PEMERINTAH KOTA CILEGON
Dokumen Pengadaan
Katalog Jasa Sewa Kendaraan Roda Empat / Mobil (Kontrak Payung) - Metode Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik– Melalui Negosiasi
TIM KATALOG Pemerintah Kota Cilegon
2
DOKUMEN PENGADAAN Pemilihan Penyedia
untuk Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) TIM KATALOG Pemerintah Kota Cilegon
3
BAB. I UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (beserta perubahannya) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Dalam dokumen ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut : - LDP : Lembar Data Pengadaan - Peserta : Calon Penyedia jasa sewa kendaraan roda empat/mobil yang memberikan penawaran harga sewa untuk kontrak payung yang nantinya akan digunakan sebagai acuan HPS dalam penyewaan kendaraan roda empat / mobil. - Pemerintah : Wakil dari pemerintah sebagai pengguna jasa sewa kendaraan roda empat / mobil, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon bersama dengan Tim Katalog Pemerintah Kota Cilegon.
4
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan
1.1 1.2
1.3 2. Peserta
Peserta menyampaikan penawaran harga untuk Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat/Mobil sebagaimana tercantum dalam LDP. Peserta yang memenuhi syarat berkewajiban untuk menjamin ketersediaan kendaraan/mobil sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati dalam kontrak payung. Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
Katalog elektronik jasa sewa kendaraan roda empat/mobil ini dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha perorangan.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
3.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan kegiatan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Tim Katalog Elektronik dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 3.2 Peserta yang menurut penilaian pemerintah terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 dikenakan sanksi sebagai berikut : a. sanksi pencantuman dalam daftar hitam; b. gugatan secara perdata; dan/atau c. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan
4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 antara lain meliputi: a. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementerian/Lembaga/Pemda/Institusi (K/L/D/I) atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Tim Katalog Elektronik; b. Tim Katalog Elektronik, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. 4.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I
5
B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK 5. Isi Dokumen Pengadaan
Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik, meliputi : a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik b. Umum c. Instruksi Kepada Penyedia (IKP); d. Lembar Data Pengadaan; e. Bentuk Surat Penawaran: f. Pakta Integritas; g. Formulir Isian Kualifikasi; h. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi; i. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga; dan j. KAK dan Format Penawaran Harga;
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 6. Dokumen Penawaran
6.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Formulir Kualifikasi, Pakta Integritas Surat Penawaran, Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen Penawaran Harga sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. 6.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan. 6.3 Dokumen Penawaran Administrasi a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan: 1) tanggal; 2) tanda tangan oleh: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
6
b.
Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
6.4 Dokumen Penawaran Teknis: Daftar spesifikasi teknis dari seluruh produk yang ditawarkan; 6.5 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari: a. Daftar harga penawaran retail dan pemerintah untuk setiap produk yang ditawarkan. b. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga. D. TATA CARA EVALUASI PENAWARAN 7. Kebutuhan Kendaraan
Kendaraan Roda Empat/Mobil yang akan disewa untuk pelaksanaan terdiri dari berbagai jenis kendaraan (SUV, Sedan, Minibus, dan lain-lain) sesuai kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
8. Pemasukan Penawaran
Peserta dapat memasukan harga penawaran minimal untuk 1 (satu) unit kendaraan milik sendiri, dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah, dengan kondisi yang baik dan layak pakai.
9. Evaluasi Penawaran
9.1 seluruh penawaran yang memenuhi syarat akan dilakukan negosiasi harga sebagai acuan penetapan peringkat penawaran, lalu diurutkan mulai dari harga terendah (setelah negosiasi). 9.2 Kontrak payung akan dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan sewa kendaraan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dengan harga terendah, sesuai dengan kebutuhan alat yang akan disewa.
E. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN (BAHP), PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA 10. Pembuatan BAHP
10.1 BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah. 10.2 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut : a. Nama peserta; b. Harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
7
c. Harga hasil negosiasi; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pengadaan; dan f. Tanggal dibuatnya Berita Acara. 11. Penetapan Penyedia
11.1 Pemerintah/Tim Katalog pemerintah Kota Cilegon membuat surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP. 11.2 Penetapan penyedia harus memuat : a. Nama dan alamat penyedia serta harga penawaran; b. Harga hasil negosiasi; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 11.3 Data Pendukung yang diperlukan untuk menetapkan penyedia adalah : a. Dokumen pemilihan beserta adendum (apabila ada); b. BAHPL; dan c. Dokumen Penawaran.
12. Pengumuman Penyedia
Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebagaiman tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: a. Nama dan alamat penyedia; b. Harga penawaran; c. Hasil negosiasi teknis dan harga; dan d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
13. Pembuatan Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik
13.1
Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik (SKPKE) merupakan penetapan Penyedia Katalog Elektronik berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang telah dilaksanakan oleh Tim Katalog Elektronik/Kelompok Kerja. 12.2. Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Pengembangan Sistem Katalog. 12.3 Surat Keterangan Penyedia Katalog Elektronik sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Nama dan alamat penyedia; dan b. data produk/itemdan harga hasil negosiasi.
D. PENANDATANGANAN PERJANJIAN 13 Penandatanganan Perjanjian
13.1 Tim Katalog Elektronik menyampaikan SKPKE dan draft perjanjian kepada Ketua TIM KATALOG PEMERITAH KOTA CILEGON sebagai dasar untuk menandatangani Perjanjian.
8
13.2 Tim Katalog Elektronik dan penyedia harus memeriksa konsep Perjanjian yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian. 13.3 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari: 1) Perjanjian asli pertama untuk Ketua TIM KATALOG PEMERITAH KOTA CILEGON dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Ketua TIM KATALOG PEMERITAH KOTA CILEGON; b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 13.4 Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.
9
LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)
A. LINGKUP PEKERJAAN
1. Tim Katalog Elektronik 2. Alamat Tim Katalog Elektronik: Kantor Walikota Cilegon, Bagian Dalprog/ ULP, Jl Jenderal Sudirman No.2 Cilegon- 42431Website :
http://www.cilegon.go.id 3. Nama paket pekerjaan: Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat/Mobil . 4. Uraian singkat pekerjaan : Pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik melalui negosiasi. B. SYARAT PENYEDIA
1. Memiliki
2. 3.
4.
5. 6.
izin sesuai peraturanperundangan yang berlaku di Indonesia. Seperti : a. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) e. Tanda Daftar Perusahaan f. Surat Keterangan Terdaftar g. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak h. Surat Izin Usaha Jasa Angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Memiliki izin usaha bidang sewa kendaraan/mobil; Memiliki peralatan utama : Kantor dengan yang memadai untuk melakukan transaksi online (jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan) minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Memiliki tenaga ahli tetap di bidang IT dan kontrak yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.(menyertakan Pengalaman/Sertifikat) Memiliki tenaga ahli yang memahami administrasi pemerintahan. (menyertakan pengalaman/Sertifikat). Melampirkan identitas (jenis, bentuk tipe dan merk) barang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas, dengan dilampiri dokumen pendukung yang diperlukan.
10
7. Memiliki surat dukungan bank untuk menjamin ketersediaan kendaraan yang akan disewa. 8. Melampirkan dukungan Surat Perjanjian/MOU dari ATPM Mobil. 9. Memiliki Showroom/Pool di wilayah Kota Cilegon. 10. Melampirkan Perjanjian/MOU dengan perusahaan Asuransi yang memiliki jaringan servis kendaraan minimal dengan 5 bengkel di Kota Cilegon. 11. Kesanggupan menyediakan mobil pengganti dalam waktu selambatnya 24 jam. Ketika mobil sewa dalam pemeliharaan/service atau terjadi kerusakan. 12. Menyampaikan pernyataan kebenaran dokumen bermaterai cukup; 13. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemenya atau peserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan; 14. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam, dinyatakan dalam surat pernyataan; 15. Salah satu dan/atau semua pengurus bukan pegawai negeri sipil (BI/BUMN/BHMN/BUMD/POLRI/TNI); 16. Menyampaikan pakta integritas ditandatangani oleh direktur perusahaan; 17. Menyampaikan daftar kuantitas dan harga; 18. Menyampaikan pricelist harga; 19. Data Kualifikasi atau isian formulir kualifikasi.
11
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN BENTUK DOKUMEN PENAWARAN CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha] Nomor : Lampiran :
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Direktur Pengembangan Sistem Katalog Tim Katalog Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon Perihal
: Penawaran Katalog Empat/Mobil.
Elektronik
Sewa
Kendaraan
Roda
Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nomor: Tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat/Mobil. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik untuk Sewa Kendaraan Roda Empat/Mobil tersebut di atas. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/ _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
12
PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No. Identitas
: __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
: __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/ _____________[pilih yang sesuai dan
cantumkan nama]
dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik di Pemerintah Kota Cilegon, dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada Inspektorat Pemerintah Kota Cilegon apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]
[Nama Penyedia] [tanda tangan] , ____________
[nama lengkap]
13
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: __________[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas
: __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
: __________[diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk dan atas nama
: ____________________[diisi nama badan usaha]
Alamat
: __________
Telepon/Fax
: __________
Email
: __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum perusahaanberdasarkan
bertindak untuk __________[akta
dan
atas
nama
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
14
A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha
:
__________
2. Status
:
Pusat
:
__________
: : : : : : :
__________ __________ __________
: : :
__________ __________ __________
: : :
__________ __________ __________
Alamat Kantor Pusat 3. No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang No. Telepon 4. No. Fax E-Mail
Cabang
__________ __________ __________ __________
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian Perusahaan a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT) 2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris
C.Pengurus Badan Usaha No.
Nama
No. Identitas
Jabatan dalam Badan Usaha
D.Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha
: _______Tanggal ______ : __________ : __________
15
D. Izin Pabrikan/Izin Industri/Agen Tunggal Kendaraan Roda Empat (Mobil) . 1. No. Surat Izin ____________ 2. Masa berlaku izin 3. Instansi/Badan pemberi izin
: _______Tanggal ______ : __________ : __________
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. Identitas
Alamat
Persentase
2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak
: __________
b. Laporan terakhir
: No.______tanggal _______
Pajak
Tahun
G. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih).Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.
No.
1
Nama Paket Pekerjaan
Lokasi
2
3
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak
No/ Nama Alamat/ Nilai Kontrak Telepon Tanggal 4
5
6
7
8
BA Serah Terima 9
H. Data Kepemilikan Peralatan Jenis
Jumlah
Kapasitas
1
2
3
Merk / Tahun Lokasi Bukti Kondisi Tipe Pembuatan Sekarang Kepemilikan 4 5 6 7 8
16
I. Data Tenaga Ahli/ SDM yang dimiliki Nama 1
Tanggal Lahir Pendidikan 2
3
Pengalaman 4
Profesi / Keahlian 5
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[tempat],
[tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]
17
SPESIFIKASI TEKNIS SEWA KENDARAAN DAFTAR SPESIFIKASI PRODUK Jenis SUV SEDAN MINIBUS MPV PICK UP BUS
cc 1000- 5000 cc
Tahun 2016
Pabrik/ Produsen disesuaikan
Model/ Type disesuaikan
Keterangan
Keterangan : Lampiran daftar spesifikasi: brosur, surat pendaftaran, surat dukungan/surat keterangan jaminan ketersediaan kendaraan, asuransi/jaminan kehilangan dan asuransi/jaminan kecelakaan, Letter Of Agreement dengan pabrikan, data jaringan sewa.
18
DAFTAR HARGA PRODUK DAFTAR HARGA PRODUK Nama Produk
Merk
Model/Type
Harga Retail atau Swasta (Rp)
Harga Pemerintah (Rp)
Keterangan: Lampiran Daftar harga penawaran retail dan pemerintah, struktur biaya dan asuransi, surat pemberitahuan impor barang (PIB), data invoice dan pajak setiap produk.
19
BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI TIM KATALOG ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA CILEGON Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat (Mobil). PT/CV/Firma.................. No.:.................................. Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul ................. bertempat di Tim Katalog Pemerintah Kota Cilegon , telah dilakukan Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi PT/CV/Firma.............untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat (Mobil). : A. Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut : No 1
Uraian kualifikasi sebagai berikut: Ijin Usaha a. Pabrik/Industri/Agen Tunggal b. TDP c. Surat Domisili
2
a. Akta Pendirian b. Akta Terakhir
3
Keterangan
Perubahan
Pajak-pajak a. NPWP b. SPT Tahun Terakhir
4
Hasil Evaluasi
Hasil Pembuktian Kualifikasi a. No. (Sesuai/Tidak dengan asli
Sesuai)
b. No. (Sesuai/Tidak dengan asli c. No. (Sesuai/Tidak dengan asli
Sesuai)
a. No. (Sesuai/Tidak dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak dengan asli
Sesuai)
a. No. (Sesuai/Tidak dengan asli b. No. (Sesuai/Tidak dengan asli
Sesuai)
Keterangan Lainnya
Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi
Sesuai)
Sesuai)
Sesuai)
20
B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut : No
Uraian sebagai berikut:
Hasil Evaluasi
1
Tanggal
2
Penandatangan
Sesuai/Tidak Sesuai
3
Surat Kuasa (apabila diperlukan)
Sesuai/Tidak Sesuai
Keterangan
Ada/Tidak
Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tim Katalog Elektronik Pemerintah Kota Cilegon No
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
.............................
1
ANGGOTA TIM KATALOG PEMERITAH KOTA CILEGON
.............................
2
ANGGOTA TIM KATALOG PEMERITAH KOTA CILEGON
PT/CV/Firma................
No. 1. 2.
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
21
BERITA ACARA HASIL EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA TIM KATALOG ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA CILEGON Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat (Mobil). .PT/CV/Firma.................. No.:.................................. Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul ................. bertempat di Kantor Tim Katalog Pemerintah Kota Cilegon, telah dilakukan Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Harga Penawaran PT/CV/Firma.............untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) .: A. Hasil Evaluasi Teknis sebagai berikut : No
Produk
Spesifikasi/ Surat Keterangan
Sesuai/ Tidak Sesuai
Keterangan
1 2 3 Kesimpulan : Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Teknis B. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga sebagai berikut : No
Produk
Harga Penawaran (Rp)
Harga Negosiasi (Rp)
Persen Penghematan
1 2 3 Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus Klarifikasi dan Negosiasi Harga Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tim Katalog Elektronik Pemerintah Kota Cilegon No 1. 2.
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
Pokja Pokja
............................. .............................
22
PT/CV/Firma................ No. 1. 2.
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
23
SURAT KETERANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
TIM KATALOG PEMERINTAH KOTA CILEGON SURAT KETERANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK NOMOR : .................... Berdasarkan: Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik [Komoditas] Nomor:.... dengan ini menetapkan sebagai Penyedia Katalog Elektronik Pemerintah Kota Cilegon : Nama Penyedia : Alamat : NPWP : Produk dan Harga : No 1. 2. 3. Persyaratan
Produk
Harga (Rp,$US)
: 1. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan data penyedia, data teknis dan harga produk yang ditayangkan di eKatalog, penyedia wajib menyampaikan penawaran ulang. 2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka surat keterangan ini akan ditinjau kembali.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Cilegon, Ketua Tim Katalog Kota Cilegon
Drs. Syafrudin, M.Si Tembusan: 1. Deputi Bidang Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP / SEKDA Kota Cilegon; 2. Penyedia ybs.
24
RANCANGAN PERJANJIAN RANCANGAN PERJANJIAN KONTRAK PAYUNG Atas Kontrak Payung Penyediaan [Nama Komoditas] Nomor: ________________ KONTRAK PAYUNG (selanjutnya disebut ”KONTRAK”) ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon pada hari _____ tanggal ______ bulan ______ tahun ______________. Antara: 1. Dra. Hj. RATU ATI MARLIATI, MM, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Cilegon, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon, yang berkedudukan di Kantor Walikota Cilegon, Jl. Jend. Sudirman No. 2, Cilegon-42431, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”; dan 2. __________ [nama wakil PENYEDIA], __________ [jabatan wakil PENYEDIA], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama PENYEDIA], yang berkedudukan di __________ [alamat PENYEDIA], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. MENGINGAT BAHWA: (a)
PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Katalog [Nama Komoditas] sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam KONTRAK ini;
(b)
PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Katalog [Nama Komoditas] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam KONTRAK ini;
(c)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani KONTRAK ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan KONTRAK ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum; 2) menandatangani KONTRAK ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan KONTRAK ini; dan 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam KONTRAK ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
25
Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut ”PARA PIHAK” dengan ini bersepakat dan menyetujui pokok-pokok perjanjian sebagai berikut:
A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam KONTRAK ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1
Katalog elektronik atau e-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga.
1.2
PIHAK PERTAMA adalah Ketua Tim Katalog Pemerintah Kota Cilegon yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan KONTRAK Payung penyediaan [Nama Komoditas].
1.3
PIHAK KEDUA adalah [Direktur PT/CV……yang
dalam hal ini mewakili PT/CV untuk melakukan perikatan KONTRAK Payung Penyediaan [Nama Komoditas].
2. Hak dan Kewajiban
1.4
KONTRAK Payung yang selanjutnya disebut KONTRAK adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA serta dokumen lain yang merupakan bagian dari KONTRAK.
1.5
Pembeli adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.6
Hari adalah hari kalender.
1.7
Masa KONTRAK adalah jangka waktu berlakunya KONTRAK ini terhitung sejak tanggal penandatanganan KONTRAK.
2.1
PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA. 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring-evaluasi pengadaan [Nama Komoditas] melalui aplikasi pembelian secara elektronik (e-Purchasing); dan 3) Mengenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam KONTRAK ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26
Kewajiban 1) Memfasilitasi penayangan produk PIHAK KEDUA pada e-Katalog serta menyediakan aplikasi e-Purchasing; 2) Mempertimbangkan permintaan PIHAK KEDUA atas fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan KONTRAK; 3) Tidak menggunakan dan menginformasikan dokumen KONTRAK atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan KONTRAK untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PIHAK KEDUA. 2.2
PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak 1) Mendapat kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum; 2) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan KONTRAK ini; 3) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam KONTRAK ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait; dan 4) Mendapat fasilitas berupa penayangan produk PIHAK KEDUA pada e-Katalog. Kewajiban 1) Menanggapi pesanan melalui e-Purchasing paling lambat 7 (tujuh) hari kalender; 2) Melayani dan mengirimkan seluruh pesanan [Nama Komoditas] sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan transaksi melalui e-Purchasing; 3) Memberikan penjelasan kepada Pembeli dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pesanan; 4) Menjamin produk dan pelayanan purnajual sesuai dengan spesifikasi; 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA; 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA; dan 7) Wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK KEDUA.
27
3. Bahasa dan Hukum
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
5. Korespondensi
3.1
Bahasa KONTRAK dalam Bahasa Indonesia.
3.2
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4.1
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, PARA PIHAK dilarang untuk: a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan KONTRAK ini.
4.2
PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
4.3
PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan KONTRAK; dan/atau b. penurunan produk PIHAK KEDUA dari e-Katalog secara permanen.
4.4
PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.1
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan PARA PIHAK yang tercantum dalam KONTRAK.
5.2
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan KONTRAK ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam KONTRAK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam KONTRAK.
28
6. Wakil Sah PARA Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan PIHAK untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan KONTRAK ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam KONTRAK. Khusus untuk PIHAK KEDUA perseorangan, PIHAK KEDUA tidak boleh diwakilkan. B. PERUBAHAN, KEADAAN KONTRAK, SERTA SANKSI
KAHAR,
PENGHENTIAN
DAN
PEMUTUSAN
B.1 Perubahan KONTRAK 7. Perubahan KONTRAK
7.1 7.2 7.3
KONTRAK hanya dapat diubah melalui addendum KONTRAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Perubahan KONTRAK dilakukan apabila terjadi perubahan masa berlaku KONTRAK atau perubahan naskah KONTRAK. Perubahan KONTRAK tidak diperlukan dalam hal perubahan terkait harga satuan, spesifikasi, dan penambahan/pengurangan produk.
B.2 Keadaan Kahar 8. Keadaan Kahar
8.1
Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam KONTRAK ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam KONTRAK menjadi tidak dapat dipenuhi.
8.2
Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka pihak yang terkena kahar memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
8.3
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, KONTRAK ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir.
8.4
Setelah Keadaan Kahar berakhir, PARA PIHAK membuat kesepakatan lanjutan pelaksanaan KONTRAK yang dituangkan dalam addendum KONTRAK.
29
B.3 Penghentian dan Pemutusan KONTRAK 9. Penghentian KONTRAK
Penghentian KONTRAK dilakukan apabila masa berlaku KONTRAK telah berakhir atau terjadi keadaan kahar.
10. Pemutusan KONTRAK
Pemutusan KONTRAK dapat dilakukan oleh pihak PIHAK PERTAMA atau pihak PIHAK KEDUA.
11. Pemutusan 11.1 KONTRAK oleh PIHAK PERTAMA
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan KONTRAK melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit; c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
12. Pemutusan KONTRAK oleh PIHAK KEDUA
12.1
PIHAK KEDUA dapat memutuskan KONTRAK apabila PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan KONTRAK dilakukan sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan KONTRAK secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
12.2
Kejadian sebagaimana dimaksud angka 12.1 adalah: a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan KONTRAK; dan/atau b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
13. Pemberian Sanksi 13.1
PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sebagaimana tercantum dalam KONTRAK/Addendum KONTRAK. Sanksi sebagaimana tersebut dalam klausul 13.1 meliputi:
B.4 Sanksi
13.2
30
a.
13.3
13.4
B.5
Pembayaran Denda
Peringatan tertulis dalam hal PIHAK KEDUA: 1) Tidak memberikan penjelasan kepada Pembeli dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pesanan; 2) Tidak menjamin produk dan pelayanan purnajual sesuai dengan spesifikasi; 3) Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA; dan 4) Tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA. b. Penghentian penayangan sementara dalam hal PIHAK KEDUA Mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam huruf a. c. Penghentian penayangan secara permanen dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 d. Pengenaan denda sebesar lima kali lipat dari selisih nilai pesanan (500%) dalam hal PIHAK KEDUA: 1) Tidak menanggapi pesanan melalui e-Purchasing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau 2) Tidak melayani dan/atau mengirimkan seluruh atau sebagian pesanan sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan transaksi melalui e-Purchasing; e. Pemutusan KONTRAK sebagaimana diatur dalam klausul 11. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 13.2 huruf b, c, d, dan e didahului dengan pemberian Surat Peringatan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan pengaduan atau pemberitahuan dari pihak Pembeli atas kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA atau berdasarkan penilaian pelaksanaan pengadaan dari PIHAK PERTAMA. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 13.3 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dalam hal PIHAK KEDUA tidak menanggapi Surat Peringatan sesuai dengan jangka waktu pemberian tanggapan sebagaimana tercantum pada Surat Peringatan. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada 13.2 huruf d ke kas Nagara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan bukti setoran denda tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
31
C. PENGAWASAN MUTU 14. Pengawasan dan PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan Pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 15. Penyelesaian Perselisihan
16. Itikad Baik
15.1
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan KONTRAK ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
15.2
Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui: a. Arbitrase, b. Alternatif penyelesaian sengketa; atau c. Pengadilan sesuai ketentuan perundangundangan.
16.1
PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam KONTRAK.
16.2
PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
16.3
Apabila selama KONTRAK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
32
E. KORESPONDENSI
Alamat PARA PIHAK sebagai berikut: PIHAK PERTAMA: Nama : Sekretaris Daerah Kota Cilegon Alamat : Kantor Walikota Cilegon, Jl. Jend. Sudirman No. 2, Cilegon - 42431. Telepon : Website : http://www.cilegon.go.id Faksimili : PIHAK KEDUA: Nama : Direktur PT/CV [Nama Perusahaan] Alamat : Telepon : Website : Faksimili : e-mail :
F. TANGGAL BERLAKU KONTRAK PAYUNG
KONTRAK berlaku sampai dengan tanggal [2 (dua) atau 3
G. HARGA KONTRAK
Harga KONTRAK adalah Harga yang tercantum pada E-Katalog dan merupakan acuan untuk penandatanganan Perjanjian Pembelian sampai dengan tanggal [Tanggal/Bulan/Tahun].
H. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
PIHAK KEDUA wajib menyediakan [Nama Komoditas] sesuai dengan jangka waktu berdasarkan perjanjian pembelian yang dilaksanakan dengan satker Pembeli.
I. DISTRIBUTOR
1. Dalam melaksanakan perikatan dengan satker Pembeli, PIHAK KEDUA dapat menunjuk distributor untuk melakukan perikatan, pengiriman barang, dan menerima pembayaran. 2. Apabila PIHAK KEDUA menunjuk distributor, maka identitas distributor tersebut ditayangkan pada e-Katalog. 3. Setiap wanprestasi yang dilakukan oleh distributor dan dapat dibuktikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau satker Pembeli, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
J. PENGIRIMAN BARANG
Dalam pelaksanaan perjanjian pembelian dengan pembeli, PIHAK KEDUA menunjuk distributor untuk mewakili pengiriman serta serah terima barang.
K. DOKUMEN KONTRAK
Dokumen KONTRAK merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan KONTRAK ini yang meliputi: 1. adendum Kontrak; 2. Berita Acara Hasil Negosiasi;
(tiga) tahun]
33
3. Spesifikasi Khusus; dan 4. Spesifikasi Umum. L. PERJANJIAN PEMBELIAN
Satker Pembeli dan PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan perjanjian pembelian sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dengan tetap berlandaskan pada KONTRAK ini.
DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani KONTRAK ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan KONTRAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia. PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
(nama perusahaan)
Dra. Hj. RATU ATI MARLIATI, MM Plt. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
[nama lengkap] [jabatan]
