BAB VI IMPLEMENTASI KONTRAK (MERANCANG KONTRAK)

BAB VI IMPLEMENTASI KONTRAK (MERANCANG KONTRAK) A. PERAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERANCANG KONTRAK. Ketika seorang Pengacara./Advokat ataupun Notaris ataupun seorang sarjana hukum (misalnya : dosen) atas permintaan para pihak untuk membuatkan sebuah Kontrak, maka sejak saat itulah yang bersangkutan

harus dapat

memerankan atau menempatkan dirinya sebagai perancang Kontrak185. Dalam kedudukan seperti itu ada yang harus diperhatikan, yaitu : 1.

Memberikan

rasa

aman atau

perlindungan

menggunakan jasa pengacar/advokat (lawyers) 2.

186

kepada

pihak yang

.

Memberikan aspek keseimbangan kepada para pihak. Meskipun dalam hal ini

pengacara/advokat

(lawyers)

bertindak

untuk

melindungi

kepentingan pihak yang membutuhkan pengacara/advokat (lawyers) 187. 3.

Memperhatikan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan keinginan atau permasalahan oleh pihak yang bersangkutan yang akan dituangkan ke dalam perjanjian atau kontrak

4.

Memberikan

dan menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan

atas

185

Dalam telaah dan keterampilan dalam bidang legal drafting (penyusunan naskah hukum) mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu : 1. penyusunan rancangan naskah aturan perundang-undangan (legislative drafting). 2. penyusunan rancangan naskah peraturan lembaga (institutional regulation drafting). 3. penyusunan rancangan naskah perjanjian (contract drafting). (Paulus J. Soepratignja, op cit., hal. 2 – 3). 186

Ada 4 (empat) ciri/tipologi Profesi Hukum, Pertama, menguasai pengetahuan hukum, termasuk lembaga hukum (kognitif). Kedua, menguasai keterampilan hukum (psikomotorik). Ketiga, memiliki integritas moral yang tinggi (afeksi). Keempat, memiliki visi hukum dan keadilan, termasuk tanggungjawab sosial dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan (afektif). H.F. Abraham Amos, op cit., hal. 241. 187 Seseorang yang menyusun kontrak sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah win-win attitude. Artinya, suatu sikap yang dilandasi oleh itikad bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Sikap right or wrong my client seperti yang seringkali dipraktekkan oleh pengacara yang berperkara di pengadilan adalah sikap yang kurang tepat untuk diterapkan pada penyusunan kontrak. Sebabnya terutama karena melalui suatu kontrak orang biasanya hendak mengadakan kerjasama atau menyelesaikan suatu perselisihan secara damai, dan bukannya justru mempertajam perbedaan-perbedaan atau memenangkan suatu sengketa. Budiono Kusumohamidjojo, op cit., hal. 3. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 174 -

MAGISTER ILMU HUKUM- UNNAR SURABAYA

perjanjian atau kontrak untuk mereka yang membutuhkannya. 5.

Memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek nonhukum yang berkaitan dengan substansi perjanjian atau kontrak.

6.

Memberikan penjelasan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat executable188

Perancang kontrak yang baik mempunyai 3 (tiga) misi besar yang yang harus dicapai dalam perancangan kontrak (misi contract drafter), yaitu189 : 1.

Secara maksimal mengakomodasi perindungan haknya/orang yang diwakilinya dalam kontrak

2.

Menghindari/ meminimalisasi potensi masalah (antara lain dari penggunaan teknologi).

3.

Meminimalisasi risiko biaya dalam hal konflik tidak dapat dihindarkan.

Seorang perancang kontrak harus dapat menempatkan dirinya pada posisi yang seimbang, artinya hak dan kewajiban para pihak harus jelas dan tegas, atau menguntungkan salah satu pihak walaupun dalam hal ini perancang kontrak tersebut dibayar oleh oleh satu pihak atau bertindak untuk orang lain190 . Ketika sebuah permasalahan diberikan kepada seorang perancang kontrak, agar permasalahan tersebut dituangkan kedalam sebuah kontrak, maka perancang kontrak wajib mengkajinya secara mendalam, oleh karena itu seorang perancang kontrak, disamping mempunyai kemampuan di bidang hukum (ilmu hukum) yang baik, misalnya pengetahuan sumber hukum yang akan dijadikan dasar hukum Kontrak, juga wajib mengetahui mengetahui Logika Hukum, misalnya mengenai penafsiran hukum ataupun pengambilan kesimpulan secara Induktif dan Deduktif, dan kemampuan menghubungkan dan membuat relasi serta kontruksi hukum antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya, sehinga akan tercipta kontruksi-relasi hukum yang tepat sesuai dengan keingian para pihak yang bersangkutan. 188

Bahwa Kontrak yang dibuat merupakan patokan atau pedoman bagi para pihak yang membuatnya, sehingga suatu kontrak harus bernilai, bukan hanya sekedar rangkai tulisan, kata atau kalimat di atas kertas yang tidak mempunyai arti apa-apa. Sehingga dapat dilakukan eksekusi jika terjasdi wanprestasi. 189 Ricardo Simanjuntak, op cit., hal. 269. 190 Dalam sebuah kontrak harus memadukan azas-azas hukum kontrak, termasuk di dalamnya azas proporsinoalitas, yang difokuskan pada bagaimana perbedaan kepentingan para pihak dapat diatur sedemikian rupa secara proporsional. Azas ini dalam penerapannya meliputi seluruh proses kontrak mulai dari tahapan pra kontraktuan, tahapan pembentukkan kontrak maupun tahapan pelaksanaan kontrak. Agus Yudha Hernoko, op cit., hal. 7. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 175 -


B. MEMBANGUN STRUKTUR KONTRAK Bahan dasar191 untuk membangun struktur kontrak yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak (klien) atau hasil wawancara (tanya jawab) dengan para (pihak) dan bukti-bukti yang diberikan kepada kita, ataupun berdasarkan hasil penelitian awal serta negosiasi awal untuk kemudian merumuskan kasus posisinya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur kontrak, antara lain: 1. Latar belakang yang akan diperjanjikan. 2. Identfikasi para pihak (subjek hukum). 3. Identifikasi objek yang akan diperjanjikan. 4. Membuat kerangka kontrak. 5. Merumuskan substansi kontrak. a.

Kedudukan para pihak.

b. Jangka waktu (masa berlakunya) kontrak. c. Batasan-batasan (yang

boleh

atau tidak diperbolehkan) menurut aturan

hukum. d. Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya. e. Pilihan hukum dan pilihan pengadilan. f. Klausula penyelesaian sengketa. g. Kaitannya dengan kontrak yang lain. C. ANATOMI KONTRAK Menyusun sebuah kontrak harus mempunyai alur sistematika yang mengalir, untuk itu kontrak mempunyai anatomi tersendiri, artinya mempunyai bagian-bagian dan nama tersendiri tersendiri yang tidak terlepas dari bagian yang lainnya, sama halnya seperti tubuh manusia, mulai dari ujung rambut di kepala sampai dengan telapak kaki tidak terlepas satu sama lain..

191

Syarat pendahuluan untuk menyusun suatu kontrak, antara lain : a. Pemahaman akan latar belakang transaksi. b. Mengenali dan memahami para pihak. c. Mengenali dan memahami objek transaksi. d. Menyusun garis besar transaksi. e. Merumuskan pokok-pokok kontrak. (Budiono Kusumohamidjojo, op cit., hal. 7-12). Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 176 -


Anatomi kontrak (secara umum) terdiri dari : a. Awal (Opening), b. Komparisi (Parties), c. Premis (Recitals), d. Isi (Contents). e. Penutup (Closing). Tiap bagian anatomi Kontrak terdiri atas : a.

Pembukaan (Opening). 1. Judul. -Judul sebuah kontrak harus merupakan cerminan dari subtansi kontrak. Misalnya : A meminjam uang dari B dengan jaminan rumah/tanah milik A sendiri., judul yang tepat adalah PINJAMMEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN RUMAH, atau jangan judulnya seperti tersebut di atas tetapi isinya pengakuan hutang dengan jaminan rumah/tanah atau judulnya PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN tetapi isinya PERJANJIAN KREDIT. -Judul

jangan

terlalu

pendek,

misalnya

PERJANJIAN

atau

KONTRAK saja, jika judul seperti ini akan sulit bagi orang yang membaca sepintas tanpa melihat isinya, judulnya JUAL-BELI saja, ini pun terlalu pendek, karena objek jual-beli sangat banyak. Kalau yang diperjualbelikan bangunan rumali judulnya JUAL BELI BANGUNAN RUMAH, atau KERJASAMA PENGELOLAAN, ini pun terlalu pendek dan belum mencerminkan subtansi kontrak, misalnya kerjasama pengelolaan rumah burung walet, lebih baik dengan judul KERJASAMA PENGELOLAAN RUMAH BURUNG WALET. -Hindarkan untuk memberi judul yang multitafsir (ditafsirkan lebih dari satu atau ditafsirkan tidak sesuai dengan keinginan para pihak)192 Misalnya : PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH. Istilah Pelepasan dan Penyerahan hak atas tanali mempunyai tujuan 192

Dalam hal ini perlu diperhatikan istilah yang bersifat terminus equivock (terminologi yang mempunyai dua artikulasi) dan terminus univock (terminologi yang mempunyai satu artikulasi). Untuk menghindari multitafsir tersebut, istilahistilah dalam Kontrak harus didefinisikan pada bagian Kontrak, ditempatkan pada awal isi Kontrak, mengenai ketentuan umum Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 177 -


yang berbeda. Pelepasan ditujukan atas tanah yang sudah jelas haknya, seperti Hak Milik, Hak Adat (Konversi) kepada negara (untuk dikuasai oleh negara) dan (negara melalui instansi yang berwenang) akan memberikan hak baru kepada mereka/pihak yang memohonnya. Sedangkan Penyerahan hak atas tanah, tidak hak yang diserahkan atau berubah.

Penyerahan

disini

biasanya

penyerahan

hak

berupa

penguasaan saja, untuk tanah yang belum jelas haknya (sudah terdaftar atau belum terdaftar pada instansi yang berwenang atau bukan hak adat). -Hindarkan imtiik memberi judul dengan diawali kata Perjanjian atau Kontrak, seperti PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BANGUNAN RUMAH atau KONTRAK SEWA BELI Kata Perjanjian atau kata Kontrak merupakan kalimat mubazir (redudancy). Karena Sewa-menyewa bangunan rumah atau sewa-beli yang tertulis merupakan Perjanjian atau Kontrak. Sama halnya jika orang memakai baju, tidak pernah di dada atau di punggung si pemakai ditulis INI BAJU, tapi dengan melihat bentuknya sebagaimana lazimnya baju, orang yang melihatnya (baik ketika dipakai atau disimpan di tempat lain) akan menyebutnya baju. -Judul harus singkat, tidak multitafsir dan padat sebagai cerminan dari substansi kontrak. 2. Hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kontrak ditandatangani dan penyebutan kalimat penandatanganan. -Penentuan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani biasanya disebutkan

di

awal

kontrak,

pada

kontrak

Sirkuler (Edaran)

193

disebutkan pada akhir kontrak. -Pada awal kontrak sebagai berikut: Pada hari ini, Senin, tanggal 5 -8 - 2005 (lima Agustus dua ribu lima), di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini : atau: Pada hari ini, Senin, tanggal 5 (lima), bulan Agustus, tahun 2005 (dua ribu lima), di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini : 193

Kontrak Sirkuler hanya bisa dilakukan jika para pihak telah membatasi diri secara demikain atau selama hukum tidak melarangnya. Budiono Kusumohamidjojo, op cit., hal. 20 – 21. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 178 -


-Jika awal kontrak tidak disebutkan seperti di atas (tidak ada penyebutan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat), tapi langsung seperti : Kami yang bertanda tangan di bawah ini atau Yang bertanda tangan di bawah ini. maka pada akhir kontrak harus disebutkan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat kontrak ditandatangani, seperti: Kontrak ini ditandatangani di Surabaya, pada Senin, tanggal 5 (lima), bulan Agustus, tahun 2005 (dua ribu lima), -Pada Kontrak Sirkuler, yaitu penandatanganan Kontrak oleh para pihak tidak pada saat yang bersamaan, baik waktu maupun tempat, maka ada beberapa hal yang hanis diperhatikan : 1. Rancangan Kontrak harus pernah dibicarakan bersama dan disetujui, 2. Ditentukan siapa dulu yang akan menandatangani kontrak (berurutan). 3. Tanggal efektif berlakunya kontrak. 4. Ada saksi dari

masing-masing

pihak

yang saling mengetahui

penandatanganan tersebut. -Pada Kontrak Sirkuler maka awal kontrak : Kami yang bertanda tangan di bawah ini atau Yang bertanda tangan di bawah ini atau Kontrak/perjanjian untuk (sebutkan judul perjanjian/kontrak) ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara : maka pada akhir kontrak harus disebutkan hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat (kota/kabupaten) kontrak ditandatangani dan urutan penandatanganan dan saksi, seperti: Kontrak ini ditandatangani oleh para pihak di tempat dan tanggal, bulan dan tahun sebagai berikut : Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

___________________

_________________

Nama : Tempat : Tanggal, bulan/tahun :

Nama : Tempat: Tanggal. bulan/tahun

Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 179 -


Saksi Pihak Pertama :

Saksi Pihak Kedua :

___________________

_________________

Nama : Tempat : Tanggal, bulan/tahun :

Nama : Tempat: Tanggal. bulan/tahun

b. Komparisi. -Komparisi

adalah

tindakan/kedudukan

para

pihak

dalam/untuk membuat/

menandatangani perjanjian/kontrak. Dalam membuat Komparisi maka subjektif, yaitu

syarat

(a) adanya kesepakatan, dan (b) kecakapan untuk melakukan

perbuatan hukum yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi, karena jika syarat ini jika tidak dipenuhi dan atas permintaan pihak-pihak tertentu, maka Kontrak dapat dibatalkan194. -Komparisi terdiri dari : 1. Identitas para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. 2. Kedudukan para pihak dalam melakukan tindakan. 3. Dasar kedudukan tersebut. 4. Cakap (rechtsbekwaamheid) dan melakukan

tindakan

hukum

berwenang (rechtsbevoegheid) untuk (recthshandelingen)

yang

akan

disebutkan/dicantiimkan dalam kontrak/perjanjian. 5. para

pihak

memiliki

hak untuk

melakukan suatu tindakan yang akan

dicantumkan dalam kontrak/perjanjian. Bentuk Komparisi: a. Untuk diri sendiri. b. Selaku kuasa. c. Dalam Jabatan/kedudukan (Badan Usaha/Sosial/Pemerintahan/ Badan Keagamaan/badan lain). d. Menjalankan kekuasaan sebagai orang tua. e. Sebagai Wali. f. Sebagai Pengampu. g. Pendewasaan. h. Perwakilan Sukarela. 194

Jika suatu Kontrak dibatalkan karena alasan Subjektif, maka substansi Kontrak tersebut selanjutnya menjadi tidak mengikat, meskipun syarat objektif dipenuhi. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 180 -


-Catatan : -Jika bukan untuk dirinya sendiri dan perwakilan sukarela, pendewasaan, maka para pihak disamping membawa/memperlihatkan identitas dirinya, juga wajib membawa/memperlihatkan surat/akta/perjanjian yang membuktikan baliwa yang bersangkutan (dirinya) bertindak untuk orang atau badan lain. Misalnya surat/akta kuasa, putusan/penetapan pengadilan, surat pengangkatan/penunjukkan. -Untuk tindakan hukum tersebut di atas harus juga diperhatikan : 1. Jika berkaitan dengan harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan, maka suami-isteri harus saling memberikan persetujuan. 2. Jika berkaitan dengan tugas/kewenangan

direktur/kepala, maka perlu

diperhatikan, ada /tidak adan izin/persetujuan dari instansi/pihak lainnya. -Contoh Komparisi195 : 1. Biasa (pihak-pihak sendiri/langsung). 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

bertempat

tinggal

di

_________________,Jalan ______________, nomor ________, Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________,

Kota

(Kabupaten)

_____________,

Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P)

____________________,

(atau)

Nomor

Induk

Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -selanjutnya disebut pihak pertama (atau kesatu).--------------2. B, dilahirkan di ______________, tanggal ________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

bertempat

tinggal

di

195

Dalam membuat/menuliskan Komparisi (comparant) ada dalam bentuk berlanjut (sebagamana contoh tersebut di atas), ada juga dalam bentuk tabulasi atau bersusun sebagai berikut :  Nama lengkap : __________________________________  Nama/tempat tanggal lahir : __________________________________  Kewarganegaraan : __________________________________  Pekerjaan/jabatan : __________________________________  Tempat tinggal/alamat : __________________________________  Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 181 -


_________________,Jalan ______________, nomor ________, Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________,

Kota

(Kabupaten)

_____________,

Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P)

____________________,

(atau)

Nomor

Induk

Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -selanjutnya disebut pihak kedua.---------------------------------------Catatan: Penyebutan Pihak Pertama atau Pihak Kedua tergantung keperluan. Misalnya dalam jual beli, Pihak Pertama disebut juga Penjual, dan Pihak Kedua disebut juga Pembeli. 2. Tindakan seorang ayah dalam menjalankan kekuasaan orangtua. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

tinggal

nomor

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam

hal

menjalankan

ini bertindak selaku ayah kekuasaan

dari

dan

demikian

orang tua (ouderlijke macht) terhadap

anaknya laki-laki yang masih di bawah umur (belum dewasa), yaitu B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 182 -


3. Bila menyangkut pengampu istimewa. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,


hal

ini bertindak selaku pengampu istimewa (bijzondere

curator) dari anak laki-laki yang masih di bawah umur (belum dewasa) bernama B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -demikian

untuk

itu

telah

diangkat

oleh

Pengadilan

Negeri

______________, di _____________, berdasarkan putusan tertanggal __________________, nomor _____________, untuk mewakili anak tersebut dalam tindakan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini. 4. Menyangkut wali. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 183 -


Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak selaku orang tua yang masih hidup (langstlevende der ouders) dan demikian menurut hukum merupakan wali ibu (voogdes), dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan lahir karena perkawinannya dengan sekarang almarhum B tersebut di atas, yaitu : (1) C dilahirkan di ______________, pada tanggal ______________ (2) D dilahirkan di _____________, pada tanggal _____________ 5. Menyangkut perwalian. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak selaku wali (voogdesse), untuk B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan ________________, bertempat tinggal di _________________,Jalan ______________,

nomor

________,

Rukun

Tetangga

(RT)

__________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -telah diangkat sebagai wali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut tertanggal _______________, nomor ________________. 6. Menyangkut venia aetatis (perlunakan). A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 184 -


pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini telah dianggap dewasa menurut surat putusan (penetapan) pernyataan dewasa tertanggal _____________, nomor ___________, yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. 7. Menyangkut pengampuan (curatele). A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,


hal

ini bertindak selaku pengampu

(curator) dari B,

dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________, yang ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) menurut surat putusan

Pengadilan

Negeri

_______________,

tanggal

___________, nomor ______________.


Page - 185 -


8. Menyangkut pelaksana wasiat (executeur testamentaire). A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak selaku pelaksana wasiat dari B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan ________________, bertempat tinggal di _________________,Jalan ______________,

nomor

________,

Rukun

Tetangga

(RT)

__________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan meninggal

(N.I.K.)

dunia

di

_____________________

_____________tempat

yang

tinggalnya

telah

terakhir,

berdasarkan wasiatnya tertanggal ____________, nomor __________, yang telah dibuat di hadapan Notaris _____________di ______________. 9. Menyangkut perwakilan/wakil sukarela. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak selaku wakil sukarela (zaakwaamemer) Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 186 -

untuk


menangani

kepentingan

(urusan) A, dilahirkan di

__________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan ________________, bertempat tinggal di _________________,Jalan ______________,

nomor

________,

Rukun

Tetangga

(RT)

__________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. yang kini berada di luar negeri, yaitu di _________________, untuk hal mana penghadap tidak mendapat tugas (perintah) atau kuasa dari yang bersangkutan.---10. Bila pengurus mewakili suatu perkumpulan. 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 2. B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 3. C, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

________________, Page - 187 -

bertempat

tinggal

di


_________________,Jalan

______________,

nomor

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan selaku demikian merupakan Pengurus Harian yang berwenang mewakili Badan Pengurus dari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal _____, anggaran dasar Perkumpulan sah mewakili

demikian

untuk

dan

atas

nama

Perkumpulan

X,

berkedudukan di _______________________, dan berkantor pada Jalan

__________________, nomor ________, yang telah diakui

sebagai badan hukum dengan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal ___________, nomor _________, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Nomor _______________. 11. Kuasa (umum/luas). A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari, oleh karena itu untuk dan atas nama B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 188 -


Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -berdasarkan/menurut akta kuasa umum (generale

volmacht)

tertanggal _____________, nomor _________, yang telah dibuat di hadapan Notaris ________________, di _________________ 12. Kuasa dibawah tangan. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,


hal ini bertindak selaku kuasa dari (dan demikian sah

mewakili), oleh karena itu untuk dan atas nama B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan ________________, bertempat tinggal di _________________,Jalan ______________,

nomor

________,

Rukun

Tetangga

(RT)

__________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal _____________. 13. Kuasa lisan (mondelinge volmacht). A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 189 -


Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________ -dalam

hal

ini bertindak selaku kuasa lisan

mewakili), memperkuat diri dan bertanggung untuk

dari, demikian (sah jawab

sepenuhnya

dan atas nama B, dilahirkan di __________________, tanggal

__________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan ________________, bertempat tinggal

di

_________________,Jalan

______________,

nomor

________, Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________,

Desa/

(Kelurahan)

_____________,

Kecamatan

_________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________,

Nomor

Kartu

Tanda

Penduduk

(K.T.P)

____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 14. Tindakan pesero pengurus dari sebuah CV. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,


hal

ini bertindak selaku pesero pengurus dengan

jabatan/sebutan Direktur dari dan demikian sah mewakili, oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan komanditer "CV X", berkedudukan di _________________, dan berkantor di Jalan ___________, nomor _________,

dan untuk tindakan tersebut di bawah ini tidak

memerlukan persetujuan dari pesero lainnya, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal _________, yang

akta pendirian/anggaran dasar

perseroan itu, yang telah dibuat di hadapan Notaris ____________, Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 190 -


nomor ______, tanggal ______________________. 15. Tindakan pesero pengurus dari sebuah CV. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,


hal

ini bertindak selaku pesero pengurus dengan

jabatan/sebutan Direktur dari dan demikian sah mewakili, oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan komanditer "CV X", berkedudukan di _____________, dan berkantor pada Jalan ______________, nomor ___________, dan untuk tindakan tersebut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari pesero lainnya, sebagaimana tercantum dalam persetujuan dibawah tangan tanggal _____________, sesuai dengan ketentuan Pasal

___________,

akta pendirian/anggaran

dasar perseroan itu, yang telah dibuat di hadapan Notaris _________, nomor ______, tanggal ________________. 16. Kepengurusan Firm. 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 2. B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

________________, Page - 191 -

bertempat

tinggal

di


_________________,Jalan

______________,

nomor

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 3. C, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak selaku segenap pesero pengurus dari dan demikian sesuai dengan akta pendiriannya (anggaran dasarnya) tertanggal ________________, nomor _________, yang telah dibuat di hadapan Notaris _____________, sah mewakili, oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan di bawah "Firma X", berkedudukan di ________________, dan berkantor pada Jalan ______________, nomor _______. 17. Kepengurusan dari Perseroan Terbatas (PT) – (Direktur Utama dan Direktur dan Wakil Direktur). 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 2. B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 192 -


_________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 3. C, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur serta Wakil Direktur dari, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal _______, anggaran dasar perseroan, untuk hal mana telah mendapat persetujuan dari rapat pemilik/pemegang saham dalam perseroan yang dilangsungkan di _____________, pada tanggal ____________, demikian tersebut dalam risalah/berita acara/ notulen dari rapat tersebut yang dibuat secara di bawah tangan, dengan demikian

sah mewakili, oleh karena itu (demikian) untuk dan atas

nama perseroan terbatas "P.T. Y", berkedudukan di _____________ dan berkantor pusat pada Jalan ________________, nomor _______, kota/kabupaten ___________________. 18. Kepengurusan dari Perseroan Terbatas (PT) – (Direktur

dan

Komisaris). 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

bertempat

______________, Page - 193 -

nomor

tinggal

di

________,



________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

tinggal

nomor

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak berturut-turut selaku Direktur dan Komisaris dari, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal _______ anggaran dasar perseroan,

dan

telah

mendapat

persetujuan

dari

rapat

pemilik/pemegang saham dalam perseroan yang dilangsungkan di _____________,

pada

tanggal

_______________,

demikian

sebagaimana ternyata dari risalah/berita acara/ notulen dari rapat tersebut yang dibuat secara di bawah tangan, dengan demikian

sah

mewakili, oleh karena itu (demikian) untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. Y", berkedudukan di

_____________, dan berkantor

pusat pada Jalan ________________, nomor _______, kota/kabupaten _______________. 19.Kepengurusan suatu Koperasi. 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 194 -


Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. 2. B, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

tinggal

nomor

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak berturut-turut selaku Ketua dah Sekretaris dari dan selaku demikian berdasarkan ketentuan Pasal ________, anggaran dasarnya sah mewakili Badan Pengurus dari, oleh karena itu untuk dan atas nama Koperasi "XYZ", berkedudukan di __________, dan berkantor pada Jalan _______________, nomor __________. 20. Kepengurusan suatu Yayasan 1. A, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,


________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 195 -


3. C, dilahirkan di __________________, tanggal __________, bulan _________, tahun ___________, Warga Negara ______________, pekerjaan/jabatan

________________,

_________________,Jalan

bertempat

______________,

nomor

tinggal

di

________,

Rukun Tetangga (RT) __________, Rukun Warga (RW) _________, Desa/ (Kelurahan) _____________, Kecamatan _________________, Kota (Kabupaten) _____________, Propinsi ________________, Nomor Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) ____________________, (atau) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) _____________________. -dalam hal ini bertindak berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara

dari dan selaku demikian berdasarkan ketentuan Pasal

_____ anggaran dasarnya sah mewakili Pengurus dari, oleh karena itu untuk

dan

atas

nama

Yayasan

"XYZ",

berkedudukan

di

_____________, dan berkantor pada Jalan ____________, nomor ___________. c. Premis (recitals), Praemisse/praemitto (bahasa latin) sebagai pendahuluan196/ditafsirkan sebagai keterangan atau pernyataan awal dari sebuah kontrak atau juga merupakan alasan atau latar belakang kontrak dibuat. Kedudukan premis pada kontrak bersifat fakultatif, artinya tidak selalu ada dalam setiap kontrak harus ada premis, pada umunya pada kontrak yang rumit premis ini selalu ada. Bahwa yang harus diperhatikan pada bagian premis atau recitals ini haruslah dalam bentuk statement of facts atau dalam bentuk penyajian faktafakta197 bukan dalam bentuk opini atau hasil analisis/kesimpulan peristiwa, atau juga bukan berisi sesuatu hal yang akan terjadi atau sesuatu hal yang diperkirakan akan terjadi, tapi harus sesuatu fakta yang telah ada saat sekarang dan terukur yang dimiliki oleh para pihak. Contoh Premis, antara lain : 1. Sewa-menyewa Tanah/Bangunan. Bahwa Pihak Pertama sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan yang berdiri/dibangun di atasnya, yang terletak di Jalan _________, nomor ____, 196

K. Prent c.m., J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Latin – Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1969, hal.668. 197 Ricardo Simanjuntak, op cit., hal. 291. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 196 -


Kota_____________, Propinsi _______________, dengan sertifikat Hak Milik (HM)

Nomor

________,

Kelurahan

_____________,

Kecamatan

_____________, Kota _______________, Propinsi _____________, dengan luas tanah _____________M2, dan luas bangunan _____________M2, dan sertifikat tersebut tertulis pemegang hak Pihak Pertama sendiri. 2. Pengikatan Jual-beli Tanah. Bahwa Pihak Pertama sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan _________, nomor _______, Kota_____________, Propinsi _______________, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor ________, Kelurahan _____________,

Kecamatan

_____________,

Kota

_______________,

Propinsi _____________, dengan luas tanah _____________M2, dan sertifikat tersebut tertulis pemegang hak Pihak Pertama sendiri. 3. Jual beli saham. Bahwa Pihak Pertama sebagai pemilik saham sebanyak ___________ lembar, senilai Rp. ________, pada perseroan terbatas (P.T.) ____________ yang berkedudukan di ______________, berdasarkan bukti kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh perseroan, yaitu _____________. d. Isi (contents). Merupakan formulasi keinginan para pihak yang membuat kontrak yang diuraikan dalam kata dan kalimat atau bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh para pihak sendiri atau pihak lain yang suatu ketika membaca kontrak tersebut. Dan mereka yang diminta bantuannya untuk membuatkan kontrak wajib memberikan bingkai hukumnya, artinya menberikan penjelasan terlebih menurut tentang perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam kontrak. Dalam membuat/menentukan Isi Kontrak maka syarat objektif, yaitu (a) adanya objek, dan (b) kausa yang dibenarkan menurut hukum yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi, karena jika syarat ini tidak dipenuhi, maka Kontrak akan batal demi hukum198.

198

Jika suatu Kontrak telah dibatalkan, baik dibatalkan sendiri oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka yang perlu diperhatikan dalam putusan tersebut, jika substansi Kontrak tersebut telah dijalankan/dilaksanakan sebagian. Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 197 -


Ada 4 (empat) hal yang tercantum dalam bagian isi199 : 1. Klausula definisi (definition). Klausula ini berisi ketentuan umum atau pengertian umum dari keseluruhan substansi Kontrak,

yang berisi antara laian definisi atau batasan-

batasan mengenai istilah atau yang dimaksud dengan tindakan hukum tertentu yang ada atau tersebut dalam Kontrak. Kalusula ini bertujuan untuk mempermudah dan mengefisienkan klausual-kalusula selanjutnya agar tidak terjadi pengulangan. 2. Klausula transaksi (operative language). Klausula ini berisi mengenai rincian atau pertelaan objek yang ditransaksikan, cara pembayarannya. 3. Klausula spesifik. Klausual ini berkaitan dengan sifat kekhususan dari kontrak yang sesuai dengan substansi Kontrak, artinya harus ada penjelasan atau keterangan yang khusus dari Kontrak yang bersangkutan. 4. Klausula ketentuan umum. Klausula ini merupakan kluasula yang umum dan ada pada tiap kontrak, seperti

domisili hukum, tata cara penyelesaian sengketa, pilihan hukum,

pengalihan perjanjian. Dalam praktek pembuatan Kontrak setelah Premise selesai, maka sebelum memasuki Isi Kontrak, biasa didahului denngan kalimat : Maka berdasarkan hal tersebut di atas dalam kedudukannya masing-masing, para pihak dengan ini setuju untuk membuat kontrak ______________, dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Klausula-klausula tersebut diderifasikan/diturunkan/dijabarkan kedalam bentuk bab, pasal, ayat200, contohnya dalam Kontrak Jasa Kontruksi : BAB I DEFINISI Pasal 1 Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan : 1. ______________ 2. ______________ 199

Lihat Salim, H.S. op cit., hal. 128. Hal seperti tersebut di atas tidak mengikat, dalam Kontrak yang sederhana, langsung dijabarkan dalam bentuk rincian butir-perbutir saja 200


Page - 198 -


BAB II RUMUSAN/JENIS PEKERJAAN Pasal 2 (1)______________ (2)______________ (3)______________ BAB III TATA CARA PELAKSANAAN Pasal 3 (1)______________ a. ____________ b. ____________ c. ____________ (2)______________ (3)______________ BAB IV HASIL PEKERJAAN Pasal 4 (1)______________ a. ____________ b. ____________ c. ____________ (2)______________ (3)______________ BAB V PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 5 BAB VI HARGA KONTRAK PASAL 6 BAB VII PROSEDUR PEMBAYARAN


Page - 199 -


Pasal 7 BAB VIII CARA PEMBAYARAN Pasal 8 BAB IX UANG MUKA Pasal 9 BAB X PAJAK DAN PUNGUTAN RESMI LAINNYA Pasal 10 BAB XI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 11 BAB XII DOMISILI Pasal 12 BAB XIII KEADAAN MEMAKSA Pasal 13. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 14 BAB XV PEMBATALAN PEKERJAAN Pasal 15. BAB XVI DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI Pasal 16 BAB XVII ATURAN TAMBAHAN Pasal 17 BAB XVIII PENUTUP Pasal 18 Dr. HABIB ADJIE,SH,MH

Page - 200 -


e. Penutup (closing). Ada 2 (dua) hal pada bagian penutup201 , yaitu : -subbagian kata penutup, kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang mewakili kapasitas untuk itu, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. -subbagian

ruang penempatan tandatangan adalah tempat para pihak

menandatangani kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang dan jabatan yang menandatangni kontrak. Contoh : Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani sebagai tersebut pada awal Kontrak, oleh para pihak sebagai kedududukannya tersebut di atas. Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

___________________

____________________

Saksi

Saksi

___________________

___________________

-------------------------

201

Lihat Salim, H.S. op cit., hal. 128.


Page - 201 -


-6-

BAB VI IMPLEMENTASI KONTRAK (MERANCANG KONTRAK)

Recommend Documents