MK. MANAJEMEN KEUANGAN KONSUMEN (IKK

MK. MANAJEMEN KEUANGAN KONSUMEN (IKK 335)

PAJAK DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN FEMA IPB 1-1

Copyright ©Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

DEFINISI PAJAK PAJAK adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang Tanpa mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung (kontraprestasi), yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara DEPARTEMEN IKK - IPB

MANFAAT PAJAK PAJAK yang dibayarkan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan negara, dan membiayai pembangunan seperti: pembangunan gedunggedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit), sarana umum, pembangunan jalan raya, pertahanan dan keamanan negara, sarana penerangan, dll DEPARTEMEN IKK - IPB

1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 3. badan; dan 4. bentuk usaha tetap. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif (berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak) dan obyektif (berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak).

KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OP (Objek Pajak) MULAI BERAKHIR Saat dilahirkan Saat meninggal Saat berada di Indonesia Saat meninggalkan atau bertempat tinggal di Indonesia untuk Indonesia selama-lamanya.

Cara Pemungutan Pajak  Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat Pajak)  PBB  Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak

sendiri)  PPh ps 21  Withholding (Pemotongan dan /atau Pemungutan)  PPh ps 22/23

DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak a. Pajak Daerah Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut. Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame. b. Pajak Pusat Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. DEPARTEMEN IKK - IPB

Perpajakan yang Berlaku  Pajak Penghasilan  Pajak Pertambahan Nilai  Pajak Bumi dan Bangunan  Bea Materai


(SIE PAJAK/MELA/20010)

Pajak Penghasilan (PPh)  Pajak yang dikenakan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak  Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia


PAJAK PENGHASILAN

ADALAH

PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK

WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI

1 orang 1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis

BADAN

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

Kewajiban NPWP = PPh UNDANG UNDANG

USAHA / KEGIATAN PEK. BEBAS

NPWP

SUBJEK PAJAK WAJIB PAJAK • Orang Pribadi • Badan NON - USAHA NON - PEK. BEBAS

OP > PTKP

Ya

Tidak termasuk:  Badan perwakilan negara asing  Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat  Organisasi internasional  Pejabat-pejabat perwakilan organisasi

internasional


Obyek Pajak Penghasilan  Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha, keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll.


Tidak termasuk obyek pajak:    

Bantuan atau sumbangan zakat Harta hibahan dari keluarga sedarah Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal  Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, seperti mobil dan rumah dinas  Pembayaran dari perusahaan asuransi dan dana pensiun, tunjangan hari tua (THT) dan jaminan hari tua (JHT) oleh perusahaan  Dll. DEPARTEMEN IKK - IPB

PRINSIP PEMOTONGAN PPh 21  Setiap pegawai yang memperoleh Penghasilan (gaji dsb) wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja  Bagi pegawai, pemotongan pajak tersebut merupakan angsuran pembayaran pajak dalam tahun berjalan keculai yang bersifat final  Dilakukan setiap bulan / setiap pembayaran  Ada perbedaan penghitungan untuk pegawai tetap dan tidak tetap untuk dasar pengenaanya  Pajak yang dipotong ditambah 20% apabila pegawai tersebut tidak mempunyai NPWP 16

Pajak Penghasilan Pasal 21  Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh  Pemotong PPh ps 21:

1. Pemberi kerja 2. Bendaharawan pemerintah 3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen 4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap 5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi DEPARTEMEN IKK - IPB

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 Pasal 21 ayat (1) PPh WP OP DALAM NEGERI

DIPOTONG, DISETOR DAN DILAPORKAN

GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI

PEMBERI KERJA

GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

BENDAHARAWAN PEMERINTAH

UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN

DANA PENSIUN

HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA

OP/BADAN YANG MEMBAYAR

PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN

PENYELENGGARA KEGIATAN

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21  Pegawai tetap  Tenaga lepas  Penerima pensiun  Penerima honorarium  Penerima upah  Tenaga ahli


Pembayaran Dipotong PPh 21 a. Yang diterima langsung : Gaji, Tunjangan beras, tunjangan Pajak, tunjangan Perumahan. Tunjangan Istri dll Bonus, THR, Gratifikasi, Tantiem dll b. Yang diterima tidak langsung : Asuransi yang dibayar perusahaan

PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO  Biaya Jabatan (5% atau maks. 6.000.000 setahun.  Iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar pegawai

maksimal 5% atau 2.400.000 setahun.


Pemotongan PPh 21 Penerima Pensiun (Pasal 14)

Peg. Tetap (Pasal 14)

Peg. Tdk. Tetap

Bukan Pegawai

Penerima Pesangon

Peserta kegiatan

(Pasal 14, 15)

(Pasal 16)

(Pasal 19)

(Pasal 19)

PER31/PJ/2009 jo. Per 57

Penghitungan Pemotongan Pensiun (Pasal 14)

Setiap Bulan (Jan-Nov)

Akhir tahun (Desember)

Gaji Bruto sebulan dikurangi Bi. Pensiun, PTKP (disetahunkan)

Gaji Bruto Setahun (Jan-Des) dikurangi : Bi. Pensiun, PTKP

Pasal 17 (1) dibagi 12

Pasal 17 (1) dikurangi Pembayaran Jan-Nov

Penghitungan Pemotongan Peg. Tetap (Pasal 14)

Setiap Bulan (Jan-Nov)

Akhir tahun (Desember)

Gaji Bruto sebulan dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, PTKP (disetahunkan)

Gaji Bruto Setahun (Jan-Des) dikurangi : Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, PTKP


Pasal 17 (1) dikurangi Pembayaran Jan-Nov

Contoh: PPh 21 Pegawai tetap 2008 3,000,000

2012 3,000,000

5% X Rp 3.000.000,00 Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)

150,000 2,850,000

150,000 2,850,000

12 x Rp 2,850.000,00 PTKP setahun (K/-) - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin Jumlah PTKP setahun Penghasilan Kena Pajak setahun Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP

34,200,000

34,200,000

13,200,000 1,200,000 14,400,000 19,800,000 990,000 82,500 82,500

15,840,000 1,320,000 17,160,000 17,040,000 852,000 71,000 85.200

Gaji sebulan Pengurangan : Biaya Jabatan :

2013 3,000,000

150,000 2,850,000 34,200,000 24,300,000 2,025,000 26,325,000 7,875,000 393,750 32,800 39,375

Contoh: Penghitungan Akhir Tahun Pegawai Tetap Gaji + tunjangan + bonus (Jan s.d. Des)

Rp 36,000,000

Pengurangan : 1

Biaya Jabatan : 5% X Rp 36.000.000,00

Max = 6.000.000

Penghasilan neto setahun sebenarnya

Rp 1,800,000 Rp 34,200,000

PTKP setahun (K/-) - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin

Rp15,840,000 Rp1,320,000

Jumlah PTKP setahun

Rp 17,160,000

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 17,040,000

Pajak Penghasilan Harus dipotong (tarif OP)

Rp

852,000

PPh 21 telah dipotong bulanan (Jan - Nov) misal :

Rp

781,000

PPh Yang kurang dipotong

Rp

71,000

Contoh Kasus:  Budi Zaim, pegawai pada perusahaan PT Angin Mamiri (PT

AM), menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 4 juta. PT AM mengikuti program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.50% dan 0.30% dari gaji. PT AM juga menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3.70% dari gaji. Pak Zaim juga membayar iuran jaminan Hari Tua sebesar 2.00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu PT AM juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT AM membayar iuran pensiun untuk pak Zaim ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulannya sebesar Rp 100,000, sedangkan Pak Zaim membayar iuran pensiun sebesar Rp 50,000 . Pada bulan juli 2013, Pak Budi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Berapa pajak yang harus dibayar untuk bulan Juli 2013? DEPARTEMEN IKK - IPB

gaji premi kecelakaan (o,5%) premi kematian (0,3%)

4,000,000 20,000 12,000 4,032,000

total biaya jabatan 5% iuran pensiun 3.7% iruran jaminan hari tua 2% gaji

200,000 100,000 80,000 total

penghasilan neto sebulan penghasilan per tahun PTKP diri sendiri kawin

380,000 3,652,000 43,824,000 15,840,000 1,320,000

total penghasilan kena pajak pajak 5% per tahun pajak per bulan


17,160,000 26,664,000 1,333,200 111,100

Penghitungan Pegawai Tidak Tetap Upah secara bulanan

Upah Harian, Mingguan, Borongan, Satuan

Pasal 14 PER-31

Upah sebulan Melebihi 1.320.000 (Pasal 15 PER-31)

Upah sebulan Tidak Melebihi 1.320.000 (Pasal 1 PMK 254) Pasal 12 Per 31

Upah sebulan > 6 jt

Upah sebulan s.d. 6 jt

Upah sehari > 150 rb

Gaji Bruto – PTKP sebulan (disetahunkan)

Upah Bruto – PTKP sebulan (disetahunkan)

Upah Bruto – PTKP jumlah hari

Upah Bruto – 150 rb. (Perhari)



5%

5%

Upah sehari s.d. 150 rb

NIHIL

PEGHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN GAJI BULANAN Peg. Tetap

Gaji bulanan Pengurangan : Biaya Jabatan : 5% X Rp 2.000.000,00 Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan) 12 x Pengh. Neto PTKP setahun (K/-) - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin Jumlah PTKP setahun Penghasilan Kena Pajak setahun Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP

Peg. Tdk. Tetap bulanan

2,000,000

2,000,000

100,000 1,900,000

2,000,000

22,800,000

24,000,000

15,840,000 1,320,000 17,160,000 5,640,000 222,000 18,500 22,200

15,840,000 1,320,000 17,160,000 6,840,000 342,000 28,500 34,200

PENGHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TIDAK TETAP (HARIAN, BORONGAN) Budi (kawin) bekerja selama 15 hari dalam bulan Juni 2011. Total gaji yang diterima Rp. 2.000.000, karena upah sebulan melebihi 1.320.000, maka PPh 21 yang dipotong adalah : Penghasilan bruto (15.840.000 + 1.320.000) X 15/360 PKP PPh 21 dipotong (5%) PPh 21 jika tdk berNPWP +20% =

= 2.000.000 = 715.000 = 1.285.000 = 64.250 77.100

Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai (Pasal 16 Per 57)

-Tidak Berkesinambungan

Berkesinambungan

Komisaris /Pengawas yg tidak Pegawai tetap

- Punya NPWP, dan - Ph hanya dr pemotong Pjk, dan - Tdk ada penghasilan lain

Tidak

Ya

Komulatif Honor/imbalan Bruto Yang tidak Teratur

50% Upah Bruto

50% Komulatif Upah Bruto

50% Komulatif Gaji Bruto – PTKP sebulan

Pasal 17 (1)

Pasal 17 (1)

Pasal 17 (1)

Pasal 17 (1)

Mantan Pegawai (Pasal 16 PMK 252)

Komulatif Japro, Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Imbalan lain

Pasal 17 (1)

PENGHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI YANG TIDAK BERSIFAT KESINAMBUNGAN

 Tax Based = 50% X penghasilan bruto

 Tarif pajaknya adalah tarif umum  Misalnya : Adi Wijaya, SE, Ak. Melakukan Audit dan dibayar

Rp. 20.000.000, PPh 21 dipotong saat pembayaran adalah : Penghasilan Bruto : 20.000.000 Dasar Pengenaan Pajak =50% : 10.000.000 PPh 21 dipotong (Pasal 17 (1)

= 5% X 10.000.000

: 500.000

Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifat kesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi)  Tidak memenuhi syarat komulatif : Punya NPWP, Hanya

memperoleh penghasilan dari pemotong pajak, dan tdk punya penghasilan. Lain Komulatif Bruto dikurangi PTKP sebulan  Meliputi : Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris), MLM, PDL Asuransi, Penjaja Barang, dll yang bukan pegawai tetapi menerima penghslan secr berkesinambungan.  Misalkan Supandi merupakan konsultan di PT S. Memperoleh honor sbb : - Januari 2009 = 90.000.000 - Februari 2009 = 100.000.000 - Maret 2009 = 150.000.000

Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifat kesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi) Uraian

Januari

Februari

Maret

Penghasilan Bruto

90,000,000

100,000,000

150,000,000

Akumulasi Penghasilan bruto

90,000,000

190,000,000

340,000,000

DPP (50%)

45,000,000

95,000,000

170,000,000

2,250,000

9,250,000

20,500,000

-

2,250,000

9,250,000

PPh harus dipotong bulan tersebut

2,250,000

7,000,000

11,250,000

Apabila tidak punya NPWP + 20%

2,700,000

8,400,000

13,500,000

PPh 21 terutang (tarif Pasal 17 (1)) Telah dipotong masa sebelumnya

Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawai bersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)  DPP Dihitung dari 50% kumulatif penghasilan bruto

dikurangi PTKP sebulan dikalikan tarif Pasal 17 (1)  Syarat dapat dikurangi PTKP: Punya NPWP, Hanya memperoleh pengh dari pemotong pajak, dan tdk punya pengh. Lain jika salah satu saja syarat tidak dipenuhi maka tidak ada PTKP. (Pasal 12)  Misalkan Pak Lamijan (K/-) anggotan MLM X Memperoleh penghasilan sbb : - Januari 2009 = 30.000.000 - Februari 2009 = 60.000.000 - Maret 2009 = 70.000.000 Penghitungan PPh 21 adalah :

Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawai bersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)

Uraian

Januari

Februari

Maret

Penghasilan Bruto

30,000,000

60,000,000

70,000,000

Akumulasi Penghasilan bruto

30,000,000

90,000,000

160,000,000

Akumulasi 50% Penghasilan bruto

15,000,000

45,000,000

80,000,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

13,570,000

43,570,000

78,570,000

678,500

2,178,500

6,785,500

-

678,500

2,178,500

PPh harus dipotong bulan tersebut

678,500

1,500,000

4,607,000

Apabila tidak punya NPWP + 20%

814,200

1,800,000

5,528,400

(-) PTKP (K/-)= (15.840.000+1.320.000)/12

Penghasilan kena pajak PPh 21 terutang (Tarif Pasal 17 (1)) Telah dipotong masa sebelumnya

Contoh dokter yang bekerja di RS Tirta Nusantara memperoleh honor sebagai berikut : Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Jumlah

Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah) 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 180.000.000,00

Penghitungan PPh 21 Dokter Bulan

(1) Januari Februari Maret April Mei Juni Jumlah

Jasa Doketr yang dibayar Pasien

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21

(Rupiah) (Rupiah) (2) (3)=50% x (2) 30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 180.000.000,00

15.000.000,00 12.500.000,00 90.000.000,00

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah) (4) 15.000.000,00 30.000.000,00 42.500.000,00 50.000.000,00 62.500.000,00

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (5) 5% 5% 5% 5% 15%

77.500.000,00 90.000.000,00

15% 15%

PPh Pasal 21 terutang (Rupiah) (6)=(3) x (5) 750.000,00 750.000,00 625.000,00 375.000,00 1.875.000,00 2.250.000,00 1.875.000,00 8.500.000,00

PESERTA KEGIATAN DAN PENERIMA PESANGON (PASAL 16 PER 57)

Peserta Kegiatan Pasal 16 (2) PER-57

Imbalan Bruto

Pasal 17 (1)

Penerima Pesangon (Pasal 19, PER-31) KMK 112/KMK03/2001

Tarif Progresif : 0-25 Juta : nihil 25-50 juta : 5% 50-100 juta : 10% 100-200 juta : 15% 200 : 25%

Final

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK (PEMBERI KERJA)  Menghitung dan memotong PPh 21 setiap Pegawai / pembayaran  Membuat bukti pemotongan untuk setiap pegawai  Membayarkan total Pajak (PPh 21) yang telah dipotong setiap bulan ke kas negara maks. Tgl. 10 bulan berikutnya

 Melaporkan penghitungan, pemotongan, dan pembayaran tsb ke Kantor Pajak setiap bulan maks tgl. 20 bln berikutnya.

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

HAK : - Meminta Bukti pemotongan - Bukti pemotongan sebagai kredit pajak (angsuran pajak) yang telah dibayar KEWAJIBAN Melaporkan dalam SPT tahunan PPh Orang Pribadi (setiap tahun)

Tax Planning No.

Jenis Pembayaran

Obyek PPh 21

Biaya Perusahaan

Ya Ya

Ya Ya

1 2

Gaji, tunjangan, Bonus, THR, Gra.dll Asuransi (kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa) yang dibayar perusahaan

3

Pembayaran langsung kepada dana pensiun, Tidak jamsostek berupa iuran pensiun, THT & JHT oleh perusahaan

Ya

4

Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris, Direksi, Tidak pengurus) Pemberian dalam bentuk Natura/kenikmatan seperti Tidak mobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh ditanggung perusahaan

Ya

5

Tidak

Tax Planning Bea siswa Apabila ada pegawai yang melakukan pendidikan dari pada diberikan dalam bentuk tunjangan, maka berikan dalam bentuk bea siswa  karena bisa mengurangi PPh Badan tetapi bukan obyek PPh 21sehingga bisa menghemat jumlah pajak 5 – 30% tergantung jumlah Penghasilan kena pajak pegawai yang diberikan beasiswa tadi.

Tax Planning Pemberian Natura 1. Untuk pegawai dengan gaji s.d. 500 juta/th Jangan berikan bentuk natura karena tidak mengurangi biaya perusahaan shg dikenakan PPh badan lebih besar. 2. Untuk pegawai dengan gaji di atas 500 juta/th Berikan natura karena tarif tarif PPh badan lebih kecil dari PPh 21 (OP)

Tarif dan Penerapannya  Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

s/d Rp 50 juta

5%

Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta

15%

Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta

25%

Diatas Rp 500 juta

30%

Tarif Deviden

10%

Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP DEPARTEMEN IKK - IPB

20% lebih tinggi dari yang seharusnya 100% lebih tinggi dari yang seharusnya Gratis

24.3000.000 26.325.000 28.350.000 30.375.000 26.325.000 28.350.000

30.375.000 32.400.000


Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Keterangan Diri Wajib Pajak Orang Pribadi

2009-2012

2013

Rp. 15.840.000,- Rp. 24,300,000

Tambahan untuk Wajib Pajak Rp. 1.320.000,- Rp. 2,025,000 yang kawin Tambahan untuk seorang istri yang Rp. 15.840.000,- Rp. 24,300,000 penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Tambahan untuk setiap anggota Rp. 1.320.000,- Rp. 2,025,000keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga DEPARTEMEN IKK - IPB

Jenis SPT Tahunan

BADAN

ORANG PRIBADI

1770 S (sederhana) WP yg menerima : ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri, bukan Objek

1770

1771

WP yg melakukan usaha / pekerjaan bebas

WP Badan

WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S PENGHASILAN WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi)

1

PEKERJAAN DARI SATU PEMBERI KERJA

2

DIKENAKAN PPh FINAL

3

4

DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI BUKAN OBJEK

• • • • •

Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek Penjualan Saham di Bursa Efek Hadiah Undian Dll (akan disampaikan kemudian)

• •

Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja Penghasilan anak dari pekerjaan

• • •

Bantuan/sumbangan/hibah Warisan Bagian laba anggota CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa

•

Pajak Penghasilan Pasal 22  Pajak penghasilan yang dipungut oleh:

1.Bendaharawan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang 2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha di bidang lain


Pajak Penghasilan Pasal 23  Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah

dipotong PPh pasal 21 Contohnya:  Deviden, bunga royalti: 15%


Pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan  Hadiah undian: 25%  Hadiah atau penghargaan perlombaan:

PPh ps 21 (WPOP dalam negeri) PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri  Penghargaan atas prestasi  Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll


Pajak Pertambahan Nilai: dikenakan atas:  Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha  Impor barang kena pajak

 Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha  Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah

pabean di dalam daerah pabean atau  Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak DEPARTEMEN IKK - IPB

Barang yang tidak dikenakan PPN  Barang hasil pertambangan  Barang kebutuhan pokok  Makanan dan minuman yang disajikan di

resto, hotel, dll.  Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga


Jasa yang tidak dikenakan PPN            

Jasa bidang pelayanan kesehatan medis Jasa bidang pelayanan sosial Jasa bidang pengiriman surat berperangko Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha Jasa bidang keagamaan Jasa bidang pendidikan Jasa bidang kesenian Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial Jasa bidang angkutan umum Jasa bidang tenaga kerja Jasa bidang perhotelan Jasa yang disediakan oleh pemerintah DEPARTEMEN IKK - IPB

Tarif PPN dan PPN-BM  Tarif PPN = 10%

 Tarif PPnBM = 10 – 200% Contoh: PKP A menjual tunai barang kena pajak kepada PKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yang terhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% x Rp 25 jt atau Rp 2.5 jt


Contoh lain 

PKP D mengimpor barang kena pajak X yang tergolong mewah dengan nilai impor Rp 50.000.000. Barang X tergolong mewah sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan pajaknya: 1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt 2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt 3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt DEPARTEMEN IKK - IPB

Pajak Bumi dan Bangunan 



1. 2.

a. b.

c. d. e.

Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994 Obyek: Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Kecuali: Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll Digunakan untuk perwakilan diplomatik Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional DEPARTEMEN IKK - IPB

PBB P2  Per 31 Desember 2013 berubah menjadi pajak

daerah kabupaten/kota untuk perdesaan dan perkotaan, kecuali PBB untuk sektor

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan  Pemerintah Pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB-P2 kepada kabupaten/kota. Kewenangan

tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan DEPARTEMEN IKK - IPB

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.


Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD): Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota: a. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi Pajak Daerah) c. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah d. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah


Dasar Pengenaan PBB  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu dengan pertimbangan dari gubernur, dengan memperhatikan: - Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar - Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama dan telah diketahui harganya - Nilai perolehan baru - Penentuan NJOP pengganti DEPARTEMEN IKK - IPB

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)  Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak  Besarnya berbeda menurut kab/kota

setinggi-tingginya Rp 12 juta  Diketentuan baru UU PDRD NJOPTKP paling rendah Rp 10 juta setahun.  Wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun pajak  Tidak bisa digabung dengan obyek pajak lainnya DEPARTEMEN IKK - IPB

Dasar Penghitungan PBB  Nilai jual kena pajak (NJKP):

Obyek pajak perkebunan : 40% Obyek pajak kehutanan : 40% Obyek pajak pertambangan : 20% Obyek pajak pedesaan/pertanian: NJOP > Rp 1M : 40% NJOP < Rp 1M : 20%  Pada ketentuan baru TIDAK mengenal NJKP  Tarif PBB : 0.5%  Pada ketentuan baru paling tinggi 0.3% DEPARTEMEN IKK - IPB

Artinya:  Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka PBB = 0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)

0.2% x (NJOP – NJOPTKP)  Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka PBB = 0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) 0.1% x (NJOP – NJOPTKP) DEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh  Obyek Perumahan:

- Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp 840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar Rp 802.000/m2 - Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp 1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga standar Rp 968.000/m2) DEPARTEMEN IKK - IPB

Penghitungan PBB: (lama)  NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp 802.000.000  NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp 387.200.000  NJOP total = Rp. 1.189.200.000  NJOPTKP = Rp 12.000.000  NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000  NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000  PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp 2.354.400 DEPARTEMEN IKK - IPB

Contoh Penghitungan dengan ketentuan baru Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :  Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2  Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2  Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2


Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000,00 NJOP Bangunan: Rumah dan garasi: 400 x Rp350.000,00 = Rp 140.000.000,00 Taman 200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00 Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.000.000,00 (+) Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00 NJOPTKP = Rp 10.000.000,00 (-) Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00 Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2% PBB terutang : 0,2% x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00 DEPARTEMEN IKK - IPB


END Sumber: dari berbagai pustaka/bahan presentasi DEPARTEMEN IKK - IPB

MK. MANAJEMEN KEUANGAN KONSUMEN (IKK

Recommend Documents