MITIGASI BENCANA Disiapkan oleh: Prof Yulianto S Nugroho
1
Bencana
Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia.
Mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.
Diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya (UU No. 24/2007)
2
1-2
Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba yang dapat menyebabkan proses pekerjaan yang telah direncanakan menjadi kacau.
Aktivitas terganggu = KERUGIAN
Proses pekerjaan
Kecelakaan Kerja
Kerugian-kerugian berupa : People : Luka, cacat, meninggal Property : Kerusakan bangunan, dan peralatan Profit : Kehilangan potensi keuntungan Kecelakaan Kerja dapat berakibat pada terjadinya bencana (man-made) 3
Potensi Bencana Alam di Indonesia 1. Gempa Bumi 2.Banjir 3. Tanah Longsor 4.Badai 5.Kekeringan 6.Letusan Gunung Berapi 7. Tsunami 8.Angin Ribut/Tornado 9.Kebakaran Hutan Catatan : mahasiswa dapat memetakan sendiri sesuai wilayah Indonesia dengan potensi bencana tersebut di atas
4
Bencana akibat kegiatan manusia (man-made)
1. Kebakaran bangunan dan pemukiman 2. Kecelakaan industrial 3. Ledakan tambang 4. Bangunan runtuh 5. Serangan teroris, dsb
5
Daerah terdampak pada letusan gunung berapi Sumber: Sutikno, Workshop Balai Sabo, 2011 BNPB, PU, 201
6
7
Pengaruh Bencana Alam Bencana alam dapat memberikan pengaruh secara langsung kepada gangguan dan kerusakan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Struktur bangunan dan gedung Infrastruktur komunikasi Infrastruktur energi Infrastruktur pendidikan dan kesehatan Suplai Air bersih Infrastruktur transportasi Distribusi makanan dan barang. 8
Risiko: Persepsi tentang risiko • Persepsi risiko tergantung banyak pada situasi pribadi seseorang. • Setiap orang ingin hidup dalam lingkungan yang bebas risiko, tetapi apakah hal ini dapat sepenuhnya tercapai? • Setiap orang senantiasa mengambil suatu risiko dalam kegiatan hariannya. • Tingkat kepedulian pada risiko seringkali dipengaruhi oleh persepsi pribadi. • Contoh : Bagaimana dengan risiko: – – – –
Minum segelas air keran Menjalani X-ray diagnosis untuk mendeteksi kanker Bahaya radiasi cosmic selama perjalanan udara Bahan kimia dalam sabun atau sampo
• Persepsi publik tentang risiko sering berbeda dari persepsi risiko berdasarkan data statistik 9
9
Kajian risiko Potential risk factors in the impact of hazards on people, facilities, and community
Type and length of hazard exposure Number of people exposed inside and outside the facility Demographics of the exposed people Effectiveness of emergency response inside and outside the facility Lost time of employee and outside people Reduction in employee morale Damage to public image Property damage inside and outside the facility Cost of cleanup, repairs, and lost production inside and outside the facility Personal injury and damage lawsuits Backlash legislation and additional regulatory constraints Ref. Wentz, 1998
Mitigasi Bencana • serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11
12
Tahapan penanganan bencana Sebelum bencana: • Pencegahan (prevention) melalui desain yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan • Peringatan Dini Saat bencana: • Tanggap Darurat – saat bencana • Bantuan darurat (relief) Pasca bencana: • Pemulihan/Recovery : rehabilitasi dan rekonstruksi 13
Considering Safety and Disaster During Design Stage Offers the Most Payoff1 Conceptual Design
1
Szymberski 1987
High
Detailed Engineering Ability to Influence Safety
Procurement Construction
Start-up
Low
Project Stages / Schedule
Tahap desain yang komprehensif (manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam) merupakan tahapan yang baik untuk mitigasi dan penanggulangan bencana
14
Pergeseran Paradigma tentang Penanggulangan Bencana Kemurahan hati
Hak dasar
Tanggap darurat
Pengurangan risiko
Sentralistik
Pemerintah - sentrik
Otonomi daerah
Partisipatori
Perlindungan sebagai bagian dari hak dasar Pengurangan risiko bencana sebagai bagian dr pembangunan 15
Sistem Peraturan dan Perundangan •
•
Nasional: – Undang-undang No. 24/2007 – Peraturan Pemerintah • Peran Lembaga Usaha dan Internasional • Rehabilitasi • Rekonstruksi • Kemudahan akses • Pendanaan • Bantuan – Peraturan Presiden • Penentuan Status dan Tingkatan Bencana • Pembentukan BNPB • Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (NDM Plan) • Prosedur Tetap Kedaruratan (National Response Plan) Daerah: – Peraturan Daerah • Penanggulangan Bencana di Daerah • Pembentukan BPBD – Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota • Rencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan) • Prosedur Tetap Kedaruratan Daerah (Disaster Response Plan) 16
Penanggulangan Bencana di Indonesia Secara umum, Kebijaksanaan Penanggulangan Bencana di Indonesia didasarkan pada asasasas sebagai berikut : a. Kebersamaan dan kesukarelaan b. Koordinasi dan Intergrasi c. Kemandirian d. Cepat dan tepat e. Prioritas f. Kesiapsiagaan g. Kesemestaan
17
Langkah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Diarahkan untuk mewujudkan keberhasilan ekonomi jangka panjang secara keseluruhan Bersifat integratif dan sejalan (compatible) dengan bencana lain Dievaluasi berkelanjutan agar diperoleh hasil terbaik Sejalan dengan kemajuan dalam teknologi deteksi/penanggulangan bencana Memahami karakteristik lokal, dengan kemampuan penanggulangan bersifat nasional/regional Penekanan pada mitigasi pro-aktif, sebelum tanggap-darurat Identifikasi bahaya (Hazard Identification) dan penilaian resiko (Risk Assesment) Kerjasama pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan pihak swasta Sejalan dengan perlindungan/pelestarian sumberdaya alam/lingkungan Pihak yang memilih untuk mengambil pilihan risiko yang lebih besar, harus bertanggungjawab atas pilihan tersebut 18
Pertimbangan dalam penyusunan program Mitigasi Bencana (1/2) a. Mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan proses pembangunan b. Fokus bukan hanya dalam mitigasi bencana tapi juga pendidikan, pangan, tenaga kerja, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya c. Sinkron terhadap kondisi sosial, budaya serta ekonomi setempat d. Dalam sektor informal, ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan, menolong diri sendiri dan membangun sendiri e. Menggunakan sumber daya dan dana lokal (sesuai prinsip desentralisasi), dengan kemampuan respond cepat pada tingkat nasional 19
…lanjutan f. Mempelajari pengembangan konstruksi rumah yang aman bagi golongan masyarakat tidak mampu, dan pilihan subsidi biaya tambahan membangun rumah g. Mempelajari teknik memodifikasi (pola dan struktur) pemukiman h. Mempelajari tata guna lahan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan bencana dan kerugian, baik secara sosial, ekonomi, maupun implikasi politik i. Mudah dimengerti dan diikuti oleh masyarakat
20
Tujuan Mitigasi dan Penanganan Bencana • Tujuan dari Penanganan Bencana adalah mengurangi suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomik atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya‐sumberdaya mereka sendiri.
21
Kegiatan yang dapat dilakukan 1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana Pengenalan risiko bencana Pemantauan risiko bencana 2. Pengurangan risiko bencana Pencegahan Tindakan struktural (membuat bangun fisik dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak) Tindakan non‐struktural (peraturan dan pengaturan, penataan wilayah, analisis risiko bencana sebagai salah satu prasyarat kegiatan pembangunan) Pembuatan dan penguatkuasaan peraturan pengurangan risiko bencana Penyuluan dan pendidikan masyarakat (penyuluhan dan kurikulum pendidikan) 22
…lanjutan 3. Kesiapan penanggulangan kedaruratan Kesiapan umum Perencanaan kontinjensi Pelatihan dan gladi
1. Peringatan dini Pengaturan kelembagaan Alur peringatan dini
2. Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Pengaturan kewenangan Aktivasi Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Kedaruratan Jalur pengendalian operasi tanggap darurat Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pada darurat bencana
3. Pemulihan dari dampak bencana 4. Pembangunan kembali akibat dampak bencana
23
Pemantauan dan informasi bencana [http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/]
24
Situasi Normal
Kebutuhan masyarakat
ketersediaan sumber Kebutuhan dasar & pelayanan
25
Situasi Kedaruratan/Bencana
kebutuhan masyarakat
Ketersediaan sumber Kebutuhan dasar & pelayanan
26
Beberapa Paradigma dalam Manajemen Bencana • • • •
Bantuan Darurat Mitigasi Pembangunan Pengurangan Resiko
27
Keadaan Darurat Situasi/kondisi kehidupan atau kesejahteraan individu manusia atau masyarakat akan terancam, apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat dan segera, sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa (diluar prosedur rutin/standar)
28
Manajemen Kedaruratan • Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan segera setelah terjadi keadaan darurat. • Manajemen kedaruratan ini mencakup : – siaga darurat – tanggap darurat, – pemulihan darurat, 29
Kegiatan Tanggap Darurat • Manajemen dan Koordinasi • Perlindungan, Penerimaan dan Pendataan • Pangan dan Nutrisi • Logistik dan Transportasi • Penampungan Sementara • Air Bersih • Sanitasi Lingkungan • Pelayanan Kesehatan • Pelayanan Masyarakat • Pendidikan 30
Paradigma dalam mitigasi dan penanggulangan bencana • Dari respon darurat ke manajemen resiko: perubahan dari PENANGANAN, menjadi PENANGGULANGAN bencana, • Dari kepanikan ke pemecahan masalah. • Dari Penanggulangan bencana sebagai issue luar biasa menjadi pekerjaan biasa pemerintahan dan pembangunan. • Memasukkan pertimbangan mitigasi bencana dalam penyusunan tata ruang wilayah dan pemanfaatan lahan 31
Referensi • Materi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), situs: http://www.bnpb.go.id/website/asp/index.asp • Kementerian Pekerjaan Umum, Buku Mitigasi Bencana Merapi (Tinjauan Pengelolaan Banjir Lahar Pasca Erupsi 2010). • Charles A. Wentz, Safety, Health and Environmental Protection, McGraw Hill, 1998. • Undang-undang dan Peraturan terkait, seperti UU No. 24/2007, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri. • Sumber-sumber lainnya. 32
Studi kasus • Periode mudik nasional adalah periode dimana terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban jika dan kerugian materi serta sosial yang tinggi. Bagaimana upaya mitigasi yang dapat dilakukan? • Mengapa tahap perencanaan tata ruang merupakan tahap yang penting dalam menurunkan dampak bencana? 33
