MODUL 3 PENYUSUNAN KONTRAK MODUL 3 PEKERJAAN KONSULTANSI PENYUSUNAN KONTRAK PEKERJAAN KONSULTANSI
OUTLINE Submodul 3.1 Persiapan Penandatangan Kontrak Submodul 3.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Submodul 3.3 Pelaksanaan Kontrak Submodul 3.4 Serah Terima Pekerjaan
1
SUB MODUL 3.1 PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK
1
DESKRIPSI TOPIK
Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang persiapan Penandatanganan kontrak, proses dan cara pelaksanaannya.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta memahami tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap persiapan Penandatanganan kontrak termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu : Menjelaskan gambaran tahapan persiapan pelaksanaan kontrak konsultansi sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan tentang Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan tentang Pre Award Meeting sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan tentang ketentuan dalam penandatanganan kontrak sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.
KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit 1
DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK............................................................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) ............................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................ 1 KRITERIA NARASUMBER .................................................................................... 1 JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ........................................................................... 1 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 2 BAGIAN 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 3 BAGIAN 2 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (DOKUMEN LELANG) . 4 1.
Unsur pendukung PPK terdiri dari :........................................................... 4
2.
Pasal 36. Penandatanganan Kontrak (Dokumen Lelang) .......................... 5
2
BAGIAN 1 PENDAHULUAN
Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.
3
BAGIAN 2 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (DOKUMEN LELANG) a. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). b. PPK menerbitkan SPPBJ, apabila sependapat dengan Pokja ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan Pokja ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan c. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK. d. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. e. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga sesuai dengan urutan peringkatnya, selama masa surat penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. f. Dihadiri oleh pengguna jasa, panitia pengadaan, dan penyedia jasa, membahas: 1) Konsep dokumen kontrak (surat perjanjian, SSUK, SSKK); 2) Ketentuan mengenai bentuk, isi, nilai, masa berlaku, penerbit, dan batas waktu penyerahan jaminan uang muka; 3) Rencana penandatangan kontrak; 4) Jenis asuransi yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan kontrak; 5) Harga satuan timpang; 6) Ketentuan perhitungan eskalasi (bila ada); 7) Hal – hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada waktu evaluasi penawaran; 8) Hal – hal lain yang dianggap perlu. g. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. 1. Unsur pendukung PPK terdiri dari : 1) Direksi pekerjaan 2) Direksi teknis 3) Wakil sah pengguna jasa 4) Wakil sah penyedia jasa 5) Panitia peneliti, terdiri dari unsur: 4
a) Perencanaan teknis b) Pelaksanaan lapangan c) Pengawasan lapangan d) Administrasi kontrak e) Terkait lainnya f) Keuangan g) Pengujian h) PA/KPA 6) PPHP dibentuk oleh KPA, terdiri dari unsur: 1) PA/KPA 2) PPK 3) Direksi teknis 4) Tim uji coba (bila diperlukan) 2. Pasal 36. Penandatanganan Kontrak (Dokumen Lelang) Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya c. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatangan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut : 1) adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 2) pokok perjanjian; 3) surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya; 4) syarat-syarat khusus Kontrak; 5
5) syarat-syarat umum Kontrak; 6) kerangka Acuan Kerja; 7) gambar-gambar; 8) dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP. f. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : 1) paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari : a) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan b) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK. 2) rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. g. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. h. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
6
SUB MODUL 3.2 PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK
1
DESKRIPSI TOPIK
Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang persiapan pelaksanaan kontrak, proses dan cara pelaksanaannya.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta memahami tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap persiapan pelaksanaan kontrak termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu : Menjelaskan gambaran tahapan persiapan pelaksanaan kontrak konsultansi sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan tentang ketentuan dalam penandatanganan kontrak sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.
KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit
1
DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK............................................................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) ............................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................ 1 KRITERIA NARASUMBER .................................................................................... 1 JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ........................................................................... 1 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 2 BAGIAN 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 3 BAGIAN 2 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (DOKUMEN LELANG) . 4 1.
Unsur pendukung PPK terdiri dari :........................................................... 4
2.
Pasal 36. Penandatanganan Kontrak (Dokumen Lelang) .......................... 5
2
BAGIAN 1 PENDAHULUAN
Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.
3
BAGIAN 2 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (DOKUMEN LELANG) h. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). i. PPK menerbitkan SPPBJ, apabila sependapat dengan Pokja ULP, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan Pokja ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK. k. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. l. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga sesuai dengan urutan peringkatnya, selama masa surat penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. m. Dihadiri oleh pengguna jasa, panitia pengadaan, dan penyedia jasa, membahas: 9) Konsep dokumen kontrak (surat perjanjian, SSUK, SSKK); 10) Ketentuan mengenai bentuk, isi, nilai, masa berlaku, penerbit, dan batas waktu penyerahan jaminan uang muka; 11) Rencana penandatangan kontrak; 12) Jenis asuransi yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan kontrak; 13) Harga satuan timpang; 14) Ketentuan perhitungan eskalasi (bila ada); 15) Hal – hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada waktu evaluasi penawaran; 16) Hal – hal lain yang dianggap perlu. n. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. 3. Unsur pendukung PPK terdiri dari : 6) Direksi pekerjaan 7) Direksi teknis 8) Wakil sah pengguna jasa 9) Wakil sah penyedia jasa 10) Panitia peneliti, terdiri dari unsur: 4
i) Perencanaan teknis j) Pelaksanaan lapangan k) Pengawasan lapangan l) Administrasi kontrak m) Terkait lainnya n) Keuangan o) Pengujian p) PA/KPA 7) PPHP dibentuk oleh KPA, terdiri dari unsur: 5) PA/KPA 6) PPK 7) Direksi teknis 8) Tim uji coba (bila diperlukan) 4. Pasal 36. Penandatanganan Kontrak (Dokumen Lelang) Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : i. Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. j. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya k. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatangan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. l. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. m. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut : 9) adendum Surat Perjanjian (apabila ada); 10) pokok perjanjian; 11) surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya; 12) syarat-syarat khusus Kontrak; 5
13) syarat-syarat umum Kontrak; 14) kerangka Acuan Kerja; 15) gambar-gambar; 16) dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHES, BAPP. n. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : 3) paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari : c) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan d) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK. 4) rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. o. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. p. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6
SUB MODUL 2.3 PELAKSANAAN KONTRAK
1
DESKRIPSI TOPIK
Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kontrak, proses, dan cara pelaksanaannya.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta memahami tentang tahapan dalam pelaksanaan termasuk ketentuanketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu : Menjelaskan gambaran tahapan pelaksanaan kontrak konsultansi sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak dalam SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak dalam SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014
KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit
1
DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK............................................................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) ............................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................ 1 KRITERIA NARASUMBER .................................................................................... 1 JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ........................................................................... 1 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 2 BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM .......................................................................... 5 1.
Definisi (Pasal 1) ................................................................................... 5
2.
Penerapan (Pasal 2) .............................................................................. 5
3.
Bahasa dan Hukum (Pasal 3) ................................................................ 5
4.
Keutuhan Kontrak (Pasal 4) .................................................................. 5
5.
Pemisahan (Pasal 5) .............................................................................. 5
6.
Perpajakan (Pasal 6) ............................................................................. 6
7.
Korespondensi (Pasal 7) ....................................................................... 6
8.
Asal jasa Konstruksi (Pasal 8) ................................................................ 6
9.
Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi (Pasal 9) ...................... 6
10.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (Pasal 10) ............................................ 6
11.
Layanan Tambahan (Pasal 11) ............................................................. 6
12.
Surat Perintah Mulai Kerja (Pasal 12) .................................................. 7
13.
Program Mutu (Pasal 13) ..................................................................... 7
BAGIAN 2 PELAKSANAAN KONTRAK .................................................................. 8 1.
Jadwal pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 14) ............................................. 8
2.
Pembayaran (Pasal 19) ......................................................................... 8
3.
Harga (Pasal 20) .................................................................................... 9 2
4.
Perubahan Kontrak (Pasal 21) .............................................................. 9
5.
Perubahan Lingkup Pekerjaan (Pasal 22).............................................. 9
6.
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Pasal 23) ..................................... 10
7.
Perubahan dan /atau penyesuaian biaya (Pasal 24)........................... 10
8.
Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia (Pasal 25) .................. 10
9.
Personil Konsultan dan Sub Konsultan (Pasal 26) ............................... 11
10.
Perubahan Personil (Pasal 27) ........................................................... 12
11.
Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 28)............................. 12
12.
Denda dan Ganti Rugi (Pasal 29) ....................................................... 13
13.
Keadaan Kahar (Pasal 30) .................................................................. 14
14.
Penghentian dan Pemutusan Kontrak (Pasal 32) .............................. 15
BAGIAN 3 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT PELAKSANAAN KONTRAK) ........................................................................................................ 17 1.
Korespondensi .................................................................................... 17
2.
Wakil Sah Para Pihak .......................................................................... 17
3.
Tanggal berlaku Kontrak ..................................................................... 17
4.
Waktu Penyelesaian Pekerjaan .......................................................... 17
5.
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK .................. 17
6.
Tanggung Jawab Profesi ..................................................................... 17
7.
Peralatan, Material, Personil, dan Fasilitas ........................................ 17
8.
Sumber Dana ...................................................................................... 17
9.
Pembayaran Uang Muka .................................................................... 18
10.
PembayaranPrestasi Pekerjaan ......................................................... 18
11.
Batas Akhir Waktu Penerbitan SPP .................................................... 18
12.
Dokumen yang Disyaratkan untuk Mengajukan Tagihan Pembayaran 18 3
13.
Pembayaran Denda ........................................................................ 19
14.
Pembayaran Ganti Rugi .................................................................. 19
15.
Kompensasi .................................................................................... 19
4
BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM 1. Definisi (Pasal 1) Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dijelaskan dalam Definisi seperti istilah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dll. 2. Penerapan (Pasal 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 3. Bahasa dan Hukum (Pasal 3) a. Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]. b. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah), pilihan hukum yang digunakan agar dicantumkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disebut SSKK. 4. Keutuhan Kontrak (Pasal 4) Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini. 5. Pemisahan (Pasal 5) Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh. 5
6. Perpajakan (Pasal 6) Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 7. Korespondensi (Pasal 7) Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 8. Asal jasa Konstruksi (Pasal 8) a. Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK. b. Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran. c. Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi (Pasal 9) Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK. 10. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Pasal 10) Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia. 11. Layanan Tambahan (Pasal 11) Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya. 6
12. Surat Perintah Mulai Kerja (Pasal 12) a. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. b. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) harii kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak. c. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia 13. Program Mutu (Pasal 13) a. Program mutu disusun oleh penyedia, yg paling sedikit berisi: 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; 5) prosedur pelaksanaan pekerjaan; 6) prosedur instruksi kerja; dan 7) pelaksana kerja. b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan
7
BAGIAN 2 PELAKSANAAN KONTRAK 1. Jadwal pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 14) a. Tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK b. Tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK; c. Tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK tercantum dalam SPMK 2. Pembayaran (Pasal 19) a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk: 1) Mobilisasi alat dan tenaga kerja; 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan. b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan sebagai berikut: 1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% dari nilai Kontrak; atau 2) untuk usaha non kecil paling tinggi 20% dari nilai Kontrak. c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak, yaitu: 1) 20% dari Kontrak tahun pertama; atau 2) 15% dari total nilai Kontrak. d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK. e. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak. f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia. g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 %. h. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
8
3. Harga (Pasal 20) a. PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan b. Total Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, dan biaya–biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu. c. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK 4. Perubahan Kontrak (Pasal 21) a. Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi : 1) perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau 3) perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. 5. Perubahan Lingkup Pekerjaan (Pasal 22) a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal. c. Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya 9
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 sampai dengan 22.4, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 6. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Pasal 23) a. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal –hal sebagai berikut : 1) pekerjaan tambah; 2) perubahan ruang lingkup pekerjaan; 3) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; 4) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau 5) keadaan kahar. b. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. c. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. d. PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak. 7. Perubahan dan /atau penyesuaian biaya (Pasal 24) a. Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% dari Nilai Kontrak awal. b. Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih dari 12 bulan. 8. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia (Pasal 25) a. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 10
b. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia. c. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. 9. Personil Konsultan dan Sub Konsultan (Pasal 26) a. Umum 1) Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran. 2) Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 3) Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan. 4) PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 5) Jika PPK menilai bahwa Personil Inti: a) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik b) berkelakuan tidak baik; atau c) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya d) maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 hari kalender sejak diminta oleh PPK. 6) Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun. b. Personil inti 1) nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK; 2) penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK; 3) jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak. 11
c. Persetujuan personil Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia. d. Waktu kerja dan lembur 1) jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK; 2) waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; 3) tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut. 10. Perubahan Personil (Pasal 27) Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK. b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK. c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan. 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai. 11. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan (Pasal 28) a. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hakhak penyedia atau menangguhkan pembayaran. 12
b. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi. c. Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK. 12. Denda dan Ganti Rugi (Pasal 29) a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. b. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1/1000 dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; 2) 1/1000 dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK. c. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK. d. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia; 2) keterlambatan penerbitan SPP; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak; 13
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan; 6) kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak. 7) jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan; 8) ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi; 9) perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi e. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK. 13. Keadaan Kahar (Pasal 30) a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: 1) bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; 2) bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit; 3) bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror; 4) pemogokan; 5) kebakaran; dan/atau 6) gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. b. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. c. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh 14
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. d. Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak. e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi. 14. Penghentian dan Pemutusan Kontrak (Pasal 32) a. Penghentian Kontrak 1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 2) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yg telah dicapai. 3) PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat: a) alasan penghentian Kontrak; dan b) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajibankewajibannya dlm jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. b. Pemutusan Kontrak 1) Oleh PPK: Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya; b) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK; c) penyedia berada dalam keadaan pailit; d) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurangkurangnya 60 hari kalender; e) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% dari nilai Kontrak; 15
2)
3)
4)
5)
f) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau g) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Oleh penyedia: Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut : a) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau b) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurangkurangnya 60 hari kalender. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka: a) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; b) penyedia membayar denda; dan/atau c) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut: a) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak; dan b) biaya langsung personil (termasuk biaya demobilisasi) yang dikeluarkan oleh penyedia sehubungan dengan pemutusan Kontrak.
16
BAGIAN 3 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT PELAKSANAAN KONTRAK) 1. Korespondensi Berisi alamat para pihak mencakup nama, alamat, website, email, dan faksimili 2. Wakil Sah Para Pihak Sebaiknya ada pemberitahuan dari pihak Kesatu secara tertulis tentang wakil sah dari Pihak Kesatu. Dalam hal Pihak Kedua menunjuk Wakil Sah pihak kedua, disarankan agar ada pemberitahuan kepada Pihak kesatu secara tertulis. 3. Tanggal berlaku Kontrak Agar diperhatikan Tanggal Mulai Kerja dan Tanggal Akhir Kontrak sehingga Masa Pemeliharaan masuk ke dalam Masa Berlaku Kontrak. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 4. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Waktu penyelesaian pekerjaan agar ditentukan terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 5. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK Ketentuan mengenai tindakan – tindakan yang memerlukan persetujuan PPK atau pengawas pekerjaan selain yang tertera di SSUK. 6. Tanggung Jawab Profesi [untuk konsultan perencana konstruksi] Umur konstruksi bangunan direncanakan : ... (...............) tahun 7. Peralatan, Material, Personil, dan Fasilitas PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa : ............................ [sebutkan dan uraikan, apabila ada] 8. Sumber Dana Sumber dana pembiayaan dari kontrak pengadaan jasa konsultasi 17
9. Pembayaran Uang Muka Besaran uang muka untuk kontrak tahun jamak yaitu memilih diantara 2 (dua) pilihan, yaitu: a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak. 10. PembayaranPrestasi Pekerjaan 1. Pembayaran tahapan pekerjaan dilakukan dengan cara:.......... [bulanan/termin/sekaligus]. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: .....[uraikan bila pembayaran dilakukan secara bulanan atau termin]. Misal : pembayaran secara termin, laporan pendahuluan20%,laporan antara 40%, dan laporan akhir 40%. 3. Mata uang pembayaran : ..........................[untuk pengadaan yang sumber dananya PHLN] 11. Batas Akhir Waktu Penerbitan SPP Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah .... (....................) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. 12. Dokumen yang Disyaratkan untuk Mengajukan Tagihan Pembayaran 1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan: a. Berita Acara Prestasi Pekerjaan, b. Berita Acara Serah Terima Produk dan produk Laporannya, c. ……. [sebutkan dan uraikan yang dibutuhkan sesuai kontrak lumpsum] 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Absensi pembahasan b. Notulensi Pembahasan Rapat c. Dokumentasi/Foto kegiatan d. Dokumen lain diisyaratkan dalam KAK e. ……[sebutkan dan uraikan yang dibutuhkan sesuai kontrak lumpsum] 18
3. Dokumen yang disyaratkan tersebut di atas tidak perlu dilampirkan rincian bukti-bukti pengeluaran biaya. 13. Pembayaran Denda Denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari biaya kontrak (apabila bag pekerjaan blm diterima o/ PPK) atau 1/1000 dari sisa biaya bagian kontrak yg blm selesai dikerjakan (apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK) 14. Pembayaran Ganti Rugi Berisi besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran. 15. Kompensasi Berisi kompensasi lain yang tidak ada dalam SSUK dan cara pembayarannya.
19
SUB MODUL 3.4 SERAH TERIMA PEKERJAAN
1
DESKRIPSI TOPIK
Suatu pengantar yang berfungsi untuk membantu para peserta agar lebih memahami ketentuan-ketentuan tentang serah terima pekerjaan (Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Serah Terima Akhir Pekerjaan), proses, dan cara pelaksanaannya.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta memahami tentang tahapan dalam pelaksanaan kontrak khususnya pada tahap serah terima pekerjaan termasuk ketentuan-ketentuan yang terkait, proses dan cara pelaksanaannya sesuai SSUK dalam Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan para peserta mampu : Menjelaskan tahapan pelaksanaan serah terima pekerjaan konsultansi sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan ketentuan mengenai Serah Terima Pekerjaan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014. Menjelaskan ketentuan mengenai Serah Terima Pekerjaan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sesuai Standar Dokumen Kontrak Permen PU No. 07 Tahun 2014
KRITERIA NARASUMBER Narasumber yang menyampaikan materi dalam modul ini sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut: Praktisi atau akademisi yang berpengalaman dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah Memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan kebijakan dalam penyusunan dokumen kontrak konstruksi
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN 4 x 60 menit 1
DAFTAR ISI DESKRIPSI TOPIK............................................................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) ............................................................. 1 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) ............................................................ 1 KRITERIA NARASUMBER .................................................................................... 1 JUMLAH JAM PEMBELAJARAN ........................................................................... 1 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 2 BAGIAN 1 PENYELESAIAN KONTRAK .................................................................. 3 1.
Laporan Hasil Pekerjaan (Pasal 31) ....................................................... 3
2.
Penyelesaian Pekerjaan (Pasal 33) ....................................................... 3
BAGIAN 2 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT SERAH TERIMA PEKERJAAN) ....................................................................................................... 5 1.
Pelaporan.............................................................................................. 5
2.
Serah Terima Laporan Akhir ................................................................. 5
3.
Pembatasan Penggunaan Dokumen ..................................................... 5
4.
Penyelesaian Perselisihan ..................................................................... 5
2
BAGIAN 1 PENYELESAIAN KONTRAK 1. Laporan Hasil Pekerjaan (Pasal 31) a. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. b. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia. c. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan. d. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. e. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. f. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy) g. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. h. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. i. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK. j. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut. k. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. 2. Penyelesaian Pekerjaan (Pasal 33) a. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya. 3
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. d. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
4
BAGIAN 2 SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (TERKAIT SERAH TERIMA PEKERJAAN) 1. Pelaporan Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: ...........................[uraikan secara rinci jenis laporan dan waktu penyerahan laporan dihitung sejak ditandatanganinya kontrak] 2. Serah Terima Laporan Akhir Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi 3. Pembatasan Penggunaan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: “untuk penelitian dan riset”. 4. Penyelesaian Perselisihan 1. Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). 3. Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur BADAPSKI yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak.
5
1
