pada APBN 7 Rancangan Anggaran Biaya Kontrak Jamak P3SON 8 Perusahaan-Perusahaan Sub kontrak P.T Yodya Karya 9 Perusahaan-Perusahaan Sub kontrak KSO Adhi-Wika 10 Supernormal Profit Perusahaan Pemenang Tender Pembangunan P3SON Hambalang 11 Usulan dan Persetujuan Anggaran P3SON Hambalang Kemenpora ke Kementerian Keuangan

3 4 9 12 23 24 27 32 33 37 40

DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah) Kerangka Pemikiran Peta Topografi Lokasi Bukit Hambalang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2008-2013 Peta kabupaten Bogor

2 17 20 21 22

DAFTAR LAMPIRAN 1. Realisasi Pembayaran Proyek P3SON Hambalang Tahun 2010 dan 2011 2. Daftar Informan yang Diwawancarai 3. Surat Keterangan ICW

48 49 51

1

PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu bentuk pengalokasian keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya pemerintah Indonesia menyusun APBN dimana penyusunannya mengacu pada pembangunan jangka panjang dan menengah. Perencanaan dan penyusunan program-program pemerintah dan pembangunan dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Program pembangunan nasional tersebut yang kemudian dituangkan dalam UndangUndang (UU) APBN. Dalam penyusunan APBN pelaksanaannya berdasarkan Pasal 23 UndangUndang Dasar (UUD) 1945 amandemen keempat 1 . Ketentuan penyusunan dan penetapan APBN tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam pasal tersebut dijelaskan dalam pengelolaan keuangan negara pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi keuangan negara dari tahun 2008 sampai tahun 2014 di Indonesia menunjukkan anggaran belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk melaksanakan fungsi ekonomi pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan nasional dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan tahunan. Pemerintah menggunakan alokasi belanja negara untuk pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan nasional. 2 Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2008-2013 secara nominal mengalami peningkatan,yaitu Rp 693.4 triliun pada tahun 2008, menjadi Rp 1 010.6 triliun pada tahun 2012, dan pada APBNP tahun 2013 mencapai Rp 1 196.8 triliun (Lihat Gambar 1). Dari Jumlah alokasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2010-2012, lebih dari 50 persen alokasi anggaran digunakan pada belanja Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dimana pada tahun 2010 sebesar Rp 687.4 triliun dialokasikan pada belanja Kementerian Negara/Lembaga dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1 042.1 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 883.7 triliun dialokasikan pada belanja Kementerian Negara/Lembaga dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1 295 triliun dan tahun 2012 sebesar Rp 1 010.6 dialokasikan pada belanja Kementerian Negara/Lembaga dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1 491.4. 1

Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Keempat: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Preseiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. 2 Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara 2014. (Jakarta: Republik Indonesia),. h. 4-21

2 1400 1200

Triliun RP

1000 800 600 400

883.7 693.4

628.8

697.4

2008

2009

2010

1196.8

1249.9

2013 (APBNP)

2014 (APBN)

1010.6

200 0 2011

2012

Tahun Anggaran Sumber: Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 2014.

Gambar 1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Triliun Rupiah) Dalam belanja pemerintah pusat sendiri berdasarkan klasifikasi terdapat belanja kementerian negara/lembaga, belanja pemerintah pusat sendiri menurut organisasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: “(1) Anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian negara/lembaga (BA/KL) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran; dan (2) Anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara”. Peningkatan belanja pemerintah dari tahun ke tahun membuat pemerintah berupaya memperbaiki pencarian dana yaitu antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat.

3 Tabel 1 Perkembangan APBN 2009-2014 (Triliun Rupiah) URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013 (APBNP)

2014 (APBN)

A.Pendapatan Negara I. Penerimaan perpajakan 1. Penerimaan perpajakan 2. Penerimaan negara bukan pajak II. Penerimaan Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1.Belanja Kementrian Negara/Lembaga 2.Belanja Non Kementrian Negara/Lembaga II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2.Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. Keseimbangan primer D. Surplus/(Defisit) Anggaran % defisit terhadap PDB E. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non perbankan dalam negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1. Penarikan pinjaman LN (Bruto) 2. Penerusan pinjaman (SLA) 3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Kelebihan /(kekurangan) pembiayaan

848,8 847,1 619,9 227,2 1,7 937,4 628,8 307,0 321,8

995,3 992,2 723,3 268,9 3,0 1.042,1 697,4 332,9 364,5

1.210,6 1.205,3 873,9 331,5 5,3 1.295,0 883,7 417,6 466,1

1.338,1 1.332,3 980,5 351,8 5,8 1.491,4 1.010,6 489,4 521,1

1.502,0 1.497,5 1.148,4 349,2 4,5 1.726,2 1.196,8 622,0 574,8

1.667,1 1.665,8 1.280,4 385,4 1,4 1.842,5 1.249,5 637,8 612,1

308,6 287,3 21,3

344,7 316,7 28,0

411,3 347,2 64,1

480,6 411,3 69,4

529,4 445,5 83,8

592,6 487,9 104,6

5,2 (88,6) (1,58) 112,6 128,1 41,1 87,1 (15,5) 58,7 (6,2) (68,0)

41,5 (46,8) (0,73) 91,6 96,1 22,2 73,9 (4,6) 54,8 (8,7) (50,6)

8,9 (84,) (1,14) 130,9 148,7 48,9 99,8 (17,8) 33,7 (4,2) (47,3)

(52,8) (153,3) (1,86) 175,2 198,6 62,7 135,9 (23,5) 31,4 (3,8) (51,1)

(111,7) (224,2) (2,38) 224,2 241,1 34,6 206,5 (16,9) 49,0 (6,7) (59,2)

(54,1) (175,4) (1,69) 175.4 196,3 4,4 191,9 (20,9) 39,1 (1,2) (58,8)

24,0

44,7

(46,5)

21,9

0,0

0,0

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014.

Salah satu program rencana kerja Kementerian yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBN adalah pengadaan barang/jasa. Tujuan dari pengadaan barang/jasa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 80 Tahun 20033 pasal 2 yaitu: “Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.” Adanya Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tidak serta merta menjamin tidak terdapat penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Penyalahgunaan APBN dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi karena tidak adanya kesadaran diri pada pejabat mengenai tujuan alokasi anggaran APBN yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dan indikasi inilah yang mengakibatkan para pejabat terjerat korupsi. Korupsi salah satu permasalahan besar yang sedang dihadapi dalam anggaran di Indonesia saat ini, sehingga korupsi masuk kedalam sistem baik sistem ekonomi maupun sistem politik. Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, 3

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia.

4 memutarbalik, menyogok. Adanya perilaku korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam alokasi anggaran sering ditemukan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Hal ini bukanlah masalah baru di Indonesia dan korupsi merupakan penyakit kronis yang akan menggerogoti perekonomian. Korupsi juga akan menjadikan perekonomian menjadi high cost economy4 dimana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun kerugian keuangan negara. Menurut Transparency International (TI) pada tahun 2013 Indonesia memiliki skor Corruption Perception Index (CPI) sebesar 32 dan menempati urutan 114 dari 177 Negara yang diukur, skor ini masih terbilang rendah yaitu dibawah 50 dimana CPI dipresentasikan dalam bobot dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih merupakan negara dengan korupsi terbesar keempat dari negara-negara ASEAN (Tabel 2). Tabel 2 Indeks Persepsi Korupsi Negara ASEAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Negara Indonesia Malaysia Singapura Filipina Thailand Myanmar Laos Vietnam Brunei Darussalam

CPI Score 2013 32 50 86 36 35 21 26 31 60

Sumber: Transparency International, 2013 (diolah).

Media baru saja memperbingcangkan masalah korupsi anggaran yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan P3SON Hambalang, dimana kasus korupsi tersebut banyak melibatkan petinggi pemerintah Kemenpora, salah satunya melibatan DK sebagai Kepala Biro Perencanaan Seskemenpora. Deddy tertangkap oleh pihak KPK dengan indikasi penyalahgunaan wewenang dengan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 463 miliar5. Pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang (P3SON) di Hambalang Bogor yang merupakan salah satu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran APBN pada belanja modal Kemenpora Tahun Anggaran (TA) 2010-2012 sebesar Rp 1 175 320 006 dengan skema kontrak tahun jamak. Besarnya alokasi anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan P3SON memberikan implikasi penggunaan anggaran secara tidak efisien, sehingga anggaran tersebut masih bias kepentingan elite. Anggaran yang dikeluarkan 4

Didin S. Damanhuri, Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang (Bogor: Ipb Press, 2010), h. 123. 5 FAJ, “Deddy Divonis 6 Tahun”, Kompas 12 Maret 2014, h.05

5 pemerintah tidak sedikit digunakan untuk kepentingan-kepentingan elite baik pihak pemerintah maupun pengusaha dalam proses kelanjutan pembangunan sehingga pada akhirnya proyek pemerintah ini disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Modus operandi korupsi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pembangunan P3SON meliputi kolusi antara pemasok, pemberian suap pada pejabat pemerintah yang mengatur proses lelang tender, dan adanya penyalahgunaan wewenang pada pengaturan tender dan kelanjutan pembangunan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.. Terkuaknya kasus korupsi pada P3SON ini mememberikan pemahaman tentang cara aktor-aktor pejabat publik dan para elite pengusaha dalam mengusahakan kelanjutan pembangunan P3SON dan akan terlihat pula mengenai adanya aktivitas perburuan rente6. Aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente pada P3SON Hambalang menjadi bagian penting untuk dikaji ini karena keduanya dapat berimplikasi pada kurangnya nilai manfaat dari APBN itu sendiri sehingga akan mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan korupsi akan mengurangi efektivitas. Perumusan Masalah APBN sebagai salah satu bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam mengalokasikan keuangan negara. Anggaran negara menjadi urat nadi negara dalam menjalankan pemerintahan. Belanja Pemerintah dalam APBN memberikan konstribusi yang sangat besar dalam pencapaian tujuan nasional 7 . Anggaran belanja pemerintah yang digunakan untuk pelaksanaan programprogram pembangunan masih banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja terjadi salah satunya dalam pembangunan proyek Kementerian yang dibiayai oleh APBN dalam pengadaan barang/jasa, adanya persekongkolan tender vertikal 8 menyebabkan adanya korupsi dan aktivitas perburuan rente pada pembangunan tersebut. Pembangunan P3SON Hambalang di Kemenpora sendiri menggunakan anggaran APBN TA 2010-2012 dimana pada TA 2010 sebesar Rp 275 miliar, TA 2011 Rp 400 miliar, dan TA 2012 sebesar Rp 500 miliar. Tujuan dibangunnya P3SON adalah untuk mengintegrasikan sekolah olahraga dan pusat pelatihan atlet nasional ke dalam satu sistem manajemen sehingga program penerapan iptek olahraga relatif dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga lahir atlet-atlet Indonesia yang lebih baik.

6

Dalam literatur ekonomi politik, rente merupakan suatu perilaku pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan sumberdaya yang dimiliki oleh publik maupun fasilitas negara. Febri Diansyah 2009. Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor. Volume 6 Nomor 2, Juli 2009 7 Anggaran belanja pemeirntah pusat memiliki dua peran penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Lihat Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 (Jakarta: Republik Indonesia), h.41 8 Persengkokolan tender vertikal terjadi ketika persekongkolan terjadi antara pelaku penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan tender.

6 Namun adanya campur tangan perusahaan dalam pelaksanaan lelang tender dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan adanya praktek korupsi dan aktivitas perburuan rente yang dilakukan dalam pembangunan P3SON Hambalang baik itu dari pihak eksekutif maupun pejabat perusahaan menyebabkan adanya kegagalan pada pembangunan tersebut sehingga berimplikasi terjadinya kerugian pada negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente proyek pembangunan APBN P3SON Hambalang tahun anggaran 2010-2012 terjadi? 2. Bagaimana dampak korupsi pembangunan P3SON Hambalang tahun anggaran 2010-2012 terhadap APBN dan dampak terhadap keuangan negara atau perekonomian negara?

Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente proyek pembangunan APBN P3SON Hambalang. 2. Menganalisis dampak korupsi pembangunan P3SON Hambalang terhadap APBN dan dampak terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Memberikan informasi mengenai aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente ekonomi pada proyek APBN. 2. Memberikan informasi mengenai dampak korupsi dan aktivitas perburuan rente ekonomi pembangunan P3SON Hambalang terhadap APBN dan Keuangan Negara tau Perekonomian Negara. 3. Sebagai bahan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah melihat aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente ekonomi pada pembangunan P3SON Hambalang dengan menggunakan anggaran APBN pada Kemenpora. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Surat Dakwaan KPK, Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (Tahap II) P3SON Hambalang BPK RI. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara

7 mendalam (In depth interview) dengan anggota BPK RI, Sekjen DPR RI, KPK, dan ICW. Penelitian ini menggunakan dasar ilmu ekonomi politik mengenai korupsi dan aktivitas ekonomi perburuan rente.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Politik Menurut James A. Caporaso dan David P. Levine ekonomi politik pada pendekatan ekonomi terhadap politik adalah:9 “Ilmu yang menelaah hubungan antara wilayah ekonomi dengan wilayah politik atau antara sub-sistem ekonomi dengan sub-sitem politik. Dengan kata lain, menurut pendekatan ekonomi terhadap politik, ekonomi politik bukan lah sebuah telaah tentang apa yang akan terjadi ketika wilayah ekonomi bertemu dengan wilayah politik melainkan ekonomi politik berarti penerapan penalaran ekonomi terhadap proses-proses politik.” Ekonomi politik pada awalnya terbentuk karena adanya perbedaan teoritis antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ekonomi dan politik merujuk pada suatu kegiatan yang berbeda namun bukan berarti ekonomi disini dapat dijalankan secara praktis10 dan masih memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya. Sebelum berkembangnya ilmu ekonomi seperti saat ini, ilmu ekonomi merupakan hasil turunan dari ilmu ekonomi politk. Terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi politik dengan ilmu ekonomi murni, dimana pada ilmu ekonomi politik suatu kekuasaan dapat mempengaruhi suatu masyarakat dalam suatu tujuan ekonomi sedangkan dalam ilmu ekonomi murni suatu kekuasaan yang berada dalam masyarakat bersifat given11. Pada pendekatan Ekonomi politik baru, negara dipandang dapat mengakibatkan kegagalan (government failure). Pendekatan ini melihat adanya perilaku para petinngi seperti politisi dan birokrat untuk mementingkan diri sendiri, dalam hal ini memperkaya diri sendiri dengan menggunakan alokasi sumber daya publik dalam pasar politik salah satunya dengan melalui lobi. 12 . Perilaku manusia pada pendekatan ini diasumsikan sebagai makhluk yang akan terus memaksimalkan manfaat dan berupaya untuk menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapainya dengan cara-cara dalam pencapaian tujuan tersebut.13

9

James A Caporaso dan David P Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Diterjemahkan oleh: Suraji. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 305 10 Praktis tersebut adalah diamati secara teoritis seolah-olah ia memiliki keswadayaan dalam pengertian moral, politik, atau intelektual. Martin Staniland. “Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 16. 11 Ahmad Erani Yustika. 2012. “Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan”. (Jakarta: Erlangga), h. 98 12 Ibid., h.102 13 Martin Staniland. Op.cit., h.51

8 Pengertian ekonomi disini adalah pengambilan keputusan non pasar dengan utamanya adalah kegiatan-kegiatan pemerintah, sedangkan pengertian sistem politik disini sebagai analog pasar. Para ekonom dalam pengambilan keputusan ekonomi nya disini harus melibatkan intervensi pemerintah. William C. Mitchell mengatakan:14 “Sistem politik hendaknya dipandang tidak hanya sebagai mekanismemekanisme pilihan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi yang berdampak pada ekonomi pribadi, namun juga sebagai hak ekonomiekonomi sendiri untuk membuat keputusan tentang anggaran atau produksi dan distribusi barang-barang dan jasa publik.” Pendekatan ekonomi politik baru tersebut digunakan dalam penelitian ini, dimana adanya agen-agen yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan berupa rente ekonomi dengan memanfaatkan lobi kepada pemerintah sehingga dapat mengakibatkan kegagalan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Untuk mencapai tujuan negara selayaknya bangsa yang merdeka dalam rangka pembangunan, pemerintah menyusun rancangan target dan sasaran yang tertuang dalam kerangka pembangunan nasional 15 . Kerangka pembangunan nasional juga dilengkapi dengan rencana keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. 16 APBN memiliki peran strategis untuk melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi digunakan untuk mengalokasikan anggaran pemerintah dalam pembangunan nasional, fungsi distribusi digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan subsidi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan fungsi stabilisasi digunakan untuk menjaga kestabilan dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga diharapkan perekonomian tetap berada pada kondisi produktif, efisiensi, dan stabil.17 Penyusunan APBN sendiri dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen keempat 18. APBN merupakan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. APBN diajukan oleh Presiden yang kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

14

Op.cit., h.52-53 Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. (Jakarta: Republik Indonesia), h.1-1. 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 17 Op.cit., 18 Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara 2014. (Jakarta: Republik Indonesia), h.1-5 15

9 Proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan APBN mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 19 . Struktur APBN sendri terdiri atas sumber pendapatan dan Belanja Negara20 (Tabel 3). Tabel 3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pendapatan Dalam Negeri Belanja Negara I. Penerimaan Perpajakan a. Belanja Pemerintah: a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1. Belanja Pegawai 1. Pendapatan Pajak Penghasilan 2. Belanja Barang a. Pendapatan PPh Migas 3. Belanja Modal b. PendapatanPPh Nonmigas 4. PembayaranBunga Utang 2. PertambahanPajak Pertambahan Nilai dan 5. Subsidi Pajak Penjualan atas Barang Mewah 6. Belanja Hibah 3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 7. Bantuan Sosial 4. Pendapatan BPHTB 8. Belanja Lain-lain 5. Pendapatan Cukai b. Belanja Transfer ke daerah: 6. Pendapatan Pajak Lainnya 1. Dana Perimbangan b. Pendapatan Pajak Perdagangan 2. Dana Otonomi Khusus Internasional 3. Dana Penyesuaian 1. Pendapatan Bea Masuk 2. Pendapatan Bea Keluar II. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam 1. Pendapatan SDA Migas a. Pendapatan Minyak Bumi b. Pendapatan Gas Bumi 2. Pendapatan SDA Nonmigas a. Pendapatan Pertambangan umum b. Pendapatan Kehutanan c. Pendekatan Perikanan d. Pendapatan Panas Bumi b. Pendapatan Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya d. Pendapatan BLU III. Penerimaan Hibah Sumber: Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, 2014.

Korupsi Korupsi menurut definisi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 21 Korupsi menurut Transperency Internasional adalah perilaku pejabat publik dimana mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain 19

Ibid., Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara 2014. (Jakarta: Republik Indonesia), h.1-5 21 Jeremy Pope, 2007. “Strategi Memberantas Korupsi” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 30 20

10 yang memiliki kedekatan dengan melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.22 Dalam korupsi administrasi, korupsi dibagi menjadi dua yaitu korupsi sesuai peraturan yang berlaku dan korupsi melanggar peraturan yang berlaku. Korupsi sesuai peraturan yang berlaku terjadi dimana pejabat melakukan tugas secara ilegal dan sesuai dengan kewajibannya yang sudah diatur oleh undangundang untuk memperkaya diri sediri. Korupsi melanggar peraturan yang berlaku terjadi ketika suap diberikan kepada para pejabat untuk mendapatkan pelayanan dimana pelayanan pejabat tersebut dilarang menurut undang-undang yang berlaku.23 Korupsi pada pemerintahan saat ini sudah bukan menjadi hal yang tabu, korupsi dalam pemerintah identik dengan suap menyuap untuk mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini terjadi karena pada pengadaan barang dan jasa peluang untuk terjadinya korupsi sangat besar, dengan modus memarkup nilai. Dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Korupsi dilihat dari aspek karateristiknya merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis yang dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, dapat merusa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan dapat menghambat pembangunan.24 Luo (2005) selanjutnya menyatakan bahwa: “orang yang sedang disuap tentu harus bertindak sebagai agen bagi individu lain atau organisasi karena tujuan suap adalah untuk mendorong dia untuk menempatkan sendiri kepentingan tujuan organisasi dimana dia bekerja”25. Secara teori, korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut26: C=M+D–A Keterangan: C : Corruption (Korupsi) M : Monopoly Power (Kekuasaan Monopoli) D : Discretion by officials (Wewenang pejabat) A : Accountability (Akuntabilitas) Dari rumus tersebut dapat dijelaskan adanya korupsi diakibatkan tidak adanya akuntabilitas pada seseorang pemegang monopoli atas barang atau jasa yang bisa memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut dan berapa banyaknya, hal ini dilakukan dengan menggunakan kewenangan seorang pejabat. 22

Ibid.,h.7 Ibid.,h.8 24 DR. Muhammad Yusuf , “Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan” (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima), h.43. 25 Soma P, Ren K, An Institutional Theory Perspective on Corruption: The Case of a Developing Democrac, Journal Financial Accountability & Management, February 0267-4424, 2014. 26 Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris, “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.29 23

11 Menurut Didin S Damanhuri, korupsi dibagi menjadi tujuh bagian yaitu:27 transaktive (kolusi), extortive ( memeras), investive (suap), nepotisme, outogenic (dilakukan seorang diri), supportive (bias kekuasaan) dan defensive 9keterpaksaan). Menurut perspektif hukum 28 , definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara: - Pasal 2 - Pasal 3 2. Suap-menyuap: - Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf b - Pasal 11 - Pasal 6 ayat (1) huruf a - Pasal 6 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 12 huruf c - Pasal 12 huruf d 3. Penggelapan dalam jabatan: - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 huruf a - Pasal 10 huruf b - Pasal 10 huruf c 4. Pemerasan: - Pasal 12 huruf e - Pasal 12 huruf g - Pasal 12 huruf h 5. Perbuatan curang: - Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1) huruf b - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 7 ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat (2) - Pasal 12 huruf h 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: - Pasal 12 huruf i 7. Gratifikasi: 27 28

Didin S Damanhuri., Ekonomi Politik Alternatif, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 124 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta: KPK, 2006, h. 15-17.

12 - Pasal 12 B jo, Pasal 12 Pada Pembangunan lanjutan P3SON Hambalang, sebagai salah satu proyek pembangunan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menggunakan anggaran APBN memiliki indikasi korupsi sesuai dengan pasal diatas, sehingga dapat diteliti dan ditemukan solusi untuk penggunanaan anggaran APBN pada proyek pembangunan Kementerian sesuai dengan tujuan awal pembangunan.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu prinsip efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel 29 yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Menurut beberapa pasal mengenai pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang memperoleh pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dimana dalam prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa. dimana kegiatan tersebut dibiayai oleh APBN/APBD, dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.30 Tabel 4 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Pemerintah mengumumkan proses lelang dalam hal ini lelang tender

Peserta lelang mengajukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan

Pemerintah menilai penawaran peserta lelang dan menentukan pemenang lelang

Pemenang lelang melaksanakan kontrak

Sumber: Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah, 2005.

Beberapa langkah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang harus dilakukan untuk tersedia proses pengadaan barang dan jasa yaitu dimulai dari pengumuman lelang, dalam pengumuman tersebut pemerintah mengumumkan berapa jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah. Langkah kedua peserta lelang (perusahaan) memasukkan penawaran kepada pemerintah sesuai dengan 29

Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 30

13 spesifikasi dokumen yang sudah ditetapkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa, selanjutnya pemerintah mengevaluasi dokumen perserta lelang yang kemudian menentukan pemenang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pemerintah dan kemudian antara panitia pengadaan barang dan jasa dengan pemenang lelang melakukan tanda tangan kontrak dan kemudian perusahaan tersebut menjalankan kontraknya31 (Tabel 4).

Aktivitas Perburuan Rente Ekonomi Rente pada dasarnya adalah bentuk pendapatan berupa laba, upah dan sewa, dalam ekonomi, rente disni dimaknai secara netral32. Konsep rent seeking dalam teori ekonomi klasik dimaknai postif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara simultan 33 dan pelaku ekonomi mendapatkan imbalan dari pendapatan tersebut secara wajar. Aktivitas perburuan rente mempunyai pengaruh terhadap keberlanjutan sebuah pembangunan. Di Negara berkembang sendiripun praktek perburuan rente sering dijumpai. Menurut Anne O Krueger34: “In many market oriented economies, goverment restrictions upon economic activity are pervasive facts of life. These restrictions give rise to rents of a variety of forms, and people often compete for the rents. Sometimes, such competition is perfectly legal. In other instances, rent seeking takes other forms, such as bribery, corruption, smuggling, and black markets.” Pada ekonomi yang berorientasi pasar, pembatasan yang dilakukan pemerintah pada kegiatan ekonomi dapat menembus fakta. Pembatasan atau halangan ini menimbulkan tindak sewa atau rente dari berbagai bentuk, dan orang-orang saling bersaing untuk kegiatan tersebut. Terkadang jenis persaingan ini dilegalkan. Dalam contoh lainnya kegiatan perburuhan rente ini dapat dilihat dalam bentuk lain, seperti penyogokan, korupsi, penyelundupan, dan pasar gelap. Dalam literatur ekonomi politik, konsep rent seeking tidak bermakna netral. Perburuan rente dimaknai sebagai perilaku setiap kelompok (pelaku usaha/pemerintah) untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dengan memanfaatkan hak milik publik dan fasilitas negara pemerintah. 35 Pemanfaaatan kedekatan dengan penguasa politik seperti lobi dan suap untuk mendapatkan tujuan akumulasi modal dengan merubah regulasi yang dapat menguntungkan 31

Robert klitgard, “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, h. 137-138 32 Febri Diansyah. 2009. “Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor. Jurnal konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Juli2009, h. 17 33 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi (Malang: Penerbit Erlangga, 2010), h. 107 34 Anne O Krueger. 1974. The Political Economy of The Rent Seeking Society. Vol 64 No. 3, June 1974, h.291 35 Febri Diansyah op.cit, h. 18

14 pihak pelaku usaha dengan fasilitas langka. 36 Perilaku perburuan rente tidak hanya terjadi pada pelaku usaha saja tetapi juga pada pemerintah baik pada eksekutif maupun legislatif). Olson dalam Yustika mengungkapkan:37 “proses lobi tersebut berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahanperubahan teknologi baru.” Para pemburu rente mendapatkan kemudahan dari pemerintah, pihak-pihak yang berkuasa dalam pengambil kebijakan dapat menentukan kemudahan pada pelaku usaha untuk berburu hak dari pemerintah. 38 Jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar. Pada akhirnya pelaku usaha hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan rente. Imbalan yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya disebut rente, sedangkan perilaku aparat pemerintah atau penguasa yang mengharapkan imbalan atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku perburuan rente39. Menurut Febri:40 “Persinggungan pendekatan perilaku pemburu rente dengan korupsi terletak pada jantung teori rente itu sendiri, yakni pemanfaatan fasilitas publik, kekuasaan negara, dan sejumlah transaksi kotor untuk kepentingan segelintir pihak. Melawan kepentingan publik atau pada akhirnya berimplikasi pada apa yang disebut dengan pembajakan fungsi negara (state capture)” Menurut krueger dalam Yustika, aktivitas perburuan rente dengan melakukan lobi, dimana lobi tersebut dilakukan untuk endapatkan hak-hak dari pemerintah dalam hal lisensi atau surat izin akan memberikan efek negatif dalam pengalokasian sumberdaya sehingga terjadi ketidak efisiensi pada ekonomi. Rent Seeking behaviour juga akan berdampak pada berkurangnya kesempatan dalam pencapaian efisiensi ekonomi.41 Menurut Michael Ross, rent seeking dapat dibedakan menjadi tiga tipe42: 1. Rent Creation Kondisi dimana perusahaan mendapatkan rente dari kegiatan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat di negara tersebut 2. Rent extraction Kondisi dimana politisi dan birokrat mendapatkan rente dari perusahaan dengan menggunakan pertauran-peraturan yang dilakukan untuk mengancam perusahaan tersebut. 3. Rent Seizing 36

Ibid., h. 18 Ahmad Erani Yustika op.cit, h. 1107 38 Hudiyanto. 2004. Ekonomi politik”. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 21 39 Syamsul Ma’arif, “Rent Seeking Behaviour” Dalam Relasi Birokrasi dan Dunia Bisnis. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas lampung). h 2 40 Febri Diansyah op.cit, h.19 41 Ahmad Erani Yustika op.cit, h. 109 42 http://blog.ub.ac.id/jarhamhamsa/files/2013/11/EPP-KELOMPOK-4.docx [21 juli 2014] 37

15 Kondisi dimana aktor-aktor negara atau birokrat untuk mendapatkan hak dalam mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara yang digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok. Pada pembangunan lanjutan P3SON Hambalang, terdapat berbagai pihak yang berusaha untuk mengeruk keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok nya. Para pemburu rente ini melobi panitia pengadaan barang/jasa agar perusahaannya dapat menjadi pemenang tender. Pencegahan munculnya pemburu rente yang diajukan oleh Buchanan adalah dengan membuat regulasi melalui peniadaan halangan masuk bagi pelaku usaha dan meningkatkan pesaingan. 43 Adanya peningkatan dalam persaingan akan mengakibatkan persaingan yang sehat dan akan menghasilkan perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan semata. Penelitian Terdahulu Penulis mendapatkan beberapa penelitian mengenai APBN, korupsi, perburuan rente, dan pengadaan barang dan jasa baik berupa tulisan ilmiah maupun hasil penelitian. Topik tersebut penting untuk diuji karena adanya korupsi dan aktivitas perburuan rente dalam anggaran dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Penelitian mengenai korupsi, menurut Seto (2012) 44 dalam Korupsi, Kesejahteraan Sosial dan Investasi: Studi Empiris di Delapan Negara Kawasan Asean tahun 2000-2009 menganilisis faktor determinan dari korupsi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial dan investasi di delapan Negara Kawasan ASEAN, hasilnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan tingkat korupsi di sektor publik dan para politsi di delapan Negara ASEAN adalah kebebasan politik (demokrasi). Dari sisi kualitas pemerintah faktor yang dapat menyebabkan tingkat korupsi adalah kebebasan berpolitik, hak sipil, dan hak bersuara dan akuntabilitas. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kebebasan ekonomi, GDP perkapita, kualitas pemerintahan, kebebasa berbisnis, pembelanjaan pemerintah untuk barang publik, kebebasan moneter, terjaminnya hak kepemilikan individu, stabilitas poliitk, kualitas regulasi, penegakan aturan hukum, dan kontrol pemerintah terhadap korupsi. Penelitian mengenai APBN, menurut hasil riset The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research (2012)45 melakukan penelitian mengenai RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik. Penelitian ini menjelaskan akses informasi publik dan partisipasi publik dalam pembahasan RUU APBN yang dilakukan Pemerintah dan DPR masih sangat terbatas. Kepedulian Pemerintah dan DPR akan kawasan perbatasan, khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya pun masih rendah. Informasi mengenai APBN sendiri bukan merupakan informasi yang mudah diperoleh. 43

Ahmad Erani Yustika op.cit, h. 110 Ario Seto, Korupsi, Kesejahteraan Sosial dan investasi: Studi Empiris di Delapan Negara Kawasan ASEAN Tahun 2000-2009, Skripsi, Sarjana IPB, 2012, h. 81 45 The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research, Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik, Penelitian, Jakarta, 2012, h.63 44

16 Penelitian mengenai Aktivitas Perburuan rente, menurut Amelia (2010) 46 pada pengelolaan lahan parkir di pasar slipi, adanya anggota organisasi Forkabi yang mengatur lahan parkir di pasar slipi mengakibatkan kerugian pada Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. Supernormal profit yang didapat oleh pihak Forkabi menjadi salah satu keuntungan dari aktivitas perburuan rente tersebut, karena supernormal profit tersebut hanya dinikmati oleh pihak Forkabi. Terdapat kedekatan antara salah satu anggota Forkabi dengan pejabat pasar slipi, sehingga Forkabi dapat dengan mudah mendapatkan ijin untuk mengelola lahan parkir di pasar slipi. Penelitian mengenai pengadaan barang dan jasa, menurut Wahyono (2011)47, Analisis Ketidaksesuaian Kontrak Dalam Kegagalan Konstruksi dan Bangunan. Hasilnya adalah dalam konteks proyek gedung penyebab kegagalan konstruksi banyak terjadi di elemen struktur dengan rata-rata penyimpangan (4.36%) dari nilai kontrak. Pengawasan proyek berperan penting dalam menjamin kesuksesan proyek konstruksi. Kerangka Pemikiran Anggaran negara yang disusun setiap tahunnya dalam APBN menjadi salah satu bagian utama yang digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan nasional. Melalui program pembangunan tersebut diharapkan dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pengawasan anggaran dalam sebuah proyek pembangunan terutama pada pembangunan di Kementerian hingga saat ini masih lemah. Lemahnya pengawasan dalam anggaran untuk proyek pembangunan APBN berindikasi adanya perilaku korupsi dan perburuan rente, hal ini terjadi dalam pengadaan barang dan jasa publik. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada pembangunan P3SON Hambalang mendorong para pejabat publik dalam Kemenpora dan pengusaha untuk mendapatkan rente dengan cara memarkup anggaran. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa adalah melalui Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kemenpora dalam melaksanakan pengadaan lelang wajib mengikuti peraturan tersebut. Namun buruknya perilaku manusia dalam menggunakan anggaran dan besarnya peluang korupsi mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penyimpangan. Adanya Korupsi dan perburuan rente pada pembangunan P3SON pada akhirnya dapat menimbulkan dampak pada anggaran APBN itu sendiri sehingga dapat merugikan keuangan negara. (Gambar 2).

46

Rizki Amelia, Fenomena Aktivitas Ekonomi Aktivitas ekonomi perburuan rente dalam Kegiatan perparkiran di DKI Jakarta: Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Slipi Jakarta Barat, Skripsi, Sarjana IPB, 2010, h. 54-60 47 Herry Ludiro Wahyono, Analisis Ketidasesuaian Kontrak Dalam Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan, Tesis, Pascasarjana UNDIP, 2010, h. 70

17

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Modal Kemenpora

Proyek APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga P3SON Hambalang

Penyimpangan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan P3SON

Korupsi

Perpres Nomor 80 Tahun 2003

Aktivitas Perburuan Rente

Dampak Korupsi terhadap APBN

Kerugian Keuangan Negara Gambar 2 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian merupakan suatu pembelajaran mengenai tatacara sebuah peneliti, dimana metode yang dibahas bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.48 Metodologi penelitian merupakan cara yang paling penting 48

Bambang Juanda. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Bogor: Ipb Press, 2009), h.2

18 dalam melakukan sebuah penelitian oleh karena itu peneliti harus bersifat objektif dalam melakukan penelitian agar mendapatkan kepastian atau hasil dalam penelitiannya. Peneliti juga harus memiliki prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancra mendalam (Indepth Interview) dengan menggunakan metode Nonprobabilty Sampling dan dengan melakukan penelurusan data berupa dokumen, buku, media massa. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini mengambil studi kasus proyek APBN pembangunan P3SON Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari-Desember 2014. Penentuan P3SON Hambalang dipilih karena proyek tersebut telah menggunakan anggaran APBN pada belanja Kemenpora yang tidak sedikit, namun hingga saat ini pembangunan tidak terselesaikan sehingga menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dan kebocoran anggaran.

Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data sekunder seperti dokumen-dokumen dan buku yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dan Surat Dakwaan, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari DPR RI, Surat Dakwaan dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Transparency Internasional, jurnal ilmiah, dan media massa. Untuk memperkuat dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan data primer yaitu dilakukannya wawancara mendalam (Indepth interview) dengan instansi-instansi dan narasumber yang dipandang tahu mengenai proyek P3SON baik terkait secara langsung maupun tidak langsung. Metode Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian dengan menyajikan data-data mengenai adanya korupsi dan aktivias perburuan rente yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Data yang disajikan berupa kata-kata dan tabel, dimana data tersebut tidak didapat dari hasil pengolahan data melainkan didapat dari beberapa dokumen-dokumen dari instansi yang terkait dan hasil wawancara dengan informan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus korupsi P3SON Hambalang. Data juga didapat dari media massa baik secara online maupun cetak.

19 Analisis Aktivitas Korupsi dan Perburuan Rente Proyek APBN Pembangunan P3SON Hambalang Fokus penelitian ini pada fenomena korupsi dan perburuan rente yang anggarannya berasal dari APBN. Korupsi dan perburuan rente APBN ini terjadi baik pada kelanjutan pembangunan P3SON Habalang maupun dalam pengadaan barang dan jasa. Analisis ini sesuai dengan pendekatan ekonomi politik data didapat berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan media massa, untuk menguatkan data tersebut maka digunakan metode wawancara dan penelusuran literatur. Wawancara mendalam sediri dilakukan dengan memilih informan yang sesuai dengan penelitian ini, karena dibutuhkan informan yang akurat. Yang mengetahui mengenai permasalahan dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dimana informan sudah ditetapkan dengan pertimbangan sendiri yang sesuai dengan penelitian49. Selain menggunakan Purposive sampling penelitian ini juga menggunakan snowball sampling. Snowball sampling digunakan karena tidak semua informan memberikan informasi sesuai yang diharapkan peneliti sehingga dibutuhkan informan lain untuk memperjelas informasi.. Teknik ini merupakan pengambilan sumber data yang pada awalnya sumber data tersebut kecil, kemudian semakin banyak semakin membesar50. Snowball sampling digunakan karena tidak semua informan memberikan informasi sesuai yang diharapkan peneliti sehingga dibutuhkan informan lain untuk memperjelas informasi. Informasi dipilih dari kalangan pejabat publik, instansi pemerintah, KPK dan ICW. Analisis Dampak Korupsi Terhadap APBN Korupsi pada pembangunan P3SON Hambalang pada dasarnya akan berpengaruh terhadap APBN. Dalam menganalisis dampak korupsi pembangunan P3SON Hambalang terhadap APBN dilakukan analisis deskriptif kualitatif, dimana metode ini adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan data, misalnya kondisi atau hubungan yang ada pada suatu kejadian, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan sebuah kejadian yang sedang berlangsung51. Untuk menganalisis dampak tersebut peneliti mengambil data-data yang akurat mengenai anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Datadata tersebut didapat dari laporan audit P3SON Hambalang BPK RI, surat dakwaan KPK dan surat putusan pengadilan negeri Jakarta. Kemudian informan melakukan wawacara mendalam dengan informasi yang akurat yang berpotensi dalam APBN itu sendiri dengan menggunakan metode Snowball Sampling, 49

Prof. Dr. Djam’an S, M.A & Dr. Aan K, M.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h.47-48 50 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 54 51 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/602/jbptunikompp-gdl-meiambarsa-30082-11-unikom_m3.pdf. [3 September 2014].

20 sehingga hasil yang didapat dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai dampak korupsi terhadap APBN.

GAMBARAN UMUM DAERAH LOKASI PENELITIAN

Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dengan luas tanah 312.448m2 dengan jenis tanah ekspansif. Tanah yang digunakan untuk pembangunan P3SON Hambalang memiliki ciri bila terkena hujan saat air menyentuh lapisan tanah tersebut maka tanah akan mengembang dan membahayakan bangunan diatas (Gambar 3).

Sumber: rovickywordpress

Gambar 3 Peta Topografi Lokasi Bukit Hambalang Proyek pembangunan ini berada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menggunakan anggaran APBN tahun anggaran 2010 sebesar Rp 125 miliar dengan penambahan anggaran pada APBN-P tahun anggaran 2010 sebesar Rp 150 miliar dengan sistem kontrak tahun tunggal (single years). Anggaran untuk pembangunan tersebut kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 1.2 triliun dengan anggaran APBN tahun 2010-2012 dengan sistem kontrak tahun jamak (multi years). P3SON Hambalang dibangun dengan tujuan untuk mengintegrasikan sekolah olahraga dan pusat pelatihan atlet nasional ke dalam satu sistem manajemen sehingga program penerapan iptek olahraga relatif dapat dikontrol

21 oleh pemerintah sehingga lahir atlet-atlet Indonesia yang lebih baik. Pada awal pembangunan, proyek ini bernama Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON) pada tahun 2006 dengan pembangunan sekolah berlantai dua pada masa Menteri adhyaksa dault namun pembangunan sempat terhenti karena tidak terdapat sertifikat dari BPN. Sejak masa Menpora Andi Alifian Mallarangeng pembangunan dilanjutkan kembali dan diubah menjadi sport center dengan luas lahan 312.448m2.

Anggaran Belanja Pemerintah pusat Dalam periode 2008-2013 proporsi belanja K/L terhadap belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan, yaitu dari 37.5 persen dalam tahun 2008 menjadi 52.0 persen dalam APBN-P 2013, sejalan dengan peningkatan belanja pemerintah pusat dari sebesar Rp 693,4 triliun dalam tahun 2008 menjadi Rp 1.196,8 triliun pada APBNP 2013 (Gambar 4). .

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014.

Gambar 4 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2008-2013 Meningkatnya Belanja pemerintah pusat disebabkan semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dialokasikan melalui K/L 52 . Ditinjau dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Pemerintah, anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurun waktu 2006-2011 mengalami peningkatan rata-rata 56.9% persen pertahun, yaitu dari Rp 457.4 miliar dalam LKPP tahun 2006, menjadi Rp 4 343.4 miliar dalam APBNP. Penyerapan anggaran belanja kementerian Pemuda dan Olahraga dalam periode tersebut mengalami peningkatan yaitu dari 91.1 persen terhadap pagu 52

Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. (Jakarta: Republik Indonesia), hlm. 4-21

22 anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam APBNP 2006 menjadi 95.6% terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2010.

Perkembangan Wilayah dan Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor terletak antara 6.19o - 6.47o lintang selatan dan 106o 1'107o 103' bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Bogor 2.071,21 km2 , dengan batas-batas wilayah: -Sebelah utara berbatasan dengan, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. -Sebelah timur berbatasan dengan, Kabupaten Karawang -Sebelah tenggara berbtasan dengan, Kabupaten Cianjur -Sebelah selatan berbatsan dengan, Kabupaten Sukabumi -Sebelah barat berbatasan dengan, Kabupaten Lebak (Banten)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bogor, 2011.

Gambar 5 Peta kabupaten Bogor Secara administratif jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor sebanyak 40 yang didalamnya terdapat 410 desa dan 16 kelurahan dengan total penduduk sebesar 4.771.932 jiwa dengan kepadatan 2.303,93 jiwa/km2. Daftar ke-40 kecamatan sebagai berikut:

23 Tabel 5 Daftar Kecamatan, jumlah kelurahan, luas wilayah dan jumlah penduduk tahun 2011 di kabupaten Bogor Kecamatan

Desa/Kelurahan

Luas wilayah (Km2)

Penduduk (orang)

Jonggol Cariu Tanjung Sari Cileungsi Sukamakmur Cibinong Citeurep Sukaraja Gunung Putri Babakan Madang Ciseeng Kemang Ranca Bungur Gunung Sindur BojongGede Tajur Halang Jasinga Nanggung Ciawi Tenjo Cigudeg Sukajaya Leuwiliang Leuwisadeng Ciampea Tenjolaya Cibungbulang Pamijihan Rumpin Cisarua Ciomas Tamansari Caringin Cijeruk Cigombong Dramaga Megamendung Klapa2Nunggal Parungpanjang Parung

14 10 10 12 10 12 12 13 10 9 10 9 7 10 9 16 11 13 9 15 9 11 8 13 7 15 15 13 9 10 8 12 9 9 10 11 9 9

13.462,23 8.555,56 15.914,33 7.019,69 16982,65 4.611,06 6.867,45 4343,35 6.082,78 9219,71 4.120,94 3.360,10 2.268,08 4.942,13 2.824,69 14.280,16 16.047,43 4.707,32

126.326 46.451 50.595 260.164 75.745 341.196 204.027 178.597 328.980 106.524 100.973 95.484 50.951 107.306 250.049 94.177 85.010 105.585 67.272 119.234 56,334 115.256 71.840 149.902 55.816 127.182 135.852 131.530 115.001 154.232 94.303 116.525 80.402 90.902 102.443 98.970 98.953 117.138

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bogor, 2011.

17.762,24 15.615,49 9.143,39 3.32,34 3.297,91 4.126,99 3.837,84 12.532,36 13.708,57 7.379,70 1.810,36 3.425,99 7.741,38 4.719,29 4.828,56 2.632,13 6230,57 9.587,92 2.569,26

24 Gambaran Umum Korupsi Proyek APBN Pengelolaan APBN yang tidak transparan pada umumnya akan mengalami penyimpangan mencakup kebocoran pada sisi pengeluaran. Penyimpangan dalam APBN dalam bentuk korupsi anggara pada akhirnya akan menyebabkan jumlah pengeluaran anggaran yang lebih besar dari jumlah yang sudah ditentukan. Indonesia Procurement Watch (IPW) menyingkap kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia saat ini sekitar 70% kasus korupsi bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Dana untuk pengadaan barang dan jasa itu sendiri mencapai sekitar Rp 250 - Rp 375 triliun setiap tahunnya, anggaran tersebut bersumber dari pembiayaan APBN.53 Dana APBN pada tahun 2011 untuk pengerjaan proyek pengadaan nilainya mencapai Rp243 triliun. Adanya peningkatan anggaran pada tahun anggaran (TA) 2012 yakni sekitar 273 triliun meningkat menjadi sebesar Rp370 triliun pada tahun 2013.54 Hasil penelusuran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN banyaknya korupsi diberbagai pengelolaan APBN terjadi pada penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, anggaran belanja pemerintah pusat, dan pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut beberapa kasus penyalahgunaan anggaran pada APBN (Tabel 6).55 Tabel 6 Jenis Penyimpangan Pada APBN A. 1. 1)

2)

3)

4)

2. 1)

2) 53

ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA Penerimaan Perpajakan Pajak Non Migas Manipulasi restitusi pajak dengan cara meninggikan/memperbesar jumlah kredit pajak oleh Wajib Pajak melalui pemalsuan dokumen faktur pajak dan atau pelaporan transaksi pembelian fiktif. Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 tidak mencakup seluruh penghasilan pegawai dan mengenakan tarif yang lebih rendah dari seharusnya, antara lain dengan cara membukukan uang honor, uang rapat dan pendapatan pegawai lainnya ke perkiraan lain-lain. Pajak dilaporkan lebih kecil dalam SPT PPh Pasal 23 dengan cara mengalihkan pembukuan biaya sewa ke biaya lainnya, membukukan pembayaran deviden sebagai biaya operasi, tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas biaya yang dibayarkan dan atau melakukan pemotongan tetapi tidak menyetorkannya. Manipulasi PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara membayar uang sewa rumah untuk masa 3 tahun tetapi membebankan biaya sewa dalam pembukuan untuk masa 1 tahun dan sisanya dibukukan sebagai biaya pemeliharaan selanjutnya pajak yang disetorkan hanya untuk masa 1 tahun. Pajak Minyak dan Gas Alam Pengurangan ETBS dengan memperkecil volume produksi minyak mentah (lifting) dan atau gas alam dalam Pertamina Quarterly Report (PQR) dilakukan dengan cara menghitung volume lifting pada titik serah terima (delivery point) yang berbeda dan metode perhitungan yang tidak sama. Pembebanan biaya operasi dengan membebankan biaya mobilisasi peralatan melalui cost

Diunduh pada situs resmi Transparency International Indonesia. [Berita] http://www.ti.or.id/index.php/news/2013/06/05/ipw-70-persen-korupsi-dari-barang-dan-jasa (31 Februari 2015). 54 TransparencyInternational Indonesia , Ibid., 55 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengajia SPKN, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD”, Jakarta: BPKP, h. Lampiran

25 recovery. Bea Dan Cukai. Transaksi realisasi impor yang jenis barangnya tidak sesuai dengan izin SKEP Fasilitas dan Rencana Impor Barang (RIB) serta kuantitas transaksi impor melebihi izin SKEP fasilitas, impor dilakukan sebelum tanggal masa berlakunya SKEP fasilitas. 2) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) kurang dikenakan karena kesalahan pengenaan tarip pada uraian barang yang sama, kesalahan menetapkan nilai pabean di mana nilai insurance belum dimasukkan dan kesalahan perhitungan matematis. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Pendapatan Pertambangan Umum 1) Volume produksi pengerukan pasir laut yang dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya. 2) Perusahaan menyetorkan hasil penjualan batubara bagian pemerintah ke rekening kas negara sesudah dikurangi dengan biaya penjualan yang tidak wajar. 2. Pendapatan Kehutanan 1) Pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan penebangan di luar blok tebangan dan atau menampung kayu-kayu hasil curian yang dilakukan dengan cara melakukan mark-up potensi hutan dan membuat laporan inventarisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Melakukan manipulasi pembayaran DR dan PSDH dengan tidak melaporkan produksi kayu bulat yang dipergunakan sendiri, menghitung DR dan atau PSDH dengan tarif yang lebih kecil, memanipulasi laporan hasil produksi kayu bulat dengan merubah jenis, diameter, dan asal serta menunda penyetoran DR dan PSDH. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 1) Penerimaan hasil sewa atau penjualan aktiva milik Negara tidakdisetor ke rekening kas Negara 2) Penerimaan komisi dan atau discount atas pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga tidak disetor ke Rekening Kas Negara B. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1. Pengeluaran Rutin 1) Pembayaran ganda pejabat yang ditugaskan dengan cara memberi gaji dan tunjangan sesuai kedudukannya pada lembaga tempatnya diperbantukan, tanpa mencabut gaji dan tunjangan di mana dia bekerja sebelumnya. 2) Perjalanan dinas fiktif dan atau dinas yang tidak diperlukan dilakukan dengan cara menerbitkan surat perintah perjalanan dinas pejabat/pegawai ke suatu tempat/instansi tertentu yang pertanggung-jawabannya dibuat dengan memalsukan stempel, tanda tangan pejabat yang berwenang menyetujui waktu tiba ke dan berangkat dari instansi tempat yang dituju. 3) Pengeluaran belanja barang/jasa fiktif dilakukan dengan cara melakukan pembelian barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada. 4) Pengeluaran rutin dilakukan tidak berdasarkan jenis mata anggarannya. 5) Pengeluaran biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas, kendaraan dinas, dan peralatan kantor fiktif atau digunakan untuk perbaikan kendaraan atau peralatan pribadi. 6) Pengalihan biaya perbaikan gedung kantor untuk keperluan perbaikan rumah jabatan yang akan dijual kepada pejabat. Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI), 2002. 3. 1)

HASIL DAN PEMBAHASAN Korupsi dan perburuan rente pada proyek pembangunan P3SON telah mengakibatkan anggaran APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memiliki nilai manfaat. Akibat dari adanya korupsi dan perburuan rente pada proyek

26 tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Korupsi akbar yang melibatkan petinggi pemerntah dan pengusaha dalam kelanjutan pembangunan berupa kolusi, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang dan juga terdapat aktivitas perburuan rente berupa rent creation. Berikut akan dijelaskan mengenai aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente pada proyek pembangunan P3SON Hambalang dan dampak terhadap APBN dan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aktivitas Korupsi Pembangunan P3SON Hambalang Sebagai salah satu proyek pembangunan pemeritah yang dibiayai oleh APBN, tentu pembangunan tersebut perlu adanya pengawasan oleh pemerintah baik dalam anggaran maupun dalam pengadaan barang/jasa pembangunan tersebut. Masalah pengawasan pada proyek pembangunan APBN, pembangunan P3SON Hambalang pada Kemenpora kurang mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Hal ini bermula pada besarnya peningkatan anggaran pada pembangunan, dimana anggaran awal yang ditetapkan dalam DIPA APBN sebesar Rp 125 miliar pada TA 2010 dan penambahan anggaran sebesar Rp 150 milliar pada APBNP 2010 secara drastis meningkat menjadi Rp 1.2 triliun dengan APBN TA 2010-2012. Pada awal pembangunannya, pembangunan hanya dilakukan untuk sekolah berlantai dua pada masa Menteri Adhyaksa Dault, namun sejak pergantian Menteri dimana Menteri tersebut adalah Andi Alifian Mallarangeng pembangunan kemudian dirubah menjadi sport center dengan luas lahan 312.448m2 dengan anggaran pada saat itu masih sebesar Rp 125 Miliar. Berubahnya grand desain pada pembangunan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pihak Kemenpora untuk mengajukan penambahan anggaran pada APBNP 2010 dengan sistem kontrak single year. Pengajuan penambahan anggaran kemudian dilakukan oleh pihak Kemenpora (dalam hal ini Seskemenpora) dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam penyusunannya wewenang pejabat Kemenpora sangat berperan aktif, peninjauan lokasi pembangunan P3SON Hambalang dilakukan dengan menyerahkan dokumen-dokumen (termasuk master plan 2006) dengan pagu anggaran Rp 125 miliar kepada PT BIE yang kemudian RAB tersebut berubah menjadi Rp 2.5 triliun. Dalam perhitungannya, RAB harus dilakukan secara teliti, memenuhi syarat, dan mengikuti prosedur kaena RAB tersebut digunakan untuk bahan pelelangan. Namun adanya pengalihan anggaran mengakibatkan pembuatan RAB pembangunan P3SON menjadi salah satu penyebab adanya lobi dalam penambahan anggaran, karena untuk anggaran sebesar Rp 2.5 triliun dalam pengajuan anggaran sendiri kepada DPR RI akan terdapat hambatan Adanya perubahan dalam RAB ini menurut Seskemenpora terjadi ketika akan diajukannya kontrak tahun jamak, pihak Seskemenpora meminta PT BIE untuk merubah RAB tersebut. Pembuatan RAB dengan nilai Rp 2.5 triliun secara multiyears oleh pihak PT BIE sendiri telah dilakukan empat kali perubahan RAB dan akhirnya pihak PT BIE tidak menyanggupinya karena dikhawatirkan oleh

27 pihak perusahaan tersebut proses pembangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Pihak eksekutif berusaha untuk mendapatkan persetujuan penambahan anggaran P3SON Hambalang dengan menggunakan wewenangnya dan kedekatanannya dengan pihak legislatif, sehingga pada akhirnya RAB yang digunakan oleh pihak Kemenpora merupakan RAB yang dibuat oleh PT MSG. Walaupun RAB yang dibuat oleh PT MSG memiliki masalah karena tidak sesuai dengan kondisi tanah namun RAB yang digunakan tetap dari PT MSG (Tabel 7). Tabel 7 Rancangan Anggaran Biaya Kontrak Jamak P3SON No. 1.

2.

Uraian Total Biaya Kegiatan Fisik -Perencanaan -Management Konstruksi -Konstruksi Fisik Total Biaya Peralatan Total

Anggaran (RP) 1.175.320.006.000,00 24.277.500.000,00 20.148.750.000,00 1.687.500.00,00 1.129.206.256.000,00 1.400.000.000.000,00 2.575.320.006.000,00

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2013.

Didin S Damanhuri mengungkapkan jenis korupsi sendiri terbagi dalam tujuh bagian dimana salah satunya adalah kolusi dan suap56, gejala korupsi pada pembangunan P3SON Hambalang tidak jauh berbeda dengan proyek pembangunan pemerintah yang lainnya yang dibiayai APBN. yaitu adanya kolusi, suap menyuap dan penyalahgunaan wewenang dimana penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan salah satu jenis korupsi menurut UU Tipikor57. 1.

Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan P3SON Hambalang dengan modus pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh jajaran Eksekutif (dalam hal ini Kemenpora) terjadi dalam pengurusan surat pelepasan tanah dengan memanfaatkan kedekatannya dengan beberapa pihak BPN untuk mendapatkan SK hak pakai tanah dari BPN RI58. Dalam mendapatkan surat hak pelepasan tanah dari PR selaku pemegang hak tanah sebelumnya sebagai syarat yang diberikan oleh BPN RI, pihak Kemenpora memberikan surat kepada Direksi BE mengenai pelepasan hak tanah namun pihak kemenpora tidak mendapatkan balasan dari pihak tersebut. Cara berikutnya yang dilakukan adalah mencari informasi mengenai PR, yang kemudian pada akhirnya pihak Kemenpora memperoleh informasi tersebut dari So. Untuk mengurus surat hak pelepasan tanah, pihak kemenpora meminta Ek 56

Didin S Damanhuri., Ekonomi Politik Alternatif, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 124 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 58 Pernyataan tersebut dibenarkanoleh WM dalam kesaksian terdakwa DK pada Surat Putusan Pengadilan Nomor: 62PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., h. 259 57

28 menyelesaikan permasalahan tanah Hmbalang dengan menjanjikan akan diberikan pekerjaan pada proyek hambalang berupa kebersihan, pengamanan, dan catering. Pemanfaatan kekuasaan juga terjadi dalam penambahan anggaran, Menpora memerintahkan anak buahnya untuk berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI agar pembangunan P3SON Hambalang mendapatkan penambahan anggaran, karena pada waktu pembahasan anggaran dan rapat dengar pendapat terdapat ketidaksesuain antara data-data proyek dengan presentase kemajuan 59 . Adanya pertemuan yang dilakukan oleh beberapa anggota komisi X dari FPD penambahan anggaran disetujui oleh Pokja Komisi X DPR RI sebesar Rp 150 miliar tanpa adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Tim Pokja Anggaran dengan pihak Kemenpora60. Disetujuinya penambahan anggaran tersebut menjadi langkah strategis pihak Kemepora untuk mengajukan permohonan pelaksanaan pembangunan P3SON Hambalang dengan kontrak tahun jamak karena pada awal pembangunannya, pembangunan ini merupakan kontrak tahun tunggal. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010:61 “...Permohonan persetujuan kontrak Tahun jamak diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian RKA KL Tahun Angggran yang bersangkutan.” Ahli menyatakan mengenai adanya beberapa persyaratan untuk menjadikan RKA KL single year menjadi RKA KL multiyears, yaitu: “...Untuk suatu proyek multiyears maka RKA KL nya juga mltiyears. Jika RKA KL awal single year kemudian menjadi multiyears memerlukan ijin dari lembaga legislatif. Perubahan dari single year menjadi multiyear dalam satu kegiatan yag sudah dijadikan didalam Undang-Undang APBN tidak bisa dilakukan, sehingga diperlukan satu bentuk perubahan untuk kembali ke lembaga-lembaga legislatif. Untuk dapat kembali ke lembagalembaga kemudian Kementerian Lembaga diminta untuk menjelaskan”Kenapa kemarin proyek hanya single year, padahal ternyata yang diperlukan adalah multiyears. –Drs, Siswo Sujanto, D.E.A.62 Dari pernyataan ahli tersebut, untuk merubah kontrak diperlukan ijin dari berbagai pihak. Dalam kasus pembangunan P3SON Hambalang, RKA KL 2010 tidak menunjukkan adanya rencana kontrak tahun jamak dan pengajuan RKA KL ke Kementerian Keuangan tidak ditandangi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan RAB tidak menunjukkan pekerjaan yang dibiayai lebih dari satu tahun anggaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan Nomor. 56/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

59

Dalam saksi Prof.DR.H.Mahyudin, SP.OG dalam kesaksian terdakwa DK pada Surat Putusan Pengadilan Nomor: 62PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., h. 372 60 Surat Putusan Pengadilan Nomor: 62PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., h. 951 61 Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. “Surat Dakwaan Deddy Kusdinar”, h.10 62 Pendapat tersebut dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor:62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., h. 422 yag mana posisi Drs. Siswo Sujato, DEA sebagai Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah.

29 Penyalahgunaan wewenang pada kelanjutan pemabngunan pun terjadi dalam surat pengajuan kontrak tahun jamak yang dilakukan oleh Seskemenpora dengan menandatangani surat tersebut mengatasnamakan Menpora tanpa pendelegasian dari Menpora. Izin untuk persetujuan kontrak tahun jamak dalam hal ini pihak Kemenpora menerima surat balasan dari Dirjen Anggaran Kemenkeu mengenai harus dilampirkannya pendapat teknis dari Menteri Pekerjaan Umum, adanya penyalahgunaan wewenang pun terjadi saat penerbitan surat pendapat teknis, diamana surat tersebut seharusnya ditandatangani oleh Menteri PU, namun kenyataan nya hanya ditandatangani oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kemen PU. Dirjen Anggaran Kemenkeu kemudian menerima kelengkapan berkas dan langsung dilakukan penelitian berkas, waktu yang dibutuhkan untuk meyelesaikan permohonan kontrak tahun jamak adalah 7 hari kerja. Pada akhirnya pihak Kementerian Keuangan menyetujui Konrak Tahun Jamak untuk pembangunan P3SON. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan P3SON Hambalang setelah mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak, DK selaku PPK kemudian melakukan pengurusan pengesahan siteplan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemkab Bogor. Pengurusan tersebut harus dilampirkan AMDAL oleh pihak Kemenpora, namun pihak Kemenpora tidak pernah melengkapi AMDAL pembanguan P3SON. Untuk mendapatkan IMB sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkugan wajib memiliki AMDAL. Adapun persyaratan yang harus dilampirkan menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut:63 a. Surat permohonan IMB yang ditanda tangani oleh pemohon diatas materai b. Surat kuasa apbila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain (melampirkan fotocopy KTP yang diber kuasa) c. Fotocopy KTP pemohon d. Fotocopy Fotocopy IPPT utuk perorangan, ijin lokasi atau penetapan lokasi bagi instansi pemerintah e. Surat pernyataan tidk keberatan dari pemilik tanah f. Tanda lunas SPPT PBB/STTS tahun berjalan g. Gambar rencana bangun bangunan berskala 1:100 atau 1:200 h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) i. Perhitungan struktur/konstruksi (untuk bangunan bertingkat) j. Surat pernyataa bermaterai diatas kop surat dari pemohon tentang jaminan keselamatan (khusus untuk BTS) k. Site plan atau peta situasi Penyalahgunaan wewenang pun dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas negara dalam hal ini kekuasaan dan anggaran. Aktor-aktor yang 63

BPK: Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (Tahap II) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Naasional Hambalang Bogor Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, h.28

30 melakukan korupsi ini memiliki akses terhadap kekuasaannya dengan motif untuk memperkaya diri dengan melibatkan rekan-rekannya. 2.

Kolusi dan Suap

Kolusi pada pembangunan P3SON Hambalang menjadi penyebab rendahnya daya saing dalam pengadaan barang dan jasa pada lelang tender. Adanya kerjasama yang dilakukan antara pihak Kemenpora dengan beberapa perusahaan pemenang tender secara ilegal dan adanya kesepakatan antara perusahaan pemenang tender dengan perusahaan-perusahaan yang sudah membantu dalam memenangkan perusahaan tersebut mengakibatkan buruknya kualitas dan kualitas proyek tersebut. Salah satu cara kerjasama yang dilakukan pihak eksekutif dengan pihak perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam pengadaan barang/jasa dalam hal ini adalah lelang jasa dimana lelang tersebut menjadi ajang pengerukan anggaran APBN. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu informan dari pihak KPK64. “Adanya permainan anggaran pada pembangunan P3SON Hambalang, dengan cara memarkup harga pada pengadaan barang/jasa.” Anggaran pembangunan P3SON tersebut digunakan salah satunya untuk proses lelang pengadaan barang/jasa pembangunan, proses lelang menjadi bagian penting dalam sebuah proyek pembangunan pemerintah. Pembangunan P3SON yang berada di Hambalang Bogor telah berlangsung sejak tahun 2006 dibawah kepemerintahan Menpora Adhyaksa Dault pada saat itu masih bernama Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON), akan tetapi pembangunan terhenti karena belum adanya sertifikat. Pada tahun 2010 pembangunan diambil alih oleh Menpora pada saat itu yaitu Andi Alifian Mallarangeng yang kemudian mulai diadakan nya proses lelang. Menurut Susan Rose-Ackerman:65 “Salah satu kata pokok diantara kalangan pembangunan ialah “kepemilikan”. Proyek akan gagal kalau si peminjam tidak merasa bahwa proyek ini miliknya atau kalau ia tidak mempunai kepentingan dalam usaha ini. Tokoh politik di negara-negara peminjam dan perusahaan negara yang meminjamkan merekayasa transaksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan pribadi bagi si tokoh politik dan keuntungan yang berlebih bagi perusahaan itu. Pernyataan Susan Rose-Ackerman terbukti pada pembangunan P3SON Hambalang, adanya praktek korupsi dengan motif memperkaya diri membuat pihak-pihak yang terkait langsung dengan pembangunan tersebut berlomba-lomba mengeruk anggaran tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkannya tersebut. Dalam rangka mempersiapkan proses pembangunan P3SON Seskemenpora menunjuk DK sebagai koordinator tim persiapan pembangunan. DK merupakan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kemenpora. DK mengetahui adanya 64

Wawancara juru bicara KPK, Johan Budi pada taggal 24 April 2014 Susan Rose-Ackerman.2006. “Korupsi Pemerintah Sebab, Akibat dan Reformasi”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 246

65

31 pembahasan pembangunan lanjutan sarana olahraga di hambalang dan mengetahui adanya usulan penambahan anggaran, DK pun diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ia bertanggung jawab dalam proses lelang tersebut. Proses lelang sendiri terbagi tiga, yaitu jasa konsultan perencanaan, jasa konsultan manajemen konstruksi, dan jasa konstruksi. Dalam proses lelang tersebut pihak Kemenpora harus mengikuti prosedur sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.80 Tahun 2003 agar mendapatkan pemenang lelang yang berkompeten, namun pada kenyataannya proses lelang pada pembangunan P3SON Hambalang hanya sebuah formalitas, perusahaan yang menjadi pemenang sudah direncanakan diawal oleh beberapa pihak, proses lelang dalam pembangunan ini dimanfaatkan oleh beberapa individu untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pembangunan proyek P3SON Hambalang, pihak panitia pengadaan menggunakan acuan pada Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 yang peraturannya menggunakan metode pelelangan umum dengan sistem prakualifikasi dengan penyampaian penawaran dengan metode dua sampul. Adanya kesepakatan yang dilakukan secara tersembunyi sebelum kontrak diputuskan terjadi pada saat proses pembuatan HPS, RKS, dan BOQ, konsep pengumuman lelang, seharusnya menurut Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 untuk pembuatan dokumen tersebut tidak saling mempengaruhi agar persaingan dapat berjalan secara sehat. PPK hanya menetapkan penyusunan spesifikasi, dokumen prakualifikasi, RKS, dan HPS, PPK tidak membuat dokumen tersebut, sehingga persaingan peserta tender menjadi lemah ketika penetapan persyaratan prakualifikasi dibuatbuat hanya untuk sekedar formalitas saja. Hal ini dilakukan oleh perusahaan pemenang tender yang sudah ditunjuk oleh Kemenpora agar dapat memenangkan lelang tersebut, pada akhirnya perusahaan yang berkompeten baik tidak dapat menjadi pemenang. PPK menetapkan P.T YK sebagai pemenang lelang jasa konsultan perencanaan, P.T CCM sebagai pelaksana pekerjaan manajemn konstruksi lanjutan P3SON, dan KSO-AW pemenang lelang jasa konstruksi. Penandantanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pun dilakukan antara pihak PPK dengan Direktur Utama perusahaan pemenang lelang. Menurut Pope66: “Tidak semua kontrak penunjukan langsung berbau korupsi. Dalam hal tertentu, penunjukan langsung adalah cara yang terbaik. Namun, jika dikatakan ada keadaan tertentu yang membenarkan penunjukan langsung padahal sebenarnya tidak ada, sering dengan maksud menutupi dan memungkinkan korupsi. Pernyataan pope tersebut terbukti pada penunjukan langsung pemenang tender yang dinilai tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa seharusnya pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan secara terbuka dan fair jika penawaran dirahasiakan sampai pada waktunya maka tender ini dapat memberikan hasil yang diharapkan namun jika penawaran tidak dirahasiakan maka dapat menimbulkan korupsi. 66

Jeremy Pope. 2007. “Strategi Memberantas Korupsi”. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 383

32 Kolusi dilakukan pula dalam tahap penawaran dan tahap seleksi proses lelang tender, untuk menjadi pemenang tender para calon peserta melakukan pendekatan yang pada akhirnya memberikan satu kesepakatan dimana perusahaan yang sudah ditunjuk Kemenpora yang melakukan evaluasi penawaran. Menurut hasil pemeriksaan BPK RI dalam proses ini terdapat indikasi penyimpangan dan atau peyalahgunaan wewenang dimana panitia tidak melakukan proses evaluasi prakualifikasi dan proses evaluasi teknis terhadap penawaran calon peserta lelang proyek pembangunan P3SON.67 Panitia hanya bertugas melakukan evaluasi kelengkapan administrasi perusahaan, dan untuk evaluasi teknis dilakukan oleh pihak perusahaan.68 Proses evaluasi dilakukan oleh salah satu calon peserta lelang, sehingga tercipta proses curang pengadaan barang dan jasa.69 Pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada proses lelang yang masih tertutup dan berjalan tidak fair masih menjadi masalah klasik di negara ini, jika perusahaan telah menguasai segala informasi dalam proses lelang, maka perusahaan lain akan sulit untuk masuk dalam persaingan tersebut dan pastinya akan sulit untuk memenangkan tender tersebut. Dalam kasus P3SON ini, setelah proses lelang selesai dan pemenang tender sudah ditetapkan, maka penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dilakukan antara PPK dengan Direktur utama perusahaan. Dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan pemenang tender tersebut melakukan subkon pekerjaan kepada perusahaan lain. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas salah satu modus korupsi dalam proyek-proyek yang dikerjakan BUMN adalah menyubkontrakkan pekerjaan yang telah dimenangkan dalam tender kepada perusahaan yang tak layak70. Perusahaan-perusahaan yang disubkontrakkan dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah. Tabel 8 Perusahaan-Perusahaan Sub kontrak P.T Yodya Karya SUBKON

BIDANG Pekerjaan arsitektur, infrastruktur, landscape interior melekat namun tidak termasuk furniture 2. P.T. MMT Subkon untuk pekerjaan ME (Mekanikal Elektrikal seperti: lift, pelistrikan, gen set, dll) 3. PD LTSG Subkon pekerjaan Soil Investigation dan Geo Listrik 4. Individual Konsultan Subkon untuk pekerjaan perhitungan struktur bangunan seperti: pondasi, balok, tiang, plat, dll Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 2013 Surat Dakwaan Deddy kusdinar Nomor; DAK30/24/10/2013, 2013. 1. P.T. MSG

67

BPK: Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (Tahap II) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Naasional Hambalang Bogor Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, h.3 68 Dibenarkan dalam kesaksian Wisler pada terdakwa Deddy Kusdinar. Putusan Pengadilan Nomor: 62/PID/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., h.140 69 Pope Jeremy. 2007. Op.cit, h. 384 70 Reza Syawawi, “Mafia “Berjubah” Demokrasi”, Kompas 5 Juni 2012, h. 6

33 Tabel 9 Perusahaan-Perusahaan Sub kontrak KSO Adhi-Wika SUBKON 1. P.T. DCL*

2. P.T. GDM**

BIDANG 2 Kontrak untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dan Penyambungan daya listrik PLN

3. P.T. ALP

2 Kontrak untuk pekerjaanstruktur dan arsitektur Asrama Junior Putri, Asrama Junior Putra, dan GOR Serbaguna Galian dan Timbunan

4. 36 Perusahaan lainnya

50 kontrak

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 2013 Surat Dakwaan Deddy kusdinar Nomor; DAK30/24/10/2013, 2013. *Dibenarkan dalam kesaksian MS Direktur Utama PT DCL pada terdakwa DK dengan nilai kontrak sebesar Rp 295 Miliar. ** Dibenarkan dalam kesaksian NMR Direktur Utama PT GDM pada terdakwa DK dengan nilai kontrak sebesar Rp 129 Miliar

Untuk mendapatkan kontrak tersebut dan kemudian menyubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain tentu tidak luput adanya suap dari pejabat perusahaan kepada panitia pengadaan. Suap menjadi konsekuensi dari perusahaan untuk memenangkan kontrak pemerintah yang pada akhirnya perusahaan akan menggelembungkan harga dengan menurunkan kualitas, karena pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Pemberian fee tersebut dilakukan oleh KSO AW kepada pejabat Kemenpora, fee tersebut sebesar 18% dari total pembayara uang muka. 71 . Hal ini juga diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:72 “Pemberian fee tersebut digunakan untuk menguntungkan beberapa pihak, setelah adanya kontrak dengan nilai Rp 507 miliar, uang tersebut kemudian digunakan untuk mensubkontrak, pembayaran uang muka pertama digunakan untuk menggantikan uang-uang yang sudah digunakan pada awal untuk kelanjutan pembangunan. Pemberian fee tersebut sebagai uang pengganti yang digunakan untuk memenangkan KSO AW sebagai pemenang tender. Adanya pemberian fee tersebut kemudian menjadi langkah awal untuk memasulkan laporan keuangan perusahaan. Ini termasuk korupsi yang terjadi dalam pembangunan P3SON” Dalam kasus pembangunan P3SON ini, adanya suap mengakibatkan pihak KSO AW memberikan laporan progres fisik yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan tersebut, karena suap dapat digunakan untuk menggelembungkan harga. Target penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh KSO AW adalah 50.9% namun realisasi baru 37%, realisasi penggunakan uang muka untuk konstruksi tidak 71 72

Pemberian fee sebesar Rp 39 084 758 479 Hasil Wawancara peneliti ICW, Tama Satrya Langkun, 19 Mei 2014

34 semuannya digunakan untuk pembangunan tetapi juga digunakan untuk kepentingan beberapa pihak. Pemasok yang telah memberikan suap untuk mendapatkan proyek akan menerima uang tersebut pada tahap pelaksanaan kontrak, sehingga anggaran belanja pemerintah akan berkurang. Suap dalam pembangunan ini menunjukkan tidak adanya pengaturan jaringan dalam kelembagaan secara efisiensi. Menurut George Moody, komisi merupakan satu-satunya cara untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga pejabat bertugas untuk melancarkan kontrak, uang suap masuk dalam kantong pejabat dengan maksud untuk mengubah keputusan.73 Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Susan Rose74, menyatakan perusahaan akan rela membayar untuk diikutsertakan dalam daftar prakwalifikasi sehingga dapat membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti tender, suap juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari pihak pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan barang dan jasa, suap yang diberikan kepada pemerintah juga akan mendorong para pejabat untuk mengatur spesifikasi tender sehingga perusahaan yang berani membayar lebih yang akan lolos prakwalifikasi, dan pada akhirnya perusahaan tersebut yang memenangkan tender tersebut sehingga terjadi korupsi akbar dan inefisiensi anggaran.

Aktivitas Perburuan Rente Pembangunan P3SON Hambalang Proyek pembangunan P3SON Hambalang tidak lepas dari aktivitas perburuan rente. Perburuan rente ini terjadi pada lelang tender jasa konstruksi. Pejabat Kemenpora bekerjasama dengan salah satu perusahaan pemenang tender yang sudah ditunjuk untuk mendapatkan rente yang sebesar-besarnya.Pihak Kemenpora memanfaatkan anggaran APBN dengan membuat anggaran menjadi tidak efisien dengan mengkondisikan KSO AW sebagai pemenang tender pada jasa konstruksi melalui pejabat perusahaan P.T AK yang sejak awal melakukan usaha untuk dapat memenangkan tender, TBMN selaku Kepala Divisi Konstruksi I Jakarta PT AK melakukan lobi kepada pihak kemenpora dengan mendapatkan informasi dari Tim asisten. Seperti dikemukakan Krueger dalam Yustika75 adanya aktivitas perburuan rente seperti lobi, dimana lobi tersebut digunakan untuk mendapatkan lisensi atau suarat izin, arrtinya para pelaku ekonomi berusaha untuk melakukan lobi dengan pihak pemerintah agar mereka mendapatkan lisensi atau surat izin dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan keikutsertaan pihak PT AK (dalam hal ini TBMN) dalam tender jasa konstruksi tersebut, PT AK yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang bisnis konstruksi menguasai proses lelang jasa konstruksi. Hal ini juga diungkapkan oleh salah

73

Jeremy Pope, “Strategi Memberantas korupsí”, Jakarta: Yayaysan Obor Indonesia, h. 395 Susan Rose-Ackerman, “Korupsi Pemerintah Sebab, Akibat dan Reformasi”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, h. 37-38 75 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi (Malang: Penerbit Erlangga, 2010), h. 110. 74

35 seorang peneliti ICW76 dimana perburuan rente dilakukan oleh pihak KSO AW dari awal lelang. Pada awalnya panitia pengadaan barang dan jasa pembangunan P3SON Hambalang dalam hal ini DK sebagai PPK memberikan izin kepada PT AK untuk membuat break down Bill of Quantity (BOQ)77 dan dokumen RKS dan HPS untuk dilampirkan dalam dokumen lelang jasa konstruksi, seharusnya PPK lah yang menyusun dokumen tersebut bukan perusahaan yang mengikuti lelang. Hal ini yang mendorong KSO AW mendapatkan rente yang sebesar-besarnya dari tender tersebut. Adanya pemberian izin tentunya dapat menghambat persaingan dalam pengadaan lelang jasa konstruksi pembangunan P3SON. Pihak panitia pengadaan barang/jasa pembangunan P3SON Hambalang kemudian menerima berkas dokumen tersebut, kemudian panitia menetapkan penyusunan spesifikasi, dokumen prakualifikasi, RKS dan HPS yang diusulkan. PPK tidak pernah membuat HPS untuk proses lelang tersebut, tentu seharusnya dokumen HPS ditetapkan oleh PPK sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barag/Jasa Pemerinta, HPS sendiri harus dikalkulasikan secara keahlian dan data yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia pengadaan barang/jasa. Penunjukan langsung seharusnya dihindari oleh PPK selaku salah satu panitia pengadaan barang/jasa dalam pembuatan dokumen untuk lelang jasa konstruksi. Salah satu ahli dalam kesaksian pada terdakwa DK menyatakan: “...Bahwa tidak dibenarkan PPK meminta tolong kepada salah satu peserta lelang Jasa Konstruksi untuk membuat BOQ, seharunya BOQ disusun oleh panitia pengadaan dan tidak dibenarkan BOQ disusun oleh peserta lelang jasa konstruksi. Meminta bantuan pihak lain diperbolehkan akan tetapi pihak yang terlibat di perencanaan tidak diperbolehkan ikut dalam lelang konstruksi. PPK tidak dibenarkan berkumpul dengan tim asisten kemudian mengarahkan siapa yang akan menjadi pemenang lelang karena proses pengadaan harus dilakukan secara fair, perbuatan tersebut melanggar etika pengadaan. Pembuatan dokumen lelang seperti HPS, konsep pegumuman lelang, RKS, karena HPS dan dokumen lelang seharusnya disusun oleh panitia pengadaan, panitia boleh meminta bantuan kepada konsultan perencanaan, namun selanjutnya pihak yang membantu tersebut tidak boleh ikut dalam proses lelang selanjutnya.”-Setya Budi Arijanta,S.H,KN78 Dalam usaha untuk tetap terjaga dalam mendapatkan rente, pihak kemenpora (dalam hal ini DK) dengan TBMN selalu melakukan pertemuan untuk mengkondisikan perusahaan yang sudah diatur dengan memberikan informasi mengenai nilai pekerjaan yang menjadi acuan untuk batas nilai anggaran, dari delapan perusahaan yang mendaftar dan menyampaikan dokumen prakualifikasi lelang jasa konstruksi pembangunan P3SON (PT Pembangunan Perumahan Tbk, P.T Nindya Karya, P.T Waskita Karya, KSO Adhi-Wika, P.T Human Karya, P.T 76

Hasil wawancara peneliti ICW, Tama Satrya Langkun pada tanggal 19 Mei 2014 Dibenarkan oleh saksi Ir. HM. Arief Taufiqurrohman dalam putusan pengadilan negeri jakarta pusat Nomor: 62/PID/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. 78 Pendapat tersebut dikutip dri Putusan Pengadilan Nomor: 62/PID.SUS/TPK/2013/PN>JKT.PST. halaman 431 yang mana posisi Setya Budi Arijanta,SH,KN sebagai ahli pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 77

36 Duta Graha Indah Tbk, P.T Jaya Konstruksi, P.T Istaka Lice Leo Tunggal KSO), hanya beberapa perusahaan yang mendapatkan informasi tersebut salah satunya KSO Adhi-Wika. Praktek perburuan rente sendiri menjadikan KSO AW sebagai pemain tunggal dalam menguasai proses lelang jasa konstruksi. Lisensi khusus inilah yang menyebabkan perusahaan lain sulit untuk memenangkan tender. Penunjukan langsung dalam pembuatan dokumen lelang seharusnya dihindari oleh panitia pengadaan selaku penyelenggara pengadaan barang/jasa pembangunan P3SON. Akibat budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, rent seeker dapat memperoleh kuasa untuk melakukan pembuatan dokumen lelang. Hebatnya perburuan rente tidak hanya dilakukan oleh pihak KSO AW saja, perusahaan-perusahaan pemenang tender dalam jasa konsultasi yaitu PT YK dan jasa manajemen konsultasi yaitu PT CCM juga ikut memperoleh rente, lisensi khusus juga mereka peroleh dari pihak Kemenpora dalam proses lelang. Selanjutnya cara perusahaan memperoleh rente adalah dengan mengevaluasi dokumen prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran dari rekanan yang lain dengan menggunakan standar penilaian yang berbeda. Pemberian persetujuan dari pihak kemenpora untuk mengikutsertakan KSO Adhi-Wika tersebut menjadikan KSO Adhi-Wika sebagai pemenang lelang jasa konstruksi pembangunan P3SON Hambalang mengakibatkan perusahaan pesaing (dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ikut dalam tender jasa konstruksi) tidak dapat bersaing secara sempurna. Proses rent seeking ini memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan pemenang lelang tender dan merugikan keuangan negara. Pencari rente memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui pemanfaatan regulasi dalam hal ini lobi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya79. Dalam kasus lelang jasa konstruksi disini perusahaan mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi rumusan spesifikasi barang/jasa sebelum pengumuman lelang diumumkan. Pejabat pemerintah (dalam hal ini PPK) memberikan informasi penting kepada salah satu peserta lelang dengan imbalan tertentu sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang mendaftar yang bisa saja perusahaanperusahaan yang tidak mendapatkan informasi khusus tersebut lebih memiliki spesifikasi lebih baik. Michael Ross mengungkapkan perburuan rente dibagi menjadi tiga bagian, dalam perburuan rente pada pembangunan P3SON Hambalang ini salah satunya adalah Rent Creation. Rent Creation sendiri merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mendapatkan rente dari kegiatan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat di negara tersebut. Untuk Rent Creation, praktek perburuan rente dalam pengadaan barang dan jasa ini membuat KSO AW memonopoli pemenang lelang dan rente tersebut. TBMN mampu melobi pihak Kemenpora (panitia pengadaan barang dan jasa) agar dapat memberikan izin untuk mengatur tender pada jasa konstruksi. Hal ini tidak mudah dilakukan oleh TBMN agar mendapatkan izin tersebut karena sebelumnya TBMN tidak mengenal DK dan AAM. Kemampuannya untuk melobi 79

Ahmad Erani Yustika. 2012. “Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan”. (Malang: Erlangga). H. 107

37 dengan melakukan pendekatan menjadi faktor utama TBMN agar pihak Kemenpora memberikan izin tersebut. Besarnya peluang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dan susahnya informasi yang didapat pada pembangunan tersebut akan mengundang pemburu rente. Akibatnya perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk merubah kebijakan, perusahaan lain akan sulit menjadi pemenang tender tersebut karena akses informasi sudah tertutup. Perusahaan dapat meminta pemerintah untuk menguntungkannya dengan menyogok pejabat pemerintah tersebut. Jenis perburuan rente ini melibatkan kedekatan antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah yang terjadi pada saat adanya lobi yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dan tentu adanya sogok yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan rente. Hubungan balas budi terjadi pada saat KSO AW membantu pihak Kemenpora dalam menyediakan uang awal yang digunakan untuk proses kelanjutan pembangunan P3SON, setelah semua proses kelanjutan pembangunan selesai pihak Kemenpora kemudian memberikan wewenang kepada KSO AW untuk merubah kebijakan dalam tender. Pihak pemerintah bersama-sama dengan pihak perusahaan saling mendukung untuk dapat menguntungkan mereka, meskipun perburuan rente ini merugikan pemerintah,namun pemerintah sudah memperoleh dana yang diberikan oleh KSO AW. Tender lelang jasa konstruksi terpublikasi pada Harian Tempo pada bulan Agustus dengan nilai pagu Rp 262 784 897 000 (nilai pagu ini sesuai dengan anggaran DIPA APBN pembangunan P3SON Hambalang), namun KSO AW membuat nilai pagu anggaran sebesar Rp 1 129 206 256 000 sehingga kemampuan dasar lebih tinggi dari nilai pagu anggaran dan ini yang menyebabkan pemenang lain tidak dapat memenangkan tender tersebut. Hal ini terjadi karena pihak KSO AW mendapatkan informasi dari DK bahwa sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak sebesar Rp 1 200 000 000 000. Hal ini tentu saja menyalahi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lelang proyek tersebut hanya rekayasa para pemburu rente untuk mendapatkan supernormal profit, supernormal profit tentu tidak hanya didapat oleh pihak KSO AW namun P.T YK dan P.T CCM pun ikut menikmati supernormal profit tersebut sehingga mengakibatkan gagalnya suatu pembangunan pemerintah sehingga negara megalami kerugian. Berikut supernormal profit yang didapat oleh perusahaan tersebut (Tabel 10) Tabel 10 Supernormal Profit Perusahaan Pemenang Tender Pembangunan P3SON Hambalang Nama Perusahaan

Biaya Pekerjaan yang Dibayarkan (Rp)

Anggaran Yang Digunakan (Rp)

Supernormal Profit (Rp)

Supernormal Profit (%)

P.T. YK

6.670.753.795

5.504.578.752

1.166.175.033

17.4

P.T. CCM

7.448.286.253

5.369.305.465

2.078.980.788

27,9

KSO AW

453.454.231.090 176.847.150.125 276.607.080.965

61

Sumber: Pengadilan Jakarta Pusat, Surat Dakwaan KPK, dan Audit Hambalang BPK RI (diolah), 2013

38 Adanya aktivitas korupsi dan aktivitas perburuan rente dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan P3SON Hambalang tentu masih jauh dari prinsip good governance, semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi memerankan peranannya masing-masing salah satu nya divonisnya Deddy Kusdinar sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan telah menunjukkan lemahnya integritas dan profesionalisme. DK divonis telah melakukan korupsi dengan indikator menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Deddy Kusdinar terbukti menerima uang sebesar Rp 300 juta dari sejumlah oknum pejabat perusahaan. Pertama dari P.T GDM sebesar Rp 250 juta, kedua dari Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp 40 juta, dan ketida dari P.T CCM sebesar Rp 10 juta.80

Dampak Korupsi Hambalang terhadap APBN APBN merupakan implementasi janji suatu partai yang memenangkan pemilu dan berkuasa. Pemerintahan yang dikendalikan oleh partai pemenang tersebut yang kemudian menyususun rancangan anggaran negara untuk memperoleh persetujuan dari parlementer. Di Indonesia APBN harus didasarkan pada program pembangunan lima tahunan, pemerintah memiliki posisi tawar kuat terhadap DPR untuk meloloskan rancangan anggran proyek pembangunan menjadi APBN dengan kekuasaan koalisi mayoritas di DPR 81 . Hal ini dapat menimbulkan kebocoran dana pembangunan Indonesia. Sumitro Djojohadikusumo menyampaikan analisisnya melalui pendekatan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), pada tahun 1993 menyebutkan bahwa dana pembangunan di Indonesia telah mengalami kebocoran hingga 30 persen. Pemborosan yang terjadi pada waktu itu menurut Soemitro disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya82: 1. Investasi dalam infrastruktur untuk sebagian bersifat slow yielding dan low yielding (memakan waktu sedikit lama sebelum investasi yang bersangkutan membuahkan hasil). Seperti misalnya dalam investasi dana pembangunan pemerintah. 2. Adanya kelemahan teknis dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan perawatan proyek-proyek investasi. 3. Berbagai segi negatif pada iklim institusional, yaitu penyimpangan dan penyelewengan karena kurang dipatuhinya kaidah-kaidah moral secara normatif (salah satunya korupsi). Menurut Prof. Hendrawan 83 , adanya korupsi proyek pembangunan pemerintah yang dibiayai oleh APBN mengakibatkan beberapa dampak84: 1. Dalam hal perencanaan program, perencanaan program ini dibagi antara program yang harus diprioritaskan dan program yang tidak diprioritaskan, 80

Putusan Pengadilan Nomor: 62/PID/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., h.972 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga). h. 230. 82 Qiki Qilang, Fenomena Perburuan Rente dan Korupsi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Periode 1998-2012), Skripsi, Sarjana IPB, 2013, h. 82. 83 Hasil Wawancara Prof. Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi VI DPR RI, 20 Agustus 2014. 84 Hasil Wawancara Prof. Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi VI DPR RI, 20 Agustus 2014. 81

39 pilihan-pilihan ini dipengaruhi oleh intensi atau niatan orang untuk berbuat korupsi. 2. Dalam pengalokasian anggaran, dimana program-program yang diprioritaskan mendapatkan dana lebih besar dibandingkan program yang tidak diprioritaskan. 3. Tingkat besar kecilnya kebocoran anggaran. Korupsi anggaran yang dilakukan oleh mafia anggaran dari pihak Eksekutif dan Legislatif dari hulu dan hilir rawan penyimpangan. Mafia korupsi terjadi pada semua program proyek APBN 85 . Faktor yang mempengaruhi adanya korupsi APBN yang dilakukan oleh mafia anggaran adalah untuk memperkaya diri, sehingga para pengambil keputusan dari Departemen dan Kementerian mencari cara agar mendapatkan keuntungan melalui anggaran pemerintah dan memperbanyak Panitia Kerja (Panja)86. Dalam Raker antara Kemenpora dengan Komisi X 87 disebutkan beberapa anggota Komisi X DPR RI menyatakan proyek P3SON tidak darurat dan bukan prioritas, Menpora kemudian menyatakan bahwa pembangunan P3SON di Hambalang sangat penting dan sebagai program prioritas Kemenpora, padahal saat itu dari pihak Kemenpora belum melakukan penelitian mengenai kondisi tanah Hambalang apakah secara ilmiah tanah tersebut memungkinkan untuk dibangun proyek atau tidak. 88 Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai data diatas89: “Adanya pengeluaran APBN yang dampaknya produktif seperti belanja modal dan pengeluaran APBN yang dampaknya konsumtif seperti perjalanan dinas. Pada korupsi pembangunan P3SON di Hambalang melibatkan berbagai pihak baik dari pihak eksekutif, legislatif, petinggi partai maupun perusahaan-perusahaan BUMN sehingga menimbulkan dampak terhadap APBN”90. Prof. Hedrawan. Pihak Kemenpora mengajukan permohonan pelaksanaan pembangunan P3SON di Hambalang dengan kontrak Tahun Jamak ke Kementerian Keuangan91. Surat permohonan juga dilampiri dengan RAB untuk tiga tahun dengan total rencana biaya sejumlah Rp 2 575 320 006 000 dengan rincian92: 1. Total biaya untuk kegiatan fisik sejumlah Rp 1 175 320 006 000 dengan rincian: - Perencanaan : Rp 24 277 500 000 - Management Konstruksi : Rp 20 148 750 000 - Pengelola Teknis : Rp 1 687 500 000 - Konstruksi Fisik : Rp 1 129 206 256 000 85

Ibid,. Ibid,. 87 Pada tanggal 8 Februari 2010 Menpora melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI dan Raker dilanjutkan pada tanggal 13 April 2010 88 Surat Dakwaan Andi Alifian Mallarangeng Nomor: DAK-10/24/10/2014, h.9 89 Hasil Wawancara Op.cit,. 90 Hasil Wawancara Op.cit,. 91 FAJ, “Perkara Hambalang Agus Martowardojo Salahkan Jajaran di Bawahnya”, Kompas 29 April 2014, h.04 92 KPK “ Surat Dakwaan Deddy Kusdinar Nomor: DAK-30/24/10/2013”, h.10 86

40 2. Total biaya untuk peralatan: Rp 1 400 000 000 000 Tabel 11 Usulan dan Persetujuan Anggaran P3SON Hambalang Kemenpora ke Kementerian Keuangan93 No 1.

2.

Uraian Pembangunan Fisik Bangunan a. Tahun 2010 b. Tahun 2011 c. Tahun 2012 Jumlah PengadaanPeralatan a. Tahun 2010 b. Tahun 2011 c. Tahun 2012 Jumlah Total Biaya Pembangunan P3SON

Usulan Kemenpora (Rp)

Persetujuan Menkeu (Rp)

275.000.000.000,000 475.000.000.000,00 425.320.006.000,00 1.175.320.006.000,00

275.004.718.019,00 400.039.536.561,00 500.275.751.420,00 1.175.320.006.000,00

0,00 525.000.000.000,00 800.000.000.000,00 *1.400.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

**2.575.320.006.000,00

1.175.320.006.000,00

Sumber: Laporan Hasil Audit BPK Hambalang, 2013. *: angka yang disajikan adalah yang tertulis dalam Surat Ses Kemenpora Nomor 1887.A/SESKEMENPORA/6/2010 tanggal 28 Juni 2010, penjumlahan ulang menunjukan angka Rp 1 325 000 000 000 **: angka yang disajikan adalah yang tertulis dalam Surat Ses Kemenpora Nomor 1887.A/SESKEMENPORA/6/2010 tanggal 28 Juni 2010, penjumlahan ulang menunjukan angka Rp 2 500 320 006 000

Data pada tabel 11, Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Nomor S-553/MK.2/2010 persetujuan kontrak tahun jamak94 sebesar Rp 1 175 320 006 000 meliputi kegiatan perencanaan sebesar Rp 24 277 500 000, manajemen konstruksi sebesar 20 148 750 000, pekerjaan fisik sebesar Rp 1 129 206 256 000, dan pengelola teknis sebesar Rp 1 687 500 000 sehingga anggaran pembangunan P3SON yang telah disetujui Dirjen Anggaran Kemenkeu kemudian ditetapkan dalam APBN TA 2011 dan APBN TA 2012 dengan rincian:95 1. Tahun 2010 tersedia anggaran sebesar Rp 275 004 718 019 2. Tahun 2011 tersedia anggaran sebesar Rp 400 039 536 561, dan 3. Tahun 2012 tersedia anggaran sebesar Rp 500 275 751 420 Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI menyebutkan proyek pembangunan P3SON Kemenpora didukung dengan alokasi anggaran Kemenpora sebesar Rp 1 253 511 509 000 dengan rincian sebagai berikut:96 a. DIPA Revisi tahun 2010 nomor 0001/092-01.1/-/2010 tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp 275 000 000 000 untuk pembangunan Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON) Hambalang seluas 108.533 m2 dengan kode

93

BPK: Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (Tahap II) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Naasional Hambalang Bogor Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, h.41 94 FAJ, Op.cit,. 95 KPK, Op.cit, h.12 96 BPK,Op.cit, h.11-12

41 anggaran 10.10.05.0024.00165 (program peningkatan sarana dan prasaranan olahraga-sub kegiatan penyediaan sarana olah raga). b. DIPA Revisi tahun 2011 nomor 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp 400 000 000 000 untuk lanjutan pembangunan P3SON hambalang dengan kode anggaran 092.01.07.3824.03.014.012 (program pembinaan dan pengembangan olah raga kegiatan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan-sub kegiatan penyediaan sarana olah raga). c. DIPA Revisi tahun 2012 nomor 0015/092-01.1.01/00/2012 tanggal 07 Mei2012 sebesar Rp 578 511 509 000 untuk pembangunan P3SON Hambalang dengan kode anggaran 092.01.06.3824.002.006.040 (program kepemudaan dan keolahragaan-kegiatan peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan-sub kegiatan penyediaan sarana olahraga). Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk membiayai kontrak pekerjaan perencanaan, manajemen konstruksi, dan konstruksi sebagai berikut: a. Kontrak konsultan perencanaan tahun 2010 dengan rekanan P.T YK yaitu Nomor 027.A/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp 5 848 260 000. Kontrak ini diaddendum dengan kontrak Nomor 035.A/SPK/PPK/P3SON/12/2010 tanggal 9 Desember 2010 senilai Rp 5 848 260 000. Realisasi pembayaran P.T YK Tahun 2010 setelah dipotong pajak sebesar Rp 5 084 352 000. b. Kontrak konsultan perencana275an tahun 2011 dengan rekanan P.T YK yaitu Nomor.067.B/SPK/PPK/201 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp 8 593 200 000. Realisasi pembayaran P.T YK Tahun 2011 setelah dipotong pajak sebesar Rp 7 499 520 000. c. Kontrak manajemen konstruksi tahun 2010 dengan rekanan P.T CCM yaitu Nomor 027.B/SPK/PPK/P3SON/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp 4 888 345 000. Kontrak ini di addendum dengan kontrak nomor 035.B/SPK/PPk/P3SON/12/2010 tanggal 9 Desember 2010 menjadi Rp 1 000 000 000. Realisasi pembayaran P.T CCM Tahun 2010 setelah dipotong pajak sebesar Rp 872 727 273. d. Kontrak manajemen konstruksi tahun 2011 dengan rekanan P.T CCM yaitu Nomor 067.B/SPK/PPK/P3SON/1/2011 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp 8 119 595 000. Realisasi pembayaran P.T CCM Tahun 2010 setelah dipotong pajak sebesar Rp 4 976 604 296. e. Kontak induk pekerjaan konstruksi dengn rekanan KSO AW yaitu Nomor 3894/Seskemenpora/BP/10/2010 tanggal 10 Desember 2010 senilai 1 077 921 000 000. Kontrak induk ini dirinci ke dalam beberapa kontrak anak yang terpisah yaitu: 1. Kontrak anak tahun 2010 Nomor 3895/Seskemenpora/BP/10/2010 tanggal 10 desember 2010 senilai Rp 246 238 455 479. Realisasi pembayaran KSO AW Tahun 2010 sebesar Rp 217 317 547 103. 2. Kontrak anak tahun 2011 Nomor 0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp 507 405 139 999. Realisasi pembayaran KSO AW Tahun 2011 sebesar Rp 236 136 683 987. Hingga Tahun 2011 pembayaran yang telah dilakukan kemenpora kepada rekanan pelaksana pembangunan P3SON Hambalang yaitu P.T YK selaku Konsultan Perencana sebesar Rp 12 583 872 000, P.T CCM selaku Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar Rp 5 849 331 569, dan KSO Adhi-Wika selaku

42 pelaksana Jasa Konstruksi sebesar Rp 453 454 231 090. Sisa anggaran untuk P3SON Hambalang sebesar Rp 578 511 509 000, atas keputusan Komisi X dalam Raker dengan Menpora kegiatan pembangunan dihentikan sementara, sambil menunggu rekomendasi Panja P3SON Komisi X.97 Total realisasi pembayaran kepada konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, dan kontraktor konstruksi sebesar Rp 471 707 434 659 dikurangi dengan nilai uang muka yang masih berada dalam pada KSO AdhiWika sebesar Rp 8 038 249 560. Sisa uang yang masih berada pada kas KSO AW didapat dari pembayaran uang muka yang diterima KSO AW netto sebesar 189 449 906 363 dipotong oleh pemberi kerja pada pembayaran termijin 2010 dan 2011 sebesar total Rp 72 519 748 706 dengan sisa uang muka netto Rp 116 930 157 656 yang belum dikompensasikan dengan pembiayaan termijin pekerjaan, kemudian KSO AW menggunakan sisa uang untuk pembayaran uang muka subkon dan pemasok sebesar Rp 84 080 681 560 dan pembayaran tambahan fisik sebesar Rp 24 811 226 536. Anggaran yang digunakan dalam pembangunan P3SON Hambalang merupakan belanja anggaran dalam Kemenpora, besarnya anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan P3SON mengalami kerugian dikarenakan hingga saat ini bangunan tersebut ambruk dan pembangunan dihentikan. Adanya permainan pada penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif, legislatif dan perusahaan dengan memarkup harga dan anggaran tersebut digunakan untuk memperkaya pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan P3SON Hambalang. Korupsi proyek pembangunan P3SON mendorong birokrasi untuk memperlambat kerja birokrasi selama proses penyuapan berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Myrdal, penyuapan mungkin akan memperlancar kinerja birokrasi, akan tetapi mungkin juga secara rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pelayanan birokrasi akan melambat. Korupsi menjadi upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang menjadi suatu persoalan98. Korupsi akan mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor public, memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain, juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur. Hasil pemeriksaan audit investigasi tahap II terhadap pelaksanaan P3SON Hambalang, terdapat indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek P3SON Hambalang pada: (1) proses pengurusan hak tanah (2) proses pengurusan izin pembangunan (3) proses pelelangan (4) proses persetujuan RKA-KL dan persetujuan kontrak tahun jamak (5) pelaksanaan pekerjaan

97

BPK,Op.cit, h.12 Agung Nusantara, Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Kertas Kerja Vol.II/2001. Litbang PPES dalam web http://ppesjember.tripod.com/KertasKerjaII.html [20 Oktober 2014]

98

43 konstruksi (6) pembayaran dan aliran dana yang diikuti dengan rekayasa akuntansi99. Pembangunan P3SON Hambalang mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak berjalan, karena tingkat kebocoran anggaran besar sehingga menimbulkan dampak pada ekonomi. Pemerintah mengeluarkan uang dari kas Negara sebagai nilai barang untuk pembangunan, namun adanya korupsi pada pembangunan tersebut mengakibatkan pembangunan tidak memiliki nilai manfaat dimasa depan sehingga P3SON tidak dapat digunakan sebagai aset Negara100. Dalam terdakwa DK Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada pembangunan P3SON Hambalang 2010 Kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara pembangunan P3SON Hambalang sebesar Rp 463 668 000 000101, dimana total uang negara yang sudah dikeluarkan negara sebesar Rp 471 707 434 660.78, sebesar Rp 453 274 231 090 diterima oleh pihak KSO AW, Rp 189 449 906 363 berupa uang muka pekerjaan dan Rp 263 824 324 727 pembayaran termijin pekerjaan fisik yang kemudian dikurangi pajak dan dikurangi kas pada rekening KSO Adhi-Wika per 31 Juli 2013 sebesar Rp 8 038 649 560.44 kerugian tersebut belum total kerugian keuangan negara. Menurut Kepala Audit Hambalang BPK RI, dalam menghitung kerugian keuangan atau perekonomian negara, perhitungan didasarkan pada aspek formal dan aspek teknis. Berikut hasil wawancara dengan informan BPK RI102: “Peran seseorang dalam melakukan korupsi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau peekonomian negara berbeda-beda sesuai dengan proses tersebut sehingga kerugian negara tergantung pada kapan mereka disidik dan kapan diselesaikannya penyelidikan tersebut. Kerugian negara tidak dinilai pada ambruk atau tidak ambruknya bangunan pada saat itu tetapi kerugian bisa kita lihat dari aspek formal maupun aspek teknik”. Andhi Zubaidi103. Aspek formal dan aspek teknik disini dalam hasil investigasi BPK RI adalah: Aspek formal: 1. Kemenpora tidak pernah memenuhi persyaratan untuk melakukan studi amdal terlebih dahulu sebelum pengajuan izin lokasi, site plan, dan izin mendirikan bangunan kepada Pemkab Bogor atau menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan mengenai proyek pembangunan P3SON Hambalang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkup Hidup. 2. Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas proyek pembangunan P3SON Hambalang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 99

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (Tahap II) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang Bogor Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta: BPK RI, 2013, h. 1. 100 Hasil Wawancara Andhi Zubaidi BPK RI, 26 Mei 2014 101 Surat Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, h.969. 102 Hasil Wawancara Andhi Zubaidi BPK RI, 26 Mei 2014 103 Hasil Wawancara Andhi Zubaidi BPK RI, 26 Mei 2014

44 yang berlaku, sehingga permohonan tersebut ditolak. Proses pemberian persetujuan yang dilakukan pada tingkat Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan Menteri Keuangan dipercepa dengan mengabaikan pemenuhan persyaratan yang diatur berdasarkan ketentuan berlaku. 3. Pihak-pihak yang terkait secara bersama-sama diduga telah merekayasa pelelangan untuk memenangkan KSO AW dalam proses pemilihan rekanan pelaksana proyek pembangunan P3SON Hambalang. 4. Bangunan tersebut secara keseluruhan belum dapat digunakan sesuai peruntukannya karena belum selesai dibangun. Sesuai kontrak induk nomor 3894/Seskemenpora/BP/10/2010 jangka waktu kontrak telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2012, namun hingga saat laporan ini disusun belum dilakukan amandemen kontrak sejak Mei 2012 KSO AW sudah menghentikan pekerjaan fisik. Tujuan pembangunan P3SON Hambalang tidak tercapai yaitu mengintegrasikan sekolah olahraga dan pusat pelatihan atlit atlit nasional kedalam satu sitem manajemn. Aspek Teknis: 1. Lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM. 2. Kondisi tanah yang bersifat comented clay yaitu kondisi tanah yang apabila bertemu dengan air akan menjadi hancur, dan apabila terkena udara luar akan rapuh. Perencanaan infrastruktur tidak menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan untuk menangani kondisi tanah tersebut terlebih dahulu. 3. Terjadi pergerekan tanah khususnya di zona selata kawasan. Kawasan mengalami longsor baik lokal maupun memanjang, meskipun sudah dilakukan upaya perbaikan. 4. Kondisi sebagaimaa diurikan diatas dapat berpengaruh terhadap bangunan-bangunan yang telah dibangun, yang dapat mengakibatkan bangunan tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak layak untuk dilanjutkan pembangunan. P3SON Hambalang sebagai salah satu proyek pembangunan yang dibiayai dengan anggaran APBN bisa dianggap memiliki kebocoran anggaran yang besar dalam APBN, ini dapat terlihat dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi tersebut mencapai Rp 463 668 000 000. Nominal kerugian negara pada pembangunan P3SON Hambalang dengan salah satu terdakwa korupsi tersebut dinilai lebih rendah dari total kerugian negara pembangunan P3SON Hambalang mengingat anggaran pemerintah yang sudah dikeluarkan besar namun pembangunan tersebut terhenti dan tidak dapat digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Proyek pembangunan P3SON Hambalang merupakan proyek yang dibiayai oleh anggaran APBN dibawah Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Aktivitas korupsi dan perburuan rente dilakukan oleh pihak

45 Kemenpora dan pihak perusahaan pemenang tender yang dari awal sudah ditunjuk sebagai pemenang oleh Kemenpora. Terdapat kolusi, suap dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi pada pembangunan P3SON Hambalang dengan motif memperkaya diri dan pihak lain. Tidak ada pengaruh secara umum adanya Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai acuan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga aktivitas perburuan rente di pembangunan P3SON Hambalang tetap ada dengan jenis perburuan rente Rent Creation. Perusahaan pemenang tender mendapatkan izin dalam merubah kebijakan dalam proses lelang dan mendapatkan supernormal profit dari perburuan rente tersebut dengan menggunakan kedekatan antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah yang terjadi pada saat proses lobi. Adanya korupsi pada pembangunan P3SON hambalang mengakibatkan dampak terhadap APBN yaitu dalam perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan tingkat besar kecilnya kebocoran anggaran sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 463 668 000 000 dengan terdakwa DK selaku Karo Cana Kemenpora dan PPK karena melanggar Pasal 3 UU Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Saran Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. Pengeluaran belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI harus lebih produktif. Kemenpora harus lebih cermat dalam pengalokasian belanja negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pemuda Indonesia. 2. Peran Menteri Pemuda dan Olahraga harus lebih cermat dan bertanggung jawab lagi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kemenpora. 3. Perlu adanya pengoptimalan akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan di Instansi Pemerintah dalam hal ini Kemenpora RI. 4. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efektif dan ekonomis untuk mendapatkan kualitas barang yang terbaik dengan harga terbaik dan sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA Amelia R. 2010. Fenomena Aktivitas Ekonomi Aktivitas Ekonomi Perburuan Rente dalam Kegiatan Perparkiran di DKI Jakart: Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Slipi Jakarta Barat [Skrips]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Basri F. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangsaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.. Caporaso JA dan Daviid PL. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Diterjemahkan oleh: Suraji. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

46 [BPK RI] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi (Tahap II) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang Bogor pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor. Jakarta (ID): BPK RI [BPKP RI] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD. Jakarta (ID): BPKP RI Damanhuri DS. 1996. Ekonomi Politik Alternatif. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ____________. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor(ID): IPB Press. Djam’an. Aan. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung (ID): Alfabeta. Hudiyanto. 2014. Ekonomi Politik. Jakarta (ID): PT Bumi Aksara. Juanda B. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Bogor: IPB Press. [Kemendikbud RI] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011. Pendidikan Anti-Korupsi Unutuk Pergruan Tinggi. Jakarta (ID): Kemendikbud RI. Klitgaard R, Ronald M. Parris L. 2005. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia. [KPK] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta (ID): KPK. _______________________________. 2014. Surat Dakwaan Deddy Kusdinar. Jakarta (ID): KPK. Krueger AO. 1974. The Political Economy of The Rent Seeking Society. Vol 64 No. 3, June 1974. Ma’arif S. 2013. “Rent Seeking Behaviour” Dalam Realisasi Birokrasi dan Dunia Bisnis. http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/administration/ Nuraini A. 2013. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia: Studi Kasus: mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011[Tesis]. Bogor. Institut pertanian Bogor. [PNJ] Surat Putusan Pengadilan. 2013. Pengadilan Negeri Jakarta. 2014. Putusan. Jakarta (ID): PNJ. Pope J. 2008. Strategi memberantas korupsi (Edisi ringkas). Jakarta: Transparency International Indonesia. Republik Indonesia. 2014. Nota Keuanagan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta (ID): Republik Indonesia. Rose S. Ackerman. 2006. Korupsi Pemerintah Sebab, Akibat dan Reformasi. Jakarta (ID): Pustaka Sinar Harapan. Seto A. 2012. Korupsi, Kesejahteraan Sosial dan investasi: Studi Empiris di Delapan Negara Kawasan ASEAN tahun 2000-2009 [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Staniland A. 2003. Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Syachbudy QQ. 2013. Fenomena Perburuan Rente dan korupsi di Kabupaten Kuningan. Jawa Barat, Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Periode 19982012) [Skripsi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

47 The Indonesia Institute. 2012. Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik. [Penelitian]. Jakarta. Center for Public Policy Research. [TI] Transparency International. 2013. Corruption Perception Index 2013. http://cpi.transparency.org/cpi2013/ [14 Maret 2014] Wahyono HL. 2011. Analisis Ketidaksesuain Kontrak Dalam Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan. Semarang.[Tesis]. Universitas Diponogoro Yustika AE. 2012. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

48 Lampiran 1 Realisasi Pembayaran Proyek P3SON Hambalang Tahun 2010 dan 2011 No 1. 2. 3. 4.

Uraian Tahun 2010 PekerjaanJasa Konsultan Perencanaan Pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi Pembayaran pelaksanaan konstruksi Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Jumlah tahun 2010

1. 2. 3.

Nilai SPM (Rp)

Nilai SP2D (Rp)

Penerima

5.848.360.000

5.084.352.000

P.T YK

217.317.547.103

189.449.906.363

KSO AW

31.398.355.479

27.687.640.740

KSO AW

1.000.000.000

872.727.273

P.T CCM

253.564.262.582

223.094.626.376

Tahun 2011 Pekerjaan Jasa Konsultan 8.593.200.000 Perencana Pembayaran termijin 267.783.868.438 pekerjaan fisik Pekerjaan Jasa 8.119.595.000 Manajemen Konstruksi Jumlah Tahun 2011 284.496.663.438 Total Tahun 2010 dan 539.060.926.020 2011

7.499.520.000

P.T YK

236.136.683.987

KSO AW

4.976.604.296

P.T CCM

248.612.808.283 471.707.434.659

49 Lampiran 3 Daftar Informan yang Diwawancarai Nama Informan Johan Budi

Jabatan Juru Bicara KPK

Tanggal Wawancara 24 April2014

Tama Satrya Peneliti ICW Langkun

19 Mei 2014

Andi Rahmad Ketua Audit Hambalang BPK RI Zubaidi

26 Mei 2014

Setyanta Nugraha

Kepala Biro Analisis APBN Sekjen DPR RI

19 Agustus 2014

Prof.Dr. Hendrawan Supratikno

Anggota DPR RI Komisi VI FPDIP

20 Agustus 2014

Keterangan Mengetahui mekanisme korupsi Mengetahui mekanisme korupsi dan perburuan rente dalam perspektif hukum Konfirmasi temuan BPK RI mengenai kerugian negara pada pembangunan P3SON Mengetahui alur pencairan anggaran untuk proyek APBN Mengetahui dampak korupsi pada proyek APBN terhadap APBN

53

RIWAYAT HIDUP Penulis bernama lengkap Aprillia Fitria Wardani, lahir di Karawang pada tanggal 2 April 1992. Penulis adalah anak pertama dari Bapak Wardaya dan Ibu Ari Setyanti. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di SD Islam Almurtadlo, Cikampek, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cikampek, dan kemudian menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Cikampek. Penulis melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen melalui jalur USMI. Selama kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan maupun organisasi baik Intrakampus maupun Ekstrakampus. Organisasi yang pernah diikuti oleh penulis adalah Forum for Indonesia Chapter Bogor, dan Sharia Economics Student Club FEM IPB. Penulis mendirikani Sekolah Anak Jalanan yaitu Sekolah Kujang FFI Bogor. Selain aktif dikegiatan kepanitiaan maupun organisasi, penulis juga mengikuti lomba Sharia Economics Business Competition SEASON9 (Finalis 10 besar) dan mengikuti kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa pada Tahun 2013 (PKM-M didanai DIKTI).