PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK YANG MENJALANKAN HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI PAYAKUMBUH
JURNAL Ditulis Kepada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh: FERRY KURNIAWAN NPM: 0810012111110
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
2
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK YANG MENJALANKAN HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI PAYAKUMBUH Ferry Kurniawan1) Nurbeti1 Suamperi2 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
1)
ABSTRAK In serving his sentence in prison, and the Legal Protection of Human Rights against children set out in Law no. 23 of 2002 on Child Protection, so that children who are in the prison service can feel as though their children in general in serving. In this paper the authors formulate the problem, namely 1. How is the protection of human rights of children who run the prison sentence in Tanjung Pati Payakumbuh? 2. What are the constraints faced by prison officers Tanjung Pati Payakumbuh child? 3. How can efforts be undertaken by officers in correctional institutions in the breakdown behavior of children in child prisons Tanjung Pati Payakumbuh?. In this study the authors used socio-juridical writing method using the material library and field research through interviews with respondents and informants in prison, the data obtained in the field is analyzed and formulated in the form of conclusions in the study. Conclusions from this research is conducted with the protection of human rights provide protection to children's rights, providing legal protection and social guarantees for the children, the protection of health, education, skill, mental and social and cultural. Constraints faced by prison officers in dealing with solving behavior is different on each of the students of Corrections Keywords: Child Protection, Corrections, Ministry
Pendahuluan
kenyataan yang dihadapi anak Indonesia
Permasalahan anak di Indonesia belum dapat
(Abu Huraerah, 2006. Kekerasan terhadap
ditangani
Anak, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 18)
secara
serius
dan
benar.
Penanggulangan permasalahan anak menjadi
Setiap anak memerlukan pembinaan
kurang di tengah hiruk-pikuk persoalan
dan perlindungan dalam rangka menjamin
politik. Ironisnya, di satu permasalahan anak
pertumbuhan
di anggap sesuatu yang penting hingga
mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras
membutuhkan perhatian dan kepedulian
dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan
yang sungguh-sungguh, tetapi di sisi lain,
anak tak mengecualikan pelaku tindak
dalam realitasnya permasalahan anak, tindak
pidana anak. Kerap disebut sebagai “anak
kekerasan dan penelantaran anak masih
nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana,
belum dapat ditangani dengan baik. Masih
dalam hal ini sebagaimana yang di tentukan
terjadi kesenjangan antara harapan dengan
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 1
dan
perkembangan
fisik,
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ialah
rsi-sebagai-bentuk-perlindungan-hak-asasi-
orang yang mencapai umur 8 tahun tetapi
manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-
belum mencapai umur 18 tahun dan belum
hukum. 8 Februari 2013)
pernah
menikah
(Manunggal
K.Wardaya,2010. Perlindungan terhadap Anak
yang
Melakukan
Orang tua, keluarga, dan masyarakat
Tindak
bertanggung jawab untuk menjaga dan
Pidana, http://kuliahmanunggal.wordpress.c
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan
om.Perlindungan-terhadap-anak-yang-
kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
melakukan-tindak-pidana. 8 Februari 2013)
Demikian
pula
dalam
rangka
penyelenggaraan perlindungan anak, Negara Anak merupakan penerus cita-cita
dan
pemerintah
bertanggung
jawab
bangsa dan sumber daya manusia bagi
menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi
pembangunan nasional. Agar kedudukan
anak,
anak ini dapat diwujudkan, maka terhadap
pertumbuhan dan perkembangannya secara
anak diperlukan pembinaan secara terus
optimal dan terarah.
menerus
demi
pertumbuhan
dan
kelangsungan perkembangan
hidup,
terutama
dalam
menjamin
Undang-undang No. 23 Tahun 2002
fisik,
menegaskan
bahwa
pertanggungjawaban
mental, sosial serta perlindungan dari segala
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah
kemungkinan yang akan membahayakan
dan Negara merupakan rangkaian kegiatan
mereka dan bangsa di masa depan.
yang dilaksanakan secara terus-menerus
Upaya untuk perlindungan terhadap anak
demi
dalam kenyataannya tidak semudah yang
Rangkaian
dipikirkan,
seiring
berkelanjutan dan terarah guna menjamin
dihadapkan pada berbagai permasalahan dan
pertumbuhan dan perkembangan anak, baik
tantangan dalam masyarakat dan kadang-
fisik, mental, spritual maupun sosial.
kadang
melainkan
dijumpai
anak
penyimpangan
terlindungnya kegiatan
hak-hak
anak.
tersebut
harus
pada
Mengingat kedudukan anak sebagai
perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari
sumber daya manusia bagi pembangunan
itu terdapat anak yang melakukan perbuatan
nasional dalam rangka meneruskan cita-cita
melawan hukum atau melakukan tindak
bangsa, ciri dan sifat anak yang khas, serta
pidana seperti yang dilakukan oleh orang
faktor-faktor penyebab anak melakukan
dewasa
tindak
(Manunggal
K.Wardaya,2011.
pidana,
maka
diperlukan
Perlindungan HAM terhadap anak yang
perlindungan hukum yang bersifat khusus
berhadapan
hukum,
bagi anak yang melakukan tindak pidana.
http://kuliahmanunggal.wordpress.com.Dive
Artinya, harus ada perbedaan perlakuan
dengan
2
antara anak sebagai pelaku tindak pidana dan
anak
dilakukan
orang
dewasa.
orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.
Kekhususan itu antara lain berupa:
Anak Indonesia sebagai anak tidak
a. Terhadap tersangka anak yang belum
atau belum mempunyai kemampuan untuk
mencapai umur 8 (delapan) tahun,
sendiri melengkapi dan mengembangkan
penyidik berwenang untuk tidak
dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan
melanjutkan
kewajibannya sebagai warga negara yang
menyerahkan kembali anak tersebut
bertanggung jawab dan bermanfaat untuk
kepada orang tua wali atau tua
sesama manusia. Kondisi fisik, mental,
asuhnya, atau menyerahkan kepada
sosial
Departemen Sosial.
seorang
dan
yang
dependen
memungkinkan
dirinya
b. Sidang pemeriksaan perkara pidana
disalahgunakan secara legal atau illegal,
dengan terdakwa anak dilakukan
secara langsung atau tidak langsung oleh
secara tertutup.
seringkali
anak
penyidikan
orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu
(Arif
Gosita,
2004,
c. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan
Masalah
terhadap anak pelaku tindak pidana
Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan),
paling lama setengah dari ancaman
PT. Bhuana Populer, Jakarta, hlm. 166)
maksimum ancaman penjara bagi
Selain dengan itu, dalam menjalani
orang dewasa.
hukumannya anak juga dapat melakukan
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999
pembinaan seperti juga dengan anak lainnya
tentang Hak Asasi Manusia, antara lain
sehingga
menentukan :
itu
tidak
menyia-nyiakan
kesempatannya, tetap mendapat perlakuan
a. Penangkapan,
penahanan,
dan
seperti anak pada umumnya dan anak
pemenjaraan terhadap anak hanya
tersebut juga dapat memberikan contoh yang
dapat dilaksanakan sebagai upaya
baik.
terakhir. Secara yuridis formal, perlindungan
b. Penahanan dan pemenjaraan terhadap
hak asasi manusia terhadap anak sebagai
anak harus dipisahkan dari orang
pelaku tindak pidana telah terimplementasi
dewasa.
di beberapa hukum positif, antara lain: 1. Undang-undang
No.3
Tahun
c. Pelaku tindak pidana anak tidak 1997
dapat dijatuhi hukuman mati atau
tentang Pengadilan Anak pada intinya menentukan,
bahwa
hukuman penjara seumur hidup.
penyelenggaraan
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002
pengadilan terhadap anak dilakukan
tentang Perlindungan Anak, antara lain
secara khusus, berbeda dengan terdakwa
menentukan perlindungan khusus bagi 3
anak yang berhadapan dengan hukum
“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang
dilaksanakan melalui:
tua wajib mengusahakan agar anak yang
a. Penyediaan
petugas
pendamping
lahir
khusus anak sejak dini.
terhindar
dari
penyakit
yang
mengancam kelangsungan hidup dan atau untuk
menimbulkan kecacatan”, sehingga anak
mempertahankan hubungan dengan
yang ada dalam lembaga pemasyarakatan
orang tua atau keluarga.
tersebut
b. Pemberian
jaminan
c. Perlindungan
dari
pemberitaan
menjalankan narapidana
anak
di
Sekarang telah dimulai dilaksanakan
anak
hukumannya
pemasyarakatan mendapatkan
bagi
dalam
pelayanan
ia dalam menjalani hukuman.
untuk menghindari labelisasi. itu
merasakan
sebagaimana anak pada umumnya walaupun
identitas melalui media masa dan
Selain
dapat
yang
suatu sistem yang lebih baik yaitu sistem
sebagai
pemasyarakatan, yang dititikberatkan pada
lembaga
upaya
agar
seseorang
terpidana
dapat
dapat
dilindungi
serta
kembali ke jalan yang benar dan diberi bekal
pelayanan
sebagai
mana
hidup untuk kemudian hari yang bersifat
mestinya anak tersebut dalam keadaan
jasmani dan rohani.
kurang sehat, dan lembaga pemasyarakatan
Konsepsi ini muncul tanggal 5 Juli
dapat memberikan pelayanan sesuai dengan
1963 yang diperkenalkan oleh Suhardjo dan
kebutuhan anak tersebut secara medis.
idenya
dijabarkan
dalam
Konferensi
Hak-hak Anak maupun Undang-
Direktur Penjara Seluruh Indonesia tanggal
undang Perlindungan Anak menetapkan
17 April 1964 di Lembaga Bandung. Dalam
empat prinsip penting dalam memenuhi hak-
konferensi ini dimulai adanya tekad untuk
hak anak, yakni :
memperbaiki sistem pembinaan narapidana
a) Non diskriminasi.
atau anak pidana berdasarkan atas Pancasila
b) Penghargaan terhadap pendapat anak.
dan Undang-Undang Dasar 1945 (Harsono,
c) Hak hidup, kelangsungan hidup
1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana,
tumbuh dan berkembang.
Penerbit PT Grametika, Jakarta, hlm 1)
d) Kepentingan yang terbaik bagi anak
Dari uraian di atas maka penulis
(Direktorat Bina Kesehatan Anak
ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana
http://Pedoman Yankes Anak Dilapas.
pelaksanaan bentuk perlindungan HAM
Wordpress.com.8 Februari 2013.)
yang di berikan terhadap anak dalam
Sebagaimana yang tercantum dalam
menjalankan
hukumannya
di
lembaga
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
pemasyarakatan tanjung pati Payakumbuh
Perlindungan Anak Pasal 46 menyebutkan:
sebagai anak pidana sesuai dengan apa yang 4
diharapkan dalam system pemasyarakatan
berhubungan perlindungan hukum
Indonesia yang tercantum dalam Undang-
bagi
undang
pemasyarakatan anak.
No.
12
Tahun
1995
tentang
pemasyarakatan.
di
lembaga
Bahan hukum yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Metode Penelitian Metode
anak
yang
digunakan
dalam
1. Bahan hukum yang mengikat yang
penelitian ini adalah metode pendekatan
antara lain :
yuridis sosiologis yakni pendekatan terhadap
a) Undang-Undang
masalah melalui penelitian hukum dengan
Dasar
Negara
Republik Indonesia 1945
melihat kenyataan hukum tersebut dalam
b) Undang-undang No. 39 Tahun 1999
praktek, kemudian dihubungkan dengan
tentang HAM
fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang
c) Undang-undang No. 12 Tahun 1995
akan diteliti. Pendekatan ini dilakukan
tentang Lembaga Pemasyarakatan
dengan cara turun langsung ke lapangan
d) Undang-undang No. 26 Tahun 2000
untuk memperoleh data primer mengenai
tentang Peradilan HAM
pelaksanaan perlindungan HAM terhadap
e) Undang-undang No. 23 Tahun 2002
anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan
Anak
Tanjung
tentang Perlindungan Anak
Pati
f) Undang-undang No. 23 Tahun 2004
Payakumbuh.
tentang Penghapusan KDRT
1. Bahan atau materi penelitian
g) Undang-undang No. 3 Tahun 1997
Penelitian ini menggunakan dua
tentang Peradilan Anak
sumber yaitu:
2. Bahan hukum sekunder
a. Data primer
Meliputi
Data yang diperoleh melalui penelitian
di
lapangan
berkaitan
dengan
Tanjung
dengan
yang
penelitian,
hasil
penelitian, karangan ilmiah dan lain-lain.
melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan
buku-buku
3. Teknik pengumpulan data
Pati
Dalam
Payakumbuh.
pengumpulan
data
penelitian menggunakan beberapa teknik
b. Data Sekunder
antara lain :
Data tambahan atau data
a. Studi Dokumen, dalam mengumpulkan
pendukung yang memiliki kekuatan
data
mengikat ke dalam, yang diperoleh
bertujuan untuk mengumpulkan data
dari bahan-bahan berupa catatan,
yang
Koran, dokumen, laporan yang
penulis dalam melakukan penelitian. 5
di
gunakan
utama
studi
untuk
dokumen
mengarahkan
Contoh: data, jumlah anak yang berada
ini menunjukkan adanya perhatian serius
di
dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan
Lapas
pemasyarakatan
anak
Payakumbuh.
perlindungannya.
b. Wawancara, pengumpulan data dengan
Usaha perlindungan anak sudah sejak
cara pengadaan percakapan atau tatap
lama ada, baik pengaturan dalam bentuk
muka langsung untuk memperoleh data
peraturan
dan keterangan baik secara lisan
dalam pelaksanaannya, baik pemerintah
maupun secara tulisan kepada pihak
maupun organisasi sosial, namun demikian
responden dan informan.
usaha tersebut belum menunjukkan hasil
4. Analisis Data Setelah dari
penelitian,
maka
secara
analisis
kualitatif
perkembangan
masyarakat
Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi
yaitu
serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan
aspek
memungkinkan
diteliti/diambil
Indonesia.
data
mengelompokkan data menurut aspekyang
maupun
yang memadai sesuai dengan kebutuhan
data diperoleh / dikumpulkan
dilaksanakan
perundang-undangan
suatu
masyarakat
sendiri
mengembangkan
kesimpulan dengan/tanpa menggunakan
nyata
angka statistik.
undangan yang telah ada.
ketentuan
Meskipun menjalani
Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam hal perlindungan hukum dan
belum
peraturan
seorang
hukuman
Pemasyarakatan,
secara
perundang-
anak di
sedang Lembaga
ketentuan-ketentuan
hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah
tentang hak-hak anak tetap harus berlaku
satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-
padanya. Keberadaan mereka di Lembaga
anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak
Pemasyarakatan dan statusnya sebagai anak
anak dapat dilakukan secara teratur, tertib
didik Pemasyarakatan tidak menghapuskan
dan bertanggung jawab maka diperlukan
hak-hak yang melekat pada diri mereka yang
peraturan hukum
wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik.
yang selaras
dengan
perkembangan masyarakat Indonesia yang
Dalam
memberikan
dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD
HAM
Negara Republik Indonesia 1945.
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Kaitannya
dengan
perlindungan
terhadap
anak
perlindungan
yang
menjalani
Tanjung Pati ada beberapa hak yang harus
hukum bagi anak-anak maka dalam Pasal 34
diberikan terhadap anak antara lain :
UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah
1. Hak untuk melakukan ibadah sesuai
ditegaskan bahwa “ fakir miskin dan anak-
kepercayaan masing-masing
anak terlantar dipelihara oleh Negara“. Hal 6
2. Hak untuk mendapatkan perawatan
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk
kesehatan
kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan
e. Pemantauan
4. Hak untuk menyampaikan keluhan
dan
pencatatan
terus
menerus terhadap perkembangan anak
atau konseling
yang berhadapan dengan hukum
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan
f. Pemberian
keterampilan
jaminan
mempertahankan
6. Hak untuk menyalurkan minat dan
untuk
hubungan
dengan
orang tua atau keluarga, dan
bakat
g. Perlindungan
7. Hak untuk berkunjung keluarga.
dari
pemberitaan
identitas melalui media massa
Pelaksanaan hak-hak anak dalam
Selain daripada itu ada pula terdapat
menjalankan sanksi hukuman di Lembaga
kendala-kendala yang dihadapi oleh anak
Pemasyarakatan
dalam menjalani hukumannya seperti :
merupakan
suatu
hasil
interaksi antara berbagai fenomena yang
1. Kurangnya fasilitas air yang terdapat
saling terkait dan saling mempengaruhi.
pada tiap-tiap kamar Pemasyarakatan
Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek
anak Tanjung Pati
mental, fisik, sosial, ekonomi, guna didapat pemahaman
atas
penyebab
2. Kondisi tempat kunjungan keluarga
timbulnya
terlalu kecil, bahkan ada keluarga yang
hambatan atas pelaksanaan perlindungan
antri untuk berkunjung anaknya di
Hak Asasi Manusia terhadap anak didik
Lembaga Pemasyarakatan
Pemasyarakatan. Menurut Pemasyarakatan
3. Kurangnya petugas Anak
Lembaga
Tanjung
Lembaga
Pati
petugas
yang
ada
Pemasyarakatan
Anak
Tanjung Pati
Payakumbuh perlindungan yang diberikan
4. Cara berfikir atau pemahaman orang-
kepada anak ketika dia sedang berhadapan
orang
dengan masalah hukum serta berkonflik
narapidana
dengan hukum sebagai berikut :
tersebut menjadi tidak percaya diri
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi
petugas
terhadap yang
anak
sebagai
membuat
anak
5. Kuatnya anggapan bahwa anak sebagai
sesuai martabat dan hak-hak anak b. Penyediaan
di
narapidana adalah seseorang penjahat
pendamping
maka mereka di dalam kehidupan
khusus anak sejak dini
bermasyarakat
c. Menyediakan sarana dan prasarana
akan
dikucilkan,
sehingga orang merasa tidak percaya
khusus
terhadap anak tersebut
7
6. Anak selaku narapidana adalah sebagai orang
yang
masyarakat
tidak karena
baik telah
Simpulan
dalam
1. Dalam
terbukti
memberikan
perlindungan
HAM terhadap anak yang menjalani
melakukan perbuatan tercela
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan
7. Singkatnya waktu kunjungan keluarga
Anak Tanjung Pati ada suatu hak yang
terhadap narapidana.
harus diberikan terhadap anak antara
Upaya-upaya yang di oleh petugas
lain :
dalam pemecahan prilaku anak di Lembaga
a. Hak untuk melakukan
Pemasyarakatan antara lain : 1. Petugas
Lembaga
ibadah sesuai kepercayaan Pemasyarakatan
masing-masing
melakukan pendekatan dengan anak
b. Hak untuk mendapatkan
agar bisa bersosialisasi
perawatan kesehatan
2. Setiap anak yang berprilaku buruk atau
c. Hak untuk mendapatkan
anak yang melakukan aksi kekerasan
pendidikan
sehingga terjadi aksi perkelahian, maka petugas
Lembaga
d. Hak untuk menyampaikan
Pemasyarakatan
keluhan atau konseling
akan melakukan tindakan mengurung
e. Hak untuk mendapatkan
anak tersebut di dalam kamar isolasi
pembinaan keterampilan
agar anak itu mendapat efek jera
f. Hak untuk menyalurkan
3. Upaya pelayanan kesehatan terhadap
minat dan bakat
anak di Lembaga Pemasyarakatan di
g. Hak untuk berkunjung
berikan oleh petugas terhadap anak
keluarga
didik Pemasyarakatan setiap hari
2. Kendala yang dihadapi oleh petugas
4. Pelaksanaan kegiatan olah raga yang di
Lembaga
Pemasyarakatan
adalah
lakukan anak didik Pemasyarakatan
dalam menangani pemecahan prilaku
setiap hari
yang berbeda-beda pada setiap anak
5. Pelaksanaan kegiatan kesenian agar membantu
didik Pemasyarakatan.
mewujudkan
kreatifitas
3. Upaya-upaya yang di lakukan oleh
anak
Lembaga
petugas dalam pemecahan prilaku anak
terhadap Pemasyarakatan
di Lembaga Pemasyarakatan antara
6. Pelaksanaan wirid pengajian yang di
lain
dengan
cara
lakukan terhadap anak merupakan
pendekatan
suatu pemahaman terhadap agama bagi
pemasyarakatan dan merubah prilaku
anak Lembaga Pemasyarakatan.
anak didik pemasyarakatan menjadi 8
kepada
melakukan anak
didik
Pidana, http://kuliahmanunggal.word press.com.Perlindungan-terhadapanak-yang-melakukan-tindak-pidana. 8 Februari 2013
lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Ucapan terima kasih Pada
kesempatan
ini
Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Populer, Jakarta, hlm. 166
penulis
mengucapkan terima kasih banyak kepada
Direktorat Bina Kesehatan Anak http://Pedoman Yankes Anak Dilapas.
pihak-pihak yang sudah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak yang dengan sabar membimbing dan selalu
Harsono, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Penerbit PT Grametika, Jakarta, hlm 1
memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 1. Pihak tersebut adalah: (1) Ibu Nurbeti,
Tim Fakultas. Hukum, 2006. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi, UBH, Padang.
S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, (2) Bapak Suamperi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II,
merangkap
Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara, (3) Bapak Boy Yendra Tamin, S.H., M.H, sebagai Penguji 1, (4) Bapak Drs. Suparman Khan, M. Hum, sebagai Penguji II,
(5) Ibu Dr. Sanidjar
Pebrihariati. R, S.H., M.H, selaku Penguji III, (6) Keluarga tercinta yang selalu
memberi
dukungan
moril
maupun materi. (5) Adik-adik penulis, kekasih
serta
Teman-teman
seperjuangan. Daftar Pustaka Abu Huraerah, 2006. Kekerasan terhadap Anak, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 18 Manunggal K.Wardaya,2010. Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak 9
