Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI MODUL 8 REFORMASI BIROKRASI. Reviewer: Dr. Endry Boeriswati, M. Pd

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

MODUL 8

REFORMASI BIROKRASI

Reviewer: Dr. Endry Boeriswati, M. Pd.

MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BADAN POM RI 2015

Reformasi Birokrasi 8.

0


Modul 8

REFORMASI BIROKRASI A. Pendahuluan Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama

menyangkut

aspek-aspek

kelembagaan

(organisasi),

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Di

samping

itu

reformasi

birokrasi

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

menyelaraskan birokrasi pemerintahan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, agar sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada perubahan sistem birokrasi pemerintahan secara mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pentingnya melakukan reformasi birokrasi agar tidak termarginalkan dalam persaingan global. B. Deskripsi Singkat Mata diklat ini membahas tentang Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM. C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami pentingnya Reformasi Birokrasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi. D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu: 1)

Menjelaskan pengertian dantujuan Reformasi Birokrasi.


1


2)

Memahami Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.

3)

Menjelaskan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM.

E. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga)kegiatan belajar, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi. 2) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. 3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM. F. Uraian Materi Kegiatan Belajar 1: REFORMASI BIROKRASI 1.

Pendahuluan Sebelum membahas tujuan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka kita

akan memahami terlebih dahulu latar belakang mengapa Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Reformasi merupakan suatu perubahan yang tidak terjadi begitu saja tetapi ada penyebab yang sangat fondamen dari struktur yang selama ini ada. Reformasi birokrasi adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Pengertian dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan. Perubahan dalam hal ini bertujuan untuk melakukan suatu tindakan perbaikan dari sesuatu yang dianggap kurang atau tidak baik tanpa melakukan perusakanperusakan pranata yang sudah ada. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia didalam masyarakat. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikanperubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang


2


lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Mengapa Indonesia melakukan Reformasi Birokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu mengaji ulang kinerja Birokrasi sebelum ada reformasi. Seperti yang kita ketahui kinerja birokrasi Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi “sakit” atau kurang sehat secara organisasi. Maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengrongrong kewibawaan pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang bersih ternyata masih jauh dari realitas. Di samping itu, krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telahberkembang menjadi krisis multidimensi yang mengakibatkan adanya tuntutan kuatdari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi ini dapat terjadi karena adanya desakan dari internal dan eksternal. Desakan tersebut dapat digambarkan seperti tabel 8. 1. Tabel 8. 1. Latar Belakang Reformasi Birokrasi Aspek Peraturan Perundang-undangan di bidang aparatur negara

Permasalahan Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini

Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi

Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional

Praktik manajemen SDM Distribusi PNS

Belum optimal meningkatkan profesional Belum merata dan profesional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antarinstansi pemerintah

Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal

Belum mampu berperan sebagai quality assurance

KKN

Masih tinggi pada semua sektor

Kualitas pelayanan publik

Masih belum memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian

Belum dibangun dengan baik


3


Sejak itu, dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidangbirokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakinimenjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisisyang terjadi 10 (sepuluh tahun) yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yangbenar-benar bergerak menuju negara maju. Kedua gelombang ini memiliki penekan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 8. 2. Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang II


4


Untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama. Reformasi birokrasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dijelaskanbahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi danefektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuaidengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasibirokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan target yang ingin dicapaimelalui program ini adalah untuk menurunnya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitaskelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkatdaerah. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. Grand Design ini sebagai instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode 2010 – 2014. Ini menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode lima tahunan secara nasional. Grand Design Reformasi Birokrasi dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini.


5


Bagan 8. 1. Grand Design Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dijelaskan bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Upaya atau proses Reformasi Birokrasi yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran

sebagai hasil

yang diharapkan dari

pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pola pikir pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana pada bagan 8. 2. di bawah ini:


6


Bagan 8. 2. Pola Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PENGAWASAN INTERNAL

ORGANISASI

SDM

TATA LAKSANA

AKUNTABILITAS KINERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

HASIL

PELAYANAN PUBLIK

POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

PENGUNGKIT

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INOVASI & PEMBELAJARAN

Dengan upaya tersebut, Pada tahun 2014 BPOM diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam hal: 1) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2) Kualitas pelayanan publik. 3) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 4) Profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosiaparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.


7


Bagan 8. 3. Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2019, diharapkan dapat terwujud kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan mindset serta cultureset yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.


8


Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik denganbirokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta menjadi pelayan masyarakatdan abdi negara. Kondisi di atas dapat dikemukakan pada bagan berikut. Bagan 8. 4. Kondisi Birokrasi yang Diinginkan

2.

Grand Design Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. a.

Tujuan Grand Design Reformasi Birokrasi Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah kebijakan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar Reformasi Birokrasidi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan Reformasi Birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran Reformasi Birokrasi.


9


b.

Visi Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, visipembangunan nasional adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR. c.

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Arah kebijakan Reformasi Birokrasi adalah:

1)

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baikdi pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang lainnya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional 2005-2025).

2)

Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Peraturan

Presiden

Nomor

5

tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Nasional 2010-2014). d.

Visi Reformasi Birokrasi Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi

tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan

yang

menyelenggarakan

profesional pelayanan

dan

prima

berintegritas kepada

tinggi

masyarakat

yang dan

mampu

manajemen

pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. e.

Misi Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi memiliki beberapa misi sebagai berikut:

1)

Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2)

Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan BudayaKerja (culture set).

3)

Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

4)

Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.


10


f. Tujuan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada gambar berikut. Tabel 8. 3. Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan

Bila dipetakan masing-masing area perubahan memiliki keterkaitan dengan tujuan Reformasi Birokrasi. Hal ini dapat dilihat pada ganbar bawah ini.


11


Tabel 8. 4 Tujuan Reformasi Birokrasi

g.

Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

1)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3)

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

h.

Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi Beberapa prinsip dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1)

Outcomes oriented Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan Reformasi Birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini diharapkan

akan

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

dan

membawa

pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.


12


2)

Terukur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

3)

Efisien Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.

4)

Efektif Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi.

5)

Realistik Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.

6)

Konsisten Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.

7)

Sinergi Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

8)

Inovatif Reformasi Birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

9)

Kepatuhan Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

10) Dimonitor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.


13


i.

Strategi Pelaksanaan Langkah-langkah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi tingkat

pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 8. 5. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Pelaksanaan Nasional

Makro Meso

Tingkat Pelaksanaan Kementerian/ Lembaga/ Pemda

Mikro

Keterangan Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda. Keterangan Menyangkut implementasi kebijakan/ program Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

Sementara itu, pelaksanaan refformasi dapat dikemjkakan dalam gambar berikut. Bagan 8. 4. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi


14


Peran Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional antara lain mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. Peran Tim Reformasi Birokrasi Nasional antara lain merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Independen. Sementara itu, Tim Quality Assurance bertugas dalam memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Independen dan Tim Quality Assurance bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing K/L dan Pemda. Pengorganisasian pelaksana Reformasi Birokrasi dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 8. 6. Pelaksana Reformasi Birokrasi

Tingkat Pelaksanaan Nasional

Makro Meso

Instansional (Kementerian/ Lembaga/Pemda)

Mikro

Penanggung jawab/Pelaksana Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Tim Reformasi Birokrasi Nasional Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Tim Independen Tim Quality Assurance Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemda

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented program). Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.


15


Tabel 8. 7. Perbandingan Program Antar Tingkat Pelaksanaan

Program Untuk Tingkat Meso Program Untuk Tingkat Mikro a. Penataan Organisasi a. Manajemen Perubahan. b. Penataan Tata b. Konsultasi dan Laksana Asistensi. c. Penataan Sistem c. Monitoring, Evaluasi, d. Manajemen SDM dan Pelaporan. Aparatur e. Penguatan Pengawasan f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja g. Peningkatan Kualitas h. Pelayanan Publik Program Untuk Tingkat Makro

a. b. c. d. e. f.

g. h. i. j.

Program Untuk Tingkat Meso Program Untuk Tingkat Mikro Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Road Map Reformasi Birokrasi Pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Road MapReformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari 1 (satu) tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahunpertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupunsasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan MenPANRB Nomor 20 Tahun 2010. Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekalibertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L dan Pemda agarberjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.


16


4. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Pola pikir pelaksanaan RB sebagaimana dambar di bawah ini: Bagan 8. 5. Pola Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PENGAWASAN INTERNAL

ORGANISASI

SDM

TATA LAKSANA

AKUNTABILITAS KINERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

HASIL

PELAYANAN PUBLIK

POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

PENGUNGKIT

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INOVASI & PEMBELAJARAN

a. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOM memiliki instansi vertikal atau UPT BB/Balai POM di tingkat provinsi. Selain itu, untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi, BPOM memiliki Pos POM. Peran BB/Balai POM dan Pos POM perlu dilakukan penataan dan penguatan baik dari segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih optimal. Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.


17


b. Penataan Tatalaksana Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan

yang

dibuktikan

dengan

pemenuhan

atau

perolehan

Quality

Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmateucal Inspectorate (PI 0023), OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013 Information Security Management System; WHO Quality System Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002); dan Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan untuk sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan juga dilakukan melalui penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM, di antaranya pendaftaran produk (pangan, obat, obat tradisional) dan berbagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan lainnya yang dilakukan secara elektronik serta keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Berbagai sistem mutu dan pengembangan e-government yang dapat meningkatkan kinerja BPOM tersebut seyogyanya dapat diintegrasikan sesuai dengan ruang lingkupnya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. c. Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM. Namun, Peraturan Perundangundangan yang ada selama inikurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang. Beberapa kerangka regulasi yang diasumsikan dapat mendukung pencapaian tujuan pengawasan Obat dan Makanan dibahas pada Kerangka Regulasi. Adanya kerangka regulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kaidah pelaksanaan RPJMN/RKP membuka peluang untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundangundangan dan meminimalkan ego sektoral. BPOM perlu mengambil kesempatan ini dengan mengusulkan peraturan perundang-undangan yang akan masuk dalam


18


prolegnas setiap tahunnya bersamaan dengan penyusunan rencana kerja. Selain itu sesuai kerangka regulasi, untuk memastikan bahwa setiap norma kebijakan yang akan diratifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat, BPOM perlu membuat cost-benefit analysis. Sementara itu, terhadap regulasi teknis yang dikeluarkan BPOM, perlu dilakukan regulatory impact assessment. Kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, selain ketersediaan NSPK, perlu didorong terbitnya aspek legal berupa

Peraturan/SK

Gubernur

dan

ditindaklanjuti

dengan

Peraturan/SK

Bupati/Walikota. Pada level operasional, BPOM telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di Free Trade Zone Area. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian BPOM mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan. d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan

dengan hasil

evaluasi

KemenPAN-RB tahun

2014

memperoleh nilai B. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Namun, BPOM masih

perlu

melakukan

penyempurnaan

dalam

penatausahaan

manajemen

pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK.


19


e. Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan BPOM, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPOM serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan BPOM antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pendayagunaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam perencanaan dan penganggaran. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan

BPOM

tersebut

masih

perlu

dievaluasi

agar

dapat

ditingkatkan

pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan peran APIP dan unit pengawas fungsional (Inspektorat) sebagai internal-consultant yang melaksanakan fungsi pembinaan, penataan, pengawasan, dan pentaatan dengan dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta berfokus pada pemeriksaan kinerja berbasis risiko untuk mencegah potensi kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian sasaran organisasi dan dapat menimbulkan kerugian negara. f.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan

profesionalisme SDM aparatur BPOM yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai BPOM dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan BPOM berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan


20


kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Saat ini, SDM BPOM telah memiliki kualitas yang memadai, namun dari sisi kuantitas SDM BPOM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dioptimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakanmanajemen SDM BPOM. g. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan REFORMASI BIROKRASI. Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan REFORMASI BIROKRASI atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas BPOM sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.


21


Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut BPOM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, BPOM diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu: a) Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan, b) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, c) Penguatan kapasitas kelembagaan BPOM. Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan BPOM sesuai dengan bisnis proses BPOM untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada gambar dan tabel di bawah ini: Bagan 8. 5. Peta Bisnis Proses Utama BPOM sesuai Peran dan Kewenangan


22


Bagan 8. 6. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal, BPOM telah melakukan penguatan perannya. Pengauatan peran BPOM tahun 2015-2019 dapat dikemukakan dalam tabel berikut. Tabel 8. 8. Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019 Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

• Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Obat dan Makanan (NSPK) • Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan • Penilaian Obat dan Makanan sesuai standar • Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar • Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar • Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan • Penyidikan dan penegakan hokum

Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha • melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik • Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan • Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar • Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standard


23


Kegiatan Belajar 2: PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE 1. Pendahuluan a. Latar Belakang Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

(PMPRB)

Online

merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web. PMPRB Online akan mempercepat proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh masingmasing K/L dan Pemda dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring serta memudahkan proses saling belajar (bench learning) secara real time online. Untuk memudahkan dalam penggunaan PMPRB online, dibuatlah sebuah buku petunjuk teknis sebagai acuan bagi seluruh pengguna PMPRB Online. Buku Petunjuk Teknis PMPRB online ini dirancang sedemikian rupa, agar lebih mudah dan cepat untuk dipahami. Di dalam Buku Petunjuk akan banyak ditemui cuplikan gambar (screenshots) dari aplikasi dan diharapkan dengan cuplikan gambar ini, pengguna akan lebih cepat memahami penggunaan instrumen PMPRB. b. Maksud dan Tujuan Maksud dari Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online adalah panduan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dan Tim Quality Assurance (TQA). Sedangkan tujuannya, adalah untuk: a) memudahkan

dan

meningkatkan

efektifitas

serta

efisiensi

implementasi,

sebagaimana termuat dalam Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; b) dijadikan sebagai dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi serta penjaminan kualitas. c. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis PMPRB secara online meliputi mekanisme pengoperasian, pengelolaan dan penyajian informasi, dan proses pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.


24


d. Pengertian Umum 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. 2) Online adalah bila suatu sistem terkoneksi/terhubung dengan internet. 3) PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 4) Assessor adalah seseorang yang memahami prosedur pelaksanaan penilaian, dan telah mengikuti pelatihan assessor. 2. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Secara On-Line a. Pendahuluan Petunjuk Teknis PMPRB secara Online adalah panduan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dan Tim Quality Assurance (TQA). Petunjuk Teknis PMPRB secara Online, digunakan oleh: 1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/UPRBN untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan reformasi birokrasi baik pada tingkat pemerintah

instansional

kabupaten

dan

kementerian/lembaga, pemerintah

pemerintah

kota

maupun

profil

provinsi,

keseluruhan

kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan profil nasional serta pelaporan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). 3) TQA untuk melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tertentu sesuai penugasan dari KPRBN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).


25


b. Infrastruktur PMPRB Online PMPRB secara Online memanfaatkan teknologi Aplikasi Web-Based sehingga dalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna. Pengguna dan server dihubungkan dengan jaringan internet yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet yang telah memiliki Browser seperti Firefox, Internet Explorer (IE), Google Chrome maupun lainnya dan koneksi Internet. Dengan aplikasi Web-Based, pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet dengan Operating System (OS) seperti Windows, Linux, Mac,. Android. Server PMPRB Online memanfaatkan Operating System Open Source Linux dan engine database Open Source PostgreSQL. Server ini beserta penunjang sistem dan jaringannya dikelola oleh Kementerian PAN dan RB. Infrastruktur dari PMPRB Online dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 8. 1. Infrastruktur PMPRB Online c. Proses pada PMPRB Online Proses yang terjadi pada aplikasi PMPRB Online adalah sebagai berikut : 1) Server yang menyimpan database terletak di “PMPRB Resource Center” dan terhubung ke jaringan internet. 2) K/L dan Pemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang terhubung dengan jaringan internet, mengakses aplikasi PMPRB Online melalui browser seperti Firefox, IE, Google Chrome. 3) K/L dan Pemda melakukan pengisian Penilaian Mandiri yang selanjutnya data tersebut akan terkirim ke Database pusat.


26


4) Dari data hasil penilaian pelaksanaan RB oleh seluruh K/L dan Pemda, akan diperoleh informasi mengenai daftar K/L dan Pemda yang telah mengirimkan PMPRB nya secara online. 5) Kementerian PAN dan RB c. q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, berperan sebagai Admin MENPANRB yang berfungsi melakukan Pengelolaan Data, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi serta pembuatan Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di tingkat nasional. Proses pada PMPRB Online, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 8. 2. Prose pada PMPRB Online d. Diagram Alur Proses PMPRB Online


27


Gambar 8. 3. Panduan Mengisi PMPRB Online 1) Kementerian PANRB melalui Admin MENPANRB akan memberikan ID dengan kata sandi kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur dan Sekjen/Sesmen Sestama/ Sekda di setiap K/L/Pemda untuk dapat masuk ke dalam aplikasi PMPRB. 2) Setelah masuk aplikasi, diharuskan untuk memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian. 3) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur bertugas untuk mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB

online.

(Agar penilaian

mencerminkan

penilaian

instansi

secara

keseluruhan instansi, maka perlu dibentuk tim asesor dari berbagai unsur unit kerja yang

melakukan

penilaian

bersama

di

bawah

koordinasi

Inspektur

Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur di masing-masing instansi. Hasil

penilaian

tim

diinput

dan

disampaikan

kepada

Sekjen/Sesmen

Sestama/Sekda secara online dengan menekan tombol "Kirim Penilaian" di daftar penilaian. 4) Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda bertugas untuk memeriksa hasil penilaian yang telah dikirim Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur sebelum dikirim ke Kementerian PAN dan RB secara online. Apabila dirasa ada kekurangan atau perlu perbaikan di dalam penilaian tersebut, Sekjen/Sesmen


28


Sestama/Sekda dapat mengirimkan kembali penilain tersebut kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur untuk diperbaiki kembali. Apabila hasil PMPRB yang disampaikan oeh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur

Daerah/Inspektur

dirasakan

sudah

memadai,

maka

Sekjen/Sesmen Sestama/Sekda mensubmit hasil PMPRB ke Kementerian PAN dan RB. 5) Setiap penilaian yang telah dikirim oleh Setjen/Sesmen/Sestama/Sekda ke Kementerian PANRB akan segera diperiksa dan dievaluasi oleh tim evaluator. 6) Selesai. e. Memulai Aplikasi PMPRB Online 1) Persiapan Awal Untuk dapat menggunakan PMPRB Online, perlu dipersiapkan hal berikut : 1) Sebuah PC/Laptop/Tablet. 2) Koneksi dengan Internet. 3) OS Komputer : Windows, Linux, MacOs, Android atau yang lain. 4) Browser/Perambah: Firefox, Internet Explorer (IE), Google Chrome, Safari atau yang lain. 5) PC/Laptop/Tablet yang digunakan tidak ada spesifikasi khusus, hanya disarankan resolusi layar minimal adalah : 1200 X 768 pixel, untuk kemudahan pemakaian aplikasi. 2) Menjalankan Aplikasi Untuk menjalankan aplikasi PMPRB Online caranya: 1) Buka Browser. 2) Ketik alamat situs berikut : http://pmprb. menpan. go. id lalu klik <ENTER>

Gambar 8. 4. Alamat Situs http://pmprb. menpan. go. id


29


f. Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi PMPRB : 1) Masuk aplikasi:

Gambar 8. 5. Halaman Awal Aplikasi PMPRB Untuk memasuki aplikasi PMPRB, gunakan ID pengguna dan kata Sandi yang didapatkan dari Admin MENPANRB. 2) Halaman beranda aplikasi PMPRB Setelah melalui proses login aplikasi, layar yang akan terlihat adalah sebagaimana di bawah ini.

Gambar 8. 6. Halaman Beranda PMPRB Online Di bagian atas, setelah “SELAMAT DATANG,” pada posisi awal belum ada nama pengguna. Jika sudah penilaian mulai diisi, maka akan muncul nama pengguna (Inspektur). Di sisi sebelah kiri layar adalah menu untuk masuk ke proses selanjutnya, sedangkan di sisi sebelah kanan terdapat dua tabel. Tabel pertama


30


menunjukkan

hasil

penilaian

terhadap

Proses,

sedangkan

tabel

kedua

menunjukkan hasil penilaian Hasil. Posisi awal adalah B. a singkatan dari belum ada penilaian (belum dilakukan penilaian). Jika penilaian sudah dilakukan, B. a akan berubah sesuai dengan progres penilaian yang sudah diinputkan. Di sisi bagian bawah sebelah kanan, terdapat peringatan agar pengguna mengisi identitas, sebelum melanjutkan ke penilaian. Penilaian tidak dapat dilanjutkan jika identitas belum dilengkapi. Pengisian identitas dapat dilakukan dengan mengklik Identitas pada menu atau klik pada. 3) Menu Identitas Layar yang akan terlihat untuk menu identitas adalah sebagai berikut:

Gambar 8. 7. Menu Identitas PMPRB Online

Tampilan untuk menu ubah identitas adalah sebagai berikut:


31


Gambar 8. 8. Tampilan Menu Ubah Identitas PMPRB Online Isilah profil, karena proses selanjutnya tidak dapat dilakukan jika profil belum lengkap. Tampilan untuk menu ubah sandi adalah sebagai berikut:

Gambar 8. 9. tampilan Menu Ubah Sandi PMPRB Online 4) Menu Penilaian Menu penilaian hanya bisa diproses jika identitas sudah terisi lengkap. Untuk masuk ke menu penilaian, klik menu “PENILAIAN” yang terletak di sisi sebelah kiri atau klik “INPUT PENILAIAN” di bagian paling bawah. Layar yang akan terlihat adalah sebagai berikut:

Gambar 8. 10. Tampilan Input Penilaian PMPRB Online


32


Gambar 8. 11. Prose PMPRB Online

5) Penilaian Proses

Gambar 8. 12. Tampilan Layar Pascamasuk Penilaian PMPRB Online


33


Setelah membuka halaman yang berisi pertanyaan untuk Penilaian Proses. Anda akan menemui beberapa tombol untuk 8 program Reformasi. Birokrasi. Jika penilaian baru akan dimulai, maka tab folder berwarna abuabu. Jika penilaian suda dimulai dan belum selesai, maka tab folder berwarna merah. Dan jika penilaian sudah selesai dilakukan, maka tab folder akan berwarna merah.

Gambar 8. 13. Tampilan Layar Penilaian PMPRB Online

Setelah seluruh pertanyaan terjawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pada bagian bawah terdapat tombol “SIMPAN”. Klik tombol ini untuk mengakhiri setiap proses penilaian. Perubahan dapat dilakukan setiap saat kecuali jika sudah dikirim Kementerian PAN dan RB. Prosedur penilaian yang sama berlaku untuk indikator lainnya. 6) Penilaian Hasil


34


Gambar 8. 14. Tampilan Layar Proses Penilaian PMPRB Online Halaman ini berisi 3 sasaran reformasi birokrasi sebagai representasi dari Penilaian Hasil. Prosedur penilaian dilakukan sama seperti menilai proses, dan diakhir dengan mengklik tombol simpan. 7) Progres Penilaian

Selanjutnya akan terlihat tampilan layar sebagai contoh berikut:

Gambar 8. 15. Tampilan Layar Proses Penilaian PMPRB Online


35


Tampilan layar ini merupakan preview penilaian dengan nilainya yang telah diinputkan sebelumnya. Pada kolom opsi penilaian, terdapat 4 menu: 1) Penilaian Lengkap, untuk melihat detail pengisian evaluasi PMPRB. 2) Penilaian Komponen, untuk melihat hasil pengisian evaluasi PMPRB yang dilengkapi dengan grafik 3) Input/Perbaiki, untuk mengubah jawaban pengisian evaluasi PMPRB. 4) Kirim Penilaian, untuk mengirim hasil pengisian evaluasi PMPRB ke Setjen/Sesmen/Sestama/Sekda untuk ditindaklanjuti. 8) Penilaian Lengkap Untuk melihat penilaian lengkap, klik , maka akan ditampilkan seluruh hasil pengisian PMPRB dalam bentuk tabel lengkap beserta indikator dan jawaban yang telah diisi. 9) Penilaian Komponen

Gambar 8. 16. Tampilan Layar Penilaian Komponen PMPRB Online 10) Input/Perbaiki


36


11) Kirim hasil penilaian ke Sekretaris

Gambar 8. 17. Tampilan Layar Proses Penilaian PMPRB Online Dalam layar akan muncul peringatan, jika dipandang hasil penilaian sudah cukup merepresentasikan profil reformasi birokrasi menurut pandangan para penilaian yang dikoordinasikan oleh Inspektorat, maka dapat diklik tombol OK. Tampilan layar setelah dikirim ke Sekretaris adalah sebagai berikut:



37


Dari tampilan layar ini, pimpinan dapat melihat hasil penilaian dengan mengklik dua tombol yang tersedia. 12) Kirim hasil ke Kementerian PAN dan RB Hasil PMPRB dikirimkan oleh Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai ketua Pelaksanan Reformasi Birokrasi di instansinya masingmasing secara online. Hal ini bisa dilakukan jika hasil PMPRB telah dikirim dari Inspektorat

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah.

Adapun

prosedur

pengiriman adalah sebagai berikut: a) Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masuk ke dalam PMPRB online dengan prosedur yang sama, yaitu mengisi ID dan Sandi yang telah diberikan; b) Klik Penilaian pada menu sebelah kiri, maka akan tampak tampilan layar sebagai berikut:

Gambar 8. 19. Tampilan Layar Proses Penilaian PMPRB Online Untuk melihat penilaian lengkap dan penilaian komponen, tampilan layar adalah sebagaimana pada butir 8 dan 9. c) Jika ternyata hasil penilaian masih harus diperbaiki, maka Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat mengklik tombol. Tampilan layar adalah sebagai berikut:


38



Dalam layar akan terdapat peringatan, dan jika diklik OK, maka Inspektorat harus memperbaiki hasil penilaian. d) Jika hasil PMPRB dipandang telah merepresentasikan profil pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi, maka hasil PMPRB dapat dikirimkan ke Kementerian PAN dan RB dengan mengklik.

Tampilan layar akan terlihat

sebagai berikut:

Gambar 8. 21. Tampilan Layar Proses Penilaian PMPRB Online Dalam layar akan terdapat peringatan dan jika diklik tombol OK, maka hasil PMPRB sudah dipandang final dan tidak dapat dirubah lagi.


39


g. Penyampaian Hasil PMPRB Online Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyampaikan hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/UPRBN minimal sekali dalam setahun pada akhir bulan Maret untuk periode tahun sebelumnya. h. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ UPRBN memfasilitasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka penerapan PMPRB melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi pemerintah dalam dan/atau luar negeri guna peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan Belajar 3: PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN POM BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Pelaksanaan RB di BPOM melalui serangkai proses, mulai dari pengajuan dokumen, pembentukan tim, sampai pada pelaksanaan RB yang dimulai pada tahun 2009. 1. Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan POM Badan POM mengajukan usulan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 dan tahun 2011. 2. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Badan POM telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan POM yang telah beberapa kali diubah sebagai berikut: a.

Surat Keputusan yang pertama kali ditetapkan yaitu Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 00. 06. 24. 3574a tanggal 16 September 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Badan POM. Ø

Secara keseluruhan Kepala Badan POM bertindak sebagai penanggung jawab dari proses Reformasi Birokrasi di Badan POM.


40


Ø

Untuk memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan POM, dibentuk kelompok kerja (Pokja) sebanyak 13 (tiga belas) Pokja yaitu: (1) Pokja I

:Quick Wins-1 (Registrasi Obat dan Makanan CEPPATT).

(2) Pokja II

:Quick Wins-2 (Transparansi Sertifikasi Produk Impor Obat dan Makanan).

(3) Pokja III

:Quick Wins-3 (Quick Respon Pengawasan Obat dan Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya).

(4) Pokja IV

:Penilaian Kinerja Organisasi.

(5) Pokja V

: Postur Birokrasi 2025 dan Penataan Organisasi.

(6) Pokja VI

: Manajemen Perubahan.

(7) Pokja VII

: Penataan Sistem, Analisa Beban Kerja, dan Penataan Tatalaksana.

(8) Pokja VIII

: Penataan Sistem Manajemen SDM.

(9) Pokja IX

: Penguatan Unit Organisasi.

(10) Pokja X

: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(11) Pokja XI

: Pengawasan Internal.

(12) Pokja XII

: Pemantauan Implementasi RB.

(13) Pokja XIII

: Promosi dan Komunikasi RB.

b. Surat Keputusan yang terakhir ditetapkan pada tahun 2012 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 04. 1. 24. 11. 12. 7154 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ø Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas: 1) Tim Pengarah, 2) Tim Pelaksana, 3) Pokja, dan 4) Tim PMPRB. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, dibentuk Sekretariat. Ø Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Ø Pokja yang diatur dalam Keputusan ini terdiri dari 7 (tujuh) Pokja, yaitu: (1) Pokja I

: Bidang Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

(2) Pokja II

: Bidang

Peraturan

Perundang-undangan

di

bidang

pengawasan obat dan makanan. (3) Pokja III

: Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

(4) Pokja IV


: Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja.

41


(5) Pokja V

: Bidang Pelayanan Publik (Perkuatan Sistem Pengawasan Pre Market dan Post Market.

(6) Pokja VI

: Bidang Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set).

(7) Pokja VII Ø

: Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi.

Tim PMPRB, meliputiInspektur dan Asesor.

4. Proses Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM BPOM

melaksanaan

Reformasi

Birokrasi

secara

menyeluruh

yang

dilaksanakanbertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Hal ini mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian dan Lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap untuk mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi 2025. Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi Reformasi Birokrasi tersebut adalah keputusan strategis untuk memaksimalkan peran

aparatur

birokrasi

guna

mewujudkan

visi

pembangunan

nasional

berdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Selama lima tahun terakhis (2011-2014), Balai POM RI telah melakukan reformasi birokrasi di semua bidang, yaitu: a) Penataan dan Penguatan Organisasi b) Penataan Tata Laksana c) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) d) Penataan SDM Aparatur e) Program Penguatan Pengawasan f) Penguatan Akuntabilitas Kinerja g) Penataan Peratura Perundang-Undangan h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


42


a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Program Penataan dan Penguatan Organisasi 1)

Kemajuan dan Hasil Terdapat dua sasaran yang hendak dicapai pada area perubahan penataan

dan penguatan organisasi, yaitu: a) menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal di lingkungan BPOM, dengan indikator: (1) struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas b. organisasi

dengan

ukuran yang tepat (right size) (2) meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dengan indikator: b) terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat meningkatnya koordinasi antarunit Berkaitan dengan sasaran ke-1, telah dilakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPOM berdasarkan pemetaan bisnis proses (business process map), pemetaan pola hubungan (relationship map) dan pemetaan hubungan antarfungsi (cross functional map). Pemetaan ini terdapat dalam dokumen Manual Mutu Quality Management System ISO 9001:2008 BPOM. Berdasarkan pemetaan tersebut, tergambar secara jelas bahwa tiap unit kerja melakukan proses bisnis tertentu dalam tahapan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pemetaan tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja. Selanjutnya, mengacu pembagian tugas dan fungsi unit kerja yang jelas, dapat dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan output bagi masing-masing unit kerja di lingkungan BPOM. Pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM di daerah juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 04. 1. 23. 09. 11. 08183 Tahun 2011 tentang Desain Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dilakukan pembagian peran dan fungsi tersebut agar tumpang tindih dapat dihindari. Upaya ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 04. 1. 21. 03. 12. 1517 Tahun 2012 tentang Kemandirian Balai Besar/Balai POM. Kemandirian Balai Besar/Balai POM

ditujukan

agar

Balai

Besar/Balai

POM mampu

melaksanakan

fungsi

Pemeriksaan dan Penyidikan, Pengujian, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen serta Manajemen dan Reformasi Birokrasi secara optimal. Tingkat kemandirian Balai


43


Besar/Balai POM terhadap keempat fungsi tersebut selanjutnya dinilai dan dievaluasi agar dapat dirumuskan intervensi dan dilakukan pembinaan oleh Pusat. Operasionalisasi pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada Diseminasi Sinergisme Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Balai yang dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu tahapan siklus perencanaan dan penganggaran BPOM. BPOM menetapkan penataan kelembagaan sebagai salah satu arah kebijakan dalam mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan. Penataan kelembagaan dilakukan melalui evaluasi kelembagaan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi struktur organisasi BPOM saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014, disimpulkan bahwa struktur organisasi BPOM saat ini cukup efisien tetapi masih membutuhkan penyesuaian struktural secara bertahap (jangka pendek dan menengah). Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat ukuran (right size). Telah dilakukan pembahasan restrukturisasi organisasi terkait rencana restruktrusasi organisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek telah disusun draft naskah akademis restrukturisasi organisasi BPOM. Untuk jangka panjang dilakukan penguatan beberapa fungsi dengan pembentukan Pusdiklat, Pusat Kajian risiko, Pusat Komunikasi Publik dan inspektorat Utama serta Biro keuangan dan BMN. Untuk sasaran ke-2, BPOM telah memiliki unit yang menangani kepegawaian dan diklat serta kehumasan. Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa, BPOM telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 45 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 04. 1. 23. 01. 14. 0147 Tahun 2014 tentang Penunjukan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM. Koordinasi antar unit di lingkungan BPOM dilakukan secara rutin setiap tahun sesuai siklus perencanaan dan penganggaran seperti gambar sebagai berikut: 2) Dampak Pelaksanaan reformasi birokrasi pada program penataan dan penguatan organisasi selama lima tahun terakhir memiliki dua dampak sebagai berikut.


44


a) Dampak dari sasaran “menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Badan POM” adalah: (1) SOP dapat disusun berdasarkan keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit kerja (2) Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja dapat dirumuskan sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi (3) Dengan adanya pembagian peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM secara jelas, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan serta efisiensi penggunaan anggaran (performance based budgeting) (4) Restrukturisasi organisasi menuju struktur organisasi yang tepat fungsi (efektif) dan tepat ukuran (efisien) b) Dampak dari sasaran “meningkatnya kapasitas Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi” adalah: (1) Koordinasi antarunit melalui rangkaian kegiatan dalam siklus perencanaan dan penganggaran dilakukan agar memenuhi urgensi, efektivitas, efisiensi dan daya ungkit kegiatan terhadap kinerja organisasi (2) Peningkatan kapasitas organisasi melalui pembentukan ULP sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPOM agar lebih terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya permasalahan dan penyimpangan serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM yang pada pelaksanaannya tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa. b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Program Penataan Tata Laksana 1) Kemajuan Dan Hasil Terdapat empat sasaran yang hendak dicapai pada area perubahan penataan tata laksana, yaitu: a) meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, dengan indikator terbangunnya proses manajemen pemerintahan menggunakan Teknologi Informasi b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, dengan indikator terlaksananya tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja c) meningkatnya jumlah unit yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, dengan indikator unit telah berstandar internasional


45


d) meningkatnya kinerja Badan POM, dengan indikator terbangunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi Berkaitan dengan sasaran ke-1, sebagaimana Inpres no 3/2013 telah dilakukan pengembangan layanan e-government antara lain: a) Melakukan monitoring dan evaluasi serta kajian IT goverrnment secara terus menerus sehingga tahun 2014 Badan POM memperoleh: (1) e-transparancy award 2013 peringkat 6 dari 47 situs kementrian atau lembaga yang dinilai memiliki translaransi dalam informasi anggaran dan kinerja, versi UKP4 yang digagas oleh MTI dan Paramadina Public Policy Institute. (2) PeGI award 2013 peringkat I tingkat LPNK dari 19 LPNK. PeGI merupakan penilaian terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah

yang

diselenggarakan

oleh

Kementrian

Komunikasi

dan

Informatika. Unsur penilaian: kebijakan, kemLembagaan, Infrastruktur, aplikasi, perencanaan. b) Telah mengimplementasikan layanan internal Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Modul Pemeriksaan Sarana, SIPT Modul Offline Pemeriksaan Sarana, SIPT Modul Sampling dan Pengujian, SIPT Modul penandaan dan iklan (uji coba). c) Telah dilakukan pengembangan layanan importasi e-bpom secara terus-menerus dimulai dari layanan SSO, integrasi dengan layanan e-registration dan layanan notifikasi kosmetik, SKI paperless , redesign e-bpom baru. d) Telah dilakukan pengembangan layanan penilaian secara elektronik e-registration obat copy (aero), e-registration Pangan Low Risk, E-registration Pangan High Risk tahap I, e-registration OT Low Risk dan Daftar Ulang. e) Telah dilakukan pengembangan pembayaran PNBP secara online dimulai dari tahapan penandatangan MOU dengan perbankan, Oktober 2012. Kemudian dilakukan implementasi

e-payment untuk

pembayaran

notifikasi

kosmetik,

September 2013 dan pembayaran e-registration pangan, Mei 2014. Berkaitan dengan sasaran ke-2 dan 3, telah dilakukan beberapa kemajuan diantaranya adalah: BPOM sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan obat dan makanan sekaligus memberikan pelayanan publik, dituntut dapat memberikan pelayanan paripurna yang konsisten, terstandar, transparan, akuntabel dan senantiasa ditingkatkan (continuous improvement) kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan secara profesional dan konsisten. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan terhadap mutu pelayanan dalam bentuk Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008. Terkait hal tersebut, BPOM telah


46


menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 04. 1. 23. 11. 11. 09219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM. BPOM telah memperoleh 55 (lima puluh lima) status registrasi sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BPOM yang terdiri dari 23 Unit Kerja Pusat dan 31 Balai Besar/Balai POM serta BPOM secara keseluruhan atas penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten. Sebelum pengembangan sistem manajemen mutu, BPOM terlebih dahulu telah menerapkan sistem jaminan mutu laboratorium sesuaiISO/IEC 17025:2005 untuk seluruh laboratorium pengujian yang dimiliki BPOM baik di pusat maupun Balai Besar/Balai POM. Selain kedua sistem mutu tersebut, beberapa unit kerja di lingkungan BPOM telah menerapkan sistem mutu lainnya seperti PIC/S Quality System Requirement for Pharmaceutical Inspectorate (PI 0023), WHO Quality System Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002), OHSAS 18001:2007, Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan untuk sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007), Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) Badan POM sebagai ASEAN Reference Laboratory, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) diakui secara resmi oleh Global Fund for AIDS, TB, dan Malaria sebagai laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025 untuk melakukan pengujian kualitas pada obat-obatan Global Fund yang digunakan untuk pengobatan HIV, TB dan Malaria. Berkaitan dengan sasaran

ke-4,

telah dilakukan

beberapa kemajuan

diantaranya adalah: a) Telah disusun Grand Desain Pengawasan Obat dan Makanan 2011-2015. b) Telah dilakukan review terhadap Renstra BPOM tahun 2010-2019 c) Arah kebijakan Badan POM, fokus prioritas, program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu pada Renstra. d) Telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratis Renstra 2015-2019, peta strategi, sasaran strategis serta IKU. 2) Dampak Pelaksanaan reformasi birokrasi pada program penataan tata laksana selama limat tahun terakhir memiliki dampak sebagai berikut: a) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja


47


b) Pelaporan

hasil

pengawasan

post-market

dilaksanakan

secara

online

menggunakan SIPT (Sistim Informasi Pelaporan Terpadu). SIPT Modul penandaan dan dan iklan akan dilaksanakan triwulan IV Tahun 2014 c) Continuous improvement untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik Badan POM: (1) Sistem layanan penilaian secara elektronik e-registration dan e-notifikasi kosmetik (2) Layanan importasi e-bpom sedang tahap redesign dan saat ini telah dilakukan sosialisasi internal. Redesign e-bpom baru akan meningkatkan performa layanan importasi lebih cepat. d) Layanan e-payment PNBP secara online untuk pembayaran notifikasi kosmetik dan pembayaran e-registration pangan memberikan layanan efisiensi dan akuntabel. Namun demikian sebagaimana selayaknya System Development Life Cycle diperlukan monitoring dan ealuasi secara berkala untuk pembayaran e-registration pangan yang baru saja di implementasikan awal Mei 2014. e) IKU yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis akan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Program Pola Pikir Dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) 1) Kemajuan Dan Hasil Pada Program pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan) mempunyai tiga sasaran yaitu: a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi. b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja c) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Pada sasaran pertama, dengan indikator: a) terbentuknya Tim Manajemen Perubahan, b) tersusunnya strategi manajemen perubahan, dan c) Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan, kemajuan yang telah diperoleh mulai tahun 2011 s. d. 2014 adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja


48


yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Dalam manajemen perubahan, komitmen seluruh unit kerja sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses perubahan berkesinambungan ke arah yang lebih baik ehingga perlu dibentuk perangkat pengelola manajemen perubahan yang terdiri dari agent of change atau agen-agen perubahan di setiap unit kerja. Pada tahun 2011 telah itetapkan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 04. 1. 23. 08. 11. 07. 516 tahun 2011 tentang

Pembentukan

Perangkat

Pengelola

Manajemen

Perubahan

(Project

Management Office) di Badan POM. Untuk memperkuat manajemen perubahan di Badan POM telah dlakukan beberapa upaya, yaitu: a) Badan POM telah menyusun Strategi Manajemen Perubahan tahun 2011. b) Assessment Kesiapan Organisasi Untuk Berubah tahun 2011. b) Telah disusun Pedoman Learning Organization (LO) termasuk kuesioner LO pada tahun 2012. Dalam wadah LO yang dikembangkan di lingkungan BPOM, diharapkan dapat tercipta budaya pemecahan masalah di lingkungan BPOM meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kompetensi SDM di BPOM dalam menjalankan fungsi BPOM sebagai institusi pengawas obat dan makanan, serta mencapai visi Badan POM. c) Telah disusun Strategi Komunikasi dan Kehumasan dan Video LO yang menampilkan 5 (lima) dimensi LO yaitu dinamika pembelajaran, transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, manajemen pengetahuan dan penerapan teknologi. Pada sasaran kedua dengan Indikator terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan, kemajuan dan hasil yang telah diperoleh mulai tahun 2011 s. d. 2014 adalah: a) a) telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan termasuk pelaksanaan training of trainers (TOT) Agents of Change unit kerja Pusat dan Balai tahun 2011 menggunakan Modul Pelatihan bagi para agent of change Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang penerapan manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi BPOM. b) Pada tanggal 20 Oktober 2011 telah diselenggarakan penggalangan komitmen BPOM untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui penerapan QMS BPOM dan penyerahan dokumen QMS kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPOM. c) Telah

dilakukan

evaluasi

penerapan Learning

Organization

(LO)

melalui

penyebaran kuesioner kesetiap unit kerja yang menunjukkan bahwa rata-rata


49


pegawai BPOM mempersepsikan kegiatan LO sudah menjadi kegiatan operasional dalam unit kerjanya. d) Padatahun 2014 Badan POM telah menetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pada sasaran ketiga, dengan indikator terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai, kemajuan yang telah diperoleh mulai tahun 2011 s. d. 2014 adalah Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dilakukan melalui berbagai kegiatan: a) sosialisasi dan Manajemen internalisasi Perubahan (Supervisi/Pendampingan) ke13 (tiga belas) balai tahun 2012, b) Pada tanggal 25-28 November 2012 telah dilakukan Workshop implementasi Learning Organization (LO), dimaksud sebagai langkah awal untuk pelaksanaan penerapan program LO di BPOM secara berkelanjutan c) Workshop Fasilitator Learning Organization (LO) BPOM bagi Fasilitator LO Forum tanggal 13-16 Maret 2013 diikuti oleh 152 orang Fasilitator LO perwakilan dari Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep Learning Organization kepada fasilitator dari perwakilan Unit kerja, dan agar proses pembelajaran dapat bergulir secara aktif di lingkungan Badan POM baik pusat maupun Balai Besar/Balai POM d) supervisi (pendampingan) Learning Organization (LO) di beberapa Balai tahun 2013 e) Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dilaksanakan di beberapa unit kerja pada tahun 2012 yang bertujuan untuk membangkitkan nilai-nilai dasar yaitu: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Melalui pelatihan ESQ ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dilingkungan Badan POM karena pelatihan ini memungkinkan untuk mengubah mindset dari birokrat menjadi pelayan/abdi masyarakat, agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa serta untuk memperkuat budaya kerja Badan POM agar dapat meningkatkan kinerja individu yang akan memberikan daya ungkit terhadap kinerja unit (Balai Besar/Balai POM) dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja Badan POM.


50


f) Sejak tahun 2013, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membentuk learning Organization (LO) di masing-masing unit kerja, terdiri dari fasilitator learning Organization LO dan Forum LO yang bertemu secara berkala untuk membahas dan memecahkan masalah pekerjaan dan lingkungannya dengan menggunakan metode yang sistematis dan perangkat bantu manajemen yang efektif 2) Dampak Dampak dari sasaran “meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi” adalah: a) Meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dimana unit kerja masingmasing

melakukan

kegiatan manajemen perubahan yang akhirnya akan

berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. b) Meningkatkan semangat pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai Badan POM dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS dengan adanya Kode Etik PNS di Lingkungan Badan POM. Selain itu Kode Etik juga sebagai pegangan dalam melayani pelanggan. d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Program Penataan SDM Aparatur 1) Kemajuan Dan Hasil Menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin komplek, beragam, dan sukar diprediksi maka perlu didukung penguatan infrastruktur, salah satunya melalui penataan dan penguatan SDM Aparatur dengan konsep human capital (modal insani) sebagai intangible asset (aset tidak berwujud). Menurut perhitungan ekonomi, modal insani adalah aset terkuat dan paling menguntungkan, mempunyai rate of return tertinggi yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM. Penataan dan penguatan modal insani dilakukan melalui perencanaan dan implementasi yang baik dan konsisten, melalui management human capital (HCM), yang meliputi human capital aquitition, human capital development, human capital engangement, dan human capital retention. Penataan dilakukan tidak hanya sebatas penghitungan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya kerja, serta seluruh sistem terkait aparatur. Sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penataan SDM Aparatur/modal insani BPOM, yaitu:


51


a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur. b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur. c) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur. d) Meningkatnya

efektifitas

manajemen

SDM

Aparatur.

5.

Meningkatnya

profesionalisme SDM Aparatur. Dalam rangka pelaksanaan Penataan SDM Aparatur, BPOM telah melakukan Analisis Jabatan. Analisis Jabatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja yang selanjutnya diolah menjadi Informasi Jabatan. Hasil Analisis Jabatan ini berupa Rumusan dan Uraian Jabatan, serta Peta Jabatan. Peta Jabatan berfungsi untuk melihat gambaran seluruh jabatan baik Struktural maupun Fungsional, secara vertikal maupun horisontal, dan kedudukannya dalam unit kerja yang ada di BPOM. Informasi Jabatan yang ada di BPOM kemudian dilakukan Evaluasi Jabatan. Evaluasi Jabatan ini berfungsi untuk melakukan pembobotan pada setiap jabatan menggunakan Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES), sehingga menghasilkan Nilai Jabatan (Job Value) dan Kelas Jabatan (Job Class). Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan ini yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan besaran tunjangan dan gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut, penyusunan formasi, Pola Karier, serta Kinerja. Adapun proses validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di BPOM dilakukan pertama kali pada tahun 2011 oleh Kementerian Pendayunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, untuk 149 (seratus empat puluh sembilan) kelompok Jabatan Struktural dan 30 (tiga puluh) Jabatan Fungsional yang dituangkan dalam Berita Acara Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM RI tanggal 2 November 2011. Selanjutnya dilakukan validasi ulang Nilai dan Kelas Jabatan atas perubahan Nilai dan Kelas Jabatan 37 (tiga puluh tujuh) Jabatan Struktural dan penambahan 5 (lima) Jabatan Fungsional, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Validasi Ulang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM RI Nomor B/2890. 1/D. III. PAN-RB/10/2012,

35/K/KS/X/2012,

dan

Nomor OR. 04. 08. 2. 243. 10. 12. 6378 tanggal 16 Oktober 2012. Seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi BPOM serta lingkungan strategi, BPOM akan selalu melakukan Evaluasi Jabatan guna mereview hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk jabatan-jabatan yang belum terakomodir ataupun perlu penyesuaian ulang. Guna mengetahui jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dalam rangka memperkuat penanganan beban kerja pengawasan obat dan makanan, BPOM setiap


52


tahun melakukan penghitungan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan Analisis Jabatan dan faktor lingkungan strategi, sehingga terlihat Man Power Planning, baik kebutuhan secara kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Kebutuhan pegawai ini disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai usulan formasi serta ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara, untuk selanjutnya diberikan Persetujuan Prinsip yang berisi jumlah dan alokasi formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dilakukan proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk memperlancar proses pengadaan CPNS di lingkungan BPOM, dibentuk Tim Pengadaan CPNS BPOM dan disusun Pedoman Pengadaan CPNS yang diperbarui setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun dalam menjaga komitmen dan integritas, Tim Pengadaan CPNS BPOM diminta untuk menandatangani Pakta Integritas. Untuk mendapatkan modal insani yang berintegritas tinggi, profesional, dan berkompeten, maka pengadaan/rekrutmen CPNS BPOM dilakukan secara transparan, obyektif, dan adil. Hal ini diupayakan dengan mengumumkan lowongan secara terbuka melalui website BPOM (www. pom. go. id), media masa, menyampaikan pemberitahuan ke beberapa kampus, maupun ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPOM Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Dengan sistem terbuka ini diharapkan diketahui dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan BPOM dari seluruh wilayah Indonesia. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui e-Rekrutmen dan penyampaian berkas lamaran dikirimkan ke kantor pos dengan alamat pengiriman melalui Kotak Pos yang ditentukan oleh Tim Pengadaan CPNS BPOM. Hal ini dilakukan guna meminimalisir tatap muka dengan pelamar dalam rangka menghindari kolusi maupun nepotisme. Pelamar yang tidak sesuai dengan kualifikasi administrasi akan gugur pada tahap awal, yaitu pada saat registrasi online maupun pada saat dilakukan verifikasi berkas pendaftaran yang dikirimkan. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi, dapat mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Adapun untuk tahun 2014, rencana pelaksanaan proses rekrutmen CPNS BPOM menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), saat ini sedang disiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di Semarang yang Diselenggarakan di Museum Ronggowarsito Semarang.


53


Dalam pembuatan soal TKB, dibentuk Tim serta melibatkan institusi pendidikan dan instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu. Dalam proses pencetakan, pengepakan, dan pendistribusian soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), dilakukan dengan selalu menjaga kerahasiaan dari kebocoran soal dengan sistem penjagaan dan pengawasan yang ketat. Guna mengantisipasi penyalahgunaan soal yang telah terpakai maupun sisa LJK, maka berkas tersebut dimusnahkan langsung setelah

penyelenggaraan

seleksi

selesai,

dibuktikan

dengan

Berita

Acara

Pemusnahan. Sedangkan dalam rangka melakukan upaya perbaikan secara terus menerus atas proses Pengadaan Pegawai, maka setelah kegiatan berakhir dilakukan evaluasi dan pembuatan laporan. Pola pengembangan karier disusun dengan tujuan agar modal insani BPOM dapat mencurahkan segala pengabdiannya dengan tenang, ikhlas, dan mempunyai tujuan. Pola Karier merupakan bentuk nyata dari upaya pemberian kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan bakat, minat, keahlian profesi, maupun pengalaman dalam jabatan, berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan pola karier yang jelas, pemilihan pegawai untuk menduduki suatu jabatan akan sesuai dengan syarat jabatan dan lebih akuntabel, bahkan dapat meminimalkan like and dislike (suka/tidak suka dari pimpinan terhadap staf) pada proses pemilihan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu. BPOM telah melakukan kajian penyusunan Pola Karier serta penyusunan SOP Mutasi dan Promosi sehingga diharapkan penempatan pegawai akan lebih jelas, terarah, transparan, dan sesuai dengan kompetensinya. Selain penyusunan prosedur Pola Karier maupun Mutasi dan Promosi, BPOM mulai tahun 2014 mulai menerapkan Lelang Jabatan secara terbuka untuk mengisi Jabatan Kepala BPOM, Pejabat Struktural Eselon I dan II/Pejabat Utama dan Madya yang belum terisi, dengan metode Assessment Center dengan melibatkan pihak ketiga. Kendala yang ada dalam menerapkan Lelang Jabatan secara terbuka ini adalah sumber daya pendukung belum optimal, terutama kurangnya Asesor Internal untuk Assessment Center. Namun demikian pada tahun 2014, BPOM telah menyiapkan tenaga Asesor dengan mengikutsertakan 7 (tujuh) pegawai untuk mengikuti pelatihan Aseseor. Diharapkan Asesor ini dapat melakukan asesmen khusus untuk seleksi terbuka Jabatan Administrasi. Guna perekaman kehadiran pegawai lebih tertata dan akurat, BPOM menerapkan pencatatan kehadiran secara elektronik dengan sidik jari dan/atau wajah,


54


sehingga hasilnya dapat memudahkan dalam pengevaluasian kehadiran dan penegakan disiplin pegawai. Adapun penetapan jam kerja terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM. Dalam Peraturan ini, selain berisi ketentuan pemberian tunjangan kinerja, juga mengatur jam kerja dan cara pengevaluasian kehadiran dikaitkan dengan besaran tunjangan kinerja. Pengembangan modal insani selain berdimensi kuat terhadap profesionalisme, juga mencakup nilai-nilai etos kerja, etika, dan kejujuran. Upaya penegakan disiplin pegawai BPOM, telah dilakukan sosialisasi dan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai secara berjenjang. Guna pembahasan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik, dibentuk Komite Penegakan Disiplin Pegawai agar penerapan punishment menjadi adil karena tidak hanya diputuskan oleh atasan langsung namun juga ada pertimbangan dari Komite. Di samping pemberian reward dan punishment, sosialisasi terkait kepegawaian dilakukan secara simultan ke seluruh pegawai baik di Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM dan melalui pembuatan Buku Saku 1-14. Sebagai upaya meningkatnya efektifitas manajemen SDM Aparatur, dengan salah satu indikatornya berupa kinerja individu terukur, maka BPOM dalam Penilaian Kinerja pegawai menggunakan metode Prestasi Kerja yang terdiri atas penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku sehingga kinerja individu dapat lebih terukur dan objektif. Pada tahun 2013 telah diupayakan uji coba dan tahun 2014 mulai dilaksanakan secara penuh. Selain itu diupayakan pengembangan Management Cockpit yang berfungsi untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring terhadap capaian kinerja pegawai. Adapun untuk Management Cockpit masih terus diupayakan untuk segera diwujudkan. Adapun untuk indikator data pegawai yang mutakhir dan akurat, BPOM telah mengembangkan dan mengimplementasikan e-HCM dari SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai), pengembangan SISFO (Sistem Informasi Jabatan Fungsional PFM), dan pengembangan e-dosier pegawai sehingga diharapkan memberikan kemudahan penyajian data pegawai yang terkini. Perkembangan dan perubahan internal dan eksternal sejalan dengan digulirkannya Reformasi Birokrasi oleh pemerintah dan pengaruh perkembangan lingkungan

strategis,

mengakibatkan modal

insani

kita

dituntut untuk

terus

meningkatkan potensi dan kompetensi. Sebagai instansi pelayanan publik, BPOM


55


harus memiliki modal insani yang kompeten di bidangnya. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya ketersediaan informasi yang berkaitan dengan kompetensi yang dituangkan dalam Standar Kompetensi Jabatan. Standar Kompetensi Jabatan BPOM telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor OR. 08. 1. 07. 12. 4830 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Dalam rangka pengukuran kompetensi individu telah sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan dalam jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai, diperlukan profil kompetensi pegawai yang diperoleh dari hasil

Asesmen/Penilaian

Kompetensi.

Penilaian

Kompetensi

pegawai

BPOM,

dilakukan tidak hanya terbatas pada Pejabat Struktural, namun dilaksanakan untuk semua jenjang. Tingkat pendidikan saja tidak mampu menggambarkan secara utuh kebutuhan kompetensi

BPOM. Kompetensi

dibentuk

dari

skill

(ketrampilan), knowledge

(pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan atau pendidikan), serta attitude (perilaku yang tercermin dari penerapan Budaya Kerja BPOM). Sesuai tingkatan serta jenis jabatan, seluruh lingkup kompetensi ini perlu dikembangkan. Peningkatan kompetensi pegawai antara lain dapat dilakukan melalui coaching, mentoring, pemberian tugas-tugas, maupun pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi melalui program Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Terkait pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar, pada tahun 2013 BPOM sudah menetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor HK. 04. 2. 24. 11. 13. 08000 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM dan dilanjutkan dengan implementasinya pada tahun 2014. Adapun jumlah pegawai yang telah melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan sebagai berikut: a) Analisis

Kebutuhan

Diklat

(AKD)

merupakan

metode untuk

menentukan

danmemutuskan perlu tidaknya pelatihan ataupun penugasan melalui tugas belajar. Pada tahun 2013 telah dilakukan AKD untuk tahun 2014 sehingga diharapkan proses diklat pada tahun 2014 sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BPOM. Untuk tahun 2014, perlu segera ditetapkan Pedoman AKD. Hal ini karena masih terdapat usulan pendidikan dan pelatihan yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. b) Selain melalui pendidikan lanjutan, BPOM juga menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen, pelatihan soft skill, serta pelatihan dalam jabatan. Pelatihan dalam jabatan meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, dan Diklat


56


Fungsional. Sedangkan Diklat Teknis, selain dilaksanakan di dalam negeri juga dilakukan di luar negeri. Pegawai BPOM yang mengikuti diklat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berturut-turut sebanyak 1. 583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) orang, 2. 793 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang, dan 414 (empat ratus empat belas) orang. Sedangkan pada tahun 2014 sedang berjalan pengusulan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. 2) Dampak Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Program Penataan SDM Aparatur memoliki dampak sebagai berikut: a) Dampak dari sasaran “Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan SDM Aparatur” adalah: (1) Dengan adanya Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, maka akan semakin meningkatkan

pemahaman

dan penerapan atas uraian jabatan yang

mengandung tugas, tanggung jawab, dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta memudahkan dalam penyusunan formasi, Pola Karier, serta Kinerja. (2) Dengan dengan adanya Analisis Jabatan yang salah satu keluarannya adalah Peta Jabatan, maka akan semakin tergambarkan kondisi jabatan yang ada dalam suatu unit kerja sehingga memudahkan penempatan pegawai dalam jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan. (3) Dengan adanya pemeringkatan Harga Jabatan, maka pemberian tunjangan kinerja dan gaji disesuaikan dengan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sehingga adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. b) Dampak dari sasaran “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur” adalah: (1) Modal insani merupakan salah satu aset penting dalam institusional Development Plan BPOM karena apabila secara kualitas (kompetensi) dan kuantitas mencukupi, maka akan memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan

kinerja

dan

mampu

mengimbangi

kecepatan

perubahan

lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam mewujudkan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. (2) Dengan adanya Man Power Planning maka penempatan pegawai akan lebih terstruktur disesuaikan dengan kompetensi pegawai dan formasi.


57


(3) Dengan

adanya

Pedoman

Rekruitmen

BPOM,

pelaksanaan

rekruitmen/pengadaan pegawai di BPOM dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang mempunyai prinsip bahwa rekruitmen pegawai dilakukan secara objektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, dan tidak diskriminatif. (4) Dengan diterapkannya e-recruitmen dalam rekrutmen/Pengadaan Pegawai, diharapkan pelaksanaannya akan lebih obyektif, tranparan, efektif, dan efisien serta dapat diperoleh putra-putri terbaik bangsa yang kompeten untuk menjadi CPNS BPOM secara kompetitif dan berbasis kompetensi. (5) Adanya evaluasi dan pembuatan laporan setelah proses Pengadaan Pegawai selesai, maka dapat dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus. (6) Dengan ditetapkannya Pola Karier maka perencanaan dan pengembangan karir (jenjang jabatan dan jalur karier) pegawai akan semakin jelas, terarah, sesuai syarat jabatan, akuntabel, dan dapat meminimalkan like and dislike. (7) Dengan dilakukan Lelang

Jabatan secara terbuka,

maka

diharapkan

transparansi semakin meningkat dalam pengisian Jabatan Struktural. c) Dampak dari sasaran “Meningkatnya Disiplin SDM Aparatur” adalah: (1) Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang diharapkan adanya transfer informasi kepada staf di unit kerja masing-masing. Sosialisasi ini akan memberikan informasi terkait proses penegakan disiplin pegawai yang selanjutnya akan memberikan kesadaran bagi pegawai untuk mengikuti aturan disiplin yang ada serta dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. (2) Adanya penetapan Peraturan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai yang di dalamnya juga mengatur jam kerja dan cara pengevaluasian kehadiran dikaitkan dengan besaran tunjangan kinerja, maka akan memberikan gambaran yang seragam terhadap reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan BPOM. (3) Adanya penetapan jam kerja akan memberikan dampak pada peningkatan disiplin pegawai . (4) Dengan diterapkannya absensi sidik jari/secara elektronik, maka perekaman kehadiran pegawai akan lebih akurat dan hasilnya sebagai bahan evaluasi kehadiran untuk menjadi dasar penegakkan disiplin pegawai. (5) Dengan adanya pembahasan pada Komite Penegakan Disiplin Pegawai akan memberikan dampak diterapkannya punishment yang adil karena tidak hanya diputuskan oleh atasan langsung.


58


d) Dampak dari sasaran “Meningkatnya Efektivitas Manajemen SDM Aparatur” adalah: (1) Pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja. (2) Penilaian Kinerja menggunakan metode Prestasi Kerja yang terdiri atas penilaian SKP dan Perilaku diharapkan kinerja pegawai secara individu dapat lebih terukur dan objektif. (3) Pengembangan Management Cockpit akan memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring terhadap capaian kinerja pegawai. (4) Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan e-HCM dan SIAP, data pegawai ter-update dan akurat. (5) Dengan adanya implementasi SIAP, akan memberikan kemudahan penyajian data pegawai yang terkini. e) Dampak dari sasaran “Meningkatnya Profesional SDM Aparatur” adalah: (1) Dengan adanya Standar Kompetensi, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam menerima pegawai dan dalam pengembangan modal insani yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. (2) Standar Kompetensi digunakan dalam penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center. (3) Peta Profil Kompetensi digunakan dalam pertimbangan BAPERJAKAT atau penentuan pola karir pegawai, penempatan pegawai sesuai kompetensi dan rencana pengembangan SDM. (4) Dengan adanya pedoman, maka dalam penetapan pegawai yang layak dan sesuai untuk diikutsertakan dalam penugasan pendidikan dan pelatihan akan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan keputusan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. (5) Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi pegawai sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Program Penguatan Pengawasan 1) Kemajuan dan Hasil Program penguatan pengawasan sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 4 (empat) area perubahan:


59


a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara b) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM c) Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, indikator dari sasaran tersebut adalah: a) Kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan

dan

pengendalian

keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku b) Terselenggaranya SPIP di Badan POM c) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara d) Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan e) Dipertahankannya opini WTP f) Implementasi Program Anti Korupsi g) Meningkatnya implementasi e-procurement Barang dan Jasa Dalam mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut: a) Indikator kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku b) Dalam perencanaan penganggaran telah disusun pedoman Integrated Planning dan Budgeting (Roren) c) Perencanaan dan penganggaran Badan POM telah mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan arah kebijakan, diseminasi kebijakan unit eselon I, rapat kerja nasional untukmenyusun rencana tindak lanjut tahun berikutnya dan matriks RKP tahun berikutnya (n+1), kemudian pembahasan trilateral dengan Bappenas dan Kemenkeu, dilakukan diseminasi perencanaan penganggaran pusat dan balai untuk mensinergikan rencana kegiatan anggaran pusat dan balai, penyusunan RKAKL, pengesahan DIPA POK oleh DJA, pelaksanaan kegiatan kemudian pertemuan evaluasi nasional dari tahun berjalan. d) Dalam mewujudkan pengelolaan penganggaran yang baik, telah disusun organisasi pengelolaan anggaran antara lain: (1) SK penetapan KPA ditandatangani oleh Eselon I/pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;


60


(2) SK penetapan PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima ditetapkan oleh KPA. (3) SK penetapan Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja. e) Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran setiap triwulan untuk seluruh unit di Badan POM dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan. Laporan tahunan Badan POM telah memuat hasil seluruh kegiatan Badan POM merupakan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dalam kurun 1 tahun. f) Dalam mengevaluasi SAKIP termasuk LAKIP seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM, mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04. 1. 23. 07. 11. 690 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan POM. Pelaksanaan tahun 2014 sedang dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Badan POM. g) Indikator terselenggaranya SPIP di Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 telah dilakukan penerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan POM, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut: (1) Telah disusun

Keputusan

Kepala Badan POM RI

Nomor

HK.

04. 1. 23. 08. 11. 07430 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (2) Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP dengan Eselon II Pusat (3) Pelaksanaan diklat SPIP, pembentukan satgas SPIP di masing-masing Satuan Kerja dan mapping lingkungan pengendalian (4) Telah dilaksanakan penilaian risiko di masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai (5) Telah dilaksanakan evaluasi hasil mapping SPIP (6) Pelaksanaan FGD implementasi SPIP, Penilaian risiko lanjutan pada masingmasing Satuan Kerja (7) Saat ini sedang dilakukan evaluasi penilaian resiko h) Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara Dalam Audit Operasional, On going, dan Kasus, pada tahun 2011 telah dilakukan audit operasional di 30 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 6 Satuan Kerja (LHA);


61


tahun 2012 telah dilakukan audit operasional di 30 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 4 Satuan Kerja; tahun 2013 telah dilakukan audit operasional di 16 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 9 Satuan Kerja; dan tahun 2014 semester 1 telah dilakukan audit operasional di 8 Satuan Kerja, audit tujuan tertentu di 2 Satuan Kerja. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset, antara telah dilakukan: (1) Pembinaan pengelolaan aset dilakukan

dengan

melakukan

sosialisasi

pengelolaan BMN kepada pengelola BMN pada masing-masing unit kerja di Badan POM, dengan narsumber dari Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu; tiap tahun dilakukan monitoring ke unit kerja yang dipilih secara sampling. (2) Pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan supervisi terhadap pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Satuan Kerja Lingkungan Badan POM

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 dengan indikator telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut: i)

Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut. Status

Temuan

Hasil

Pemeriksaan/Audit

Dan

Tindak

Lanjutnya

Hasil

Pemeriksaan/Audit BPK-RI/BPKP/APIP Lainnya: (1) Sampai dengan tahun 2013, dari 147 rekomendasi, terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 82, belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 33, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5. Sebanyak 27 rekomendasi belum ditetapkan statusnya oleh BPK. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya (2) Telah dilakukan Evaluasi Kegiatan secara berkala per triwulan dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online

Dalam mencapai sasaran dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut: a) Indikator dipertahankannya opini WTP, dilakukan langkah sebagai berikut: a) Memonitor tindak lanjut hasil temuan


62


b) Tahun 2011 opini WTP dengan paragraf penjelas. Jumlah temuan 13, jumlah saran 27. Temuan yang selesai ditindaklanjuti 8, saran yang selesai ditindaklanjuti 22 c) Tahun 2012 opini WTP. Jumlah temuan 18, jumlah saran 35. Temuan yang selesai ditindaklanjuti 2, saran yang selesai ditindaklanjuti 5 d) Tahun 2013 opini TMP. Jumlah temuan 13, jumlah rekomendasi 27. Semua telah ditindaklanjuti namun belum diketahui status akhirnya e) Tahun 2014 opini WDP, namun belum terdapat LHP f) Melakukan review laporan keuangan dan laporan BMN g) Telah dilakukan reviu laporan keuangan dengan pendampingan BPKP dengan hasil berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Inspektur. h) Indikator Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan status opini Laporan Keuangan i)

Melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan

j)

Pembinaan

penyusunan

laporan

keuangan

per

semester

dan

tahunan

dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan, Supervisi ke Balai/Balai Besar POM. k) Monev CAPA: (1) Telah disusun Action Plan rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan POM oleh BPK (2) Melakukan monitoring Tindak Lanjut temuan BPK. - Menyusun strategi meraih kembali WTP, dan (3) Forum Group Discussion (FGD) penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK

Dalam mencapai sasaran menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut: 1. Indikator kegiatan implementasi program anti korupsi. Dalam implementasi program anti korupsi, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: a) Perumusan kebijakan dan program pengawasan dan pemberantasan korupsi dengan perumusan perencanaan program pengendalian gratifikasi, whistle blower system, dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) b) Identifikasi area/proses pengawasan obat dan makanan rawan korupsi dengan alat bantu survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 8 Unit Layanan Publik. c) Penggalangan komitmen seluruh pegawai Badan POM telah dilaksanakan dengan pembentukan Zona Integritas di Badan POM


63


d) Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan pembuatan edaran larangan menerima gratifikasi dan kewajiban melapor, lomba pembuatan banner dan spanduk anti korupsi, kampanye anti korupsi pada Hari Anti Korupsi, dan penandatanganan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM e) Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional yang mengani pelayanan publik telah dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat struktural, fungsional tertentu pada unit kerja, hingga seluruh pegawai Badan POM. f) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui Keputusan Kepada Badan POM RI Nomor HK. 04. 1. 242. 08. 11. 07084 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan POM, serta penyusunan laporan Kormonev tahun 2011. Juga dilakukan program percepatan pemberantasan korupsi yang dilaporkan kepada Bappenas/UKP4. g) Indikator meningkatnya implementasi e-procurement barang dan jasa, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Menerbitkan pemberitahuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan POM untuk pengadaan bernilai Rp. 1 Milyar ke atas dengan Surat Pemberitahuan Nomor HM. 03. 01. 2. 24. 08. 10. 0424 yang salah satu poinnya adalah menyebutkan bahwa paket pelelangan dengan nilai di atas 1 miliar wajib diproses melalui LPSE. (2) Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa untuk seluruh pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menerbitka Surat Edaran Nomor: PR. 02. 03. 2. 21. 02. 12. 0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Badan POM R dan Surat Edaran Nomor HK. 05. 02. 2. 01. 14. 0209 tahun 2014 tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (3) Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM (4) Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa dengan nilai lebih dari 100 juta secara bertahap dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor


64


PR. 02. 03. 2. 21. 02. 12. 0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Badan POM RI. 2) Dampak Dampak dari sasaran “meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara” adalah terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai siklus perencanaan

dan

berkesinambungan.

penganggaran

yang

dimonitor

Dampak

area

perubahan

dari

serta

dievaluasi

“meningkatnya

secara efektifitas

pengelolaan keuangan negara pada Badan POM” adalah terlaksananya evaluasi, baik terhadap LHP, TL, maupun kegiatan dan realisasinya. Dampak dari area perubahan “dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM” adalah monitoring tindak lanjut hasil temuan dan melakukan review laporan keuangan dan laporan BMN. Dampak dari sasaran “menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang” adalah bahwa dengan diterapkannya penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai, diharapkan adanya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pegawai Badan POM dan semua pegawai Badan POM dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Pegawai. f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1) Kemajuan dan Hasil Selama periode 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan langkah-langkah penerapan Reformasi Birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dalam Program ini terdapat dua sasaran yang harus dicapai selama periode 2011 – 2014. a) Sasaran: Meningkatnya kinerja Badan POM. Dengan indikator: Indikator kinerja utama (IKU) yang terukur. (1) Pada tahun 2011, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Pada tahun 2012 telah diterbitkan Pedoman monitoring dan evaluasi (2) Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan, dan sesuai


65


dengan PMK No. 249/PMK. 02/2011. Badan POM

telah

melaporkan

capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan melalui monev on line Bappenas pertriwulan dan berdasarkan output kegiatan melalui monev on line DJA pertriwulan. Selain itu diterbitkan Laporan Kinerja Badan POM triwulan I hingga triwulan IV dalam Buku Report To the Nation) dan Laporan tahunan Badan POM yang memuat hasil seluruh kegiatan Badan POM. Laporan tersebut sebagai monitoring dan evaluasi capaian kegiatan. (3) Pada tahun 2014, sesuai perubahan kebijakan Kemenkeu, laporan kinerja dan anggaran telah dilaporkan perbulan melalui monev online DJA. Selain itu capaian indikator rencana aksi pembangunan nasional dilaporkan melalui monev on line Teppa (Sismontep). (4) Dalam penyusunan Indikator Utama (IKU) mengacu pada POM-10. SOP. 01 Manajemen Strategi termasuk didalamnya proses penetapan IKU unit kerja dan IK Penyusunan IKU dan pengembangan IKU (5) Dalam setiap LAKIP Badan POM disampaikan hasil pengukuran capaian indikator termasuk IKU Badan POM dalam kurun waktu satu tahun. Untuk LAKIP tahun berikutnya dievaluasi dengan membandingkan capaian indikator tahun sebelumnya.

b) Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas Badan POM terdiri dari dua indikator yaitu Sistem yang mendorong kinerja organisasi dan Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas. (1) Sistem yang mendorong kinerja organisasi. ·

Dalam penerapan SAKIP pada setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM telah dilakukan Bimtek dan workshop SAKIP, dengan narasumber dari Bappenas, Kemenpan dan RB, serta kemenkeu. Setiap unit Kerja penyampaikan

draf

LAKIP

sebagai

output

pelatihan.

Kegiatan ini

merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP. ·

Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM telah menetapkan RKT satu tahun kedepan dan penetapan kinerja tahun berjalan serta aksi kinerja per triwulan.

·

Badan POM telah menyusun POM-10. SOP. 01 Manajemen Strategi termasuk didalamnya proses penetapan IKU unit kerja dan IK Penyusunan IKU dan pengembangan IKU


66


·

Penerapan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 Pada tahun 2012,

·

Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward dan punishment kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pencapaian output . Badan POM melakukan perhitungan reward dan punishment capaian output TA 2011 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Badan POM menerima reward TA 2011 sebesar Rp. 9,1 Milyar yang disebarkan kembali kepada Unit-Unit yang telah berkontribusi dalam menghasilkan reward. Hasil penerimaan reward menambah alokasi anggaran Badan POM pada TA 2012

·

Pada tahun 2013, Badan POM Melakukan perhitungan reward dan punishment capaian output TA 2012 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Badan POM menerima reward TA 2012 sebesar Rp. 1,24 Milyar yang diserahkan kembali ke negara untuk mengurangi pemotongan dalam rangka sharing the burden.

·

Pada tahun 2014, belum ada permintaan dari Kementerian Keuangan untuk menghitung reward dan punishment K/L mengingat kondisi fiscal space negara yang terbatas.

·

Untuk mengelola informasi dan dokumentasi telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK. 03. 1. 23. 08. 11. 07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04. 1. 23. 08. 11. 07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas ·

Dalam Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas pada setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM telah dilakukan Bimtek dan workshop SAKIP, dengan narasumber dari Bappenas, Kemenpan dan RB, serta kemenkeu. Setiap unit Kerja penyampaikan draf LAKIP sebagai output pelatihan. Kegiatan ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.


67


·

Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 04. 1. 23. 07. 11. 6690 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi

·

Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

·

Telah dilakukan evaluasi atas LAKIP Unit Kerja di Badan POM

·

Telah dilakukan review laporan keuangan dengan pendampingan BPKP dengan hasil berupa surat pernyataan telah di-review yang ditandatangani oleh Inspektur

3) Dampak Dalam evaluasi LAKIP Unit Kerja masih terdapat kendala yaitu evaluasi laporan baru dilakukan sebatas kelengkapan dokumen, belum mencakup kualitas dan implementasi Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Badan POM belum diperbaharui sehingga terdapat kesenjangan antara hasil evaluasi Inspektorat dengan hasil evaluasi SAKIP Badan POM oleh KeMenPAN-RB. Dalam melakukan review laporan keuangan masih menghadapi kendala kurangnya jumlah personil untuk melakukan review laporan keuangan sehingga berdampak pada waktu penyelesaian LK berdekatan dengan tenggat waktu penyerahan LK ke Kemenkeu g. Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

pada

Program Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan 1) Kemajuan Dan Hasil Program penataan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 2 (dua) sasaran: a) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator dari sasaran area perubahan “menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Obat dan Makanan” adalah: (1) Adanya SOP tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan. (2) SOP mengakomodir 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU no 10/2004) (3) Pelaksanaan legal drafting mengacu SOP di atas termasuk dukungan routing slip.


68


(4) Telah

dilakukan

pemetaan

atas

peraturan

perundang-undangan

yang

diidentifikasi tumpang tindih, disharmonis, serta multitafsir, dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti. b) Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Pencapaian kemajuan dan hasil pelaksanaan Road Map RB 2011-2013: Untuk sasaran Pertama, yaitu: a) Telah disusun SOP Nomor POM-01 tentang Penyusunan Perundang-undangan yang meliputi penyusunan RUU, RPP, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Kepala BPOM, Penyusunan Pedoman dan Rancangan Standar dan rancangan Keputusan beserta IK pelaksanaannya. Selama periode tahun 2011 – 2013 telah dilakukan continuous improvement melalui audit internal dan eksternal maupun rapat tinjauan manajemen, yaitu telah dilakukan revisi POM 01. 04 terkait notifikasi peraturan dan pengunggahan peraturan dalam subsite JDIH. b) Melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonisasi, serta multitafsir secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, seperti terlampir. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan tersebut telah dilakukan

penyusunan/revisi

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengawasan obat dan makanan. Hingga saat ini, berturut-turut telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan: (1) Tahun 2011 sebanyak 188 peraturan perundang-undangan dan sebanyak 28 berupa Peraturan Kepala Badan POM seperti terlampir; (2) Tahun 2012 sebanyak 213 peraturan perundang-undangan dan sebanyak 14 berupa Peraturan Kepala Badan; dan (3) Tahun 2013 sebanyak 338 peraturan perundang-undangan dan sebanyak 45 berupa Peraturan Kepala Badan. Untuk sasaran Kedua, yaitu: a) Selama tahun 2011 – 2013 telah dilakukan pengadaan software pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari Jejaring Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Software JDIH secara terus menerus dilakukan pengembangan baik dari sisi content maupun lay out. b) Melakukan sosialisasi baik melalui JDIH, dokumen elektronik dalam bentuk DVD dan buku kumpulan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada unit internal maupun stakeholder eksternal.


69


c) Menerima pengaduan terhadap pengelolaan dokumentasi peraturan perundangundangan maupun terhadap substansi peraturan perundang-undangan dan hasil pengaduan terebut telah dilakukan perbaikan pengelolaan dokumentasi hukum maupun sebagaai bahan revisi peraturan perundang-undangan. 2) Dampak Dampak dari sasaran “menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Obat dan Makanan” adalah tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang tidak tumpang tindih dan harmonisasi sehingga pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya dapat berjalan secara efektif. Dampak dari sasaran “meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan” adalah bahwa dengan telah terkelolanya subsite JDIH dengan baik, maka penyebaran dokumentasi dan informasi hukum pengawasan di bidang obat dan makanan dapat tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal secara luas sehingga diharapkan implementasi peraturan dan pengawasannya bisa berjalan lebih efektif. h. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Kemajuan Dan Hasil Tantangan pengawasan obat dan makanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik kompleksitasnya maupun eskalasinya. Jumlah penduduk yang meningkat drastis serta indeks pembangunan manusia yang belum membaik secara berarti, memicu perubahan demand yang tidak disertai rasionalitas produk yang dikonsumsi. Tantangan ini bertambah besar dengan terbukanya system ekonomi Indonesia, yang mengakibatkan menipisnya entry barrier perdagangan antar Negara. Dengan sistem ini pula, disepakati Asean Economic Community (AEC) yang diberlakukan di tahun 2015. ASEAN menjadi pasar tunggal, dan produk yang diperdagangkan menjadi free entry dan free exit. Hal ini menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah terkait pengawasan obat dan makanan, seperti membanjirnya produk impor dengan nilai jual yang relatif lebih rendah dibanding produksi dalam negeri tetapi dengan kualitas yang belum tentu sesuai dengan standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta maraknya produk illegal dan substandard.


70


Dengan posisi tawar yang rendah akibat tingkat ekonomi dan pendidikan yang belum membaik, maka pemilihan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat masih cenderung pada harga dan bukan pada kualitas. Dampak yang lebih besar adalah terpuruknya status kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi produk yang berisiko terhadap kesehatan. Di sisi yang lain, terjadi perubahan paradigma birokrasi untuk menjadi birokrasi yang lebih bersih dan bersifat melayani. Perubahan paradigm ini dibingkai dalam reformasi birokrasi agar mampu menjawab tuntutan masyarakat. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik, lebih mudah, transparan, akuntabel dan pasti menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Untuk menjawab tantangan ini, Badan POM mengembangkan dan menerapkan strategi yang komprehensif dan holistik, yang meliputi perkuatan fungsi pengawasan obat dan makanan secara full spectrum, mulai pre market (penilaian produk sebelum beredar) sampai dengan post market (pengawasan produk di peredaran) serta pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut, dalam beberapa hal sudah membuahkan hasil, dibuktikan dengan diperolehnya capaian, antara lain peringkat 6 untuk layanan Notifikasi Kosmetika, dan peringkat 7 untuk layanan Penilaian Keamanan Pangan dalam kompetisi Open Government Indonesia, menjadi instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi dari 85 instansi pemerintah yang disurvei dengan indeks 7,69 pada Survei Integritas Pelayanan Publik oleh KPK, peringkat ke-6 e-Transparency Award, peringkat ke-3 Zona Hijau Bidang Kepatuhan Lembaga Pemerintah untuk penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman, memperoleh Sertifikat Akreditasi Kearsipan yang merupakan pengakuan atas sistem kearsipan Badan POM yang terintegrasi dengan kemampuan telusur yang cepat dan tepat serta beberapa penghargaan yang lain. Namun diakui bahwa di beberapa hal masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk tetap meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, perbaikan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing obat dan makanan produksi Indonesia. Upaya perbaikan tersebut termasuk untuk meningkatkan coverage pengawasan, coverage pemberdayaan masyarakat, kepastian jadwal dan ketepatan waktu pelayanan. Sebagai upaya perbaikan tersebut, Badan POM berusaha untuk melakukan efisiensi sumber daya, termasuk sistem dan tata hubungan kerja, tetapi


71


sampai saat ini terkendala dari segi jumlah sumber daya manusia aparatur, sehingga upaya-upaya perbaikan tersebut belum optimal dilaksanakan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai 2 (dua) sasaran, yaitu: a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, lebih murah) dengan indikatornya adalah pelayanan publik murah, terjangkau, cepat dan aman. Untuk mencapai sasaran tersebut, dari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2014, telah dihasilkan: (1) Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM (2) Sosialisasi dan implementasi Peraturan Kepala Badan POM RI No. 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM (3) Implementasi e-reg dan e-notifikasi antara lain implementasi e-reg obat copy, pengembangan e-reg renewal obat copy, pengembangan e-reg produk baru obat tradisional dan suplemen kesehatan, implementasi e-reg obat tradisional low risk, e-registrasi ulang obat tradisional, implementasi notifikasi kosmetik, implementasi Notifikasi Perubahan kosmetik dan implementasi Pembaharuan Notifikasi kosmetik, implementasi e-reg pangan low risk, implementasi epayment (notifikasi kosmetik dan e-reg pangan), pengembangan e-reg pendaftaran iklan, uji coba implementasi e-reg pangan highrisk, dan rencana implementasi e-reg pangan high risk tahap I (bulan Agustus 2014). (4) Penerapan single sign on (SSO), SKI paperless, penerbitan SKK Non Obat dan Makanan pada e-bpom Badan POM sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas sistem NSW. Dengan penerapan ini diharapkan pelayanan semakin cepat, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan serta pelayanan lebih transparan. Dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap layanan informasi terkait pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dengan dukungan dari Global Fund meluncurkan layanan publik contact center HALOBPOM 500533 yang bertepatan dengan acara puncak Peringatan HUT Badan POM RI ke-13 tanggal 5 Februari 2014. Contact center HALOBPOM 500533 dibangun dengan menggabungkan beberapa bentuk pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dari berbagai penjuru dengan menyediakan bermacam-macam jenis pelayanan antara lain interaksi melalui telepon (call), fax, email, sms dan


72


datang langsung. Contact center HALOBPOM 500533 memberikan layanan informasi publik dan pengaduan tentang produk obat dan makanan, pada hari kerja Senin – Jum’at pukul 08. 00 – 18. 00. Di luar jam kerja, layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan informasi keracunan melalui HALOBPOM 500533 dialihkan secara otomatis ke layanan telepon seluler 24 jam. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas ditemui kendala terkait dengan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang Informasi dan Teknologi serta jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah berkas yang masuk sehingga beban kerja semakin tinggi. b) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan indikator terimplementasinya metode survey kepuasan pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran tersebut dari tahun 2011 sampai dengan Mei 2014 telah dihasilkan: (1) Menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan untuk seluruh unit pelayanan Publik di Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM, oleh Inspektorat. Untuk Direktorat Pelayanan Publik telah dilakukan survey oleh pihak ketiga. (2) Telah menerapkan sistem ISO 9001:2008 terkait dengan keluhan pelanggan, sehingga diharapkan kinerja dan mutu pelayanan semakin profesional dan terpenuhinya kepuasan pelanggan. (3) Meningkatkan intensitas KIE dengan masyarakat. (4) Menyelenggarakan forum komunikasi dengan pelaku usaha di daerah. 2) Dampak Dampak dari sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, dan lebih murah)” adalah: a) Dengan adanya regulasi yang memadai serta SDM yang cukup diharapkan pelayanan publik yang optimal. b) Dengan diimplementasikannya Standard Pelayanan Publik, maka petugas pelayanan publik dapat lebih profesional. c) Dengan diterapkannya sistem registrasi dan notifikasi secara elektronik akan berdampak: ·

Pelayanan lebih cepat

·

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan •Pelayanan menjadi lebih transparan


73


b) Evaluasi kinerja pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Dengan diterapkannya sistem ISO 9001:2008, maka kinerja dan mutu pelayanan semakin profesional dan terpenuhinya kepuasan pelanggan. Dampak dari sasaran “meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah: a) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik Badan POM/kinerja pelayanan publik Badan POM. b) Memacu untuk meningkatkan kinerja birokrasi pelayanan publik Badan POM.


74

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI MODUL 8 REFORMASI BIROKRASI. Reviewer: Dr. Endry Boeriswati, M. Pd

Recommend Documents