Model Evaluasi Kebijakan Publik untuk Revitalisasi Pelayaran Rakyat (Studi Kasus: Pelabuhan Rakyat Gresik)

Page 1 of 6

Model Evaluasi Kebijakan Publik untuk Revitalisasi Pelayaran Rakyat (Studi Kasus: Pelabuhan Rakyat Gresik) Kembara Rizal Romadhoni dan Tri Achmadi Jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail: [email protected] Abstrak — Pelra adalah sarana transportasi tradisional yang saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam aktifitas pelayaran, perdagangan, maupun pariwisata (1). Saat ini terjadi kemunduran terhadap aktifitas pelra. Kemunduran ini terjadi karena armada kapal pelra kalah bersaing dengan armada kapal pelnas. Kekalahan ini terjadi karena para pengguna jasa pengiriman barang lebih memilih menggunakan kapal pelnas dari pada kapal pelra. Kekalahan perla dalam persaingan ini diakibatkan karena ada beberapa kebijakan yang diberlakukan di pelnas namun tidak diberlakukan di pelra yang ternyata kebijakan tersebut justru menjadi kekuatan bagi pelnas untuk menarik pengguna jasa pelnas menggunakan jasa mereka. Di dalam tugas akhir ini dilakukan evaluasi terhadap kebijakankebijakan yang mempengaruhi aktifitas pelra dan mendapatkan gambaran dari evaluasi tersebut. Metode yang digunakan untuk mengevalusi sektor pendapatann adalah metode Cost Benefit Analysis (CBA). Analisa ini dilakukan pada dua keadaan. Yaitu keadaan dimana saat kebijakan-kebijakan tersebut belum diberlakukan dan keadaan dimana saat kebijakan-kebijakan tersebut belum diberlakukan. Hasil dari penelitian ini adalah biaya operasional sebelum dilakukan evaluasi sebesar Rp 209.585.000,00 per tahun. Biaya operasional setelah dilakukan evaluasi sebesar Rp 559.431.000,00 per tahun. Biaya total sebelum dilakukan dilakukan evaluasi sebesar Rp 755.424.500,00 per tahun. Biaya total setelah dilakukan dilakukan evaluasi sebesar Rp 1.102.200.000,00 per tahun. Besar pendapatan pertahun pengusaha kapal pelra Rp 1.091.200.000,00. Karena besar pendapatan pengusaha pelra lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan maka kebijakan tersebut tidak layak untuk diberlakukan. Besar kerugian rata-rata pengusaha kapal pelra adalah sebesar Rp 59.431.640,83.

Kata Kunci : --- Pelayaran Rakyat Gresik, Kebijakan Publik, Evaluasi, Revitalisasi.

I. PENDAHULUAN bijakan yang berlaku saat ini dirasa lebih berpihak ke pelayaran nasional. Kesenjangan ini terjadi karena pelayaran nasional dinilai lebih menguntungkan daripada pelayaran rakyat. Selain itu juga minat dari pengguna jasa pengiriman barang lebih memilih untuk menggunakan jasa pelayaran rakyat (2). Hal ini disebabkan karena dari sisi keamanan baik sisi keamanan kapal maupun sisi keamanan barang mereka sendiripun lebih terjamin jika menggunakan jasa pelayaran nasional. Hal ini karena adanya kebijakan yang berkenaan tentang standarisasi keamanan dan konstruksi kapal sehingga armada kapal dari kapal pelnas lebih terjamin keberadaannya. Selain itu adanya kebijakan yang mewajibkan armada kapal pelra dan barang yang akan dikirim untuk diasuransikan, sehingga jika ada kecelakaan maupun adanya kerusakan dari barang tersebut maka pihak asuransi akan memberika ganti rugi. Dengan adanya kebijakankebijkan yang berlaku untuk pelnas tersebut maka dilakukan sebuah penelitian yang mencoba untuk memasukkan kebijakan-kebijakan tersebut kedalan aktifitas pelra. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian yang berjudul,”Model Evaluasi Kebijakan Publik untuk Revitalisasi Pelayaran Rakyat (Studi Kasus: Pelabuhan Rakyat Gresik).

K

II. METODE Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya (3). Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Dalam tugas akhir ini, revitalisasi yang dimaksud adalah untuk membuat pelra kembali bangkit dari keterpurukan yang sedang

Page 2 of 6

dialaminya. d Revitalisasi R term masuk di dalam mnya adalah konservasi-pre k eservasi meruppakan bagian dari upaya perancangan p k kota untuk mem mpertahankan warisan w fisik budaya b masa lampau yang memiliki m nilaii sejarah dan estetika-arsitek e ktural.Penelitiaan ini menggunakan m metode m CBA (Cost Benefit Analysis). Annaliasa yang dilakukan d adallah analiasa dari dampak yanng terjadi dari masing-masing m g kebijakan yang telah diefaluasi. tersebut ad Perbandingan P dalah perband dingan dari besarnya b biayya yang dikelluarkan setelaah kebijakan tersebut t dievalluasi. Hal terak khir yang dilakkukan adalah dengan d menggidentifikasi dari d keseluruh han kegiatan pelra, p berapa besar pengarruh sektor keebijakan dan pasar p sebagai evaluasi akhirr. Pengaruh yaang dianalisa adalah a total dari d keuntungaan yang didappat baik itu setelah kebijjakan dievalluasi maupu un sebelum kebijakan k

operasiional kapal m menjadi lebih murah dan dapat mengakkibatkan tarif pengiriman baarang melalui kapal pelra menjadi m lebih murah jika diibandingkan dengan d kapal pelnas. p

T Tabel 3.2 Tabeel Tarif Kepelabbuhanan Pelra Sedanggakn administrrasi kepelabuhhanan dari arrmada kapal pelra p adalah sebbagai berikut.

III. HASIL DAN PEMBAHASA AN A. A Kebijakan n yang Melemaahkan Pelra Kebijakan K inii dianggap melemahkan m p pelra karena kebijakan k ini dianggap d meruugikan aktifitass pelra. Oleh karena k itu perlu adanya evaluasi yangg dilakukan terhadap t kebiijakan ini aggar kegiatan pelra dapat terevitalisasi. t Kebijakan tersebut t adallah Adanya Pungutan P Liar dan Tarif Keppengurusan Serrtifikat Kapal yang y Tidak Sesuai S Besarnyya Tarif Dari Pengurusan Sertifikat-Sertiifikat Kapal Ini Telah Diatur Di Peraturan P Pem merintah Repu ublik Indonesiia Nomor 6 Tahun T 2009 Tentang Jeniis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan P N Negara Bukan Pajak Yang Berlaku B Pada Departemen D P Perhubungan. Pungutan liarr ini terjadi akibat a ulah oknum-oknum m yang hannya mencari keuntungan k pribadi. Reverensi Item Besar Biaya (Rp/Tahun) Kebijakan Sebelum Setelah dievaluasi dievaluasi Peraturan Pemerintah Republik Biaya Indonesia Sertifikat 5.660.000,00 2.700.000.00 Nomer 6 Kapal Tahun 2009

Tabel 3.3 Taarif Kepelabuh hanan Pelra Dari kedua k tabel ttarif di atas didapatkan sebuah perband dingan besarann tarif kepelabbuhanan dari kedua armadaa pelayaran terssebut. GT K Besar Biaya Kepelabbuhanan Revereensi Kapal Kebijakkan (m3) (Rp/Tahun) Kapal Pelra Kapal Pelnas SK K. 12.397 7.000 77.3977.000 150 Direkktur 200 16.537 7.680 81.5377.680 PT. Pellindo 250 20.653 3.320 85.6533.320 III No. N 300 24.558 8.800 89.6688.800 30/20 009 350 29.036 6.600 94.0366.600 400 34.728 8.000 99.7288.000 rbandingan Biaaya Kepelabuhaanan Tabell 3.4 Tabel Perb

Tabel 3.1 Perbandingan P T Tabel Adminisstrasi dan Sertifikatt Kapal B. B Kebijakan yang memperkkuat Pelra Kebijakan-keb K bijakan beriku ut merupakann kebijakan yang y menjadi kelebihan darri pelra jika dibandingkan d dengan d kapal pelnas. Sehingga kebijakaan ini perlu dipertahankan d agar keberaddaan pelra dappat bertahan dari d persaingann yang terjadi dengan d pelnas.. 1. Tarif Keepelabuhanan Pelra yang lebih l Murah Daripadaa Tarif Kepelabbuhanan Pelnass Tarif T kepelab buhanan ini di atur dann ditetapkan berdasarkan b S Direksi PT SK T. Pelindo III No N 30/2009. Dengan D muraahnya tarif keepelabuhanan maka biaya

Grafik 3.1 Grafik Trafik Keppelabuhanan

Page 3 of 6

Dari D table 3.4 4 dan grafik 3.1 3 dapat kita lihat bahwa semakin besarr GT kapal maka m semakin n besar pula besar b dari tariff kepelabuhan kapal k tersebut. 2. Biaya Sertifikasi Kapal K Pelra yang Lebih Sederhhana Daripada Kapal Pelnas Besarnya B Tariif Dari Penguurusan Sertifik kat-Sertifikat Kapal K Ini Teelah Diatur Di D Peraturan Pemerintah Republik R Indo onesia Nomorr 6 Tahun 20 009 Tentang Jenis J Dan Tarrif Atas Jenis Penerimaan P Negara Bukan Pajak P Yang Berlaku B Pada Departemen D P Perhubungan. Dengan D sederrhananya sertifikasi kapal, maka biaya operasional o kapal akan meenjadi lebih murah. m Dari Perhitungan P yaang berlaku paada undang-unddang tersebut dapat d kita lihaat bahwa tarif sertifikat kapaal pelra lebih kecil k jika dib bandingkan deengan tari keepelabuhanan kapal k pelnas. Biaya sertifikkat kapal pelraa adalah Rp 4.265.000,00 4 p pertahun sedanngkan untuk peelnas sebesar Rp R Rp 9.160.0000,00 3. BBM yang digunnakan merupakan BBM bersubbsidi BBM B yang diggunakan untuk armada kapal pelra adalah BBM B bersubsidi. Harganya sebesar Rp 4.500,00 4 per liter. l Keputusaan ini didapatk kan dari UU APBN A No 22 tahun t 2011. Tidak T seperti pelnas yang BBM tidak bersubsidi b yan ng harganya sebbesar Rp 8051,,00 per liter. Reverensi Kebijakan

UU U APBN No. 22 Tahun 2011

GT Kapal (m3) 150 200 250 300 350 400

Besar B Biaya Peelayaran Kappal Pelra Kaapal Pelnas 253.125.000 315.765.000 329.744.900 381.779.100 416.616.025 427.950.000

3554.302.400 4666.939.900 5779.025.100 6778.997.800 7334.075.415 7779.966.115

maka kebijakan k ini disarankan aggar keberadaann dari perla dapat d bertahan dari persaingaan yang terjaddi saat ini. n yang Mewajjibkan 1. Diberlakukaannya Peraturan Kapal Pelra untuk Diklasiffikasikan a satupun piihak asuransi yang y mau mennerima Tidak ada asuranssi dari kapal pelra. Tidak bersedianya pihak asuranssi menerima asuransi dari kapal pelra dikarennakan tidak aadanya standaarisasi kapal yang menjam min kelayakann konstruksi kapal. k Tujuan kapal diasuraansikan adalahh salah satunyya agar kapal dapat diasuraansikan. Selam ma ini kapal pelra tidak pernah p diasuraansikan karenna armada kapal k pelra tidak memiliiki standarisassi dari pihak klasifikasi yaang di Indonesia diwakili olleh BKI. Jika armada kapal pelra maka dapat diperkirakan pihak di klaasifikasikan m asuranssi akan berseddia memberikaan jasa asurannsinya kepadaa armada kkapal pelra. Ketersediaann ini dikarennakan adanyaa jaminan bahwa kapal pelra tersebuut layak berlaayar dan mem menuhi standaarisasi yang telah ditetap apkan oleh pihak klasiffikasi. mendasi kebijaakan ini berp pedoman padaa UU Rekom Pelayarran No 17 Taahun 2008 Paasal 8 ayat 1 yang berbunnyi,”kegiatan angkutan laaut dalam nnegeri dilakukkan oleh peruusahaan angkkutan laut naasional dengann menggunakann kapal berben ndera indonesiaa serta diawakki oleh Aw wak Kapal berkewarganeg b garaan Indonesia.” Untuk aarmada kapal pelnas saat kapal tersebuut ingin mendapaatkan beendera Negaraa dan diakui maka kapal tersebut harrus diklasifikaasikan mun untuk kappal pelra jika ingin terlebihh dahulu. Nam mendappatkan benddera Negaraa hanya c cukup mendafftarkan ke DPC C pelra saja.

Tabel 3.5 Tab bel Pemetaann Kebijakann Terhadap

BBM M

Graafik 3.2 Grafik Biaya Pelayaraan Dari D grafik 3.2 2 dapat kita lihhat bahwa biay ya pelayaran dari d armada kaapal pelra C. C Kebijakann yang Direkom mendasikan unttuk Merevitaliisasi Pelra Kebijakan-keb K bijakan ini sebeenarnya belum ada. Namun karena k dirasa kebijakan in ni perlu untukk dilakukan,

Grafik 3.3 G Grafik Tarif Klasifikasi K kasi dilakukkan agar kaapal pelra dapat Klasifik diasuraansikan. Asuraansi kapal ini terbagi t menjaddi dua asuranssi. Yang pertama adalah asuransi a H&M M lalu yang kedua k adalah asuransi P&II. Jika asurannsi ini dilakukkan maka biayaa operasional dari d kapal pelraa pasti akan beertambah juga..

Page 4 of 6

Grafik 3.4 Grafik Biaya Operasional O Kaapal Pelra 2.

Adanya Peraturan yang y Mewajibkkan Pelatihan Bagi ABK A Armada Kapal Pelra kebijakan ini didapatkan dari Rekomendasi R d referensi UU U Pelayarann No 17 Tahuun 2008 Pasal 224 Ayat 1 yang y berbunyi,”Setiap oran ng yang berkeerja di kapal dalam d jabatan n apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen d pelaaut, dan disijil oleh Syahbanndar. Dengan adanya a pelatihhan bagi ABK K kapal pelra maka ABK kapal k pelra ak kan menjadi leebih terampil sehingga s ada kepercayaan k b bagi penggunaa jasa untuk menggunakan m jasa j kapal pelrra. Dampak daari diwajibkannya pelatihan bagi b para ABK A adalah semakin beertambahnya keterampilan k d para ABK kapal pelra. Karena dari K seperti yang y kita tahu, saat ini untuk k menjadi ABK K kapal pelra tidak t membutu uhkan standariisasi pendidikaan yang baik. Syarat yang diijadikan acuan untuk menjadi ABK kapal pelra p adalah hanya kem mampuan berrlayar yang didapatkan d darri orang tua mereka m yang teelah menjadi ABK A kapal pellra terlebih dahhulu. Saat ini ada prrogram pendiddikan bagi paraa calon ABK kapal k pelra. Peendidikan itu bernama b BST (Basic ( Safety Training). BST T ini adalah ku ursus yang mem mbekali para calon c ABK kaapal pelra denggan kahlian dassar. Jika para calon c ABK teelah selesai mengikuti m kursuus ini, maka calon c ABK kapal k pelra tersebut akan mendapatkan m sertifikat. Un ntuk Nahkod da dan Muualim akan mendapatkan m ANT (Ahli Nautica N Tingkaat) dan MPB (Mualim ( Pelayyaran Besar). Untuk KKM dan Masinis akan a mendapaatkan ATTD (A Ahli Teknik Tin ngkat Dasar) dan d ANTD (A Ahli Nautica Tingkat T Dasar)). Sedangkan untuk u klasi ak kan mendapatk kan ANTD (A Ahli Nautica Tingkat T Dasaar). Dengan adanya a sertifikat-sertifikat tersebut t makaa upah dari ABK kapal pelra akan bertambah. b

Grafik 3.5 3 Grafik Upah h ABK Adanya Kebijakan untukk Mengasurannsikan 3. A M Muatan Bagi Pengguna P Jasa Pelra Selamaa ini asuransi muatan hanyya dilakukan untuk muatann yang sifatnyaa berharga dan memiliki nilaii yang tinggi. Namun hal ini tentu sajja akan meruugikan pemilikk barang dan pemilik p kapal pelra. Kerugian ini dikarennakan jika barrang tersebut tidak diasurannsikan maka ketika barangg tersebut meengalami keruusakan maka si pemilik barang tentu akan menggalami kerugiaan. Selain pemilik baranng, pemilik kaapal pun jugaa akan mengallami kerugiann. Hal ini dissebabkan kareena si pemilikk nantinya akann dikenakan gaanti rugi atas barang b yang ru usak tadi oleh ssi pemilik baraang tersebut.

Grafik 3.6 G Grafik Premi unntuk Muatan D. Perrhitungan Totaal Cost Dari adanya a evaluaasi terhadap kebijakan-kebiijakan yang berpengaruh b teerhadap aktifitas pelra, dapaat kita ambil kesimpulan seecara general bahwa biaya yang dikeluaarkan oleh pem milik kapal seecara otomotiss akan bertam mbah. Bertambbahnya biayaa ini dikarenakan adanyaa penambahann perlakuan untuk menjaadikan armadaa kapal pelra lebih baik. Penambahan biaya tersebuut terjadi padda biaya opeerasional. Sem makin besarnyya biaya opperasional ini dikarenakann ada penambbahan terhadaap upah AB BK karena adanya a kepemiilikan sertifikaat pelatihan yanng menjadikann tolok ukuur sebagai staandarisasi ketterampilan mereka m terhadaap ilmu kepeelautan. Penam mbahan berikkutnya adalah penambahan biaya b akibat addanya biaya asuuransi terhadaap kapal pelra. Biaya asuranssi ini berguna untuk menggaanti kerugian yang diderita oleh pemilik kapal

Page 5 of 6

pelra. p Biaya asuransi a ini teerdari dari biaaya asuransi terhadap t muuatan. Biaya asuransi H&M H yang bertanggung b jawab terhadap p kerusakan kapal. k Biaya asuransi a P&I bertanggung jawab j terhadaap kerusakan yang y terjadi di d luar kapal. Kerusakan K terssebut berupa kerusakan k terh hadap pelabuh han yang diakibatkan oleh tabrakan t kappal, kerusak kan lingkunggan akibat pencemaran p kaapal, dan kerussakan kapal lain n.

G Grafik 3.7 Graffik Total Cost E. E Perhitungaan Pendapatan Pendapatan P daari jenis usaha jasa pelayarann adalah dari muatan m yangg diangkut dari d pelabuhaan asal ke pelabuhan p tujuuan. Muatan utama u yang diangkut d dari Pelabuhan P Rakkyat Gresik meenuju ke Pelabbuhan Rakyat Banjarmasin B a adalah pupuk.. Oleh karenaa itu, dalam penelitian p kalli ini muatann yang digunnakan untuk menghitung m pendapatan p daari pengusaha kapal pelra adalah a muatan n berupa pupuk k.

tersebuut tidak layaak untuk diterapakan. Haal ini disebabbkan karena kebijakan yang seharrusnya bertuju uan untuk mereevitalisasi kebeeradaaan pelra justru malah merugikan m penngusaha pelra itu sendiri.

Grafik 3.9 Grafik Perrbandingan Biaaya Dan Pendappatan Dari grrafik 3.7 ini dap apat kita lihat bahwa b ternyata biaya yang dikeluarkan setelah dilakkukannya evvaluasi meninggkat dan lebih mahal jika diibandingkan dengan d biaya yang dikeluarkan sebelum dilakukkannya evaluassi. Dapat kita lihat juga bahw wa total biaya setelah dilakukkan evaluasi ternyata lebih l tinggi jika dibandiingkan dengann pendapatan dari d pengusaha kapal pelra teersebut. Dari aanalisis ini did dapatkan kesim mpulan bahwa kebijakan tersebut tiddak layak untuk diberlaakukan. Dari grrafik di atas daapat kita lihat bbahwa selisih rata-rata untukk tiap GT adalaah Rp 59.431.6640,83 VI. KESIMPULA AN Kebijakan yyang melemahhkan aktifitas pelra adalah: a. Adanya A punggutan liar dari d kepunguurusan d dokumen kapaal 2. Kebijakan yang memperkuuat pelra adalahh: T kepelabbuhanan yang lebih murahh jika a. Tarif d dibandingkan ddengan milik pelnas p b. Biaya B sertifikaasi kapal pelraa yang lebih murah m j daripada pelnas jika p c. BBM B yang diggunakan adalahh BBM bersubssidi untuk 3. Kebij ijakan yangg direkomeendasikan mereevitalisasui pelrra: a. Diberlakukann D nya peraturan mengklasifikaasikan k kapal pelra b. Adanya A peratuuran yang meewajibkan pelaatihan b ABK bagi c. Adanya A kebijaakan untuk menngasuransikan kapal p pelra 4. Hasill setelah ddilakukannya evaluasi terrhadap kebijjakan-kebijakaan tersebut adallah: a. Biaya B total peengusaha pelraa sebelum dilakkukan e evaluasi terhadap kebijak kan-kebijakan yang d direkomendasi ikan adalah Rp R 755.424.5500,00 p tahun per b. Biaya B total peengusaha pelraa setelah dilakkukan e evaluasi terhadap kebijak kan-kebijakan yang d direkomendasi ikan adalah Rp R 1.102.200.0000,00 p tahun per 1.

Grafi fik 3.8 Grafik Besar B Penghasilan F. F Perbandinggan Biaya denggan Pendapatann Untuk U mengettahui apakah evaluasi terhadaap kebijakan tersebut t layak atau tidak unntuk kan akibat diterapkan, maka m dilakuk kan perbandinngan antara biaya yang dikeluarkan, d dengan penddapatan yangg diperoleh pemilik p kapaal pelra terrsebut. Jika hasil dari perbandingan p ini pendapataan dari penggusaha kapal pelra p masih lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluaran, d maka m kebijakaan tersebut layak l untuk diberlakukan. d Namun jika pendapatan p darri pengusaha kapal k pelra teersebut lebih rendah jika dibandingkan d dengan d biayaa yang dikelluarkan, makaa kebijakan

Page 6 of 6

c. Karena pendapatan pengusaha pelra lebih keil daripada biaya total setelah dilakukan evaluasi maka kebijakan tersebut tidak layak untuk diberlakukan UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pemikirannya dalam membantu menyelesaikan penelitian ini, yaitu bapak Ir. Tri Achmadi P.hd. Tidak lupa ucapan terimakasih pada kedua orang tua yang memberikan support dalam pengerjaan penelitian ini. Terimakasih yang teramat sangat untuk Indira yang telah sudi menemani penulis menyelesaikan jurnal ini. DAFTAR PUSTAKA [1] Jinca, M. Y. (2002). PINISI. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin. [2] Ginting, R. A. (2009). Kajian Model Bisnis Pelayaran Rakyat. Surabaya: ITS. [3] Sugono, D. (1998). Kamus Besar Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Bahasa