MODUL 1 MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR

MODUL 1 MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR A. POKOK BAHASAN Membangun Komitmen Belajar B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini merupakan materi pembelajaran baku dalam setiap kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang selalu disampaikan pada permulaan kegiatan pembelajaran. Diawali dengan ice breaking untuk mengurangi kebekuan psychis antar warga belajar, dilanjutkan dengan perkenalan sesama warga belajar kemudian membentuk pengurus kelas dan diakhiri dengan menyusun komitmen/kontrak belajar. C. SUB POKOK BAHASAN 1. Ice breaking (pemecah kebekuan) 2. Energizing (melalui perkenalan) 3. Climate setting (melalui pembentukan pengurus Kelas) 4. Building Learning Commitment (membangun komitmen belajar) D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu merasakan hilangnya kekakuan psychis, hilangnya rasa canggung, terciptanya suasana saling mengenal sesama warga belajar, tumbuhnya kesadaran untuk membentuk pengurus kelas serta kesadaran untuk memenuhi komitmen belajar. E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. 2. 3. 4.

Merasakan suasana belajar yang menyenangkan Mengenal sesama warga belajar. Membentuk pengurus kelas Menyepakati komitmen belajar

F. METODE 1. Brainstorming (curah pendapat) 2. Presentasi (pemaparan) 3. Tanya jawab 4. Penugasan G. BAHAN/ALAT BANTU 1. Flipchart; 2. Laptop; 3. LCD Proyektor; 4. Bahan Presentasi/Power Point; 5. Spidol Besar; 6. Spidol Kecil; dan H. WAKTU 115 menit I.

BAHAN RUJUKAN 1. Proposal kegiatan Bimbingan Teknis 2. Buku Pedoman (Panduan) Bimbingan Teknis

J.

PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator memulai pembelajaran ini dengan sedikit tegur sapa dan keramahan yang wajar sambil menyatakan kepada semua peserta bahwa sebagai langkah awal dalam pembelajaran ini fasilitator memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama dan sedikit informasi inti tentang dirinya. (2 menit)

Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

1|P a g e

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kemudian fasilitator menyatakan bahwa kita akan menyaksikan tayangan yang menggambarkan dialog antara 2(dua) orang yang berasal dari Palembang. (1 menit) Selanjutnya fasilitator bertanya kepada forum “apakah ada peserta yang berasal dari Sumatera Selatan, Jambi atau Bengkulu?, jika ada fasilitator meminta agar yang membacakan dialog itu peserta yang bersangkutan. Jika tidak ada yang membacakannya adalah salah satu diantara team fasilitator. (2 menit) Kemudian Fasilitator menayangkan terawangan (power point) dialog secara teratur satu persatu diikuti dengan pembacaan jalannya dialog seperti tercantum pada layar (screen) yaitu : A : Cak mano bentuknyo gajah tu mang? B : Bentuk gajah ………. macam semut tulah A : Uji wong ……..macam kambing ! B : Iyo nian macam semut, kalo semut tu dikumpulkan biso sebesak kambing A : Apo makanannyo gajah tu mang? B : Makanan gajah tu………. Dedak A : Uji wong ………..makanan gajah tu rumput ! B : Iyo nian makanan gajah tu dedak, rumput tu sayurnyo (2 menit) Selesai pembacaan dialog, Fasilitator mengajak semua peserta untuk secara teliti mencermati kembali jalannya percakapan / dialog lalu menarik kesimpulan dengan cara mengajukan pertanyaan “ Apakah ada persamaan diantara kedua orang yang berdialog tsb.? Tolong sebutkan apa saja ! Fasilitator pendamping siap untuk mencatat jawaban peserta di white board atau kertas plano Acuan Fasilitator :  Keduanya sama-sama tidak tahu tentang gajah  Keduanya sama-sama berbicara seolah-olah tahu tentang gajah  Keduanya sama-sama tidak mau kalah  Keduanya sama-sama menjaga perasaan (sopan) pihak lain (5 menit) Kemudian setelah peserta menjawab dengan benar Fasilitator mengajukan lagi beberapa pertanyaan sebagai berikut :  “Apakah ada diantara kita yang tidak tahu tentang gajah?  Apakah ciri paling menonjol dari penampilan seekor gajah?  “Bagaimana cara anda menyampaikan kata besar dengan peragaan /simbol tanpa kata-kata? (boleh menggunakan isyarat tangan), Setelah isyaratnya benar minta dulu kesepakatan peserta tentang penyampaian isyarat besar tsb. Bila perlu diperagakan (2 menit) Setelah peserta menemukan dan menyepakati peragaan/isyarat besar, maka Fasilitator mengajukan lagi beberapa pertanyaan kepada seluruh peserta sebagai berikut :  “Apakah ada diantara kita yang tidak tahu tentang semut?  Apakah ciri paling menonjol dari penampilan seekor semut?  “Bagaimana cara anda menyampaikan kata kecil melalui peragaan /symbol tanpa kata-kata? (boleh menggunakan isyarat tangan), jika sudah ditemukan langsung disepakati dulu, kemudian minta peserta memperagakan kedua isyarat yang telah disepakati agar lebih meyakinkan dan tidak lupa (2 menit)


2|P a g e

8.

Setelah disepakati isyarat untuk besar dan isyarat untuk kecil, lalu peserta diajak untuk bermain Gajah semut yaitu peserta diminta menjawab apa yang diucapkan Fasilitator dengan cara seperti berikut ; a. Semua peserta diminta berdiri ditempatnya masing-masing b. Jika Fasilitator mengucapkan kata Gajah, semua peserta harus menjawab besar sambil tangannya memperagakan isyarat besar c. Kemudian jika Fasilitator mengucapkan kata semut, semua peserta harus menjawab kecil sambil tangannya memperagakan isyarat kecil d. Fasilitator mengulangi beberapa kali sampai peserta benar-benar paham (2 menit) 9. Selanjutnya Fasilitator menyatakan bahwa isyarat atau bahasa tubuh itu hanya merupakan kesepakatan saja masyarakat dan sifatnya lokal terbatas atau tidak universal. Tantangannya beranikah peserta jika diminta menyepakati pertukaran kedua isyarat tersebut yaitu isyarat besar untuk semut yang kecil dan isyarat kecil untuk gajah yang besar? Jika peserta berani permainan dilanjutkan, kalau tidak berani permainan berakhir (2 menit) 10. Pengalaman menunjukan bahwa biasanya peserta berani, maka permainan gajah semut dilanjutkan. Kemudian Fasilitator memulai permainan dengan aturan main sebagai berikut : a. Semua peserta diminta berdiri ditempatnya masing-masing, jika susunan kelas berbentuk U shape atau V shape, jika kelas dalam bentuk susunan lain maka semua peserta diminta untuk membuat lingkaran sesuai kondisi kelas. b. Jika Fasilitator mengatakan “Gajah”, peserta harus menjawabnya dengan katakata “Besar” tapi tangannya memberikan isyarat “kecil”. c. Demikian pula sebaliknya jika fasilitator mengatakan “semut” maka peserta harus menjawab dengan kata “kecil” tapi tangannya memberi isyarat “besar” sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, d. Bagi mereka yang melakukan kesalahan akan diberikan sanksi yang konstruktif, fasilitator melanjutkan permainan secara bersama-sama (seluruh peserta) dulu baru sesudah itu permainan secara perorangan. (10 menit) 11. Setelah permainan berakhir, fasilitator bertanya “mengapa banyak peserta yang salah?”, tentu saja sebab utamanya adanya kebiasaan, dan kebiasaan itu punya kekuatan (habit strength). Kekuatan itulah yang mengganggu kita dan menyebabkan kita menjadi salah (menghambat perubahan). Namun habit strength tidak selamanya negatif dalam kehidupan manusia, dalam beberapa hal habit strength justru diperlukan untuk memudahkan pekerjaan yang kita lakukan berulang-ulang seperti :  Makan  Memakai pakaian  Menulis dll Coba bayangkan betapa sulitnya bila setiap mau makan atau ingin memakai pakaian atau ingin menulis sesuatu kita harus belajar lagi dari awal karena tidak ada kekuatan kebiasaan (5 menit) 12. Fasilitator menyatakan bahwa sampai pada tahap ini sebenarnya kita telah menyelesaikan satu sub pokok bahasan dari modul 1(satu) ini yaitu icebreaking/pemecah kebekuan, berbeda dengan modul 2, 3 dst pada modul ini tujuan pembelajaran modul baru boleh disampaikan setelah masuk tahapan yang sekarang ini. Adapun Tujuan pembelajaran modul 1(satu) adalah setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat : a. Merasakan suasana belajar yang menyenangkan b. Mengenal sesama warga belajar. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

3|P a g e

c. Membentuk pengurus kelas d. Menyepakati komitmen belajar 13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(2 menit) Sekarang kita lanjutkan ke sub pokok bahasan 2(dua) yaitu perkenalan, mengingat seringnya frekuensi pertemuan antar sesama peserta bimtek, sehingga besar kemungkinan semua peserta sudah saling kenal, sehingga perkenalan peserta tidak diperlukan lagi, namun jika oleh peserta dianggap perlu kita tetap melakukan acara perkenalan lagi meskipun secara singkat, Apakah semua setuju? (2 menit) Jika semua setuju kita berkenalan dengan hanya menyebut Nama saja agar dapat mengingatkan kembali bagi mereka yang sudah lupa dengan cara sbb : a. Pertama kita semua berdiri melingkar (termasuk team fasilitator) b. Perkenalan dimulai dari fasilitator dilanjutkan dengan orang yang disebelah kanannya c. Fasilitator memulai dengan menyebut namanya, dilanjutkan dengan orang kedua, ketiga, keempat sedangkan orang kelima tidak boleh menyebut namanya tapi menyebutkan “Bawaslu mantap” d. Dilanjutkan dengan orang keenam, ketujuh dan seterusnya sampai pada orang kesepuluh harus menyebutkan “Bawaslu mantap” e. Berikutnya setiap kelipatan 5 harus menyebutkan “Bawaslu mantap” apakah sudah paham? Jika sudah dipahami, perkenalan dimulai dan akan berlanjut terus sampai semua orang sudah menyebutkan namanya minimal satu kali (10 menit) Kemudian Fasilitator menjelaskan bahwa dari proses perkenalan singkat tadi setidaknya kita sudah saling mengetahui nama dan mungkin juga pribadi masing-masing yang kiranya cukup memadai untuk bisa memilih seorang Ketua kelas. Selanjutnya demi kelancaran bimtek kita perlu menunjuk seseorang yang akan dituakan sebagai wakil peserta dan penghubung antara peserta dengan fasilitator dan antara peserta dengan panitya. Orang itu perlu kita pilih sekarang dan kita kukuhkan sebagai Ketua dan atau Pengurus Kelas. (2 menit) Fasilitator menawarkan teknik pemilihan Ketua Kelas antara lain secara aklamasi, musyawarah mufakat atau voting. Tetapi sebaiknya tidak menggunakan voting. Kemudian pemilihan dilaksanakan (5 menit) Setelah Ketua atau Pengurus Kelas terpilih fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa dengan terpilihnya ketua atau pengurus kelas maka satu langkah maju telah dicapai dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran Namun itu saja belum cukup, masih diperlukan satu langkah lagi guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif yaitu perlu adanya aturan main dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Fasilitator menjelaskan bahwa aturan main itu akan disusun dari, oleh dan untuk peserta dan aturan main itu tidak boleh bertentangan dengan pedoman Bimtek. Aturan itu biasanya disebut sebagai komitmen atau kontrak belajar. (2 menit) Kemudian fasilitator bertanya kepada peserta apakah ada yang tahu tentang komitmen atau kontrak belajar? Jika jawabnya ada minta yang bersangkutan untuk menjelaskan, namun jika tidak ada maka fasilitator harus menjelaskan bahwa komitmen atau kontrak belajar itu adalah “sejumlah kesepakatan yang disusun oleh, dari dan untuk peserta bimtek dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bimtek secara efektif”. (5 menit) Setelah itu fasilitator menayangkan dan memberikan penjelasan singkat tentang komitmen atau kontrak belajar yang biasa dilakukan dalam kegiatan bimtek yaitu yang berkaitan dengan :


4|P a g e

a. Ketepatan waktu (on time ) b. Dilarang merokok ( No Smoking) c. Phones harus off atau minimal silent d. Rehat kopi (coffee break) e. Makan siang (lunch) f. Sanksi terhadap pelanggaran g. Dll (5 menit) 20. Fasilitator meminta peserta untuk menyusun 7(tujuh) atau lebih komitmen sebagai kontrak belajar yang dipimpin oleh Ketua Kelas dalam waktu 10 (sepuluh) menit, kesepakatan dibuat dan dituliskan di kertas plano, lalu ditandatangani oleh semua peserta dan ditempelkan didinding kelas selama bimtek berlangsung. (12 menit) 21. Setelah Komitmen belajar selesai ditandatangani dan telah ditempel didinding kelas, fasilitator menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas partisipasi peserta, lalu menyampaikan beberapa penegasan sbb: a. Bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan/janji, akibatnya pengingkaran atau pelanggaran atasnya akan dilakukan penerapan sanksi b. Kontrak/kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) c. Komitmen /Kontrak Belajar ini juga membudayakan agar kita semua terbiasa mentaati undang-undang, apalagi kesepakatan/kontrak yang kita buat sendiri. d. Sebagai pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya tentu harus taat kepada Peraturan Perundang-undangan, (8 menit) 22. Terakhir fasilitator mohon maaf jika terdapat kehilafan kemudian menyampaikan kepada peserta bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi Modul 2 yaitu “Pemilu Demokratis”, lalu menyampaikan salam dan menutup pembelajaran. (2 menit)


5|P a g e

MODUL 2 PEMILU DEMOKRATIS A. POKOK BAHASAN Pemilu Demokratis B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta Bimtek tentang prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, yang meliputi: indikator pemilu demokratis, kerangka hukum dan penegakannya, implikasi kerangka hukum dalam rangka menjamin Pemilu yang demokratis, peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, efektifitas pengawasan Pemilu dalam mewujudkan pemilu demokratis. C. SUB POKOK BAHASAN 1. Indikator Pemilu demokratis 2. Kerangka hukum dan penegakannya 3. Implikasi kerangka hukum dalam rangka menjamin Pemilu demokratis 4. Peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu demokratis. 5. Efektifitas pengawasan Pemilu dalam mewujudkan Pemilu demokratis D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami prinsipprinsip pemilu demokratis yang meliputi indikator Pemilu demokratis, kerangka hukum dan penegakan hukum Pemilu, implikasi kerangka hukum dalam menjamin Pemilu demokratis, peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu demokratis, efektifitas pengawasan dalam mewujudkan Pemilu demokratis. E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menyebutkan indikator pemilu demokratis 2. Menjelaskan kerangka hukum dan penegakannya 3. Menjelaskan implikasi kerangka hukum dalam rangka menjamin Pemilu yang demokratis 4. Menguraikan peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. 5. Menjelaskan efektifitas pengawasan Pemilu dalam mewujudkan pemilu demokratis F. METODE 1. Curah pendapat 2. Diskusi Kelompok, 3. Presentasi 4. Ceramah partisipatif 5. Tanya Jawab, G. BAHAN/ALAT BANTU 1. Naskah Pegangan 2; 2. Flipchart; 3. Laptop; 4. LCD Proyektor; 5. Bahan Presentasi/Power Point; 6. Spidol Besar; 7. Spidol Kecil; dan 8. Lembar kerja 2. H. WAKTU 120 menit


6|P a g e

I.

BAHAN RUJUKAN 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2. Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 3. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. 4. Naskah Pegangan 2.

J.

PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator memulai pembelajaran ini dengan mengingatkan peserta pada pembelajaran sebelumnya dengan menanyakan hal-hal berikut: a. Pada pembelajaran terdahulu anda telah melakukan proses pencairan iklim belajar sekaligus perkenalan, sekarang coba sebutkan nama-nama peserta yang duduk di deretan kursi paling depan. b. Kita semua telah memilih pengurus/ketua kelas, siapakah yang terpilih menjadi ketua Kelas dan berasal dari daerah mana ? c. Kita juga sudah menyepakati komitmen belajar, siapa yang dapat menjelaskan butir-butir yang ada dalam komitmen/kontrak belajar (5 menit) 2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dalam modul ini yaitu bahwa peserta diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip pemilu demokratis yang meliputi indikator Pemilu demokratis, kerangka hukum dan penegakan hukum Pemilu, implikasi kerangka hukum dalam menjamin Pemilu demokratis, peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu demokratis, efektifitas pengawasan dalam mewujudkan Pemilu demokratis. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: a. Menyebutkan beberapa indikator pemilu demokratis b. Menjelaskan kerangka hukum dan penegakannya c. Menguraikan implikasi kerangka hukum dalam rangka menjamin Pemilu demokratis d. Menguraikan peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu demokratis. e. Menjelaskan efektifitas pengawasan dalam mewujudkan pemilu demokratis (3 menit) 3. Selanjutnya Fasilitator meminta peserta secara bergantian untuk menuliskan indikator-indikator pemilu demokratis sebanyak yang diketahuinya pada kertas plano yang tersedia di depan kelas. Setelah semua peserta selesai Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah masih ada indikator lain yang belum dituliskan, kalau masih ada segera maju dan tuliskan. (7 menit) 4. Setelah selesai Fasilitator menayangkan dan menjelaskan 15 indikator pemilu demoratis, kemudian mengajak peserta untuk membandingkan jawaban-jawaban mereka dengan tayangan Fasilitator. (5 menit) 5. Selanjutnya Fasilitator menyampaikan ceramah partisipatif diselingi tanya jawab, tanggapan, dan penjelasan dengan memuat materi sebagai berikut : a. aspek-aspek kerangka hukum dan penegakannya b. implikasi kerangka hukum dalam rangka menjamin Pemilu demokratis c. peran strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu demokratis. d. efektifitas pengawasan dalam mewujudkan pemilu demokratis (20 menit) 6. Setelah pemahaman peserta terhadap materi ceramah cukup merata dan memadai, Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok dengan meminta peserta berhitung dari 1,2, 3, 1,2,3,1,2,3 dan seterusnya. Peserta yang menyebut angka 1 menjadi kelompok 1, yang menyebut angka 2 menjadi kelompok 2, serta yang menyebut angka 3 menjadi kelompok 3.


7|P a g e

(3 menit) 7. Kemudian Fasilitator menjelaskan bahwa sesudah ini peserta akan melakukan diskusi kelompok, namun sebelum mulai berdiskusi, masing-masing kelompok perlu membentuk organisasi kelompok yang terdiri : a. Seorang Ketua yang bertugas memimpin jalannya diskusi kelompok, b. Seorang Sekretaris yang bertugas mencatat semua hasil diskusi dan menuangkannya ke kertas plano c. Seorang penyaji yang tugasnya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan forum. (5 menit) 8. Fasilitator membagikan lembar kerja 2 kepada masing-masing kelompok dengan rincian sebagai berikut : a. Kelompok 1 (satu) memperoleh lembar kerja 2 A b. Kelompok 2 (dua) memperoleh lembar kerja 2 B c. Kelompok 3 (tiga) memperoleh lembar kerja 2 C Masing-masing kelompok diminta mendiskusikan kasusnya kemudian menuangkan hasilnya di kertas plano. (20 menit) 9. Setelah waktu habis, Fasilitator meminta perwakilan dari masing-masing untuk memaparkan hasil diskusinya secara berurutan di depan kelas dimulai dari kelompok 1 (satu) dan setiap selesai penyajian satu kelompok dilanjutkan dengan tanggapan-tanggapan dari kelompok lainnya. (30 menit) 10. Setelah berakhirnya presentasi kelompok, fasilitator melakukan penguatan pemahaman dengan menggaris bawahi butir-butir materi yang penting, meluruskan pemahaman materi yang belum tepat, memperjelas pengertian yang masih samar dan menambahkan butir-butir materi penting yang belum muncul dari hasil diskusi semua kelompok (5 menit) 11. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk melakukan pembulatan, pendalaman dan pengayaan materi untuk meningkatkan wawasan peserta terhadap materi modul ini, kemudian membagikan Naskah Pegangan 2 kepada seluruh peserta. (10 menit) 12. Fasilitator membagikan Tes Formatif 2 dan meminta peserta untuk mengerjakannya selama (5 menit) 13. Fasilitator mengucapkan terimakasih atas perhatian peserta dan menyatakan bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi Modul 3 yaitu “Kebawasluan” lalu menyampaikan salam dan menutup pembelajaran. (2 menit)


8|P a g e

NASKAH PEGANGAN 2 Pemilu Demokratis 1. Indikator Pemilu Demokratis Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hali ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi utnuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (reward) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya. Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada. Terdapat beberapa standar kriteria pemilu demokratis yang diatur dalam berbagai standar perjanjian internasional, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

Deklarasi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1960 Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun 1950 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981 Deklarasi Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil (Paris Declaration), Inter-Parliamentary Council pada pertemuan ke 154 tanggal 26 Maret 1994.

Standar-standar Pemilu Internasional disusun dengan cara merangkum berbagai aspek menyangkut hak-hak politik dan kebebasan dasar yang dibangun melalui berbagai perjanjian baik yang bersifat universal, regional, termasuk keterlibatan komitmen politik antar negara-negara di dunia. Ada 15 (lima belas) kriteria yang diakui secara internasional sebagai alat untuk mengukur standar dari suatu pelaksanaan pemilu, antara lain; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

penyusunan kerangka hukum sistem pemilu penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu hak memilih dan untuk dipilih badan pelaksana pemilu pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar akses kertas suara partai politik dan kandidat kampanye pemilu demokratis akses media dan kebebasan berekspresi pembiayaan dan pengeluaran kampanye pemungutan suara penghitungan dan tabulasi suara peranan wakil partai dan kandidat pemantauan pemilu kepatuhan dan penegakan hukum.

Lima belas kriteria yang merupakan standar internasional di atas digunakan sebagai rujukan dan sekaligus pembanding untuk menilai apakah kriteria-kriteria Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

9|P a g e

tersebut diterapkan dalam kerangka hukum dan perundang-undangan masing-masing negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Untuk Indonesia sendiri, prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu dituangkan dalam Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu prinsip-prinsip tersebut juga dielaborasi lebih lanjut dalam asas-asas penyelenggara pemilu seperti yang tertuang pada pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, antara lain; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

mandiri jujur kepastian hukum tertib kepentingan umum keterbukaan proporsionalitas profesionalitas akuntabilitas efisiensi, dan efektivitas

Prinsip-prinsip Pemilu dan asas penyelenggara pemilu tersebut menjadi landasan dalam penyusunan norma pengaturan tentang teknis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, antara lain sistem pemilu, sistem pendaftaran pemilih, sistem kampanye dan pendanaan kampanye, pemberian suara dan desain surat suara, sistem penghitungan suara, dan lain-lain. Dengan demikian, secara umum penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah memenuhi 15 indikator pemilu demokratis. Meskipun demikian, tentunya terdapat beberapa aspek pengaturan yang lebih detail dan teknis yang perlu diuji lebih lanjut untuk menilai apakah pengaturan teknis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing indikator di atas. 2. Kerangka Hukum Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu serta implikasinya dalam rangka menjamin pemilu demokratis A. Kerangka hukum pemilu Pemilihan umum sebagai instrumen menuju negara demokrasi harus dijalankan secara demokratis juga. Untuk mengukur demokratis tidak-nya penyelenggaraan pemilu, terdapat standar Internasional pemilu demokratis sebagaimana disebutkan sebelumnya yang dapat dijadikan acuan. Standar internasional tersebut merupakan syarat minimum bagi kerangka hukum yang harus terpenuhi untuk menjamin pemilu demokratis. Di antara 15 indikator tersebut, kerangka hukum pemilu menjadi salah satu indikator yang sangat penting. Istilah ”kerangka hukum pemilu” mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Dalam rezim negara demokratis dan konstitusional, kerangka hukum pemilu ini diatur dalam aturan yang cukup beragam, berasal dari norma dasar seperti konstitusi dan aturan hukum lainnya. Beberapa ketentuan yang mendasari adalah konsititusi, perjanjian internasional, undang-undang pemilu, yurisprudensi, peraturan kode etik dan peraturan terkait lainnya. Kerangka hukum pemilu ini disusun dengan Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

10 | P a g e

mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Kerangka hukum ini harus disusun secara terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip yakni tidak bermakna ganda dan jelas (clear), memudahkan (straightforward), mudah dipahami (intelligible), dan melingkupi seluruh unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis (include all electoral components, which are necessary to ensure the undertahking of democratic elections). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu diatur mulai dari Konstitusi (Undang-Undang Dasar), undang-undang Penyelengara yang mengatur lembaga atau badan Penyalenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta undang undang Penyelenggaraan yaitu undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden , serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Apabila dilihat dari substansi undang-undangnya masih terdapat beberapa permasalahan dalam kerangka hukum pemilu, misalnya pegaturan mengenai defenisi kampanye yang tidak jelas. Defenisi kampanye berdasarkan pelaksanaan pemilu selama ini menimbulkan multi tafsir antara lembaga penyelenggara pemilu dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menegakkan pelanggaran pidana pemilu. Selain itu pengertian mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa antar peserta pemilu juga tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat berdampak pada adanya pelanggaran administrasi akan tetapi tidak dapat dijatuhkan sanksi dikarenakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran administrasi tersebut. Berbagai permasalahan ini memerlukan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) melalui revisi perundang-undangan, atau melalui tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU atau Bawaslu) melalui pembentukan peraturan teknis penyelenģgaraan Pemilu. Tindakan kedua dalam bentuk pembentukan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU atau Bawaslu lebih mudah dilakukan meskipun memiliki resiko tertentu. Tanpa adanya tindakan ini, maka dapat diprediksi penyelenggaraan pemilu di kemudian hari akan bermasalah. B. Penegakan Hukum Pemilu Kerangka hukum pemilu juga harus mencakup mekanisme yang efektif untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil. Penegakan hak sipil dimaksud adalah untuk melindungi hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Prinsipnya, kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai politik berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Untuk memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum tersebut, International IDEA mengajukan empat daftar periksa (check list) untuk menguji terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu yakni: 1. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur mekanisme penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu? 2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundangundangan pemilu? apakah juga dijelaskan prosedur pengajuan pengaduan tersebut? Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

11 | P a g e

3. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang? 4. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan? Apabila dilihat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan mengacu kepada daftar periksa diatas secara sekilas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pemilu di Indonesia sudah dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme yang mengatur penyelesaian hukum yaitu KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi, kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran pidana, serta Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Selain itu juga diatur mengenai pihak-pihak dapat melaporkan pelanggaran peraturan perundangundangan pemilu, hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh penyelenggara, serta batas waktu untuk melaporkan dan memproses pelanggaran. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam penegakannya, sebagai contoh adalah jangka waktu untuk melaporkan pelanggaran yang sangat singkat. Selain itu waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan juga sangat singkat yang berdampak pada kesulitan dalam pengumpulan alat bukti. Masalah lain adalah tidak adanya wewenang Bawaslu untuk memanggil paksa pihak diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangannya. 3. Peranan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pemilu demokratis Sebagaimana disebutkan diatas bahwa terdapat indikator pemilu demokratis yang telah ditetapkan oleh Konvensi internasional maupun regional. Yang menjadi titik tekan kita dalam kaitannya dengan peranan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pemilu demokratis adalah poin tentang “kepatuhan terhadap hukum dan penegakan terhadap aturan hukum pemilu”. Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia standar Pemilu demokratis tersebut diadopsi dalam prinsip langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil. Hal ini diterapkan baik dalam rangka pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun pengertian luber dan jurdil tersebut adalah: 1. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. 2. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. 3. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 4. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. 5. Asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. 6. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.


12 | P a g e

Pengaturan tentang prinsip-prinsip pemilu ini sangat penting untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemilu sebagai ajang kompetisi politik ini dapat berjalan secara dama, tertib, dan fair. Tanpa adanya dan dipatuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka dapat diprediksi bahwa kompetisi dalam Pemilu akan berjalan secara anarkhis. Untuk memastikan prinsip tersebut terlaksana dengan baik maka melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuk lembaga pengawas pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tugas, wewenang, serta kewajiban Bawaslu dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. 3. Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3) mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4) sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 5) pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: 1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2) penetapan peserta Pemilu; 3) proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pelaksanaan kampanye; 5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 8) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; 9) proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; 11) pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; 12) pelaksanaan putusan DKPP; dan 13) proses penetapan hasil Pemilu. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

13 | P a g e

c.

4.

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI; d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; f. evaluasi pengawasan Pemilu; g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; c. menyelesaikan sengketa Pemilu; d. membentuk Bawaslu Provinsi; e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Bawaslu berkewajiban: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan. Selain berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga memberikan wewenang kepada Bawaslu yaitu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. berdasarkan kedua UndangUndang tersebut dapat dikelompokkan menjagi 3 (tiga) garis besar mengenai Tugas dan wewenang Bawaslu yaitu: 1. melakukan pencegahan pelanggaran pemilu 2. melakukan penindakan pelanggaran pemilu, dan 3. menyelesaikan sengketa pemilu. Dengan demikian melihat tugas dan wewenang Bawaslu tersbut dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dapat disimpulkan bahwa peranan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan pemilu demoratis tersebut sangatlah besar dan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Bawaslu adalah pengawal pemilu demokratis mengingat demokratis tidaknya penyelenggaraan pemilu tersebut tergantung kinerja Bawaslu dalam melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran, maupun dalam menyelesaikan sengketa Pemilu.


14 | P a g e

4. Efektifitas Pengawasan Pemilu dalam mewujudkan Pemilu Demokratis Undang-undang telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pelanggaranpelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, simpatisan peserta pemilu, maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Selama penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditemukan berbagai pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang meliputi: manipulasi data pemilih; pemalsuan identitas pemilih; manipulasi syarat dukungan peserta pemilu, manipulasi kantor dan kepengurusan peserta pemilu; kampanye diluar jadwal; pemanfaatan fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye; money politik; penyimpangan dana kampanye; penggunaan hak pilih lebih dari satu kali; penghilangan hak pilih; manipulasi hasil penghitungan suara; dan lain-lain. Tingginya angka pelanggaran tersebut mengakibatkan sebagian khalayak mempertanyakan bagaimana kinerja Bawaslu. Tentu hal ini menjadi catatan bagi bagi Bawaslu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota. Untuk itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota, maka Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal setidak-tidaknya sebagai berikut: 1. Internalisasi nilai-nilai pengawas pemilu ke semua jajaran pengawas pemilu; 2. Pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 3. Penyusunan rencana dan teknis pengawasan secara komprehensif; 4. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam menangani kasus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan; 5. Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan; 6. Memberdayakan masyarakat luas untuk turut serta mengawasi pemiihan


15 | P a g e

Lembar kerja 2A Diskusikan dalam kelompok anda mengenai kerangka hukum pemilu dan penegakan hukum pemilu yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu demokratis! Untuk membantu proses diskusi, perhatikan dan bahas beberapa pertanyaan berikut ini: 

Apa bentuk-bentuk kekosongan norma hukum dalam Perpu Nomor 1 tahun 2014?



Apa bentuk-bentuk kontradiksi dan ketidakjelasan norma hukum dalam Perpu Nomor 1 tahun 2014? Sebutkan Pasal dan normanya!



Apa kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia?



Apa kekuatan dan potensi/peluang dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia?


16 | P a g e

Lembar Kerja 2B Diskusikan dengan kelompok anda contoh konkrit peranan strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu demokratis! Untuk membantu proses diskusi, perhatikan dan bahas beberapa pertanyaan berikut ini:  

Apa contoh konkrit peran strategis Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014? Apa contoh konkrit peran strategis Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2014?


17 | P a g e

Lembar kerja 2C Diskusikan dengan kelompok anda hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengefektifkan pengawasan pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis! Untuk membantu proses diskusi, perhatikan dan bahas beberapa pertanyaan berikut ini:  

Apa kelemahan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu ? Apa strategi untuk mengefektifkan pengawasan Pemilu di masa mendatang?


18 | P a g e

Lembar Tes Formatif 2 Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang menurut anda paling benar ! 1.

2.

3.

Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali: a. Penyusunan kerangka hukum b. Hak memilih dan untuk dipilih c. Kampanye pemilu yang demokratis d. Akses media dan kebebasan berekspresi e. Adanya lembaga pengawas Pemilu Di bawah ini adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali: a. langsung b. integritas c. umum d. bebas e. rahasia Berikut ini adalah konvensi internasional yang membahas mengenai standar pemilu internasional,kecuali: a. Deklarasi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 b. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1960 c. Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun 1950 d. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981

4.

5.

6.

e. Konferensi Asia Afrika (KAA) Berikut ini adalah asas-asas penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kecuali: a. Kepastian hokum b. Tertib c. Keterbukaan d. Imparsialitas e. Proporsionalitas Berikut ini adalah daftar periksa yang disusun oleh IDEA untuk menguji materi kerangka hukum untuk menjamin penegakan hukum pemilu kecuali: a. Perundang-undangan pemilu mengatur mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan b. perundang-undangan pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu c. perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu d. peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang e. peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan Ketentuan mengenai pemilihan Umum dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal: a. Pasal 20e b. Pasal 21e c. Pasal 22e d. Pasal 32e e. Pasal 33e


19 | P a g e

7.

Berikut ini adalah tugas Bawaslu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kecuali: a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu b. Mengawasi penindakan pelanggaran pidana pemilu c. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; d. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; e. evaluasi pengawasan Pemilu; 8. Berikut ini adalah wewenang Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiu, kecuali: a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; c. menyelesaikan sengketa Pemilu; d. membentuk Bawaslu Provinsi; e. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; 9. Berikut ini adalah kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu kecuali: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan. e. Berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu 10. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengefektifkan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kecuali: a. Adanya pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; b. Adanya silaturahmi yang rutin dengan peserta pemilu c. Penyusunan rencana dan teknis pengawasan secara komprehensif; d. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam menangani kasus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan; e. Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan;


20 | P a g e

LEMBAR KUNCI JAWABAN 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E B E D A C B A E B


21 | P a g e

MODUL 3 KEBAWASLUAN A. POKOK BAHASAN Kebawasluan B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang kebawasluan yang meliputi jati diri pengawas pemilu, struktur organisasi pengawas pemilu serta manajemen pengawasan pemilu C. SUB POKOK BAHASAN 1. Jati diri Pengawas Pemilu 2. Manajemen Organisasi Pengawas Pemilu D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami pengetahuan tentang kebawasluan yang meliputi jati diri pengawas pemilu, struktur organisasi pengawas pemilu, serta manajemen pengawasan pemilu. E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menjelaskan Jati diri Pengawas Pemilu 2. Mengetahui manajemen pengawasan Pemilu 3. Menjelaskan struktur organisasi pengawas Pemilu F. METODE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penayangan video Curah pendapat Penugasan Diskusi kelompok Presentasi Ceramah partisipatif Tanya Jawab,

G. BAHAN/ALAT BANTU 1.

Naskah Pegangan 3;

2.

Flipchart;

3.

Laptop;

4.

LCD Proyektor;

5.

Terawangan Power Point;

6.

Spidol Besar;

7.

Spidol Kecil; dan

8.

Lembar kerja 3

H. WAKTU 90 menit I.

BAHAN RUJUKAN 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2. Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.


22 | P a g e

3. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. 4. Naskah Pegangan 3. J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator memulai pembelajaran ini dengan mengajak peserta mereview pembelajaran sebelumnya yaitu modul 2, dengan menanyakan hal-hal berikut: a. Apa saja indikator pemilu demokratis? b. Apa saja asas-asas penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu? c. Apa saja wewenang Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu? Acuan fasilitator : a. penyusunan kerangka hukum, sistem pemilu,penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu, hak memilih dan untuk dipilih, badan pelaksana pemilu, pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar, akses kertas suara partai politik dan kandidat, kampanye pemilu demokratis,akses media dan kebebasan berekspresi, pembiayaan dan pengeluaran kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan tabulasi suara, peranan wakil partai dan kandidat, pemantauan pemilu b. Mandiri, jujur, kepastian hokum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; menyelesaikan sengketa Pemilu; membentuk Bawaslu Provinsi; mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5 menit) 2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran modul ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang kebawasluan yang meliputi jati diri pengawas pemilu, struktur organisasi pengawas pemilu serta manajemen pengawasan pemilu. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan Jati diri Pengawas Pemilu b. Menjelaskan manajemen pengawasan Pemilu c. Menyebutkan struktur organisasi pengawas pemilu (2 menit) 3. Fasilitator menayangkan video dan meminta peserta untuk memperhatikan isi ceritanya. (5 menit) 4. Selanjutnya secara bertahap Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan kepada forum untuk memicu terlaksananya curah pendapat dan proses berbagi pengalaman sebagai berikut : a. Apa pesan utama dari video tersebut? b. Jika dikaitkan dengan video tersebut, apa yang anda pahami tentang Jati diri pengawas pemilu?” c. Mengapa jati diri pengawas pemilu diperlukan? d. Kapan jati diri pengawas pemilu muncul? Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

23 | P a g e

e. Apa saja perwujudan jati diri pengawas pemilu? Pada tahap ini Fasilitator menggali sebanyak mungkin jawaban peserta, setiap jawaban peserta dituliskan di white board atau kertas plano oleh fasilitator pendamping. Perlu diingat oleh Fasilitator dan Fasilitator Pendamping, apapun jawaban peserta langsung saja dituliskan tanpa memperhatikan benar atau salahnya (10 menit) 5. Setelah partisipasi atau tanggapan peserta dianggap cukup, Fasilitator merangkum, menjelaskan atau meluruskan jawaban-jawaban dimaksud dengancara memuji jawaban yang benar atau hampir benar, memperjelas tanggapan yang agak samar dan menggaris bawahi butir-butir yang penting, namun tidak menyalahkan jawaban yang belum benar atau kurang tepat. Tanggapan-tanggapan dan penjelasan fasilitator senantiasa mengacu pada penjelasan yang ada di Naskah Pegangan 3 (5 menit) 6. Fasilitator membagikan Naskah Pegangan 3 kepada semua peserta dan meminta mereka untuk membaca dan mencermatinya selama 5 menit. Setelah waktu 5 menit habis, fasilitator langsung membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok dengan cara berhitung dari 1, 2, dan 3. Peserta yang menyebut angka 1 menjadi kelompok 1, yang menyebut angka 2 menjadi kelompok 2, serta yang menyebut angka 3 menjadi kelompok 3. Selanjutnya masing-masing kelompok diminta menyusun organisasi kelompok (5menit) 7. Fasilitator mengajak semua kelompok untuk melanjutkan pembacaan dan pencermatan terhadap Naskah Pegangan 3, kemudian menugaskan masing-masing kelompok untuk merangkum Naskah pegangan 3 dan menyajikannya dalam bentuk terawangan (power point). (10 menit) 8. Setelah waktu habis, Fasilitator mempersilahkan kelompok 1(satu) untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya dilanjutkan dengan tanggapan-tanggapan dari kelompok yang lain, demikian seterusnya sampai kelompok 3(tiga). (30 menit) 9. Setelah berakhirnya presentasi kelompok, fasilitator melakukan penguatan pemahaman dengan cara merangkum,membandingkan, mengggaris bawahi butirbutir materi yang penting, memperjelas pengertian yang masih samar dan menyampaikan butir-butir materi penting yang belum muncul dari hasil diskusi semua kelompok (2 menit) 10. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk melakukan pembulatan, pendalaman dan pengayaan materi untuk meningkatkan wawasan peserta terhadap materi modul ini (10 menit) 11. Fasilitator membagikan Tes Formatif 3 dan meminta peserta untuk mengerjakannya selama (5 menit) 12. Fasilitator mengucapkan terimakasih atas perhatian peserta dan menyatakan bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi Modul 4 yaitu Pemetaan Potensi Pelanggaran dan Fokus Pengawasan lalu menyampaikan salam dan menutup pembelajaran.


24 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 3 KE-BAWASLU-AN A. JATI DIRI PENGAWAS PEMILU 1.

Pengertian Jati Diri Pengawas Pemilu Jati diri adalah identitas seseorang atau kelompok yang dapat menggambarkan keberadaan atau eksistensi dan keadaan seseorang atau kelompok tersebut. Beberapa pakar menjelaskan arti dari jati diri ini, misalnya Arnold Dashelfsky yang mengartikan jati diri sebagai ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang. Soemarno Soedarsono memberi arti jati diri sebagai tanda spesifik yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sementara Hank Johuston membagi jati diri kedalam dua kategori yaitu jati diri individu dan jati diri kolektif (lembaga). Jati diri individu adalah ciri-ciri seseorang secara menyeluruh dalam berinteraksi sosial sedangkan jati diri kolektif adalah suatu interaksi individu ke individu lain dalam suatu kelompok bahkan tindakan-tindakan bersama dalam sebuah kelompok. Secara umum jati diri dapat diartikan sebagai kekuatan jiwa (the power of mind) manusia yang terdiri dari sifat, karakter, paham, semangat, kepribadian, moralitas, ahlak dan keyakinan yang merupakan hasil proses belajar dalam waktu yang panjang dan yang muncul dalam ekspresi dan aktualisasi diri serta dalam polapola perilaku berkehidupan, bermasyarakat dan berbudaya. Berdasarkan defenisi umum diatas tidaklah terlalu berlebihan jika secara konsep jati diri bawaslu diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki Bawaslu yang berakar dari Bawaslu itu sendiri, yang menjadi identitas, karakter, atau ciri Bawaslu itu sendiri yang menjadi modal dasar untuk membangun dirinya. Jati diri memampukan seseorang atau kelompok memainkan peran dalam suatu interaksi. Jati diri juga mampu memberi semangat bagi seseorang atau mereka yang menjadi bagian dari sebuah kelompok. Mengapa seseorang atau sebuah kelompok memerlukan jati diri yang melekat pada dirinya?. Pada saat kapan jati diri tersebut muncul?. Bagaimana bentuk perwujudan jati diri (Bawaslu). Ini sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab terlebih dahulu. Jati diri yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok mampu menjadi sebuah daya gerak dari dalam sehingga mampu menumbuhkan sikap dan perasaan percaya diri dan mewujudkan karya cipta dan karsa. Sebelum memahami mengapa jati diri diperlukan seseorang, kita perlu mengidentifikasi kapan jati diri itu muncul. Beberapa sumber ilmiah yang dirujuk, menjelaskan dan mengidentifikasi munculnya jati diri tersebut. Jati diri muncul ketika seseorang atau kelompok melakukan interaksi. Jati diri tersebut muncul disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai refleksi hati nurani, keramahan yang tulus dan santun, ketakwaan kepada Tuhan, keuletan dan ketangguhan, kecerdasan yang arif dan harga diri. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa seseorang atau kelompok memerlukan jati diri. Bagi seseorang, jati diri merupakan kekuatan untuk mempengaruhi, mengetahui posisi dan peran dalam berinteraksi. Sementara, bagi sebuah kelompok atau lembaga, jati diri diperlukan untuk membedakan suatu lembaga terhadap lembaga lain sehingga mantap dalam berpola pikir, bersikap, bertindak menghadapi perubahan zaman. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu paradigma yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan serta wahana berinteraksi dalam lembaga untuk mampu menyatukan derap langkah bersama dalam menghadapi tantangan sehingga terbentuk lembaga yang unggul, maju dan harmoni. Jati diri lembaga dapat digali dari nilai-nilai sejarah lembaga. Sebagai lembaga pengawas pemilu yang keberadaannya berdasarkan mandat undang-undang, panitia pengawas pemilu (Panwas) dituntut untuk menjadi lembaga yang harus berdiri di garis netral, tidak melakukan keberpihakan kepada


25 | P a g e

2.

salah satu peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Panwas juga dituntut untuk mempunyai jati diri yang dapat membedakannya dengan lembaga lain, khusus lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. Apa yang menjadi jati diri lembaga pengawas pemilu. Upaya pencarian jati diri lembaga pengawas pemilu seharusnya dimulai dari proses penggalian nilai-nilai sejarah lembaga pengawas pemilu. Fundamental Jati Diri Pengawas Pemilu Ada beberapa pilar yang mendasari pembentukan jati diri pengawas Pemilu, yaitu: 1. Mandat sejarah. Lembaga pengawas pemilu hadir karena pemilu Indonesia dalam perjalanannya diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair, banyak pelanggaran dan sengketa. Tidak hanya oleh peserta pemilu, pelanggaran juga dilakukan oleh Pemerintah yang pada saat kelembagaan pengawas pemilu dilahirkan, Pemerintah menjalankan peran sebagai penyelenggara Pemilu. Realitas inilah yang kemudian memicu munculnya ketidakpercayaan para pembuat kebijakan dan mendorong mereka untuk melahirkan sebuah lembaga pengawas pemilu untuk melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu dan penegakan hukumnya. Secara formil keberadaan lembaga pengawas pemilu di Indonesia dimulai pada pemilu tahun 1982 yaitu Panita Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslak). Pemilu 1999 Panwaslak berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pada pemilu 2004 dan 2009 dibentuklah Badan Pengawas Pemilu yang sifatnya permanen sampai di level provinsi, sedangkan keberadaan Panwaslu masih tetap dipertahankan sampai saat ini namun sifatnya ad hoc dan berada pada tingkatan kabupaten/kota. Dengan demikian menjadi sangat jelas bagi kita bahwa kelahiran institusi pengawas pemilu mengemban mandat sejarah yang sangat berat yakni untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara fair dan demokratis, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu. Artinya kehadiran lembaga pengawas pemilu diposisikan sebagai quality control (pengedali kualitas) pemilu. Sejarah menumpukan harapan yang tinggi kepada kinerja lembaga pengawas pemilu ini, dan hal ini menjadikan pengawas pemilu harus melaksanakan mandat sejarah ini. Tentunya hal ini bukanlah merupakan tugas yang ringan, tidak dapat dilaksanakan secara gegabah, bahkan dijadikan sebagai pekerjaan sampingan.Karena pelaksanaan tugas quality control ini memerlukan kerja keras, dedikasi, dan integritas pengawas pemilu, mengingat bidang yang diawasi adalah kompetisi politik untuk perebutan kekuasaan. 2. Konteks sosial, politik, hukum, budaya. Konteks adalah sebuah lingkungan yang melatari sebuah peristiwa. Dalam hal ini, kehadiran dan peran pengawas pemilu sebagaimana diuraikan sebelumnya lahir dalam sebuah konteks yang tidak dapat dipisahkan dari kelahiran dan standard kinerja lembaga itu sendiri. Pemahaman terhadap konteks ini diperlukan untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang melahirkan sebuah institusi. Kelahiran dan kebutuhan akan peran pengawasan pemilu berada dalam beberapa konteks sosial, politik, dan budaya. Setidaknya ada beberapa gejala yang dapat ditangkap dalam konteks tersebut sebagai berikut: a. Merebaknya pragmatisme politik masyarakat. Dalam pemilu, angka partisipasi masayarakat dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi, namun belum sebanding dengan tingginya kesadaran masyarakat dalam upaya mengawal suaranya. Tidak hanya masyarakat perorangan, sama halnya juga dengan


26 | P a g e

masyarakat yang terlembaga seperti ORMAS, Media, Komunitas bahkan Instansi-instansi Pemerintahan. b. Integritas Penyelenggara Pemilu; dalam mewujukan keadilan peyelengaraan Pemilu, harus diawali dengan integritas penyelenggara pemilu. Banyaknya penyelenggara Pemilu yang mendapatkan sangsi bahkan sampai ratusan yang diberhentikan baik tersangkut pidana, maupun kasus etika, membuktikan bahwa masih banyaknya penyelenggara Pemilu yang tiak memiliki integritas, sehingga akan menjauhkan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. c. Cultur feodalistik dan tidak berjalannya fungsi-fungsi Partai Politik. Masih kuatnya budaya feodalistik dan oligarkhi dalam kepartaian di Indonesia banyak mempengaruhi jalannya roda organisasi di internal partai politik, selain itu akan melahirkan sumberdaya-sumberdaya politik yang syarat akan patronase politik, dimana ewuh pakewuh, dominasi tertumpu pada seseorang dan menitikberatkan pada orientasi kekeuasaan akan mewarnai perjalanan partai politik direpublik ini. Kondisi ini memberikan kontribusi besar bagi kurang maksimalnya fungsifungsi kepartaian, seperti Pendidikan Politik, Kaderisasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penyambung asiprasi masyarakat. d. Belum efektif dan optimalnya kinerja lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu di Indonesia; “Kisruh Wakil Rakyat” sering kali dipertontonkan, hal itu terlebih ketikan sedang membahas sesuatu yang menyangkut kepentingkan politik dirinya, bukan kepentingan masyarakat. Kondisi itu sedikti banyak mempengaruhi persepsi dan ekspektasi publik akan manfaat Pemilu sebagai instrumen untuk memfasilitasi pergantian kepemimpinan politik. e. “Mendorong Mobil Mogok”, istilah yang sering kita dengar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menggambarkan, bagaimana pemimpin pemerintahan setelah dipilih dan didukung oleh rakyat, lupa terhadap kepentingan rakyat yang dijanjikan dalam kampanye-kampanyenya, bahkan akibat dari orientasi kekuasaan dan mateial, tidak sedikit kepala daerah dan jajarannya yang tersangkut berbagai kasus pidana. Konteks sosial, politik, dan budaya tersebut di atas menampakkan masih jauhnya ketercapaian cita-cita demokrasi melalui pemilu. Indikator pemilu berkwalitas yang mencakup Pertama : Partisipasi Masyarakat yang tinggi; Kedua : Penyelenggara Pemilu yang adil; Ketiga : Terciptanya Demokratisasi Internal Partai; Keempat : Terpilihnya Wakil Rakyat yang Amanah; Kelima : Terbentuknya Pemimpin bertanggungjawab, masih menjadi harapan yang membutuhkan waktu dan upaya yang berat untuk mewujudkannya. Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga pengawasan pemilu ditantang untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagai fundamen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang kuat, demokratis dan menyejahterakan rakyat. Kegagalan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan mempengaruhi kegagalan bangsa dalam melaksanakan pembangunan. 3. Mandat perundang-undangan Di samping mandat sejarah dan konteks politik-sosial-hukum-budaya, salah satu pilar penting dari jati diri pengawas pemilu adalah mandat perundangundangan. Mandat ini lahir dari dasar hukum tertinggi yakni konstitusi (UUD 1945), UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, undangundang Pemilu, Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan Bersama KPU-Bawaslu-DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Konstitusi secara tegas mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun pengertian luber dan jurdil tersebut adalah: Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

27 | P a g e

• • • • •

•

Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pengaturan tentang prinsip-prinsip pemilu ini sangat penting untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemilu sebagai ajang kompetisi politik ini dapat berjalan secara dama, tertib, dan fair. Tanpa adanya dan dipatuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka dapat diprediksi bahwa kompetisi dalam Pemilu akan berjalan secara anarkhis. Sementara itu, UU nomor 15 tahun 2011 memuat pengaturan tentang asas-asas penyelenggara pemilu yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam kinerja penyelenggara pemilu. Pasal 2 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas: • mandiri • jujur; • adil; • kepastian hukum; • tertib penyelenggara Pemilu; • kepentingan umum; • keterbukaan; • proporsionalitas; • profesionalitas; • akuntabilitas; • efisiensi; dan • efektivitas. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut, baik dalam hal berpikir, berpendapat, maupun dapat bertindak. Dalam penjelasan pasal demi pasal UU Nomor 15 Tahun 2011, ke-12 asas tersebut dinyatakan “cukup jelas”.Hal itu berarti kita tidak dapat memperoleh penafsiran formal (otentik) terhadap ke-12 asas tersebut.Oleh karena itu, untuk dapat lebih memahami maksud dari masing-masing asas tersebut, kita dapat menggunakan arti lexical-nya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: a. Mandiri. Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Contoh: sejak kecil ia sudah biasa mandiri sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Dalam konteks Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

28 | P a g e

Penyelenggara Pemilu, berarti bahwa penyelenggara pemilu tidak tergantung pada orang atau pihak lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, memang, tidak ada seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi pun yang dapat hidup secara mandiri, sama sekali bebas dari ketergantungan terhadap pihak lain. Penyelenggara Pemilu (KPU daerah dan Panwaslu) juga demikian adanya. Dalam hal anggaran, misalnya, penyelenggara pemilu tetap saja “tergantung” pada pihak lain, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Meski demikian, harus dipahami bahwa ke-“tergantung”-an tersebut bukan menjadi alasan bagi penyelenggara Pemilu untuk “menundukkan” dirinya kepada Pemda atau DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Penyelenggara Pemilu hanya tunduk pada peraturan peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami, bahwa kedudukan DPRD dan Pemda terkait dengan penetapan anggaran Pemilu Kada adalah dalam rangka menjalankan “kewajibannya” sebagaimana juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. b. Jujur. Jujurartinya: lurus hati; tidak berbohong (berkata apa adanya); tidak curang (mengikuti aturan yang berlaku) tulus dan ikhlas. Berdoman pada asas “jujur” berarti penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan yang berlaku, tidak berbohong, tulus, dan iklas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. c. Adil. Ada beberapa arti lexical dari kata “adil”, antara lain: sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yg benar; berpegang pada kebenaransepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Pengawas Pemilu harus bertindak secara adil, dalam arti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang terhadap pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan semua pihak lain pemangku kepentingan terhadap Pemilu. d. Kepastian hukum. Dalam ilmu hukum ikhwal kepastian hukum ini adalah salah satu aspek utama dalam hukum. Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Menurut Prof. Ramlan Surbakti, PhD, setidaknya terdapat dua indikator proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratik: (a) adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (predictable procedures) tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang tahu (unpredictable results), dan (b) semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asasasas pemilihan umum yang demokratik, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan akuntabel. Yang dimaksud dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum adalah undang-undang tentang pemilihan umum: (a) mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai tahapan pemilihan umum, (b) berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan konsisten dengan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang lain, dan (c) berisi pasal-pasal yang artinya dipahami secara tunggal oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rumusan secara negatif, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah undang-undang tentang pemilihan umum tidak mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain, dan tidak mengandung pasal-pasal yang multitafsir.


29 | P a g e

e. Tertib penyelenggara Pemilu. Ada beberapa arti kata tertib, yakni teratur; menurut aturan; rapi; sopan; dengan sepatutnya. Dengan demikian, asas Tertib Penyelengara Pemilu ini menuntut Penyelenggara Pemilu senantiasa melakukan pekerjaannya secara teratur (tidak serampangan), menurut aturan, bersikap sopan, dan bertindak dengan sepatutnya. f. Kepentingan umum. Yang dimaksud dengan azas kepentingan umum adalah bahwa Penyelenggara Pemilu harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan diri sendiri. g. Keterbukaan. Asas ini menuntut penyelenggara atau pengawas pemilu senantiasa terbuka terhadap semua pihak, tidak melakukan pekerjaan secara sembunyi-sembunyi. h. Proporsionalitas. Proporsionalitas dapat diartikan sesuai dengan porsinya, atau sepatutnya. Dalam konteks penyelenggaraan atau pengawasan Pemilu, seorang pengawas tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, baik dari segi moral maupun dari segi hukum yang berlaku. i. Profesionalitas. Profesionalitas adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secara profesional. Untuk dapat bertindak secara profesional, seseorang harus menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, seorang pengawas Pemilu harus memahami peraturan perundang-undangan pemilu serta memiliki keterampilan mengawasi pemilu j. Akuntabilitas. Akuntabilitas biasanya dikaitkan dengan pertanggungan jawab. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari segi hukumnya. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan diberikan kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan dalam mengawasi Pemilu. Karena itu, sebagai pejabat publik, pengawas pemilu harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. k. Efisiensi. Efisiensi biasanya dikaitkan dengan materi yang dikorbankan untuk mencapai atau menghasilkan suatu capaian tertentu. Semakin sedikit materi atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh capaian pekerjaan tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam pekerjaan tersebut. l. Efektivitas. Istilah efektivitas seringkali disandingkan dengan istilah efisiensi. Perbedaannya, efisiensi diukur dari segi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu capaian tertentu, sedangkan efektivitas diukur dari ketepatan cara yang digunakan untuk mendapatkan capaian tertentu. Karena itu, ada kalanya suatu metode atau cara yang digunakan sangat efektif tetapi tidak efisien. Di sisi lain, mandat perundang-undangan juga memuat kode etik sebagai salah satu pilar nilai yang harus dipatuhi oleh pengawas pemilu sebagai salat satu bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Kode etik adalah norma atau azas tertentu yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus merupakan hasil self regulation (pengaturan diri) dalam profesi tersebut. Dengan membuat kode etik, organisasi profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih (secara tertulis) niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Karena itu, kode etik tidak akan pernah bisa dipaksakan atau disusun oleh orang dari Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

30 | P a g e

luar organisasi. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, integritas penyelenggara menjadi modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.Untuk mengikat integritas Penyelenggara Pemilu tersebut maka dibuat suatu aturan dan mekanisme bersama antara ketiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan sistem Penyelenggara Pemilu.Aturan dan mekanisme tersebut dibuat dalam bentuk kode etik yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor 13, 11, dan 1 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan peraturan tersebut Kode Etik Penyelenggara pemilu didefenisikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Pembentukan peraturan bersama tersebut adalah perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.Kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama tersebut bersifat mengikat kepada seluruh personel penyelenggara pemilu, dimana penegakannya dilakukan oleh DKPP. Adapun prinsip kode etik penyelenggara pemilu tersebut yakni: •

Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;

•

Bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial;

•

Bertindak transparan dan akuntabel;

•

Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;

•

Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;

•

Bertindak professional;

•

3.

Administrasi pemilu yang akurat. Ketiga mandat tersebut menjadi pilar pembentuk jati diri pengawas pemilu, yang darinya muncul nilai-nilai yang harus dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pemilu. Jati Diri Pengawas Pemilu Memperhatikan ketiga mandat tersebut di atas, maka untuk dapat menjalankan fungsi sebagai quality control terhadap penyelenggaraan pemilu diperlukan integritas yang total yang membuat pengawas pemilu dapat dipercaya dan diandalkan dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Integritas inilah yang menjadi roh atau jiwa pengawas pemilu.Seorang pengawas pemilu harus mengerti betul persoalan di lapangan, peta aktor politik formal, informal dan bersama pengaruh-pengaruhnya di lapangan. Dengan mengetahui peta persoalan, peta aktor, serta pengaruh-pengaruhnya, kita akan tahu siapa rival, siapa kawan atau mitra, siapa yang harus kita gandeng diwaktu-waktu yang akan datang dalam menyukseskan tugas-tugas pengawasan. Dengan mengetahui peta persoalan, kita mampu memajukan lembaga pengawasan sebagai instrumen penggerak demokrasi. Semua kemampuan yang dimiliki oleh pengawas pemilu dalam memetakan persoalan tidak akan berarti jika integritas sebagai hal yang utama tidak dimiliki.


31 | P a g e

Integritas harus begitu melekat pada diri seorang pengawas pemilu.Integritas harus menjadi jati diri pengawas pemilu.Excellence with integrity adalah jiwa 1korsa atau jargon bawaslu yang menunjukkan keseriusan dan totalitas Bawaslu dan seluruh jajarannya untuk berada di garda terdepan dalam memberi jaminan bahwa pemilu dilaksanakan secara berintegritas dan penagwas pemilu hadir sebagai instrumen penggerak demokrasi. Bagaimana bentuk-bentuk perwujudan jati diri pengawas pemilu?Pertanyaan ini penting untuk melihat implementasi langsung jati diri pengawas pemilu. Beberapa bentuk-bentuk perwujudan jati diri pengawas pemilu adalah: 1. etos kerja pengawas pemilu yang tinggi demi terwujudnya excellence with integrity. 2. tidak arogran dalam menjalankan tugas pengawasan dan mampu mengendalikan dorongan nafsu desktruktif yang berptensi menciderai jati diri pengawas pemilu 3. menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, keikhlasan, professionalisme, dan tanggung jawab. 4. berkepribadian tangguh dalam membela dan menjunjung tinggi kebenaran. Keempat sikap tersebut di atas harus diwujudkan dalam citra diri Pengawas pemilu yang berintegritas yang mencakup: 1.

Seorang Panwas menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting, tidak akan tergoda oleh hal-hal yang lebih besar- kekuasaan, prestise maupun uang sekalipun. Panwas taat pada nilai moral internal/kode etik kepemiluan, bahkan bila itu berarti panwas harus berhadapan dengan resiko yang tinggi.

2.

Seorang Panwas mampu menemukan serta mengungkapkan yang benar (saat yang lain melihatnya abu-abu). Kemudian tidak untuk mengambil keputusan sendiri.

3.

Seorang Panwas memilliki tanggung jawab yang tinggi, bersikap terbuka dan jujur, mengungkapkan informasi yang baik maupun yang buruk secara lengkap. lakukan dengan tidak berdasarkan tekanan, tidak berdasarkan permintaan, tidak atas keberpihakan pada peserta pemilu. laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kajian yang mendalam berdasarkan imformasi yang ada serta berdasarkan keadilan prosudural.

4.

Seorang pengawas pemilu harus bekerja secara professional, mengutamakan pendapat dan penilaian berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan moral serta prinsip-prinsip demokrasi.

5.

Menciptakan budaya kepercayaan, tidak menguji integritas pribadi panwas yang lain atau Kasek serta jajaranya. Kemudian untuk memperkuat integritas itu dengan melalui prinsip, control, dan teladan pribadi dan juga memberikan penghargaan pribadi dalam segala tindakan mereka.

6.

Seorang Panwas tepat waktu, berlaku penuh integritas, guna memperoleh kepercayaan.

7.

Seseorang Panwas peduli terhadap yang utama (asas-asas pemilu) kebaikan yang lebih besar, berkomitmen (individu/kelompok) sangat kuat untuk memberikan yang utama itu terhadap penyelenggaraan pemilu.

8.

Kejujuran namun rendah hati, tidak memproklamasikan kebaikan atau kejujuran sendiri.

9.

Seseorang Panwas bertindak sebagai sedang diawasi, berfikir bahwa setiap tindakan anda selalu diawasi.


32 | P a g e

10. Tempat kan orang yang yang ber-Integritas, kelilingi diri dengan orang-orang berintegritas tinggi lalu mempromosikan orang yang memperlihatkan kemampuan untuk dipercaya. 11. Konsisten, seorang Panwas harus memiliki konsistensi dan keterdugaan etis. Mengapa pengawas pemilu harus memiliki integritas yang menjadi inti dari jati diri pengawas pemilu? 1. Untuk menjamin kualitas kepemiluan 2. Menentukan masa depan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik 3. Menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkesinambungan. 4. Bila penyelenggaraan pemilu memiliki integritas maka siapaun yang memandang bahwa pemilu yang diselenggarakan adalah pemilu yang berintegritas, apa yang kita katakan dengan mudah serta di terima oleh orang lain sehingga kita lebih mudah menjalankan kepengawasan itu sendiri. Perwujudan dari jati diri dan citra diri pengawas pemilu tidak hanya dalam konteks sikap individual pengawas pemilu.Namun perwujudan ini juga harus ditampakkan dalam pola kerja kolektif antar pengawas pemilu.Dalam kerangka ini, maka jati diri dan citra diri pengawas pemilu dalam konteks relasi antar pengawas pemilu harus dilandasi asas soliditas, solidaritas, dan sinergi. a. Solidaritas. Pengawas Pemilu harus memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi, perasaan sama rasa, dan empati kepada sesama pengawas pemilu. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh seorang pengawas pemilu harus pula dirasakan oleh pengawas pemilu lainnya. Keberhasilan dan prestasi dalam melakukan pengawasan pemilu harus pula dibagikan kepada pengawas pemilu lainnya agar dapat menjadi bahan pembelajaran dan direplikasikan oleh yang lain. Solidaritas sesama pengawas pemilu ini bila diterapkan akan dapat menjadi fondasi yang kokok bagi kinerja kelembagaan pengawas pemilu. b. Sinergitas. Pengawas pemilu di berbagai tingkatan harus menggunakan cara pandang kelembagaan sebagai satu kesatuan yang utuh di bawah payung lembaga pengawas pemilu. Cara pandang ini akan membawa pengawas pemilu kepada cara kerja kolektif, dengan mengedepankan sinergitas, saling dukung, dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas pengawas pemilu. Filosofi sapu lidi harus dijiwai dalam cara kerja pengawas pemilu, karena dengannya, kekuatan kelembagaan dapat dioptimalkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang memiliki ruang lingkup di seluruh daerah pemilihan dan melibatkan seluruh aktor peserta pemilu, penyelenggara pemilu, serta stakehodler lainnya. Pendekatan kerja secara parsial berbasis tingkat kelembagaan pengawas hanya akan menghasilkan pengawasan pemilu yang tidak efektif dan efisien. Tentunya pola kerja sinergis ini membutuhkan kemampuan kepemimpinan (leadership) yang tinggi serta kemampuan manajerial dalam membagi beban tugas pengawasan pemilu. c. Soliditas.Panwas harus mampu membangun sebuah pondasi, prisai, atap yang kokoh, kuat dan rapat terhadap kepemiluan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas pemilu, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada (discription). Bertindaklah sesuai dengan prosedur standar, bangunlah motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas, akuntabilitas. Ini merupakan modal dasar untuk pertahanan dalam menjalankan serta tegak dan berdirinya panwas secara kuat sehingga tidak mudah untuk diarahkan kepada siapapun guna untuk tujuan dan kepentingan pribadi, kelompok, maupan golongan. Panwas harus mampu membangun itu semua sehingga siapa-pun yang melihat, mendengar Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

33 | P a g e

dan membutuhkannya sesuai dengan apa yang telah di amanatkan olehnya. Di dalam menjalankannya tidak bisa hanya menjalankan sekedarnya saja, namun harus mampu melakukannya melebihi dari apa yang telah tertera, ia harus mampu dan berkemampuan untuk penyelidikan yang dalam agar hal tersebut benar-benar sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Sehingga siapun yang mendegar, melihat dan menyaksikannya memiliki kalsipikasi kaliber berat. Untuk pencapai, tentunya diawali oleh keseriusan yang sesungguhnya dibuktikan oleh semua pihak tanpa ke-berpihakan. Jika itu dilaksanakan dengan baik maka panwas akan dilihat kokoh dan kuat tidak gampang diombangambingkan, dipermainkan dan lain sebagainya. Agar proses itu terbangun dengan cepat dan baik panwas harus mempertahankannya secara terusmenerus membuka diri dengan menerima masukan dari segala pihak dengan cermat dan utuh, bukan sebaliknya panwas tertutup atau menutup diri, panwas harus mampu membagun hubungan antar masyarakat, lembagalembaga lainnya. Disisi ini panwas juga harus mengerti dan atau menempatkan diri. Oleh karena itu pada jajaran keatasnya ia harus menempuh mekanisme yang ada dan jika itu dengan jajaran yang di bawahnya maka setidaknya dapat memberikan dukungan yang kuat. Maka, jika dijalankan kesemuanya ini akan terbangun suatu soliditas kesetiakawanan atau kekompakan. Mandat Historis

Mandat sosial-politikbudaya

Mandat Perundangundangan

Jati Diri Pengawas Pemilu

Sikap Pengawas Pemilu

Perilaku kerja Pengawas Pemilu

B. MANAGEMEN PENGAWASAN PEMILU Dengan berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati telah memasuki babak baru dalam Pemilihan Kepala Daerah dari sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Perppu tersebut paling tidak dapat dilihat beberapa perubahan yaitu: 1. Aspek regulasi a. Perpu No 1/2014 sebagai landasan hukum Pemilihan memuat beberapa perubahan norma pengaturan penyelenggaraan pemilihan, antara lain munculnya prosedur uji publik dalam proses pencalonan, kampanye yang dibiayai negara, larangan praktek candidacy buying, dan lain-lain. b. Perpu masih mengandung banyak persoalan yang mencakup kekosongan hukum, kontradiksi norma, dan ketidakjelasan pengaturan. 2. Aspek kelembagaan Pengawas Pemilu Kelembagaan pengawas pemilihan mengalami perluasan organisasi dengan dibentuknya pengawas TPS.


34 | P a g e

Sebagaimana kita ketahui penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbeda halnya dengan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, dan Pemiihan Presiden dan Wakil Presiden dimana locus penyelenggaraannya adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota locus penyelenggaraanya adalah wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga berdampak pada actor atau subjek yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasannya adalah jajaran Pengawas Pemilu dari tingakat Provinsi sampai dengan TPS. Sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam rangka pengawasan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan pengawasan pemilihan yang meliputi: 1.

2.

3.

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2015 berada di tengah ekspektasi yang tinggi di kalangan masyarakat yang ditandai oleh tingginya dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan secara langsung Penyelenggaraan Pemilu 2014 baik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyisakan permasalahan di beberapa aspek yang menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu antara lain persoalan daftar pemilih, penghitungan suara, dan black-campaign. Masih adanya beberapa permasalahan sebagai dampak dari kebijakan pemekaran daerah (pembentukan Daerah Otonom Baru) berpotensi memunculkan beberapa persoalan teknis dalam pengawasan Pemilihan terutama terkait dengan pengawasan pempendaftaran pemilih

Selain itu berdasarkan pengalaman pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah selama ini adalah tingginya potensi pelanggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi: 1.

Tingkat kompetisi dan kontestasi antar calon Gubernur, Bupati, dan Walikota sangat besar. Hal ini disebabkan karena terjadinya kristalisasi kepentingan dan dukungan politik kepada masing-masing calon Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2.

Besarnya potensi konflik antar pendukung pasangan calon, yang dipicu oleh dekatnya jarak dan ikatan kepentingan dan ikatan emosional pasangan calon dengan pendukung mereka.

3.

Besarnya potensi ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggara Pemilihan, mengingat pengalaman empiric selama ini menunjukkan bahwa arena kompetisi antar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merambah kepada wilayah pemasangan “orang” mereka dalam institusi penyelenggara PemiluKada.

4.

Tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, abuse of power, dan manipulasi dana kampanye.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peran Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis dalam melakukan pengawasan agar penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkualitas dan berintegritas. Peran strategis tersebut memerlukan pra-syarat berupa pengelolaan pengawasan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pengawas Pemilu di berbagai tingkat harus bekerja secara tertib, terpola dan terarah, untuk memastikan dicapainya hasil pengawasan yang tidak ecek-ecek (tidak bermutu). Setiap jenjang pengawas pemilu harus jelas tugas dan beban serta tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan pemilu. Sebuah obyek pengawasan tertentu tidaklah harus diawasi oleh semua pengawas pemilu di seluruh tingkatan, tetapi dapat dibagi berdasarkan pertimbangan kapasitas, kompetensi, dan tingkat kedekatannya baik secara geografis maupun akses. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini: Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

35 | P a g e

a. Sinergitas Pengawas Pemilu dalam melakukan tugas-tugas Pengawasan Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa actor sekaligus penanggungjawab pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk itu perlu melakukan yaitu: 1. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengoptimalkan peran kepemimpinan dan Pengendalian jajaran pengawas pemilu dibawahnya. Selain itu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota juga harus memastikan instruksi yang diberikan kebawah dilaksanakan dengan baik yang dapat dilakukan dengan monitoring dan supervise. Di sisi lain, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota perlu berkonsentrasi untuk mengawal pengawasan pemilu pada isu-isu yang memiliki tingkat kompleksitas masalah yang tinggi, tingkat tekanan politik yang besar, serta mengundang perhatian publik yang massif. 2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota perlu menetapkan focus pengawasan berdasrkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan selanjutnya mendistribusikan pelaksanaan pengawasan berdasarkan focus pengawasan tersebut kepada jajaran pengawas pemilu dibawahnya. Sebagai gambaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tahapan Fokus Pengawasan Actor Pengawasan Pencalonan

Uji Publik

Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota

Penyusunan Daftar Pemilih

Akurasi data pemilih

Panwascam dan PPL

kampanye

Metode dan jadwal pelaksanaan kampanye

Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/kota/Panwascam dan PPL

Pemungutan dan penghitungan suara

-

-

KPPS tidak melaksanakan pemungutan danpenghitungan suara sesuai prosedur Adanya pemilih ganda

PPL dan Pengawas TPS

3. Adanya pola komunikasi antar jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan jajaran pengawas Pemilu baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi dari atasan ke bawahan dalam kaitannya dengan kepentingan pemberian instruksi dan memastikan pelaksanaan instruksi tersebut serta dalam pemberian bimbingan kepada jajaran pengawas pemilu dibawahnya. sedangkan dari bawahan ke atasan dalam rangka konsultasi dan lain-lain. Dengan demikian masalah-masalah dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dapat segera terdeteksi sedini mungkin. Komunikasi ini dapat dilaksanakan mulai dari media komunikasi yang sederhana yaitu sms (short massage ), Facebook, dll. b. Pengelolaan data Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota juga harus mampu mengelola data-data pengawasan baik berdasrkan temuan maupun berdasrkan laporan masyarakat.


36 | P a g e

Hal ini dapat dilakukan melalui: 1. Pengenalan karakter data hasil pengawasan. Data-data hasil pengawasan harus dikelola secara cepat dan akurat karena dalam kaitannya dengan pemanfaatan data-data tersebut baik dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut (penanganan pelanggaran) maupun dalam rangka pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat untuk mempublikasikannya. Intinya semua data-data yang didapatkan oeh jajaran pengawas pemilu ditingkat bawah harus segera dilaporkan pada hari yang sama kepada pengawas pemilu diatasnya. 2. Adanya mekanisme pengelolaan data. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: - Perlu disusun prosedur pengelolaan data yang isinya memuat paling tidak prosedur pengiriman, waktu pengiriman, dan penanggung jawab. - Perlu dibuat system pengelolaan data yang sederhana dan efektif misalnya pengelolaan yang berbasis sms, email, dan lain2 c. Akuntabilitas dan Transparansi Hasil Pengawasan Bawaslu sebagai lembaga publik mempunyai konsekuensi untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada public mengenai kinerja Bawaslu. Dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi tersebut Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota perlu membuat mekanisme pembublikasian data-data pengawasan yang isinya paling tidak memuat siapa yang berwenang untuk mempublikasikan dan media yang digunakan untuk mempublikasikannya serta jangka waktu pembublikasian. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Data pengawasan

Wewenang pembublikasian

Jangka waktu

Temuan politik uang

Bawaslu Provinsi/Panwaslu Dipublikasikan pada hari yang Kabupaten/kota sama sejak ditemukan

Laporan dugaan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Dipublikasikan sejak adanya pelanggaran kampanye Kabupaten/Kota/Panwascam kajian dugaan pelanggaran

C. ORGANISASI PENGAWAS PEMILU 1. Pengawas Pemilu Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS 1. Bawaslu Provinsi bersifat tetap. 2. Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS bersifat ad hoc. 2. Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tentang pembentukan, susunan dan keanggotaan lembaga pengawas pemilihan gubernur, bupati dan walikota diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. a. Keanggotaan Bawaslu Provinsi Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.


37 | P a g e

b. Jumlah anggota: 1) Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; 2) Panwas Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; 3) Panwas Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. 4) Pengawas Pemilihan Lapangan sebanyak 1 (satu) orang setiap desa atau sebutan lain/kelurahan 5) Pengawas TPS sebanyak 1 (satu) orang setiap TPS (1) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai ; (2) Panwas Kabupaten/Kota dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai; (3) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi (4) Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota dilakukan melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi; (5) Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai ; (6) Panwas Kecamatan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai; (7) Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kabupaten/Kota; (8) Pengawas Pemilihan Lapangan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai; (9) Pengawas Pemilihan Lapangan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan selesai; (10) Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kecamatan; (11) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas Pemiihan Lapangan dapat dibantu 1 (satu) orang Pengawas TPS di masing-masing TPS berdasarkan usulan PPL kepada Panwas Kecamatan; (12) Pengawas TPS dibentuk 23 (duapuluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pemilihan; (13) Pengawas TPS dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pemilihan. 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menyebutkan secara jelas mengenai tugas, dan wewenang, serta kewajiban pengawas pemilu mulai dari Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Adapun tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi: 1) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan gubernur; 3) proses penetapan calon gubernur 4) penetapan calon gubernur; 5) pelaksanaan kampanye; 6) pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya; Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

38 | P a g e

b.

c. d. e. f.

g.

h. i.

7) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan; 8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan 11) Proses penetapan hasil pemilihan gubernur mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI; menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi; mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu Provinsi berwenang untuk: a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan. KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan; d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat provinsi; dan f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.


39 | P a g e

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU PROVINSI


40 | P a g e

Lembar Kerja Diskusikan di kelompok anda masing-masing tentang Jati Diri Pengawas Pemilu. Pembahaasan tentang jati diri dapat dimulai dengan mendiskusikan hal-hal dibawah ini: 1. Apa yang anda pahami tentang jati diri pengawas pemilu; 2. Mengapa jati diri pengawas pemilu diperlukan; 3. Kapan jati diri pengawas pemilu muncul; 4. Apa saja perwujudan jati diri pengawas pemilu:


41 | P a g e

LEMBAR TEST FORMATIF 3 Nama

: ___________________

Bawaslu Provinsi

: ___________________

Jawablah pertanyaan dibawah ini dan beri tanda silang (X) 1. Secara umum jati diri diartikan sebagai kekuatan jiwa manusia yang merupakan hasil proses belajar dalam waktu yang panjang dan yang muncul dalam ekspresi dan aktualisasi diri serta dalam pola-pola prilaku berkehidupan, bermasyarakat dan berbudaya. Dibawah ini merupakan unsur-unsur yang menggambarkan jati diri seseorang, kecuali: a. sifat b. karakter c. semangat d. kekayaan 2. Kapan jati diri itu muncul ? a. Ketika seseorang atau kelompok melakukan interaksi b. Ketika seseorang berhasil dalam kehidupan material c. Ketika dalam kondisi pasif d. Ketika seseorang telah meninggal dunia 3. Dibawah ini merupakan pilar yang mendasari pembentukan jati diri pengawas pemilu: a. Mandat sejarah b. Konteks sosial, politik, hukum dan budaya c. Mandat perundang-undangan d. Semua Jawaban benar 4. Secara formil keberadaan pengawas pemilu di Indonesia dimulai pada tahun: a. 1999 b. 1982 c. 1973 d. 2014 5. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia karena: a. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar b. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu c. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair d. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas 6. Yang bukan termasuk asas penyelenggara pemilu adalah: a. Jujur b. Tertib penyelenggara pemilu c. Kepentingan umum d. Ketokohan 7. Berikut adalah bentuk-bentuk perwujudan jati diri pengawas pemilu, kecuali: a. Etos kerja pengawas pemilu yang tinggi b. Tidak arogan dalam menjalakan tugas c. Mengakomodasi setiap kepentingan partai politik d. Berkepribadian tangguh dalam membela dan menjunjung tinggi kebenaran 8. Manakah jawaban di bawah ini yang bukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu? a. Pembiaran terhadap tindakan yang dilakukan KPU secara melanggar hukum b. Keberpihakan terhadap Peraturan perundang-undangan mengenai pemilu Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

42 | P a g e

c. d.

Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu Mengeluarkan pendapat untuk mendukung peserta pemilu tertentu

9. Siapakah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu: a. Peserta pemilu b. Pemerintah Daerah c. Petugas kampanye d. Pengawas pemilu 10. Manakah yang tidak termasuk SIM-P dibawah ini: a. Soliditas b. Proporsionalitas c. Mentalitas d. Integritas


43 | P a g e

KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF 3: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D A D B C D C B D B


44 | P a g e

MODUL 4 PEMETAAN POTENSI PELANGGARAN DAN FOKUS PENGAWASAN A. POKOK BAHASAN Pemetaan Potensi Pelanggaran dan Fokus Pengawasan B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini disampaikan dengan maksud untuk membangun pemahaman peserta tentang arti penting pengawasan untuk pencegahan pelanggaran, serta membangun kemampuan analisis kepada pengawas agar dapat memilah dan memilih potensi-potensi pelanggaran apa saja yang harus diantisipasi, serta menentukan fokus pengawasan berdasarkan skala prioritas. C. SUB POKOK BAHASAN 1. Prosedur penyelenggaraan Pemilihan 2. Politik Pengawasan Pemilu 3. Analisis potensi pelanggaran dan stakeholder 4. Skala prioritas dan fokus pengawasan D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami politik pengawasan, potensi dan trend pelanggaran, serta perumusan prioritas untuk menetapkan fokus pengawasan pada setiap tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemilihan. 2. Menjelaskan politik pengawasan pemilu. 3. Menganalisis potensi pelanggaran dan stakeholder di setiap tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan. 4. Menentukan fokus pengawasan berdasarkan analisis potensi dan kecenderungan pelanggaran disetiap tahapan. F. METODE 1. Game Puzzle 2. Brainstorming 3. Participatory mapping 4. Diskusi kelompok 5. Presentasi 6. Penugasan G. BAHAN/ALAT BANTU 1. Slide Presentasi ; 2. Naskah Pegangan ; 3. Lembar kerja; 4. Kunci jawaban; 5. Kertas plano; 6. LCD proyektor; 7. Spidol; 8. Metaplan; dan 9. Kertas HVS. H. WAKTU 135 menit I. BAHAN RUJUKAN 1. Data Temuan Pelanggaran pada Pemilu atau Pilkada terakhir di Provinsi, Kab/Kota (tempat pelaksanaan Bimtek) 2. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 3. Perbawaslu Nomor .... yang mengatur tentang fokus dan strategi pengawasan J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator memulai sesi pembelajaran dengan mereview modul sebelumnya. Fasilitator mengajukan 3 pertanyaan sebagai berikut: (5 menit) a. Apa jati diri pengawas pemilu ? b. Mengapa jati diri pengawas pemilu diperlukan? Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

45 | P a g e

2.

3.

4. 5.

6.

c. Apa prinsip-prinsip dalam manajemen pengawasan pemilu? Acuan jawaban: a. Jati diri pengawas pemilu diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh pengawas pemilu yang berakar dari lembaga pengawas itu sendiri, yang menjadi identitas, karakter atau ciri pengawas pemilu itu sendiri yang menjadi modal dasar untuk membangun dirinya. b. Jati diri pengawas pemilu diperlukan untuk 1) Membedakan lembaga pengawas pemilu dengan lembaga lainnya; 2) Menumbuhkan sikap dan perasaan percaya diri; 3) Memampukan lembaga pengawas untuk memainkan peran dalam suatu interaksi 4) Memberi semangat bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan c. Prinsip-Prinsip Managemen Pengawasan Pemilu 1) Pengawas pemilu di tingkat pusat dan tingkat provinsi berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu bersifat tetap dan ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS bersifat sementara. 2) Pengawas pemilu berasal dari kalangan profesional dan bukan anggota partai politik; Keanggotaan bawaslu prov sebanyak 3 orang, Panwaslu Kab/Kota sebanyak 3 orang, Panwascam 3 orang; PPL 1 orang untuk setiap desa; dan pengawas TPS sebanyak 1 orang per TPS Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pokok bahasan ini yaitu untuk membangun pemahaman peserta tentang arti penting pengawasan untuk pencegahan pelanggaran, serta membangun kemampuan analisis kepada pengawas agar dapat memilah dan memilih potensi-potensi pelanggaran apa saja yang harus diantisipasi, serta menentukan fokus pengawasan berdasarkan skala prioritas. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemilihan. b. Menjelaskan politik pengawasan pemilu. c. Menganalisis potensi pelanggaran dan stakeholder di setiap tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan. d. Menentukan fokus pengawasan berdasarkan analisis potensi dan kecenderungan pelanggaran disetiap tahapan. (3 menit). Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok secara acak dengan cara meminta peserta berhitung 1,2, 3, 1,2,3,1,2,3 dan seterusnya. Peserta yang mendapat angka 1 berkumpul dan membentuk kelompok 1. Peserta yang mendapat angka 2 berkumpul dan membentuk kelompok 2. Peserta yang mendapat angka 3 berkumpul dan membentuk kelompok 3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok menunjuk ketua kelompok. (2 menit) Kemudian Fasilitator Pendamping membagikan kepada masing-masing kelompok sebuah amplop yang berisi potongan puzzle tahapan pemilihan. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk menyusun urutan puzzle sesuai tahapan pemilihan yang dianggap benar. Setiap puzzle dipegang oleh seorang anggota kelompok, dan selanjutnya anggota kelompok berbaris secara berurutan sesuai dengan urutan tahapan Pemilihan yang dianggap benar. (2 menit) Kemudian Fasilitator meminta anggota kelompok 1 untuk membacakan urutan puzzle yang dipegangnya. Setelah kelompok 1 selesai membacakan puzzle secara berurutan, dilanjutkan kelompok 2 dan 3. (3 menit)


46 | P a g e

7. Apabila terdapat urutan tahapan yang berbeda di antara ketiga kelompok tersebut, Fasilitator meminta ketua kelompok untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan, dan apa argumentasi pembenarannya. Setelah waktu yang tersedia untuk berdiskusi habis, Fasilitator mempersilahkan peserta untuk kembali ke tempat duduk semula. (5 menit) 8. Selanjutnya Fasilitator menjelaskan atau meluruskan urutan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun tidak menyalahkan jawaban yang belum benar atau kurang tepat dengan menayangkan slide presentasi tentang Alur Prosedur Penyelenggaraan Pemilihan, dan menjelaskan alur tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi. Fasilitator memberikan penjelasan tambahan terhadap pertanyaan peserta. (10 menit) 9. Kemudian Fasilitator membagikan lembar kerja 4a yang berisi berita-berita media tentang peristiwa pelanggaran pemilu/pilkada, dan selanjutnya meminta peserta untuk membaca berita tersebut. (5 menit) 10. Selanjutnya fasilitator mengajukan pertanyaan yang ditampilkan dalam slide presentasi kepada peserta sebagai berikut: a. Apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berdasarkan berita tersebut? b. Apa hubungan-hubungan antar pelanggaran tersebut? c. Apa dampak dari pelanggaran tersebut? 11. Fasilitator meminta 3 relawan dari peserta untuk maju ke depan kelas. Fasilitator pendamping membagikan 10 kertas metaplan kepada masing-masing relawan. 12. Fasilitator meminta kepada masing-masing relawan untuk menuliskan jawaban mereka atas ketiga pertanyaan di atas pada kertas metaplan, dan menempelkannya di atas kertas plano yang tersedia. (3 menit) 13. Kemudian relawan diminta menjelaskan jawabannya di depan kelas masing-masing 3 menit (10 menit). 14. Fasilitator memeriksa apakah jawaban relawan telah mencakup ketiga pertanyaan di atas. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, Fasilitator meminta kepada relawan yang bersangkitan untuk memberikan jawabannya. 15. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta yang lain untuk memberi tanggapan (5 menit). 16. Fasilitator mengelaborasi jawaban peserta dan menghubungkannya dengan politik pengawasan dengan menayangkan slide presentasi tentang politik pengawasan. (10 menit). 17. Selanjutnya Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan potensi pelanggaran dan fokus pengawasan yang harus diambil dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui diskusi kelompok. Untuk mempermudah Fasilitator membagikan kepada peserta lembar kerja 4b yang memuat data temuan pelanggaran di provinsi, kabupaten/kota pada pemilu sebelumnya, dan meminta peserta untuk membaca dan mempelajarinya. (5 menit) 18. Kemudian Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok dengan mempertimbangkan keseimbangan kemampuan peserta, kemudian menugaskan masing-masing kelompok untuk menyusun organisasi kelompok. 19. Fasilitator memberikan tugas kepada semua kelompok untuk menganilisis dan menentukan potensi pelangggaran, fokus pengawasan dan stakeholder potensial yang dapat dilibatkan dalam pengawasan, dengan menggunakan lembar kerja 4c. dan menuangkan hasilnya di kertas plano. (30 menit). 20. Perwakilan masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, masing-masing selama 5 menit. (15 menit) 21. Fasilitator merangkum hasil kerja ketiga kelompok kemudian memberikan tanggapan sekaligus meluruskan dan menambahkan hal penting yang belum ditemukan oleh ketiga kelompok. (3 menit) Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

47 | P a g e

22. Fasilitator mempersilakan narasumber untuk menyampaikan responnya terhadap proses belajar dan memberi arahan serta pengayaan berkenaan dengan bahasan tentang Fokus Pengawasan. (15 menit) 23. Fasilitator membagikan lembar tes formatif dan meminta peserta untuk mengerjakan kemudian mengumpulkan pekerjaan peserta selama 5 menit 24. Fasilitator mengucapkan terima kasih atas perhatian peserta dan menyampaikan tema materi yang akan dibahas pada modul berikutnya yaitu Penyusunan Rencana Teknis Pengawasan, kemudian menutup sesi.


48 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 4 Prosedur Penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Definisi Pencalonan: Pencalonan merupakan proses pengajuan calon yang memenuhi syarat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan calon merupakan partai politik yang yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersanngkutan. Sedangkan calon perseorangan merupakan calon yang didukung oleh sejumlah orang. Persyaratan jumlah dukungan sejumlah orang diatur dengan ketentuan tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah setempat. Proses pencalonan dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU. Syarat warga negara untuk dapat menjadi calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2014, bahwa persyaratan calon adalah sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, cita-cita ProklamasiKemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara KesatuanRepublik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkatatas atau sederajat; d. telah mengikuti Uji Publik; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secaraperseorangan dan/atau secara badan hukum yangmenjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangannegara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporanpajak pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, danWalikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatanyang sama; o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, danWalikota yang mencalonkan diri di daerah lain; p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabatBupati dan penjabat Walikota; q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur,Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepadaPimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota DewanPerwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagianggota DPRD; s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara NasionalIndonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, danPegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;dan t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara ataubadan usaha milik daerah. Dalam pasal 58 UU 12/2008, persyaratan calon kepala daerah mengalami perubahan berupa penambahan jumlah persyaratan sehingga menjadi 20 persyaratan baik untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Penambahan persyaratan tersebut adalah: Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

49 | P a g e

a. Telah mengikuti uji public b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela c. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, danWalikota yang mencalonkan diri di daerah lain; d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana e. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur,Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepadaPimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota DewanPerwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagianggota DPRD; f. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, danPegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;dan g. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara ataubadan usaha milik daerah. Sedangkan 2 dari persyaratan calon sebagaimana diatur dalam UU 32 Jo 12 tahun 2008 dihapus atau tidak digunakan yaitu 1) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 2) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri. 2 persyaratan tersebut dihapus atau tidak diatur dalam perppu. Sedangkan beberapa persyaratan baru sebagaimana diatur dalam Perpu patut dapat berdampak pada system tata kelola pemerintahan yaitu 1) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, danWalikota yang mencalonkan diri di daerah lain, 2) mengundurkan diri sebagai anggota Tentara NasionalIndonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, danPegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan 3) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara ataubadan usaha milik daerah serta 4) telah mengikuti uji public. Walaupun yang disebutkan terakhir ini, jika mencermati ketentuan dalam perpu tidak berdampak pada gugurnya pencalonan seseorang. Mekanisme Pencalonan: 1. Pendaftaran Bakal Calon Untuk melaksanakan pendaftaran bakal calon, dilakukan dengan proses sebagai berikut: a. KPU Provinsi/Kab/Kota mengumumkan masa pendaftaran bakalCalon b. KPU Provinsi/Kab/Kota menerima Pendaftaran bakal Calon 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakalCalon Walikota kepada masyarakat untuk memperolehmasukan dan tanggapan 2. Pelaksanaan Uji Publik Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal CalonWalikota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan dipersyaratkan secara wajib untuk mengikuti Uji Publik yang dilaksanakan oleh panitia uji public secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran Calon Gubernur, CalonBupati, dan Calon Walikota. Dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) bakal Calon Gubernur,bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota untuk dilakukan Uji Publik. Setelah mengikuti uji public, Bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang mengikuti Uji Publik memperoleh surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia Uji Publik. 3. Pendaftaran Calon Masa pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota melakukan pendaftaran dengan disertai penyampaian kelengkapandokumen persyaratan. Dokumen persyaratanyang disampaikan adalah: Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

50 | P a g e

a. Syarat calon yang berupa surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuansecara rohani dan jasmani dari tim dokter yangditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon d. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yangmerugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeriyang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon e. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dari PengadilanNegeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalcalon, g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas namacalon, tanda terima penyampaian Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadiatas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir,dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajakdari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yangbersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhansyarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7huruf m; h. daftar riwayat hidup calon yang dibuat danditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calonyang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik ditandatangani oleh calon, pimpinan PartaiPolitik atau pimpinan gabungan Partai Politik; i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik denganNomor Induk Kependudukan; j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yangberwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon; k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih dari PengadilanNegeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalcalon, sebagai bukti pemenuhan syarat calonsebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g; l. pas foto terbaru Calon Gubernur, Calon Bupati danCalon Walikota; m. surat keterangan telah mengikuti Uji Publik; dan n. naskah visi dan misi Calon Gubernur, Calon Bupati,dan Calon Walikota. Sedangkan untuk Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yangbersangkutan; b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukunganyang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi KartuTanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tandapenduduk; dan c. dokumen persyaratan administrasi 4. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon Penelitian persyaratan calon dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran. Sedangkan untuk meneliti kebasahan persyaratan, KPU Provinsi/Kab/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat . Sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian, KPU Provinsi/Kab/Kota menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan paling yaitu lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai. Dan dalam hal, persyaratan calon ditemukan ketidakterpenuhan persyaratan, KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan untuk melakukan perbaikan (melengkapi dan/atau memperbaiki) paling


51 | P a g e

lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima. Dan secara khusus, pemberitahuan disampaikan setidaknya untuk 2 kepentingan yaitu: a. untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan jika hasil peneliltian dinyatakan tidak memenuhi syarat b. untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti jika Calon Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap. Terhadap perbaikan yang dilakukan oleh Partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, KPU melakukan penelitian kembali terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon. Dan hasil Penelitian kembali diberitahukan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima. Dalam hal hasil penelitian, KPU Provinsi/Kab/Kota menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan Calon pengganti. 5. Penetapan Calon Setelah dilakukan penelitian terhadap persyaratan calon, KPU Provinsi/KPU Kabbupaten/Kota melakukan penetapan calon dan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut. KPU Provinsi/KPU Kabbupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pengundian nomor urut Calon Gubernur dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan PartaiPolitik, dan calon perseorangan. Dinamika Dalam Proses Pencalonan Proses pencalonan merupakan proses politik yang berlangsung di internal partai dan/atau gabungan partai politik atau antar partai politik. Sehingga proses pencalonan tidak bisa dilihat sebagai proses administratif an sih karena juga dapat berdampak pada ekses politik yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi akibat proses pencalonan sebagai proses perebutan dukungan dari partai pollitik dan/atau gabungan partai politik. Sehingga tak jarang, proses politik yang tidak tuntas tersebut, juga berdampak pada pelaksanaan tahapan pemilu. Prinsip-Prinsip Penting 1. Larangan Menarik Calon Agar pelaksanaan pemilihan tetap berlangsung karena terkait dengan kepemimpinan kepala daerah yang harus berganti secara berkesinambungan, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan. Jika Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik calonnya dan/atau calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Begitu juga dengan calon perseorangan, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon. Jika calon perseorangan mengundurkan diri dari Calon Gubernur setelah ditetapkan, calon dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Calon Gubernur dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Calon Bupati dan Calon Walikota. 2. Calon Berhalangan Tetap Perppu mengatur terhadap kemungkinan terjadinya/ditemukannya calon berhalangan tetap, sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan proses pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dalam pendekatan skuen waktu, mekanisme terkait kemungkinan adanya calon berhalangan tetap adalah sebagai berikut: 1) Sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye Dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan sampai dimulai kampanye, maka dilakukan proses sebagai berikut:


52 | P a g e

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama3 (tiga) hari terhitung sejak calon berhalangan tetap. b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti paling lama3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan. c. Dalam hal calon pengganti berdasarkan hasil penelitian administrasi memenuhi persyaratan, paling lama 1 (satu) hari KPUProvinsi/Kabupaten/Kota, menetapkannya sebagai calon. d. Dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaranpengajuan calon paling lama 7 (tujuh) hari. 2) saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara Dalam skuen waktu tersebut, jika terdapat calon berhalangan tetap sehingga berdampak pada jumlah calon, maka dilakukan proses sebagai berikut: a. dalam hal terdapat calon berhalangan tetap tetapi masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. b. Dalam hal terdapat calon berhalangan tetap sehingga calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. 3) Dalam hal salah satu calon yang perolehan suaranya terbesar pertama dan terbesar kedua berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, maka dilakukan proses sebagai berikut; a. Tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama14 (empat belas) hari. b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) harisejak calon berhalangan tetap. c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap calon pengganti dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti. 4) Dalam hal calon berhalangan tetap pada hari pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah calon kurang dari2 (dua) maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak dibawah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua untuk mengikuti pemungutan suara putaran kedua.


53 | P a g e

Tahapan Kampanye Definisi Kampanye: Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dengan menyampaikan visi dan misi dan program calon. Dalam Perppu no 1/2014, Arti kampanye mendapatkan penegasan maksud walaupun tidak dijelaskan secara ekplisit. Dalam Perppu, kampanye dimaknai sebagai pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksana Kampanye: Sebagai salah satu bentuk perbedaan dalam pelaksanaan kampanye, bila membandingkan antara ketentuan pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam UU 32/204 dengan Perppu No1/2014 adalah ketentuan terkait pelaksana kampanye. Dalam Perppu disebutkan bahwa pelaksana kampanye untuk kegiatan kampanye dalam bentuk-bentuk tertentu dilaksanakan oleh Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota. Sedangkan bentuk kampanye lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dilaksanakan oleh calon melalui tim kampanye. Bentuk-Bentuk Kampanye: Sbentuk-bentuk kampanye, secara umum sama dengan bentuk-bentuk kampanye dalam pelaksanaan pemilihan yang diatur dalam UU 32/2004. Dalam perppu nomor 1 juga mengatur bentuk-bentuk kampanye adalah sebagai berikut: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarcalon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan dari sekian bentuk-bentuk kampanye sebagaimana disebutkan diatas, sebagian diantara dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dengan menfasilitasi proses pelaksanaannya. Diantara bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KPU Kab/Kota adalah: a. debat publik/debat terbuka antarcalon b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum c. pemasangan alat peraga d. iklan media massa cetak dan media massa elektronik Fasilitasi pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota didanai oleh biaya APBN. Fasilitasi oleh KPU provinsi/Kab/Kota dimaksudkan selain mengurangi cost politic yang harus ditanggung oleh calon, juga dapat memberikan keadilan bagi seluruh calon. Sehingga calon hanya akan menyelenggarakan kampanye setidaknya dalam 2 bentuk saja yaitu pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog. Waktu Pelaksanaan Kampanye: Pengaturan dalam perppu terkait durasi pelaksanaan kampanye relatif lebih tegas bila dibandingkan dengan pengaturan waktu kampanye sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004. Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa kampanye dilaksanakan selama 14 hari dan berakhkir 3 hari sebelum pemungutan suara. 14 hari masa kampanye tersebut, tidak diatur dengan jelas masa mulainya ketentuan 14 hari tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya daerah yang memiliki “masa tenggang” sejak penetapan sampai dimulainya


54 | P a g e

masa kampanye. Hal tersebut, kerap menjadi keluhan bagi pengawas pemilu dalam menegakkan aturan pelaksanaan kampanye. Tetapi hal yang berbeda terlihat dalam Perpu, bahwa awal mulai pelaksanaan kampaye dan batas akhirnya, diatur dengan jelas yaitu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian akan memudahkan bagi pengawas pemilu untuk melakukan tugas pengawasanya Larangan Kampanye: Jika mencermati rumusan larangan dalam kampanye, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan larangan dalam pelaksanaan kampanye tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ketentuan larangan tersebut memiliki rummusan yang hamper sama baik rumusan yang diatur dalam perppu maupun rumusan yang diatur dalam UU 32/2004. Perubahan kecil dalam pengaturan larangan dalam kampanye, dipandang sebagai konsekuensi terhadap potensi politisasi terhadap birokrasi dan PNS. Pengisian jabatan wakil gubernur atau Bupati/walikota dari lingkungan PNS membuka peluang kemungkinan terjadinya politisasi dimaksud. Hal tersebut terlihat dalam pasal 71 ayat (2), (3) dan ayat (4). Secara umum, dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau PartaiPolitik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (kontra produktif karena kampanye dibiayai APBN) i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; k. dan/ataumelakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam kampanye juga dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Sedangkan bagi Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk Pejabat negara yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan untuk mencegah terjadinya politisasi terhadap instrument negara yang meliputi birokrasi negara, serta penggunaan fasilitas negara, dalam pelaksanaan kampanye dilarang: 1. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu calon selama masa Kampanye. 2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

55 | P a g e

3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatanPemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam)bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Selain larangan sebagaimana disebutkan diatas, juga dalam pelaksanaan kampanye dilarang melakukan “politik Uang” baik dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. “Politik uang” dapat dalam bentuk uang atau materi lainnya. Saksi Larangan Kampannye: Terhadap bentuk-bentuk larangan kampanye sebagaimana dijelaskan diatas, dikenakan sanksi baik sanksi yang bersifat administrative maupun sanksi pidana. Beberapa ketentuan larangan yang dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut: 1. Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untukmempengaruhi Pemilih. Atas perbuatannya, Calon dan/atau tim Kampanye dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan sanksi dilakukan setelah calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 2. Petahana melakukan penggantian jabatan dan menggunakan program dan kegiatan pemerintah untuk kegiatan pemilihan. Terhadap perbuatan petahan tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 3. Calon/tim kampanye melakukan perbuatan: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau PartaiPolitik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; atas perbuatan pidana tersebut, dikenakan sanksi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Calon/tim kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan atau melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya. Atas perbuatan tersebut, dikenai sanksi: a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkangangguan; dan/atau b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinyapelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihansetempat jika terjadi gangguan terhadap keamananyang berpotensi menyebar ke daerah lain. 5. Dan bentuk-bentuk sanksi lainnya atas perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam perppu


56 | P a g e

Pendaftaran Pemilih (voter registration) Definisi: Pendaftaran pemilih merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mendaftarkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Pendaftaran pemilih setidaknya memiliki beberapa tujuan: 1. Untuk menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jumlah logistic dan TPS 2. Untuk menyusun daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS, sekaligus akan membedakannya dengan warga Negara yang tidak memiliki hak pilih Sebagaimana diatur dalam Perppu, bahwa Warga Negara yang berhak memilih adalah: a. Warga negara Indonesia, dan b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Mereka yang memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan syarat untuk didaftar sebagai Pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai syarat tersebut, juga diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan UU 12 Tahun 2008, bedanya adalah dalam PP nomor 6 Tahun 2005 sebagai aturan pelaksanaan kedua UU tersebut juga mensyaratkan seseorang untuk bisa didaftar “berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk” (Pasal 16 ayat (2) huruf c). Mekanisme Penyusunan Pendaftaran Pemilih: Dari sisi mekanisme pemutakhiran Daftar pemilih relatif sama, yaitu menetapkan DPS, pengumuman DPS, melakukan perbaikan DPS dan menetapkan DPT. Yang berbeda adalah terkait Jangka waktu pengumuman Dan perbaikan /pencatatan daftar pemilih tambahan serta ketentuan terkait pemilih tambahan. 1. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Untuk keperluan penyusunan daftar pemilih, sebelumnya pemerintah akan memberikan aftar penduduk potensial pemilih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyerahan akan dilakukan, setelah sebelumnya KPU Provinsi/KPU Kab/Kota menyampaikan permohonan terkait jenis data tersebut. 2. Penyusunan Daftar Pemilih Daftar pemilih disusun berdasarkan Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah. Kedua jenis data tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. Penyusunan daftar pemilih tersebut dilakukan melalui proses sinkronisasi terhadap kedua jenis data tersebut. Kemudian dimutakhirkan oleh PPS berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS dengan melibatkan RT/RW tersebut kemudian ditetapkan menjadi DPS 3. Pemutakhiran/Coklit Daftar Pemilih yang telah disusun berdasarkan hail sinkronisasi dilakukan coklit/pemutakhiran. Pemutakhiran dilakukan oleh PPS berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Hasil pemutakhiran tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

57 | P a g e

4. Penetapan dan Pengumuman DPS Setelah ditetapkan oleh PPS, DPS diumumkan secara luas dan melalui melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan disampaikan sepanjang pelaksanaan pengumuman yang dilakukan selama selama 10 (sepuluh) hari. 5. Perbaikan DPS Selanjutnya PPS akan memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir. 6. Penetapan DPT Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap 7. Pengumuman DPT Setelah DPT ditetapkan, selanjutnya diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir. Dan Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberikan surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Daftar Pemilih Tambahan Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan. Pendaftaran terhadap pemilih tambahan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejakpengumuman Daftar Pemilih Sementara. Dan setelah didaftar, selanjutnya pemilih tersebut, diberikan surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Pemilih Menggunakan KTP Penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, dapat menggunakan hak pilihnyadengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Penggunaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pemilih mendaftarkan diri pada KPPS di TPS, dimana RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. 2. KPPS mecatat pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tambahan 3. Pemilih menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. Pemilih Pindahan Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kemudian berpindah tempat tinggal atau karena inginmenggunakan hak pilihnya di tempat lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Pemilih yangbersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. 2. PPS mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. 3. Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS ditempat Pemilihan yang baru.


58 | P a g e

Naskah Pegangan Pemetaan Potensi Pelanggaran, dan Penentuan Fokus Pengawasan (Dalam Bingkai Pencegahan) Politik Pengawasan Sebelum kita mengetahui tentang apa dan bagaimana melakukan  pemetaan potensi pelanggaran di masing-masing wilayah kerja pengawasan;  menemukan trend pelanggaran;  memilih & memilah skala prioritas; dan kemudian  Mengambil kebijakan mengenai fokus pengawasan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu tentang apa itu “Politik Pengawasan.” Terminologi “Politik Pengawasan” relatif belum banyak didengar dalam perspektif pengawasan. Perspektif ini muncul sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pemahaman akan kerja-kerja pengawasan dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Politik pengawasan menggambarkan tujuan, misi, seta orientasi yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan pemilu sehingga kegiatan pengawasan lebih memiliki spirit dan karakter dari sekedar mengawasai teknis penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, kegiatan pengawasan tidak hanya sebuah pekerjaan rutin untuk melihat dan menelisik dugaan pelanggaran semata, namun bertujuan untuk mendorong tercapainya nilai-nilai yang terkandung dalam misi dibentuknya norma perundang-undangan pemilu. Dengan memiliki spirit dan karakter dalam pengawasan pemilu, maka pengawas pemilu tidak hanya menjadi “mesin” tanpa roh, tetapi menjadi manusia pengawas, yang memiliki cita, rasa, dan karsa untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu melalui fungsi pengawasannya. Di samping itu, politik pengawasan juga merupakan cara pandang terhadap ‘pelanggaran’ yang tidak hanya dilihat sebagai fakta yang berdiri sendiri sebagai sebuah realitas tunggal, namun ia dapat berimplikasi terhadap berbagai aspek dan berkorelasi langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pelanggaran dalam bentuk atau jenis pelanggaran yang lainnya. Misalnya, terjadinya pelanggaran keterlambatan distribusi logistik kertas suara, tidaklah berhenti disitu, namun berimplikasi terhadap potensi pelanggaran yang lainnya, yaitu hilangnya hak pilih, atau dalam perspektif yang lebih politis adalah terjadinya penurunan jumlah partisipasi pemilih. Keterlambatan distribusi logistik mungkin saja dapat diatasi dengan pemunduran waktu pengambilan suara, namun hal ini tidak serta merta akan membuat para pemilih bersedia datang lagi ke TPS, karena waktu yang telah mereka alokasikan untuk mencoblos telah lewat. Sedangkan mereka punya kesibukan produktif lain yang telah diagendakan, misalnya waktu untuk mencari nafkah bagi keluarga. Contoh lainnya, pengawasan terhadap dana kampanye tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengawasi untuk menemukan apakah terjadi pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, namun juga diarahkan untuk mendorong terciptanya tujuan pengaturan dana kampanye yang meliputi: 1) menciptakan same level playing field (ruang bertarung yang seimbang) antar peserta pemilu, 2) mencegah terjadinya intervensi penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan calon terpilih, 3) mencegah terjadinya praktek pencucian uang, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit tertulis dalam ketentuan perundang-undangan namun justru menjadi dasar munculnya norma peraturan (atau dalam istilah fiqh diusebut dengan maqoosidh asy-syari’ah). Politik pengawasan yang dibangun melalui perspektif ini akan menjadikan proses pengawasan memiliki nilai yang lebih tinggi, karena pengawas pemilu tidak hanya menjadi “mesin pengawas” yang bekerja secara mekanis, namun memiliki roh dan ghiroh (tujuan, spirit) yang mampu menuntun pengawas pemilu untuk bekerja secara cerdas, dan progressif. Banyak contoh lainnya yang dapat ditampilkan, namun pada intinya, politik pengawasan merupakan “intuisi” yang mesti dimiliki oleh seorang pengawas untuk menganalisis terjadinya sebuah pelanggaran, agar kemudian dapat dilakukan pencegahan yang dipandang perlu terhadap potensi-potensi pelanggaran turunannya. Dalam cara pandang ‘Politik Pengawasan’ tersebut, maka kerja-kerja pengawasan dalam paradigma pencegahan diharapkan dapat lebih efektif, karena setiap pengawas mempunyai perspektif yang bukan hanya lebih luas, namun juga lebih dalam dan komprehensif (utuh). Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

59 | P a g e

Operasionalisasi dari politik pengawasan ini dapat diimplementasikan melalui: 1. Elaborasi terhadap prinsip, nilai, dan misi yang termuat (baiuk secara eksplisit maupun implisit) dalam peraturan perundang-undangan mengenai tahapan-tahapan pemilu. Pengawas Pemilu harus memahami apa kondisi ideal yang hendak dicapai melalui pengaturan norma-norma dalam ketentuan perundang-undangan Pemilu. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan dalam melakukan pengawasan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan treatmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta menyampaikan pesan-pesan preventif edukatif kepada publik. 2. Mencermati dan memahami alur, irisan, dan hubungan saling mempengaruhi antar aspek-aspek dalam tahapan pemilu, sehingga dari pemahaman ini penagwas pemilu dapat mengidentifikasi, membangun proyeksi, serta merekayasa langkah pencegahan yang efektif guna memotong potensi penyebaran virus pelanggaran dalam sebuh tahapan tertentu terhadap penyelenggaraan tahapan lainnya. Paradigma Pencegahan Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi keharusan yang melekat pada setiap Pengawas Pemilu. Karena itu, pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan Pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu;  Pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, mensyaratkan pemahaman akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi.  Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggaraan Pemilu/Pilkada masa lalu sebagai referensi. Secara sosio-politis, masing-masing daerah mempunyai karakternya sendiri. Hal ini mempengaruhi varian-varian pola dan kecenderungan pelanggaran, baik modus-operandi maupun jenis pelanggarannya. Sebab itu pengenalan terhadap karakter sosial wilayah dan pembelajaran dari data-data temuan pelanggaran Pemilu/Pilkada sebelumnya menjadi penting sebagai referensi untuk memetakan pola & trend pelanggaran di setiap tahapan. Dalam upaya menemukenali terjadinya potensi-potensi terjadinya pelanggaran di wilayah kerja pengawasan masing-masing, dapat dianalisis melalui dua aspek sebagai pertimbangan: A. Pola & trend pelanggaran yang telah terjadi di Pemilu dan/atau Pilkada sebelumnya. B. Aspek aktor pelaku: merujuk pada tiga pemangku kepentingan utama dalam Pemilu/Pilkada, yaitu: - Pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll) - Peserta (Calon Kada) - Penyelenggara Pemilu (di semua struktur) Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci untuk menganalisa pola & trend pelanggaran di setiap tahapan: 1. Jenis pelanggaran apa saja yang telah terjadi? 2. Seberapa banyak (kuantitas) jenis pelanggaran itu terjadi? 3. Siapa (aktor) pelaku pelanggarannya? 4. Seberapa luas persebaran pelanggaran jenis tsb? 5. Seberapa fatal dampaknya dapat mencederai pemilu luber-jurdil? Basis dari penentuan fokus pelanggaran di setiap tahapan berangkat dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kunci di atas, yaitu:   

Pola atau modus operandi pelanggaran yang terjadi Frekuensi jenis pelanggaran yang paling sering dan massif Peta persebaran pelanggaran (geografis daerah rawan)

Pola & Modus Oprandi; Pembacaan terhadap pola & modus operandi akan dapat menjadi pertimbangan bagi perumusan strategi pengawasan. Fokus pengawasan merupakan bagian dari kebijakan strategi pengawasan. Frekuensi Jenis Pelanggaran; Analisis terhadap frekuensi pelanggaran dengan pendekatan statistik sederhana; mengetahui jenis-jenis pelanggaran tertinggi & terendah. Frekuensi pelanggaran, akan menjadi penentu dalam menyusun skala prioritas pengawasan yang kemudian dikonversi menjadi kebijakan Fokus Pengawasan Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

60 | P a g e

Peta Persebaran Pelanggaran; Peta persebaran jenis dan frekuensi pelanggaran akan menentukan fokus pengawasan berdasarkan prioritas geografis pengawasan. Hal ini akan menjadi sub bagian dari kebijakan strategi pengawasan. Lima langkah Pemetaan hingga penentuan fokus pengawasan: 1. Membaca & memahami arsip data-data pelanggaran; à 2. Menemu-kenali pola & trend pelanggaran; à 3. Memilah frekuensi tertinggi-terendah pelanggaran; à 4. Memilih skala prioritas isu-isu pelanggaran; à 5. à Menentukan fokus pengawasan.


61 | P a g e

LEMBAR KERJA 4a Kasus/Berita PANWAS TEMUKAN 25 PELANGGARAN PIDANA SELAMA PILKADA 17 Januari 20110 Penulis : www.antarajawabarat.com

Tasikmalaya, 15/1 (ANTARA) - Panwas Kabupaten Tasikmalaya, menemukan dan menerima laporan sebanyak 25 pelanggaran yang masuk kategori pidana selama proses pelaksanaan hingga setelah pencoblosan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 9 Januari 2011. "Ada sekitar 25 pelanggaran pidana, dan sekitar 40 pelanggaran administrasi, dan itu terjadi di semua pasangan calon," kata ketua Panwas Kabupaten Tasikmalaya, Bambang Lesmana, disela-sela rapat pleno KPU, di gedung Dakwah, Singaparna Tasikmalaya, Sabtu. Dari 25 kasus laporan pelanggaran pidana itu, kata Bambang baru lima kasus yang didukung dengan bukti, sementara sisanya segala pembuktiannya pelanggarannya belum kuat. Dari lima kasus itu, dijelaskan Bambang baru satu kasus pelanggaran yang sudah diproses persidangan tentang pemalsuan dukungan calon perseorangan, sementara empat kasus pelanggaran lainnya dalam proses pihak kepolisian. Dijelaskannya, empat kasus itu yakni dua kasus laporan tentang adanya politik uang di Kecamatan Cikatomas dan kasusnya sedang ditangani Polsek setempat. Sedangkan dua kasus pelanggaran lainnya, dijelaskan Bambang telah terjadi dua orang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS berbeda yang terjadi di Kecamatan Karangnunggal. Ia menegaskan empat kasus tersebut kasusnya jelas dan prosesnnya tidak akan lama, sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam penanganan kasus pelanggaran pidana dalam Pilkada. "Kami dari Panwas selama pelaksanaan Pilkada ini sudah bekerja semaksimal mungkin, dalam menangani berbagai kasus pelanggaran Pilkada," kata Bambang yang tidak menjelaskan pasangan calon mana saja yang dilaporkan melakukan pelanggaran pidana Pilkada. Sedangkan 40 kasus pelanggaran administrasi, kata Bambang dilaporkan maupun temuan Panwas hampir dilakukan oleh delapan pasangan calon dan kasusnya telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bentuk pelanggaran adminstrasi itu, dijelaskan Bambang seperti temuan dalam kampanye terbuka melibatkan anak kecil dan pemasangan atribut kampanye yang menyalahi aturan. "Pelanggaran adminstrasi hanya sebatas kampanye terbuka, dan itu sanksinya hanya teguran, dan kita sudah merekomendasikan kasusnya pada KPU," kata Bambang.


62 | P a g e

Alasan MK Tolak Gugatan Khofifah By Oscar Ferri on Oct 07, 2013 at 18:10 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil penghitungan suara Pilkada Jawa timur yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja. Mahkamah menyatakan dalil-dalil Khofifah-Herman tidak beralasan menurut hukum. Salah satu yang dipermasalahkan oleh Khofifah dalam sengketa pilkada ini adalah program Jalin Kesra Pemprov Jatim. Khofifah menilai program Jalin kesra telah mengelabui pola pikir masyarakat penerima bantuan, yang sebenarnya berasal dari pemerintah seolah-olah dari dana pribadi gubernur. Menurut Khofifah, pola jalin kesra tak ubahnya mengulang perilaku Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dengan melakukan kegiatan bantuan presiden (banpres) untuk masyarakat tidak mampu, atau melalui intruksi presiden (inpres) untuk pembangunan sarana pendidikan. Namun melalui putusan yang dibacakan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/10/2013), Mahkamah berpendapat lain. Mahkamah menilai program jalin Kesra itu sesuai dengan program Pemprov Jatim. Menurut Mahkamah, anggaran untuk hibah dan bantuan sosial merupakan bagian dari program anggaran belanja Pemerintah Daerah Jawa Timur yang dialokasikan pada pos belanja hibah dan bantuan sosial. Selain itu, saat penyusunan anggaran program tersebut dilakukan pendataan awal untuk dituangkan dalam APBD. Selain itu, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan tidak terbukti pemberian hibah dan bansos dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi kebebasan pemilih yang bisa mempengaruhi perolehan suara Khofifah-Herman dan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Berdasar pertimbangan itulah, Mahkamah menyatakan permohonan Khofifah-Herman tidak aberalasan secara hukum. Dan Mahkamah pun menolak permohonan Khofifah-Herman seluruhnya. "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Wakil ketua MK Hamda Zoelva. (Eks/Ism) Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

63 | P a g e

LEMBAR KERJA 4b Data Pelanggaran Peta Pelanggaran Temuan dan/atau Laporan Pelanggaran Kab/Kota: ................................................ Narasi Pelanggaran

Jenis

Lokus (TKP)

Pelanggaran

Kec./Kel.

*Diambil dari arsip-data Bawaslu/Panwas setempat


64 | P a g e

LEMBAR KERJA 4c POTENSI PELANGGARAN DAN STAKEHOLDER PENGAWASAN INSTRUKSI Identifikasi Potensi Pelanggaran dan Stakeholder Pengawasan yang relevan untuk dilibatkan dalam pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota No

Tahapan

Subtahapan

Potensi Pelanggaran

Stakeholder Pengawasan


65 | P a g e

LEMBAR TES FORMATIF 4

1. Apakah “Politik Pengawasan” itu? a) Sebuah cara pandang dalam melakukan pengawasan b) Teknis pengarsipan data dan penyusunan laporan c) Gerakan pengorganisiran relawan pengawasan 2. Mengapa penting bagi setiap pengawas untuk memiliki pemahaman terhadap politik pengawasan? a) Untuk membekali petugas pengawasan dengan ketrampilan menghadapi konflik politik pemilihan gubernur, bupati, walikota. b) Untuk memperkuat kualitas pemahaman akan kerja-kerja pengawasan dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. c) Untuk merespon maraknya potensi-potensi pelanggaran di setiap pemilihan gubernur, bupati, walikota. 3. Bagimana hubungan antara politik pengawasan dengan paradigma pencegahan? a) pengawasan dalam paradigma pencegahan dapat lebih efektif, karena setiap pengawas mempunyai cara-pandang yang lebih luas dan komprehensif (utuh). b) Menjembatani pola pelanggaran, sosialisasi, dan partisipasi publik c) Dapat memfasilitasi publik dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran 4. Sebutkan salah satu dari dua hal penting yang harus dicermati dalam tindak pencegahan. a) Melihat pada pengalaman dan data-data penyelenggaraan Pemilu/Pilkada periode sebelumnya sebagai referensi atau rujukan. b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama-sama dengan KPU c) Patroli keliling mengawasi wilayah pengawasan 5. Selain mengenali karakter sosiologis wilayah pengawasan masing-masing, hal apa yang menjadi rujukan utama dalam menganilisis pola dan trend pelanggaran? a) Makalah-makalah seminar dan diskusi di berbagai forum b) Komentar-komentar pengamat di berbagai media massa cetak & elektronik c) Arsip data temuan dan/atau laporan pelanggaran pada penyelenggaran Pemilu dan Pilkada terakhir. 6. Dalam menganilisis pola dan trend pelanggaran, terdapat lima pertanyaan kunci yang mesti ditelisik. Yang bukan dari lima pertanyaan kunci di bawah ini adalah: Jawaban: a) Jenis pelanggaran apa saja yang telah terjadi? b) Bagaimana menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran? c) Seberapa banyak (kuantitas) jenis pelanggaran itu terjadi? 7. Dari arsip data Pemilu dan/atau Pilkada terkahir, apa yang ingin kita dapatkan dari frekuensi jenis-jenis pelanggaran yang telah terjadi? a) Untuk mendapatkan statistik tertinggi dan terendah dari jenis-jenis pelanggaran yg telah terjadi. b) Untuk mendapatkan arsip data yang baik dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat c) Untuk mendapatkan bahan konferensi pers bagi pengawas 8. Setelah mendapatkan data statistik mendasar tentang jenis-jenis pelanggaran yang tertinggi dan terendah, apa yang dapat kita lakukan berikutnya?


66 | P a g e

a) Melakukan pengawasan langsung di lapangan secara ketat terhadap semua pelanggaran b) Menentukan skala prioritas terhadap jenis-jenis pelanggaran tertentu yang harus diantisipasi. c) Melancarkan pelanggaran

gerakan

partisipasi

publik

dalam

mencegah

potensi-potensi

9. Setelah skala prioritas ditentukan, maka pengawas dapat mengeluarkan kebijakan tentang Fokus Pengawasan, yang bukan saja fokus terhadap jenis-jenis pelanggaran, tetapi juga fokus terhadap wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan. Apa yang menjadi dasar referensi dari pemilihan wilayah yang dianggap rawan? a) Arsip data pelanggaran pada penyelenggaran Pemilu dan Pilkada terakhir. b) Wilayah yang relatif padat penduduknya c) Daerah yang terpencil dan jauh dari ibukota provinsi & kabupaten/kota 10. Berikut ini adalah termasuk sebagai salah satu dari Lima langkah pemetaan hingga penentuan fokus pengawasan, kecuali: a) Membaca & memahami arsip data-data pelanggaran. b) Memilah frekuensi tertinggi-terendah pelanggaran. c) Rapat Kerja bersama seluruh jajaran pengawas.


67 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 4: 1. A 2. B 3. A 4. A 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C


68 | P a g e

MODUL 5 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEHNIK PENGAWASAN

A. POKOK BAHASAN Penyusunan Rencana dan Teknik Pencegahan/Pengawasan B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang perencanaan aspek pengawasan, waktu dan tempat serta teknik pelaksanaan pengawasan terhadap setiap tahapan sesuai dengan jenjang Pengawas Pemilihan. C. SUB POKOK BAHASAN  Teknis pengawasan daftar pemilih sesuai jenjang Pengawas Pemilihan  Teknis pengawasan uji publik dan pencalonan sesuai jenjang Pengawas Pemilihan  Teknis pengawasan kampanye sesuai jenjang Pengawas Pemilihan  Teknis pengawasan dana kampanye sesuai jenjang pengawas pemmilu  Teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jenjang  Teknis pengawasan rekapitulasi dan penetapan sesuai jenjang Pengawas Pemilihan D. HASIL BELAJAR : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami penyusunan rencana kerja pencegahan/pengawasan yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan E. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat memahami cara penyusunan rencana kerja pencegahan/pengawasan terhadap tahapan dan non tahapan: a. Pendaftaran pemilih b. Proses Pencalonan c. Pelaksanaan kampanye d. Pelaksanaan dan penyampaian laporan dana kampanye e. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara f. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan F. METODE : 1. Ceramah 2. Diskusi kelompok 3. Simulasi G. BAHAN / ALAT BANTU : 1. Materi Ceramah 2. lembar kasus 3. Bahan bacaan 4. Bagan alur tahapan pemilihan 5. LCD Projector 6. Flip-chart H. WAKTU (MENIT) : 135 menit I. BAHAN RUJUKAN: 1. UU 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu 2. UU nomor ..... (Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) 3. Peraturan Bawaslu nomor ... 4. Peraturan KPU nomor ..... J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator mengawali sesi pembelajaran dengan mereview materi sessi sebelumnya. Untuk itu Fasilitator mengajukan 3 pertanyaan kepada peserta sebagai berikut: a. Sebutkan 3 Potensi kerawanan dalam daftar pemilih b. Sebutkan fokus pengawasan penting dalam pengawasan tahapan daftar pemilih c. Sebutkan stakeholder dalam pelaksanaan tahapan daftar pemilih


69 | P a g e

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Acuan jawaban: a. Pemilih ganda, pemilih fiktif, anggota TNI/Polri aktif terdaftar sebagai pemilih b. Akurasi data pemilih, kelengkapan varian identitas pemilih c. Pengurus RT/RW, Lurah, tokoh masyarakat desa (5 menit) Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran modul ini yaitu untuk mendorong peserta memahami penyusunan rencana kerja pencegahan/pengawasan yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan dalam mengawasi tahapan dan non tahapan: a. Pendaftaran pemilih b. Proses Pencalonan c. Pelaksanaan kampanye d. Pelaksanaan dan penyampaian laporan dana kampanye e. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara f. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan (2 menit) Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjelaskan materi. Batasan ruang lingkup materi narasumber meliputi: a. Mekanisme pengawasan pendaftaran pemilih b. Mekanisme pengawasan pencalonan c. Mekanisme pengawasan kampanye d. Mekanisme pengawasan `penyampaian laporan dana kampanye e. Mekanisme pengawasan pemungutan dan penghitungan suara f. Mekanisme pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah (20 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Setelah peserta menyampaikan komentar, fasilitator memberikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan tanggapan. (10 menit) Fasilitator memberikan penjelasan tambahan untuk materi yang dirasa belum tercakup dalam pembahasan sebelumnya. (8 menit) Fasilitator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok dengan memperhatikan keseimbangan kemampuan masing-masing kelompok. Masing–masing kelompok akan berdiskusi untuk menyusun rencana kerja pengawasan, dengan fokus pada rancangan tehnis pengawasan: a. Kelompok 1 menyusun rencana kerja pengawasan pendaftaran pemilih b. Kelompok 2 menyusun rencana kerja pengawasan pencalonan c. Kelompok 3 menyusun rencana kerja pengawasan kampanye dan dana kampanye d. Kelompok 4 menyusun rencana kerja pengawasan pemungutan dan penghitungan suara e. Kelompok 5 menyusun rencana kerja pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Fasilitator Pendamping membagikan lembar kerja 5 dan lembar kasus sebagai alat bantu pelaksanaan diskusi kelompok. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana kerja pengawasan, peserta perlu memperhatikan: a. potensi kerawanan b. focus pengawasan. c. Bentuk/Model kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di setiap jenjang, mulai dari Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS (30 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan batasan waktu masing-masing 5 menit (30 menit)


70 | P a g e

9. Selama proses presentasi dari kelompok, fasilitator mencatat beberapa kata kunci terkait pelaksanaan pengawasan. 10. Setelah proses presentasi selesai dilakukan, Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta dari kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan. (5 menit) 11. Setelah seluruh tanggapan dituntaskan, Fasilitator memberikan penekanan terkait tata cara pelaksanaan pengawasan setiap tahapan dengan mengacu pada tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan Bawaslu. (10 menit) 12. Kemudian Fasilitator menjelaskan tata cara pengisian Berita Acara Hasil Pengawasan dengan menayangkan Formulir Model A. (10 menit) 13. Fasilitator membagikan lembar tes formatif dan meminta peserta untuk mengerjakan kemudian mengumpulkan pekerjaan peserta selama (5 menit) 14. Fasilitator mengucapkan terima kasih atas perhatian peserta dan menyampaikan tema materi yang akan dibahas pada modul berikutnya yaitu Prosedur Penindakan Pelanggaran dan Tindak Pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kemudian menutup sesi.


71 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 5 Teknis Pengawasan Pendaftaran Pemilih (Voter Registration) Bahan Bimbingan Teknis Persoalan Daftar Pemilih 1. Bahwa tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat yang disebabkan oleh rendahnya akurasi basis input data pemilih (DP4 dan DPT Pemilu terakhi) dan tidak didukung oleh mekanisme penyatuan penyatuan yang jelas (proses sinkronisasi) 2. Pelaksanaan pendaftaran pemilih yang tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan oleh mekanisme pendaftaran yang bertumpu pada PPS sebagai bagian integral penyelenggara pemilu 3. Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak didukung oleh partisipasi para pihak dalam proses pendaftaran pemilih Target Pengawasan Berdasarkan persoalan tersebut, maka target pengawasan pemilu adalah 1. Tersedianya daftar pemilih yang akurat sebagai data pemilih yang akan dimuatkhirkan oleh PPS 2. Berlangsungnya proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan 3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran pemilih Strategi Pengawasan 1. 2. 3. 4.

Melakukan Advokasi terhadap DP4 Menyusun Proyeksi Pemilih Mempengaruhi proses sinkronisasi Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas kinerja PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih jumlah PPL Vs Jumlah TPS 5. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih 6. Meneruskan temuan/laporan secara reguler 7. Melakukan penindakan terhadap dugaan kesengajaan PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi tidak melakukan perbaikan DPS/DPT Mekanisme Pengawasan a. Advokasi DP4 Tujuan: mendorong ketersediaan DP4 yang mutakhir dan diberikan oleh Pemerintah secara tepat waktu Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota melakukan penilaian terhadap DP4; 1.1. Koordinasi dengan pemerintah terkait DP4 i. kemutakhiran DP4 ii. jumlah DP4 berdasarkan Provinsi/Kab/Kota/kecamatan/desa/Kel 1.2. Bawaslu mendapatkan dokumen DP4 secara nasional 1.3. Bawaslu mendistribusikan DP4 ke Bawaslu Provinsi 1.4. Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota membandingkan antara DP4 yang diperoleh dari Bawaslu dengan DP4 yang diperoleh dari pemerintah daerah 1.5. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota melakukan pemeriksaan “akurasi” DP4 (manual/teknologi) meliputi aspek-aspek: i. Kelengkapan jenis informasi yang tersedia dalam DP4 ii. Kebenaran informasi dalam DP4 1.6. Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota membandingkan antara DP4 pemilihan Gubernur, bupati dan walikota dengan DP4 pemilu terakhir 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan DP4 secara berjenjang 3. Menyampaikan hasil penilain DP4 ke pemerintah dan KPU untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penggunaan DP4/perbaikan DP4 4. Bawaslu melakukan supervise pelaksanaan penilaian dan tindak lanjut hasil: Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

72 | P a g e

i. ii.

Pelaksanaan penyusunan DP4 yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan by name by adrres DPK dan DPKTb

b. Menyusun Proyeksi Pemilih Tujuan: memberikan gambaran pekembangan pemilih berdasarkan data/dokumen-dokumen yang terkait pemilih (DPT Nasional, DPK, DPKTb, serta penggunaan hak pilih) dalam pemilu-pemilu sebelumnnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan analisa terhadap data/dokumen pemilih dan penggunaan hak pilih 1.1. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ mempersiapkan dokumen SK KPU penetapan jumlah DPT/DPK dan data dokumen penggunaan hak pilih berdasarkan DD/DC/DB dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPD dan pemilu presiden dan wakil presiden 1.2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota membandingkan perkembangan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pemilu presiden 1.3. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menyusun proyeksi perkembangan jumlah pemilih berdasarkan hasil perbandingan perkembangan jumlah pemilih dari kedua jenis pemilu tersebut 2. Menentukan Kantong-kantong pemilih rentan tidak terdaftar 2.1.1. Identifikasi kantong-kantong pemilih rentan di masing-masing wilayah 2.1.2. Mengkonfirmasi warga di wilayah tersebut 3. Melakukan koordinasi dengan KPU/dinas kependudukan dan catatan sipil terkait hasil analisis terhadap proyeksi daftar pemilih tersebut c. Mempengaruhi proses sinkronisasi Tujuan: Untuk terselenggaranya proses sinkronisasi sehingga melahirkan daftar pemilih yang akurat Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Bawaslu mendorong kepastian dan ketersediaan mekanisme sinkronisasi yang dapat mencegah potensi kegandaan pemilih 2. Mengikuti proses sinkronisasi untuk memastikan: i. Menyampaikan hasil hasil analisa dan proyeksi dan konfirmasi tindak lanjut ii. Mempertegas perkembangan/perubahan jumlah pemilih 3. Melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih hasil sinkronisasi untuk memastikan pelaksaaan sinkronisasi dengan membandingkan antara Daftar Pemilih dengan DPT Pemilu terakhir 4. Mendapatkan informasi dari KPU/Dukcapil terkait: i. Jumlah pemilih berdasarkan DP4 ii. Jumlah pemilih pemilu terakhir yang terdaftar dalam Daftar Pemilih iii. Jumlah pemilih baru d. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas pelaksanaan tugas PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih Tujuan: untuk memastikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPS Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS 1.1. melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS 1.2. melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT 1.3. melakukan pengecekan perbaikan DPS berdasarkan: i. masukan RT/RW ii. penerusan temuan hasil pengawasan 1.4. Mendapatkan salinan DPS DPT 2. Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan tugas dan tindak lanjut hasil pengawasan Keterpenuhan legalitas formal DPS DPT dan Akurasi DPS DPT DPTam Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

73 | P a g e

2.1.

2.2.

2.3.

Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPS yang meliputi; DPS ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan dalam berita acara Memeriksa akurasi DPS 2.2.1 Melakukan pengecekan DPS berdasarkan informasi yang didapatkan dari RT/RW 2.2.2 Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang terdaftar dalam DPS secara sampling dengan melakukan: 2.2.2.1 menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya 2.2.2.2 mendapatkan DPS by name by addres 2.2.2.3 melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait: i. NIK ii. Nama iii. Jenis kelamin iv. Alamat 2.2.3 Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS ke Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS 2.2.4 Melakukan tracking terhadap pemilih yang memiliki NIK tidak sesuai dengan kode NIK (Provinsi/Kab/Kota) dengan langkahlangkah: 2.2.4.1 mengidentifikasi NIK dana nama pemilih 2.2.4.2 melakukan pengeceken ke pemilih bersangkutan 2.2.4.3 hasil pengecekan dicatatkan ke daftar 2.2.4.4 dikonfirmsi kebenrannya ke RT/RW 2.2.5 Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS Memeriksa akurasi DPT 2.2.6 Mendapatkan DPT by name by addres 2.2.7 Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan (perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan memeriksa DPT 2.2.8 Dalam hal terdapat penerusan/rekomendasi temuan/laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi, melakukan: i. Pengumpulan alat bukti ii. Penyampaian rekomendasi 2.2.9 Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan melakukan: 2.2.9.1 Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPS berdasarkan hasil penetapan PPS 2.2.9.2 Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS 2.2.9.3 Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS 2.2.9.4 Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS 2.2.9.5 Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dengan melihat selisih antara jumlah DPS dan TPS dengan jumlah DPT dan TPS 2.2.9.6 Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang 2.2.10 Penilaian akhir terhadap DPT dengan melakukan: 2.2.10.1 Memeriksa tindak lanjut rekomendasi temuan dan laporan 2.2.10.2 melakukan analisa secara sederhana dengan membandingkan antara DP4, DPS dan DPT dari sisi jumlah


74 | P a g e

2.2.10.3 merumuskan sikap akhir sebagai materi rekomendasi akhir atas pelaksanaan pendaftaran pemilih 2.2.11 Melakukan optimalisasi peranan RT/RW dalam proses pendaftaan pemilih dengan melakukan: 2.2.11.1 Koordinasi intensif dengan RT/RW untuk mendapatkan masukan terkait akurasi Daftar pemilih atau informasi kependudukan 2.2.11.2 Koordinasi dengan RT/RW dilakukan secara sampling 2.2.11.3 Koordinasi dapat dilakukan oleh Panwas Kecamatan dengan RT/RW 2.2.11.4 Panwas Kecamatan melakukan rapat koordinasi dengan PPL dan RT/RW (cat: harus tersedia dukungan anggaran) 2.2.11.5 Mendapatkan informasi – informasi sebagai berikut dari RT/RW (T5): i. Jumlah pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir ii. Jumlah dan daftar nama pemilih yang telah meninggal dunia iii. Jumlah pemilih dan daftar nama pemilih yang telah pindah domisli iv. Jumlah pemilih dan daftar nama pemilih yang berpotensi akan berusia 17 tahun 2.2.11.6 Menjadikan informasi dari RT/RW tersebut sebagai informasi pembanding untuk menilai akurasi DPS yang akan ditetapkan oleh PPS serta informasi untuk mengembangkan wailayah deteksi dini kemungkinan DPT pemilu terakhir dijadikan sebagai DPS, Pengawas Pemilihan perlu pemeriksaan dengan membandingkan antara DPT pemilu terakhir dengan DP4/DPS e. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih Tujuan: Masyarakat ikut menilai kualitas daftar pemilih dan menjadi solusi terhadap jumlah PPL yang tidak liniear dengan jumlah Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi masyarakat melalui: 1.1. pembukaan posko pengaduan 1.2. menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan 1.3. melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat 1.3.1. melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendafataran pemilih 1.3.2. melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT 1.3.3. menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih 1.3.4. melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan 1.4. mengkonsolidasi kelompok-kelompok potensial partisipan 1.4.1 melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok potensial partsipan 1.4.2 menyampaikan perkembangan temuan 1.4.3 menerima masukan dan tanggapan terhadap kualitas pendaftaran pemilih 1.4.4 menindaklanjuti hasil pertemuan yang meliputi: i. peruskan temuan/laporan hasil pertemuan ii. pemeriksaan lapangan dengan menjadikan informasi dari kelompok partisipan sebagai informasi awal (pengecekan Lapas, lokasi pengungsi)


75 | P a g e

f. Melakukan penindakan terhadap dugaan kesengajaan PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi tidak melakukan perbaikan DPS/DPT Tujuan: untuk memberikan efek jera terhadap kelalaian pelaksanan tugas serta advokasi tindak lanjut rekomendasi Penindakan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: i. Melakukan identifikasi seluruh rekomendasi penerusan temuan dan tindak lanjutnya ii. Mengumpulkan alat bukti setidaknya berupa:  bukti penerusan/rekomendasi  keterangan saksi iii. Menyampaikan rekomendasi hasil kajian


76 | P a g e

Pengawasan Tahapan dan Proses Pencalonan Bahan Bimbingan Teknis Pelaksanaan proses pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Dalam proses pengumuman pendtaran bakal calon ini memiliki potensi kerawanan sebagai berikut: a. KPU tidak mengumumkan pendaftaran bakal calon sesui jadwal b. Pengumuman yang dilakukan bakal calon tidak menjangkau seluruh wilayah; c. Kemungkinan Panwas belum/sedang akan terbentuk; d. Banyaknya bakal calon yang mendaftar; e. Alat pengenalan diri bakal calon banyak dipasang di tempat-tempat tertentu; f. Konflik pendukung bakal calon; g. Sengketa bakal calon terhadap Partai Politik; h. Sengketa bakal calon terhadap KPU; i. Legal standing terkait bakal calon Dalam pelaksanaan pengawasan, dilakukan pengawasan dengan teknis Pengawasan sebagai berikut: a. Media Gathering terkait hasil pengawasan perencanaan tritunggal tahapan pencalonan. b. Sosialisasi pendidikan sengketa dan pelanggaran c. Pengawasan media untuk sosialisasi pengumuman pendaftaran calon d. Pengawasan melekat pendaftaran bakal calon e. Pengawasan melekat pengumuman bakal calon f. Sosialisasi pengawasan pengenalan bakal calon g. Pengawasan audit atas pelaksanaan konfirmasi tindaklanjut masukan masyarakat atas bakal calon h. Supervisi pengawasan sebagai mekanisme kontrol atas kegiatan pengawasan yang dilakukan pengawas di bawahnya. 2. Uji Publik Tahapan uji publik ini meliputi: a. Pengumuman pembentukan tim uji publik b. Seleksi dan pembentukan tim uji publik c. Pelaksanaan uji public Beberapa potensi kerawanan yang perlu diantisipasi dalam uji publik adalah terkait dengan beberapa kemungkinan, diantaranya adalah: a. KPU tidak mengumumkan pendaftaran tim uji publik b. Pengumuman yang dilakukan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja KPU; c. Ketidak netralan tim uji publik akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik interst baik hub bisnis maupun kekerabatan dengan bakal calon d. Materi uji publik dibuat sebagai sarana kampanye negatif untuk menjatuhkan calon Dalam proses uji publik penting untuk fokus pada: a. Kepatuhan dan ketepatan waktu, serta transparansi proses oleh KPU dalam melaksanakan seluruh prosedur pengumuman dan pembentukantim uji publik b. Keterbukaan atas seluruh akses informasi dokumen pendaftaran dan pembentukan tim uji publik. c. Netralitas tim penguji dalam memilih tema uji public Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka teknis pengawasan pelaksanaan uji publik adalah sebagai berikut: a. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan tahapan uji publik b. Pengawasan layar melalui masukan dan rekomendasi pengawasan atas perbaikan pelaksanaan tahapan uji publik kepada KPU. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

77 | P a g e

c. d. e. f.

Media Gathering terkait hasil pengawasan tahapan uji publik. Sosialisasi pendidikan sengketa dan pelanggaran Pengawasan melekat atas pelaksanaan uji publik. Supervisi pengawasan sebagai mekanisme kontrol atas kegiatan pengawasan yang dilakukan pengawas di bawahnya

3. Pendaftaran Calon Dalam tahapan pendaftaran calon, dilakukan dengan proses sebagai berikut: a. Pengumuman pendaftaran calon b. Penyerahan dan Penerimaan dokumen pencalonan c. Verifikasi administrasi dokumen pencalonan d. Perbaikan administrasi dokumen persyaratan Pencalonan e. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan hasil perbaikan f. Test kesehatan dan pengumuman hasil test kesehatan g. Verifikasi Faktual dokumen dukungan calon perseorangan h. Perbaikan persyaratan dukungan calon perseorangan i. Verifikasi faktual perbaikan dukungan persyaratan j. Penetapan calon Dalam pendaftaran calon memiliki Potensi Kerawanan, diantarnya adalah: a. KPU tidak mengumumkan pendaftaran pencalonan baik bagi calon perseorangan maupun calon parpol. b. Pengumuman yang dilakukan tidak menjangkau seluruh wilayah kerja KPU; c. Ketidak-pahaman tata cara mencalonkan diri d. KPU tidak memberikan akses dokumen persyaratan calon secara transparan kepada pengawas dan masyarakat. e. Dokumen persyaratan calon diragukan validitas dan kebenarannya. f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan pencalonan g. Ketidak netralan penyelenggara (KPU) akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik interst baik hub bisnis maupun kekerabatan dengan bakal calon Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pengawasan, maka perlu dibatas ruang lingkup sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan fokus tertentu. Diantaranya adalah: a. Kepatuhan KPU dalam melaksanakan pemgumuman pendaftaran sesuai dengan jadual tahapan dan daya jangkaunya b. SOP pelayanan KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan c. Keterbukaan atas seluruh akses informasi dokumen pendaftaran dan pembentukan tim uji publik. d. Kelengkapan dan kebenaran atas dokumen persyaratan pencalonan masing-masing calon. e. Netralitas KPU dan tim verifikator dalam melaksanakan tahapan pencalonan Berdasarakan atas pemetaan tersebut, maka langkah/teknis pengawasan pendfataran calon adalah sebagai berikut: a. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan setiap per sub tahapan b. Pengawasan layar melalui masukan dan rekomendasi pengawasan atas perbaikan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan kepada KPU. c. Media Gathering terkait hasil pengawasan di setiap sub tahapan. d. Sosialisasi pendidikan sengketa dan pelanggaran e. Pengawasan melekat atas pelaksanaan: 1) Pengumuman dan penyerahan pendaftaran calon 2) Verifikasi administrasi dokumen pencalonan 3) Penyerahan dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan calon. 4) Verifikasi faktual persyaratan dukungan bagi calon perseorangan


78 | P a g e

5) Perbaikan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan dan verifikasi faktual atas perbaikannya f. Pengawasan audit atas pelaksanaan: 1) Penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan 2) Verifikasi faktual persyaratan dukungan g. Supervisi pengawasan sebagai mekanisme kontrol atas kegiatan pengawasan yang dilakukan pengawas di bawahnya


79 | P a g e

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Materi Bimbingan Teknis Potensi Masalah Kampanye A. Mekanisme pelaksanaan kampanye 1. Fasilitasi kampanye melalui beberapa bentuk kampanye yang dilakukan oleh KPU, berpotensi menimbulkan 2 (dua) masalah: a. Kemungkinan Simpatisan calon, Calon dan Tim kampanye melakukan kampanye dalam bentuk kampanye yang sama juga dilakukan b. Bahan Kampanye dan Materi kampanye yang disampaikan apakah disampaikan dicetak oleh KPU/calon c. Proses penyebaran yang disafasilitasi oleh penyelenggara berpotensi tidak netral. 2. Selain bentuk/kegiatan kampanye yang ditetapkan, peraturan perundang-undangan juga menyebutkan kegiatan kampanye dalam bentuk lain. Kegiatan lain yang dimaksud tersebut justru membuka ruang model kampanye yang sulit ditegakkan dari sisi aturan B. Problem teknis pengawasan dan penindakan Pada aspek penindakan terhadap pelanggaran dalam kampanye mengalami persoalan dan hambatan yang disebabkan oleh: 1. Pengawas tidak memiliki daftar tim kampanye 2. Ketentuan kumuluatif dalam definisi kampanye 3. Pemenuhan unsur-unsur pelanggaran 4. pemenuhan unsur keadilan bagi seluruh calon 5. Penggunaan anggaran Negara oleh calon petahana melalui modus-modus tertentu (contoh: baliho yang menonjolkan pejabat daerah) 6. Mekanisme pengaturan keterlibatan pihak ketiga oleh KPU Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pelaksanaan Kampanye Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif dalam konteks kepentingan, yaitu perspektif kepentingan calon dan perspektif kepentingan pemilih. Kampanye dalam perspektif calon merupakan momentum untuk mempengaruhi pemilih melalui serangkan visi, misi dan program. Calon akan dituntut untuk memiliki visi, misi dan program yang dapat mempengaruhi pemilih. Sedangkan bagi pemilih, kampanye menjadi momentum untuk menilai calon dari sisi gagasan dan komitmen yang tercermin melalui visi, misi dan program. Berdasarkan kedua hal tersebut, Pengawas Pemilihan perlu menjaga keutuhan dan integritas proses pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye, setidaknya memiliki beberapa nilai yang menjadi ruh pelaksanaan kampanye, yaitu: a. Kesetaraan hak antar kontenstan maupun hak antara calon dengan pemilih b. Keadilan dalam kesempatan bagi calon c. Akuntabilitas terhadap informasi yang menjadi muatan materi visi, misi dan program Kerangka Pengawasan Kampanye Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik berupa rumusan potensi persoalan dalam pelaksanaan kampanye, baik yang disebabkan oleh faktor pengaturan dalam kampanye maupun impilikasi atas aturan tersebut. Maka tujuan pelaksanaan pengawasan kampanye adalah sebagai berikut: 1. Melindungi hak calon untuk melaksanakan kampanye serta mendapat keadilan dalam akses pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan pengawasan ini penting untuk fokus pada: a. Kesetaraan kesempatan berkampanye b. Keadilan perlakuan dari penyelenggara pemilu c. Akses data & informasi dari pemerintah Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

80 | P a g e

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Menilai rancangan jadual pelaksanaan kampanye dengan 2 indikator Frekuensi yang sama bagi semua calon dan Model dan bentuk yang sama berdasarkan bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam menilai rancangan jadual tersebut, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota melakukan: a. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait rancangan penyusunan jadual b. Memberikan masukan kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota terhadap rancangan penyusunan jadual baik dengan terlibat secara langsung maupun melalui rekkomendasi 2) Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh setiap calon serta kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota 2. Melindungi hak pemilih untuk mendapatkan informasi tentang calon dan informasi yang baik dan bertanggung yang disampaikan oleh calon, sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap calon Dalam pelaksanaan pengawasan ini penting untuk fokus pada: a. Hak untuk mendapatkan materi kampanye yang bersifat mendidik b. Hak untuk mendapatkan informasi materi kampanye c. Hak untuk tidak dibeli suaranya d. Hak untuk tidak diganggu ruang publik oleh kegiatan kampanye yang melanggar Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan preventif dengan melakukan: 1.1. sosialisasi larangan-larangan dalam kampanye 1.2. Pertemuan reguler dengan calon, dengan materi: i. pentingnya kampanye yang bertangung jawab melalui materi kampanye yang mendidik ii. hak pemilih untuk mendapatkan informasi materi kampanye iii. hak publik terhadap ruang publik 2) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kampanye baik yang dilakukan oleh calon melalui fasilitasi kampanye oleh KPU maupun kampanye yang dilakukan oleh calon 3. Menjaga tujuan pelaksanaan Kampanye yang menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan ini penting untuk fokus pada: a. Materi kampanye yang didukung data yang akurat dan valid b. Materi kampanye yang mengacu dan berkesesuaian dengan RPJPD Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap dokumen materi kampanye calon yang disampaikan ke KPU sebelum dilakukan pencetakan materi ( dalam hal pencetakan bahan kampanye oleh KPU) dengan teknis: a. Mendapatkan materi calon b. Memeriksa material kampanye calon dengan indikator tertentu 2) Pengawasan terhadap bahan kampanye sebelum didistribusikan, dengan memeriksa isi/materi untuk memastikan isi materi tidak mengalami perubahan serta secara material tidak bertentangan materi kampanye 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye dengan memastikan keadilan dalam 2 (dua) hal: a. Ukuran dan model alat peraga b. Lokasi pemasangan


81 | P a g e

4. Mencegah terjadinya konflik akibat dari ekses pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, penting untuk fokus pada: a. Materi kampanye yang tidak menyinggung SARA, fitnah b. Materi kampanye yang tidak bersifat mengadu domba Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1) Pengawasan preventif dengan sosialisasi publik a. Pentingnya materi kampanye yang mendidik b. Pentingnya menjaga etika dalam pelaksanaan kampanye 2) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kampanye dengan cara: a. Menghadiri pelaksanaan kampanye calon b. Memeriksa materi kampanye calon c. Memeriksa kemungkinan terjadinya politik uang dalam kampanye 5. Menegakkan aturan/ penegakan hukum dalam pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini, penting untuk fokus pada: a. Bentuk-bentuk kampanye yang dilarang b. Pelaksana dan peserta kampanye yang dilarang c. Waktu kampanye yang dilarang Berdasarkan hal tersebut diatas, maka teknis pengawasannya adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi/jadual pelaksanaan kampanye baik yang dilakukan melalui fasilitasi KPU maupun bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon 2. Mengikuti pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan oleh calon dan/atau melalui fasilitasi KPU 3. Dalam pelaksanaan kampanye penting memperhatikan kemungkinan: a. Pelibatan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye b. Materi kampanye yang disampaikan oleh calon/tim kampanye


82 | P a g e

Pengawasan Dana Kampanye Materi Bimbingan Teknis Pengawasan Ada 4 (empat) isu strategis dalam pelaksanaan dana kampanye yaitu: 1. Candidacy Buying a. Adanya permintaan imbalan yang dilakukan partai politik kepada bakal calon dan calon Kepala Daerah atau sebalikinya, wujudnya bisa dalam bentuk ….. b. Adanya politik uang dari calon perseorangan kepada masyarakat terkait pengumpulan KTP (studi kasus pencalonan DPD: Asuransi, Per Copy KTP Rp.2000) 2. Money politic a. Pembagian uang untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dalam bentuk uang transport dan vee b. Pembagian Sembako/bingkisan untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog c. Pembagian voucher PDAM/Listrik atau asuransi untuk ajak memilih calon pada event kampanye; pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog d. Pemberian hadiah haji atau umroh dengan kompensasi memilih salah satu calon e. Sumbangan untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk ajakan memilih calon. f. Fasilitas umum yang diberikan pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye 3. Konflik kepentingan Tindakan menguntungkan yang pihak tertentu (hub darah, afiliasi politik, kelompok kepentingan tertentu- favorite tism) 4. Penggunaan fasilitas Negara Penggunaan fasilitas milik Negara oleh calon tertentu untuk kepentingan kampanye (mobil dinas, kantor, sarana komunikasi, paket catring, meeting room, kecuali yang bisa disewakan untuk umum. dll) untuk kegiatan kampanye 5. Penggunaan dana public oleh calon petahana atau yang didukung oleh petahana a. Penggunaan dana bansos untuk kegiatan kampanye calon tertentu b. Penggunaan Iklan layanan masyarakat dengan actor calon untuk kegiatan kampanye calon tertentu c. Program Populis (ex. Raskin ) 6. Dominasi sumbangan kampanye oleh cukong/Bandar a. Melibihi batas maksimum sumbangan dana kampanye b. Pemanfaatan uang fasilitas jaringan sumber daya dari satu atau lebih orang atau kelompok usaha yang bersifat dominative dan transaksional (proteksi, lisensi, konsensi) contoh kasus hartaty murdaya. 7. Kebenaran laporan a. Batasan sumbangan melibih dari jumlah ketentuan b. Sumber sumbangan yang menyalahi aturan. c. Menberikan keterangan yang tidak sesuai/benar 8. Kepatuhan prosedur a. Calon atau kandidat tidak melaporakan b. Calon tidak melaporkan rekening khusus c. Calon terlambat melaporkan rekening khusus dana kampanye d. Calon atau partai memiliki dua rekening khusus dana kampanye Mekanisme Pengawasan 1. Mencegah terjadinya candisacy buying dalam proses pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu dilakukan: 1.1. Tracking calon-calon yang muncul di media melalui tracking media 1.2. Terhadap calon-calon yang sudah teridentifikasi tersebut, dilakukan interview 2. Mencegah agar tidak terdapat pihak/calon memberikan atau menjanjikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu dilakukan:


83 | P a g e

2.1. Melakukan pengawasan secara langsung dalam proses kampanye ( menggunakan identitas pengawas) 2.2. Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu (ex. Pengajian ) 2.3. Kampanye pencegahan politik uang/sembako dll oleh lembaga pengawas bekerja sama dengan tokoh dan organisasi masyarakat. 2.4. Sosialisasi kepada kandidat terkait stop politik uang dengan melakukan pakta integritas. 3. Mencegah terjadinya dominasi kelompok jaringan tertentu dalam proses Pemilu Kada 3.1. Riset (wawancara ahli, studi literature, tracking media etc.) 3.2. Ekspose pola relasi ke Media. 4. Mencegah calon baik langsung maupun tidak langsung dalam memperkenalkan dirinya dalam kampanye 4.1. Membangun jaringan wpemberi informasi di Pemda 4.2. Pengawasan langsung on the spot 4.3. Bekerja sama dengan media 5. Mencagah penyalahgunaan anggaran Negara untuk kepentingan kampanye 5.1. Study literature APBD 5.2. Wawancara kepada pihak-pihak terkait (kesbangpol etc) 6. Mencegah terjadinya dominasi sumbangan yang dilakuakn oleh pihak-pihak tertentu. 6.1. Riset investigatisi actor local 6.2. Tracking media 7. Memastikan kepatuhan calon terkait ketentuan prosedural dalam pelaksanaan dana kampanye 7.1. Pemeriksaan dokumen 7.2. Audit laporan dana kampanye pada beberapa item tertentu. 7.3. Web yang berisi hasil pengeluaran penghitungan dana kampanye yang dilaporakan oleh panwas yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. (terbuka untuk koreksi dari public atau calon) 8. Kebenaran laporan 8.1. Pemeriksaan laporan/audit 8.2. Wawancara KAP


84 | P a g e

Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Materi Bimbingan Teknis Pengawasan Persoalan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan kulminatif dari serangkaian proses pelaksanaan pemilihan. Sehingga tak heran, setelah pelaksanaan pemungutan suara kerap menimbulkan konflik dan ketegangan sosial politik. Setelah pelaksanaan penghitungan suara, sudah dapat diketahui keunggulan perolehan suara calon bila dibandingkan dengan calon lainnya. Maka tarik menarik kepentingan akan mulai terlihat ketika berlangsung tahapan-tahapan setelah pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai refleksi atas perbedaan perolehan suara calon. Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sering menimbulkan masalah dan memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Diantara potensi rawan tersebut adalah 1. KPPS tidak netral sehingga menimbulkan ketidakpuasan saksi dan/atau calon Ketidak netralan KPPS dapat diindikasikan dengan: a. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih b. KPPS mencoblos sisa surat suara c. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih dari sekali dengan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara d. Manipulasi hasil perolehan suara, dengan menggelembungkan perolehan suara calon tertentu e. KPPS mengabaikan keberatan saksi dan/atau Pengawas pemilihan f. dll 2. Lemahnya kapasitas KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak berintegritas, diindikasikan dengan: a. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksankan tidak sesuai dengan tata cara b. Terjadi Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan instrumen pelaksanakaan pemungutan dan penghitungan suara c. KPPS tidak menandatangi surat suara d. KPPS tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih karena salah penandaan e. dll Tujuan Pengawasan 1. Melindungi Keterpenuhan hak pilih warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk terlayani dalam proses pemungutan dan penghitungan suara 2. Menjaga ketepatan tata cara dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 3. Menjaga akuntabilitas hasil perolehan suara peserta pemilu Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pengawasan pemilu dilakukan sebagai berikut: 1. Koordinasi dini dengan PPK/PPS/KPPS a. Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih tambahan dan Pemilih pindahan b. Surat pemberitahuan terdaftar sebagai pemilih/surat undangan c. Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara 2. Menjaga integritas proses pemungutan dan penghitungan suara melalui: 2.1. Memastikan ketepatan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melalui: 1.1.1 Keterlibatan saksi memberikan saran perbaikan a. Mandat saksi b. Hak saksi mendapatkan DPT, Dptam c. Hak saksi untuk menyampaikan saran /koreksi 1.1.2 Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan panduan KPPS a. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara b. Tata cara pengisian berita acara Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

85 | P a g e

2.2.

Menyampaikan rekomendasi berupa pemulihan administrasi pemilu dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggarannya: 1.1.1 Pemulihan administrasi pemilu a. Pastikan ketidak tepatan/ketidakpatuhannya b. Saran perbaikan 1.1.2 Melakukan proses penindakan a. mencatatkan peristiwa b. melaporkan peristiwa ke panwas Kecamatan dan/atau c. mengumpulkan alat bukti d. merekomendasikan pengenaan sangsi 3. Melindungi hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih melalui; 2.1 memastikan instrumen pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara a. Surat pemberitahuan memilih/surat undangan b. Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih (DPT/Dptam/Pemilih Pindahan) 2.2 memastikan netralitas dan ketepatan tata cara KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara a. KPPS tidak mengarahkan pemilih b. Melakukan validasi pemilih bb. Surat undangan/surat pemberitahuan cc. DPT dd. Dptam ee. KTP ff. melalui KTP/identitas kependudukan lainnya gg. Pemeriksaan tinta c. Pengadministrasian pemilih yang menggunakan hak pilih/daftar hadir d. Memberikan surat suara pengganti kepada pemilih jika surat suara rusak atau keliru coblos e. Menanda tangani Surat suara yang akan diberikan kepada pemilih 4. Menjaga keutuhan hasil penghitungan suara/perolehan suara 4.1. Memastikan penentuan keabsahan surat suara 4.2. Pencatatan hasil penghitungan suara (plano dan Berita Acara) a. Pencatatan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih b. Pencatatan perolehan suara calon c. Mencatatkan keberatan saksi calon dan pengawas TPS/PPL dalam dokumen berita acara 4.3. Mendapatkan salian C1 dan menyampaikan ke Panwascam melalui PPL


86 | P a g e

Pengawasan Pergerakan Dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bahan Bimtek PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PLENO REKAPITULASI 1. Memeriksa dokumen pencatatan hasil (BA/C/D) yang didapatkan dari PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/ untuk mendeteksi kemungkinan terjadi: a. Penggelembungan suara b. Kesalahan dalam pencatatan c. Ketidak utuhan dan/atau ketidak kelengkapan dokumen d. Adanya catatan keberatan saksi dan Pengawas Pemilihan dalam berita acara 2. Memeriksa akurasi pencatatan/pengisian Formulir terkait penggunaan surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih: Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS/Desa/Kec/Kab/Kota a. Jumlah Surat Suara tidak terpakai masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota b. Jumlah Surat Suara rusak di TPS/Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota c. Jumlah Pemilih yang memberikan suara di masing-masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota d. Jumlah Suara sah di masing-masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota e. Jumlah suara tidak sah di masing-masing TPS/Desa/Kec/Kab/Kota 3. Melakukan tindak lanjut atas temuan berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait perbedaan/selisih dalam pencatatan, dengan melakukan langkah-langkah: a. Mengkonfirmasi perbedaan/selisih ke jenjang pengawas di bawahnya b. Mencatatkan perbedaan/selisih tersebut sebagai bahan koreksi/saran perbaikan untuk disampaikan dalam pleno rekapitulasi di PPK/KPU Kabu/Kota/KPU provinsi. 4. Memeriksa akurasi pencatatan hasil perolehan suara masing-masing calon dan membandingkan dengannya jumlah suara sah dan tidak sah 5. Melakukan tindak lanjut temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terkait perbedaan/selisih hasil penjumlahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU Kab/Kota dengan melakukan langkah-langkah: a. Mencatatkan perbedaan/selisih tersebut sebagai bahan koreksi/ saran perbaikan untuk disampaikan dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kec/Kab/Kota/Provinsi b. Mengkonfirmasi perbedaan/selisih/persitiwa dimaksud ke jenjang pengawas dibawahnya 6. Menyiapkan rekomendasi saran perbaikan, setidaknya meliputi: a. Rangkuman keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan dan/atau saksi peserta pemilihan yang tidak dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan oleh PPS/PPK/KPU Kab/Kota b. Perbedaan/selisih yang ditemukan oleh Pengawas pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terkait penggunaan surat suara dan perolehan suara calon PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI 1. Menghadiri pelaksanaan Pleno rekapitulasi di PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi 1.1. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan 1.2. Mendorong untuk dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi 1.3. Menerima laporan/keberatan saksi 1.4. Mendapatkan salinan Formulir/berita Acara 1.5. Melakukan pengawasan penyerahan kotak suara/dokumen dari PPS ke PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi 1.6. Menyampaikan dokumen berita acara/formulir untuk diperiksa 2. Dalam hal terdapat keberatan saksi atas dugaan pelanggaran yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi, Pengawas Pemilihan melakukan tindak lanjut 1.2 Melakukan penelusuran 1.3 Mengumpulkan bukti 1.4 Menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan administrasi dan/atau melakukan proses penindakan Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

87 | P a g e

LEMBAR KERJA 5 Lembar Kasus Bahan Materi Bimbingan Teknis Lembar 1: Kasus Pendaftaran Pemilih Pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden, para saksi mempersoalkan jumlah pemilih DPK dan Pemilih DPKTb yang sangat tinggi. Para saksi menduga bahwa ada skenario penggelembungan yang dilakukan oleh KPU provinsi sehingga para saksi mempertanyakan apakah KPU provinsi dapat menunjukkan daftar nama pemilih khususnya tambahan (DPKTB), dan KPU Provinsi berdalih bahwa DPKTb tersebut berada di dalam kotak suara dan dapat dipertanggungjawabkan. 8 (delapan) bulan kemudian, provinsi tersebut melaksanakan pemilihan gubernur dan bupati di beberapa kabupaten secara serentak. Provinsi yang dikenal dengan provinsi yang sangat kayak karena di provinsi tersebut terdapat tambang emas dan batu bara serta perkebunan sawit sehingga tidak heran jika lahir begitu cepat pemukiman-pemukiman baru baik di sekitar tambang maupun di pusat kota. Maka tak heran jika remaja lulusan SMA atau sederajat melanjutkan pendidikannya di luar Provinsi yang relatif jauh dari provinsi tersebut. Pada saat penyerahan DP4 terungkap bahwa jumlah pemilih penduduk potensial menjadi pemilih dalam pemilu sebanyak 2.000. 000, dengan jumlah DPT pemilu terakhir 1.800.556. Susun rencana pengawasan pengawasan terhadap kondisi yang digambarkan diatas!!!


88 | P a g e

Lembar 2; Kasus Pencalonan Setelah dilakukan uji public, beberapa bakal calon baik yang diusulkan partai politik maupun gabungan partai politik mulai melakukan pendaftaran setelah semua bakal calon mendapatkan keterangan telah mengikuti uji public dari panitia uji publik. Akibat semua calon mendapatkan keterangan tersebut, beredar isu kalau panitia uji public telah bertindak tidak netral karena diduga memiliki hubungan dengan para calon. Pada saat pendaftaran calon dari partai politik dan/atau gabungan partai politik, berkembang berbagai isu. Mulai isu, perpecahan di internal partai politik antara ketua dan sekretaris parpol akibat perbedaan dukungan terhadap calon, peralihan dukungan parpol ke calon lainnya sampai dengan isu calon yang diduga tidak memenuhi syarat baik karena tidak pernah mengeyam pendidikan SLTA sampai kasus pidana yang menjerat dengan ancaman pidana selama 5 Tahun. Dan pada saat yang bersamaaan, sedang berlangsung verifikasi dukungan calon perseorangan yang sedang dilakukan oleh PPS. Dalam verifikasi calon, PPS diduga akan mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi yang disebabkan oleh penduduk/warga yang memberikaan dukungan yang ketika verifikasi sedang tidak berada di tempat karena harus bekerja diluar rumah, serta jarak pemukiman warga yang saling berjauhan antara yang satu dengan lainnya.

Terhadap illustrasi kasus tersebut, susun rencana pengawasan yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilihan


89 | P a g e

Lembar 3; Kasus Kampanye dan Dana Kampanye Dalam pemilihan gubernur di Provinsi Barat Utara, Siska seorang pensiunan kepala Bappeda menjadi calon gubernur. Dalam karirnya sebagai kepala dinas, Siska dikenal memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melaksanakan tugasnya menyusun perencanaan pembangunan daerah dan terimplementasi secara memuaskan bagi masyarakat Provinsi Barat Utara tersebut. 2 (dua) contoh pembanguan yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat adalah pembangunan bandara dan revitalisasi dermaga kapal yang sudah lama tidak digunakan. Dan salah satu kunci keberhasilannya adalah karena relationship sang kepala bappeda yang dikenal baik oleh pengusaha. Dan pada saat maju sebagai calon gubernur, Siska mendapatkan simpati dari masyarakat, terlihat dari banyaknya relawan dengan berbagai nama menjadi pendukungnya dengan masing-masing mendirikan posko relawan. Pada saat kampanye kampanye dalam bentuk debat public yang diselenggarakan oleh KPU dengan disiarkan oleh berbagai stasiun TV, terlihat massa Ibu Siska memadati gedung baik di dalam maupun diluar sekitar gedung. Rombongan massa ibu siska diangkut dengan menggunakan 6 bis pariwisata yang terlihat berjejer di pinggir jalan dekat gedung Wanita Tama yang menjadi lokasi debat public tersebut.

Sontak keesokan harinya, setelah debat public selesai beredar isu, kalau sang calon gubernur didukung oleh pengusaha-pengusaha hitam untuk kepentingan pembiayaan kampanye. Situasi politik pada saat kampanye bertambah panas setelah semakin menguatanya isu kesukuan yang dilekatkan pada diri ibu Siska. Dan tak pelak Ibu siska merespon isu tersebut melalui media massa dengan mengkritik kinerja bawaslu provinsi yang dianggap tidak merespon hal tersebut.

Atas cerita tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilihan, kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan kampanye dan pengawasan dana kampanye? Susun dalam skema perencanaan pengawasan.


90 | P a g e

Lembar 4; Kasus Pemungutan Dan Penghitungan Suara

1 (satu) hari menjelang pemungutan suara berkembang isu, bahwa banyak pemilih yang belum mendapatkan surat pemberitahuan/surat undangan memilih dan hal tersebut diduga karena KPPS mendukung salah satu calon gubernur. Hal tersebut berkembang karena ketua KPPS yang merupakan seorang Ketua RW memiliki saudara anggota tim kampanye salah seorang calon gubernur, serta anggota KPPS lainnya memiliki unsur kekerabatan dengan ketua Partai yang mendukung/mengusulkan calon gubernur terebut. Dan pada saat yang bersamaannya tepatnya pukul 10.00 wib perlengkapan pemungutan suara belum tersedia di kantor PPS/TPS. Arman yang seorang PPL bersama 2 rekannya Maulana dan Monica yang menjadi Pengawas TPS secara bersamaan juga mendengar kabar tersebut.

Terhadap peristiwa tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Armand dan kedua rekannya baik pada hari itu maupun esok hari pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta tugas-tugas lainnya yang harus dilakukan oleh Bawaslu provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan. Susun rumusan teknis/ tugas dalam skema perencanaan pengawasan


91 | P a g e

Lembar 5; Kasus Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setelah dilakukan penghitungan suara, beredar beberapa isu yaitu perolehan suara 2 (dua) calon dari 3 (tiga) calon yang mengikuti pemilihan gubernur mendapatkan perolehan suara yang hampir sama, dengan selisih yang sangat tipis. Selain itu, juga dikabarkan telah terjadi beberapa kejadian pada saat pelaksanaan pemungutan suara, diantaranya adalah dugaan KPPS yang mengarahkan pilihan pemilih ke calon tertentu, pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS, penggelembungan suara calon tertentu, pemilih memilih lebih dari sekali yang terjadi di beberapa TPS sampai terjadinya pembakaran 2 (dua) kotak suara di Kantor PPS. Pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota suasana mencerminkan ketegangan dari semua pihak termasuk KPU Kabupaten/Kota. Ketika dimulai pleno rekapitulasi, beberapa saksi mulai melakukan protes/keberatan kepada KPU kabupaten/Kota. Beberapa materi keberatan saksi diantaranya adalah 1. Beberapa persoalan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sebagian besar belum dilakukan penyelesaian sebagaimana disebutkan diatas 2. Dugaan penggelembungan suara hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di beberapa PPS 3. Protes saksi yang tidak puas dengan kinerja Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan Atas situasi tersebut, memunculkan 2 (dua) situasi besar di pleno rekapitulasi tersebut. 2 (dua) saksi pasangan calon menolak untuk diteruskan pelaksanaan pleno sampai dengan materi keberatan/protes saksi diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan 1 (satu) saksi lainnya meminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melanjutkan pleno rekapitulasi dengan menyerahkan semua persoalan untuk diselesaikan melalui Pengawas Pemilihan. Sebelum KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan terkait sikap para saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Panwas Kabupaten/Kota untuk menyampaikan sikap/pandangan atas situasi tersebut. Bagaimana sikap Panwas Kabupaten/Kota atas situasi tersebut? 1. Dalam hal menyetujui, penundaan pleno rekapitulasi, jelaskan argumentasinya serta susun skema perencanaan pengawasan sebagai tindak lanjut terhadap sikap persetujuan penundaan Panwas Kabupaten/Kota. 2. Dalam hal menyetujui tetap dilangsungkannya pleno rekapitulasi, bagaimana bagaimana skema perencanaan pengawasan terhadap proses tersebut terkait dengan munculnya beberapa isu penggelembungan suara, serta rencana proses atas masalahmasalah lainnya


92 | P a g e

Formulir Model A

KOP LEMBAGA*

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU __________________________________________________________________ I. Data Pengawas Pemilu: Nama Pelaksana Tugas Pengawasan

:……..…………………………………………

Jabatan*

:…………………………………………………

Nomor Surat Perintah Tugas

:…….…………………………………………..

Alamat**

:….……………………………………………..

II. Kegiatan Pengawasan***: 1. Kegiatan I a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu Dan Tempat

: ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : …………………………………………………………………

2. Kegiatan II a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu Dan Tempat

: ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ………………………………………………………………..

3. Kegiatan III a. Bentuk b. Tujuan c. Sasaran d. Waktu Dan Tempat

: ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ………………………………………………………………..

III. Informasi Dugaan Pelanggaran****: 1. Peristiwa a. Peristiwa

:..........................................

b. Tempat Kejadian

:..........................................

c. Waktu Kejadian

:..........................................

d. Pelaku*****

:..........................................

e. Alamat

:...........................................


93 | P a g e

2. Saksi – saksi****** 1. Nama : ..................................................................... Alamat

2. Nama Alamat 3. Nama Alamat

: .....................................................................

: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................

3. Bukti-Bukti : a. ............................................................................................................ b. ............................................................................................................ c. ............................................................................................................ d. ............................................................................................................

4. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

………, ............................, 20...…..

Pelaksana Tugas,

…………………………..

*sesuai dengan nama lembaga. ** *** **** ***** ******


94 | P a g e

LEMBAR TES FORMATIF 5 1. Terhadap dukungan calon perseorangan berupa bukti dukungan dan salinan/copy KTP atau identitas kependudukan dilakukan pengawasan dengan cara: a. Melakukan pemeriksaan dukungan melalui verifikasi faktual terhadap dukungan secara sampling b. Melakukan wawancara dengan KPU Kab/Kota c. Melakukan koordinasi dengan RT/RW d. Melakukan sosialisasi tata cara menyampaikan dukungan 2. Dalam proses pendaftaran, Calon dengan disertai partai politik dan/atau gabungan partai politik menyerahkan persyaratan calon dan persyaratan pencalonan yang dibuktikan dengan sejumlah dokumen kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pengawasan terhadap dokumen tersebut dilakukan dengan: a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan b. Menghadiri proses pendaftaran calon c. Menerima laporan terkait kebenaran laporan d. Melakukan sosialiasi 3. Terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, pengawas merekomendasikan untuk: a. Didaftar setelah diverifikasi pemenuhan persyarat sebagai pemilih b. Dicoret dari DP4 c. Didaftar dalam daftar pemilih tambahan d. Didaftar di DP4

pemilihan

4. Dalam penetapan DPT, masih ditemukan pemilih memenuhi syarat tetapi belum terdaftar. Terhadap pemilih tersebut, Pengawas Pemilihan melakukan: a. Mendaftar pemilih tersebut dalam daftar pemilih tambahan b. Mendaftar pemilih tersebut dalam DPT perbaikan c. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS untuk didaftar d. Dibiarkan saja 5. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, terdapat warga setempat dengan menunjukkan KTP tetapi terdaftar dalam DPT, terhadap pemilih tersebut, pengawas pemilihan merekomendasikan untuk: a. Diberikan kesempatan untuk memilih sepanjang surat suara masih tersedia dengan terlebih dahulu didaftar oleh KPPS b. Tidak boleh memilih karena tidak terdaftar dalam DPT c. Disarankan untuk memilih di TPS lain d. Direkomendasikan untuk memilih saja pada saat itu juga 6. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, seorang warga ingin yang menggantikan saudaranya untuk menggunakan hak pilihnya, dan anggota KPPS serta saksi-saksi menyetujui hal tersebut. Atas situasi tersebut, pengawas pemilihan melakukan: a. Merekomendasikan untuk diberikan kesempatan untuk memilih b. Mencegah warga tersebut dengan menjelaskan kepada Ketua KPPS bahwa hal tersebut melanggar asas langsung dalam pemilihan c. Mengikuti kesepakatan bersama d. Berpura-pura tidak melihat 7. Dalam hal terdapat keberatan saksi atas dugaan pelanggaran yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi, Pengawas Pemilihan melakukan tindak lanjut dengan cara kecuali: a. Melakukan penelusuran atas dugaan tersebut b. Mengumpulkan alat bukti c. Menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan administrasi dan/atau melakukan proses penindakan d. Mengikuti arah perkembangan pleno Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

95 | P a g e

8. Mencegah agar tidak terdapat pihak/calon memberikan atau menjanjikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih, maka pengawas pemilihan perlu melakukan kecuali: a. Pengawasan secara langsung dalam proses kampanye dengan menggunakan atribut lengkap/identitas pengawas b. Melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan seperti kegiatan Pengajian dan/atau kegiatan keagamaan lainnya c. Kampanye pencegahan politik uang dengan melakukan sama dengan tokoh dan organisasi masyarakat d. Tangkap tangan 9. Berikut adalah beberapa modus money politic, kecuali; a. Pembagian sembako/bingkisan untuk ajakan memilih calon pada pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog b. Pembagian voucher PDAM/Listrik atau asuransi untuk ajakan memilih calon pada event pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog c. Pemberian hadiah haji atau umroh dengan kompensasi memilih salah satu calon d. Janji untuk memberikan sumbangan untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk ajakan memilih calon. 10. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan, Pengawas Pemilihan perlu melakukan kecuali: a. membuka posko pengaduan b. menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan c. melakukan kampanye secara intensif pentingnya partisipasi masyarakat d. memberikan insentif secara reguler kepada masyarakat yang terlibat dalam pengawasan


96 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 5 1. A 2. A 3. A 4. C 5. A 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D


97 | P a g e

MODUL 6 PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA A. POKOK BAHASAN Prosedur penindakan Bupati/Walikota

pelanggaran

dan

tindak

pidana

Pemilihan

Gubernur,

B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang prinsip-prinsip penegakkan hukum Pemilu, prosedur dan proses penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. C. SUB POKOK BAHASAN 1. Prinsip-prinsip penegakkan hukum Pemilu 2. Tata carapenerimaan laporan/temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihanGubernur, Bupati dan Walikota. 3. Tata cara penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 4. Klasifikasi pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami prinsip-prinsip penegakkan hukum Pemilu, jenis-jenis formulir yang digunakan dalam penindakan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan mengadministrasikan Laporan/Temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, prosedur penindakan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta jenis pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. E. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip penengakkan hukum dan pelanggaran 2. Menuangkan laporan/temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kedalam formulir yang benar. 3. Menindaklanjuti temuan dan laporan, sesuai dengan alur dan waktu penindkan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 4. Membedakan jenis pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota F. METODE : 1. 2. 3. 4.

Brainstorming Ceramah Simulasi Presentasi hasil simulasi

G. BAHAN / ALAT BANTU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Materi ceramah Lembar kasus Formulir penindakan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan GBW Kertas Plano Laptop LCD proyektor Spidol Metaplan HVS Lakban


98 | P a g e

H. WAKTU (MENIT) : 135 Menit I. BAHAN RUJUKAN : 1. PERPPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2. UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu 3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator mengawali sesi pembelajaran dengan mereview materi sessi sebelumnya. Untuk itu Fasilitator mengajukan 3 pertanyaan kepada peserta sebagai berikut: a. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan? b. Mendorong ketersediaan DP4 yang mutakhir dan diberikan oleh Pemerintah secara tepat waktu kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota? c. Sebutkan kantong-kantong pemilih potensil rentan tidak terdaftar dalam proses pendaftaran pemilih? Acuan jawaban fasilitator: a. Konflik kepentingan adalah Tindakan menguntungkan pihak tertentu karena ada hubungan darah, afiliasi politik atau kepentingan-kepentingan tertentu b. Yang harus dilakukan adalah: a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait DP4 setidaknya meliputi, (a) kemutakhiran DP4 dan (b) perkembangan jumlah DP4 berdasarkan Provinsi/Kab/Kota/kecamatan/desa/Kel b. Membandingkan antar DP4 dari satu jenis pemilu dengan DP4 pemilu lainnya serta antar DP4 yang berasal dari berbagai sumber c. melakukan pemeriksaan “akurasi” DP4 (manual/teknologi) meliputi aspekaspek: (a)Kelengkapan jenis informasi yang tersedia dalam DP4, dan (b)Kebenaran informasi dalam DP4 d. Menyampaikan hasil penilain DP4 ke Pemerintah dan KPU Provinsi c. Kantong pemilih rentan adalah: a. Kawasan tambang b. Kawan perumahan baru c. Kawasan relokasi korban bencana d. dll (5 menit) 2. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang prinsip-prinsip penegakkan hukum Pemilu, prosedur dan proses penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: a. b. c. d.

Menjelaskan prinsip-prinsip peneggakkan hukum Pemilu Menjelaskan prosedur tindak lanjut temuan dan laporan Pengisisan formulir penindakan pelanggaran Menjelaskan perbedaan jenis pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 3. Selanjutnya Fasilitator memberikan ceramah partisipatif yang meliputi: a. prinsip-prinsip penengakkan hukum Pemilu b. Tata cara tindak lanjut temuan dan laporan; c. Jenis-jenis formulir penanganan pelanggaran; d. Klasifikasi jenis pelanggaran dan tindak pidana . Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. (30 menit) 4. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok dengan memperhatikan keseimbangan, kemampuan peserta atas dasar penilaian Fasilitator, kemudian Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

99 | P a g e

memberikan penugasan untuk mencermati lembar kasus 6 dan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Setiap kelompok menyusun organisasi kelompok b. Ketua Kelompok menunjuk Juru bicara kelompok c. Setiap kelompok mempelajari Lembar Kasus 6 kemudian menyiapkan pointers untuk bahan presentasi kelompoknya, pointers dituangkan pada kertas plano, dan penulisannya menggunakan huruf kapital. d. Penyelesaian seluruh tugas kelompok di batasi dalam waktu maksimal 30 menit. e. Masing-masing kelompok melakukan diskusi dengan susunan kursi melingkar di tempat yang sudah ditentukan oleh Fasilitator. 5. Fasilitator menayangkan dan menyampaikan instruksi dibawah ini : a. tentukan siapa pelapor dan terlapornya; b. tanggal berapa batas hari terakhir laporan; c. tentukan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran; d. Formulir apa yang harus diisi oleh pelapor pada saat datang melapor ke Panwaslu Kabupaten/Kota; e. Formulir apa yang diberikan kepada Pelapor setelah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; f. Apa syarat formal dan material laporan; g. Apa yang dilakukan petugas penerima laporan setelah proses penerimaan laporan selesai; h. Apabila Laporan mengandung dugaan tindak pidana Pemilihan: 1) Berapa lama batas waktu penyampaian kepada Sentragakkumdu; 2) Formulir apa yang digunakan untuk menyampaikan laporan kepada Sentra Gakkumdu 3) Sentragakkumdu merekomendasikan kepada Pengawas Pemilihan menggunkan formulir apa i. Apakah ada saksi-saksi yang harus diklarifikasi; j. Formulir apa yang digunakan untuk mengundang Saksi untuk di Klarifikasi; k. Formulir apa yang digunakan untuk membuat kajian pelanggaran l. Jenis Pelanggaran apa yang di kaji dari kasus tersebut; m. Formulir apa yang digunakan untuk meneruskan laporan pelanggaran. n. Keputusan atas penanganan laporan pelanggaran disampaikan kepada siapa dan diumumkan dengan menggunakan apa? 6. Selama proses diskusi kelompok, Fasilitator Pendamping melakukan bimbinganbimbingan kepada masing-masing kelompok sesuai kebutuhan, serta melakukan pencatatan terhadap point-point argumentasi masing-masing kelompok. (30 menit) 7. Setelah waktu diskusi kelompok habis, Fasilitator memimpin proses presentasi hasil diskusi kelompok dengan metode “Warung Partisipatif” dengan cara: a. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk berkumpul di tempat yang ditentukan di dalam kelas (Warung kelompok), dan menempelkan kertas plano yang berisi pointers hasil diskusi. b. Fasilitator meminta juru bicara masing-masing kelompok untuk berdiri di (Warung kelompoknya) di samping kertas plano yang memuat hasil diskusi kelompoknya c. Fasilitator meminta : 1) Anggota kelompok 1 mengunjungi warung kelompok 2, Anggota kelompok 2 mengunjungi warung kelompok 3, Anggota kelompok 3 mengunjungi warung kelompok 1 (bergerak bersamaan) 2) lalu Juru Bicara Kelompok 1 diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan anggota kelompok 3., juru bicara kelompok 2 Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

100 | P a g e

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 didepan anggota kelompok 1, juru bicara kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dihadapan anggota kelompok 2 3) Anggota kelompok 3 memberi masukan dan/atau koreksi terhadap hasil kerja kelompok 1. Anggota kelompok 1 memberi masukan dan/atau koreksi terhadap hasil kerja kelompok 2,. Anggota kelompok 3 memberi masukan dan/atau koreksi terhadap hasil kerja kelompok 1, 4) Masing-masing Juru bicara kelompok mencatat masukan dan/koreksi dari setiap masukan dan/atau koreksi dari setiap anggota kelompok. (15 menit) 5) Fasilitator meminta anggota kelompok 1 berpindah dari warung kelompok 2 ke warung kelompok 3, anggota kelompok 2 berpindah dari warung kelompok 3 ke warung kelompok 1, dan anggota kelompok 3 berpindah dari warung kelompok 1 ke warung kelaompok 2 6) Kembali masing-masing juru bicara kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya serta masukan dan/atau koreksi dari anggota kelompok yang datang ke warung kelompoknya, kepada anggota kelompok yang datang; 7) Masing-masing anggota kelompok yang datang ke warung kelompok berikut kembali memberikan masukan dan/atau koreksi terhadap hasil kerja kelompok yang di datangi; (10 menit) 8) Setelah 10 menit kembali Fasilitator meminta anggota kelompok 1 berpindah dari warung kelompok 3 kembali warung kelompok 1, anggota kelompok 2 berpindah dari warung kelompok 1 kembali warung kelompok 2, dan anggota kelompok 3 berpindah dari warung kelompok 2 kembali warung kelaompok 3. 9) Semua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari kelompok lain. (5 menit) 8. Setelah selesai seluruh proses warung partisifatif, fasilitator menyampaikan catatan terhadap proses diskusi warung partisipatif sekaligus memberikan pembulatan pemahaman. (5 menit) 9. Kemudian Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk memberikan penguatan pemahaman tentang materi Prosedur Penindakan Pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (15 menit) 10. Setelah Narasumber selesai memberikan penguatan, fasilitator meminta petugas kelas untuk membagikan Test Formatif kepada seluruh peserta dan meminta untuk mengerjakan selama 5 menit. ( 5 Menit) 11. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi Modul 7 yaitu “Kajian Dugaan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”lalu menyampaikan salam dan menutup pembelajaran.


101 | P a g e

LEMBAR KASUS 6 PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA KPU Provinsi Jawa Utara Sejahtera menetapkan Calon Gubernur Provinsi Jawa Utara pada Pemilihan Gubernur Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Utara Nomor 1/Pemilihan Gub/2015 pada tanggal 7Mei 2015, dengan Calon Gubernur sebagai berikut: 1. Calon Gubernur Drs. Saiful Jamil, M.Si. diusung dan didukung oleh Partai Sejahtera Selamanya; 2. Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH. diusung dan didukung oleh Partai Makmur Sentosa; 3. Calon Gubernur Siti Badriah, SE. MM. Melalui Jalur perseorangan. Pada tanggal 8 Mei 2015, Calon Gubernur Mikir Arifin SH, MH. mengadakan pertemuan dengan kader Partai Makmur Sentosa se-ProvinsiJawa Utara di Gedung Wanita milik Pemrov Jawa Utara. Pertemuan kader Partai Makmur Sentosa ini ditujukan dalam rangka konsolidasi pemenangan Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH.pada saat pemungutan suara tanggal 9 Juni 2015. Dalam pertemuan tersebut hadir, Ketua DPRD Provinsi Jawa Utara, Sdr. Iskandar Ishak, anggota DPRD Provinsi Jawa Utara, Joko Tingkir, yang merupakan kader Partai Makmur Sentosa. Selain 2 (dua) orang anggota DPRD Provinsi Jawa Utara Tersebut, hadir juga Pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Makmur Sentosa seProvinsiJawa Utara. Dalam pertemuan tersebut Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH. Berpidato yang isinya menyampaikan Visi dan Misinya apabila menjadi Gubernur Provinsi Jawa Utara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Utara yaitu “ “Menuju Masayarakat Provinsi Jawa Utara Sejahrtera Makmur Sentosa selamanya” Pada pertemuan di Gedung wanita Provinsi Jawa Utara tersebut yang dilaksanakan dari Jam 9.00 WIB s/d 12.00 WIB juga dihadiri oleh Kepala Desa, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Suka Rame, Sdr. Jaja Miharja yang memberikan sambutan dengan mengatakan “ Marilah kita semua mendukung Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH, pada pelaksanaan pemungutan suara pada Tanggal 9 Juni 2015 di TPS Masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, Panitia tidak membatasi jumlah peserta yang hadir tetapi mengajak seluruh masyarakat Jawa Utara untuk hadir dan memasuki gedung wanita Provinsi Jawa utara, sehingga kapasitas gedung yang hanya untuk 400 (empat ratus) orang tidak mencukupi dan terjadi kerumunan masyarakat dihalaman dan di jalan sekitar Gedung. Pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib, Sdr. M Rizal dari Pemantau Pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran Kampanye kepada Pengawas Pemilihan yang dilakukan di Gedung Wanita Jawa utara pada Tanggal 8 Mei 2015,. Dalam laporannya, M Rizal, membawa serta saksi Amir warga Desa Pasar Kemis yang turut hadir dalam gedung wanita pada acara dimaksud karena diajak oleh Sdr. Agus salah satu Pengurus DPD Partai Makmur Sentosa, dan Asep salah seorang warga yang hadir di halaman Gedung wanita pada acara tersebut, yang kehadirannya karena diminta oleh panitia karena dijanjikan akan diberi transpot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)serta bukti rekaman video melalui HP milik Sdr. Amir yang berisi rekaman acara dimaksud. Instruksi: Jawab setia pertanyaan berikut dengan mengunakan kertas plano yang disediakan a. tentukan siapa pelapor dan terlapornya; b. tanggal berapa batas hari terakhir laporan; c. tentukan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran; d. Formulir apa yang harus diisi oleh pelapor pada saat datang melapor ke Panwaslu Kabupaten/Kota; e. Formulir apa yang diberikan kepada Pelapor setelah melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; f. Apa syarat formal dan material laporan; Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

102 | P a g e

g. Apa yang dilakukan petugas penerima laporan setelah proses penerimaan laporan selesai; h. Apabila Laporan mengandung dugaan tindak pidana Pemilihan: 1)Berapa lama batas waktu penyampaian kepada Sentragakkumdu; 2)Formulir apa yang digunakan untuk menyampaikan laporan kepada Sentra Gakkumdu 3)Sentragakkumdu merekomendasikan kepada Pengawas Pemilihan menggunkan formulir apa i. Apakah ada saksi-saksi yang harus diklarifikasi; j. Formulir apa yang digunakan untuk mengundang Saksi untuk di Klarifikasi; k. Formulir apa yang digunakan untuk membuat kajian pelanggaran l. Jenis Pelanggaran apa yang di kaji dari kasus tersebut; m. Formulir apa yang digunakan untuk meneruskan laporan pelanggaran. n. Keputusan atas penanganan laporan pelanggaran disampaikan kepada siapa dan diumumkan dengan menggunakan apa?


103 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 6 PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI/WALIKOTA A. PENGERTIAN TEMUAN Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilu. B. PENGERTIAN LAPORAN Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. C. PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA 1. DASAR HUKUM a. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ....... Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi d. Peraturan Bawaslu Pelanggaran ).

Nomor.........

Tahun

2014

Tentang......

(penanganan

2. PENGERTIAN-PENGERTIAN Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Pelanggaran Administrasiadalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota: a. Pelanggaran terhadap ketentuan PERPPU No 1 Tahun 2014 bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. b. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. 3. PROSEDUR PENINDKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN a. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menemukan dan/atau menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. b. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas dapat disampaikan oleh: 1) Pemilih; 2) pemantau Pemilihan; atau 3) peserta Pemilihan. c. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: 1) nama dan alamat pelapor; 2) pihak terlapor; 3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan 4) uraian kejadian. d. Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada a. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. e. Dalam hal laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.


104 | P a g e

f. Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. g. Temuan/ Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS sesuai tingkatannya; h. Terhadap Pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, untuk menjatyuhkan sanksi adminsitrasi sesuai dengan pertaturan perundangundangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; i. Terhadap kondisi administrasi poenyelengaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; j. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasiBawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), BawasluProvinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikansanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis D. PELANGGARAN KODE ETIK 1. DASAR HUKUM a. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. c. Peraturan Bawaslu Nomor......... Tahun 2014 Tentang...... (penanganan Pelanggaran ) d. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. e. Peraturan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 2. PENGERTIAN-PENGERTIAN Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum: selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR.


105 | P a g e

Pengadu dan/atau Pelapor adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan. Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik dari pengaduan dan/atau laporan. 3. TEMPAT PENGAJUAN PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: 1) anggota KPU; 2) anggota Bawaslu; 3) anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; 4) anggota Bawaslu Provinsi; 5) anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau 6) anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP. b. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: 2) anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; 3) anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; 4) anggota PPK; 5) anggota Panwaslu Kecamatan; 6) anggota PPS; 7) anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau 8) anggota KPPS, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi. c. Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP. E. TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA 1. DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana b. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

106 | P a g e

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. d. Peraturan Bawaslu Pelanggaran )

Nomor.........

Tahun

2014

Tentang......

(penanganan

e. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 01/NKB/BAWASLU/1/2013, Nomor: B/02/1/20-13, Nomor: KEP-005/A/JA/01/2013 ; f. Standar Operasional Prosedur Tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 2. PENGERTIAN-PENGERTIAN Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penyidik Adalah Pejabat Polisi negera Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Penyidik Pembantu Adalah Pejabat kepolisian negera Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili; Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;


107 | P a g e

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan; Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu; Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri; Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu; Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakkumdu) Adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan republik Indonesia yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu; 3. PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA a. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menemukan dan/atau menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. b. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas dapat disampaikan oleh: 4) Pemilih; 5) pemantau Pemilihan; atau 6) peserta Pemilihan. c. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: 5) nama dan alamat pelapor; Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

108 | P a g e

d.

e. f.

g.

h.

6) pihak terlapor; 7) waktu dan tempat kejadian perkara; dan 8) uraian kejadian. Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada a. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Temuan/Laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diterima Pengawas Pemilihan dalam 1X24 Jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Temuan/ Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

F. TATA CARA TEMUAN 1. Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan berwenang untuk menemukan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; 2. Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan melalui rapat pleno Pengawas pemilihan; 3. Keputusan pleno sebagaimana dimaksud diatas ditindak lanjuti dengan mengisi formulir temuan sebagaimana formulir temuan model A-2 Peraturan Bawaslu Nomor...... 4. Pengisian formulir temuan memperhatikan syarat formal sebagai berikut: a. Penemu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan oleh Pengawas pemilihan; b. Waktu temuan tidak melebnihi ketentuan batas waktu; c. Identitas terlapor; d. Peristiwa dan uraian kejadian. 5. Pengawas Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan; G. TATA CARA PELAPORAN 1. Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilihan GBW. 2. Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu (Formulir Model A.1). 3. Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3). 4. Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran Pemilu yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. 5. Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. 6. Pengawas Pemilu melakukan kajian atas laporan dengan menggunakan Formulir Kajian Laporan (Formulir Model A.8)


109 | P a g e

7.

8.

Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak Pelapor dan Terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu. Dalam rangka melakukan klarifikasi teresebut Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi menggunakan Formulir Surat Undangan (Formulir Model A.4).

H. PELAPOR Laporan dapat diajukan oleh: 1. Pemilih; 2. Pemantau Pemilihan; dan / atau 3. Peserta Pemilihan. I.

BATAS WAKTU PELAPORAN Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tiujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.Laporan yang disampaikan dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu (Formulir Model A.1).

J.

ISI LAPORAN Laporan yang disampaikan berisi: 1. nama dan alamat pelapor; 2. pihak terlapor; 3. waktu dan tempat kejadian perkara; dan 4. uraian kejadian K. SYARAT FORMIL DAN MATERIAL LAPORAN 1. Syarat formal Laporan : a. Pihak-Pihak Yang berhak melaporakan b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan c. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang melaiputi: i. Kesesuain tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas; ii. Tanggal dan waktu pelaporan. 2. Syarat Material Laporan dugaan pelanggaran dan/atau tiondak pidana pemilihan: a. Identitas pelapor; b. Nama dan alamat terlapor; c. Peristiwa dan uraian kejadian; d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi; dan f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui. ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIH

PEMANTAU PEMILU

LAPORAN PELANGGARAN PEMILU

3 HR PESERTA PEMILU

P E N G A W A S P E M I L U

PELANGGARAN KODE ETIK PENGKAJIAN KLARIFIKASI PENGUMPULAN BUKTI PEMBERKASAN

3HR/5HR

PELANGGARAN PIDANA BUKAN PELANGGARAN

SENGKETA PEMILU


110 | P a g e

ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

BUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

TIDAK DITERUSKAN

KURANG BUKTI

SELESAI

DIHENTIKAN DEMI HUKUM 7 HR

TINDAK PIDANA

DITERUSKAN MELALUI PENGAWAS PEMILU

3 HR

PENYIDIK POLISI 14 HR

PS. 146

PERPPU No 1 TH 2014

JAKSA 3 HR

SELESAI

PN 5 HR

T D K

BANDING 3 HR 3 HR

PT

D I T E R U S K A N

7 HR

SELESAI

BUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KURANG BUKTI

SELESAI

DIHENTIKAN DEMI HUKUM

ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

DIBERI SANKSI : •TEGURAN •PEMBERHENTIAN REKOMENDASI PENGAWAS PEMILU

DITERUSKAN

DKPP

DIREHABILITASI

L. BENTUK-BENTUK FORMULIR PENINDAKAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

JENIS FORMULIR MODEL A MODEL A.1 MODEL A.2 MODEL A.3 MODEL A.4 MODEL A.5 MODEL A.6 MODEL A.7 MODEL A.8 MODEL A.9 MODEL A.10 MODEL A.11 MODEL A.12

FUNGSI/KEGUNAAN HASIL PENGAWASAN PENERIMAAN LAPORAN FORMULIR TEMUAN TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN UNDANGAN KLARIFIKASI BERITA ACARA SUMPAH/JANJI BA KETERANGAN AHLI BA KLARIFIKASI KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA STATUS LAPORAN


111 | P a g e

Formulir Model A KOP LEMBAGA*

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU __________________________________________________________________ I. Data Pengawas Pemilu: Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :……..………………………………………… Jabatan* :………………………………………………… Nomor Surat Perintah Tugas :…….………………………………………….. Alamat** :….…………………………………………….. II. Kegiatan Pengawasan***: 4. Kegiatan I e. Bentuk f. Tujuan g. Sasaran h. Waktu Dan Tempat

: ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : …………………………………………………………………

5. Kegiatan II e. Bentuk f. Tujuan g. Sasaran h. Waktu Dan Tempat

: ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ………………………………………………………………..

6. Kegiatan III e. Bentuk f. Tujuan g. Sasaran h. Waktu Dan Tempat

: ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ……………………………………………………………….. : ………………………………………………………………..

III. Informasi Dugaan Pelanggaran****: 5. Peristiwa a. Peristiwa :.......................................... b. Tempat Kejadian :.......................................... c. Waktu Kejadian :.......................................... d. Pelaku***** :.......................................... e. Alamat :........................................... 6. Saksi – saksi****** 1. Nama : ..................................................................... Alamat : ..................................................................... 2. Nama Alamat 3. Nama Alamat

: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................

7. Bukti-Bukti : a. ............................................................................................................ b. ............................................................................................................ c. ............................................................................................................ d. ............................................................................................................ 8. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

112 | P a g e

……………………………………………………………………………………. ………, ............................, 20...….. Pelaksana Tugas, ………………………….. *sesuai dengan nama lembaga. ** *** **** ***** ******


113 | P a g e

Model A.1 PENERIMAAN LAPORAN Nomor: …./LP/.........../BULAN…/TAHUN…. Nasional : …………. Provinsi : …………. Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan : …………. Desa/Kelurahan : …………. 1.

2.

3.

Pelapor a. Nama b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) c. Tempat/Tgl Lahir d. Jenis Kelamin e. Pekerjaan f. Kewarganegaraan g. Alamat h. No. Telp/HP i. Fax j. E-Mail Peristiwa yang dilaporkan a. Peristiwa b. Tempat Kejadian c. Hari dan Tanggal Kejadian d. Waktu Kejadian e. Terlapor f. Alamat Terlapor** g. No. Telp/HP Terlapor

: ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : ............................................. : .............................................

: ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : ..............................................................

Saksi – saksi 1. Nama Alamat** No. Telp/Hp

: ................................................................................. : ................................................................................. : .................................................................................

2. Nama Alamat** No. Telp/Hp

: ................................................................................. : ................................................................................. : .................................................................................

3.

: ................................................................................. : ................................................................................. : .................................................................................

Nama Alamat** No. Telp/Hp

4.

Bukti-Bukti* : a. ........................................................................................................... b. ........................................................................................................... c. ........................................................................................................... d. ........................................................................................................... e. ...........................................................................................................

5.

Uraian singkat kejadian: ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. …………………………………………………………………………………….............


114 | P a g e

……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. Dilaporkan di Hari dan Tanggal Waktu

: : :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Penerima Laporan

Pelapor

CAP …………………..

Keterangan: *tidak wajib diisi. **jika alamat tempat tinggal dusun/desa/kelurahan terlapor.

………………………

lengkap

tidak

diketahui,

cukup


disebutkan

115 | P a g e

Model A2

FORMULIR TEMUAN Nomor :…./TM/.......... /BULAN…/TAHUN…. Nasional : ………………….……. Provinsi : …………………….…. Kabupaten/Kota : ………………….……. Kecamatan : ………………….……. Desa/Kelurahan : ………………….……. 1. Data Pengawas

a. b. c.

Nama Jabatan Alamat

: ............................................. : ............................................. : .............................................

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. b. c. d. e. f. g.

Peristiwa Tempat Kejadian Hari dan Tanggalditemukan Waktu Kejadian Terlapor Alamat Terlapor** No. Telp/HP Terlapor

: ............................................................... : ............................................................... : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : .............................................................. : ..............................................................

3. Saksi – saksi

1.

2.

3.

Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp : ................................................................................. Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp : ................................................................................. Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp :.................................................................................

4. Bukti-Bukti :

a. b. c. d. e.

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

5. Uraian singkat kejadian :

……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. Pengawas Pemilu, …………………......... Penerima Temuan, ................................. Keterangan: *Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

116 | P a g e

Model A.3 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN No....../LP/........ /../201.. Telah diterima dari Nama Organisasi Alamat No. Telp/HP Hari dan Tanggal Waktu

: : : : : :

_________, _______________** Diterima oleh, CAP ________________ Penerima Laporan

_________________ Pelapor

Keterangan: * Sesuai dengan Nomor laporan. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.


117 | P a g e

Model A.4 KOP PENGAWAS PEMILU Nomor Hal

: : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth ………………………………………. di -…………………...............….. 1.

2.

3.

4.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor………………….., bersama ini kami Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. ……………………………….. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal................................................................................................** Klarifikasi akan dilaksanakan pada: a. Hari dan Tanggal : b. Waktu : Pukul ...... b. Tempat : c. Bertemu dengan : Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________***

PENGAWAS PEMILU..............**** KETUA, CAP ............................................. Keterangan *Coret yang tidak perlu. **Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan **** Sesuai dengan nama lembaga.


118 | P a g e

Model A.5

KOP PENGAWAS PEMILU KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI Pertanyaan: Apakah Saudara sumpah/janji?

bersedia

memberikan

keterangan/klarifikasi

dibawah

Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. ---------Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, saya: ------------------------------------: _________________: ------------------------------------Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ....…………….*terkait dengan ……………………...................……..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang bersumpah/berjanji, Meterai Rp 6000 …………………………. (Nama dan tandatangan)

Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.


119 | P a g e

Model A.6 KOP PENGAWAS PEMILU KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji? Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. ---------Pada hari ini …… Tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/ WITA/ WIT, saya: -----------------------------------:_____________________: ---------------------------------Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama …………….* terkait dengan .....................…………………………..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ……….. (bagi yang beragama .………..)*, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang bersumpah, Meterai Rp 6000 …………………………. (Nama dan tandatangan) Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan keterangan yang akan disampaikan.


120 | P a g e

Model A.7

KOP PENGAWAS PEMILU BERITA ACARA KLARIFIKASI ---------Pada hari ini …… Tanggal ….bulan …….tahun....., pukul ……… WIB/ WITA/ WIT, saya------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ___________________ : -----------------------------------Anggota Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan…………*), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama: -----------------------------------: __________________: ----------------------------------Dilahirkan di .......... tanggal ..........Bulan ..........Tahun .......... (umur ..........Tahun), pekerjaan .........., Agama: .........., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ……………………................................................................................................. Dia (.................) didengar keterangannya sebagai …………………………., terkait dengan…………………………...........................................................................................………………………….......... ...................................................................... Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut: PERTANYAAN: Pertanyaan Pembuka 01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ……………?-------------01. .......................Jawaban).---------------------------------------------02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.................?-------------------------------------------------------------------02. .......................Jawaban).---------------------------------------------03. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan! -----------------03. .......................Jawaban).---------------------------------------------Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)* 04. .............................................................................................................**-----------04. .......................Jawaban).---------------------------------------------05. .............................................................................................................**-----------05. .......................Jawaban).---------------------------------------------06. .............................................................................................................**-----------06. .......................Jawaban).----------------------------------------------

Pertanyaan Penutup 07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?------------------------------------------------------------------------------------------07. .......................Jawaban).---------------------------------------------08. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----------------------------------------------------------------Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

121 | P a g e

----------08. .......................Jawaban).---------------------------------------------09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -------------------------------------------------------------------------------------09. .......................Jawaban).---------------------------------------------10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.------------10. .......................Jawaban).---------------------------------------------------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.----------------------YANG MEMBERI KETERANGAN,

(……………………………………)

---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di .........., pada hari .......... tanggal ..........Tahun 20...........-------------------------------------------------------------------

YANG MEMINTA KETERANGAN,

( ………………………………..) Keterangan *Coret yang tidak perlu **Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.


122 | P a g e

Model A.8 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN *Nomor : ..................... Nasional : …………. Provinsi : …………. Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan : …………. Desa/Kelurahan : ............ 1.

Pokok Masalah

:

II. D a t a : 1. Pelapor/Penemu ** 2. Pekerjaan/Jabatan 3. Alamat 4. Terlapor/Pelaku*** 5. Pekerjaan 6. Alamat 7. Tanggal Laporan/Temuan 8. Tanggal Peristiwa 9. Bukti-Bukti

……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : .........................................................

III. Kajian/Pembahasan : 1. Dasar Hukum :..................................................................... 2. Fakta dan keterangan :..................................................................... 3. Pembahasan/Kajian :...........……………...……………....................... IV. Kesimpulan

:

…………………………………….....……………….

V.

:

………………………………………….....………….

Rekomendasi

____________, _______________**** PENGAWAS PEMILU..............***** ............................****** CAP ............................................. Keterangan * Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form A.1/A.2. ** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran. *** Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran. **** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***** Disesuaikan dengan nama lembaga. ****** Bidang Penanganan Pelanggaran.


123 | P a g e

Model A.9 KOP BAWASLU

Nomor Hal

: …………………… : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di ……………………. 1.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ....... Tahun 2014 tentang Pngawsan Pemilihan Umum. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. _________, _______________**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Ketua, CAP

Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.


124 | P a g e

Model A.10 KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor Hal

: …………………… : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kepada Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS/PPSLN* di ……………………. 1.

2.

3.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ....... Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/ PPS/ PPSLN*untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. _________, _______________**

Ketua Pengawas Pemilu................*** CAP

Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***Disesuaikan dengan nama lembaga.


125 | P a g e

Model A.11 KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor Hal

: …………………… : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Kepada Yth. Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/ Kapolsek/Metro/Kapolsekta* di ……………………. 1.

2.

3.

Dasar: a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ..........Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh ………………… dengan No. Laporan/ Temuan* ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/ Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________**

Ketua Pengawas Pemilu...........*** CAP

Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***Disesuaikan dengan nama lembaga.


126 | P a g e

Model A.12 KOP PENGAWAS PEMILU PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut: NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAKU

No.

NOMOR LAPORAN/TEMUAN

STATUS LAPORAN/TEMUAN

INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Keterangan: 1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:

a. b. c.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.** KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.** Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta.** d. Instansi lain. 2.

Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan. b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. d. Alasan lainnya..............

Diumumkan -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****, CAP ………………………….. Keterangan *Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan. **Coret yang tidak perlu. ***Tempat, tanggal, bulan, tahun. ****Disesuaikan dengan nama lembaga.


127 | P a g e

FORMULIR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU MODEL SG-1.1 KWK Kop Pengawas Pemilu

................, .......... ................ 20xx Nomor Terpadu Sifat Lampiran Perihal

: : : :

.......................... .......................... .......................... Penyampaian Laporan/Temuan dan Undangan Rapat Pembahasan

Kepada Yth. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota *) Di .........................................

1.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota; c. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01/NKB/BAWASLU/1/2013, Nomor B/02/1/2013, Nomor KEP005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; d. Penerimaan Laporan Nomor: ...... Tanggal ...... /Formulir Temuan Nomor: ...... Tanggal .........*)

2.

Diberitahukan kepada Ketua Sentra Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) bahwa Pengawas Pemilu menerima Laporan atau Temuan sesuai dengan Nomor:............, Tanggal ..............., dengan Pelapor atas nama ............. dan Terlapor atas nama .................. tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu ......................................., (dengan jenis perbuatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal .........................................................................................................................

3.

Sehubungan dengan dan Anggota Sentra dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal Pukul Tempat

4.

hal tersebut di atas, dengan hormat Kami mengundang Ketua Gakkumdu untuk hadir dalam Rapat Pembahasan yang akan : .............................................................................. : .............................................................................. : ..............................................................................

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. KETUA PENGAWAS PEMILU**) NAMA JELAS (………………………………………)

Tembusan: 1. Pembina Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota*) 2. Arsip Keterangan: *) Coret yang tidak perlu **)sesuai dengan nama lembaga dan tingkatannya.


128 | P a g e

FORMULIR SG-2

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN LAPORAN/TEMUAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU Nomor:.........................................*)

Telah diterima dari Nama

:

Organisasi

: Pengawas Pemilu **)

Alamat

:

No. Telp/HP

:

Hari dan Tanggal

:

Waktu

:

_________, _______________*** Diterima oleh,

CAP

________________ Petugas Sekretariat

_________________ Ketua/Anggota Pengawas Pemilu**)

Keterangan: *) **) ***)

Sesuai Surat Penyampaian Laporan/Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan nama lembaga dan tingkatannya. Sesuai dengan Tempat, tanggal, bulan, tahun.


129 | P a g e

MODEL SG-3 BERITA ACARA PEMBAHASAN SENTRA GAKKUMDU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *) LAPORAN/TEMUAN NOMOR: ............... TANGGAL ............... I.

Dasar : Penerimaan Laporan/Temuan Nomor; .......... Tanggal.......... *);

II.

Pimpinan dan Peserta Pembahasan 1. Pimpinan : 2. Peserta :

III.

Waktu dan Tempat 1. Hari 2. Tanggal 3. Pukul 4. Tempat

IV.

: : : :

Pelaksanaan 1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan/ Formulir Temuan Nomor........... Tanggal ....... 2. Materi: a. proses penerimaan Laporan/Temuan: b. posisi kasus: 3.

V.

Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Kesimpulan : 2.

VI.

Saran dan Pendapat a. Pengawas Pemilihan Umum **) b. Kepolisian Negara Republik Indonesia **) c. Kejaksaan Republik Indonesia **)

Rekomendasi :

Penutup Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenarbenarnya. ..................,..............................20xx ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA **)

(Pengawas Pemilu**)

(Kepolisian Negara Republik Indonesia**)

(Kejaksaan Republik Indonesia **)

Tembusan Yth: Ketua Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota *) Keterangan: *) Coret yang tidak perlu **) sesuai dengan nama lembaga dan tingkatannya.


130 | P a g e

LEMBAR TES FORMATIF 6 Nama

: _______________________

Pengawas Pemilihan : _______________________ Jawablah pertanyaan dibawah ini dan beri tanda silang (X) 1. Sanksi pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota diatur di dalam…. a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 d. Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2008 e. Perppu No 1 Tahun 2014 2. Berapa hari sejak kejadian batas waktu dapat melaporkan kepada pengawas pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota? a. 7 hari sejak diketahui atau ditemukan b. 7 hari sejak kejadian c. 3 hari sejak diketahui atau ditemukan d. 3 hari sejak kejadian e. Tidak ada batasan waktu 3. Andi salah satu simpatisan pendukung calon Bupati, pada masa tenang, melakukan kampanye kepada masayarakat dengan menyampaikan visi dan misi calon Bupati, pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Andi tersebut? a. Pelanggaran Administrasi b. Pelanggaran Kode Etik Tim kampanye c. Tindak Pidana Pemilihan d. Pelanggaran Kode Etik e. Bukan Pelanggaran 4. Yang dapat melaporkan tentang terjadinya suatu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan kepada Pengawas Pemilu, kecuali: a. Peserta Pemilihan b. Calon Gubernur, Bupati/Walikota c. Pemilih d. Pemantau Pemilu e. Warga Negara Asing 5. Waktu yang yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran adalah a. 3 + 5 hari b. 3 + 7 hari c. 7 + 7 hari d. 5 + 7 hari e. 3 + 2 hari 6. Waktu yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan menurut Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota adalah… a. 14 hari b. 21 hari c. 28 hari Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

131 | P a g e

d. 5 hari e. Tidak ada batasan menurut KUHAP 7. Batasan waktu bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawas Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota adalah… a. 14 hari setelah rekomendasi diterima b. 21 hari setelah rekomendasi diterima c. 7 hari setelah rekomendasi diterima d. 3 hari setelah rekomendasi diterima e. 5 hari setelah rekomendasi diterima 8. Batasan waktu Pengadilan waktu untuk memeriksa dan mengadili pidana pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota adalah… a. 7 hari b. 14 hari c. 21 hari d. 28 hari e. 35 hari 9. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, termasuk pelanggaran apa? a. Pelanggaran Administrasi Pemilu b. Pelanggaran Pidana Pemilu c. Pelanggaran Kode Etik d. Bukan Pelanggaran e. Pelanggaran HAM 10. Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terlibat dalam Kampanye salah satu Calon Gubernur, Bupati/Walikota adalah termasuk pelanggaran apa? a. Pelanggaran Administrasi b. Pelanggaran Kode Etik c. Sengketa Pemilu d. Bukan Pelanggaran e. Pelanggaran Pidana Umum


132 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 6: 1. E 2. A 3. C 4. E 5. E 6. A 7. C 8. A 9. A 10. B


133 | P a g e

MODUL 7 KAJIAN PENINDAKAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA A. POKOK BAHASAN : Kajian penindakan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. B. DESKRIPSI SINGKAT : Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk membangun kemampuan peserta dalam melakukan kajian, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisa unsur dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta merekomendasikan kepada institusi terkait. C. SUB POKOK BAHASAN : 1. Kajian dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 2. Bukti dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, dan cara mendapatkannya 3. Klarifikasi; 4. Merumuskan pendapat hukum, dan analisa unsur dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 5. Membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota D. HASIL BELAJAR : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat melakukan kajian hukum, mengumpulkan bukti yang diperlukan, melakukan klarifikasi, mengkaji dan merumuskan pendapat hukum dan merumuskan rekomendasi terhadap suatu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. E. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. mengidentifikasi dan mendapatkan bukti yang diperlukan, 2. melakukan klarifikasi 3. membuat kajian hukum terhadap suatu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 4. merekomendasikan/meneruskan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan GBW kepada Institusi terkait. F. METODE : 1. Ceramah dan tanya jawab 2. Studi kasus 3. Simulasi klarifikasi 4. Simulasi merumuskan pendapat hukum 5. Presentasi; G. BAHAN / ALAT BANTU : 1. Materi Ceramah (Powerpoint) 2. Lembar Kasus 3. Naskah Pegangan 4. Kertas Plano 5. Laptop 6. Flipboard Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

134 | P a g e

7. 8. 9.

Spidol besar dan kecil LCD projektor Lakban

H. WAKTU (MENIT) : 135 Menit I. BAHAN RUJUKAN : 1. KUHAP 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 4. Peraturan Bawaslu 5. Peraturan-peraturan KPU J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator mengawali sesi pembelajaran dengan mereview materi sessi sebelumnya. Untuk itu Fasilitator mengajukan 3 pertanyaan kepada peserta sebagai berikut: a. Siapa yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: b. Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit, sebutkan: c. Jelaskan alur penanganan pelanggaran sejak dari laporan/temuan sampai dengan tindak lanjut! Acuan fasilitator: a. Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh: 1) Pemilih; 2) pemantau Pemilihan; atau 3) peserta Pemilihan. b. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis memuat paling sedikit: 1) nama dan alamat pelapor; 2) pihak terlapor; 3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan c. Alur penindakan pelanggaran dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, melakukan pengkajian pelanggaran, melakukan klarifikasi, mengumpulkan bukti, pemberkasan, rapat pleno untuk memutuskan, dan meneruskan/rekomendasi kepada instansi berwenang. (5 menit) 2. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran dari modul ini, yaituuntuk membangun kemampuan peserta dalam melakukan kajian, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisa unsur dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta merekomendasikan kepada institusi terkait. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: a. mengidentifikasi dan mendapatkan bukti yang diperlukan, b. melakukan klarifikasi c. membuat kajian hukum terhadap suatu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota d. merekomendasikan/meneruskan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Institusi terkait. 3. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus peserta, dengan pertanyaan sebagai berikut: a.

Apa kah di kelas ini ada yang memiliki pengalan menangani pelanggaran


135 | P a g e

pemilu, kesulitan apa yang dihadapi dalam proses melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu? b. Dalam suatu pelanggaran Pemilihan, Siapa yang dapat menjadi subjek pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota? c. Siapa peserta yang pernah diklarifikasi atau melakukan klarifikasi? Apabila ada coba berbagi pengalaman ! d. Dalam tindak pidana Apa yang membedakan perbuatan kumulatif dan perbuatan alternatif? Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta sebagai bahan dalam memberikan ceramah. (5 menit) 4. Selanjutnya Fasilitator menayangkan slide presentasi dan menjelaskan tentang Klarifikasi dan unsur-unsur pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disertai dengan contoh-contoh kasus di lapangan serta menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam curah pendapat. (30 menit) 5.

Setelah presentasi, Fasilitator membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok dengan memperhatikan keseimbangan kemampuan masing-masing kelompok.

6.

Fasilitator membagikan Lembar Kerja 7, kepada setiap peserta, kemudian menjelaskan langkah-langkah penyelesaian Lembar Kerja 7. a. Setiap kelompok menyusun organisasi kelompok. b. Setiap kelompok mempelajari Lembar Kasus 7 masing-masing dan mendiskusikan dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan c. Tugas masing-masing kelompok adalah: 1) Bermain peran melakukan klarifikasi dengan menggunkan laptop 2) Membuat kajian 3) Membuat rekomendasi berdasarkan kajian d. Seluruh tugas kelompok diselesaikan dalam waktu maksimal 30 menit

7.

Fasilitator membagikan Lembar Kasus 7, kepada setiap peserta, kemudian menjelaskan langkah-langkah penyelesaian : a. Tentukan tokoh dalam ilustrasi kasus pada Lembar Kasus 7 yang akan diklarifikasi. b. Lakukan pembagian peran siapa yang menjadi terklarifikasi dan siapa yang menjadi petugas kyang melakukan klarifikasi; c. Masing-masing kelompok melakukan roleplay (bermain peran) melakukan klarifikasi menggunakan Berita Acara Klarifikasi, dengan menggunakan Laptop; d. Dimulai dari kelompok yang sudah siap, apabila sudah selesai kelompok pertama dilanjutkan kelompok berikutnya secara bergantian. e. Setelah masing-masing kelompok selesai bermain peran dilanjutkan dengan membuat kajian dengan menggunakan laptop sesuai dengan formulir Kajian; f. Setelah selesai membuat kajian dilanjutkan masing-masing kelompok membuat rekomendasi sesuai dengan hasil kajiannya. g. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya secara bergantian, setiap selesai satu kelompok presentasi langsung dilakukan tanggapan dan masukan dari kelompok lain. 8. Selama proses diskusi, Fasilitator dan Fasilitator Pendamping melakukan bimbingan-bimbingan kepada semua kelompok sesuai kebutuhan. (90 menit)


136 | P a g e

9.

Setelah diskusi selesai, dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok untuk mendapatkan tanggapan dari kepada kelompok lain. Waktu presentasi dan tanya jawab 30 menit. (30 menit)

10. Fasilitator merangkum hasil kerja ketiga kelompok kemudian memberikan tanggapan sekaligus meluruskan dan menambahkan hal penting yang belum ditemukan oleh ketiga kelompok. (5 menit) 11. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk memberikan penguatan pemahaman tentang materi Kajian dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan GBW;. (25 menit) 12. Setelah nara sumber selesai, Fasilitator membagikan lembar Tes Formatif 7 dan meminta seluruh peserta mengerjakan dengan waktu 5 menit; .(5 menit) 13. Setelah seluruh peserta selesai mengerjakan tes formatif, Fasilitator mengucapkan terima kasih atas perhatian peserta dan menyampaikan tema materi yang akan dibahas pada modul berikutnya yaitu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kemudian menutup sesi.


137 | P a g e

LEMBAR KASUS 7 KAJIAN PENINDAKAN PELANGGARAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA KPU Provinsi Jawa Utara Sejahtera menetapkan Calon Gubernur Provinsi Jawa Utara pada Pemilihan Gubernur Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Utara Nomor 1/Pemilihan Gub/2015 pada tanggal 7 Mei 2015, dengan Calon Gubernur sebagai berikut: 1.

Calon Gubernur Drs. Saiful Jamil, M.Si. diusung dan didukung oleh Partai Sejahtera Selamanya;

2.

Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH. diusung dan didukung oleh Partai Makmur Sentosa;

3.

Calon Gubernur Siti Badriah, SE. MM. Melalui Jalur perseorangan.

Pada tanggal 8 Mei 2015, Calon Gubernur Mikir Arifin SH, MH. mengadakan pertemuan dengan kader Partai Makmur Sentosa se-Provinsi Jawa Utara di Gedung Wanita milik Pemrov Jawa Utara. Pertemuan kader Partai Makmur Sentosa ini ditujukan dalam rangka konsolidasi pemenangan Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH. pada saat pemungutan suara tanggal 9 Juni 2015. Dalam pertemuan tersebut hadir, Ketua DPRD Provinsi Jawa Utara, Sdr. Iskandar Ishak, anggota DPRD Provinsi Jawa Utara, Joko Tingkir, yang merupakan kader Partai Makmur Sentosa. Selain 2 (dua) orang anggota DPRD Provinsi Jawa Utara Tersebut, hadir juga Pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Makmur Sentosa se Provinsi Jawa Utara. Dalam pertemuan tersebut Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH. Berpidato yang isinya menyampaikan Visi dan Misinya apabila menjadi Gubernur Provinsi Jawa Utara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Utara yaitu “ “Menuju Masayarakat Provinsi Jawa Utara Sejahrtera Makmur Sentosa selamanya” Pada pertemuan di Gedung wanita Provinsi Jawa Utara tersebut yang dilaksanakan dari Jam 9.00 WIB s/d 12.00 WIB juga dihadiri oleh Kepala Desa, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Suka Rame, Sdr. Jaja Miharja yang memberikan sambutan dengan mengatakan “ Marilah kita semua mendukung Calon Gubernur Mikir Arifin, SH, MH, pada pelaksanaan pemungutan suara pada Tanggal 9 Juni 2015 di TPS Masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, Panitia tidak membatasi jumlah peserta yang hadir tetapi mengajak seluruh masyarakat Jawa Utara untuk hadir dan memasuki gedung wanita Provinsi Jawa utara, sehingga kapasitas gedung yang hanya untuk 400 (empat ratus) orang tidak mencukupi dan terjadi kerumunan masyarakat dihalaman dan di jalan sekitar Gedung. Pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib, Sdr. M Rizal dari Pemantau Pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran Kampanye kepada Pengawas Pemilihan yang dilakukan di Gedung Wanita Jawa utara pada Tanggal 8 Mei 2015,. Dalam laporannya, M Rizal, membawa serta saksi Amir warga Desa Pasar Kemis yang turut hadir dalam gedung wanita pada acara dimaksud karena diajak oleh Sdr. Agus salah satu Pengurus DPD Partai Makmur Sentosa, dan Asep salah seorang warga yang hadir di halaman Gedung wanita pada acara tersebut, yang kehadirannya karena diminta oleh panitia karena dijanjikan akan diberi transpot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta bukti rekaman video melalui HP milik Sdr. Amir yang berisi rekaman acara dimaksud. Instruksi: a. Tentukan 1 (satu) tokoh dalam ilustrasi kasus pada Lembar Kasus 7 yang akan diklarifikasi. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

138 | P a g e

b. Lakukan pembagian peran siapa yang menjadi terklarifikasi dan siapa yang menjadi petugas yang melakukan klarifikasi. c. melakukan roleplay (bermain peran) melakukan klarifikasi menggunakan Berita Acara Klarifikasi, dengan menggunakan Laptop; d. Buatlah kajian dengan menggunakan laptop sesuai dengan formulir Kajian e. Buatlah rekomendasi sesuai dengan hasil kajiannya;


139 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 7 KAJIAN PENINDAKAN DUGAAN PELAGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA A. KAJIAN PENINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Kajian dugaan pelanggaran pemilu adalah penulisan hasil rangkaian proses administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan dan rekomendasi atas temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu sebagai dasar untuk memutuskan suatu temuan atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, atau pelanggaran tertentu, dan sanksi yang direkomendasikan kepada pihak yang berwenang. 1. Sistematika Kajian a. Pokok Masalah b. Data Pelapor dan Terlapor c. Kajian /Pembahsan d. Kesimpulan e. Rekomendasi 2. Pokok Masalah Uraian singkat Peristiwa dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang dilaporkan. 3. Data Pelapor Dan Terlapor Data dan identitas pelapor dan terlapor disesuaikan dengan data identitas resmi (KTP/Paspor/SIM) yang disampaikan pada saat menyampaikan laporan dan/atau pada saat memberikan keterangan. 4. Kajian/Pembahasan a. Dasar Hukum a) Dasar kewenangan Pengawas Pemilu sesuai jenjang untuk menerima laporan/temuan, menindaklanjuti laporan/temuan, dan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang. b) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dilaporkan/ditemukan c) Ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran d) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi. b. Fakta/Keterangan Uraian tentang peristiwa hukum dan kejadian yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan dan dokumen atau informasi yang diperoleh pada saat klarifikasi. c.

Pembahasan/kajian Dalam pembahasan dan kajian pengawas pemilihan, melakukan analisa terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, dan merumuskan pendapat hukum dengan cara mengaitkan fakta dan keterangan (fakta hukum) dan bukti ( alat Bukti dan barang bukti)


140 | P a g e

d. Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam melakukan kajian Panwaslu Kabupaten/Kota mendasarkan pada fakta, alat-alat bukti yang sah, barang bukti dan aturan perundang-undangan yang sesuai sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 1)

Alat Bukti Adalah segala sesuatu yang ada hubunganya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pelanggaran yang telah dilakukan, yang dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan:  Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli. c. Surat. d. Petunjuk. e. Keterangan terdakwa Dalam konteks kajian di Panwaslu Kabupaten/Kota keterangan terdakwa disesuaikan dengan status laporan/temuan yaitu keterangan terlapor.  Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2)

Barang Bukti Adalah barang atau benda bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, dan/atau mempunyai hubungan langsung dengan pelanggaran dan/atau kejahatan. Yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan guna menjernihkan dan membuktikan suatu peristiwa atau keadaan yang dihadirkan sebagai barang bukti.

3)

Cara Mendapatkan Bukti Pengawas Pemilihan dalam melakukan kajian untuk dapat menganalisis unsur dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan dan mengaitkat fakta dan keterangan (fakta hukum) sehingga dapat merumuskan pendapat hukum harus berdasarkan bukti permulaan, atau bukti yang cukup, untuk dapat mengumpulkan bukti Pengawas pemilihan melakukan : a) Klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor dan saksi-saksi, yang mengetahui, mendengar serta mengalami sendiri suatu peristiwa, serta ahli yang didengar keterangannya berdasarkan keahlian khusus yang bertujuan agar suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan terungkap lebih terang. b) Melakukan penelusuran dengan berkordinasi kepada intitusi atau lembaga-lembaga terkait dengan suatu peristiwa, misalnya terhadap bukti akta atau surat; c) Mengindentifikasi tempat kejadian suatu peristiwa untuk mendapatkan saksi-saksi agar dapat dilakukan klarifikasi;


141 | P a g e

d) Meminta pihak-pihak terkait agar dapat menyerahkan dokumendokumen yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan. 4)

Klarifikasi

Sesuai Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Bahwa Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiranPelapor, Terlapor Pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau Ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah,. Keterangan dan/atau klarifikasi dibuat dalam Berita Acara klarifikasi dengan menggunakan Formulir Model A-8. bahwa dalam proses pengkajian laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya. Klarifikasi bertujuan menguji kebenaran, atau melengkapi informasi yang telah diperoleh, atau mendapatkan suatu informasi yang diperlukan dari seseorang melalui proses tanya jawab. Pengawas Pemilu mengundang Pihak-Pihak yang akan dimintai keterangan/klarifikasinya secara layak., mengingat keterbatasan waktu. undangan klarifikasi disampaikan dalam kondisi dan situasi yang layak sehingga pihak yang diundang untuk klarifikasi dapat menerima dan bisa hadir. Undangan klarifikasi disampaikan dan untuk kepentingan substansi klarifikasi, Pengawas Pemilu dapat menyesuaikan isi surat undangan klarifikasi dengan konteks laporan yang sedang ditangani. Proses klarifikasi dilakukan dengan membuat Berita Acara yang berisi pertanyaan dan jawaban. Berita Acara Klarifikasi dibuat rangkap dan ditandatangani oleh kedua pihak (yang melakukan kalrifikasi dan yang dimintakan klarifikasi). Tanda tangan dilakukan oleh salah satu pihak diatas materai. 5. Kesimpulan Berdasarkan pembahsan dan kajian Pengawas pemilihan meyimpulkan hasil analisis terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan dengan pendapat hukum dengan mengaitkan fakta/keterangan hukum dengan bukti, apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, adalah merupakan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan dengan menyatakan pasal-pasal apa yang diduga dilanggar dan/atau merupakan tindak pidana pemilihan menurut Peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum mengatur Hasil Kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran dituangkan dalam Formulir A-9, dikatagorikan sebagai: a. Pelanggaran Pemilu; b. Bukan pelanggaran Pemilu; atau c. Sengketa Pemilu Hasil kajian yang berupa Dugaan Pelanggran Pemilu dapat berupa: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu b. Pelanggaran Administrasi Pemilu; dan/atau c. Tindak Pidana Pemilu


142 | P a g e

6. Rekomendasi 1. Rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti yaitu: 1) Pelanggaran administrasi pemilihan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya 2) Tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Penyidik Kepolisian sesuai tingkataanya 3) Kode etik penyelenggara pemilihan kepada DKPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagaianggota KPU, anggota Bawaslu, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP.

2. 3.

b. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan, PPS, Pengawas Pemilu Lapangan atau KPPS,Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi. Poin-poin rekomendasi untuk pemulihan hak yang dilanggar Ancaman/sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan

B. ANALISIS UNSUR-UNSUR DUGAAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Analisis unsur-unsur pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota antara lain meliputi : 1. Subyek pelanggaran atau pelaku pelanggaran dapat dilakukan olehsetiap orang tetapi dapat juga hanya oleh orang tertentu (tidak setiap orang), semisal : anggota KPU, Calon, Anggota Pengawas Pemilu, setiap PNS, TNI, Kepoliisian, seorang majikan, dll. Beberapa ketentuan dalam UU Pemilu menyebutkan secara jelas mengenai subyek atau pelaku, sebagai misal: Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye. Contoh: Pasal 177 Perppu No 1 Tahun 2014 Subyek setiap Orang Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keteranganyang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang laintentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftarpemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dendapaling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan palingbanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 186 ayat (1) Perppu No 1 Tahun 2014 Subyek Orang tertentu Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).


143 | P a g e

2.

Untuk mengetahui bentuk kesalahannya, dapat dilihat dalam rumusan ketentuan apakah harus berdasarkan unsur kesengajaan atau termasuk kealpaan/tidak sengaja. Dalam hal unsur kesengajaan maka harus dibuktikan bahwa pelanggaran yang terjadi karena adanya upaya yang disengaja. Contoh unsur kesengajaan dan kelalaian Pasal 185 Unsur kesengajaan Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keteranganyang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsuuntuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur, bakalCalon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseoranganWalikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah). Unsur karena Kelalaiannya Dalam Ketentuan Pidana Perppu No 1 Tahun 2014 tidak mengatur

3.

Berdasarkan rumusan pasal, harus diperhatikan apakah yang dipermasalahkan “tindak perbuatan” atau lebih kepada “akibat yang ditimbulkan”. Apabila yang dipermasalahkan tindak perbuatan maka tidak penting untuk mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Tetapi apabila yang dipermasalahkan adalah akibat yang ditimbulkan maka tidak perlu mempersoalkan mengenai bagaimana cara perbuatan itu dilakukan, apakah dengan sengaja atau karena lalai. Pasal 187 Unsur Perbuatan yang dilarang Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 178 Unsur akibat perbuatan Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4. Berdasarkan rumusan ketentuan dapat dibedakan antara perbuatan yang unsurunsurnya cukup dipenuhi secara alternatif dan perbuatan pelanggaran yang unsurnya harus dipenuhi secara kumulatif (menyeluruh). Rumusan alternatif biasanya menggunakan tanda “koma” atau dengan kata “atau”. Jadi untuk dapat dikenakan sanksi tidak mesti memenuhi seluruh unsur yang dicantumkan tetapi cukup salah satunya saja.


144 | P a g e

Pasal 182 Unsur Perbuatan alternatif “Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancamankekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilihmenghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) danpaling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 186 ayat (2) Unsur Perbuatan Kumulatif “Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota,dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidakmelakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calonperseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tigapuluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluhdua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal

Pelaku Pelanggaran

177

Setiap Orang

178

Setiap orang

182

Setiap Orang

179

Setiap Orang

180

Setiap Orang

Bentuk Pelanggaran PELANGGARAN Pemutakhiran Data Pemilih Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan

Sanksi Pidana

penjara minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan dan denda minimal 3 juta dan maksimal 12 juta

penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal 12 juta dan maksimal 24 juta penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal 12 juta dan maksimal 36 juta penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal 36 juta dan maksimal 72 juta

Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dengan sengaja secara melawan penjara minimal 36 bulan


145 | P a g e

180 ayat (2)

Setiap Orang

184

Setiap Orang

185

Setiap Orang

186 ayat (1)

Anggota PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi

186 ayat (2)

Anggota PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi

191 ayat (1)

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota

191 ayat (2)

Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik

187 ayat (1)

Setiap Orang

hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota Karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolaholah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseorangan Walikota Dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

dan maksimal 72 bulan dan denda minimal 36 juta dan maksimal 72 juta penjara minimal 48 bulan dan maksimal 96 bulan dan denda minimal 48 juta dan maksimal 96 juta penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal 36 juta dan maksimal 72 juta

Dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama Masa Kampanye Dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU

penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal 25 miliar dan maksimal 50 miliar


penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal 36 juta dan maksimal 72 juta Dengan sengaja tidak melakukan penjara minimal 36 bulan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dan maksimal 72 bulan calon perseorangan sebagaimana dan denda minimal 36 diatur dalam Undang-Undang juta dan maksimal 72 ini juta Dengan sengaja mengundurkan diri penjara minimal 24 bulan setelah penetapan Calon Gubernur, dan maksimal 60 bulan Calon Bupati, dan Calon Walikota dan denda minimal 25 sampai dengan pelaksanaan miliar dan maksimal 50 pemungutan suara putaran pertama miliar

penjara minimal 15 hari dan maksimal 3 bulan dan denda minimal 100


146 | P a g e

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j Dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye

187 ayat (2)

Setiap Orang

187 ayat (3)

Setiap Orang

187 ayat (4)

Setiap Orang

187 ayat (5)

Setiap Orang

Memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)

187 ayat (6)

Setiap Orang

187 ayat (7)

Setiap Orang

187 ayat (8)

Calon Kepala Daerah

188

Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Lurah Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, Menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

189

Dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa

ribu dan maksimal 1 juta penjara minimal 3 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda minimal 600 ribu dan maksimal 6 juta penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan denda minimal 100 ribu dan maksimal 1 juta

penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan denda minimal 600 ribu dan maksimal 6 juta penjara minimal 4 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar penjara minimal 4 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar

penjara minimal 2 bulan dan maksimal 12 bulan dan denda minimal 1 juta dan maksimal 10 juta penjara minimal 12 bulan dan maksimal 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan denda minimal 600 ribu dan maksimal 6 juta penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan denda minimal 600 ribu dan maksimal 6 juta


147 | P a g e

atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), 190

192 (1)

192 ayat (2)

Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3),

Pascapemungutan suara (Putaran Pertama) Calon Dengan sengaja mengundurkan diri Gubernur, setelah pemungutan suara putaran Bupati, dan pertama sampai dengan Walikota pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, Pimpinan Partai Dengan sengaja menarik calonnya Politik atau dan/atau calon yang telah gabungan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan pimpinan partai KPU Kabupaten/Kota sampai politik dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,

193 ayat (1)

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

193 ayat (2)

Ketua dan Anggota KPPS

193 ayat (3)


193 ayat (4)

KPPS

193 ayat (5)

KPPS

Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota Dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, Dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel

penjara minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan denda minimal 600 ribu dan maksimal 6 juta

penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal 50 milyar dan maksimal 100 milyar penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal 50 milyar dan maksimal 100 milyar


penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal 6 juta dan maksimal 12 juta penjara minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan dan denda minimal 3 juta dan maksimal 12 juta penjara minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan dan denda minimal 3 juta dan maksimal 12 juta

penjara minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda minimal 6 juta


148 | P a g e

193 ayat (6)

Setiap PPS

194

Panwas Kecamatan

195

Setiap Orang

196


183

Setiap Orang

197 ayat (1)

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

197 ayat (2)

Setiap orang

198

Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, Pengumuman Rekapitulasi Suara Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini,

Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)

dan maksimal 18 juta

penjara minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan dan denda minimal 3 juta dan maksimal 12 juta penjara minimal 6 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal 6 juta dan maksimal 24 juta penjara minimal 60 bulan dan maksimal 120 bulan dan denda minimal 2,5 milyar dan maksimal 5 milyar penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal 6 juta dan maksimal 12 juta

penjara minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dan denda minimal 12 juta dan maksimal 36 juta penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan dan denda minimal 240 juta dan maksimal 600 juta penjara minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan dan denda minimal 6 juta dan maksimal 18 juta penjara minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda minimal 12 juta dan maksimal 24 juta


149 | P a g e

LEMBAR TES FORMATIF 7 Nama

: ___________________

Pengawas Pemilihan

: ___________________

Jawablah pertanyaan dibawah ini dan beri tanda silang (X) 1.

Beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, seperti dibawah ini kecuali: a. Peraturan perundang-undangan terkait b. Melakukan Klarifikasi c. Pemberitaan media jejaring sosial d. Melakukan Kajian dugaan Pelanggaran

2.

Salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota: a. Jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh KPU b. Hasil jajak pendapat c. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Sementara d. Peraturan KPU

3. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggarandan tindak pidana Pemilihan, maka : a. Tidak perlu rekomendasi b. Diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilihan c. Tetap disampaikan kepada pelapor d. Dilakukan kajian ulang 4. Keterangan yang disampaikan oleh pelapor pada saat menyampaikan laporan dapat dijadikan sebagai: a. Barang bukti b. Alat bukti c. Keterangan saksi d. Rekomendasi 5. Yang dapat dijadikan sebagai saksi adalah: a. Orang yang mendapat informasi dari pelapor b. Orang yang mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa c. Orang yang terlibat secara langsung dalam kejadian tersebut d. Orang yang dilaporkan sebagai pelaku peristiwa (pelanggaran) 6. Yang dimaksud dengan unsur-unsur pelanggarandan/atau tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, antara lain kecuali: a. Subyek (pelaku) pelanggaran umum atau orang tertentu b. Jenis perbuatan yang diharuskan maupun perbuatan yang dilarang c. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku melalui pengadilan atau DKPP d. Apakah dirumuskan secara alternatif atau kumulatif 7. Apabila perbuatan dirumuskan secara alternatif, maka unsur perbuatan yang harus dipenuhi : a. Satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup b. tidak semua perbuatan tetapi harus lebih dari satu Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

150 | P a g e

c. semua perbuatan harus terpenuhi d. minimal 2 (dua) unsur harus terpenuhi 8. Yang dimaksud dengan melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan yang diperintahkan : a. Omisi b. Pasif c. Komisi d. Korupsi 9. Dimana kita dapat mengetahui adanya unsur-unsur tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota : a. Perppu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. b. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu c. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota d. Peraturan KPU tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 10. Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemili9han yang selesai sebelum 5 (lima) hari menjelang KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan, dipidana dengan pidana penjara 12 (dua belas bulan) dan seterusnya ....., tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal: a. Pasal 196 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 b. Pasal 197 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 c. Pasal 198 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 d. Pasal 199 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 e. Pasal 200 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014


151 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 7 1. C 2. A 3. B 4. B 5. B 6. C 7. A 8. B 9. A 10. C


152 | P a g e

MODUL 8 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA A. POKOK BAHASAN : Penyelesian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota B. DESKRIPSI SINGKAT : Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk membangun kemampuan peserta dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota C. SUB POKOK BAHASAN : 1. Prosedur Penyelesain sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2. Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 3. Keputusan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 4. Jenis sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 5. Kewenangan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 6. Penyelesaian sengketa dalam proses cepat D. HASIL BELAJAR : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat memahami prosedur penyelesaian sengketa

Pemilihan

Gubernur,

Bupati

dan

Walikota,

mengadministrasikan

penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menggunakan formulir

yang

tepat,

memahami

syarat

formil

maupun

material

temuan/laporan/permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, membedakan jenis sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mampu melaksanakan muyawarah, membuat keputusan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota , serta penyelesaian sengketa dalam prosaes cepat E. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menjelaskan prosedur (acara) penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2. Menggunakan formulir penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 3. Memahami syarat formal dan material Temuan/laporan/permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 4. Memahami kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

153 | P a g e

5. Melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 6. Membuat keputusan penyelesaian sengketa Pemiuhan Gubernur, Bupati dan Walikota 7. Menyelesaikan sengketa dalam proses cepat F. METODE : 1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. diskusi 4. Game 5. Simulasi Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 6. simulasi penyelesaian sengketa dalam proses cepat G. BAHAN / ALAT BANTU : 1. Materi Ceramah 2. Kertas Plano 3. Laptop 4. LCD proyektor 5. Spidol 6. Metaplan 7. HVS 8. Lembar Kasus 9. Formulir penyelesian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 10. Lakban H. WAKTU (MENIT) : 135 Menit = 3 Jam Pelajaran I. BAHAN RUJUKAN : 1. Perppu No. 1 Tahun 2014, 2. Peraturan Bawaslu J. PROSES PEMBELAJARAN (A) 1. Fasilitator memulai sesi pembelajaran dengan mereview modul sebelumnya. Fasilitator mengajukan 3 pertanyaan sebagai berikut: (5 menit) a. Apa saja yang masuk dalam sistematika Kajian dugaan pelanggaran b. Apa yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? c. Apa yang dimaksud dengan barang bukti menurut KUHAP? Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

154 | P a g e

Acuan Fasilitator a. Sistematika Kajian dugaan pelanggaran meliputi: 1) Pokok Masalah 2) Data Pelapor dan Terlapor 3) Kajian /Pembahsan 4) Kesimpulan 5) Rekomendasi b. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: 1) Keterangan saksi. 2) Keterangan ahli. 3) Surat. 4) Petunjuk. 5) Keterangan terdakwa c. Barang Bukti Adalah barang atau benda bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, dan/atau mempunyai hubungan langsung dengan pelanggaran dan/atau kejahatan. Yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan guna menjernihkan dan membuktikan suatu peristiwa atau keadaan yang dihadirkan sebagai barang bukti. 2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pokok bahasan ini yaitu untuk membangun kemampuan peserta dalam Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: a. Mengetahui jenis-jenis konflik atau sengketa; b. Mempetakan konflik yang terjadi dalam tahapan pemilihan; c. Menganalisis konflik yang terjadi dalam tahapan pemilihan; d. Melakukan proses penyelesaian sengketa untuk mencapai musyawarah mufakat. 3. Fasilitator mempersilahkan moderator pusat untuk memimpin pembelajaran lebih lanjut. 4. Moderator pusat menyampaikan kepada peserta bahwa berikut ini akan disampaikan pemaparan dari narasumber yang menyangkut “Analisis Konfli”; (15 menit) 5. Moderator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 5 dan meminta peserta untuk menyusun organisasi kelompoknya masingmasing; 6. Kemudian moderator mengatur posisi kelima kelompok untuk berdiskusi tentang analisis konflik dedngan mengisi table kerja analisis konflik; (25 menit) 7. Setelah waktu habis moderator mempersilahkan semua kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 (tanpa tanggapan) namun setelah selesai presentasi kelompok 5 Baru dilakukan tanggapan –tanggapan dari kelompok lain; 8. Selama proses diskusi Narasumber dan moderator melakukan bimbinganbimbingan kepada semua kelompok sesuai kebutuhan; Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

155 | P a g e

9. Narasumber merangkum hasil kerja ketiga kelompok kemudian memberikan tanggapan sekaligus meluruskan dan menambahkan hal penting yang belum ditemukan oleh ketiga kelompok; 10. Kemudian narasumber menyampaikan ceramah partisipatif tentang “Tahapan mediasi”; (15 menit) 11. Selanjutnya moderator meminta kepada peserta dari Provinsi ………(6) orang untuk menjadi pemeran dalam simulasi tentang teknik musyawarah penyelesaian sengketa; (30 menit) 12. Moderator menugaskan kepada peserta lainnya untuk bertugas sebagi pengamat/observer yang bertugas mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses masalah yang terjadi solusi yang ditemukan dan hal-hal lain yang dianggap perlu; 13. Selama simulasi berlangsung narasumber dan moderator melakukan observasi/ pengamatan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses, masalah yang terjadi solusi yang ditemukan dan hal-hal lain yang dianggap perlu; 14. Narsumber mempersilahkan kepada seluruh peserta termasuk pemeran simulasi untuk memberikan tanggapan-tanggapan dari proses simulasi yang telah berlangsung; 15. Moderator mempersilahkan Narasumber untuk memberikan pencerahan terhadap tanggapan peserta, sekaligus memberikan penguatan pemahaman materi teknik penyelesaian sengketa; (20 menit) 16. Moderator menyerahkan kembali kepimimpinan kelas kepada fasilitator ; 17. Fasilitator membagikan lembar Tes Formatif 8 dan meminta seluruh peserta mengerjakan dengan waktu 5 menit; 18. Fasilitator mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator dan semua peserta atas partisipasinya dalam proses pembelajaran teknik penyelesaian sengketa dan menyampaikan bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi modul 9 yaitu Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga kemudian meyampaikan salam dan menutup pembelajaran.


156 | P a g e

LEMBAR KERJA 8 Kasus Sengketa Pemilu: Modul 8 Informasi untuk Pengawas Pemilu sebagai Mediator: Bapak Ananda Laia dan Siti Aromasa sebelumnya merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara Selatan. Pada dua tahun pertama memimpin, mereka masih kompak dan seiring sejalan. Perpecahan mulai tampak ketika memasuki tahun ketiga. Bupati Ananda melihat Wakil Bupati Siti Aromasa mulai menunjukkan keinginan untuk menjadi Bupati. Padahal awalnya mereka telah membuat kesepakatan rahasia bahwa Ibu Siti Aromasa akan mendukung Bapak Ananda sampai dua periode kemudian setelah itu Bapak Amanda akan mendukung Ibu Aromasa selama dua periode juga untuk menjadi Bupati. Perpecahan semakin tampak pada menjelang akhir masa jabatan. Ibu Siti Aromasa semakin kuat ingin maju sebagai kepala daerah karena ia sering merasa tersinggung dengan sikap Bapak Ananda yang selalu meremehkannya. Apalagi ia yakin akan didukung oleh masyarakat di daerahnya dan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD mendukungnya. Akhirnya mereka melakukan perceraian politik dan masing-masing maju mencalonkan diri sebagai Bupati. Dalam masa kampanye, Ibu Siti Aromasa mengkampanyekan keberhasilan program “5 anak cukup” yang dijalankannya sebagai wakil Bupati. Program ini memang mendapat simpati dan dukungan yang luas dari kaum laki-laki. Namun ternyata, Bapak Ananda Laia merasa terganggu dengan materi kampanye ibu Siti Aromasa karena menurutnya, keberhasilan program tersebut juga tidak lepas dari campur tangannya selaku Bupati. Dan program tersebut telah menjadi program pemerintah. Karena khawatir dampak kampanye ibu Siti Aromasa ini akan berhasil menggalang dukungan penuh dari masyarakat pemilih, maka Bapak Ananda Laia datang ke Pengawas Pemilu dan meminta Pengawas Pemilu agar melarang Ibu Siti Aromasa mengkampanyekan program “5 anak cukup”. Selain itu Bapak Ananda juga melaporkan ke Pengawas Pemilu bahwa Ibu Siti Aromasa telah mengkampanyekan slogan yang merupakan hak milik Ananda. Bila Ibu Siti Aromasa tetap tidak mau mencabut kampanye tersebut maka Bapak Ananda akan melaporkan ke kepolisian karena Ibu Siti Aromasa telah mencuri hak ciptanya dan telah ingkar janji dalam kesepakatan yang mereka buat. Sementara Ibu Siti Aromasa tidak mau mencabut materi kampanye tersebut karena ia merasa materi tersebut muncul adalah karena idenya. Ibu Siti Aromasa menganggap Bapak Ananda hanya ingin menjatuhkan dirinya dengan cara yang licik.


157 | P a g e

Informasi Rahasia Ibu Siti Ananda: Sebenarnya Ibu Siti Aromasa ingin maju menjadi Bupati karena merasa tersinggung telah dilecehkan oleh Bapak Ananda yang meremehkan kemampuannya sebagai perempuan dianggap tidak mampu sebagai pemimpin. Padahal Ibu Siti Aromasa yakin, kemenangan mereka menjadi pemimpin di daerah tersebut adalah karena masyarakat lebih melihat Ibu Siti Aromasa yang merupakan keturunan bangsawan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menjadi kepala daerah. Namun ia juga menyadari bahwa ia telah mengingkari kesepakatan yang mereka buat bahwa Ibu Siti Aromasa mendukung Bapak Ananda Laia selama dua periode dan kemudian Bapak Ananda akan mendukungnya menjadi Bupati selama dua periode juga setelah itu. Walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis tapi Siti Aromasa merasa ia telah mengingkari janji yang merupakan hal yang tidak boleh dilanggar sebagai bangsawan di daerahnya. Ibu Siti Aromasa sebenarnya mau saja tidak menggunakan slogan kampanye tersebut asalkan pak Ananda memaafkan dirinya yang telah ingkar janji dan Pak Ananda harus minta maaf karena telah melecehkan dirinya selama ini.

Informasi Rahasia Ananda Laia: Bapak Ananda Laia sangat kecewa ketika Ibu Siti Aromasa maju menjadi Bupati. Ia menyadari bahwa Ibu Siti Aromasa akan menjadi lawan terberatnya dalam pemilihan kepala daerah karena ibu Siti Aromasa memiliki banyak pendukung. Ia tidak menyangka bila Ibu Siti Aromasa akan memiliki keberanian untuk maju sebagai Bupati karena selama ini ia sering menekan Ibu Siti agar Ibu Siti merasa lemah dan tidak punya kemampuan. Namun ternyata hal tersebut membuat Siti Aromasa menjadi sakit hati. Sebenarnya ia tidak terlalu mempermasalahkan materi kampanye yang digunakan Ibu Siti Aromasa, karena materi tersebut awalnya memang dicetuskan oleh Ibu Aromasa dan Bapak Ananda yang kemudian menindaklanjuti hingga menjadi program pemerintah. Ia ingin Ibu Siti Aromasa meminta maaf di depan masyarakat dan mengakui bahwa ia telah melanggar janji. Setidaknya ini akan mengobati kekecewaannya karena telah ditinggalkan oleh Ibu Siti Aromasa sebagai pasangan Kepala Daerah dan masyarakat menyadari bahwa Ibu Siti Aromasa sebagai pemimpin telah ingkar janji.


158 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 8 UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DENGAN MUSYAWARAH MUFAKAT BAGI PENGAWAS PEMILU Berdasarkan UU No.11 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 73 ayat (4), salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sengketa Pemilihan adalah “sengketa antarpeserta Pemilihan” dan “Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan (Pasal 142). Pasal 135 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa “sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu”. Kemudian Pasal 142 dan 143 menjelaskan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) huruf b dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Dari ketentuan tersebut tampak jelas bahwa Bawaslu dan jajaran di bawahnya memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Apalagi dalam pemilihan kepala daerah yang sangat rawan dengan sengketa yang akhirnya membawa konflik berkepanjangan. Sehingga seorang Pengawas Pemilu perlu memahami dan mampu menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, maka salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah adalah penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat “win-win solution”

di mana pihak yang bersengketa diharapkan dapat

menerima hasil akhir yang memuaskan bagi semua pihak. Adapun bentuk upaya penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan negosiasi dan mediasi. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa di mana diantara para pihak yang bersengketa terjadi komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat saat para pihak mempunyai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Pada negosiasi, para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain tanpa kehadiran atau keterlibant pihak lain yang menjadi penengah. Tujuan dilakukannya negosiasi adalah membuat kesepakatan yang baik yaitu bijaksana (memenuhi kebutuhan para pihak, adil dan langgeng), efisien dan yang memperbaiki hubungan antara pihak yang Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

159 | P a g e

bersengketa. Prasyarat suatu negosiasi yang efektif adalah apabila terdapat (a) kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela, (b) kesiapan para pihak dalam melakukan negosiasi, (c) kewenangan para untuk mengambil keputusan, (d) keseimbangan kekuatan diantara para pihak yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan, (e) keterlibatan seluruh pihak yang terkait dalam proses negosiasi, dan (f) bersifat holistik karena pembahasan permasalahan dalam negosiasi dilakukan secara menyeluruh. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di mana dalam perundingan antara para pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga (mediator) yang keberadaannya diterima oleh para pihak, tidak memihak dan tidak mempunyai kewenanganan memutus namun mempunyai tugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam kasus sengketa pemilu peran mediator dilakukan oleh Pengawas Pemilu yang telah diberi kewenangan berdasarkan peraturan.

Mediasi merupakan negosiasi lanjutan, karena

proses mediasi adalah negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Proses mediasi bersifat rahasia karena hanya dihadiri oleh mediator sebagai seseorang yang bukan terlibat dalam sengketa dan para pihak yang sedang bersengketa. Apabila disepakati bersama maka para pihak yang bersengketa dimungkinkan untuk didampingi oleh penasihat hukum atau penterjemah atau pihak lain yang bertujuan mendampingi para pihak dalam proses mediasi. Seorang Pengawas Pemilu ketika berperan sebagai mediator dia harus dapat melakukan hal sebagai berikut: (a) membuka saluran komunikasi dengan para pihak, (b) membantu para pihak mengenali hak mitra runding dalam proses perundingan, (c) melakukan fasilitasi dan memimpin perundingan, (d) mendidik dan melatih para mitra runding (negosiator) yang tidak memahami atau tidak siap melakukan proses perundingan, (e) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk meminta bantuan ahli, (f) memberikan wawasan kepada para pihak untuk melihat masalah dari berbagai sudut, (g) membantu para pihak menemukan jalan keluar yang dapat diimplementasikan, (h) menjadi “kambing hitam” pihak yang tidak puas dengan hasil perundingan. Mediasi berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa yang disebut arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan di mana ada pihak ketiga yang netral (arbiter) namun memiliki kewenangan untuk memutus. Dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu yang telah berupaya membantu menyelesaikan sengketa sebagai mediator namun tidak berhasil, kemudian mengganti


160 | P a g e

perannya sebagai arbiter. Mereka kemudian memutus perkara sengketa pemilu tersebut melalui proses ajudikasi sebagai arbiter. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi untuk dapat memahami permasalahan dan mengusahakan para pihak mencapai kesepakatan maka Pengawas Pemilu perlu memahami konsep tentang Posisi, Kepentingan dan Isu masingmasing pihak dalam suatu sengketa. Adapun pengertian posisi dalam proses negosiasi dan mediasi bukanlah kedudukan atau jabatan seseorang melainkan adalah sesuatu tuntutan yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehingga seringkali diperjuangkan “matimatian”. Sedangkan pengertian kepentingan adalah sesuatu yang sebenarnya ingin capai di mana merupakan alasan dari dipertahankannya suatu posisi. Pengertian isu dalam proses negosiasi maupun mediasi adalah topik dari satu kepentingan atau diskusi, atau dapat juga berarti sesuatu hal yang penting yang memerlukan penyelesaian sehingga merupakan masalah perlu untuk ditanggapi ataupun dikedepankan. Adapun yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan bersama dalam proses negosiasi maupun mediasi. Dalam membantu para pihak untuk memahami persoalan yang dihadapi, mediator diharapkan dapat memilah--‐milah permasalahan apa yang terkandung dalam sebuah konflik/ sengketa. Moore (2003) mencoba melakukan klasifikasi masalah apa saja yang umumnya terkandung dalam sebuah konflik/ sengketa, yaitu (1) masalah pada relasi/hubungan antara para pihak, baik masa lalu maupun saat ini; (2) masalah data dan informasi yang seringkali diperoleh, dibaca dan dipahami secara berbeda oleh para pihak; (3) masalah kepentingan, yang terdiri dari kepentingan substantif, kepentingan psikologis dan kepentingan prosedural; (4) masalah stuktur, yaitu perbedaan stuktur sosial, letak geografis, perbedaan waktu dan lain-lain; serta (5) masalah nilai-nilai, baik nilai keseharian maupun nilai yang bersifat lebih fundamental-ideologis. Pengawas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk dapat “memetakan” serta menganalisa bentuk-bentuk konflik yang sedang dihadapi dan mencoba untuk merancang pendekatan terefektif untuk menyelesaikan. Terdapat tiga kepentingan dasar manusia yang terkait dengan proses mediasi (Segi Tiga Kepuasan). Yaitu: Kepentingan Substantif; Kepentingan Prosedural; dan Kepentingan Psikis. Pengawas Pemilu sebagai mediator yang baik akan berusaha menciptakan pemuasan terhadap kepentingan prosedural dan psikis disamping berusaha memenuhi kepentingan substansi para pihak. Pemecahan masalah yang baik adalah pemecahan Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

161 | P a g e

masalah yang dapat memenuhi baik kepentingan substansi, prosedural, maupun psikis. Para pihak terkadang lebih fleksibel dalam permasalahan substansi, apabila kepentingan prosedural dan psikis mereka telah terpuaskan. Selain itu Pengawas Pemilu ketika mencoba memetakan konflik yang terjadi perlu melakukan berbagai pendekatan agar penyelesaian sengketa berhasil dengan efektif. Pendekatan yang perlu dilakukan dalam Pemenuhan Segi Tiga Kepuasan:  Fokuskan persoalan pada kepentingan (interest) dan bukan pada posisi (position).  Temukan kriteria yang objektif untuk mengukur atau menentukan sesuatu.  Kembangkan

penyelesaian

yang

terpadu

yang

memenuhi/mengakomodir

kebutuhan dari para pihak.  Temukan cara-cara yang dapat mengembangkan pilihan-pilihan dari sumber daya yang ada.  Kembangkan sistem penukaran (trade off) untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Pendekatan yang perlu dilakukan dalam masalah Hubungan •

:

Mengontrol emosi melalui pembentukan prosedur dan aturan dasar serta tata cara dalam

proses

perundingan.

Salah

satu

bentuk

aturan

tersebut

adalah

pihak

dalam

dimungkinkannya pertemuan terpisah (kaukus). •

Ajukan

aturan

main

yang

dapat

melegitimasi

para

mengeluarkan/mengekspresikan emosi secara positif. •

Berusaha menyamakan persepsi dan membangun suasana yang mendukung terciptanya persepsi yang positif diantara para pihak.

•

Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi.

•

Menghentikan perilaku berulang-ulang yang dilakukan oleh para pihak dengan membangun dan mengubah pola struktur yang ada.

•

Membangkitkan semangat untuk mengarah kepada menyelesaikan permasalahan.

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam permasalahan Data •

:

Raih kesepakatan di antara para pihak mengenai penentuan data-data yang penting.

•

Menyepakati pula mengenai tata cara yang harus ditempuh oleh masing-masing pihak dalam mengumpulkan data tersebut. Membuat kriteria yang disepakati bersama mengenai bagaimana cara untuk memilih dan mengambil data.


162 | P a g e

•

Gunakan pakar yang merupakan pihak ketiga yang merupakan seorang ahli/pakar guna memberikan pendapat/opini bagi perusahaan yang sedang diperdebatkan. Hal ini juga bisa dilakukan untuk menghindari gagalnya kesepakatan (deadlock).

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam permasalahan Struktural: •

Melakukan klarifikasi kembali terhadap peraturan mengenai proses pelaksanaan perundingan yang telah disepakati atau bahkan kalau perlu mengubah peraturan tersebut.

•

Mengubah pola-pola perilaku yang destruktif.

•

Membangun proses yang adil (fair) dan dapat diterima oleh semua pihak.

•

Mengubah suasana perundingan posisional menjadi berdasar kepentingan.

•

Meminimalisasi

pendekatan

dengan

menggunakan

pola

pemaksaan

dan

meningkatkan pendekatan yang bersifat persuasif. •

Mengubah suasana diantara para pihak menjadi suasana kondusif untuk proses perundingan.

•

Memodifikasi tekanan-tekanan dari pihak luar terhadap para pihak.

•

Mengubah batasan waktu (memperpanjang/mempersingkat).

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam perbedaan Nilai: •

Hindari mendefinisikan permasalahan berdasarkan nilai (value).

•

Berikan kebebasan pada para pihak untuk menyatakan setuju atau tidak setuju.

•

Menciptakan kondisi yang dapat mengurangi pengaruh dominasi nilai dari satu pihak saja.

•

Menciptakan suatu tujuan yang umum yang dapat diterima oleh para pihak.

Dalam melakukan proses negosiasi dan mediasi dikenal adanya strategi perundingan yang bertumpu pada posisi dan strategi perundingan yang bertumpu pada kepentingan. Pada strategi perundingan yang bertumpu pada posisi biasanya perundingan selalu dimulai dengan solusi. Para pihak yang bersengketa saling mengusulkan solusi dan saling menawar sampai mereka menemukan satu titik yang dapat diterima bagi keduanya, namun seringkali para pihak terjebak pada rentang tawar menawar. Pada perundingan ini maka bila salah satu pihak terpenuhi tujuannya maka berarti pihak yang satunya tidak terpenuhi tujuannya dan begitu sebaliknya, dan kalaupun ada kompromi maka tujuan dari masing-masing tidak secara utuh terpenuhi. Sedangkan dalam strategi perundingan yang bertumpu pada kepentingan biasanya perundingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan. Para pihak mendidik satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

163 | P a g e

bersama. Dalam perundingan yang bertumpu pada kepentingan biasanya sikap perunding (negosiator) akan berusaha (a) memperbesar “kue” yang berarti memperbesar hal-hal apa saja yang mungkin diraihnya, (b) untuk mencapai kesepakatan yang “win-win solution” yang berarti semua pihak terpenuhi kebutuhannya, (c) membahas secara menyeluruh kebutuhan semua pihak yang terkait demi tercapainya tujuan, (d) menjadi perunding yang menyelesaikan masalah dengan kooperatif, (e) menjaga atau membangun pola hubungan yang positif selama perundingan, (f) mencari beberapa pilihan penyelesaian yang memuaskan semua pihak, dan (g) senantiasa menjaga kepercayaan diri. Dalam strategi perundingan yang bertumpu pada kepentingan ada beberapa kiat yang merupakan elemen dasar dalam melakukan perundingan yaitu orang (people), kepentingan (interest), pilihan-pilihan (options) dan kriteria (criteria). Dalam melakukan suatu negosiasi maka harus dapat memisahkan antara orang dan masalah dengan memusatkan pikiran pada masalah dan bukan pada siapa mitra runding. Para perunding dalam hal ini harus melihat diri mereka sebagai mitra kerja yang harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan elemen kepentingan, hal ini berarti para pihak harus menitik beratkan dalam perundingannya pada kepentingan atau kebutuhan dan bukan mempertahankan posisi mereka masing-masing sehingga yang harus diperhatikan adalah alasan mereka menginginkan atau tidak menginginkan sesuatu. Sehubungan dengan elemen pilihan-pilihan dalam suatu perundingan, ini berarti para pihak dalam melakukan negosiasi harus memperbanyak pilihan-pilihan pemecahan masalah dan jangan hanya terpaku pada satu pilihan saja. Para pihak harus menghindarkan pemikiran bahwa pemecahan masalah itu hanya urusan salah satu mitra runding saja. Selain itu para pihak harus menentukan penyelesaian pada pemecahan masalah yang akan memuaskan semua pihak. Adapun untuk elemen kriteria, maka para pihak harus menyepakati kriteria berdasarkan ukuran yang obyektif untuk memecahkan masalah dengan memperhatikan nilai pasar, ukuran ilmiah, ukuran profesional, praktek dalam masyarakat dan ketentuan hukum. Selain itu dalam suatu negosiasi, maka masingmasing pihak (negosiator) harus memiliki BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) atau Alternatif Terbaik Menuju Kesepakatan yaitu suatu standar yang menetapkan kesepakatan yang diperlukan di mana standar ini dapat melindungi para pihak dari menerima kondisi yang sangat tidak favorable dan menolak kondisi yang tidak sesuai dengan kepentingan.


164 | P a g e

Dalam proses mediasi, maka agar suatu perundingan dapat berjalan dengan baik maka ada tahapan mediasi yang harus dilalui yaitu (1) memulai sesi mediasi, (2) merumuskan masalah dan menyusun agenda, (3) mengungkapkan kepentingan tersembunyi, (4) membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, (5) menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, (6) proses tawar menawar akhir, dan (7) mencapai kesepakatan formal. Pada tahap memulai sesi mediasi, biasanya dimulai dengan perkenalan dari mediator dan dan para pihak. Pada sesi ini mediator menjelaskan jati dirinya, dan perannya sebagai mediator yang keberadaannya adalah karena keinginan bersama para pihak. Dalam sesi ini juga dijelaskan mengenai pengertian mediasi serta peran mediator dan juga penjelasan bahwa mediator tidak mempunyai kewenangan memutus dan bahwa hasil akhir dari proses mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak. Di sini juga dijelaskan bahwa proses ini bersifat rahasia dan adanya kemungkinan pertemuan terpisah (kaukus) bila dianggap perlu antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lain. Selain itu juga diuraikan jadwal dan lama proses mediasi serta tata tertib selama perundingan berlangsung. Setelah itu dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan oleh masing-masing pihak di mana masing-masing pihak menyampaikan permasalahan yang mereka persengketakan. Pada tahap merumuskan masalah dan menyusun agenda, mediator bersama-sama dengan para pihak mula-mula melakukan identifikasi permasalahan yang digali dari pernyataan pembukaan para pihak. Kemudian bersama-sama menentukan urutan permasalahan yang akan dibahas dan dilanjutkan dengan menyusun agenda perundingan. Tahap mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak dilakukan apabila mediator merasa bahwa para pihak belum menyampaikan permasalahan mereka masing-masing secara menyeluruh. Dalam rangka mengungkapkan kepentingan tersembunyi ini, mediator dapat melakukannya dengan cara menanyakan langsung kepada para pihak, atau dapat dengan mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan para pihak. Tahap membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa merupakan tahap di mana mediator mendorong para pihak agar terbuka dan mencari alternatif penyelesaian permasalahan secara bersama-sama. Tahap menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa di mana mediator membantu para pihak menentukan pilihan penyelesaian permasalahan. Selain itu mediator juga Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

165 | P a g e

mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Tahap proses tawar-menawar akhir merupakan tahap di mana para pihak bersedia memberi konsesi satu sama lainnya sehingga tercapai titik temu. Di sini mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Tahap terakhir adalah tahap mencapai kesepakatan formal. Pada tahap ini mediator membantu para pihak menyusun kesepakatan tertulis. Di sini sebelum ditandatangani, mediator membacakan kembali hal-hal yang telah disepakati. Setelah itu mediator meminta para pihak untuk menandatangani kesepakatan dan diakhiri oleh mediator. Seorang Mediator yang baik diharapkan menguasai teknik dan keterampilan sehingga dapat memimpin perundingan dengan baik. Keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan pengorganisasian, keterampilan perundingan, keterampilan memfasilitasi dan keterampilan komunikasi. Keterampilan pengorganisasian dari seorang mediator yang harus dimiliki adalah (a) merencanakan dan menjadwalkan pertemuan untuk perundingan, (b) harus tiba tepat waktu pada waktu yang dijadwalkan untuk pertemuan, (c) mengatur ruangan yang akan dipergunakan untuk perundingan, (d) menyambut kedatangan dan mengantarkan pulang para pihak, dan (e) menghindari berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat pihak yang lain belum hadir. Keterampilan perundingan yang harus dikuasai oleh seorang mediator adalah (a) memimpin perundingan, (b) mengarahkan perundingan dari perundingan yang bertumpu pada posisi menjadi perundingan yang bertumpu pada kepentingan, (c) menentukan siapa yang akan berbicara lebih dahulu dan siapa yang berikutnya, (d) menetapkan aturan perundingan, dan (e) mengadakan pertemuan terpisah (kaukus). Keterampilan fasilitasi yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah (a) mampu mengatasi emosi para pihak, (b) mengatasi emosi sendiri, dan (c) berusaha untuk mencegah mediasi mengalami jalan buntu. Keterampilan komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang mediator adalah (a) komunikasi verbal dan non verbal, (b) membingkai ulang, (c) melakukan parafrase, (d) mendengarkan secara efektif, (e) menyimpulkan, (f) seni bertanya, (g) empati, dan (h) humor. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

166 | P a g e

FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN Formulir Model KOP LEMBAGA*

Kepada Yth. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota

di….. Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Nama

:

Alamat/Tempat tinggal : Tempat, tgl. lahir

:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon *identitas sesuai dengan PASPOR/KTP/SIM/KK

Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon *identitas sesuai dengan PASPOR/KTP/SIM/KK

i.

Uraian Singkat Sengketa antar Peserta Pemilu

1. Bahwa, ………… 2. Bahwa, …………. 3. Bahwa, …………. ii.

Tuntutan Pemohon

a. ………………….. b. ………………….. c. ………………….. Tanggal : …….. Tanda Tangan Pemohon

(

)


167 | P a g e

Formulir D-1.1

TANDA TERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Telah diterima dari: Nama

:

Alamat/Tempat tinggal :

Pekerjaan/Jabatan

:

*identitas sesuai dengan PASPOR/KTP/SIM/KK

Berkas berupa :

1. …….. 2. ……. 3. …., dst. Tanggal diterima Tempat

:

:

Yang Menyerahkan,

(

Yang Menerima,

)

(


)

168 | P a g e

Formulir Model D-3

Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan :……………………………………………..

Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

iii.

Uraian Singkat Sengketa Pemilihan

1. Bahwa, ………… 2. Bahwa, …………. 3. Bahwa, …………. iv.

Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)

1. Tuntutan Pemohon a. ………………….. b. ………………….. c. ………………….. 2. Jawaban Termohon a. …………………… b. …………………… c. …………………… v.

Kesepakatan Para Pihak Bahwa setelah diadakan musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. ………………………… 2. ………………………… 3. ………………………… Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

169 | P a g e

: ……………

Kesepakatan ini dibuat di Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan

: ……………

Pemohon,

(……………………………..)

Termohon,

(…………………………….)

BAWASLU PROVINSI …….. PANWAS KABUPATEN/KOTA

(………………………………..) KETUA/ANGGOTA*

* Coret yg tidak perlu


170 | P a g e

Formulir D-4 KEPUTUSAN Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan :……………………………….

Perihal : Kesepakatan Para Pihak

Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Bahwa setelah diadakan musyawarah para pihak telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

1. ……………………………………………………………………………….…………… 2. ………………………………………………..…………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………..……………… Demikian diputuskan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota


(………………………………..) KETUA/ANGGOTA*

*Coret yg tidak perlu


171 | P a g e

Formulir Model D-5 KOP PENGAWAS PEMILU

KEPUTUSAN Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor Permohonan :………………………………..

Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama

:


:

Pekerjaan/Jabatan

:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu 1. Bahwa, ………… 2. Bahwa, …………. 3. Bahwa, ………….

B. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban) 1. Tuntutan Pemohon a. ………………….. b. ………………….. c.

…………………..

2. Jawaban Termohon a. …………………… b. …………………… c.

……………………


172 | P a g e

C. Pertimbangan Pengawas Pemilu

25. ……………………….. 26. ………………………… 27. ………………………… D. Keputusan Pengawas Pemilu

7. …………………………... 8. …………………………… 9. …………………………… 10. …………………………… Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu*.

Keputusan ini dibuat di

: ……………

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan

: ……………


(………………………………..) KETUA/ANGGOTA*

*Coret yang tidak perlu


173 | P a g e

Formulir Model D–6 Berita Acara Gugurnya Sengketa Pemilihan

Nasional

:

Provinsi : Kabupaten

:

Kecamatan

:

Desa

:

Nomor Permohonan : ………………………….*

Memutuskan bahwa sengketa pemilihan antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut : Nama Alamat

: :

Tempat, tgl. lahir

:

Pekerjaan/Jabatan

:

Dan Termohon sebagai berikut : Nama Alamat

: :

Tempat, tgl. lahir

:

Pekerjaan/Jabatan

:

Dengan rincian kasus sebagai berikut : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………...................................................................................................... ...................................... Berdasarkan Pasal ……. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor… Tahun… Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu, permohonan dinyatakan gugur dikarenakan 1) Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia, 2) Pemohon atau kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, 3) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu, atau 4) Pemohon mencabut permohonannya. (coret yang tidak perlu)


174 | P a g e

Keputusan ini dibuat di

: ……………

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan

: ……………


(………………………………..) KETUA/ANGGOTA*



175 | P a g e

FORMULIR D-7 KOP PENGAWAS PEMILU

Tempat, Tanggal Bulan Tahun Nomor

: .........

Yth. ...........................................

Lampiran

: ……...

di-.............................................

Perihal

: Undangan

Pengawas Pemilu* memberitahukan kepada: ............................................................. -------------------- sebagai Pemohon/Termohon/Pihak-Pihak; dengan Nomor Registrasi ....... /.......-......./......., untuk hadir dalam musyawarah yang akan diselenggarakan pada Hari

: ...........................................

Tanggal

: ...........................................

Jam

: ...........................................

Tempat

: ……………………………..

Agenda

: (…………………..)

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Bawaslu Nomor….. tentang Penyelesaian Sengketa antarPeserta Pemilu, maka para pihak wajib hadir memenuhi undangan Pengawas Pemilu* Demikian undangan ini disampaikan kepada ……


(………………………………..) KETUA/ANGGOTA*

*Coret yang tidak perlu Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

176 | P a g e

Formulir D-8

SURAT PEMBERITAHUAN

Tempat,Tanggal Bulan Tahun Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

:

Kepada: Yth. …… di Pemberitahuan*

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor …. Tahun ….. tentang Penyelesain Sengketa AntarPeserta Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Laporan dan/atau Temuan Sengketa antar Peserta Pemilu Nomor ………. yang diajukan oleh ……, diberitahukan bahwa telah terjadi kesepakatan/ diputuskan oleh Pengawas Pemilu berdasarkan dokumen terlampir.


(………………………………..) KETUA/ANGGOTA*



177 | P a g e


178 | P a g e

LEMBAR TEST FORMATIF 8

1. Pengawas Pemilu perlu memahami dan mampu menjalankan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, maka salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan: a. Musyawarah Mufakat b. Menganalisis konflik c. Membantu salah satu pihak d. Menyalahkan keduabelah pihak 2. Prasyarat suatu negosiasi yang efektif adalah apabila terdapat: a. kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela, b. kesiapan para pihak dalam melakukan negosiasi, c. kewenangan para untuk mengambil keputusan, d. a, b, c benar 3. Ciri-ciri proses mediasi adalah: a. difasilitasi oleh pihak ketiga, independen, berpihak dan tidak mempunyai kewenanganan memutus, bertugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, bersifat rahasia. b. difasilitasi oleh pihak ketiga, independen, tidak memihak dan tidak mempunyai kewenanganan memutus, bertugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, bersifat rahasia. c. difasilitasi oleh pihak ketiga, independen, tidak memihak dan mempunyai kewenanganan memutus, bertugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, bersifat rahasia d. difasilitasi oleh pihak ketiga, independen, tidak memihak dan tidak mempunyai kewenanganan memutus, bertugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, bersifat terbuka 4. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi untuk dapat memahami permasalahan dan mengusahakan para pihak mencapai kesepakatan maka Pengawas Pemilu perlu memahami konsep tentang: a. Situasi, Kepentingan dan Isu masing-masing pihak dalam suatu sengketa. b. Posisi, Kepentingan dan Latar belakang masing-masing pihak dalam suatu sengketa. c. Posisi, Kepentingan dan Isu masing-masing pihak dalam suatu sengketa. d. Posisi, Tujuan dan Isu masing-masing pihak dalam suatu sengketa 5. Terdapat tiga kepentingan dasar manusia terkait dengan proses mediasi yaitu : a. Kepentingan substantive, kepentingan efektif, dan kepentingan psikis b. Kepentingan substantive, kepentingan efektif, dan kepentingan konflik c. Kepentingan substantive, kepentingan procedural dan kepentingan konflik d. kepentingan substantive, kepentingan procedural dan kepentingan psikis.


179 | P a g e

6. Dalam melakukan proses negosiasi dan mediasi dikenal adanya strategi perundingan yang bertumpu pada: a. Posisi dan Kepentingan. b. Masalah dan Kepentingan c. Posisi dan Masalah d. a, b, c, semua benar 7. Dalam strategi perundingan yang bertumpu pada kepentingan ada beberapa kiat yang merupakan elemen dasar dalam melakukan perundingan yaitu: a. orang (people), kepentingan (interest), pilihan-pilihan (options) dan kriteria (criteria). b. orang (people), kepentingan (interest), dan pilihan-pilihan (options). c. orang (people), , pilihan-pilihan (options) dan kriteria (criteria). d. orang (people), kepentingan (interest), pilihan-pilihan (options) dan kritikan (critics). 8. Dalam suatu negosiasi, masing-masing pihak harus memiliki BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) atau Alternatif Terbaik Menuju Kesepakatan yaitu: a. suatu standar yang menetapkan kesepakatan yang diperlukan di mana standar ini dapat melindungi salah satu pihak untuk menerima kondisi yang sangat tidak favorable dan menolak kondisi yang tidak sesuai dengan kepentingan. b. suatu standar yang menetapkan kesepakatan yang diperlukan di mana standar ini dapat melindungi para pihak dari menerima kondisi yang sangat tidak favorable dan menolak kondisi yang tidak sesuai dengan kepentingan. c. suatu standar yang menetapkan kesepakatan yang diperlukan di mana standar ini dapat melindungi pihak lain untuk menerima kondisi yang sangat tidak favorable dan menolak kondisi yang tidak sesuai dengan kepentingan. d. suatu standar yang menetapkan kesepakatan yang diperlukan di mana standar ini dapat melindungi pihak yang lemah dari menerima kondisi yang sangat tidak favorable dan menolak kondisi yang tidak sesuai dengan kepentingan. 9. Pada sesi permulaan mediasi : a. Mediator wajib memperkenalkan dirinya sendirinya sendiri dan para pihak. b. Mediator langsung menanyakan masalah pada masing –masing pihak. c. Mediator langsung menentukan masalah yang akan dibahas. d. Mediator tidak perlu penjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. 10. Untuk dapat menyusun agenda dalam proses mediasi, maka mediator bersama dengan para pihak akan : a. Menentukan jadwal pertemuan dan lama proses mediasi. b. Mengidentifikasi masalah, dan menentukan ukuran permasalahan yang akan dibahas. c. Pertemuan terpisah dengan masing masing pihak. d. Menguji tawaran tawaran yang diajukan para pihak.


180 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 8 1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. B 9. A 10. B


181 | P a g e

MODUL 9 KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, MANAJEMEN PELAYANAN INFORMASI, DAN MEDIA KOMUNIKASI TERPADU A. POKOK BAHASAN

Kerjasama hubungan antar lembaga, manajemen pelayanan informasi, dan media komunikasi terpadu. B. DESKRIPSI SINGKAT

Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang kerja sama dan hubungan antar lembaga, manajemen pelayanan informasi, dan media komunikasi terpadu di lingkungan Bawaslu Provinsi C. SUB POKOK BAHASAN

1. Kerja sama dan hubungan antar lembaga 2. Manajemen Pelayanan Informasi 3. Media Komunikasi Terpadu D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara membangun kerja sama dan hubungan antar lembaga, manajemen pelayanan informasi, dan media komunikasi terpadu di lingkungan Bawaslu Provinsi E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Menjelaskan Kerja sama dan hubungan antar lembaga 2. Menguraikan Manajemen Pelayanan Informasi 3. Menjelaskan Media Komunikasi Terpadu F. METODE 1. Curah pendapat 2. Diskusi Kelompok, 3. Presentasi 4. Ceramah partisipatif 5. Tanya Jawab, G. BAHAN/ALAT BANTU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Naskah Pegangan 9; Flipchart; Laptop; LCD Proyektor; Terawangan Power Point; Spidol Besar; Spidol Kecil; dan Lembar kerja 9

H. WAKTU 90 menit


182 | P a g e

I. BAHAN RUJUKAN 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perbawaslu No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. J. PROSES PEMBELAJARAN 1. Fasilitator memulai pembelajaran ini dengan mengingatkan peserta pada pembelajaran sebelumnya yaitu modul 8 dengan menanyakan hal-hal berikut: a. Apa saja yang menjadi prasyarat negosiasi yang efektif? b. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang mediasi? c. Dalam strategi perundingan yang bertumpu pada kepentingan jelaskan kiat apa saja yang merupakan elemen dasar dalam melakukan perundingan? Acuan fasilitator : a. Prasyarat Negosiasi yang efektif adalah apabila terdapat (a) kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela, (b) kesiapan para pihak dalam melakukan negosiasi, (c) kewenangan para untuk mengambil keputusan, (d) keseimbangan kekuatan diantara para pihak yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan, (e) keterlibatan seluruh pihak yang terkait dalam proses negosiasi, dan (f) bersifat holistik karena pembahasan permasalahan dalam negosiasi dilakukan secara menyeluruh b. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di mana dalam perundingan antara para pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga (mediator) yang keberadaannya diterima oleh para pihak, tidak memihak dan tidak mempunyai kewenanganan memutus namun mempunyai tugas membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan c. Dalam strategi perundingan yang bertumpu pada kepentingan ada beberapa kiat yang merupakan elemen dasar dalam melakukan perundingan yaitu orang (people), kepentingan (interest), pilihan-pilihan (options) dan kriteria (criteria). (5 menit) 2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran modul ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang kerja sama dan hubungan antar lembaga, manajemen pelayanan informasi, dan media komunikasi terpadu di lingkungan Bawaslu Provinsi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan Kerja sama dan hubungan antar lembaga b. Menguraikan Manajemen Pelayanan Informasi c. Menjelaskan Media Komunikasi Terpadu (3 menit) 3. Selanjutnya Fasilitator menayangkan sebuah contoh berita (video) tentang pengawasan pemilu, setelah selesai penayangan fasilitator meminta tanggapan sebanyak mungkin dari peserta dan menggarisbawahi beberapa tanggapan dan penjelasan peserta yang relevan dengan pokok bahasan. Untuk memancing tanggapan peserta, Fasilitator dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: a. Apa kegiatan yang diawasi dalam video tersebut? b. Siapa atau lembaga apa yang dilibatkan dalam pengawasan tersebut? (5 menit) Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

183 | P a g e

4. Setelah partisipasi atau tanggapan peserta dianggap cukup, fasilitator merangkum, menjelaskan atau meluruskan jawaban-jawaban dimaksud dengan cara memuji jawaban yang benar atau hampir benar, memperjelas tanggapan yang agak samar dan menggaris bawahi butir-butir yang penting, namun Tidak menyalahkan jawaban yang belum benar atau kurang tepat. Tanggapan-tanggapan dan penjelasan fasilitator senantiasa mengacu pada penjelasan yang ada di Naskah Pegangan 9. (5 menit) 5. Selanjutnya fasilitator menyampaikan ceramah singkat partisipatif dengan diselingi Tanya-Jawab dengan mencakup materi pembelajaran sebagai berikut : a. Kerja sama dan hubungan antar lembaga b. Manajemen Pelayanan Informasi c. Membangun Komunikasi Terpadu (10 menit) 6. Setelah presentasi selesai Fasilitator membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok yang kemampuannya diperkirakan berimbang (berdasarkan penilaian fasilitator), dan meminta setiap kelompok untuk menyusun organisasi kelompok sebelum memulai diskusi. 7. Fasilitator membagikan Naskah Pegangan 9 kepada seluruh peserta untuk dipelajari dan dicermati bersama kelompoknya, kemudian memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok dengan rincian tugas sebagai berikut : a. KELOMPOK 1(SATU) : 1) Mengidentifikasi dan menjelaskan peran masing-masing lembaga Pemilu 2) Menjelaskan mekanisme kerja sama yang akan dibangun sebagai tindak lanjut hubungan antar lembaga. 3) Membuat contoh kerja sama hubungan antar lembaga b. KELOMPOK 2 (DUA) : 1) Mengindentifikasi jenis-jenis informasi publik 2) Memilah informasi public 3) Menuliskan kewajiban Bawaslu untuk melayani permintaan informasi publik c. KELOMPOK 3(TIGA) : 1) Mengidenfikasi media baik media mainstream maupun alternative 2) Menyiapkan bahan berita. 3) Menyusun strategi komunikasi d. HASIL DISKUSI dituangkan di Kertas plano sebagai media untuk presentasi yang akan disampaikan oleh masing-masing kelompok (15 menit) 8. Setelah diskusi selesai Fasilitator mempersilahkan penyaji dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara berurutan mulai dari kelompok 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Setiap berakhirnya presentasi satu kelompok langsung ditanggapi oleh kelompok lainnya (25 menit) 9. Setelah berakhirnya presentasi kelompok, fasilitator melakukan penguatan pemahaman dengan cara menggaris bawahi butir-butir materi yang penting, meluruskan materi yang belum tepat, memperjelas pengertian yang masih samar dan menyampaikan butir-butir materi penting yang belum muncul dari hasil diskusi semua kelompok (7 menit) 10. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk melakukan pembulatan, pendalaman dan pengayaan materi untuk meningkatkan wawasan peserta terhadap materi modul ini Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

184 | P a g e

(8 menit) 11. Fasilitator membagikan Tes Formatif 9 dan meminta peserta untuk mengerjakannya selama 5 menit 12. Fasilitator mengucapkan terimakasih atas perhatian peserta dan menyatakan bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi Modul 10 yaitu Manajemen Partisipasi publik dan Relawan Pengawas Pemilu lalu menyampaikan salam dan menutup pembelajaran.


185 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 9 KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, MANAJEMEN PELAYANAN INfORMASI, DAN MEDIA KOMUNIKASI TERPADU 1. KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Kelembagaan Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga, dan Sosialisasi di Bawaslu adalah merupakan ujung tombak dalam membangun komunikasi, baik internal ataupun eksternal. Langkah-langkah ini amat penting dalam menyukseskan tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam pilkada. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bagaimana “muka” dan keberhasilan bawaslu di mata publik sedikit banyak ditentukan oleh bagaimana langkah-langkah kehumasan dan hubungan antar lembaga ini. Untuk eksternal, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai lembaga pemerintah dan komisi/badan negara yang kemudian disebut mitra dalam pengawasan pilkada. Komunikasi ini kemudian dapat berlanjut ke dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama. Di dalam nota kesepahaman tersebut, setidaknya memuat beberapa hal yaitu maksud dan tujuan, subjek, hak dan kewajiban, ruang lingkup, jangka waktu, keadaan memaksa atau force majeure, penyelesaian perselisihan, dan pembiayaan. Cakupan kerjasama Bawaslu dengan lembaga lain dalam rangka pilkada ini antara lain pemantauan tahapan penyelenggaraan pilkada, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Dalam membangun kerjasama antara lembaga ini, harus diperhatikan tertap terakomodasinya prinsip-prinsip membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini juga sangat menentukan keseriusan lembaga yang diajak kerjasama tersebut. Kerjasama juga harus terjalin dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap kewenangan lembaga lain, misalnya jika kerjasama dengan kepolisian maka tetap harus dengan menghormati kewenangan kepolisian dalam upaya-upaya untuk mencegah konflik. Selain itu, kerjasama juga harus tetap menempatkan penghormatan terhadap putusan-putusan lembaga lain. Putusan-putusan lembaga seperti PTUN, Komisi Pemilihan Umum, Pengadilan Tinggi, dan berbagai lembaga lain tidak bisa diabaikan. Terdapat beberapa lembaga yang bisa diajak kerjasama dalam rangka membangun jejaring dalam konteks pengawasan pilkada, antara lain: NO

Lembaga

Keterangan

Pola Kerjasama

1

KPU KPU wajib menindaklanjuti Langsung Provinsi/Kabupaten/Kota rekomendasi yang diberikan bawaslu

2

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memberikan Langsung bantuan dan fasilitasi untuk keberhasilan tugas-tugas pengawasan, seperti penugasan personil dan sarana ruangan secretariat. Fasilitasi juga termasuk dalam pelaksanaan


186 | P a g e

penertiban alat peraga kampanye 3

Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers (di Provinsi dengan KPID)

Krdua lembaga ini dapat membantu penyelenggara pemilu dalam pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan media massa cetak

Langsung atau melalui Bawaslu Provinsi

KPI atau KPID berwsnang memberikan sanksi kepada pihak media 4

Kepolisian

i. Meneruskan temuan dan laporan tentang Langsung pelanggaran tindak pidana pilkada ii. Keterpenuhan Syarat calon terkait SKCK

5

Lembaga Pemantau

Lembaga pemantau dapat membantu Langsung pengawas dalam mengawasi tahapan pilkada

6

Pasangan calon dan Tim Menjaga agar pilkada berlangsung luber Langsung Kampanye jurdil

7

Penuntut Umum (Jaksa) Jaksa masuk (Kejaksaan) sentragakumdu

8

Kantor Akuntan Publik

Laporan penerimaan dan penggunaan Melalui dana kampanye disampaikan ke kantor KPU akuntan public

9

Akademisi/Perguruan Tinggi

Terlibat dalam proses Uji Publik

Langsung

10

KPK

LHKPN

Melalui Bawaslu

11

PPATK

Melalui Bawaslu

12

KIP

Langsung atau melalui Bawaslu Provinsi

13

Dinas Pendidikan

Untuk keterpenuhan syarat ijazah

14

Pengadilan Negeri

Surat keterangan tidak pernah dipidana Langsung lebih dari 5 tahun

15

Rumah Sakit

Untuk mengeluarkan surat keterangan Langsung syarat mampu secara jasmani dan rohani

dalam

unsur Langsung


Langsung

187 | P a g e

1.1. Gugus Tugas Pemberitaan, iklan, dan informasi di ruang publik pada musim kampanye pemilihan umum (pemilu) semrawut menimbulkan kegaduhan. Bahkan ada di antaranya yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelesaian kegaduhan dan pelanggaran ini mengalami kemacetan karena kewenangan tersebut merupakan otoritas lembaga negara terkait, di luar kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Dalam hal ini penanganan masalah pemberitaan dan iklan di media elektronik menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan penanganan masalah informasi publik merupakan otoritas Komisi Informasi Pusat. Otoritas KPI dan KIP berkaitan erat dengan penanganan masalah kegaduhan dalam kampanye pemilu. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun kerja sama dalam wadah Gugus Tugas untuk memudahkan dan mempercepat penyelesaian masalah kegaduhan tersebut secara tepat. Gugus tugas menyelesaikan persoalan administrasi tentang pemberitaan dan informasi pemilu. Adapun output dari Gugus Tugas ini adalah berita acara hasil rapat. Berita acara tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya. Gugus tugas menghasilkan sejumlah berita acara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Gugus Tugas ini terbukti memudahkan masing-masing lembaga menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran kampanye yang menyangkut kewenangan masing-masing lembaga. Empat lembaga menyadari bahwa Gugus Tugas ini sangat penting dan perlu perbaikan-perbaikan untuk diadopsi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Gugus Tugas ini akan menangani masalah-masalah yang berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 menyangkut penggunaan media massa, antara lain: Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. 2. MANAJEMEN PELAYANAN INFORMASI Komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik mampu membantu pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Oleh karena itu, komunikasi organisasi perlu dikelola agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan. Pengelolaan komunikasi organisasi meliputi : a. Gaya komunikasi organisasi dan b. Proses komunikasi organisasi. Bawaslu merupakan badan publik karna merupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP). Sebagai badan publik Bawaslu memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 UU KIP).


188 | P a g e

Informasi menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdiri atas empat jenis yaitu: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9); b. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (Pasal 10); c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11); d. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17). Badan Publik juga wajib membuat Daftar Informasi Publik (DIP) Pasal 12 dan sebaiknya menyusun SOP dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pasal 13. Mekanisme memperoleh informasi public di Bawaslu merujuk pada Perbawaslu dan SOP yang berlaku di Bawaslu. 3. MEDIA KOMUNIKASI TERPADU Media adalah beberapa saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Media ini terdiri atas: a. media tradisional; b. Media cetak; c. Media elektronik; d. Media online. a. media tradisional; b. Media cetak; c. Media elektronik; d. Media online. Media sebagai kontrol social turut mengawasi pemilihan. Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, pers membutuhkan hasil-hasil pengawasan Bawaslu yang menarik dan layak diberitakan. Di sinilah Bawaslu Provinsi perlu mengetahui isu-isu apa saja yang layak dimuat media meanstream. Isu-isu yang menarik antara lain masalah daftar pemilih Pilpres, pelanggaran kampanye, dana kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden, politik uang, manipulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Pers tidak menunggu data harus lengkap dari seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota dari satu provinsi, melainkan kasus yang menarik perhatian public dan sedikit lebih rinci. Kadang-kadang, pers butuh sekadar info awal dari Bawaslu lalu mereka melakukan liputan yang mendalam. Bahkan, dalam proses liputan media, kerap mendapat fakta-fakta berupa foto, video, dan keterangan yang bisa saja diperlukan Bawaslu sebagai bahan dalam menangani pelanggaran pemilu. Tentu Bawaslu dan media sangat mungkin saling bertukar informasi apabila keduanya telah membangun hubungan yang baik. Pada Pemilu Legislatif, Bawaslu telah menjalin hubungan baik dengan media melalui diskusi-diskusi tiap pekan di Media Center Bawaslu dan pelatihan pengawasan pemilu bagi media massa di sejumlah provinsi. Hubungan baik ini menjadi modal Bawaslu untuk memublikasikan hasil-hasil pengawasan pemilu. Dalam membangun hubungan, Bawaslu Provinsi perlu mengidentifikasi media massa yang memberikan perhatian pada pemberitaan pemilu. Bawaslu Provinsi juga perlu menjalin hubungan baik dengan media-media yang punya jumlah pembaca yang signifikan dan sebaran yang luas. Dalam mengidentifikasi isu-isu pemilu yang layak diberitakan, kita perlu memperhatikan nilai berita (news values) berikut ini: Dampak, Actuality/Timeliness, Proximity, Prominence, Konflik , Human Interest Keanehan (Unusualness).


189 | P a g e

Pemahaman tentang nilai berita ini menjadi modal kita untuk memublikasikan hasil-hasil pengawasan sesuai dengan tahapan penyelenggaran pilkada. Setiap informasi atau bahan berita yang akan disampaikan kepada media memenuhi unsur 5W+H yaitu what (apa), when (kapan), who (siapa), where (dimana), why (mengapa), dan how (bagaimana). Namun untuk informasi singkat sebagai pemberitahuan atau bahan running text tidak harus memenuhi enam unsur tersebut, cukup pada penekanan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, Ketua Panwaslu Kota A (who) memanggil (what) tim sukses calon bupati xx (who) karena diduga melanggar ketentuan kampanye (why) kemarin (when) di lapangan merdeka (where). Informasi seperti ini, setiap saat bisa disampaikan pengawas pemilu apabila ada laporan atau temuan atau tindaklanjut yang dilakukan. Pengiriman informasi pendek sepeti cukup melalui pesan singkat ke para wartawan. 4. Kehumasan Humas dalam organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi ditempat dalam Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga. Humas dalam hal ini bertugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat di bidang pengawasan pemilu dan penyiapan bahan informasi kepemiluan. Jika dikaitkan dengan pengertian umum humas, Bawaslu melalui Humas melakukan kegiatan mencari dukungan publik melalui penyebarluasan informasi pengawasan pemilu. Humas dalam pengertian yang lebih luas berperan membangun citra dan reputasi positif praktisi humas Bawaslu sebagai salah satu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program Bawaslu. Bawaslu yang merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 taat pada amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Secara ringkas tugas dan fungsi Humas adalah sebagai berikut: 1. melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah; 4. Membangun citra dan reputasi positif. 5. membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi; 6. menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; 7. menjadi penghubung instansi dengan publiknya; 8. melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

190 | P a g e

Dalam menjalan tugas Humas berdasarkan asas umum sebagai berikut: keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, integritas. Dalam menjalankan tugas kehumasan harus mematuhi kode etik yang mengacu kepada kode etik humas pemerintah (berikan link nya di bahan bacaan). Hubungan dengan media massa menjadi salah satu fokus dari sejumlah tugas dan fungsi Humas yang dibahas di subpokok ini. Kita membahas tentang bagaimana mengidentifikasi fakta atau keterangan hasil pengawasan yang layak diberitakan media. Subpokok ini juga membahas materi publikasi dan ragam media baik media media umum, media internal, maupun media jejaring sosial. Fakta atau keterangan hasil pengawasan yang disajikan harus akurat. Apa saja fakta dan keterangan tentang pengawasan pemilu yang layak diberitakan? Jelasnya, seluruh pengawasan pemilu layak diberitakan. Namun perlu dilihat dari sisi pentingnya, magnitudenya, dan dari sudut nilai berita lainnya.


191 | P a g e

TES FORMATIF 9. 1. Hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan disebut? a. Hak jawab b. Hak tolak c. Hak eksekusi d. Hak sanggah 2. Fungsi hak jawab adalah? a. Memenuhi hak masyrakat untuk mendapatkan informasi yang akurat b. Menghargai martabat dan kehomatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian besar bagi masyarakat dan pers serta pengawasan masyarakat terhadap pers. d. Semua benar. 3. Sebagai Badan Publik, Bawaslu harus menyampaikan informasi publik dalam kurun waktu? a. Berkala yang dilakukan paling singkat 6 bulan sekali b. Jika diperlukan saja c. Berkala yang dilakukan paling singkat 1 tahun sekali d. Suka-suka 4. Apa yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan? a. Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum. b. Informasi yang membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum c. Informasi yang tidak diperboleh dibuka ke publik menurut undang-undang d. Semua benar 5. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publlik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai UU KIP, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan sanksi? a. Kurungan palinga lama 1 tahun denda Rp5 juta b. Kurungan paling lama 2 tahun denda Rp50 juta c. Kurungan paling lama 3 tahun denda Rp500 juta d. Kurungan paling lama 4 tahun denda Rp500 juta 6. Putusan Komisi Informasi berisikan salah satu perintah berikut, kecuali? a. Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan UU KIP b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu peberian informasi sesuai UU KIP c. Mengukuhkan pertimbangan atas Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi d. Semua salah 7. Pengawas Pemilu dapat bekerja sama dengan PPATK dalam hal? a. Pengawasan aliran dana kampanye b. Pengawasan iklan media massa c. Pengawasan pemasangan baliho dan alat peraga lainnya d. Pengawasan pengadaan logistik pemilihan


192 | P a g e

8. Berikut ini ciri bahasa televisi, kecuali: a. Singkat dan padat b. Sederhana dan lugas c. Menarik d. Sering menggunakan istilah-istilah khusus 9. Berikut ini kode etik humas pemerintah, kecuali: a. Menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah. b. Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya. c. Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Menyampaikan informasi public yang tidak benar yang penting membentuk citra humas pemerintahan yang positif di masyarakat. 10. Asas umum Humas yang benar adalah sebagai berikut: a. Keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, integritas. b. Keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, suka bercanda. c. Keterbukaan, subjektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, integritas. d. Keterbukaan, fleksibel, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, integritas.


193 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 9: 1. A 2. D 3. A 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. D 10. A


194 | P a g e

MODUL 10 MANAJEMEN PARTISIPASI PUBLIK DAN RELAWAN PENGAWAS PEMILU A. POKOK BAHASAN Manajemen partisipasi publik dan relawan pengawas pemilu. B. DESKRIPSI SINGKAT Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang manajemen partisipasi publik dan relawan pengawas pemilu yang meliputi pemahaman terhadap pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengawasan pemilihan, strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan, tahapan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan rencana pengelolaan relawan C. SUB POKOK BAHASAN 1. Manajemen partisipasi publik 2. Manajemen relawan pengawas pemilu D. HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami pihakpihak yang dilibatkan dalam pengawasan pemilihan, strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan, tahapan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan rencana pengelolaan relawan E. INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: 1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengawasan pemilihan. 2. Menyusun strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan. 3. Mengidentifikasi tahapan yang bisa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan 4. Mendesain rencana pengelolaan relawan. F. METODE 1. Curah pendapat 2. Diskusi Kelompok, 3. Presentasi 4. Ceramah partisipatif 5. Tanya Jawab, G. BAHAN/ALAT BANTU 1. Naskah Pegangan 10; 2. Flipchart; 3. Laptop; 4. LCD Proyektor; 5. Terawangan Power Point; 6. Spidol Besar; 7. Spidol Kecil; dan 8. Lembar kerja 10 H. WAKTU 90 menit I. BAHAN RUJUKAN 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.


195 | P a g e

J. PROSES PEMBELAJARAN 1) Fasilitator memulai pembelajaran ini dengan mengingatkan peserta pada pembelajaran sebelumnya yaitu modul 9 dengan menanyakan hal-hal berikut: a. Sebutkan Contoh Lembaga - lembaga yang dapat dilibatkan dalam Hubungan Antar Lembaga ? b. Apa saja klasifikasi informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 ? c. Apa jenis-jenis media informasi ? Acuan fasilitator : a. Kepolisian, Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri dll b. Berkala, Serta Merta, Tersedia Setiap Saat, Dikecualikan. c. Mainstream dan Alternatif. (7 menit) 2) Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran modul ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta bimtek tentang manajemen partisipasi publik dan relawan pengawas pemilu yang meliputi pemahaman terhadap pihakpihak yang dilibatkan dalam pengawasan pemilihan, strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan, tahapan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan rencana pengelolaan relawan. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat: a. Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengawasan pemilihan. b. Menyusun strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan. c. Mengidentifikasi tahapan yang bisa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan d. Mendesain rencana pengelolaan relawan. (3 menit) 3) Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi pengalaman (sharing experience) tentang pengelolaan relawan dalam Pilpres 2014 dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut : a. Pada Pilpres 2014 yang belum lama ini berlangsung, siapa saja yang pernah bekerjasama dengan para relawan? b. Coba ceritakan dimana dan bagaimana keterlibatan anda? c. Apakah ada permasalahan yang ditemukan dalam proses kerjasama anda dengan para relawan dimaksud? , coba ceritakan secara singkat (10 menit) Catatan : Selama proses berbagi pengalaman berlangsung, fasilitator pendamping senantiasa mencatat butir-butir penting yang relevan dengan pokok bahasan / materi modul dikertas plano atau white board. 4) Dengan mengacu pada butir-butir yang dicatat di white board atau kertas plano, fasilitator merangkum semua pengalaman peserta secara singkat, kemudian menyampaikan ceramah partisipatif (dengan melibatkan peserta) yang mencakup hal-hal berikut : a. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengawasan pemilihan. b. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan. c. Tahapan yang bisa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan d. Desain rencana pengelolaan relawan. (10 menit) 5) Setelah presentasi selesai Fasilitator membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok yang kemampuannya diperkirakan berimbang (berdasarkan penilaian fasilitator), meminta setiap kelompok menyusun organisasi kelompok serta : a. Membagikan Lembar Kerja 10 A yang memuat informasi tentang manajemen partisipasi publik kepada kelompok 1 (satu) dan menugaskan kelompok 1(satu) untuk : Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

196 | P a g e

1) Membaca dan mencermati lembar kerja 2) Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengawasan pemilihan 3) Menyusun strategi melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan b. Membagikan Lembar Kerja 10 B yang memuat informasi tentang Manajemen relawan pengawas pemilu kepada kelompok 2 (dua) dan menugaskan kelompok 2(dua) untuk : 1) Membaca dan mencermati lembar kerja 2) Mengidentifikasi tahapan yang bisa melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan 3) mendesain rencana pengelolaan relawan pengawas pemilihan. c. Menugaskan kepada kedua kelompok agar hasil diskusi dituangkan di Kertas plano sebagai media untuk presentasi yang akan disampaikan oleh masingmasing kelompok (20 menit) 6) Fasilitator mempersilahkan penyaji dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian mulai dari kelompok 1(satu), kemudian kelompok 2(dua), Setiap berakhirnya presentasi satu kelompok langsung ditanggapi oleh kelompok lainnya (20 menit) 7) Setelah berakhirnya presentasi kelompok, fasilitator melakukan penguatan pemahaman dengan cara menggaris bawahi butir-butir materi yang penting, meluruskan materi yang belum tepat, memperjelas pengertian yang masih samar dan menyampaikan butir-butir materi penting yang belum muncul dari hasil diskusi semua kelompok (5 menit) 8) Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk melakukan pembulatan, pendalaman dan pengayaan materi untuk meningkatkan wawasan peserta terhadap materi modul ini dan kemudian membagikan Naskah Pegangan 10 kepada seluruh peserta (10 menit) 9) Fasilitator membagikan Tes Formatif 10 dan meminta peserta untuk mengerjakannya selama (5 menit). 10) Fasilitator mengucapkan terimakasih atas perhatian peserta dan menutup pembelajaran lalu menyampaikan salam.


197 | P a g e

NASKAH PEGANGAN 10 MANAJEMEN PARTISIPASI PUBLIK DAN RELAWAN PENGAWAS PEMILU A. MANAJEMEN PARTISIPASI PUBLIK Di republik yang telah menganut demokrasi, rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Dengan demikian, rakyat lah yang berhak menentukan para pemimpinnya, termasuk kepemimpinan di daerah. Partisipasi rakyat, selain dalam pemilihan, juga bisa dilakukan dalam pengawasan terhadap suara yang telah diberikan. Setidaknya, rakyat bisa mengawasi suaranya sendiri. Namun demikian, partisipasi publik dalam pengawasan ini tidak bisa dengan serta merta diharapkan. Diperlukan upaya pro aktif pelibatan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mengawasi. Hal ini karena setidaknya terdapat dua hal, yaitu, kurangnya informasi terkait kepemiluan, dan kedua adalah lemahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan penghawasan. Upaya itu bisa dilakukan dengan melalui sosialisasi pengawasan dalam pemilihan. Dalam sosialisasi ini dilakukan upaya mengenalkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pengawasan dalam pemilu. Tujuan akhir dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mau dan mampu melaporkan pelanggaran dalam pemilihan ke pengawas pemilihan. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengawasan ini perlu dipetakan simpul masyarakat yang bisa diajak kerjasama. Dengan demikian, diperlukan model yang tepat untuk pengkonsolidasian simpul-simpul masyarakat. Harapannya, masyarakat sipil dapat sepenuhnya masuk dalam upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan ini. Karena itu, perlu ditentukan lembaga mana, untuk kepentingan dan tahapan apa yang sesuai dengan kepentingan Bawaslu. Selain itu, perlu dipikirkan pula bentuk-bentuk instrumen kerjasama baik formal ataupun non formal seperti MoU, deklarasi bersama, dan lainnya dgn simpul masyarakat sipil tertentu. B. MANAJEMEN RELAWAN PENGAWAS PEMILU Pada Pemilu dan Pilpres 2014 Bawaslu berhasil menginisiasi sebuah gerakan relawan pengawas pemilu. Langkah bawaslu ini kemudian disebut sebagai Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). GSRPP ini merupakan sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement). Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) terkait Pemilu dan teknis pengawasan. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan skill teknis pengawasan. Sedangkan istilah Sejuta Relawan itu sendiri, dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh stake-holder Pemilu dan masyarakat, betapa besar dan berpengaruhnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan terpicu dan peduli terhadap gerakan ini. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

198 | P a g e

Adapun tujuannya, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu antara lain : 1. Mendorong kesadaran pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa) akan pentingnya Pengawasan Partisipatif. 2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. 3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. 4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen perubahan. 5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum pelibatan relawan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota adalah : Perppu No.1 Tahun 2014, Pasal 134, ayat 1 dan ayat 2 poin a dan b. Pasal 1 berbunyi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan Pasal 2 poin a dan b adalah Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Pemilih; b. pemantau Pemilihan. Hasil Yang Dicapai dari gerakan ini adalah: 1. Hasil Normatif  Menumbuhkan kesadaran pemilih dalam mengamankan hak suaranya melalui pengawasan partisipatif.  Mendorong proses Pemilu berlangsung secara luber dan jurdil. 2. Hasil Kualitatif a) Adanya perasaan takut (deterrence effect) dari peserta Pemilu untuk melakukan pelanggaran regulasi Pemilu. b) Adanya sikap kritis masyarakat terhadap budaya pragmatis-transaksional dalam Pemilu 2014. c) Adanya sikap kehati-hatian dari para penyelenggara Pemilu untuk bekerja sesuai azas Pemilu. 3. Hasil Kuantitatif Diperolehnya sejumlah informasi dan laporan tentang masalah, dugaan pelanggaran, dan dugaan kecurangan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan pungut-hitung dalam Pemilu 2014. 1. Tugas Relawan Menjalankan tugas yang meliputi : a) Mencari dan menggali informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu. b) Memberikan informasi tersebut kepada PPL atau Panwas Kecamatan. 2. Metode Rekrutmen Relawan Terdapat dua cara merekrut relawan yang dilakukan oleh GSRPP, yaitu: a. Struktural, yaitu dengan memanfaatkan struktur yang ada di Bawaslu. Setiap Bawaslu Propinsi diminta untuk merekrut mahasiswa, Panwaslu Kabupaten/Kota merekrut siswa SLTA, serta Panwascam dan PPL diminta untuk merekrut beberapa relawan. b. Kultural, yaitu dengan membangun kerjasama dengan berbagai ormas, dan kalangan lain. Untuk kepentingan memelihara relawan, GSRPP melakukan berbagai langkahlangkah seperti upaya menyapa, memberikan bimbingan dan tutorial, serta memberikan berbagai kelengkapan di lapangan dan akhirnya, setiap relawan mendapat piagam penghargaan dari negara.


199 | P a g e

3. Manfaat Gerakan Sejuta Relawan a. Manfaat untuk Bangsa  Pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.  Dengan modal legitimasi dari rakyat tersebut, maka diharapkan produk kebijakan publiknya mendapat dukungan dari masyarakat.  Penggunaan uang negara melalui Pemilu yang berkualitas dapat digunakan secara efesien dan efektif. b. Masyarakat 1. Terjaminnya suara masyarakat yang disalurkan lewat Pemilu sebagai hak konstitusionalnya. 2. Partisipasi masyarakat semakin meningkat tidak hanya dalam pemberian suara, tapi juga untuk memastikan suaranya tidak disalahgunakan. 3. Masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan pemilu berkualitas. 4. Pemimpin berkualitas lewat Pemilu dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam konteks Pemilihan Pelibatan Relawan jika ingin diselenggarakan sebaiknya memperhatikan beberapa hal diantaranya :  Pemeliharaan relawan seperti komunikasi, koordinasi.  Pengelolaan data relawan  Pengelolaan data hasil kerja/informasi awal dari relawan Dalam konteks pemilihan, GSRPP dapat kembali dilaksanakan. Relawan dapat membantu pengawas resmi untuk melakukan pengawasan secara paripurna.


200 | P a g e

LEMBAR KERJA 10A

MANAJEMEN PARTISIPASI PUBLIK Di republik yang telah menganut demokrasi, rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Dengan demikian, rakyat lah yang berhak menentukan para pemimpinnya, termasuk kepemimpinan di daerah. Partisipasi rakyat, selain dalam pemilihan, juga bisa dilakukan dalam pengawasan terhadap suara yang telah diberikan. Setidaknya, rakyat bisa mengawasi suaranya sendiri. Namun demikian, partisipasi publik dalam pengawasan ini tidak bisa dengan serta merta diharapkan. Diperlukan upaya pro aktif pelibatan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mengawasi. Upaya itu bisa dilakukan dengan melalui sosialisasi pengawasan dalam pemilihan. Dalam sosialisasi ini dilakukan upaya mengenalkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pengawasan dalam pemilu. Tujuan akhir dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mau dan mampu melaporkan pelanggaran dalam pemilihan ke pengawas pemilihan. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengawasan ini perlu dipetakan simpul masyarakat yang bisa diajak kerjasama. Dengan demikian, diperlukan model yang tepat untuk pengkonsolidasian simpul-simpul masyarakat. Harapannya, masyarakat sipil dapat sepenuhnya masuk dalam upaya pelibatan masyarakat dalam pengawasan ini. Karena itu, perlu ditentukan lembaga mana, untuk kepentingan dan tahapan apa yang sesuai dengan kepentingan Bawaslu. Selain itu, perlu dipikirkan pula bentuk-bentuk instrumen kerjasama baik formal ataupun non formal seperti MoU, deklarasi bersama, dan lainnya dgn simpul masyarakat sipil tertentu. INSTRUKSI Rumuskan strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan

No

Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Tahapan PihakStrategi Bentuk Pihak/Lembaga Pelibatan Pelibatan


201 | P a g e

LEMBAR KERJA 10B

MANAJEMEN RELAWAN PENGAWAS PEMILU Pada Pemilu dan Pilpres 2014 Bawaslu berhasil menginisiasi sebuah gerakan relawan pengawas pemilu. Langkah bawaslu ini kemudian disebut sebagai Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). GSRPP ini merupakan sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement). Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (skill) terkait Pemilu dan teknis pengawasan. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan skill teknis pengawasan. Sedangkan istilah Sejuta Relawan itu sendiri, dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh stakeholder Pemilu dan masyarakat, betapa besar dan berpengaruhnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan terpicu dan peduli terhadap gerakan ini. Adapun tujuannya, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu antara lain : a) Mendorong kesadaran pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa) akan pentingnya Pengawasan Partisipatif. b) Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. c) Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. d) Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen perubahan. e) Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum gerakan sejuta relawan aadalah Perppu No.1 Tahun 2014, Pasal 134, ayat 1 dan ayat 2 poin a dan b. Pasal 1 berbunyi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan Pasal 2 poin a dan b adalah Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Pemilih; b. pemantau Pemilihan. Urgensi GSRPP ini adalah karena Bawaslu sendiri memiliki berbagai kekurangan. Dlihat dari sisi sumber daya manusia dan sumber dana, institusi pengawasan formal Pemilu (Bawaslu) tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh obyek-obyek masalah, titik rawan, dan potensi pelanggaran Pemilu 2014, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat yang sistematis. Di sisi lain, masyarakat sipil yang terlembaga (Non Government Organization) yang selama ini fokus terhadap kepemiluan, dan lembaga-lembaga pendidikan (Sekolah dan Kampus) -sudah terbangun jaringannya secara luas. Karena itu, melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, peran masyarakat tersebut bisa lebih dimaksimalkan. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

202 | P a g e

Struktur GSRPP terdiri atas berbagai elemen antara lain: 1. Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) 2. Pokja Propinsi 3. Pokja Kabupaten/Kota Hasil Yang Dicapai dari gerakan ini adalah: 1. Hasil Normatif  Menumbuhkan kesadaran pemilih dalam mengamankan hak suaranya melalui pengawasan partisipatif.  Mendorong proses Pemilu berlangsung secara luber dan jurdil. 2. Hasil Kualitatif  Adanya perasaan takut (deterrence effect) dari peserta Pemilu untuk melakukan pelanggaran regulasi Pemilu.  Adanya sikap kritis masyarakat terhadap budaya pragmatis-transaksional dalam Pemilu 2014.  Adanya sikap kehati-hatian dari para penyelenggara Pemilu untuk bekerja sesuai azas Pemilu. 3. Hasil Kuantitatif Diperolehnya sejumlah informasi dan laporan tentang masalah, dugaan pelanggaran, dan dugaan kecurangan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan pungut-hitung dalam Pemilu 2014. 1. Tugas Relawan Menjalankan tugas yang meliputi :  Mencari dan menggali informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu.  Memberikan informasi tersebut kepada PPL atau Panwas Kecamatan. 2. Metode Rekrutmen Relawan Terdapat dua cara merekrut relawan yang dilakukan oleh GSRPP, yaitu:  Struktural, yaitu dengan memanfaatkan struktur yang ada di Bawaslu. Setiap Bawaslu Propinsi diminta untuk merekrut mahasiswa, Panwaslu Kabupaten/Kota merekrut siswa SLTA, serta Panwascam dan PPL diminta untuk merekrut beberapa relawan.  Kultural, yaitu dengan membangun kerjasama dengan berbagai ormas, dan kalangan lain. Untuk kepentingan memelihara relawan, GSRPP melakukan berbagai langkah-langkah seperti upaya menyapa, memberikan bimbingan dan tutorial, serta memberikan berbagai kelengkapan di lapangan dan akhirnya, setiap relawan mendapat piagam penghargaan dari negara. 3. Manfaat Gerakan Sejuta Relawan a. Manfaat untuk Bangsa  Pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.  Dengan modal legitimasi dari rakyat tersebut, maka diharapkan produk kebijakan publiknya mendapat dukungan dari masyarakat.  Penggunaan uang negara melalui Pemilu yang berkualitas dapat digunakan secara efesien dan efektif. b. Masyarakat  Terjaminnya suara masyarakat yang disalurkan lewat Pemilu sebagai hak konstitusionalnya.  Partisipasi masyarakat semakin meningkat tidak hanya dalam pemberian suara, tapi juga untuk memastikan suaranya tidak disalahgunakan.  Masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan pemilu berkualitas. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

203 | P a g e

 Pemimpin berkualitas lewat Pemilu dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam konteks Pemilihan Pelibatan Relawan jika ingin diselenggarakan sebaiknya memperhatikan beberapa hal diantaranya :  Pemeliharaan relawan seperti komunikasi, koordinasi.  Pengelolaan data relawan  Pengelolaan data hasil kerja/informasi awal dari relawan Dalam konteks pemilihan, GSRPP dapat kembali dilaksanakan. Relawan dapat membantu pengawas resmi untuk melakukan pengawasan secara paripurna. Dalam konteks pemilihan, GSRPP dapat kembali dilaksanakan. Relawan dapat membantu pengawas resmi untuk melakukan pengawasan secara paripurna. INSTRUKSI Buatlah rencana rekrutmen relawan pengawas pemilu di wilayah anda dengan menggunakan tabel berikut ini. No

Jumlah Target Relawan

Penyebaran

Segementasi Relawan

Teknik Pengorganisasian


204 | P a g e

TES FORMATIF 1. Tugas Subbagian Partisipasi Masyarakat adalah berdasarkan Perbawaslu No 2/2013? a. Menyiapkan bahan iklan b. Menyiapkan materi siaran pers c. Melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. 2. Salah satu bentuk kegiatan Subbagian Partisipasi Masyarakat adalah? a. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu b. Membuat Majalah Internal c. Melaksanakan konferensi pers d. Melakukan kerja sama dengan KPI 3. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu mengutamakan kelompok masyarakat dari kalangan? a. Pemilih Pemula dari perguruan tinggi b. Lanjut Usia c. Balita d. Remaja 4. Relawan Pengawas Pemilu diprioritaskan untuk melaksanakan tugas sebagai? a. Pemberi informasi awal b. Pelapor c. Mendukung parpol tertentu d. Mendukung calon presiden tertentu 5. Syarat menjadi Relawan Pengawas Pemilu adalah? a. Terdaftar sebagai pemilih b. Tidak berpihak kepada parpol tertentu c. Tidak berpihak kepada calon presiden tertentu d. Semua benar 6. Relawan Pengawas Pemilu bertujuan untuk, kecuali? a. Mengambilalih peran pengawas pemilu lapangan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu c. Memberi informasi awal dugaan pelanggaran pemilu d. Membantu PPL mengawasi pemilu 7. Relawan Pengawas Pemilu di tingkat nasional dikelola oleh? a. Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) b. Bagian Hubungan Masyarakat c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga d. Subbagian Data Informasi. 8. Urgensi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) adalah, kecuali: a. Karena Bawaslu sendiri memiliki berbagai kekurangan. b. Kurangnya sumber daya manusia pengawas pemilu. c. Kurangnya dana dan institusi pengawasan formal Pemilu (Bawaslu) tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh obyek-obyek masalah, titik rawan, dan potensi pelanggaran pemilu. d. Semua jawaban benar. Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

205 | P a g e

9. Struktur GSRPP terdiri atas berbagai elemen antara lain: a. Bawaslu beserta strukturnya hingga kabupaten/kota, b. organisasi masyarakat sipil, c. perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), dan relawan. d. Semua jawaban benar. 10. Berikut ini lembaga-lembaga yang merekrut relawan pengawas pemilu, kecuali: a. Struktural pengawas pemilu di tingkat Bawaslu RI b. Struktural Bawaslu Propinsi c. Struktural Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan PPL d. KPU


206 | P a g e

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 10: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D A A A D A A D D D


207 | P a g e

MODUL 1 MEMBANGUN KOMITMEN BELAJAR

Recommend Documents