Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI MODUL 1 PANCASILA. Reviewer: Dr. Umasih, M.Hum

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI

MODUL 1

PANCASILA

Reviewer: Dr. Umasih, M.Hum

MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BADAN POM RI 2015

Pancasila

1. 0


Modul 1

PANCASILA A. PENDAHULUAN Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dan nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebenarnya sudah telah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan meskipun sila-silanya belum dirumuskan secara konkrit seperti yang dikenal saat ini. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca berarti ‘lima’ dan sila berarti ‘dasar’ atau ‘asas’. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara terdiri atas lima asas atau lima sila. Seperti suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang dinamakan Pancasila yang terdiri atas lima dasar atau lima asas. B. Deskripsi Singkat Modul ini membahas lima hal, yaitu (1) pengertian, fungsi dan kedudukan hukum Pancasila, (2) sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, (3) hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, (4) peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan pengamalan Pancasila. C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mempelajari modul ini, para peserta Diklat diharapkan dapat: 1) Menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara; 2) Menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila; 3) Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; 4) Menjelaskan hubungan antara pancasila dengan UUD 1945 5) Menjelaskan cara-cara pengamanan Pancasila E. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri atas lima kegiatan belajar: 1) Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara;

Pancasila

1. 1


2) Fungsi dan Kedudukan Hukum Pancasila; 3) Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila; 4) Hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 5) Cara-cara Pengamanan Pancasila F. Uraian Materi Kegiatan Belajar 1: SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 1. Lahirnya Pancasila Kekalahan tentara Belanda 1942 kepada tentara Jepang di Kalijati merupakan awal berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemenangan Jepang tersebut semula disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang sejak awal tidak mempunyai harapan merdeka di bahwa penjajahan Belanda. Harapan mereka, Jepang sebagai sesama bangsa Asia akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Strategi Jepang untuk menjajah Indonesia memang cukup berhasil, yaitu dengan memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentara Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Dengan sangat strategis, pada 8 November 1942 dilakukan pembahasan mengenai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia baik untuk kepentingan Jepang maupun untuk kepentingan Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Bahkan setelah kegagalan “Tiga A” (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia), didirikanlah Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang diketuai oleh empat serangkai, Ir. Sukarno, Moch. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansur mendapat sambutan hangat dari rakyat. Pembentukan Putera ini telah mengawali dibentuknya berbagai organisasi massa, seperti Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dan Heiho (PETA). Di pihak Jepang, pembentukan berbagai organisasi ini sebenarnya merupakan strategi Jepang untuk “melunakkan” hati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu. Di bawah jajahan Jepang, nasib rakyat Indonesia bukannya membaik, melainkan lebih menderita dari pada penjajajahan sebelumnya. Peristiwa kekalahan Jepang terhadap Sekutu telah memaksa Jepanag memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ada kekhawtiran di pihak Jepang, jika para pemimpin Indonesia berbalik melawan Jepang, keadaan Jepang tentu tidak dapat diselamatkan lagi. Oleh

Pancasila

1. 2


karena itu, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan ke seluruh dunia di muka sidang ke-85 Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat. Pemberian kemerdekaan dan bayangan kekalahan Jepang tersebut telah memaksa mereka untuk mementuk Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai dibentuk yang kemudian lembaga ini disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan diketuai oleh dr. KRT. Rajiman Wedyodiningrat. Sidang pleno BPUPKI pertama diadakan dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 28 Mei 1945 sidang dibuka dengan sambutan Saiko Syikikan, Gunseikan. Dia meminta BPUPKI agar mengadakan penelitian yang cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia merdeka sebagai suatu mata rantai dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dalam pidato pembukaannya, dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang, “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?”. Pertanyaan ini menjadi topik pembicara topik yang paling dominan pada sidang tersebut, tepatnya pada saat dimulainya diskusi untuk membahasa “dasar nagara”, yaitu 29 Mei s.d 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan pidatonya yang memberikan jawaban dari pertanyaan dr. Rajiman. Ir. Soekarno menguraikan tentang lima sila. Pidato tersebut kemudian diterbitkan dengan nama “Lahirnya Pancasila”. Menurut Mohamad Hatta, pidato Soekarno itu dikatakan sebagai yang bersifat kompromois, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama. Pada masa sidang itu, ada beberapa usulan mengenai konsep dasar negara, di antaranya: a. Muh.Yamin (29 Mei 1945) Pada kesempatan ini, usulan Muh. Yamin disampaikan secara lisan. Dasar negara yang diusulkannya, yaitu: 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan

Pancasila

1. 3


5. Kesejahteraan sosial (Keadilan sosial) Setelah menyampikan usulan secara lisan, M.Yamin kembali menguslkan dasardasar negera secara tertulis dan usulan tersebut sudah lebih lengkap dari sebelumnya. Dasar negara tersebut terdiri atas lima dasar, yaitu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Rasa persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Bung Karno (1 Juni 1945): Sehari setelah Muh. Yamin mengusulkan dasar negara, pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusul dasar negara, yang isinya sebagai berikut: 1. Kebangsaan 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan social 5. Ketuhanan Yang Maha Esa Para anggiota BPUPKI berdiskusi untuk membicarakan usulan-usulan di atas tentang dasar negara. Akhirnya, pada 22 Juni 1945 BPUPKI menyetujui naskah rancangan pembukaan UUD 1945 yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Di dalam rancangan pembukaan ini memuat rancangan dasar negara (yang kemudian disebut Pancasila), yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaran perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setelah

BPUPKI

selesai

menyelesaikan tugasnya, dibentuklah

panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebelum sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat kecil yang mengubah rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang disetujui adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pancasila

1. 4


3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Secara budaya, Pancasila sebenarnya merupakan kristalisasi nilai-nilai unggul yang digali dari bangsa Indonesia. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur yang tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kadang-kadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan antara hasil keputusan tindakan nyata dengan nilai budaya. Kegiatan Belajar 2: FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA Dilihat dari fungsinya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis dan fundamental serta tuntunan yang dinamis dan ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi yuridis yang kuat sebagai norma dasar (grundnorm). Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai rechtsidee yang di dalamnya terdapat nilai dasar, kerangka berpikir, orientasi, dan citacita para penyelenggara negara dan masyarakat dalam berhukum. Dengan dituangkannya Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945, posisi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara yuridis menjadi sangat kuat. Ini berarti bahwa eksistensi kesepakatan dasar atau konsensus bangsa tersebut mutlak dipertahankan. Dalam banyak referensi, fungsi dan kedudukan Pancasila mengacu beberapa hal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan negara, ideologi negara, pemersatuan bangsa, dan ideologi terbuka. 1. Pancasila sebagai Dasar Negara Secara formal, Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan dasar pijakan yang mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas tujuan yang akan dicapai. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu:

Pancasila

1. 5


Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. a) Perjanjian luhur, yaitu Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar

negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia). b) Sumber dari segala sumber tertib hukum, yaitu segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. c) Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil

dan makmur yang merata materil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Berikut ini adalah dasar hukum yang menjadi alasan mengapa pancasila menjadi dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-4 antara lain menegaskan ”..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut meskipun tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Kesepakatan tersebut, tercantum pula dalam berbagai Ketetapan MPR-RI di antaranya sebagai berikut : a)

Ketetapan MPR – RI No.XVIII/MPR/1998, pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

b)

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan : Sumber Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila

1. 6


Pancasila Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Negara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dasar negara Pancasila perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya agar dapat dengan tepat mengimplementasikannya. Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan yang ada. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut: 1). Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada Sila Persatuan Indonesia, mampu mengikat

keanekaragaman

dalam

satu

kesatuan

bangsa

dengan

tetap

menghormati sifat masing-masing sepert apa adanya. 2). 2) Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3). Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia. 4). Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini, selaras dengan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5). Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut: 1). Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia 2). Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran 3). Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.

Pancasila

1. 7


4). Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi, yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai menerapkan nilai pancasila dalam bertindak. 2. Pancasila sebagai Ideologi Negara Ideologi berasal dari kata idea yang artinya: konsep, pemikiran, gagasan dan logos yang artinya: pengetahuan. Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah memberi dasar arah dan tujuan bagi bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupannya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Ideologi negara adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai, mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar, dan pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-

Pancasila

1. 8


pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus menjadi landasan bagi tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan atau semua yang behubungan dengan hidup kenegaraan. Di dalam Pancasila, telah tertuang cita-cita, ide-ide, dan gagasangagasan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila dijadikan Ideologi Bangsa. Dalam implementasinya, Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Ideologi terbuka juga merupakan suatu sistem pemikiran terbuka dan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel, tidak tertutup, dan kaku. Akan tetapi, Pancasila harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa

mampu

menyesuaikan

dengan

perkembangan

zaman.

Dengan

karakteristik seperti ini, Pancasila memiliki tiga dimensi, yaitu: a) Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. b) Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. c) Dimensi realistis, harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang.

Pancasila

1. 9


Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan keterbukaan dalam menerima budaya asing masuk ke Indonesia selama budaya asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Misalnya masuknya budaya India, Islam, barat dan sebagainya. 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Negara Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang. Tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap warga negara Indonesia harus dilandasi dari semua sila Pancasila, karena Pancasila adalah satu kesatuan dan tidak dapat dilepas-pisahkan dari yang satu dengan yang lain. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh

suatu

bangsa

sehingga

darinya

mampu

menumbuhkan

tekad

untuk

mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidup yang diyakini kebenarannya adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu

Pancasila

1.10


diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Pancasila yang harus dihayati dan dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dengan demikian jiwa beragama (sila pertama), jiwa berperikemanusiaan (sila kedua), jiwa berkebangsaan (sila ketiga), jiwa berkerakyatan (sila keempat), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadaan sosial (sila kelima). 3. Pancasila sebagai Pemersatuan Bangsa Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam adat dan budaya. Pada dasarnya, setiap adat budaya telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beragama pun telah, bangsa Indonesia telah mengamalkan juga kelima dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, setiap agama di Indonesia mengajarkan

berketuhanan,

mengajarkan

juga

tentang

kemanusiaan

dan

menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan. Jadi, agama-agama di Indonesia telah mengamalkan Pancasila sehingga dalam kehidupan beragama ada rasa persatuan dan saling menghormati antar umat beragama. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam-macam suku pun bukan menjadi suatu pembeda bagi warga negara Indonesia. Justru ini dijadikan nilai positif bagi Indonesia sebagai negara yang beragam suku dan budaya. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah prinsip kuat bangsa Indonesia walaupun Indonesia adalah bangsa majemuk yang multi agama, multi bahasa, multibudaya dan multiras. Kegiatan Belajar 3: NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA Nilai berhubungan erat dengan budaya dan masyarakat. Menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

Pancasila

1.11


1) Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari unsur akal manusia 2) Nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa manusia 3) Nilai moral/kebaikan yang berunsur dari kehendak/kemauan 4) Nilai religius, yaitu merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan/ kepercayaan manusia Manusia menjadikan nilai sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Dalam bidang pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk kaidah atau norma. Bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif. Di dalam tata nilai kehidupan bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. a. Nilai dasar Asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural.

b. Nilai instrumental Pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud nilai sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. c. Nilai praktis Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan bahan ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak.

Pancasila

1.12


Pancasila memiliki lima dasar (sila) yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila memiliki nilainilai yang berbeda dengan sila lainnya. Berikut ini dikemukakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam pancasila. a. Ketuhanan Yang Maha Esa 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan

agama

dan

kepercayaannya

masing-masing

menurut

dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 6) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.

Pancasila

1.13


9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. c. Persatuan Indonesia 1) Mampu

menempatkan

persatuan,

kesatuan,

serta

kepentingan

dan

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. d. Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmah

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan/Perwakilan 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat

Pancasila

1.14


manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan

kepercayaan

kepada

wakil-wakil

yang

dipercayai

untuk

melaksanakan pemusyawaratan. e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kegiatan Belajar 4: HUBUNGAN PANCASILA DAN UUD 1945 Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terikat oleh suatu kekuatan hukum, struktur kekuasaan formal, dan meliputi suasana kebatinan atau citacita hukum yang menguasai dasar negara. Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal-pasal tersbut diturunkan ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Jadi, selain tercantum dalam

Pancasila

1.15


Pembukaan UUD 1945 alinea 4, Pancasila terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alinea mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan isi Undang-Undang Dasar. Alenia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alenia keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara. Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebutlah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai Philosofische grondslag atau dasar negara secara umum. Jelaslah bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alinea IV. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintah negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam Pembukaan alinea IV. Oleh karena itu justru dalam Pembukaan itulah secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik, yaitu hubungan secara formal dan material.

Pancasila

1.16


1. Hubungan Secara Formal Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religus, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan hubungan secara formal ini, dapat disimpulkan bahwa: a. rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. b. Berdasarkan pengertian ilmiah, Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan tertib hukum Indonesia. Dalam kaitannya ini, pembukaan UUD 1945 mempunyai dua macam kedudukan, yaitu: 1) Sebagai dasarnya,karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktorfaktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. 2) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. 3) dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat

kedudukan

hukumnya

berbeda

dengan

pasal-pasalnya.Karena

Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945,bahkan sebagai sumbernya. 4) Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar

kelangsungan hidup Negara Republik

Indonesia yang

diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. 5) Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945; dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Pancasila

1.17


b. Hubungan Secara Material Jika ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat Negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945. Jadi, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila Hal ini berarti secara meterial, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari Pokok Kaidah Negara Fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Kegiatan Belajar 5: CARA-CARA PENGAMANAN PANCASILA Mengamankan Pancasila bearti menyelamatkan, mempertahankan, dan menegakkan Pancasila yang benar agar tidak diubah, dihapus, atau diganti dengan yang lain. Pada hakiaktnya, mengamankan Pancasila adalah mengamankan negara. Jadi bila dasar negara Pancasila terancam, berarti negara juga terancam. Karena itu masalah mengamankan Pancasila adalah masalah yang sangat penting serta menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama seluruh rakyat. Pengamanan Pancasila dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu preventif dan represif. 1. Preventif (usaha pengamanan yang bersifat pencegahan) Pengamanan preventif adalah pengamanan yang bersifat pencegahan. Hal ini merupakan upaya yang lebih mendasar, termasuk di dalamnya adalah kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan adanya usaha dari mana pun dapat merongorong Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pengamanan preventif dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: a) membina keadaan Wawasan Nusantara; b) membina kesadaran ketahanan nasional;

Pancasila

1.18


c) melaksanakan sistem dan Doktrin Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta); d) melaksanakan pendidikan moral Pancasila; e) meningkatkan pengertian, pemahaman, dan penghayatan tentang Pancasila melalui sarana pendidikan, penerangan, penataran, dan lain-lain. 2. Represif (usaha pengamanan yang bersifat penindakan) Pengamanan represif adalah pengamanan yang bersifat penindakan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas bahaya yang mengancam, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa: a) pemberontakan b) pengkhianat c) pelanggar hukum d) perongrong pancasila: (1) paham komunis/marxisme/leninisme (2) paham liberalisme (3) paham ekstrim (agama, nasional, sosial) (4) golongan anarki Sementara itu, ancaman dari luar negeri dapat berupa: a) penjajah b) invasi c) infiltrasi d) subversi e) subversi ideologi/kebudayaan Usaha pengamanan yang bersifat penindakan dapat dilakukan melalui caracara berikut: a) menindak

pelanggar-pelanggar

hukum,

penghianat,

pemberontakan,

dan

perongrong Pancasila; b) melarang paham, aliran dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila; c) melarang masuknya atau berkembangnya nilai-nilai yang dapat membahayakan

nilai-nilai Pancasila.

Pancasila

1.19

Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI MODUL 1 PANCASILA. Reviewer: Dr. Umasih, M.Hum

Recommend Documents