MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SUMBERDAYA ALAM UNGGULAN MELALUI PROGRAM CSR Studi Kasus di Kota Depok Oleh : Kholil Abstarct Poverty alleviation essentially is an activities to make one be able to live independently. for independent living, a person must have a fixed income in order to live independently. Community empowerment is an activity to make a person has a productive activity, which allows to have a fixed income. This empowerment model designed to create superior resource-based productive activities involving academia, business, government and society. The result of this activity indicates that the ideal model is the role of government as facilitator, business as a contributor to the fund through its CSR activities and academics as a program designer and thinker to create the most suitable program based on objective conditions. Keywords: Empowerment, Business productive, excellent natural resources, corporate social responsibility, poverty reduction
A. Latar Belakang
secara maksimal, sehingga rakyatnya menjadi
Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam
sejahtera, bahkan karena keunggulan SDM
yang sangat kaya, baik dalam bentuk
itu mereka memanfaatkan sumberdaya alam
sumberdaya alam yang terbaharui (renewable
dari
resousces) seperti kekayaan laut, pertanian
bangsanya.
negara
lain
untuk
kesejahteraan
lemahnya
kemampuan
dan hutan, maupun sumberdaya alam yang tidak terbaharui (non renewable resources)
Persoalan
seperti tambang, minyak dan gas. Akan tetapi
sumberdaya manusia sangat terkait dengan
potensi yang sangat besar tersebut belum
kemiskinan yang masih menjadi isu strategis
mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk
nasional.
kesejahteraan
miskin
masyarakat.
Ada
dua
Karena ini
kelompok
masyarakat
mampu
memenuhi
tidak
permasalahan utama yang dihadapi dalam
kebutuhan dasarnya yang layak, seperti
pemanfaatan sumber daya tersebut, yakni
sandang, papan, dan pangan. Kelompok ini
kemampuan mengelola dan Teknologi yang
juga
dipergunakan. Tetapi jika di dilihat lebih
terhadap
jauh, faktor yang paling utama adalah
pekerjaan.
persoalan kualitas SDM, karena
meningkatkan
banyak
memiliki akses yang sangat terbatas pendidikan,
kesehatan,
Oleh karena
dan
itu bila ingin
kesejahteraan
masyarakat
negara yang miskin sumberdaya alam, namun
miskin maka aspek utama yang harus
karena
diperhatikan adalah peningkatan kualitas
kualitas
SDMnya
bagus
dapat
mengolah sumberdaya yang terbatas tersebut
SDMnya.
Pemerintah
telah
penanggulangan program prioritas,
menjadikan kemiskinan
program
yang muncul adalah mengapa
menjadi
program dengan dana yang sangat besar itu
oleh karena itu telah
belum
secara
sejumlah
efektif,
tahun
2010
program
penanggulangan
ditetapkan pula menjadi program wajib bagi
diperkirakan
seluruh pemerintah daerah. Dalam kurun
kemiskinan di seluruh instansi dari pusat
waktu
sampai daerah tidak kurang dari 20 trilyun.
beberapa
tahun
belakang
ini
pemerintah telah mengklaim jumlah rakyat miskin terus menurun. Berdasarkan laporan
Disamping
BPPS
miskin
belum mampu di turunkan secara nyata
mengalami penurunan dari 14,2 persen pada
jumlah pengguran juga terus meningkat.
2009 menjadi 13,3 persen pada 2010. Atau
Diperkirakan peningkatan angkatan kerja
penduduk miskin Indonesia turun dari 32 juta
mencapai
jiwa menjadi 31,02 juta pada 2010. Angka
ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas.
(2010),
jumlah
rakyat
jumlah rakyat miskin yang
2.5 juta orang/tahun, sementara
tersebut dinilai turun sekitar 1,51 juta jiwa dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah
Untuk mengurangi jumlah rakyat miskin dan
32,53 juta (14,15 persen). Namun
jumlah pengangguran secara nyata, maka
bila
berdasarkan jumlah penerima beras miskin
program2
di
gulirkan
harus
(raskin) dan BLT (Bantuan Tunai Langsung
menyentuh
fundamental problems yang
17,5 juta keluarga) dan diasumsikan rata satu
menyebabkan seorang menjadi miskin atau
keluarga 4 orang maka jumlah rakyat miskin
menganggur.
masih cukup besar yakni sekitar 70 juta
dilapangan ada dua
orang.
menyebabkan sekelompok orang menjadi
Berdasarkan
dapat
fakta-fakta
masalah pokok yang
miskin atau menganggur, yaitu masalah Berbagai program pengentasan kemiskinan
teknis yang berkaitan dengan ketrampilan,
yang kini digulirkan saat ini cenderung hanya
knowledge, keterbatasan akses sumberdaya
menyentuh shympthomatic problem–nya saja
produktif,sarana dan keterbatasan modal; dan
yang bersifat snapshot seperti BLT (Bantuan
masalah non teknis yang berkaitan dengan
Tunai Langsung), pembagian Sembako, dan
kebijakan pemerintah, komitmen pemerintah,
Raskin.
sikap
Tetapi persoalan mendasar yang
mental, partisipasi
pelaku usaha,
dihadapi oleh sebagian besar rakyat miskin
dukungan lembaga keuangan, kelembagaan,
belum tersentuh. Bahkan program-program
dan dukungan politik dari DPR. Oleh karena
pemberdayaan ekonomi seperti
itu
Program
penanganan
kemiskinan
PERKASA (Menegkop), KUBE (Depsos),
penggangguran
P2DT danP2KP (Bapenas/Depdagri), PUAP
berdasarkan teknis seperti pemberian bantuan
(Deptan) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat )
dana bergulir, Bantuan Tunai Langsung
juga belum secara efektif mengurangi jumlah
(BTL), P2KP dan penyediaan sarana usaha ,
rakyat miskin tersebut. Pertanyaan mendasar
tetapi
harus
tidak
dilakukan
cukup
dan
secara
hanya
holistik
integrated, dari hulu sampai hilir. Aspek
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat
manusianya harus
komplek,
mendukung,
disentuh, kebijakannya
sarananya
dibangun
dan
iklimnya diciptakan untuk dapat berkembang.
penanggulangannya
tanggungjawab
merupakan
semua pihak (pemerintah,
pelaku usaha danmasyarakat ),bukan hanya menjadi
tanggungjawab
pemerintah.
Program penanganan kemiskinan termasuk
Pemerintah melalui UU No 40 tahun 2007
program wajib yang harus dilakukan oleh
telah mewajibkan pelaku usaha agar memiliki
setiap pemerintah daerah.
tanggung jawab social melalui program CSR
Hal ini berarti
setiap pemerintah daerah
wajib
memiliki
(Corporate Social Responsibility).
program yang jelas dan strategi yang tepat untuk dapat mengentasikan kemiskinan di
Studi ini bertujuan untuk membuat model
daerahnya.
pemberdayaan
Sebagai bagian dari wilayah
Indonesia Kota Depok tidak lepas
masyarakat
dalam
dari
penaggulangan kemiskinan melalui program
persoalan makro yang dihadapi di Indonesia
CSR dengan memanfaatkan sumberdaya
secara
ungggulan daerah di Kota Depok.
umumnya,
kemiskinan.
termasuk
persoalan
Secara geografis Kota Depok
berada pada posisi yang sangat strategis,
B. Anatomi Penyebab Kemiskinan
sebagai
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
hinterland
perlintasan
bagi
Bogor-
Tangerang.
Jakarta,
Bekasi
hal-hal
yang
biasa
untuk
menempatkan Kota Depok sebagai Kota
berlindung dan air minum, hal-hal ini
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang
berhubungan erat dengan kualitas hidup.
cukup tinggi (6.46 %) pada 2010. Namun
Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya
pada
juga
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan
menempatkan Kota Depok dengan tingkat
yang mampu mengatasi masalah kemiskinan
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi,
dan mendapatkan kehormatan yang layak
mencapai pada 3,44 %. Akibatnya jumlah
sebagai warga negara.
posisi
pula
kekurangan
dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat
lain
ini
Bogoryang
sisi
Posisi
dan
dan
tersebut
penduduk meningkat secara tajam, pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Depok 2
yang memiliki luas 200,29 km
Sayogyo dalam Sumardi & Evers (199: 21)
telah
memberi batasan, seseorang disebut miskin
mencapai sekitar 1.7 juta yang tersebar di 11
bila pendapatannya setara atau kurang dari
kecamatan. Dampak langsung dari tingginya
320 kg beras per tahun per orang untuk di
pertumbuhan penduduk adalah
munculnya
pedesaan dan 480 kg beras per tahun per
masalah
orang untuk di perkotaan. Kalori yang
dan tumbuhnya
dibutuhkan seseorang untuk hidup per hari
permasalahan
social,
terutama
penangguran, kemiskinan slump area.
adalah 1.821 kalori atau setara dengan sekitar
0,88 kg beras bila dikaitkan dengan dengan
pendapatan (kesejahteraan) yang timpang
ukuran yang digunakan Sayogyo.
(tidak merata).
Cara yang lebih akurat untuk menetapkan
Faktor-faktor
garis kemiskinan adalah dengan menghitung
disamping faktor-faktor kondisi alam dan
Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) tiap
geografis, juga disebabkan oleh faktor-faktor
rumah tangga. Kebutuhan hidup dalam hal ini
keterbatasan antara lain, keterbatasan akses
adalah kebutuhan pokok (basic needs) yang
pengetahuan,
meliputi
produksi, lapangan pekerjaan dan system
makanan,
kesehatan,
pakaian,
pendidikan,
perumahan,
transportasi,
penyebab
ketrampilan,
kemiskinan,
akses
factor
dan
nilai serta adanya ketidakadilan ekonomi,
partisipasi masyarakat. Ukuran ini akan
sosial ataupun politik yang mengakibatkan
berbeda-beda dari satu tempat ke tempat
apa yang disebut Kemiskinan Struktural
lainnya serta sesuai jenis-jenis kebutuhan
(Structural Poverty) baik pada tatanan negara
pokoknya (Sumardi & Evers: VI, 22).
ataupun daerah. Kemiskinan Struktural dapat dijelaskan dengan fenomena-fenomena urban
Sebagian besar masyarakat miskin berada di
bias, rural-urban dualism, proletarianization
desa-desa yang justru dekat dengan pusat
serta yang terakhir dapat dijelaskan pula oleh
kekayaan
fenomena
sumberdaya alam.
daerah sekitar kekayaan
Di daerah-
environmental
destruction.
sumberdaya alam
Kemiskinan tersebar pula dengan pola yang
yang sangat potensial itulah justru sebagian
terstruktur mulai dari remote area, rural
besar masyarakat
area, sub-urban area, dan urban slum.
hanya sebagai penerima
dampak akibat eksploitasi sumberdaya alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Dengan menggunakan pendekatan system
Secara umum ada beberapa faktor yang
thinking , maka terlihat bahwa penanganan
menyebabkan seseorang menjadi miskin :
kemiskinan terkait dengan masalah perilaku orang (mental, kualitas SDM), dan masalah
Jika dilihat secara seksama kemiskinan di
kebijakan (dukungan anggaran, sarana serta
Indonesia meliputi kemiskinan yang bersifat
keberpihakan terhadap orang miskin). Tetapi
relatif (Relative Poverty) dan yang bersifat
jika diperhatikan secara lebih seksama, aspek
absolut
Kemiskinan
internal yang menyangkut perilaku dan tabiat
Absolut diindikasikan dengan suatu tingkat
orang miskin menjadi sangat penting. Oleh
kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan
karena
minimum untuk bertahan hidup tidak dapat
kemiskinan yang paling penanggulangan
dipenuhi. Sedangkan Kemiskinan Relatif
kemiskinan akan efektif jika diarahkan pada
adalah suatu tingkat kemiskinan dalam
upaya
hubungannya dengan suatu rasio Garis
ketrampilan,
Kemiskinan Absolut atau proporsi distribusi
pemberdayaan.
(Absolute
Poverty).
itu
program
peningkatan yakni
penanggulangan
kemampuan
dan
diarahkan
pada
Hal ini seiring dengan
prinsip
pembangunan yang berkeadilan,
kebijakan yang memihak dari pengambil
yang tertuang dalam Inpres No 3 tahun 2010.
kebijakan.
Masyarakat
diperdayakan
pemberdayaan masyarakat miskin ini harus
dengan memberikan pelatihan pada kegiatan-
dilakukan secara holistik, menyeluruh. Tidak
kegiatan
Dengan
bisa hanya menekankan pada pendekatan
memberikan pelatihan pada usaha produktif
sektoral saja atau salah satu aspek saja, tetapi
ini diharapkan kelompok warga miskin akan
harus melibatkan seluruh stake holder ,
mampu melakukan kegiatan yang produkt,
karena satu dengan lainnya saling terkait
yang
seperti pada
miskin
usaha
pada
harus
produktif.
akhirnya
akan
memiliki
pendapatan dari usaha produktif tersebut.
Secara
umum
upaya
gambar hubungan timbal balik antar variabel berikut :
Pengembangan kegiatan produktif ini akan kurang berarti jika tidak didukung oleh
Gambar 1. Diagram Sebab Akibat Pengentasan Kemiskinan Pada
kenyataanya
kemiskinan
melalui
pengenatasan program-program
yang menggunakan dana pemerintah
(APBN) memiliki keterbatasan, oleh karena itu perlu melibatkan
pelaku-
pelaku usaha (Swasta dan BUMN) untuk
mendukung
program-program tersebut.
mempraktekkan CSR karena external
Salah satu diantaranya adalah dengan
driven (faktor eksternal), environmental
memanfaatkan
driven
dana
BUMN) atau CRS
PKBL
(bagi
bagi perusahaan
swasta.
(karena
terjadi
masalah
lingkungan dan reputation driven (karena ingin mendongkrak citra perusahaan); (2) Sebagai upaya memenuhi kewajiban
Dalam upaya pengentasan kemiskinan di
(compliance);
(3)
Indonesia, UU No 40 tahun 2007 tentang
diimplementasikan
karena
Perseroan terbatas telah mewajibkan
dorongan yang tulus dari dalam (internal
setiap
driven).
perusahaan
tanggungjawab
harus
memiliki
social
lingkungan sekitarnya.
CSR adanya
terhadap Salah satunya
Saidi (2004) dalam Tanudjaja (2008)
adalah dengan menerapkan Corporate
membagi CSR menjadi 4 model, yaitu
Sosial Responsibility (CSR). Penerapan
keterlibatan langsung, melalui yayasan
CSR merupakan komitmen dunia usaha
atau
untuk
bermitra
legal
bertindak etis, beroperasi secara dan
berkontribusi
organisasi dengan
sosial pihak
perusahaan, lain,
dan
untuk
mendukung atau bergabung dalam suatu
peningkatan ekonomi, bersamaan dengan
konsorsium. Sementara itu, Wibisono
peningkatan kualitas hidup dari karyawan
(2007) menjelaskan bahwa penerapan
dan
juga
CSR yang dilakukan oleh perusahan
peningkatan kualitas komunitas lokal dan
dapat dibagi menjadi empat tahapan,
masyarakat
yaitu tahap perencanaan, implementasi,
keluarganya
secara
sekaligus
luas.
Dengan
demikian kehadiran perusahaan di suatu daerah
memiliki
masyarakat sekitarnya
manfaat baik
evaluasi dan pelaporan.
bagi
dari sisi
ekonomi, social maupun lingkungan.
CSR yang diterapkan oleh perusahaan akan mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang
C. Telaah Pustaka
terlibat dalam menjalankannya. Menurut
Penerapan CSR dangat dipengaruhi oleh
Wibisono
pandangan perusahaan mengenai CSR.
perusahaan yang berupaya menerapkan
Wibisono (2007) menjelaskan beberapa
CSR, yaitu dapat mempertahankan atau
cara pandang perusahaan terhadap CSR,
mendongkrak reputasi dan brand image
yaitu:
atau
perusahaan, layak mendapatkan social
Perusahaan
licence to operate, mereduksi risiko
(1)
keterpaksaan.
Sekedar
basa-basi
(2007)
manfaat
bagi
bisnis perusahaan, melebarkan akses
action
sumberdaya,
akses
dikembangkan
biaya,
dengan itu, Payne (1995:165) dalam Ambadar (2008) menjelaskan bahwa
menuju
membentangkan
market,
mereduksi
memperbaiki
hubungan
dengan
stakeholders,
memperbaiki
hubungan
dengan
regulator,
dan
networking
yang
masyarakat.
pengembangan
Sejalan
masyarakat
memiliki
meningkatkan
fokus terhadap upaya membantu anggota
semangat dan produktivitas karyawan
masyarakat yang memiliki kesamaan
serta
minat
berpeluang
mendapatkan
untuk
bekerja
sama,
dengan
penghargaan. Sedangkan manfaat CSR
mengidentifikasikan kebutuhan bersama
bagi
dan
masyarakat
menurut
Ambadar
kemudian
melakukan
kegiatan
(2008), yaitu dapat meningkatkan kualitas
bersama untuk memenuhi kebutuhan
sumberdaya
tersebut.
manusia,
kelembagaan,
tabungan, konsumsi dan investasi dari
Pengembangan
rumah tangga warga masyarakat.
perencanaan sosial perlu berlandaskan pada
masyarakat
asas-asas,
yaitu:
komunitas
Pengembangan masyarakat adalah salah
dilibatkan
satu pendekatan yang harus menjadi
pengambilan keputusan, mensinergikan
prinsip utama bagi seluruh unit-unit
strategi komprehensif pemerintah, pihak-
kepemerintahan maupun pihak korporasi
pihak terkait dan partisipasi warga,
dalam menjalankan tugas dan fungsinya
membuka akses warga atas bantuan
dalam
sosial
profesional, teknis, fasilitas, serta insentif
Pengembangan
lainnya agar meningkatkan partisipasi
memberikan
(Ambaddar,
pelayanan
2008).
dalam
sebagai
warga,
Subejo dan Supriyanto (2004) adalah
profesional
suatu hal yang memiliki pusat perhatian
kebutuhan, perhatian dan gagasan warga
dalam
pada
komunitas. Selain memiliki asas-asas,
berbagai tingkatan umur untuk tumbuh
pengembangan masyarakat juga memiliki
dan
beberapa
prinsip.
fasilitasi dan dukungan agar mereka
Community
Development
mampu memutuskan, merencanakan dan
bagian penting, yaitu ekologi, keadilan
mengambil tindakan untuk mengelola dan
sosial, nilai-nilai lokal, proses, dan
mengembangkan
fisiknya
global-lokal. Prinsip yang terkait dengan
serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini
masalah ekologi, yaitu prinsip holistik;
berlangsung dengan dukungan collective
keberlanjutan;
berkembang
masyarakat
melalui
lingkungan
berbagai
agar
mengubah
proses
masyarakat menurut Giarci (2001) dalam
membantu
dan
setiap
lebih
perilaku peka
pada
Prinsip-prinsip dalam
tiga
keanekaragaman;
pembangunan organis dan keseimbangan.
dalam Nasdian (2006) memperkenalkan
Prinsip yang terkait dengan keadilan
tiga strategi yang dapat dijadikan strategi
sosial meliputi prinsip menghilangkan
pengembangan
ketimpangan
rational-empirical,
struktural;
memusatkan
masyarakat,
yaitu
normative-
perhatian pada wacana yang merugikan;
reeducative, dan power-coersive. Nasdian
pemberdayaan;
mendefiniskan
(2006) menjelaskan bahwa partisipasi
kebutuhan; dan menjunjung tinggi hak
adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh
asasi
yang terkait
warga komunitas sendiri, dibimbing oleh
menghargai nilai-nilai lokal yaitu prinsip
cara berfikir mereka sendiri, dengan
pengetahuan
menggunakan
manusia. Prinsip
lokal;
budaya
lokal;
sarana
proses
mekanisme)
dimana
sumberdaya lokal; ketrampilan lokal; dan
(lembaga
menghargai proses lokal. Prinsip yang
mereka dapat menegaskan kontrol secara
terkait proses meliputi prinsip proses,
efektif. Sementara itu, Paul (1987) dalam
hasil, dan visi; keterpaduan proses;
Nasdian (2006) memberikan pengertian
peningkatan
mengenai partisipasi sebagai berikut:
kooperasi
kesadaran; dan
pembangunan;
konsensus; perdamaian
partisipasi; tahapan dan
dan
dan
“…..participation refers to an
anti
active process whereby beneficiaries
kekerasan; inklusif; dan membangun
influence the direction and execution of
komunitas. Prinsip yang terkait global
development projects rather than mercly
dan lokal meliputi prinsip hubungan
receive a share of project benefits”.
antara global dan lokal; serta praktik Anti Penjajah (Anti-colonialist practice) (Ife,
Melalui
keterlibatan
2002).
pemerintah
dan
pelaku
usaha,
masyarakat
maka
pembangunan ekonomi Dalam
melaksanakan
pengembangan
suatu
masyarakat
daerah dapat
program
dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di
terdapat
daerah tersebut, seperti pada gambar
berbagai macam strategi pengembangan masyarakat. Chin dan Benne (1961)
berikut :
Gambar 2. Sinergitas Pemerintah , Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk menjamin pembangunan di suatu daerah.
3. Kerangka Pemikiran
dan kebijakan yang mendorong dua actor
Secara umum ada 3 aktor penting yang
lainnya untuk dapat terlibat.
harus
usaha
terlibat
dalam
pemberdayaan
Pelaku
memilki peran yang sangat
masyarakat, yakni pemerintah, pelaku
strategis, bisa menjadi pendukung dari
usaha
segi financial, sekaligus menjadi mitra
dan masyarakat.
Pemerintah
sebagai regulator memiliki peran sangat
serta
pembina
dalam
pengembangan
menentukan, karena dapat aturan-aturan
usaha yang dikembangkan oleh para
UKM
hasil
pemberdayaan
yang
dukungan spirit dan kesadaran terhadap
dilakukan. Sementara masyarakat akan
pelaku UKM.
memberikan
ketiga actor seperti berikut :
peran
sebagai
pemberi
Secara umum
peran
Gambar 3. Peran dan Fungsi 3 aktor utama dalam penanggulangan kemiskinan 4. Metodologi
kemudian dilanjutkan dengan penyiapan
Metodologi
SDM
pemberdayaan masyarakat
melalui
pelatihan,
strategi
dilakukan melalui FGD pelatihan secara
pengembangan dan dilanjutkan dengan
langsung (metode praktek) dan advokasi
advokasi/pendampingan
(pendampingan). FGD dilakukan untuk
Secara garis besar
memilih
sebagai berikut :
potensi unggulan daerah,
metode
usaha. kegiatan
Persiapan
Need Assessment
FGD dan Survai
Potensi Unggulan
Identifikasi Potensi Unggulan
Swot analisis
Pengembangan Usaha berbasis potensi unggulan
Pelatihan SDM
Pendampingan
Pelaporan
Gambar 3. Tahapan dan Metode Pemberdayaan
5. Hasil dan Pembahasan
Hasil needs assessment menunjukkan
Pengembangan
bahwa
model
pemberdayaan
sebagian
besar
kelompok
masyarakat ini dilakukan di Kecamatan
masyarakat sasaran menginginkan untuk
Tapos
memiliki
ini
Kota Depok. Pemilihan daerah
atas
pertimbangan
sebagai
dalam
kegiatan upaya
usaha produktif
meningkatkan
kecamatan baru hasil pemekaran di Kota
hidupnya.
Depok yang
potensi kegiatan usaha yang mungkin,
sebagian masyarakatnya
masih tergolong
kelompok miskin,
padahal
secara
sangat
strategis.
pemberdayaan dukungan PPA .
geografis
ini
Diantara
taraf
berdasarkan
sekian banyak
kondisi
lokasinya
manusia
Kegiatan
pengembangan kegiatan usaha ternak lele
dilakukan
atas
dari program CSR dari PT
merupakan
dan
sumberdaya
potensi
alamnya,
aktifitas produktif
yang
paling cocok. Hasil analisis
Swot
terhadap pengembangan usaha
ternak
lele sebagai tabel berikut :
a. Faktor Internal Kekuatan
Kelemahan
1. Tidak membutuhkan lahan yang luas, dapat dilakukan di sekitar tenmpat tinggal masyarakat. 2. Hampir sebagian masyarakat memiliki tempat untuk berternak lele. 3. Mudah system pembudidayaan nya 4. Kebutuhan pasar untuk lele potensinya yang sangat luas. 5. Mudah untuk memperoleh bibit lele 6. Sebagian besar masyarakat gemar mengkonsumsi ekan lele
1.
2.
3. 4.
5.
6. b.
Faktor Eksternal Peluang
Belum terbentuk kelembagaan para petani lele, sehingga harga ditentukan oleh pembeli. Sistem pembudidayaan ikan lele oleh para petani masih dilakukan secara tradisional, sehingga produktifitasnya rendah. Memerlukan ketekunan dalam berusaha. Memerlukan sumber air yang mencukupi dan bukan air sisa cucian rumah tangga Keterbatasan modal dan ketrampilan teknis budidaya bagi masyarakat Keterbatasan akses pasar
Tantangan
1. Tumbuh dan berkembangnya warung dan restoran pecel lele. 2. Pengembangan lele menjadi produk lain seperti sosis dan abon lele. 3. Meningkatnya konsumsi ikan lele oleh masyarakat
Keberhasilan penciptaan wirausaha baru memalui pemberdayaan masyarakat
1. Adanya tuntutan Standarisasi kualitas produk. 2. Munculnya saingan dari kelompok pengusaha besar yang mampu menguasai pasar 3. Semakin mahalnya harga tanah untuk keperluan permukiman atau bangunan lainnya yang lebih menguntungkan. 4. Bibit lele yang masih dikuasai oleh kelompok tertentu saja. 3. Pendampingan kelompok usaha sasaran
sangat ditentukan oleh beberapa aspek : Peningkatan 1.
kapasitas
individu
Peningkatan kapasitas individu
mencakup kemampuan dan ketrampilan
(capacity building) calon pelaku
berwira usaha.
usaha
peserta dilatih untuk dapat
(kelompok
masyarakat
sasaran) 2. Penguatan
budidaya lele kelembagaan
kelompok wirausaha baru sasaran
Dalam hal ini
mulai
para
melakukan dari proses
pembibitan, pemberian pakan, pemisahan sampai pemasaran produknya. Penguatan
kelembagaan
petani/pelaku
usaha
kegiatan
usaha mandiri, sementara itu
meliputi pembentukan kelompok usaha
satu kelompok lagi dinyatakan gagal.
bersama, dan pembentukan
koperasi
Salah satu factor penyebab kegagalannya
Melalui kelembagaan
karena sebagian besar anggota kelompok
usaha bersama,
inilah bantuan teknis dan diberikan.
manajemen
Pembentukan kelompok
hanya menjadikan
seirus) dalam menjalankan kegiatannya.
usaha bersama ini juga memudahkan
Dari
monitoring dan
berhasil
pelatihan
evaluasi.
dan
Kegiatan
pendampingan
adalah
sambilan (kurang
4
kelompok
yang
tersebut
telah
kelompok
terprogram
kepada kelompok tersebut.
Programnya
berkelanjutan.
harus dirancang sesuai
dengan
kondisi
obyektif
Dalam
kenyataannya
yang
dan memberikan
pelatihan
Secara ekonomis kegiatan usaha dari kelompok hasil binaan sangat
layak,
dapat
tetapi permasalahan utama yang dihadapi
merancang kegiatan berdasarkan hasil
adalah skala usaha, yang disebabkan oleh
need assessment
keterbatasan modal.
akademisi.,
yang
ada.
mampu
membentuk kelompok baru sebanyak 2
kegiatan yang harus dilakukan secara dan
dinyatakan
hanya dari kalangan
sementara
dukungan
Oleh karena itu
dukungan program CRS dari pengusaha
anggaran dan fasilitas diberikan oleh
sangat
pelaku usaha danpemerintah setempat.
memberikan petunjuk bahwa program
Pendampingan
penanggulangan
usaha
oleh
team
diperlukan.
merupakan kunci keberlanjutan usaha,
dilakukan
setiap kelompok didampingi oleh
memperhatikan
1-2
Hal
ini
kemiskinan
juga
harus
secara lebih focus dengan potensi daerah
yang
orang yang selalu memantau dan menjadi
dimiliki.
sumber rujukan dalam setiap menangani
juta/kelompok (6-7 orang) dan biaya
masalah
operasional
yang
dihadapi
oleh
kelompoknya. Pada
kegiatan
Dengan modal kerja Rp 3
selama
6
bulan
bagi
pendamping Rp 4.5 juta atau total untuk pemberdayaan
ini
4 kelompok Rp 16.5 juta akan mampu
dibentuk 5 kelompok dengan masing-
menyerap
masing kelompok 5-7 orang; setiap
dibandingkan program penanggulangan
kelompok mendapatkan bantuan dana
kemiskinan
untuk modal awal Rp 3 juta (beli biibit,
memakan biaya trilyunan dengan hasil
pakan dll). Dalam waktu 6 bulan 4 dari
yang belum begitu jelas, maka program
lima kelompok
pemberdayaan
berhasil
dibentuk dinyatakan
dan mampu untuk
membuat
sekitar
20
secara
orang.
nasional
Jika
yang
ini jauh lebih efektif.
Oleh karena itu pola ini bisa direplikasi
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada
untuk dijadikan model nasional.
kegiatan ini, maka model pemberdayaan masyarakat yang ideal seperti berikut :
Gambar 4. Model pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan WUB
Pengentasan
kemiskinan
melalui
Kesimpulan
pengembangan Wirausaha Baru (WUB)
Keberhasilan
harus
integrative-
masyarakat untuk menciptakan Wira
holistik, mulai dari pembangunan sarana
Usaha Baru (WUB) dalam kaitannya
infrastrukturnya, dan kebijakan yang
dengan
harus memihak
ditentukan oleh : (1) ketepatan program
dilakukan
secara
(oleh pemerintah),
program
penanggulangan
dukungan permodalan (oleh pelaku usaha
pelatihan
dan
pendampingan
perbankan/lembaga
pelatihan
dan
akademisi.
keuangan),
pendampingan
Dengn kata lain
oleh integrasi
yang
baru yang dibentuk.
Government)
unggulan daerah
pengentasan
kemiskian
merupakan
diberikan,
(2)
(3) kelembagaan bagi para wirausaha
usaha
program
kemiskinan
yang berkelanjutan dan
ABG (Academicus, Businessman dan dalam
pemberdayaan
Pengembangan
berbasis sumber daya alam merupakan
yang paling cocok bagi
pilihan
penciptaan
bentuk yang ideal dengan peran dan
wirausaha baru. Model pemberdayaan
fungsinya masing-masing.
masyarakat yang terpadu yang
ideal
adalah model
melibatkan
ABG
(Academicus, Government),
Businessman, dengan
peran
dan
fungsinya masing-masing.
Daftar Pustaka Bappeda Depok. 2010. Depok Dalam Angka 2009. Pemerintah Kota Depok. Hamid,S.E. 2010. Targets and Strategies of Poverty Alleviation in Indonesia. Faculty of Economics_Islamic Univerity of Indonesia. Jogyakarta. Pemda Depok. 2009. Rencana Induk Penaggulangan Kemiskinan Kota Depok. BAPPEDA Depok. ______________. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok (2006-2011) Sumardjo.
2010. Karakteristik Pembangunan Perdesaan : Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Huku Milik Negara. IPB Press, Bogor.
Susetiawan.
2010. Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Huku Milik Negara. IPB Press, Bogor.
Sumodiningrat,G. 2009. Poverty Alleviation in Indonesia : an Overview, Bappeas, Jakarta. WWW.Scribd.com. Strategi Penanggulangan di Indonesia, download 7 Maret 2011.
WWW.P2KP.Org. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, download 7 Maret 2011. WWW.ahmadrizani.wordpress.com. Strategi Penciptaan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh. Download 6 Maret 2011
