MODUL PELATIHAN Keuangan Berkelanjutan & Pembiayaan Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan. Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

MODUL PELATIHAN Keuangan Berkelanjutan & Pembiayaan Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan

Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro PAKET PELATIHAN Keuangan Berkelanjutan dalam Pembiayaan Energi Bersih

DISCLAIMER: PEMBUATAN NASKAH INI DIKOORDINASIKAN DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). SERANGKAIAN DISKUSI TELAH DILAKUKAN MELIBATKAN INSTITUSI TERKAIT, DAN PARA AHLI YANG TELAH MEMBANTU MEMPERSIAPKAN NASKAH INI. MENJADI SUATU KEBANGGAAN BAGI KAMI UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN RASA TERIMAKASIH KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN NASKAH INI DARI AWAL HINGGA SELESAI. PEDOMAN INI TIDAK BERSIFAT MENGIKAT BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) NAMUN DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU ACUAN BAGI LJK DALAM HAL BERINVESTASI DI SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN. PENYUSUNAN NASKAH INI MEMPEROLEH DUKUNGAN KONSULTASI DAN MASUKAN DARI THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT – INDONESIA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT (ICED) ROJECT BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA (LPEM UI)

2

DAFTAR ISI Daftar Isi TUJUAN PEMBELAJARAN............................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN............................................................................................................................................ 2 PENTINGNYA BANK TERLIBAT DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR BISNIS BERKELANJUTAN......................... 3 MEMAHAMI MODEL BISNIS PROYEK PLTMH.............................................................................................. 5 Kelebihan dan kelemahan PLTMH................................................................................................................ 6 ASPEK PENTING DALAM PROYEK PLTMH.................................................................................................. 10 ANALISA KREDIT PLTMH YANG MEMASUKKAN KONSEP ASRI................................................................ 16 PENILAIAN DAN MITIGASI RISIKO KREDIT PADA PEMBIAYAN PROYEK PLTMH..................................... 23 PENTINGNYA MONITORING KREDIT YANG MEMASUKKAN ASRI........................................................... 27 ASPEK PENTING DALAM MONITORING KREDIT PROYEK PLTMH............................................................. 28 PENERAPAN SISTEM MONITORING KREDIT PLTMH YANG MEMASUKKAN ASRI.................................... 29 DAFTAR REFERENSI.................................................................................................................................. ...32

Daftar Tabel Tabel 1. Feed In Tariff.................................................................................................................................. 12 Tabel 2. Biaya proyek PLTMH...................................................................................................................... 20 Tabel 3. Dokumen PLTMH........................................................................................................................... 22 Tabel 4. Penilaian Risiko Proyek PLTMH dan Mitigasinya........................................................................... 24 Tabel 5. Komponen yang dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit PLTMH............................ 28

Daftar Gambar Gambar 1. Komponen dalam analisa dan monitoring kredit PLTMH.......................................................... 2 Gambar 2. Stakeholder PLTMH..................................................................................................................... 7 Gambar 3. Tahap pembangunan PLTMH..................................................................................................... 8 Gambar 4. Fitur yang diatur dalam PPA..................................................................................................... 13 Gambar 5. Integrasi equator principle ke dalam proses persetujuan kredit.............................................. 17 Gambar 6. Proses Pemberian Kredit........................................................................................................... 18

Modul Keuangan Berkelanjutan – Ikhtisar Peraturan-Peraturan Berkaitan Pembiayaan Energi Bersih

3

POINT 1

PENDAHULUAN Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami pentingnya bank untuk terlibat dalam pembiayaan sektor bisnis berkelanjutan 2. Memahami model bisnis proyek PLTMH 3. Memahami aspek penting dalam proyek PLTMH 4. Menerapkan analisa kredit proyek PLTMH yang memasukkan konsep ASRI (Analisis risiko sosial dan lingkungan) 5. Memahami penilaian dan mitigasi risiko kredit dalam pembiayaan proyek PLTMH 6. Memahami pentingnya bank untuk memasukkan ASRI dalam monitoring kredit 7. Memahami aspek penting dalam monitoring kredit PLTMH 8. Memahami penerapan sistem monitoring kredit PLTMH yang memasukkan ASRI

TUJUAN PEMBELAJARAN

M

odul ini bertujuan memberikan panduan bagi bank dan institusi keuangan dalam memberikan pinjaman untuk proyek PLTMH. Ruang lingkup pembahasan lebih menekankan pada aspek yang terkait dengan risiko lingkungan dan sosial untuk mendukung pembiayaan sektor bisnis berkelanjutan. Sedangkan aspek lainnya diluar isu lingkungan dan sosial tidak dibahas mendalam karena aspek-aspek tersebut berlaku seperti pada umumnya pemberian pinjaman. Modul ini ingin memberikan referensi bagaimana aspek penilaian risiko lingkungan dan sosial diintegrasikan ke dalam prosedur analisa dan monitoring kredit yang selama ini berlaku. Gambar 1 menunjukkan komponen dalam analisa dan monitoring kredit untuk PLTMH yang memasukan analisis lingkungan dan sosial yang akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya dalam modul ini.

4

Modul Keuangan Berkelanjutan – Pembiayaan Pembangkit ListrikTenaga Minihidro

Sustainable Finance

POLICY Capacity

Training

Procedures

Evaluating

Roles &

Monitoring

Responsibility

Aspek Teknis & Lingkungan Aspek Keuangan Aspek Hukum Proses Bisnis PLTMH PPA (Purchasing Power Agreement) Dokumen - dokumen

Gambar 1. Komponen dalam analisa dan monitoring kredit PLTMH

Di bagian pertama modul akan membahas mengapa bank perlu terlibat dalam pembiayaan sektor bisnis berkelanjutan. Kesadaran akan keterlibatan bank dalam sustainable finance, akan terwujud pada kebijakan bank untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial nya dalam pemberian pinjaman. Kebijakan (Policy) bank tersebut perlu dituangkan dalam penentuan kapasitas dan prosedur pemberian pinjaman. Kapasitas (Capacity) bank maksudnya adalah bank harus menetapkan peran dan tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut dan memberi pemahaman kepada pada personilnya mengenai aspek risiko lingkungan dan sosial dalam pemberian pinjaman. Sedangkan prosedur (Procedure), mencakup evaluasi dan monitoring kredit seperti biasa namun memasukkan aspek risiko lingkungan dan sosial kedalam alur proses pemberian pinjaman dan monitoring pinjaman. Untuk dapat melakukan prosedur pemberian pinjaman PLTMH yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, maka kapasitas personil perlu ditingkatkan melalui pemahaman mengenai aspek teknis dan lingkungan, aspek hukum dan tidak lupa juga tentang aspek keuangan terkait PLTMH. Selain itu, personil bank perlu memahami proses bisnis PLTMH dan dokumen-dokumen kunci yang digunakan dalam analisa kerdit, termasuk dokumen kunci seperti PPA (Power Purchase Agreement).


5

POINT 2

Pentingnya Bank Terlibat dalam Pembiayaan Sektor Bisnis Berkelanjutan

L

embaga keuangan memiliki peran penting dalam masyarakat. Melalui produk dan layanan yang diberikannya, lembaga keuangan berada pada tempat yang strategis untuk mempengaruhi arah dan langkah pembangunan perekonomian suatu negara, termasuk langkah dalam pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Pertama kali membaca konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) untuk sektor keuangan mungkin terasa aneh, karena sektor ini tidak menghasilkan produk berwujud fisik yang berkaitan dengan lingkungan, sektor keuangan hanya menyediakan jasa keuangan. Namun, pada kenyataannya, paling tidak terdapat dua channel bagaimana bank dapat berdampak ke masyarakat, yaitu lingkungan dan perekonomian: dampak langsung melalui aktivitas operasinya sehari-hari, misal penggunaan barang-barang daur ulang dan dampak tidak langsung melalui produk dan jasa keuangan yang disediakan kepada masyarakat. Namun demikian, dampak melalui aktivitas langsung kegiatan sehari-hari bank sangat kecil. Dampak riil datang dari sisi aset bank, yaitu melalui proyek pilihan yang akan didanai oleh bank. Sebagai lembaga yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian dan menggerakkan pertumbuhan GDP, bank berpotensi menjadi agen yang merubah prinsip dan prioritasnya dalam pemberian jasa. Bank dapat memilih, apakah akan menciptakan insentif untuk “business as usual” atau pada bisnis yang lebih ramah lingkungan, berorientasi sosial 6

dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Saat ini orang mulai memberi perhatian lebih pada kualitas hidup dan kualitas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berfokus pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Area yang besar salah satunya adalah mengenai energi terbarukan. Orang mulai banyak terlibat pada bisnis-bisnis yang menghasilkan energi baru dan terbarukan. Sektor energi baru dan terbarukan adalah industri masa depan. Semua negara beranjak menuju ke sana, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang besar bagi pengembangan dan pembangunan energi terbarukan. Potensi yang besar ini perlu didukung pendanaan dari Bank. Sudah terdapat beberapa bank yang berminat untuk masuk ke dalam sektor energi baru dan terbarukan ini. Sebagian besar masuk pada proyek energi listrik dari air atau dari panas bumi. Namun masih banyak bank yang enggan untuk masuk ke sektor pembiayaan ini. Penyebabnya adalah bank merasa tidak terbiasa untuk pembiayaan energi yang kental akan risiko lingkungan alam, belum memahami seluk beluk bisnis energi dan sering dipandang sektor ini adalah bisnis yang berisiko tinggi. Persepsi bahwa industri ini berisiko tinggi lebih disebabkan karena ketidak pahaman bank mengenai bisnis ini. Padahal imbal hasil dari sektor energi baru dan terbarukan merupakan bisnis jangka panjang yang memberi keuntungan yang tidak bisa dibilang sedikit.


Kewajiban Bank untuk memperhatikan isu lingkungan dan sosial sudah diatur melalui UndangUndang dan Peraturan Bank Indonesia. Berikut adalah beberapa peraturan pada Bank terkait aspek lingkungan yang harus diperhatikan oleh Bank, sebagaimana terangkum dalam Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih, suatu Pedoman untuk LJK yang dipublikasikan oleh OJK:

1. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

2. UU No. 10/1998 (perubahan UU No. 7/1992) Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan AMDAL bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi

3. UU No. 21/1998 tentang Perbankan Syariah Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Salah satu prinsip syariah adalah melakukan kegiatan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan. Salah satu prinsip keseimbangan adalah pendekatan kelestarian alam

4. PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, Direksi wajib menilai, memantau, mengambil langkahlangkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik. Bank melakukan analisa kualitas kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Salah satu penilaian prospek usaha adalah upaya debitur dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan berlaku.

5. SE BI No. 15/28/DPNP, 2013 tentang Bank Umum Konvensional dan SE BI No.13/10/DPBS, 2011 tentang Bank Umum Syariah Mewajibkan Bank untuk melakukan evaluasi terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup dari debitur atau calon debitur, dalam rangka penilaian kualitas aset (kredit) yang diberikan. Salah satu komponen penilaian prospek usaha adalah memastikan adanya AMDAL. Bank harus memperhatikan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Bank juga harus memperhatikan hasil penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Dengan terlibat pada pembiayaan sektor energi baru dan terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, Bank juga mendapat manfaat dari sisi reputasi. Reputasi bank akan meningkat dan positif. Tentunya hal ini akan membawa dampak lanjutan bagi berkembangnya bisnis bank di sektor lain.


7

POINT 3

Memahami Model Bisnis Proyek PLTMH

M

odul ini berfokus pada pembiayaan proyek energi terbarukan pada pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output antara 1MW – 10 MW yang memanfaatkan aliran air sebagai sumber tenaga. Prinsip kerja PLTMH yaitu memanfaatkan beda tinggi dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran atau sungai. Air yang mengalir lalu diteruskan oleh saluran pembawa lalu akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Turbin air akan memutar generator dan menghasilkan listrik. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan termasuk ke dalam energi bersih karena ramah lingkungan. Keterlibatan Bank dalam pembiayaan proyek PLTMH merupakan peluang bagi bank dalam program tanggung jawab sosial yang juga sekaligus berkontribusi pada pengembangan portfolio kreditnya. Proyek PLTMH bermanfaat untuk membangun ketersediaan listrik di kawasan-kawasan yang terpencil yang belum terjangkau baik oleh distribusi jaringan PLN. Dalam perencanaan pembangunan suatu PLTMH, diperlukan pengetahuan tentang: - Hidrologi - Kelistrikan - Bangunan sipil - Permesinan - Ekonomi untuk studi kelayakan

8


POINT 4

Kelebihan dan Kekurangan PLTMH Kelebihan dari PLTMH adalah sebagai berikut: -

Sumber energi bersih PLTMH tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama keprihatinan internasional tentang masalah lingkungan. PLTMH tidak melibatkan proses pembakaran, sehingga tidak menyebabkan emisi polusi seperti karbon dioksida seperti pembakaran bahan bakar fosil. PLTMH merupakan sumber energi bersih (tidak menghasilkan limbah di sungai, atau polusi udara) dan terbarukan (bahan untuk pembangkit listrik tenaga air adalah air, yang tidak dikonsumsi dalam proses pembangkit listrik).

-

Sumber energi yang efisien PLTMH hanya membutuhkan sejumlah kecil aliran air. Bahkan dengan debit air beberapa liter/menit dan perbedaan ketinggian 1 m, PLTMH sudah bisa dibangun. Karena PLTMH merupakan sumber energi yang terdesentralisasi terletak dekat dengan konsumen, kerugian transmisi dapat dikurangi. Meskipun demikian, listrik dapat dialirkan sejauh satu mil jauhnya ke lokasi penggunaan. Biaya pengoperasian dan pemeliharan PLTMH sangat rendah jika dibandingkan dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atau PLTBM (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa). Ini juga merupakan teknologi yang tahan lama dan kuat - sistem dapat hidup selama 50 tahun atau lebih tanpa investasi baru yang besar (namun umur rata-rata dipertimbangkan untuk tujuan investasi sekitar 30 tahun).

-

Sumber listrik yang andal Air merupakan sumber energi yang andal karena kelangsungannya sebagai penyedia energi listrik dibandingkan dengan teknologi terbarukan skala kecil lainnya.

-

Minim dampak bagi lingkungan PLTMH berfungsi sebagai ‘run-of-river system,’ yang berarti bahwa air yang melewati generator diarahkan kembali ke sungai, sehingga dampak relatif minimal atau tidak berdampak sama sekali pada ekologi sekitarnya.

-

Memenuhi kebutuhan listrik untuk negara-negara berkembang Karena fleksibel, murah dan berumur panjang, negara-negara berkembang dapat memproduksi dan menerapkan teknologi ini untuk membangun pasokan listrik sangat dibutuhkan untuk masyarakat kecil dan desa-desa terpencil. Pengembangan PLTMH dengan memanfaatkan arus sungai dapat menimbulkan manfaat lain seperti pariwisata, perikanan, irigasi dan pengendalian banjir.


9

Kelemahan dari PLTMH adalah sebagai berikut: -

Teknologi bersifat spesifik pada tiap situs Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan bersifat spesifik pada tiap lokasi: jarak dari sumber listrik ke lokasi di mana energi dibutuhkan, jarak sumber air ke transmisi, ukuran aliran (termasuk laju aliran dan output), serta keseimbangan komponen sistem - inverter, baterai, controller, saluran transmisi dan pipa.

-

Tidak dimungkinkan untuk melakukan ekspansi energi Setiap situs memiliki output daya maksimum yang tersedia yang membatasi peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan tingkat ekspansi kegiatan.

-

Variasi musim Di beberapa lokasi, aliran sungai berfluktuasi secara musiman dan ini dapat membatasi output daya. Selama musim kemarau ada kemungkinan aliran air berkurang dan output daya menjadi berkurang. Perencanaan dan penyelidikan komprehensif diperlukan untuk memastikan pembangkit energi dan kebutuhan energi yang memadai dapat terpenuhi.

Gambar 2. Stakeholder PLTMH

Stakeholder utama pada proyek PLTMH adalah sebagai berikut: -

Pengembang proyek atau Independent Power Producer (IPP) IPP adalah badan usaha yang berinisiatif melaksanakan pembangunan proyek PLTMH.

-

Perusahaan Listrik Negara (PLN) PLN merupakan pihak yang membeli listrik dari swasta dengan mengeluarkan Power purchase agreement (PPA) sebagai jaminan kepada pihak swasta untuk membeli listrik tersebut 10


-

Pemasok sumber energi Pemasok sumber energi pada PLTMH adalah sungai atau danau. Sungai atau danau pada umumnya dikuasai oleh pemerintah daerah ataupun dinas kehutanan (untuk sungai dan danau yang berada dalam hutan). Untuk itu diperlukan izin pengelolaan sungai atau danau.

-

Sponsor Proyek Sponsor proyek adalah pihak yang menyediakan modal untuk PLTMH minimal sebesar 20 – 35% dari total biaya investasi. IPP juga dapat berperan sebagai sponsor proyek apabila menggunakan modal sendiri. Kesanggupan pendanaan dari sponsor proyek sangat penting ketika IPP mengajukan permohonan kredit ke Bank.

-

Pengembang Proyek Pengembang proyek yang direkrut oleh IPP untuk menyediakan jasa konstruksi, termasuk sipil dan mekanikal/elektrikal. Kontrak dikenal dengan istilah Engineering Procurement Construction (EPC).

-

Pemasok Peralatan Pihak yang berperan sebagai pemasok peralatan, diantaranya yaitu turbin dan generator.

- Bank Pihak yang menyediakan pendanaan kredit yang umumnya berkisar antara 65% - 75% dari total biaya investasi. -

Lembaga Penjaminan Kredit Lembaga yang digunakan bank untuk mitigasi risiko proyek PLTMH, misalnya Askrindo

-

Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Terlibat dalam sewa lahan, penyediaan lapangan kerja dan pemelihaan lingkungan.


11

Tahapan pembangunan PLTMH dapat dilihat seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Tahap pembangunan PLTMH Sumber (ICED, 2013)

Gambar 3 dan uraian di bawah ini merupakan hasil observasi pada praktek yang berlaku di tahun 2013, sebelum berlakunya Permen ESDM No. 12 Tahun 2014 tentang Pembelian tenaga listrik dari PLTA oleh PLN (sebagaimana dirubah pada Permen ESDM No. 22 Tahun 2014). Saat ini telah terbit dan telah berlaku Permen ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang Pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai 10MW yang menggantikan Permen No. 22 Tahun 2014. Namun demikian, sejak Permen ESDM No. 19 Tahun 2015 tersebut berlaku, PLN belum menerbitkan PPA. Tahapan yang diilustrasikan pada Gambar 3 mungkin saja mengalami perubahan dalam hal urutan dan persyaratan. Penjelasan tahapan umum pembangunan PLTMH yang ada di Gambar 3 adalah sebagai berikut: a. Penentuan Lokasi dan Perizinan Awal - IPP menentukan lokasi pembangunan PLTMH. Informasi wilayah mana yang masih terbuka potensi untuk PLTMH juga dapat diperoleh pada PLN. Pada tahap ini jika memungkinkan, IPP dapat membuat MOU antara IPP dengan PLN sebagai komitmen awal dari PLN untuk membeli listrik dari IPP - IPP mengajukan permohonan izin pembangunan PLTMH kepada pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. - Proses awal ini memerlukan waktu 2 – 3 bulan b. Studi Kelayakan IPP melakukan studi kelayakan, yang di dalamnya mencakup analisa risiko lingkungan hidup dan sosial

12


c. Pengajuan Proposal Pembangunan PLTMH - IPP mengajukan proposal pembangunan PLTMH kepada PLN untuk mendapat persetujuan. Jika hasil evaluasi disetujui oleh PLN maka akan dikeluarkan dalam bentuk surat penunjukan pengembang (Appointment Letter), dimana PLN dapat melakukan penunjukan langsung tanpa lelang untuk PLTMH < 10MW - IPP dapat mengajukan proposal ke Bank untuk memperoleh pendanaan. Bank akan mengeluarkan letter of intent jika Bank berminat mendanai proposal tersebut - IPP mengajukan proposal ke Kementerian ESDM untuk memperoleh IUPTL sementara (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) d. Penyelesaian Pengurusan Izin IPP menyelesaikan semua pengurusan izin yang dipersyaratkan oleh PLN dan Bank e. Perolehan PPA Setelah semua izin dilengkapi, IPP mengajukan ke PLN untuk diterbitkan PPA (Power purchase agreement). Proses sampai dengan keluarnya PPA memerlukan waktu 3 – 6 bulan f. g.

Pembebasan Lahan IPP melakukan pembebasan lahan. Financial Closure IPP melakukan negosiasi pinjaman kepada bank. Jika Bank menyetujui proses pemberian kredit, maka IPP akan menandatangani akad kredit. Proses ini memerlukan waktu sampai 12 bulan.

h. Proses Konstruksi Proses konstruksi dimulai dengan dana bank dan atau dana sendiri. Proses ini memerlukan waktu sampai 24 bulan i. Operasi dan Pemeliharaan Ketika proses konstruksi selesai dan telah menghasilkan listrik, maka IPP melakukan proses komisioning. PLTMH harus memenuhi kelayakan teknis. Untuk mendapatkan sertifikat komisioning dan Berita Acara COD (commercial operation date) PLTMH harus dapat menyalurkan listrik ke jaringan PLN secara stabil dalam beberapa periode waktu tertentu. Proses jual beli dilakukan sejak COD, sehingga listrik selama masa komisioning tidak diperhitungkan dalam jual beli.


13

POINT 5

Aspek Penting Dalam Proyek PLTMH Aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Bank dalam pertimbangan pembiayaan proyek PLTMH adalah sebagai berikut: 1. Studi Kelayakan Biasanya studi kelayakan didahului dengan Studi Potensi atau Pra-Studi Kelayakan atau lebih dikenal dengan Pra-FS. Studi Potensi berisi kajian umum atau penjajakan awal yang dapat memberikan informasi dan data tentang mungkin tidaknya suatu sungai yang ada tersebut untuk dipakai sebagai sumber energi pembangkit suatu PLTMH. Pra-FS kan menunjukkan kelayakan suatu lokasi untuk dilakukan atau mendapatkan prioritas untuk dilakukan kegiatan studi kelayakan. Studi Kelayakan (Feasibility Study / FS) mencakup 2 hal utama, yaitu kelayakan teknis dan kelayakan non-teknis (IMIDAP, 2009). a. Kelayakan teknis Aspek Hidrologi Meliputi pengukuran debit minimum yang mengalir pada saluran air/sungai, debit air pada saat banjir dengan melakukan pengamatan visual batas banjir, dan pengukuran debit air secara time series, tinggi terjun (beda tinggi/head) yang tersedia. Sipil Mencakup keadaan topografi, geologi dan mekanika tanah yang akan digunakan untuk bangunan utama dan rute saluran air. Data tersebut harus mendukung ke kualitas bangunan - bangunan inti yang terdiri atas : bendungan, , bak pengendap, saluran pembawa, bak utama, saluran pembuang, rumah turbin, dan lain-lain.

14

Keterangan Kriteria kelayakan menggunakan formula tertentu untuk mengetahui daya yang dapat dihasilkan. Bertujuan untuk mengetahui apakah debit air dan tinggi terjun yang tersedia mampu untuk menggerakkan turbin sesuai dengan daya yang diinginkan.

Kriteria kelayakan adalah syarat minimum yang dimiliki secara alamiah oleh suatu lokasi potensi PLTMH untuk dapat dibangun yaitu: Sumber mata air atau yang memenuhi standar kelayakan hidrologi; Terdapat aliran sungai dengan debit air (minimal 1.0 - 3.0 meter/detik) yang cukup dan diperkirakan dapat memenuhi standar kelayakan hidrologi; Secara visual di lokasi terdapat potensi sistem skema PLTMH; Kondisi dan stabilitas tanah calon lokasi; Akses ke lokasi PLTMH dapat digambarkan dengan skema yang jelas dan dapat dijangkau dengan metode tertentu sesuai dengan kebutuhan pembangunannya; Bangunan PLTMH yang akan didirikan tidak mengganggu kelestarian lingkungan; Bangunan PLTMH yang akan didirikan tidak menimbulkan dampak negatif sosial masyarakat yang berkepanjangan.


Aspek Keterangan Mekanikal Elektrikal Bertujuan untuk memilih jenis Jenis turbin yang sesuai: 1) Dapat dioperasikan dengan baik sesuai turbin dan komponen elektrik umur teknis. 2) Mudah dioperasikan oleh operator lokal yang terlatih. yang sesuai 3) Komponen mekanikal elektrikal diprioritaskan buatan dalam negeri guna menumbuhkan industri dalam negeri

b. Kelayakan non-teknis Aspek Ekonomi/Finansial Untuk meyakinkan bahwa biaya pembangunan PLTMH yang dimaksud masih lebih kecil bila dibandingan dengan Total benefit. Total Benefit ini akan memberikan “Capital Asset ” kepada masyarakat pemilik/ pengguna Aspek Sosial Budaya Mengkaji dampak keberadaan program terhadap kehidupan masyarakat setempat, kebiasaan adat setempat, kehidupan hubungan sosial dan perekonomian masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa “sosialisasi” kepada masyarakat dan konsumen dilakukan mulai dari tahap penyusunan program Lingkungan Memberikan gambaran dan untuk meyakinkan kepada instansi terkait serta masyarakat setempat, bahwa tidak ada dampak yang serius terhadap kerusakan lingkungan sehubungan dengan akan dibangunnya PLTMH di lokasi tersebut. Juga disampaikan apabila ada dampak negatif maka sudah ada program untuk mengurangi dampak tersebut

Keterangan Kriteria umumnya berdasarkan indikator-indikator kinerja keuangan/ finansial seperti: Internal Rate of Return (IRR); Benefit Cost Ratio (B/C ratio); Net Present Value (NPV); Cash Flow, dan sebagainya.

Keterangan Kriteria kelayakan: 1) Masyarakat mempunyai kemampuan membayar iuran yang akan disepakati 2) Masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola PLTMH yang akan dibangun 3) Masyarakat bersedia untuk mengusahakan ketersediaan lahan yang dibutuhkan

Untuk komersialisasi, menyampaikan hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Keterangan: Panduan mereviu dokumen ini dijelaskan pada Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan OJK tahun 2015


15

Aspek Keterangan Keberlanjutan Memberikan gambaran Kelayakan dilihat dari semua kriteria-kriteria yang menyangkut aspek secara menyeluruh bahwa teknis dan non teknis yang dipersyaratkan kelayakan seluruh aspek di pembangunan PLTMH di lokasi atas, dan mempunyai nilai positif dimaksud layak untuk diwujudkan. Kesimpulan layak atau tidaknya ini merupakan hasil kesimpulan studi kelayakan berbagai aspek yang terkait dengan pembangunan suatu PLTMH di lokasi dimaksud yang mencakup aspek teknis seperti sipil, mekanikal, elektrikal, jaringan, maupun non teknis seperti aspek sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan

2. Perizinan Perizinan terkait proyek PLTMH meliputi banyak pihak. Dalam hal ini seharusnya Bank bukan hanya memperhatikan keberadaan izin, namun juga substansi dari dokumen perizinan. Izin yang harus diperoleh antara lain: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Izin lokasi, izin pinjam kawasan hutan (jika melewati hutan), dan izin mendirikan bangunan (IMB). 3. Appointment Letter dari PLN Penting karena menjadi dasar adanya kebutuhan listrik yang bisa dipasok oleh PLTMH di kawasan tersebut. 4. Pembebasan Lahan atau Sewa Lahan Proses konstruksi dapat berjalan lancar jika semua lahan dan akses menuju lokasi sudah dibebaskan, atau jika sewa, maka sudah diperoleh izin sewa lahan. Aspek ini penting karena biasanya menyangkut banyak pihak karena tanah bisa dimiliki oleh perorangan, adat, pemda, kementrian kehutanan. 5. Pengajuan IUPTL IUPTL juga hal penting karena dipersyaratkan oleh PLN sebagai pembeli daya listrik sebelum keluarnya PPA. Persyaratan pengajuan IUPTL adalah: - Persyaratan Administratif, meliputi identitas & profil pemohon, pengesahan badan hukum, NPWP, kemampuan pendanaan - Persyaratan Teknis, meliputi Studi Kelayakan, izin lokasi, single line diagram, jenis dan kapasitas usaha, jadwal pembangunan dan pengoperasian, persetujuan harga jual listrik/sewa (PPA) - Persyaratan Lingkungan, yang mengacu pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses pelaksanaan usaha dan/kegiatan yang telah mendapatkan izin, pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pelaporan, termasuk di dalamnya data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sesuai dengan persyaratan dokumen lingkungan (UKL/UPL).

16


6. Puchasing Power Agreement (PPA) PPA merupakan dokumen penting karena menyangkut sumber pendapatan utama dari pembangunan proyek PLTMH. Harga jual listrik sudah ditetapkan melalui kebijakan pemerintah (feed in tariff). Berikut ini adalah tarif sesuai Permen yang berlaku saat ini, yaitu Permen ESDM No. 19/2015. Tegangan Jaringan Listrik (Kapasitas Pembangkit) Tegangan Menengah (sd 10MW)

Tegangan Rendah (sd 250 kw)

Harga Pembelian (cent USD/kwh) Lokasi / Wilayah dan Faktor (F) Tahun 1 sd 8 Tahun 9 sd 20 12,00 x F 7,50 x F Jawa, Bali dan Madura (1,00) Sumatera (1,10) Kalimantan dan Sulawesi (1,20) NTB dan NTT (1,25) Maluku dan Maluku utara (1,3) Papua dan Papua Barat (1,60) 14,4 x F 9,00 x F Jawa, Bali dan Madura (1,00) Sumatera (1,10) Kalimantan dan Sulawesi (1,20) NTB dan NTT (1,25) Maluku dan Maluku utara (1,3) Papua dan Papua Barat (1,60) Tabel 1. Feed In Tariff

Perlu diketahui bahwa sejak Permen ESDM No. 19 tahun 2015 berlaku sampai saat ini, belum terdapat PPA yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh PLN (vakum). Dengan demikian, PPA yang sudah terbit dan beredar adalah PPA yang masih mengacu ke Permen ESDM yang lama yaitu No. 12 Tahun 2014 sebagaimana diubah No. 22 Tahun 2014. Berikut adalah perbedaan antara Permen ESDM No. 19 Tahun 2015 dengan No. 12 dan 22 Tahun 2014: Keterangan

Harga 8 tahun pertama Permohonan sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik

Permen ESDM No. 12 Tahun 2014, sebagaimana dirubah menjadi Permen ESDM No. 22 Tahun 2014.

Permen ESDM No. 19 Tahun 2015

< 10 MW = Rp1.075/Kwh X F

< 10 MW = USD12,00/Kwh X F

< 250 kW = Rp1.270/Kwh X F

< 250 kW = USD14,40/Kwh X F

-

Perlu dilampirkan Pernyataan tidak ada masalah perizinan di pemerintah daerah

Berikut adalah 5 (lima) alasan mengapa Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLN penting: a. PPA merupakan dasar untuk menentukan aliran pendapatan untuk proyek energi terbarukan skala kecil dalam hal penjualan (kWh), harga (Rp / kWh), aliran pembayaran, dan durasi (tahun). b. PLN adalah satu-satunya pembeli keluaran proyek tenaga listrik swasta energi terbarukan.


17

c. Penandatanganan PPA merupakan tonggak penting dalam proses pembangunan. PPA menentukan jadwal pelaksanaan proyek (pembiayaan, konstruksi, uji fungsi, tanggal tenggat waktu operasi komersial), kondisi operasi, dan tanggung jawab. d. PPA akan mewajibkan semua izin dan persetujuan yang berlaku sebagai “syarat tangguh” untuk PPA agar berlaku. e. Dengan menandatangani PPA, PLN tidak bertanggung jawab untuk kelayakan teknis dan keuangan proyek. Oleh karena itu, sponsor dan penyandang danalah yang menanggung semua risiko yang terkait dengan desain, konstruksi dan operasi proyek

Gambar 4. Fitur yang diatur dalam PPA

Berikut adalah hal-hal yang diatur dalam PPA, dengan skema seperti pada Gambar 4. a. Harga beli sesuai dengan Feed in tariff (FIT) untuk kapasitas < 10 MW, seperti pada tabel 1 tentang tarif. Harga dapat dinegosiasikan untuk kapasitas > 10 MW dan disetujui oleh Menteri ESDM b. IPP atau sponsor menyatakan kesanggupan untuk menyerahkan Sertifikat Deposito sebesar 5% dari investment cost sebagai jaminan • Terdapat sanksi jika tidak memenuhi batas waktu untuk kelengkapan semua dokumen (IUPTL sementara, FS, PJBL); kehilangan 25% deposit • Financial close harus terjadi dalam waktu 15 bulan sejak tanda tangan PPA; kehilangan 50% deposit jika financial close tidak tercapai. • Konstruksi dimulai dalam 3 bulan sejak terbitnya IUPTL c. Sanksi FIT jika construction milestone tidak terpenuhi • 3 bulan keterlambatan = 1% pengurangan dari harga • 3-6 bulan keterlambatan = 2% pengurangan dari harga • >6 bulan keterlambatan = 3% pengurangan dari harga • >15 bulan keterlambatan maka IUPTL dicabut; kehilangan 100% deposit

18


d. Persyaratan ijin dan dokumen • Ijin lokasi dari pemerintah lokal • Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dari ESDM • IUPTL sementara dari ESDM • Feasibility study (termasuk studi Interkoneksi) • Ijin lingkungan (lingkungan dan kehutanan) e. Jangka Waktu PPA • 20 tahun sejak tanggal commissioning • Dapat negosiasi ulang untuk perpanjangan setelah 20 tahun f. PLN membeli dengan “Take and Pay” basis. Perjanjian ini berbeda dengan “Take or Pay” yang mewajibkan pembeli untuk mengambil produk yang ditawarkan (dan membayar harga pembelian tunai) atau membayar jumlah tertentu. “Take g. PLN bertanggung jawab untuk menjaga keandalan dan memelihara fasilitas jaringan milik PLN untuk menerima dan menyalurkan energi listrik dari IPP h. IPP bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility / CSR) atas lingkungan Proyek i. IPP bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, pengembangan, kepemilikan dan pengoperasian serta pemeliharaan pembangkit dan sistem pengukuran j. IPP menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi • Tahap 1: sejak PPA ditanda tangani sampai financial close • Tahap 2: sejak financial close sampai 1 bulan setelah COD (commercial operating date) k. IPP wajib menutup asuransi semua peralatan dan fasilitas khusus l. Kegagalan yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak PPA Kegagalan IPP: • Kegagalan IPP untuk mulai melakukan konstruksi Pembangkit melewati 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal pembiayaan, yang dibuktikan dengan tidak dilakukannya aktivitas lapangan seperti umumnya dilakukan oleh kontraktor pada proyek sejenis • Kegagalan IPP mencapai tanggal operasi komersial pembangkit lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah target tanggal operasi komersial Kegagalan PLN: • Kegagalan PLN untuk melakukan pembayaran dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut. • Proses likuidasi, merger, konsolidasi, penggabungan, reorganisasi, rekonstruksi atau privatisasi PLN, kecuali sepanjang hal itu tidak mempengaruhi kemampuan dari perusahaan baru untuk melaksanakan kewajibannya Modul Keuangan Berkelanjutan – Pembiayaan Pembangkit ListrikTenaga Minihidro

19

7. Konstruksi Pada tahap konstruksi, beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain adalah keterlambatan waktu pengerjaan, baik masalah teknis, legal maupun keuangan; cost overrun, baik terkait harga material, kesalahan penggunaan mesin ataupun karena ada pengerjaan yang tidak terencana sebelumnya. Ketidak lengkapan cakupan kontrak selain dapat menyebabkan cost overrun juga dapat menyebabkan perselisihan antara para pihak. Selengkapnya mengenai risiko-risiko konstruksi dan operasi akan dibahas pada bagian analisis risiko. 8. Operasi Pada masa operasi, aspek terpenting adalah menjaga kestabilan pasokan listrik yang diproduksi. Pasokan listrik merupakan sumber arus kas proyek. Kemungkinan keterlambatan pembayaran dari PLN juga harus diantisipasi.

Beberapa permasalah terkait hal teknis yang dapat terjadi selama tahap operasi adalah: endapan, sampah pada intake, energy loss, kegagalan antisipasi perubahan desain asal, perubahan kondisi air, tanah longsor, dan berkurangnya debit air. Selengkapnya mengenai risiko-risiko konstruksi dan operasi akan dibahas pada bagian analisis risiko.

9. Interaksi Sosial dan Lingkungan Aspek interaksi sosial dan lingkungan bukan hal yang dapat dianggap sepele. Interaksi dengan masyarakat dapat memberi banyak manfaat untuk kelancaran proyek sejak tahap perencanaan sampai pembangunan dan pengoperasian. Manfaatnya antara lain, ketersediaan SDM lokal, persepsi masyarakat dan konfirmasi data sekunder.

20


POINT 6

Analisa Kredit PLTMH yang Memasukan Konsep ASRI

D

alam analisa kredit perbankan biasa dikenal Prinsip 5C, yang terdiri dari Capacity, Collateral, Capital, Conditions, dan Character. Analisa kredit untuk PLTMH tetap berada dalam kerangka seperti biasa yang menggunakan prinsip 5C. Aspek ASRI yang diintegrasikan kedalam proses analisa kredit dapat dijelaskan ke dalam prinsip 5 C sebagai berikut: -

Capacity Merupakan kemampuan proyek membayar pinjaman. Integrasi ASRI ke dalam prinsip ini, dilakukan dalam analisa keuangan PLTMH, dengan cara memperhatikan asumsi-asumsi keuangan dan nonkeuangan (misal capacity factor produksi listrik) yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa depan untuk menilai kemampuan proyek membayar pinjaman dan bunga.

-

Collateral Jaminan kredit PLTMH umumnya merupakan proyek PLTMH itu sendiri. Dengan demikian, konsep ASRI sangat penting dievaluasi karena collateral yang diberikan untuk pinjaman ini merupakan aset yang memiliki risiko terkait lingkungan dan sosial. Jika suatu kondisi mengharuskan bank mengambil alih collteral, maka Bank juga dapat secara langsung terkena dampak risiko lingkungan dan sosial.

-

Capital Merupakan kekuatan modal sponsor proyek. Analisa kredit untuk PLTMH juga harus memperhatikan persyaratan finansial yang disyaratkan PLN atau Kementerian ESDM kepada sponsor proyek.

-

Conditions Karakteristik PLTMH yang berada secara langsung di sumber daya alam air dan dekat dengan masyarakat sekitar sumber air tersebut, mengharuskan analis kredit menyadari bahwa keberhasilan PLTMH sangat kental dengan aspek risiko dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam analisa kredit perlu diperhatikan risiko-risiko sosial dan lingkungan, sampai kepada regulasi yang mencakupi PLTMH serta perubahan atau dinamika dari regulasi tersebut.

-

Character Ini merupakan aspek karakter dan perilaku debitur. Untuk integrasi aspek ASRI, analis kredit perlu memperhatikan track record pemohon kredit apakah pernah terlibat dalam pelanggaran lingkungan dan sosial.

1. Tahapan Analisa Kredit Tahapan analisa kredit untuk proyek PLTMH sebenarnya secara garis besar sama seperti analisa kredit lainnya, namun demikian, pertimbangan mengenai ASRI pada tahapan analisa kredit tidak dapat diabaikan.


21

Banyak lembaga keuangan dan perbankan yang sudah mengintegrasikan konsep ASRI ke dalam prosedur analisa kreditnya. Beberapa bank memiliki peringkat dalam hal penilaian ASRI dalam suatu pembiayaan proyek. Salah satu acuan kerangka yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam menganalisa pengajuan kredit adalah Equator Principle. Equator Principle adalah kerangkan manajemen risiko kredit untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial pada pembiayaan proyek. Lembaga yang mengadopsi equator principle akan mengintegrasikan kebijakan sosial dan lingkungan, peraturan dan prosedur internal ke dalam pembiayaan proyek. Berikut ini adalah contoh adopsi Equator principle ke dalam prosedur persetujuan kredit di Standard Bank, Afrika Selatan.

Gambar 5. Integrasi equator principle ke dalam proses persetujuan kredit Alternatif gambar 5 :

Di Indonesia, belum terdapat regulasi atau acuan yang secara khusus mengintegrasikan konsep ASRI ke dalam analisa kredit. Namun demikian Bank seharusnya mulai dapat mengembangkan sendiri proses analisa kredit yang memasukkan ASRI. Berikut adalah integrasi ASRI ke dalam proses pemberian kredit proyek PLTMH yang mungkin dapat dilakukan oleh Bank.

22


Gambar 6. Proses Pemberian Kredit

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Bank adalah misalnya sebagai berikut: a. Screening awal Dalam tahapan penerimaan calon debitur, bank dapat menerapkan screening awal untuk melihat apakah proyek PLTMH masuk ke dalam kategori proyek yang dapat dibiayai oleh bank. Screening awal juga dapat mempertimbangkan apakah perusahaan tidak sedang menghadapi isu-isu lingkungan, tuntutan hukum dari pihak ketiga, pemogokan karyawan, permasalahan dengan masyarakat, serta isu lingkungan dan sosial lainnya yang dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Screening awal juga melibatkan prosedur untuk melihat apakah perusahaan tidak sedang berada dalam daftar merah atau hitam dari daftar PROPER. b. Due dilligence Prosedur due dilligence yang dilakukan dapat memasukkan aspek teknis dan lingkungan. Butir penting due dilligence terkait dengan proyek energi bersih dapat mengacu ke “Pedoman Energi Bersih” untuk lembaga jasa keuangan yang dipublikasikan OJK. Beberapa poin uji tuntas terkait lingkungan, yaitu: - Kajian UKL UPL - Kajian deskripsi fasilitas proyek - Kajian prosedur konsultasi publik dan kegiatan - Kajian dukungan dari masyarakat setempat Dalam mengkaji UKL UPL, OJK juga sudah mempublikasikan “Dokumen Lingkungan Hidup” yang memberikan panduan untuk mengkaji UKL UPL bagi staf Bank. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menjadi fokus untuk direviu oleh Bank: - Besaran proyek, pada energi bersih tercermin dalam kapasitas pembangkitan; - Lokasi proyek, bisa digali informasi dari peta lokasi projek; - Ukuran bendungan/dam yang akan dibangun bencana alam, gangguan akses jalan; atau tahap operasi misal sedimentasi, kebisingan suara turbin - Aktivitas atau upaya pengelolaan lingkungan hidup - Tolok ukur (parameter) besaran dampak - Kelengkapan rencana mitigasi terhadap dampak yang teridentifikasi


23

- Komponen/parameter lingkungan yang harus dipantau, misalnya pemantauan kualitas udara, dampak lalu lintas, pengaduan kesehatan masyarakat, dll. - Tata cara / metode pemantauan termasuk tata cara pelaporannya; - Lokasi, waktu, dan institusi yang harus melaksanakan pemantauan; c. Peringkat Internal Bank dapat mengembangkan sistem pemeringkatan internal, atau Bank juga bisa memasukkan unsur kepatuhan terhadap regulasi pemerintah di bidang lingkungan, peringkat PROPER, dan penalti bagi perusahaan yang pernah masuk daftar merah atau hitam dalam PROPER. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin dapat dijadikan contoh pertanyaan dalam membuat rating internal: 1. Sejauh mana komitmen perusahaan terhadap ASRI dan bisnis keberlanjutan? 2. Sejauh mana kemungkinan bahwa kolateral akan terkontaminasi? 3. Sejauh mana kemungkinan perusahaan tidak akan memenuhi kewajiban pembayaran utang karena penyebab lingkungan?

d. Perjanjian Kredit (covenant) Bank dapat memasukkan kriteria atau persyaratan terkait isu lingkungan yang harus dipenuhi selama perjanjian kredit. Misalnya: - Persyaratan untuk mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku - Persyaratan untuk memenuhi action plan terkait lingkungan dan sosial - persyaratan pelaporan berkala mengenai aspek pengelolaan lingkungan selama dalam masa perjanjian kredit bank. Laporan dimaksud dapat diminta untuk dibuat oleh pihak ahli atau pihak ketiga. - Persyaratan untuk melaporkan segera jika ada kejadian atau isu terkait lingkungan dan sosial tanpa harus menunggu jadwal penyampaian laporan berkala Berikut ini adalah contoh klausul yang dapat dicantumkan dalam perjanjian kredit: “ ...memastikan bahwa proyek tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Lingkungan, Pembebasan Lahan dan Pemukiman, Rencana Aksi, dan setiap addendum yang terkait aspek khusus di lapangan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (Envinronmental Management Plan), dan tanpa hak atau kewenangan, kecuali sebagai Peminjam dan Bank dinyatakan akan setuju, untuk menetapkan, mengubah, membatalkan, atau mengabaikan, atau mengizinkan yang akan ditugaskan, mengubah, membatalkan, atau membebaskan, yang disebutkan di atas, atau ketentuan yang ada...”

2. Aspek penting dalam evaluasi kredit proyek PLTMH Bank tidak perlu khawatir dengan risiko kredit proyek PLTMH karena sudah tersedia perangkat due dilligence. Buku Pedoman Energi Bersih untuk lembaga jasa keuangan yang diterbitkan OJK menjelaskan secara rinci dan menyediakan butir-butir yang akan diperiksa dalam due dilligence. Secara umum, terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam mereviu kelayakan pembiayaan proyek PLTMH. a. Aspek teknis dan lingkungan Mencakup kualitas pembangkit, mesin, peralatan, dan data-data pendukung proyek PLTMH agar bisa berjalan secara berkelanjutan. Kualitas data sangat mempengaruhi aspek ini. Untuk itu perlu diperhatikan kredibilitas konsultan yang menyusun FS dan juga validitas FS apakah mencerminkan kondisi terkini. 24


Aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk aspek lingkungan. Bank mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menelaah masalah teknis dan lingkungan, oleh karena itu Bank dapat menyewa konsultan independen untuk memperoleh pendapat obyektif.

Aspek organisasi proyek juga perlu ditelaah untuk memastikan apakah posisi manajemen kunci diisi oleh orang-orang yang kompeten.

b. Aspek keuangan Secara umum, komponen biaya untuk proyek PLTMH mencakup kelompok sebagai berikut: - Biaya pra investasi Ini sepenuhnya menjadi beban IPP, mencakup biaya studi kelayakan dan perizinan - Biaya investasi Meliputi biaya pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal elektrikal, pengembangan dan biaya lingkungan. Biaya lingkungan perlu mendapat perhatian apakah IPP sudah mengantisipasi biaya terkait aspek lingkungan dan sosial, misalnya reboisasi setelah pembangunan. - Biaya operasi dan pemeliharaan Merupakan biaya yang dikeluarkan selama PLTMH beroperasi, terdiri dari biaya tetap dan variabel - Biaya bunga pinjaman Ini biaya pinjaman yang dikenakan oleh Bank selama masa konstruksi Tabel berikut ini menunjukkan persentase komponen biaya dari total biaya: Komponen Persentase Biaya pra investasi 2 - 5% Biaya investasi 80 – 90 % Biaya operasi dan pemeliharaan Biaya bunga pinjaman

1 – 4% 10 – 13% Tabel 2. Biaya proyek PLTMH Sumber: dari berbagai sumber

Bank umumnya menyediakan pendanaan sebesar 70% dari biaya investasi. Bagian 30% disediakan oleh sponsor proyek. Tools yang dapat digunakan sama seperti analisa keuangan pada umumnya menggunakan NPV dan IRR. IRR yang umum diperoleh dari proyek ini berkisar dari 14% - 17,5%. Dalam analisis keuangan perlu diperhatikan: - Asumsi yang digunakan, jika asumsi yang digunakan tidak tepat, maka akan menghasilkan proyeksi keuangan menjadi salah. Misalnya asumsi suku bunga, kurs, capacitiy factor, yang umum digunakan adalah 60%. Capacity factor ini biasanya bervariasi antara 40% sampai 80%, dengan rata-rata 60%. Penentuan asumsi capacity factor tentunya terkait dengan analisis hidrologi. - Kelengkapan struktur biaya dan pendapatan untuk mempredikasi arus kas masuk dan keluar dalam proyeksi keuangan - Potensi pembengkakan biaya Modul Keuangan Berkelanjutan – Pembiayaan Pembangkit ListrikTenaga Minihidro

25

-

Analisis sensitivitas untuk menguji asumsi yang digunakan dan untuk melihat sejauh mana proyek masih bisa berjalan apabila terdapat gangguan, misalnya penurunan produksi yang berakibat pada penurunan pendapatan.

Ilustrasi Analisa Keuangan Berikut ini diberikan ilustrasi perhitungan IRR untuk analisa proyek PLTMH. Data-data mengenai proyek adalah sebagai berikut: Kapasitas Pembangkit Capacity factor Biaya Investasi Total investasi 10 MW Beban Operasi & Pemeliharaan Beban Bunga 1 Tahun 1 Hari

KW Capacity factor US$1000 / KW % of investment % of investment Hari Jam

10,000 60% 2,000 20,000,000 1.00% 7.00% 360 24

$ $

Feed in Tariff Daerah

Th 1 sd 8 (US$/KwH) USD

Faktor

Th 9 sd 20 (US$/KwH)

USD

USD

Faktor

USD

Jamali

0.12

1.00

0.12

0.08

1.00

0.08

Sumatera

0.12

1.10

0.13

0.08

1.10

0.08

Kal Sel

0.12

1.20

0.14

0.08

1.20

0.09

NTB NTT

0.12

1.25

0.15

0.08

1.25

0.09

Maluku

0.12

1.30

0.16

0.08

1.30

0.10

Papua

0.12

1.50

0.18

0.08

1.50

0.11

Total perincian biaya investasi adalah sebagai berikut: Total 10 MW IDR (jutaan)

Jenis Biaya Biaya EPC (Engineering, Procurement dan Construction)

226,101

Pekerjaan sipil

162,914

Elektrikal dan Mekanikal

63,187

Biaya pengembangan

20,265

Biaya pengelolaan lingkungan

1,558

Lainnya

13,650 261,574

Investasi: Bank

70%

183,102

IPP

30%

78,472 261,574

26

USD (jutaan)


20.12

Berikut adalah perhitungan IRR untuk proyek ini: (in 000) Produksi Listrik Pendapatan

Tahun 1

KWh US$

Investasi Beban O&M

Tahun 2

-5,000 -15,000 -

Beban bunga Net IRR

14.98%

-5,000 -15,000

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 3 4 5 6 7 8 9 10 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 6,220.8 6,220.8 6,220.8 6,220.8 6,220.8 6,220.8 6,220.8 6,220.8 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 4,620.8 4,620.8 4,620.8 4,620.8 4,620.8 4,620.8 4,620.8 4,620.8

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa proyek PLTMH yang diajukan mencapai IRR 14,98%. Nilai ini cukup tinggi dan menarik untuk dimasukkan ke dalam portofolio bank yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam bisnis dan pendapaan berkelanjutan. Pada bagian Lampiran akan disajikan kertas kerja untuk perhitungan IRR dan DSCR (Debt Service Coverage Ratio) untuk suatu proyek PLTMH. c. Aspek hukum Aspek ini mencakup izin-izin yang harus dilengkapi oleh IPP atau debitur, termasuk perizinan perusahaan, pemegang saham dan kajiannya, kajian manajemen perusahaan, pengalaman sponsor proyek dan strategi sponsor proyek dakam pengelolaan keuangan, termasuk kebijakan dividen.

Dalam aspek hukum, juga ditelaah kontrak proyek yang mencakup kajian PPA, kajian kontrak EPC, kajian kontrak operasional dan pemeliharaan, kajian sewa lahan, kajian pengaturna interkoneksi dan distribusi serta asuransi proyek Dokumen yang wajib disampaikan dalam proses pengajuan kredit proyek PLTMH: No. Dokumen Pihak Penerbit 1. Persetujuan Prinsip Pemda 2. Appointment Letter PLN 3. IUPTL sementara dan tetap Kementrian ESDM 4. Persetujuan Penetapan Harga Jual Kementrian ESDM (jika ada) 5. PPA PLN 6. Persetujuan UKL – UPL Kementrian Lingkungan Hidup 7. Izin mendirikan bangunan Pemda 8. Izin lokasi Pemda 9. Izin pinjam kawasan hutan Kementrian kehutanan, jika melewati atau berada di hutan Tabel 3. Dokumen PLTMH


27

POINT 7

Penilaian dan Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayaan Proyek PLTMH

S

ecara umum, risiko terkait lingkungan dan sosial bagi Bank dapat dikelompokkan menjadi:

1. Risiko langsung Bank dapat terkena risiko langsung lingkungan, misalnya terjadi ketika bank memutuskan untuk mengambil alih kolateral setelah peminjam gagal memenuhi kewajiban dan ternyata kolateral ini terkontaminasi dan melanggar lingkungan. Sebagai pemilik baru, maka bank menanggung risiko berupa biaya untuk membersihkan kontaminasi, belum lagi nilai kolateral yang mungkin akan turun setelah peristiwa pelanggaran. 2. Risiko tidak langsung Risiko tidak langsung ini merupakan risiko yang dihadapi bank ketika peminjam proyek PLTMH terkena isu lingkungan dan sosial. Risiko-risiko yang dihadapi langsung oleh peminjam akan berdampak ke bank dalam bentuk risiko kredit dan juga risiko reputasi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya PBI No. 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum telah menentukan risiko operasional bank umum mencakup 8 risiko, yaitu: 1. Risiko kredit, yaitu risiko kegagalan pihak counter party dalam memenuhi kewajiban pada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas, salah satunya aktivitas

28

pelanggaran lingkungan yang berdampak kepada gagal bayar. 2. Risiko pasar, yaitu risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif termasuk derivative akibat perubahan pasar yang meliputi faktor nilai tukar, suku bunga, harga saham dan harga komoditas. 3. Risiko likuiditas, yaitu risiko ketidak-mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 4. Risiko operasional, yaitu risiko akibat ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang berdampak kehilangan potensi memperoleh keuntungan 5. Risiko hukum, yaitu risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan aspek yuridis dalam menghadapi tuntutan hukum pihak lain. 6. Risiko reputasi, yaitu risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang mengakibatkan tingkat kepercayaan stakeholder menurun. 7. Risiko stratejik, yaitu risiko akibat ketidak pastian dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis


8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. BI memang belum memasukkan risiko lingkungan dan sosial secara khusus sebagai sebagai jenis risiko bank. Namun demikian, terkait dengan kebijakan pembiayaan proyek energi bersih seperti proyek PLTMH, risiko yang dapat diidentifikasi terkait dengan risiko lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) risiko, yaitu: 1. Risiko kredit Terkait kegagalan debitur dalam membayar pinjaman dan bunga, yang dapat bersumber dari banyak hal misalnya faktor lingkungan, konstruksi, harga, maupun operasional. 2. Risiko hukum Misal terkait kegagalan bayar debitur yang kemudian menyebabkan bank mengambil alih jaminan proyek. Ketika proyek tersebut melanggar hukum, misalnya terlibat pelanggaran peraturan lingkungan, maka pihak bank akan dihadapkan pada risiko hukum atas pelanggaran tersebut. 3. Risiko reputasi Misalnya terkait dengan tuntutan masyarakat akibat pelanggaran aspek sosial dan lingkungan pada proyek PLTMH Ketiga risiko tersebut bersumber dari risiko teridentifikasi dari risiko proyek PLTMH. Oleh karena itu penting bagi bank untuk memahami risko proyek PLTMH dan mitigasinya. Tabel 4 berikut ini menguraikan risiko yang dapat terindentifikasi yang melekat pada proyek PLTMH. Risiko melekat ini akan menjadi sumber risiko bagi bank. Untuk setiap risiko teridentifikasi, akan dijelaskan juga contoh upaya mitigasi risiko tersebut. No. Risiko Mitigasi 1. Risiko Desain dan Teknis: - Studi kelayakan yang kurang akurat - Studi kelayakan harus dilakukan oleh tenaga yang - Perhitungan hidrologi yang tidak benar kompeten dan independen serta berpengalaman sehingga menyebabkan penentuan - Dapat dilakukan proses verifikasi oleh konsultan kapasitas investasi yang tidak benar independen dan berpengalaman terhadap studi - Tidak ada akses ke lokasi proyek kelayakan - Kunjungan lokasi untuk verifikasi fisik 2.

Risiko Lingkungan dan Sosial: - Proyek kurang memberi manfaat - Evaluasi dampak sosial dan lingkungan wajib langsung bagi masyarakat dilakukan - Hilangnya atau berpindahnya sumber - Program monitoring terkait aspek sosial mata pencaharian lingkungan harus diimplementasikan selama - Kurangnya penerimaan dari masyarakat tahap konstruksi dan operasional lokal - Merusak ekologi sungai - Berkurangnya aliran air ke sungai Modul Keuangan Berkelanjutan – Pembiayaan Pembangkit ListrikTenaga Minihidro

29

No. Risiko 3. Risiko konstruksi: - Gangguan tahap konstruksi dari cuaca, kondisi geologis, ketidak cukupan dana, kekurangan tenaga kerja, manajemen yang buruk, kontraktor yang kurang kompeten - Cost overruns dan time overruns, yang akhirnya memerlukan tambahan pendanaan, biaya bunga yang lebih tinggi yang akan mengurangi keuntungan

4.

5.

6.

Risiko keuangan - Kekurangan modal - Kehilangan sumber pendanaan hutang bank - Inflasi tinggi dan depresiasi kurs lokal - Pembayaran dari PLN macet atau tidak dibayar - Hasil dari proyek lebih rendah dari perkiraan Risiko pendapatan - Pemutusan kontrak PPA - Perubahan tarif - Perubahan ketentuan pajak Risiko operasional dan pemeliharaan - Debit air yang fluktuatif - Potensi kehilangan daya - Kurangnya dukungan masyarakat lokal

Mitigasi - Model kontrak dengan kontraktor jika dimungkinkan berbentuk Turnkey project - Performance bonds / guarantees dari kontraktor - Kapabilitas kontraktor harus diverifikasi dan menggunakan referensi atau rekomendasi - Pembayaran kepada kontraktor harus dilakukan berdasarkan dasar yang jelas dan diverifikasi oleh profesional dan independen - Kontrak bersifat lump sum dengan kontraktor konstruksi atau pemasok lain dan memasukkan risiko kenaikan harga selama konstruksi; Pilihan lain (meskipun bukan solusi terbaik ) : persiapkan pembiayaan cadangan - Penutupan asuransi wajib dilakukan untuk pekerjaan kontraktor dengan skema “all risk insurance” - Mengembangkan rencana pendanaan modal di awal - Bekerja dengan pengembang yang memiliki pendanaan yang baik - Studi kelayakan aspek keuangan yang valid - Pemahaman mendalam mengenai PPA

- Analisa sensitivitas jumlah output listrik yang dihasilkan pada studi kelayakan - Kajian PPA - Restrukturisasi PPA - Studi hidrologi dilakukan oleh pihak yang kompeten dan obyektif - Studi kelayakan memasukkan analisis potensi kehilangan daya - Interaksi dengan pemimpin agama dan masyarakat - Program pengembangan pemberdayaan masyarakat

Tabel 4. Penilaian Risiko Proyek PLTMH dan Mitigasinya

30


Dari risiko teridentifikasi yang dibahas sebelumnya, bank perlu mengetahui faktor risiko apa yang memiliki bobot terbesar. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dalam studi literatur mengenai proyek PLTMH, berikut adalah bobot faktor risiko proyek PLTMH.

Gambar 7. Bobot risiko proyek PLTMH Sumber: Kucukali, 2011

Dapat dilihat pada bagan bahwa faktor risiko yang memiliki bobot besar adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, bank tidak dapat mengabaikan untuk memasukkan konsep ASRI ke dalam pendanaan proyek PLTMH. Yang dapat dilakukan Bank terkait aspek risiko lingkungan dan sosial yang tinggi, yaitu: a. Penentuan tarif bunga yang dibebankan dengan memperhatikan risiko lingkungan dan sosial b. Mendesain rencana monitoring kredit yang tanggap terhadap risiko lingkungan dan sosial c. Memasukkan aspek mitigasi risiko lingkungan dan sosial dalam perjanjian kredit (covenant) d. Menolak aplikasi pinjaman e. Mengoptimalkan portofolio


31

POINT 8

Pentingnya Monitoring Kredit yang Memasukan ASRI

M

onitoring kredit pada pembiayaan proyek PLMTH artinya pengawasan secara kontinyu terhadap suatu proyek PLTMH untuk menilai kepatuhan terhadap syarat dalam perjanjian kredit, menilai kualitas kredit, kinerja keuangan dan operasional, serta kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Proses monitoring dimulai sejak financial close sampai debitur membayar kembali pinjaman dan bunga. Monitoring kredit bertujuan untuk mengetahui secepatnya perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja operasional debitur yang dapat berdampak pada kemampuan debitur dalam membayar pinjaman. Perangkat utama yang dapat dijadikan perangkat dalam melakukan monitoring kredit adalah perjanjian kredit (covenant). Perjanjian kredit dapat memasukkan syaratsyarat yang harus dipenuhi selama perjanjian kredit berlangsung. Hal-hal yang harus dimasukkan sebagai perangkat monitoring biasanya berdasarkan area yang menjadi kelemahan proyek yang diidentifikasi pada tahap analisa kredit. Biasanya semakin tinggi risiko kredit maka semakin banyak informasi yang diperlukan Bank pada proses monitoring kredit. Indikator yang paling mudah dilihat dalam monitoring kredit adalah kemampuan debitur membayar pokok dan pinjaman dengan tepat waktu. Namun demikian, pembayaran yang tepat waktu tersebut tidak menjadi jaminan bahwa tidak terdapat masalah dalam kredit. Pada prinsipnya monitoring kredit PLTMH hampir sama dengan monitoring kredit umum. Namun, karena proyek PLTMH merupakan proyek yang kental dengan aspek lingkungan dan sosial, maka bank harus memperhatikan persyaratan terkait aspek lingkungan dan sosial. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa risiko proyek PLTMH sebagian besar terkait dengan lingkungan alam dan sosial. Misalnya, risiko operasional dapat bersumber dari berkurangnya debit air yang merupakan isu lingkungan. Dengan demikian, pentingnya memasukkan ASRI ke dalam prosedur monitoring kredit karena dalam analisa risiko proyek PLTMH, faktor risiko terbesar adalah faktor yang bersumber dari faktor lingkungan.

32


POINT 9

Aspek Penting Dalam Monitoring Kredit Proyek PLTMH

B

ank dapat mendesain perencanaan monitoring pada saat kredit dicairkan. Bank dapat menentukan poin penting yang harus dimasukkan dalam rencana monitoring kredit. Perangkat monitoring kredit dapat dibuat yang bersifat “tailored” sesuai dengan kondisi masing-masing proyek. Hal-hal yang sudah masuk ke dalam perjanian kredit perlu mendapat perhatian dalam proses monitoring. Komponen

Demikian juga hal yang kritikal atau menjadi kelemahan proyek dapat dijadikan poin pengawasan dalam monitoring kredit. Hasil monitoring dituangkan dalam suatu laporan sebagai informasi penting bagi manajemen bank. Tabel berikut menunjukkan komponen utama yang dapat dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit untuk proyek PLTMH. Keterangan

Monitoring yang dilakukan di - Rencana keuangan yang terkini setelah keputusan kredit Tahap Konstruksi - Pihak ahli yang melakukan pengawasan progress konstruksi - Monitoring pemberitaan di media massa terkait isu lingkungan dan sosial - Permintaan khusus, misalnya monitoring terkait pasokan peralatan, isu sosial masyarakat terkait akses ke lokasi proyek - Action plan terkait rencana pengelolaan lingkungan dan sosial Monitoring yang dilakukan di - Pendekatan yang dilakukan untuk monitoring di tahap operasi, Tahap Operasional misalnya terkait dengan status penjualan daya listrik ke PLN - Action plan terkait rencana pengelolaan lingkungan dan sosial - Kepatuhan terhadap persyaratan kredit - Kepatuhan terhadap persyaratan aspek lingkungan - Kepatuhan terhadap persyaratan aspek hukum dan perizinan

Ceklis

Laporan dan dokumen diperlukan dari debitur

yang - Rencana keuangan yang terkini dan tanggal batas waktu penyerahan - Laporan status proyek dan tanggal batas waktu penyerahan - Status Manajemen/Action Plan terkait lingkungan dan sosial - Dokumen kepatuhan lingkungan - Laporan pihak independen pengawas proyek terkait lingkungan dan sosial - Investasi yang dilakukan terkait manajemen lingkungan dan sosial

Kunjungan lapangan dan review - Peserta meeting dengan peminjam - Jadwal Persyaratan lain

- Dokumen lain atau persyaratan spesifik yang disyaratkan dalam perjanjian kredit Tabel 5. Komponen yang dimasukkan dalam perencanaan monitoring kredit PLTMH


33

POINT 10

Penerapan Monitoring Kredit PLTMH yang Memasukan ASRI

S

elama belum ada panduan dari regulator untuk melakukan monitoring kredit yang memasukkan ASRI, maka Bank dapat mengembangkan sendiri perangkat untuk monitoring kredit PLTMH.

Monitoring kredit yang memasukkan konsep ASRI dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Kondisi Keuangan Monitoring dalam hal kondisi keuangan debitur yang terkini, yang mencakup perencanaan pendanaan proyek, proyeksi arus kas, Rasio utang (coverage, outstanding debt) 2. Status proyek Status kemajuan proyek, yang mencakup total biaya dan pengeluaran yang sudah dikeluarkan, pencapaian skedul proyek, jadwal proyek terkini. 3. Kepatuhan terhadap persyaratan kredit Mencakup kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit termasuk persyaratan pencairan kredit berkala 4. Kepatuhan terhadap persyaratan aspek lingkungan dan sosial (jika tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kredit) Mencakup kepatuhan terhadap laporan pengelolaan lingkungan yang harus disampaikan debitur kepada regulator. 5. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan perizinan Mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan 6. Hal lain yang dijadikan pertimbangan Hal lain yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar pinjaman dan bunga, misalnya pergantian manajemen.

34


Tabel ceklis berikut ini mungkin dapat dijadikan sumber referensi bagi bank dalam mengembangkan perangkat sistem monitoring yang memasukkan ASRI. No.

Keterangan

Ya

Tidak N/A

Referensi

KONDISI KEUANGAN 1

Apakah rencana keuangan (financial plan) yang terkini (update) sudah diterima?

2

Apakah isu terkait kondisi keuangan dapat diidentifikasi?

3

Apakah terdapat perubahan signifikan terkait anggaran proyek, biaya proyek atau proyeksi arus kas?

4

Apakah penurunan atau pengurangan pendapatan sudah diantisipasi?

5

Apakah debitur melakukan audit laporan keuangan?

6

Apakah laporan auditor menyatakan opini wajar tanpa pengecualian?

7

Apakah ada perubahan terkait peringkat kredit debitur (jika ada)

8

Apakah proyeksi anggaran periode lalu cukup akurat?

9

Apakah estimasi anggaran pendapatan cukup untuk membayar bunga dan pinjaman? STATUS PROYEK Tahap Konstruksi

1

Apakah arus kas selama periode konstruksi sesuai dengan perkiraan?

2

Apakah progress proyek berjalan sesuai jadwal?

3

Apakah ada perubahan signifikan atau amandemen terkait rencana proyek?

4

Apakah semua kontrak dengan kontraktor telah dibuat?

5

Apakah pembebasan lahan sudah dilaksanakan semua?

6

Apakah ada faktor yang keterlambatan skedul proyek?

7

Apakah terdapat isu lingkungan yang muncul?

dapat

menyebabkan

Tahap Operasi 1

Apakah tahap operasi berjalan sesuai rencana?

2

Apakah penjualan daya perencanaan keuangan?

3

Apakah pembayaran dari PLN mengalami kendala?

4

Apakah terdapat dokumen proyek yang diamandemen, modifikasi, dihentikan atau diperpanjang?

5

Apakah terdapat isu atau kejadian yang dapat memengaruhi operasi PLTMH di masa depan

6

Apakah terdapat isu lingkungan dan sosial yang muncul dan berdampak pada kelangsungan PLTMH di masa depan?

listrik

sesuai

dengan


35

No.

Keterangan

Ya

Tidak N/A

Referensi

KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN KREDIT 1

Apakah debitur memenuhi pinjaman dan bunga?

jadwal

pembayaran

2

Apakah debitur memenuhi semua persyaratan untuk pencairan kredit bertahap?

3

Apakah debitur mematuhi persyaratan yang tercantum dalam perjanjian kredit? KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

1

Apakah izin lingkungan masih valid dan berlaku?

2

Apakah terdapat perselisihan terhadap dokumen UKL UPL yang diterbitkan?

3

Apakah debitur melakukan pelaporan terkait dengan pelaksanaan izin lingkungan secara periodik 6 bulan sekali?

4

Apakah debitur sudah menyampaikan salinan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Laporan Hasil Pengawasan? KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN

1

Apakah semua izin-izin masih berlaku dan valid?

2

Apakah terdapat isu dalam perjanjian dengan PLN (PPA) atau apakah ada perubahan dalam PPA?

3

Apakah terdapat isu pelanggaran hukum atau tuntutan hukum? LAIN-LAIN Dalam proses monitoring kredit, apakah terdapat halhal yang perlu diperhatikan yang berpotensi memberi dampak negatif terhadap kemampuan debitur untuk membayar, atau terhadap kesehatan keuangan debitur secara keseluruhan, termasuk hal-hal berikut tapi tidak terbatas pada: - Perubahan / pergantian manajemen - Publikasi yang negatif mengenai proyek - Perubahan komitmen pendanaan dari sponsir atau pihak ketiga - Penurunan signifikan kondisi perekonomian - Lainnya, sebutkan....

36


DAFTAR REFERENSI Bank Indonesia. (2013). Pola Pembiayaan Pembankit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM). British Hydropower Association. (2005). “A guide to UK mini-hydro developments.” Available online: Britishhydro.org Kucukali, S. (2011). Risk assessment of river-type hydropower plants using fuzzy logic approach. Energy Policy, 39(10), 6683-6688. Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Energi Bersih Buku Pedoman untuk Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya PBI No. 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Permen ESDM No. 12/2014 sebagaimana dirubah menjadi Permen ESDM No. 22/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Tenaga Air. Permen ESDM No. 19/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Tenaga Air dengan kapasitas sampai 10 MW.


37

38

2016 © USAID


MODUL PELATIHAN Keuangan Berkelanjutan & Pembiayaan Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan. Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

Recommend Documents