Model Kebijakan Kombinasi dalam Perlindungan HAM Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

SOCIA Volume 15. No.1 Juni 2016, 120-144

Model Kebijakan Kombinasi dalam Perlindungan HAM Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan SRI HARTINI, ANANG PRIYANTO, IFFAH NURHAYATI Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY [email protected], [email protected], [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan menggambarkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi diperkuat FGD, analisis data dengan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana dapat digambarkan: 1) Mengatur “eksistensi” hak kebutuhan biologis narapidana dalam bentuk perubahan Undang-Undang; 2) Mengatur anggaran pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang sakit sehingga pelayanan kesehatannya terpenuhi; 3) Mengatur anggaran melanjutkan keterampilan bagi narapidana; 4) Mengatur pengadaan SDM profesional bidang pendidikan, agama, kesehatan, psikologi, serta keterampilan. Teknis kebijakan dirancang dalam peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional, menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi tersebut belum terlaksana sehingga belum dapat diobservasi, disebabkan: sistem kewenangan sentralistik, uji coba model kebijakan kombinasi berimplikasi pada banyak aspek, narapidana jumlahnya besar, serta anggaran penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan dan lokasi uji coba kebijakan sangat bersifat politis. Kata kunci: model kebijakan, HAM, narapidana Abstract This study aims to describe the combination of policy models protection of human rights of prisoners in Penitentiary DIY. This research is a descriptive qualitative approach. The subject of research is determined purposively, collecting data through interviews and FGD strengthened by documentation, data analysis with inductive analysis. The results showed a combination of protection of human rights policy model of Prisoners can be drawn: 1) Set the "existence" of biological needs of prisoners rights in the form of changes to the Act; 2) Set a budget for the procurement of medicines for sick prisoners so that health services are met; 3) Adjust the budget to continue the skills for prisoners; 4) Set the procurement of HR professionals in education, religion, health, psychology, as well as skills. Technical policies designed in a ministerial regulation with regard rational considerations, emphasizes the aspects of effectiveness, efficiency, and economical. The effectiveness of the implementation of the policy model of such combinations has not done so yet observable due to: a centralized authority system, the test model of policy combinations implicated in many aspects, large numbers of prisoners, as well as supporting the implementation of the budget provision of facilities and test sites highly political policy. Keywords: model of policy, human rights, prisoners

120


PENDAHULUAN

pelbagai

konteks

pemahaman

Latar Belakang

sudah dikenal dan diperjuangkan

Dewasa ini masalah hak asasi

puluhan bahkan ratusan tahun

manusia (HAM) semakin marak di

yang lalu oleh bangsa-bangsa di

Indonesia. Hal ini ditandai semakin

dunia. Bangsa-bangsa di dunia

meningkatnya tuntutan anggota

pada

masyarakat baik secara individu

”Universal Declaration of Human

maupun

Raights” (UDHR) telah sepakat

kolektif

terhadap

HAM.

Fenomena

penegakan tersebut

menunjukkan

besar

perhatian

terhadap

HAM,

1948

menyatakan

melalui

bahwa”

setiap

betapa

manusia dilahirkan merdeka dan

masyarakat

sama dalam martabat dan hak-

baik

yang

haknya”.

menyangkut pribadi maupun HAM secara

tahun

kelompok.

HAM berasal dari martabat

Berbicara

yang inheren dalam diri manusia,

masalah HAM dapat berkaitan

dengan ditegaskan oleh Konvensi

dengan pelbagai dimensi kajian,

PBB mengenai hak sipil dan politik

antara

tahun 1966. Hak ini bersifat sangat

lain

konstelasi

berkaitan politik,

dengan ekonomi,

mendasar,

dalam

arti

hukum, sosial, dan budaya serta

pelaksanaannya mutlak diperlukan

pertahanan

keamanan,

agar manusia dapat berkembang

HAM

sesuai dengan bakat, cita-cita serta

dan

sehingga

masalah

sebenarnya menyangkut berbagai

martabatnya.

segi kehidupan dalam berbangsa

dianggap universal artinya dimiliki

dan bernegara.

manusia

Masalah HAM sesungguhnya bukanlah

merupakan

masalah

Hak tanpa

ini

juga

perbedaan

berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

baru sebagaimana istilah HAM

Secara

objektif

yang baru dikenal setelah Perang

perlindungan

Dunia II pada awal pembentukan

antara negara yang satu dengan

PBB pada Tahun 1945. HAM dalam

lainnya 121

adalah

terhadap

prinsip

sama.

HAM Namun


pelaksanaannya tidaklah demikian.

Lembaga

Artinya pada suatu waktu ada

Cebongan Kabupaten Sleman DIY.

persamaan kehendak terhadap apa

Pemasyarakatan

Sehubungan

dengan

yang sebaiknya dilindungi dan

pelanggaran HAM di Indonesia

diatur, namun pada waktu yang

berdasar

lain ada perbedaan persepsi dan

Internasional tahun ini mencatat

penafsiran terhadap HAM antara

masih ada pelanggaran HAM di

negara yang satu dengan negara

Indonesia. Dalam Laporan berjudul

yang lainnya. Perbedaan tersebut

“The State of the Worlds Human

lebih banyak disebabkan adanya

Rights”:

latar belakang kehidupan yang

melanggar HAM di enam wilayah

mencakup

yaitu penggunaan kekerasan oleh

ideologi,

politik,

Laporan

Amnesti

Indonesia

ekonomi, sosial dan budaya dari

polisi

masing-masing negara yang tidak

terhadap kebebasan berekpresi;

sama.

pelanggaran

Berkaitan

dan

masih

tentara; atas

tekanan kebebasan

dengan

beragama; pembatasan hak-hak

pelaksanaan perlindungan HAM di

perempuan dan impunitas serta

Indonesia, selama ini Indonesia

hukuman

sering dijadikan “kambing hitam”

penyiksaan, penganiayaan lannya,

terutama oleh pihak-pihak Barat.

penggunaan senjata dan kekuatan

Dalam hal ini tidak sedikit kasus

yang

yang ditudingkan negara Barat

dikemukakan

atau dunia internasional bahwa

Jenderal

Indonesia sebagai pelanggar HAM

Salil Shetty, dalam laporannya

berat, seperti dalam kasus tragedi

yang

Semanggi,

Munir

Elektronik (Koran Tempo, tanggal

ini

belum

24 Mei 2013 : A6).

yang

aktual

Berdasarkan uraian tersebut

11

angota

di atas dalam era globalisasi bagi

kopasus terhadap 4 tahanan di

negara yang tidak menegakkan

yang

terbunuhnya

sampai

terungkap, pembunuhan

saat

dan oleh

122

mati.

berlebihan. oleh

Amnesti

dikirim

Termasuk

Hal

ini

Sekretaris Internasional

melalui

Surat


HAM akan mengalami kesulitan

berdampak

dalam

demokratis atau otoritairnya suatu

hubungan

internasional.

Dalam proses globalisasi tidak hanya

melanda

kepada

citra

pemerintahan.

kehidupan

Sebenarnya Indonesia sejak

ekonomi, tetapi telah melanda

menyatakan

kemerdekaannya

kehidupan yang lain seperti politik,

sudah

terhadap

sosial

Undang-Undang Dasar 1945 yang

budaya,

keamanan

pertahanan

(hankam),

ilmu

peduli

HAM.

dibuat sebelum lahirnya Deklarasi

pengetahuan dan teknologi (iptek),

Universal

pendidikan dan hukum. Globalisasi

1948,

di bidang politik antara lain terasa

ketentuan-ketentuan

dengan

berkenaan dengan HAM dalam

adanya

isue

tentang

tentang sudah

HAM

tahun

mencantumkan yang

lingkungan hidup, transparansi,

Pembukaan

keterbukaan, demokratisasi dan

Tubuhnya. Demikian juga dalam

HAM.

kedua UUD yang pernah berlaku di

Globalisasi

semakin

maupun

memperkuat pemikiran-pemikiran

Indonesia

untuk mengoperasionalkan nilai-

(Kontsitusi RIS) dan UUDS juga

nilai dasar HAM yang bersifat

sudah

universal,

tentang HAM.

invisble

and

yakni

Batang

UUD

memasukkan

RIS

bahasan

Kemudian

pada

interdependent and interrelated.

masa orde baru sudah berhasil

(Muladi, 1997: 11). Senada dengan

dibuat

Muladi,

perundang-undangan

Hartono

(1997:

61)

pelbagai

mengemukakan bahwa globalisasi

mempunyai

kaitan

dengan

telah

pelaksanaan

HAM,

HAM

lembaga

keterbukaannya,

mengangkat

persoalan

yang

peraturan yang dengan Lembaga-

dapat

menjadi

mejadi persoalan Global, dalam

tumpuan dalam pelaksanaan HAM

arti pelanggaran terhadap HAM

juga

yang

Komisi Nasional HAM (Komnas)

terjadi

menjadi

di

suatu

perhatian

negara dan

HAM.

keprihatinan internasional yang

sudah

Kemudian

reformasi,

123

dibentuk

telah

seperti

pada

era

berhasil


mengundangkan UU RI Nomor 39

pemasayarakatan. (Hartini, 2005:

Tahun 1999 tentang Hak Asasi

32). Narapidana seperti halnya

Manusia dan UU RI Nomor 26

manusia

Tahun 2000 tentang Pengadilan

mempunyai hak-hak yang juga

Hak Aasasi Manusia. Di samping

harus dilindungi oleh hukum. Hak-

itu empat kali amandemen UUD

hak

1945,

pasal

terutama hak-hak yang sifatnya

mengenai HAM (Pasal 28A s/d

tidak dapat diingkari dan diganggu

Pasal

gugat

banyak 28J).

memuat Namun

dalam

kenyataannya yang terjadi dalam

pada

yang

umumnya

dilindungi

oleh

tersebut

siapapun

dalam

keadaan apapun yakni HAM.

praktik dewasa ini masih dijumpai

Berkaitan

dengan

bahwa para penyelenggara negara

perlindungan

HAM

terhadap

dalam

Narapidana

di

Lembaga

persoalan konkret yang terkait

Pemasyaraktan

ini

dengan

telah

menangani HAM

persoalan-

masih

terdapat

diatur

sebenarnya

dalam

kelemahan dan kekurangan, yakni

perundang-undangan.

lebih

dapat

banyak

kekuasaan

pendekatan

(power

approach)

diketahui

peraturan Hal

dari

ini

Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1999

daripada pendekatan hukum.

tentang

Berkaitan dengan masalah

Pasal

Pemasyarakatan, 14

ayat

(1),

bahwa

HAM di Indonesia tersebut dari

narapidana

dimensi hukum khususnya yang

ibadah sesuai dengan agama atau

terkait dengan perlindungan HAM

kepercayaannya,

di bidang penegakan hukum masih

perawatan

bersifat

jasmani, mendapat pendidikan dan

diskriminatif,

sehingga

prinsip persamaan di muka hukum

pengajaran,

tidak

terpenuhi,

penyidikan,

berhak:

pada

melakukan mendapat

rohani

maupun

mendapatkan

baik

dari

pelayanan kesehatan dan makanan

penuntutan

dan

yang

peradilan sampai pada tingkat

keluhan,

pembinaan narapidana di lembaga

bacaan

124

layak,

menyampaikan

mendapatkan dan

mengikuti

bahan siaran


media massa lainnya yang tidak

kebebasan dasar Manusia, antara

dilarang; mendapatkan upah atau

lain: hak untuk hidup, hak untuk

premi

berkeluarga,

atas

pekerjaan

yang

hak

untuk

dilakukan; menerima kunjungan

mengembangkan diri, hak untuk

keluarga, penasehat hukum atau

memperoleh keadilan, hak untuk

orang

lainnya,

kebebasan pribadi, hak atas rasa

mendapatkan

remisi;

aman, hak turut serta dalam

mendapatkan

kesempatan

tertentu

berasimilasi

termasuk

pemerintahan,

cuti

dengan

atas

kesejahteraan, hak wanita dan hak

menjelas bebas; dan hak-hak lain sesuai

hak

anak (Pasal 9 s/d Pasal 66).

peraturan

Namun

dalam

kenyataan

yang

perlindungan

HAM

terhadap

Narapidana

di

Lembaga

perundang-undangan berlaku.

Perlindungan HAM tersebut

Pemasyarakatan belum terpenuhi

juga ditegaskan dalam Undang-

secara

Undang Nomor 39 Tahun 1999

pemberitaan

tentang Hak asasi Manusia, bahwa

masih

HAM adalah seperangkat hak yang

kekerasan terhadap Narapidana di

melekat

dalam LAPAS. Hal ini diketahui

pada

keberadaan

hakikat

manusia

dan

sebagai

dari

maksimal. di

sering

Media terjadi

terungkapnya

Menurut massa tindak

kasus

makhluk Tuhan Yang Maha Esa

kekerasan berupa pemukulan dan

dan

anugerah-Nya

pungutan liar (pungli) di LAPAS

yang wajib dihormati, dijunjung

Kelas I A Lowokwaru Malang, yang

tinggi dan dilindungi oleh negara,

dikemukakan

hukum dan pemerintah, dan setiap

Narapidana Lowokwaru, mengaku

orang dalam kehormatan serta

mendapat

perlindungan harkat dan martabat

Lapas (Affandi, 2011).

merupakan

oleh

penyiksaan

mantan saat

di

manusia (Pasal 1 angka 1). Di

Berita metrotvnews tanggal

samping itu dalam undang-undang

15 Maret 2013, ratusan anggota

tersebut juga melindungi HAM dan

salah

125

satu

kelompok

ormas


berunjuk rasa di LAPAS Salemba

dan HAM yang dituangkan dalam

Jakarta

berbagai

Pusat

yang

terkait

bentuk

peraturan

penyerangan kelompok Napi kasus

perundang-undangan.

penyerangan di RSPAD terhadap

tersebut dilaksanakan di Lembaga

Napi kasus Terorisme di Lapas

Pemasyarakatan se DIY secara apa

Salemba(Yudhistira, 2013) Kasus

adanya. HAM yang dipenuhi di

aktual juga terjadi di Lembaga

Lapas hanya mengikuti apa yang

Pemasyarakatan

telah

(LAPAS)

Cebongan

(Sleman)

sebagaimana

dikemukakan

diatur

Kebijakan

dalam

kebijakan-

DIY,

kebijakan pusat, artinya pihak

Siti

lapas tidak mengupayakan adanya

Noor Laila dari Komnas HAM

hak-hak lain. Selain itu, relatif

kepada

sering

Rakyat

Merdeka

“ada

terdapat

perubahan

indikasi pelanggaran HAM dalam

kebijakan,

kasus Cebongan pembunuhan oleh

kebijakan yang dituangkan dalam

11 anggota kopasus atas 4 tahanan

bentuk

penghuni Sub Anggrek 5 di LAPAS

undangan tersebut sifatnya tambal

Cebongan. Indikasi pelanggaran

sulam

HAM atas hak hidup seseorang,

kebijakan

hak

terhadap Narapidana di Lapas se

atas

rasa

perlindungan

aman,

harta

hak

kekayaan,

DIY

namun

perubahan

peraturan saja.

perundang-

Dengan

demikian

perlindungan

menggunakan

HAM Model

harta benda, nyawanya, hak bebas

Kebijakan Elite. Namun dalam hal

dari

teknis

penganiayaan

(Prabowo,

2013).

pelaksanaan/pemenuhan

HAM Narapidana di Lapas se DIY,

Hasil penelitian pada kajian

pada kenyataannya mengharuskan

serupa pada tahun 2014 yang

kreativitas petugas pembina lapas,

dilakukan oleh Sri Hartini, dkk

agar pelaksanaan/pemenuhan hak

menunjukkan bahwa perlindungan

dapat berjalan dengan baik, yang

HAM

pada kondisi tertentu berbeda

bagi

menjadi kebijakan

para

salah

narapidana

satu

Kementerian

sasaran

dengan

Hukum

ditetapkan

126

peraturan oleh

yang sudah Kementerian


Hukum dan HAM RI, namun dapat

Yogyakarta

diterima oleh Narapidana. Dalam

penelitian ini adalah penelitian

hal ini sebenarnya kebijakan yang

diskriptif.

diterapkan

penelitian/informan

Model

juga

menggunakan

Kebijakan

Rasional.

cara

(Wirogunan).

Jenis

Penentuan

purposive,

subjek

ini

dengan

yakni

memilih

(Hartini, 2014: 76). Oleh karena itu

subjek penelitian/informan secara

penting untuk meneliti efektifitas

sengaja oleh peneliti berdasarkan

model kebijakan kombinasi (model

kreteria

Kebijakan

Elit

tertentu (Faisal, 1995: 67). Teknik

Kebijakan

Rasional)

perlindungan

dan

Model

atau

pertimbangan

tentang

pengumpulan

bagi

menggunakan

wawancara

dokumentasi,

yang

HAM

Narapidana di Lapas se DIY.

data

dengan dan

diperkuat

dengan FGD. Dalam penelitian ini Tujuan Penelitian

untuk memeriksa keabsahan data

Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk

gambaran

digunakan

memperoleh

mengenai

teknik

cross

check.

Analisis data yang dilakukan dalam

model

penelitian

ini

analisis

kebijakan kombinasi perlindungan

induktif

HAM terhadap narapidana untuk

pengumpulan

dapat

pengumpulan data yang bersifat

diterapkan

Pemasyarakatan

di

Lembaga

se

Daerah

yang

adalah

terbuka.

dilakukan

sejak

sampai

akhir

Analisis untuk

induktif

Istimewa Yogyakarta secara tepat

digunakan

menilai

dan

dan berhasil guna.

menganalisis data yang sudah difokuskan pada model kebijakan

METODE

kombinasi

Penelitian ini dilaksanakan di

terhadap

Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa

Yogyakarta

perlindungan Napi

di

Lembaga

Pemasyarakatan DIY.

meliputi

Lembaga Pemasyarakatan Sleman

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Cebongan), Sleman (Pakem), dan

Model Kebijakan

127

HAM


Perlindungan

Hak

Asasi

Wilayah Kementerian Hukum dan

Manusia (HAM) sudah menjadi

HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

harga mati dalam demokrasi dan

mengungkapkan

sebuah

diterapkannya

negara

hukum.

tentang

mulai

pembinaan

Perlindungan tersebut ditujukan

narapidana

juga

narapidana.

Kebijakan baru ini akan membawa

narapidana

dampak yang signifikan terhadap

merupakan orang yang sedang

pemenuhan hak asasi narapidana

menjalani

setelah

di Indonesia. Dengan menggunaan

dinyatakan bersalah, maka hak

pijakan HAM dalam pembinaan

asasi yang diberikan akan berbeda

narapidana,

dengan orang kebanyakan. Namun

konsekuensinya

paradigma

menyediakan

terhadap

Mengingat

bahwa sanksi

pemidanaan

era

berbasis

HAM.

sebagai negara

harus

regulasi

yang

sekarang telah bergeser, yakni

memadai,

pemidanaan

berorientasi

mencukupi, serta petunjuk teknis

perlakuan

yang mampu menjadi guidelines

restoratif,

lebih sehingga

terhadap

narapidana

diarahkan

kepada

juga

bagi

program-

anggaran

penyelenggara

narapidana,

dalam

yang

pembinaan rangka

program yang bisa membantu

memastikan hak asasi narapidana

meningkatkan

diri

terpenuhi; hal-hal inilah yang akan

narapidana. Program pembinaan

mengarahkan pada bentuk hukum

terhadap narapidana dilaksanakan

HAM yatiu obligation to fulfill dari

dengan

negara.

kualitas

mendasarkan

kebijakan

pemerintah

pada melalui

Selama

berbagai produk hukum. Terkait perlindungan

dengan HAM

ini

kebijakan

pembinaan narapidana, khususnya upaya

mengenai

narapidana,

hak-hak

narapidana,

seperti Undang-Undang Nomor 12

terdapat suatu kemajuan dalam

Tahun

pengembangan kebijakan. Kepala

Pemasyarakatan,

Divisi

Pemerintah Peraturan Pemerintah

Pemasyarakatan

Kantor

128

1995

tentang Peraturan


RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

oleh Sri Hartini, dkk. Permasalahan

Pembinaan

tersebut antara lain disebabkan

Dan

Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan,

karena

Peraturan Pemerintah RI Nomor

dengan

32 Tahun 1999 jo Peraturan

mendukung.

Pemerintah RI Nomor 28 Tahun

permasalahan

2006

kesehatan

tentang

Peraturan

Perubahan

lainnya

tidak

satu saling

Misalnya pemenuhan

yang

terjadi

hak akibat

kebijakan anggaran yang tidak

Tahun 1999 tentang Syarat dan

memadahi, persoalan kewenangan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

urusan Pemerintah Daerah, juga

Binaan Pemasyarakatan, Peraturan

kebijakan mengenai BPJS yang

Pemerintah RI No. 99Tahun 2012

menyulitkan

tentang Perubahan kedua Atas

dalam mendapatkan bantuan dana

Peraturan

32

kesehatan. Selain itu narapidana

Cara

tidak mendapatkan premi dari

Pelaksanaan Hak Warga Binaan

hasil pekerjaannya di dalam lapas

Pemasyarakatan

karena

Pemerintah

Syarat

dan

No.

kebijakan

32

Tahun

Pemerintah

Atas

antara

No.

tata

dan

lain-lain,

klaim

narapidana

ada

peraturan

secara umum telah mengacu dari

perundangan

instrumen

keuangan negara yang mengatur

SMR

atau

United

yang

mengatur

Nations Standard Minimum Rules

bahwa

for the Treatment of Prisoners.

dihasilkan

Instrumen ini merupakan regulasi

pemerintah, termasuk lapas, harus

internasional

menjadi

masuk ke kas negara sebagai

dalam

penghasilan negara bukan pajak,

pemenuhan hak-hak narapidana.

sehingga hak narapidana atas upah

Hanya

pekerjaan tidak diperolehnya. Unit

pedoman

yang

negara-negara saja

implementasi

dalam

tahap

mengalami

pelaksana

penghasilan oleh

teknis

yang instansi

Lapas

lebih

permasalahan teknis dan kendala

“memilih” menerapkan peraturan

sebagaimana terungkap pada hasil

keuangan

penelitian Tahap I Tahun 2014

menghindari dugaan tindak pidana

129

negara

untuk


korupsi.

Jika

dicermati

diselesaikan

melalui

kebijakan

permasalahan-permasalahan yang

kombinasi tersebut antara lain:

muncul

1.Tidak tersedianya “Bilik Cinta”

dalam

pembinaan

narapidana,

yang

include

dalamnya

pemenuhan

di

untuk narapidana yang sudah

hak

menikah;

narapidana, disebabkan kebijakan yang

dikembangkan

2. Tidak tersedianya anggaran

lebih

negara untuk biaya kesehatan

menggunakan model elitis di mana pengaruh

politik

narapidana;

cukup

3. Belum adanya kelanjutan dari

determinan.

keterampilan

Untuk

dapat

mengembangkan

yang

menciptakan

kebijakan

bisa

pekerjaan

narapidana;

pembinaan narapidana berbasis

4. Ketidak tersedianya SDM yang

HAM, akan lebih efektif dengan

profesional

menggunakan

pendidikan, agama, kesehatan

kombinasi, kebijakan rasional,

model

kebijakan

kombinasi elit

dan

seperti

antara

dan

kebijakan

bidang

psikologis

serta

keterampilan;

telah

Hasil

rumusan

kebijakan

direkomendasikan peneliti pada

kombinasi

dibuat

Naskah

hasil penelitian tahap I. Model

Akademik yang divalidasi dengan

kombinasi

kebijakan

yang

ahli hak asasi manusia dan ahli

dirancang

terkait

dengan

Hukum Pidana dan dilaksanakan

identifikasi permasalahan dalam

FGD untuk mendapatkan Naskah

perlindungan HAM narapidana.

Akademik yang sesuai dengan

Hasil pertama

yang

dalam

penelitian diperoleh

kebijakan

kombinasi

tahap

kondisi

model

keseluruhan

yaitu

rasional

permasalahan

yang

yang dapat

secara diuraikan

hasilnya sebagai berikut:

kombinas antara model elit dan model

riil

1. Masalah

dengan

Bilik

Cinta

Lembaga Pemasyarakatan

perlu

130

dalam


Bilik

cinta

merupakan

legislatif),

mengingat

suatu upaya untuk memenuhi

pengakuan

kebutuhan seksual narapidana

narapidana tersebut diatur

dalam rangka mendapatkan hak

dalam

menjalani hidup secara layak.

Pemasyarakatan, maka sudah

Namun sejauh ini bilik cinta

seharusnya

belum

karena

kebutuhan

dalam peraturan perundang-

narapidana

undangan tidak menyebutkan

undang-undang. Dalam hal

sama sekali mengenai hal ini,

ini perlu ada pembaharuan

sementara

Undang-Undang

diwujudkan

pada

sisi

lain

atas

hak-hak

Undang-Undang hak

atas biologis

diatur

dalam

narapidana membutuhkannya.

Pemasyarakatan yang telah

Jika kebutuhan tersebut tidak

ada, atau dengan kata lain

terpenuhi,

akan

ada perubahan secara tambal

beberapa

sulam. Ini merupakan salah

maka

berpotensi

pada

perilaku seksual menyimpang,

satu

seperti homoseksual, lesbian

kebijakan elit. Hanya saja di

atau perilaku lainnya. Selain itu

sini pembuat kebijakan harus

akan

mempunyai perspektif yang

meningkatkan

angka

cirikhas

perceraian (ketidakharmonisan

luas

keluarga) narapidana.

fakta di lapangan.

Kebijakan diambil

yang

dalam

terpenuhinya

hak

dan

b. Mengenai pelaksanaan hak

rangka

atau teknisnya, diatur dalam

atas

suatu

peraturan

Kebijakan

sebagai berikut:

dalam

a. Mengatur “eksistensi” hak

menteri

kebutuhan

memperhatikan

bisa

kebutuhan biologis ini adalah

atas

model

biologis

menteri.

ini

dirancang

sebuah

peraturan dengan

memperhatikan

narapidana di Lapas dalam

pertimbangan

Undang-Undang

dengan menekankan pada

(produk

131

rasional


aspek

efektivitas,

efisiensi

serius terutama dari keluarga

dan ekonomis. Kebijakan ini

yang tidak mampu. Berkaitan

bertujuan untuk keuntungan

dengan

sosial yang maksimal. Untuk

narapidana

mencapai efektifitas, efisiensi

memperoleh

dalam program “bilik cinta”,

kesehatan yang layak. Sudah

maka

seharusnya

harus

diperhatikan

hal

ini

setiap

berhak

untuk

pelayanan setiap

lapas

aspek-aspek seperti dampak

disediakan poliklinik beserta

positif, dukungan, kelemahan

fasilitasnya

dan

sekurang-kurangnya

tantangan,

kebijakan

sehingga

yang

dan

disediakan seorang

dihasilkan

dokter dan tenaga kesehatan

akan lebih efektif dan efisien.

lainnya. Pemeriksaan kesehatan

Kebijakan

dilakukan paling sedikit 1 kali

ini

merupakan

kebijakan rasional. 2. Masalah

tidak

dalam 1 bulan dicatat dalam

tersedianya

kartu kesehatan. Dalam hal napi

Anggaran Negara untuk biaya

ada

kesehatan Narapidana

keselamatan, maka dokter atau

Tidak

tersedianya

anggaran/dana

keluhan

mengenai

tenaga kesehatan lainnya di

kesehatan

Lapas

wajib

melakukan

merupakan bentuk pelanggaran

pemeriksaan. Biaya perawatan

HAM

di

kesehatan di rumah sakit bagi

lembaga pemasyarakatan untuk

penderita dibebankan kepada

memperoleh

pelayanan

negara sebagaimana ditegaskan

kesehatan. Permasalahan yang

dalam Peraturan Pemerintah

muncul dari tidak tersedianya

No. 32 Tahun 1999 tentang

dana

sangat

Syarat

unsur

Pelaksanaan Hak Warga Binaan

kemanusiaan yang dirasakan

Pemasyarakatan. Namun dalam

bagi narapidana (warga binaan)

realita masih terbatas sarana

yang

dan prasarana yang menunjang

bagi

narapidana

kesehatan

berkaitan

dengan

menderita

sakit

yang

132

dan

Tata

Cara


perlindungan para narapidana

anggaran untuk pelayanan

atas

yang

kesehatan bagi narapidana di

diperolehnya. Di samping itu

lapas. Dengan kata lain ada

tidak adanya anggaran untuk

perubahan

obat-obatan bagi narapidana di


seluruh lapas di Indonesia. Dari

satu

berbagai

kebijakan elit.

kesehatan

nara

dokumen

sumber

anggaran

dan

belanja,

b. Teknis

yang

untuk

dianggarkan.

adanya

itu

tambal

cirikhas

pengadaan obat-obatan tidak Disamping

secara

model diperlukan

mengatasi

tidak

anggaran

guna

adanya pemangkasan anggaran

memberikan

dari pemerintah.

kesehatan bagi narapidana

Kebijakan diambil

yang

dalam

terpenuhinya kebutuhan

bisa

yang

rangka

hak

atas

anggaran

untuk

pelayanan di

lapas

untuk

dengan

pihak ketiga atau pihak lain

adalah

seperti asuransi kesehatan

anggaran

pengadaan

sama lembaga

pemasyarakatan

dan

pos

dengan

kerja

antara

sebagai berikut: a. Mengatur

dilakukan

mengadakan

kesehatan

narapidana

pelayanan

pemerintah

sehingga

obat-

atas

daerah,

pemenuhan

pelayanan

hak

kesehatan

obatan bagi narapidana yang

narapidana tidak terganggu

menderita

karena adanya pemangkasan

pelayanan akan

sakit

sehingga

kesehatannya

terpenuhi.

anggaran

Berkaitan

peraturan

Kebijakan ini dirancang

terhadap

dalam

perundang-

sebuah

menteri

undangan yang telah ada

memperhatikan

yang

pertimbangan

terkait

dari

pemerintah.

dengan hal ini perlu adanya pembahruan

kesehatan

dengan

133

peraturan dengan rasional



terbengkalai. Hal ini sanagat

aspek

tidak efektif dan mengganggu

efektivitas,

efisiensi


keberlanjutan


keterampilan


menyebabkan

mencapai

efektifitas

dan

dana. Alat-alat pembinaan yang

efisiensi.

Kebijakan

ini

tidak

pembinaan bahkan

dapat

pemborosan

digunakan

dan

termasuk model kebijakan

terbengkalai memerlukan biaya

rasional

tinggi untuk perbaikan jika akan

3. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan

yang

menciptakan

digunakan lagi. Apalagi bila

bisa

narapidana yang sudah saatnya

pekerjaan

bebas belum tuntas pembinaan

narapidana;

keterampilannya,

Negara bertanggung jawab

kembali menyebabkan

narapidana untuk mendapatkan

mengalami

keterampilan

karena

dengan

harapan

pelatihan,

saat

kemasyarakat

penuh untuk memenuhi hak dan

maka

dirinya kesulitan

tidak

akan hidup

memiliki

narapidana

keterampilan yang memadahi

setelah bebas akan mempunyai

yang dapat membantu dirinya

kemandirian secara ekonomi.

untuk survive di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembinaan

Jika

keterampilan

terjadi maka menjadi beban

keterbatasan

adanya anggaran

sumber

daya

profesional

serta

manusia menyebabkan

pelaksanaan

yang

demikian

masyarakat

atas

munculnya

kejahatan

yang

dilakukan

mantan narapidana.

pembinaan

keterampilan

kondisi

Kebijakan

menjadi

diambil

yang

dalam

rangka

terhambat, terhenti dan alat-

terpenuhinya

alat

kelanjutan dari keterampilan

yang

pembinaan

digunakan

dalam

keterampilan

yang

134

bisa

hak

bisa atas

menciptakan


pekerjaan narapidana adalah

memperhatikan

sebagai berikut:

pertimbangan

a. Mengatur

mengenai

rasional


anggaran yang dipergunakan

aspek

untuk

melanjutkan


dengan


pembaharuan


keterampilan melakukan terhadap

peraturan

efisiensi

mencapai

efektifitas

dan

telah ada sebelumya, yang

efisiensi.

Kebijakan

ini

terkait


dengan

yang

efektivitas,

anggaran

untuk pelayanan kesehatan

rasional

bagi narapidana di lapas. Dengan

kata

perubahan

lain

secara

4. Ketidaktersedianya SDM yang

ada

profesional

tambal

dalam



dan

satu

keterampilan;

cirikhas

model

kebijakan elit. b. Mengenai diperlukan

bidang

psikologis

serta

Ketidak tersedianya SDM teknik

yang

yang profesional dalam bidang

dalam

rangka


terpenuhinya

hak

atas

dan

psikologis

serta

kelanjutan dari keterampilan

keterampilan di Lapas se DIY,

kerjasama antara Lembaga

mengakibatkan kurang adanya

Pemasyarakatan dengan LSM

kemandirian dari Lapas dalam

dalam

menjalankan tugas pokok dan

pendirian

penampungan

selter

sementara

fungsinya

(tupoksi).

untuk melakukan pembinaan

tersedianya

keterampilan

sesuai

narapidana. dirancang

kepada Kebijakan

dalam

ini

SDM

sebuah

profesional

bidangnya

memadahi

Tidak yang

menjadikan

pembinaan kepada narapidanan

peraturan menteri dengan

di

135

Lapas

se

DIY

kurang


maksimal. Hal ini memaksa

merupakan

lapas melibatkan SDM yang

cirikhas model kebijakan elit.

dimiliki

untuk

tugas

menjalankan

pembinaan

salah

b. Mengenai

dengan

diperlukan

satu

teknik

yang

dalam

rangka

kemampuan secara amatir. Hal

terpenuhinya

ini

menjamin

profesional

dimilikinya keterampilan yang

pendidikan,

maksimal

narapidana

kesehatan dan psikologi serta

sebagai bekal setelah bebas

keterampilan yang dilakukan

mejalani masa pidananya.

oleh petugas lapas yakni

kurang bagi

Kebijakan diambil

yang

dalam

terpenuhinya profesional

bisa

dalam

dalam

bidang

dalam

menjalankan

yang

yang agama,

kreativitas

rangka

SDM

SDM

tugasnya

dengan menjalin kerjasama

bidang

antara

Lembaga


Pemasyarakatan dengan LSM

dan

baik

psikologi

keterampilan

serta

yang

menciptakan narapidana

bisa

pemerintah

daerah maupun LSM untuk

pekerjaan adalah

dengan

melakukan

sebagai

pembinaan

bidang pendidikan, agama,

berikut:

dan

keterampilan

a. Mengatur tentang pengadaan

narapidana.

kepada

Kebijakan

SDM yang profesional dalam

dirancang




memperhatikan

keterampilan

pertimbangan

melakukan terhadap

dengan pembaharuan

peraturan

dalam

ini

sebuah

rasional


yang

aspek

efektivitas,

efisiensi

telah ada sebelumya. Dengan


kata


secara

lain

ada

tambal

perubahan sulam.

Ini

sosial yang maksimal untuk

136


mencapai

efektifitas

dan

tugasnya mengikuti kebijakan

efisiensi.

Kebijakan

ini

dari pusat yaitu Kementerian


Hukum dan HAM.

rasional.

2. Untuk melaksanakan uji coba model

kebijakan

kombinasi,

Efektifitas Pelaksanaan Model

akan berimplikasi pada banyak

Kebijakan Kombinasi

aspek yaitu struktur organisasi,

Mengenai pelaksanaan

efektivitas

narapidana

kebijakan

besar

model

kombinasi

perlindungan

HAM

yang

dan

jumlahnya

anggaran

digunakan

untuk

yang

keperluan

terhadap narapidana di Lembaga

penyediaan fasilitas pendukung

Pemasyarakatan se DIY belum

pelaksanaan.

terlaksana

karena

beberapa

adanya

kendala

3. Lokasi tempat uji coba kebijakan

struktural,

sangat bersifat politis

antara lain:

Kebijakan itu sangat tergantung

1. Sistem kewenangan pengambil

pada kemauan politik (political

kebijakan di Pemerintahan yang

wiil)

sentralistik. Secara kelembagaan,

atau

SIMPULAN

Lembaga

Dari hasil dan pembahasan

Pemasyarakatan se DIY hanya

penelitian

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

di

bawah

dan

HAM

DIY.

HAM

Di

sehingga

dalam

terhadap

narapidana

di

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Kementerian Hukum dan HAM instansi

model

Lembaga Pemasyarakatan se DIY

samping itu Kantor Wilayah merupakan

tentang

kebijakan kombinasi perlindungan

koordinasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

kebijakan

beserta kelompoknya

struktur

organisatoris/institusi

pengambil

1. Model

vertikal,

kebijakan

perlindungan

pelaksanaan

HAM

kombinasi terhadap

Narapidana dapat digambarkan

137


sesuai permasalahan riil, antara

kebijakan elit. Hanya saja

lain:

di sini pembuat kebijakan

a.Tidak tersedianya “Bilik Cinta”

harus

mempunyai

untuk narapidana yang sudah

perspektif yang luas dan

menikah.

memperhatikan fakta di

Kebijakan yang bisa diambil

lapangan.

dalam rangka terpenuhinya

2) Mengenai pelaksanaan hak

hak atas kebutuhan biologis

atau

teknisnya,

ini adalah sebagai berikut :

dalam

1) Mengatur “eksistensi” hak

menteri.

suatu

diatur

peraturan

Kebijakan

ini

atas kebutuhan biologis

dirancang dalam sebuah

narapidana di Lapas dalam


Undang-Undang

memperhatikan

legislatif),

(produk mengingat

pertimbangan

rasional

pengakuan atas hak-hak


narapidana

tersebut

aspek efektivitas, efisiensi

diatur

Undang-

dan ekonomis. Kebijakan

dalam

Undang Pemasyarakatan,

ini

maka sudah seharusnya

keuntungan sosial yang

hak

kebutuhan

maksimal.

Untuk

biologis narapidana diatur

mencapai

efektifitas,

dalam

undang-undang.

efisiensi dalam program

Dalam hal ini perlu ada

“bilik cinta”, maka harus

pembaharuan

diperhatikan aspek-aspek

atas

Undang yang dengan

Undang-

Pemasyarakatan

telah kata

ada, lain

bertujuan

seperti

atau

dampak

untuk

positif,

dukungan, kelemahan dan

ada

tantangan,

sehingga

perubahan secara tambal

kebijakan yang dihasilkan

sulam.

akan

Ini

merupakan

salah satu cirikhas model

efisien.

138

lebih efektif dan Kebijakan

ini


merupakan

kebijakan

salah satu cirikhas model

rasional

kebijakan elit.

b. Masalah tidak tersedianya

2) Teknis yang diperlukan

Anggaran Negara untuk biaya

untuk

kesehatan Narapidana

adanya


memberikan


kesehatan bagi narapidana

hak atas kebutuhan anggaran

yang

untuk pelayanan kesehatan

mengadakan kerja sama

narapidana di lapas adalah

antara

sebagai berikut :

pemasyarakatan

1)Mengatur untuk

pos

anggaran

pengadaan

mengatasi

tidak

anggaran

guna

pelayanan

dilakukan

dengan lembaga dengan

pihak ketiga atau pihak

obat-

lain

seperti

asuransi

obatan bagi narapidana

kesehatan dan pemerintah

yang

daerah,

menderita

sehingga

pelayanan

kesehatannya

adanya

ini

perlu

atas

kesehatan

narapidana

tidak

terganggu karena adanya

pembahruan

terhadap

hak

pelayanan

Berkaitan

hal

sehingga

pemenuhan

akan

terpenuhi. dengan

sakit

pemangkasan

peraturan

kesehatan

perundang-undangan yang

anggaran dari

pemerintah.

telah ada yang terkait

Kebijakan

dengan anggaran untuk

dirancang

pelayanan kesehatan bagi


narapidana

memperhatikan

Dengan

kata

di lain

lapas. ada

dalam

ini

pertimbangan

sebuah

rasional

perubahan secara tambal


sulam.


Ini

merupakan


139


bertujuan

untuk

keuntungan

sosial

merupakan

yang

salah

satu

cirikhas model kebijakan

maksimal. Untuk mencapai

elit.

efektivitas

dan

efisiensi.

2) Mengenai teknik yang

Kebijakan

ini

termasuk

diperlukan dalam rangka

model kebijakan rasional

terpenuhinya

c. Belum adanya kelanjutan dari keterampilan

yang

menciptakan

hak

kelanjutan

bisa

dari

keterampilan

pekerjaan

atas

kerjasama

antara

Lembaga

narapidana;

Pemasyarakatan


LSM dalam pendirian selter


penampungan

sementara

hak

dari

untuk

melakukan

bisa

pembinaan

atas

kelanjutan

keterampilan

yang

menciptakan

pekerjaan

narapidana.

Kebijakan

berikut :

dalam

Mengatur

mengenai

anggaran melanjutkan dengan

ini

dirancang

sebuah

peraturan

menteri

yang

dipergunakan

dengan

memperhatikan

untuk

pertimbangan

rasional

keterampilan


melakukan


terhadap


pembaharuan

peraturan yang telah ada

bertujuan

sebelumya.

keuntungan

dengan

keterampilan

kepada

narapidana adalah sebagai 1)

dengan

yang

anggaran

terkait untuk

untuk sosial

yang

maksimal. Untuk mencapai

pelayanan kesehatan bagi

efektifitas

dan

efisiensi.

narapidana di lapas. Dengan

Kebijakan

ini

termasuk

kata lain ada perubahan

model kebijakan rasional

secara tambal sulam. Ini

140


d. Ketidak tersedianya SDM yang

profesional

2) Mengenai teknik yang

dalam

diperlukan dalam rangka


terpenuhinya SDM yang

kesehatan

profesional dalam bidang

dan

psikologis

serta keterampilan.

pendidikan,


kesehatan dan psikologi


serta keterampilan yang

SDM yang profesional dalam

dilakukan oleh petugas


lapas yakni kreativitas


dalam

keterampilan

bisa

tugasnya

dengan

pekerjaan

menjalin

kerjasama

yang

menciptakan

agama,

menjalankan

narapidana adalah sebagai

antara

berikut :

Pemasyarakatan dengan

1)

Mengatur pengadaan

tentang SDM

LSM

yang

Lembaga baik

dengan

pemerintah

daerah

profesional dalam bidang

maupun

pendidikan,

melakukan

pembinaan

kesehatan dan psikologi

bidang

pendidikan,

serta

agama, dan keterampilan

agama, keterampilan

dengan

melakukan

pembaharuan

kepada

LSM

untuk

narapidana.

terhadap

Kebijakan ini dirancang

peraturan yang telah ada

dalam sebuah peraturan

sebelumya. Dengan kata

menteri

lain

memperhatikan

ada

perubahan

dengan

secara tambal sulam. Ini

pertimbangan

rasional

merupakan salah satu

dengan

cirikhas model kebijakan

pada aspek efektivitas,

elit.

efisiensi dan ekonomis.

menekankan

Kebijakan ini bertujuan

141


untuk keuntungan sosial

Hukum dan HAM merupakan

yang maksimal. Untuk

instansi

mencapai efektifitas dan

dalam pelaksanaan tugasnya

efisiensi. Kebijakan ini

mengikuti

termasuk

pusat

model

kebijakan rasional

sehingga

kebijakan

yaitu

dari

Kementerian

Hukum dan HAM.

2. Efektifitas Pelaksanaan Model

b. Untuk melaksanakan uji coba

Kebijakan Kombinasi Mengenai

vertikal,

model kebijakan kombinasi, efektivitas

akan

berimplikasi

pada

pelaksanaan model kebijakan

banyak aspek yaitu struktur

kombinasi perlindungan HAM

organisasi, narapidana yang

terhadap

jumlahnya

narapidana

di

besar

Lembaga Pemasyarakatan se

anggaran

DIY belum terlaksana karena

untuk keperluan penyediaan

adanya

fasilitas

beberapa

kendala

struktural, antara lain: a. Sistem

digunakan pendukung

pelaksanaan.

kewenangan

pengambil

yang

dan

kebijakan

Pemerintahan

c. Lokasi

di

tempat

kebijakan

yang

uji

sangat

coba

bersifat

politis; Kebijakan itu sangat

sentralistik.

tergantung pada kemauan

Secara

struktur

organisatoris/institusi

politik

atau

kelembagaan,

Lembaga

Pemasyarakatan

se

(political

wiil)

pengambil kebijakan beserta kelompoknya

DIY

UCAPAN TERIMA KASIH

hanya sebagai Unit Pelaksana

Tim Peneliti mengucapkan terima

Teknis

kasih kepada :

(UPT)

di

bawah

koordinasi Kantor Wilayah Kementerian

Hukum

1. Rektor UNY dan jajarannya,

dan

Dekan

beserta

pengelola

HAM DIY. Di samping itu

Fakultas Ilmu Sosial UNY dan

Kantor Wilayah Kementerian

LPPM

142

UNY

yang

telah


memfasilitasi

perolehan

Kajian HAM UII Yogyakarta atas

dana/finansial untuk penelitian

validasinya

ini

penyempurnaan Usulan Naskah

melalui

kompetisi

penyelenggaraan dana

penelitan

untuk

Akademik Rancangan Kebijakan

melalui skim penelitian Hibah

Perlindungan

Bersaing serta dukungan lain

Narapidana di lapas se DIY

sehingga penelitian ini berjalan

HAM terhadap

5. Kepala

lancar.

Lembaga

Pemasyarakatan

2. Kepala

Kantor

Wilayah

Yogyakarta Kepala

DIY

Pemasyarakatan

Kepala

Pemasyarakatan

yang

memberikan melakukan

Devisi

ijin

telah

penelitian

Lembaga

Sleman

untuk

IIA

(Wirogunan),

Kementerian Hukum dan HAM c.q

Kelas

Kelas

(Cebongan),

Lembaga

IIB

Kepala

Pemasyarakatan

di

Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan se

(Pakem) dalam hal ini Bagian

DIY,

seksi

menyediakan

pelaksanaan

focus

tempat group

Pembinaan

Pemasyarakatan,

yang

telah

discussion (FGD) dan juga telah

memberikan masukan dalam

memberikan

kegiatan focus group discussion

data

penelitian

yang dibutuhkan;

(FGD) sebagai salah satu teknik

3. Prof. Dr.Marcus Priyo gunarto,

pengumpulan data penelitian.

S.H; M.Hum sebagai pakar ahli hukum pidana hukum UGM terhadap

6. Beberapa

dari Fakultas

Pemasyarakatan

atas validasinya usulan

Petugas

Lembaga

Kelas

IIA

Yogyakarta, Kelas IIB Sleman

naskah

dan Lembaga Pemasyarakatan

akademik Rancangan Kebijakan

Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Perlindungan

yang

HAM terhadap

Narapidana di lapas se DIY

telah

mengikuti

focus

group discussion (FGD).

4. Eko Riyadi, S.H; M.H sebagai

7. Semua rekan (dosen dan admin)

pakar ahli HAM dari Pusat

di Jurusan PKNH atas semua

143


dukungan

dalam

rangka

Pemerintahan

pelaksanaan penelitian ini.

Yang

Baik.

Jakrta: In Hill Co. 16

8. Semua pihak yang tidak dapat

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia,

disebutkan satu per satu yang

Politik dan Sistem Peradilan

telah

dan

Pidana. Semarang: UNDIP for

terselesaikannya

Prison Officials. New York

membantu

mendukung penelitian ini.

and Geneva: United Nation.

DAFTAR PUSTAKA

Prabowo, Dani. 2013. “Komnas

Afandi, A.S. 2011. “Mantan Napi Lowokwaru

HAM:

Mengaku

Ada

Pelanggaran

Indikasi

HAM

dalam

Mendapat Penyiksaan Saat di

Kasus

Lapas.

http/www.rmol.co/read/201

http://mediacenter.malangk

3/04/16/106575/Siti-Noor-

ota.go.id/tay/kekerasan-pd-

Laila: Ada-pelanggaran-HAM-

napi/8/6-2011. diunduh 24

dalam

April 2013.

diunduh 26 April 2013.

Hartini, Sri. 2005. “Perlindungan HAM

dalam

Praktek

Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Civics. Vol 2, No. 1. dkk.

2014.

cebongan.

1999 tentang Hak Aasasi

dalam Era Globalisasi”. Jurnal Sri,

kasus

Undang-undang Nomor 39 Tahun

Ketatanegaraan Di Indonesia

Hartini,

Cebongan”,

1995 Hasil

tentang

Pemasyarakatan.

penelitian Tahap I tentang

Yudhistira, Andri.

2013. “Napi

Kebijakan Perlindungan HAM

Kasus Terorisme Dianiaya,

terhadap

di

Ormas Datangi LP Salemba”

Lembaga Pemasyarakatan Se

http/www.metrotvnews.com

Daerah Istimewa Yogyakarta.

/metronew/video/2013/03/

Yogyakarta: LPPM UNY.

15/6/173270/napi-kasus-

Hartono,

Narapidana

Dimyati.

Langkah

1997.

Lima

terorisme- dianiaya, diunduh

Membangun

26 April 2013.

144

Model Kebijakan Kombinasi dalam Perlindungan HAM Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Recommend Documents