BAB II KONTRAK DAGANG EKSPOR Perdagangan internasional kini semarak karena pengusaha telah banyak belajar mengelola dan mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi seperti risiko peristiwa tak terduga, risiko investasi, risiko transportasi, risiko mutu barang, dan risiko hukum. Pengelolaan risiko ekspor impor didasarkan pada sistem dan kebiasaan dokumen yang menjabarkan hak-hak, biaya dan tanggung jawab dari proses ekspor ke dalam bentuk dokumen. Proses ekspor tersebut sesungguhnya terdiri dari dua bagian yaitu (a) pengapalan barang secara fisik, (b) penukaran dokumen pelengkap. Sistem dokumentasi ini telah dikembangkan sejak berabad yang lalu melalui transaksi yang disebut sebagai Penjualan Berdokumen (Documentary Sales) sesuai syarat pengapalan yang sudah klasik seperti FOB dan CIF. Penjualan berdokumen sudah diakui oleh pengadilan sebagai suatu transaksi dokumen yang dipersamakan dengan transaksi barang dalam hal tertentu. Karena itu sangatlah penting bagi seorang eksportir untuk mendapatkan dokumen yang benar yang memungkinkannya memperoleh barang yang benar pula. Aktivitas antara 2 (dua) badan hokum atau lebih yang menyangkut bisnis terus menerus, seringkali terjadi kesalahpahaman yang meluas yang berakibat perselisihan dan merugikan kedua belah pihak maupun masyarakat yang menggunakan produk/jasa aktivitas badan hokum tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu jalan keluar adalah membuat suatu perjanjian, misalnya suatu ‘Trade Agreement’ antara dua negara atau ‘Sales Contract’ antara dua perusahaan yang berjangka waktu. Membiasakan dalam jual beli dalam ikatan kontrak adalah kewajiban bagi pengusaha kita agar lambat laun mengerti hukum dan melaksanakan dalam suatu perjanjian, dengan tujuan menghindari kesalahan
2.1. Pengertian export sale’s contract (kontrak dagang ekspor)
Kontrak dagang ekspor adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikat diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkannya. Pihak yang ingkar janji akan dikenai sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. A.
Syarat sahnya perjanjian Kontrak dagang ekspor sebagai suatu perikatan antara pihak-pihak yang terkait
harus memenuhi adanya tiga landasan utama suatu perjanjian, yaitu : a.
Azas konsensus : adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela
b.
Azas obligatoir : mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing
c.
Azas penalty : bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.
Sedangkan berdasarkan Pasal 1320 KUHP, syarat sahnya perjanjian adalah : 1.
Kesepakatan Persetujuan untuk mengikat diri dalam perjanjian tidak terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan
2.
Kecakapan Menurut hokum, pihak manapun mampu untuk melakukan perbuatan hukum mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian; dewasa/memiliki kuasa yang cukup
3.
Ada hal tertentu : Perjanjian yang bersangkutan ada objeknya
4.
Sebab yang halal : Tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa
Tidak terpenuhinya syarat 1 dan 2 menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan Tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 menyebabkan perjanjian batal demi hukum B.
Ketentuan dan pelaksanaan ekspor
Ketentuan Perizinan Ekspor Ketentuan perizinan ekspor adalah persyaratan izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melaksanakan ekspor Persyaratan ekspor yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melaksanakan ekspor dibedakan sebagai berikut : a. Persetujuan ekspor secara umum Sesuai surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 182/MPP/KEP/4/98 tanggal 20 April 1998; setiap perusahaan atau eksportir yang akan melakukan ekspor harus sudah memiliki : 1.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2.
Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis dan Lembaga Pemerintah
non
Departemen
berdasarkan
peruaturan
perundang-undangan yang berlaku b. Persetujuan ekspor secara khusus Persetujuan ekspor ini berlaku secara khusus untuk mata dagangan yang diatur tata niaganya dan diawasi ekspornya c. Barang yang dilarang ekspornya Ekspor barang tersebut tidak diperbolehkan dengan pertimbangan komoditas tersebut diproses menjadi barang jadi, untuk meningkatkan nilai tambahnya di dalam negeri menjamin pengadaan bahan baku di dalam rangka pengembangan industri hilir di dalam negeri dan untuk melindungi kelestarian alam 2.2 Terminologi penting 1.
Quality terms Barang yang dipesan kepada seller umumnya sesuai dengan kehendak pembeli. Sudah mengikat atau mengikuti kualitas dari pembeli dalam bentuk : -
Penjualan sesuai contoh
-
Penjualan sesuai ketentuan pembeli i. Penjualan sesuai merk dagang ii. Penjualan sesuai kualitas dari pembeli iii. Penjualan sesuai spesifikasi pembeli iv. Penjualan sesuai standar yang berlaku terutama produksi agricultural Dimana kualitas itu sendiri diperiksa pada saat pemberangkatan dan pemeriksaan kembali pada saat tempat tujuan
Beberapa sertifikat dikeluarkan sesuai mengenai keadaan suatu barang. Adapun jenis-jenis sertifikat tersebut yaitu : a. Certificate of Quality : suatu keterangan yang menyebutkan tentang kualitas barang. Terhadap ekspor barang yang harus memenuhi standar mutu barang –barang ekspor. Certificate of quality diterbitkan oleh laboratorium yang ditetapkan Departemen teknis yang membidangi produsen yang ditetapkan b. Certificate of Analysis : keterangan yang menyebutkan tentang uraian kimiawi sesuatu barang. Diterbitkan oleh Badan Penelitian /Laboratorium resmi yang ditetapkan DEPPERINDAG c. Certificate of Health (sanitary) : keterangan yang menyebabkan tentang kondisi kesehatan dari suatu barang. Diterbitkan oleh Departemen Kesehatan atau perwakilannya atau instansi yang berwenang lain d. Certificate of Inspection : keterangan yang menyebutkan bahwa barangbarang tersebut telah diperiksa e. Certificate of Origin : keterangan mengenai asal barang. Diterbitkan oelh Kanwil Depperindag atau perusahaan asosiasi yang ditunjuk oleh Depperindag atau badan lain yang dikuasakan instansi yang berwenang f. Export Quote Certificate : keterangan mengenai barang-barang tertentu yang dikenakan pembatasan ekspor
g. Certificate of fumigation/certificate of phitosanitary. Diterbitkan oleh badan yang berwenang yang berisi keterangan mengenai penyemprotan zat anti hama atas barang-barang yang diekspor h. Assay Certificate : keterangan mengenai keadaan kadar timah 2.
Price Terms Sesuai dengan uraian barang, harga ditentukan dalam satuan dan jumlah keseluruhan, dengan ketentuan harga di pabrik (exwork) di kapal (FOB) atau CIF.
Beberapa
parameter
mengenai
harga
perlu
dimengerti
karena
menyangkut biaya angkutan dan asuransi dimana ketentuan internasional berlaku pada angkutan (incoterms) dan Marine Insurance, mana yang dicover atau yang tidak bisa ditanggung. 2.3 INCOTERMS Tujuan dari Incoterms : 1.
Menciptakan seperangkat peraturan internasional agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang umum dipergunakan dalam perdagangan internasional. Supaya tidak terjadi interpretasi yang berbeda di negara-negara yang berbeda, hingga tidak akan terjadi kesalahpahaman
2.
ICC
menerbitkan
INCOTERMS
pertama
pada
tahun
1936,
penambahan dan perbaikan tahun 1953, 1967, 1980 dan 1990 yang berlaku semenjak 1 Juli 1990, sejalan dengan praktek perdagangn internasional masa kini Alasan pembaharuan Incoterms 1990 1. Keinginan untuk mengesahkan istilah dengan semakin meningkatknya penggunaan EDI (Electronic Data Interchange). Versi Incoterms 1990 memungkinkan hal tersebut bila pihak-pihak yang terkait akan menyiapkan
dokumen seperti commercial invoices, dokumen yang diperlukan untuk custom clearance atau dokumen transport 2. Adanya perubahan teknik transportasi, khususnya dengan digunakannya peti kemas/container, multimodal transportation, roll on roll traffic dengan kereta api angkutan darat, angkutan laut jarak dekat Khusus mengenai incoterms akan dibahas lebih mendalam pada masalah transportasi dan cargo. 2.4 Asuransi Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Maskapai Asuransi atau Underwriter yang
berisikan
suatu
perjanjian
pertanggungan
antara
tertanggung
dan
penanggung. Dalam setiap polis harus mencantumkan : 1. Tanggal ditutupnya pertanggungan 2. Nama dan alamat tertanggung 3. Uraian yang cukup jelas mengenai objek pertanggungan 4. Jumlah nilai pertanggungan 5. Bahaya atau risiko dan kondisi pertanggungan yang diminta tertanggung 6. Jangka waktu pertanggungan 7. Semua keadaan atau keterangan lain yang penting diketahui penanggung dan syarat-syarat yang diperjanjikan antar kedua belah pihak. Cover note adalah nota penutupan sementara yang dikeluarkan Maskapai Asuransi mendahului penerbitan asli polis, sebagai bukti bahwa pertanggungan telah berjalan Jenis risiko yang dipertanggungkan : 1. General average losses : kerugian akibat usaha penyelamatan kapal yang ditanggung bersama oleh pemilik barang atau perusahaan transportasi 2. Total Loss Only : suatu kerugian yang diakibatkan oleh tenggelamnya kapal
3. Free From Particular Average Loss : suatu kerugian yang diakibatkan kandasnya kapal, tubrukan kapal atau terdamparnya kapal, yang pada batas kerugian tertentu tidak diganti 4. Strike, Roit, Civil Commotion : kerugian yang diakibatkan oleh pemogokan, huru hara dan demonstrasi 5. All risk : asuransi kerugian yang menutup sebagian besar risiko yang merugikan yang lzim terjadi 6. Special condition risk : suatu kondisi khusus yang diminta oleh tertanggung disamping risiko utamanya (extended of cover) Yang tidak dipertanggungkan Arti sesungguhnya daripada “all risk” adalah suatu yang mungkin terjadi dan bukan sesuatu yang mesti terjadi. Dengan kata lain ialah kejadian yang tak terduga, bukan hal-hal yang tak dapat dihindarkan. Sesuatu hal yang mesti terjadi ialah, misalnya dalam kondisi yang normal banyak yang mesti ‘busuk sendiri’. Hal ini tidak dapat diikutsertakan dalam pertanggungan. Hal lain yang tidak dapat diikutsertakan karena keterlambatan dalam penyerahan Good description Uraian atas barang memakai bermacam satuan yang masih tetap digunakan dalam perdagangan internasional seperti satuan metric maupun ponds. Dianjurkan untuk menyederhanakan istilah ataupun keterangan untuk menghindari salah pengertian Singkat Goods Description sesingkat mungkin sesuai UCP 500 article 5 Uraian berlebihan Goods description jangan terlalu berlebihan (co excessive detail) Kurang proteksi Permintaan memasukkan uraian berlebihan sering membuat pendapat keliru bahwa applicant justru melindungi dirinya
Mass is mess Kenyataannya, setiap bertambah komplikasi L/C, akan lebih cenderung menimbulkan
masalah.
Jalan
untuk
menghindari
penipuan
adalah
menghindari kesepakatan dengan kelicikan yang mencoba membuat uraian yang bersifat amat luas. Dasar Pikiran Sehat (Common Sense) Secara bersama-sama dengan bank untuk menghindari L/C dari hal yagn mengganggu semua pihak atau hal yang tidak berguna bagi beneficiary karena L/C meminta dokumen yang tidak dapat diperoleh atau uraian yang tidak dapat dipenuhi dalam dokumen yang diterapkan Ketentuan UCP 500 Article 39 yang mengatur : 10% kelonggaran (leeway), jika ada kata “about”, “approximately”, “circa” atau ungkapan yang sama artinya dalam hubungan dengan quantity dan atau unit price. Kata-kata di atas dapat juga berlkau atas “amount”. 5%
kelonggaran,
pada
quantity
akan
diperbolehkan,
kecuali
L/C
mensyaratkan lain kecuali quantity ditetapkan dalam satuan unit kemasan (misalnya kolli) atau sebutan satuan barang (misalnya unit, pallet) namun jumlah penarikan tidak diperbolehkan melampaui nilai L/C Perdagangan Internasional merujuk United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods dan beberapa diantaranya dari 101 clausul, dalam tulisan ini, dimasukkan sebagai bahan yang dapat disambung ketentuan Delivery of Goods (art. 7,8,11,12,25,30,33,35,41,51) dan kewajiban pembeli (article 53, 56) atau ketentuan batas mengambil barang (art. 85) pada pembuatan kontrak. Berikut ini adalah beberapa article (disingkat art) tersebut : Article 7 (1)
In the interpretation of this convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniform in its application and the observance of good faith in international trade
(2)
Questions concerning matters governed by this convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law Article 8 (1) For the purpose of this convention statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to this intent where the other party knew of could not have been unaware what that intent was. (2) If the preceding paragraph is not applicable, statements made by and other conduct of a party are to interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances. (3) In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of the case including the negotiations, any practices which the parties have established between themselves, usages and any subsequent conduct of the parties. Article 11
A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form. It may proved by any means, including witnesses Article 12 Any provision of article 11, article 29 or Part II of this Convention that allows a contract of sale or its modification or termination by agreement of any offer, acceptance or other indication of intention to be made in any form other than in writing does not apply where any party has his place of business in a Contracting
State which has made a declaration under article 96 of this Convention. The parties many not derogate from or vary the effect of this article
Article 25 A breach of contract commited by one of the parties is fundamental if it results in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract, unless the party in breach did not foresee and reasonable person of the same kind in the same circumstances would not have foreseen such a result Article 30 The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this convention Article 33 The seller must deliver the goods : (a)
if a date is fixed by on determinable from the contract, on that data;
(b)
if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time within that period unless circumstances indicate that the buyer is to choose a date; or
(c)
in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract Article 35
(1)
The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the contract and which are contained or packaged in the manner required by the contract
(2)
Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not confirm with the contact unless they :
(a)
are fit for the purpose for which goods of the same description would ordinarily be used
(b)
are fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller at the time of conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did not rely , or that it was unreasonable for him to rely, on the seleer’s skill and judgement
(c)
are contained or package in the manner usual for such goods or, where there is not such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods
(3) The seller is not liable under subparagraphs (a) to (d) of the preceding paragraph for any lack of conformity of the goods if at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of such lack conformity Article 41 The seller must deliver goods which are free from any right or clain of a third party, unless the buyer agreed to take the goods subject to that right or claim. However, if such right or claim is based on industrial property or other intellectual property, the seller’s obligation is governed by article 42 Article 46 (1) The buyer may require performance by the seller of this obligation unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement (2) If the goods do not confirm with the contract, the buyer may require delivery of substitute goods only if the lack or conformity constitutes a fundamental breach of contract and a request for substitute goods is made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter (3) If the goods do not confirm with the contract, the buyer may require the seller to remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable
having regard to all circumstances. A request for repair must be made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter Hukum negara mana yang berlaku bila terjadi sengketa? Masing-masing pihak sebenarnya bebas menentukan hukum negara mana yang akan dipakai untuk setiap kontrak. Boleh memakai hukum yang berlaku di negara eksportir, boleh pula memakai hokum yang berlaku di negara importir. Tetapi seringkali kontrak tunduk pada Hukum Asbitrasi Internasional. Karena itu dalam persyaratan kontrak dagang ekspor harus disebutkan dengan tegas mengenai ketentuan hukum ini. Namun demikian, karena tujuan melakukan bisnis bukan untuk mencari perkara atau mencari kemenagan dalam berperkara, melainkan membina saling kepercayaan untuk mendapatkan laba, maka dapat ditempuh tahapan sebagai berikut : a. Tahap pertama melakukan musyawarah langsung antara pihak eksportir dengan pihak importir yang disebut amicable solution b. Bila cara pertama tidak berhasil barulah ditempuh cara arbitrasi (perwasitan) atau melalui sidang pengadilan di negara yang ditentukan dalam kontrak dagang ekspor Mengapa export sale’s contract sebaiknya tertulis? Kontrak dagang ekspor dapat dilakukan dengan cara lisan, namun karena eksportir dan imporitr keduanya berdomisili di negara yang berbeda yang mempunyai hukum yang berbeda pula, dan untuk menghindari salah pengertian akibat bahasa yang berbeda maka sebaiknya hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan dalam bentuk tertulis yang kelak dapat dijadikan bukti bila terjadi perbuatan ingkar janji yang berakibat sengketa di pengadilan. 2.5 Langkah –langkah Sale’s Contract selengkapnya
a. Eksportir mempromosikan komoditas yang akan diekspornya melalui media promosi seperti pameran dagang, iklan di Koran, majalah, radio, maupun televisi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, atau melalui badanbadan khusus urusan promosi ekspor seperti Badang Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Dewan Penunjang Ekspor (DPE), Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia). b. Importir yang berminat mengirimkan surat permintaan harga atau letter of Inquiry kepada eksportir. Letter fo Inquiry lazimnya berisikan permintaan penawaran harga dengan memberitahukan mutu barang yang diinginkan, kuantum yang ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam valuta asing (US$ atau lainnya), waktu pengiriman (shipment date) dan nama pelabuhan tujuan yang diingini. c. Eskportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan surat penawaran harga yang lazim disebut Offersheet. Offersheet berisikan keterangan sesuai permintaan importir seperti uraian barang, mutu kuantum, waktu penyerahan, harga dan tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara pengepakan barang, brosur dan bila perlu contoh barang yang ditawarkan. Penawaran itu juga menyebutkan apakah penawaran bersifat free offer ataukah firm offer. d. Importir, setelah mempelajari dengan seksama offersheet dari eksportir menempatkan surat pesanan dalam bentuk ordersheet atau purchase order kepada eksportir e. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor (sale’s contract) sesuai dengan data dari offersheet dan order sheet ditambah dengan keterangan seperti force majeur clause, klaim, syarat pengapalan seperti partial shipment, transhipment, vessel age dan lain-lain. f. Importir mempelajari sale’s contract dengan seksama, dan bila dapat menyetujuinya kemudian ia menandatangani dan mengembalikannya kepada eksportir. Satu orginal copy ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim disebut sebagai sale’s confirmation. Kedua sale’s confirmation copy yang asli ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Berikut ini contoh salah satu bentuk kontrak dagang ekspor (dalam bahasa Indonesia) : KONTRAK DAGANG EKSPOR No. 001/EXP/20.. DAIMEN KABUSHIKI KAISHA 15, Chioda-ku Tokyo –Japan
PT. KERAJINAN KAYU INDONESIA Jl. Pahlawan No. 10 Jepara-Indonesia
Penjual menetapkan telah mengikat perjanjian dengan Pembeli meliputi barangbarang seperti di bawah ini sesuai syarat-syarat seperti tersebut di bawah ini dan halaman berikutnya. Pembeli dengan ini diminta untuk menandatangani dan mengembalikan asli yang terlampir ini, dan sekiranya terdapat perbedaan oleh Pembeli, Penjual supaya diberitahu segera dengan kawat. No.
Barang & Uraian
Kuantum
Harga Satuan
Total Harga
1. 2. 3.
Mobil Kayu Kucing Kayu Kendi Kayu
100 buah 100 buah 100 buah
US$ 5 US$ 5 US$ 10
US$ 500 US$ 500 US$ 1000
Total FOB Tj. Priok Harga :
US$ 2000
FOB Tj. Priok Premi asuransi Ongkos angkut Yokohama CIF Yokohama
US$ 2000 US$ 40 US$ 160 US$ 2200
Pengepakan : No. 1 Tiap mobil dibungkus dalam kotak karton gelombang 10 kotak dimasukkan dalam sebuah peti kayu No. 2 No. 3 1.
Tiap kucing dibungkus dalam kotak karton gelombang 10 kotak dimasukkan dalam sebuah peti kayu Satu set terdiri dari 2 buah kendi, dibungkus dalam sebuah peti kayu
Pengapalan 1.1 Tanggal pengapalan 1.2 Pengepakan sebagian 1.3 Pindah kapal 1.4 Tujuan 1.5 Merek pengapalan
: paling lambat 31 Desember 20.. :DILARANG : DILARANG : Yokohama-Japan : DKK
Order No. L/C No. Yokohama-Japan 2. Pembayaran : dengan pembukaan satu “Irrevocable Letter of Credit” atas nama Penjual pada Bank Mandiri Cabang Jepara selambatnya tanggal 15 Desember 20.. 3. Syarat khusus : Dokumen berikut ini wajib diserahkan Penjual dalam rangkap tiga ditambah copy yang harus dikirimkan dengan pos udara kepada Pembeli : 1. Seperangkat lengkap konosemen “muat” ( On Board) yang bersih 2. Faktur niaga yang ditandatangani 3. Sertifikat Pemeriksaan yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo 4. Surat Keterangan Negara Asal yang diterbitkan oleh Depperindag 4. Syarat lainnya : Pengapalan selain dari peti kemas tidak diperbolehkan 5. Rujukan : Surat Anda No. 039/Ind/20.. Surat kami No. 01/Exp/IX/20.. Disetujui oleh : Pembeli Tgl & tempat Tokyo, 15 Oktober 20..
Disetujui oleh Penjual Tgl & tempat Jepara, 5 Oktober 20..
