Miliun Triliun Raib di Pajak & Uang Negara di Rekening Liar Pejabat Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com. Sketsa ke-4 tentang pajak urusan kewajaran atau Transfer Pricing (TP), jumlah menambun lenyap menguap. Pada 2009 terindikasi Rp 1.300 triliun bermasalah. Uang siluman di rekening pribadi pejabat dan mantan pejabat juga ratusan triliun? Pengadilan Pajak terindikasi diatur Panitera & Hakim. Hakim selain mantan pegawai Ditjen Pajak, juga ada pengurus Kadin Indonesia. Mereka umumnya pro memenangkan kalangan usaha, kendati pun bersalah. Pada 2008, saya pernah menanyakan di Presstalk, QTV, kepada Fuad Bawazier, mantan Dirjen Pajak dan Menkeu: Bagaimana soal rekening Pajak Bumi dan Bangunan, sebelum masuk ke kas negara, mampir dulu ke rekening pribadi Fuad di BBD, kini Mandiri? Ia berkelit. Di era Gusdur, Fuad mengaku menghimbau membereskan rekening liar. Majalah Wartaekonomi pada Maret 2010 sekilas menyinggung soal uang negara di rekening liar pejabat. “Jika mau membereskan pajak, tangkap dulu pejabat dan mantan Dirjen,” ujar Burhanudin, di Facebok saya. SENIN, Rabu dan Kamis pekan lalu, saya menuliskan Sketsa, mereportase keadaan di pengadilan pajak. Sketsa pertama, tidak berlebihan bila saya katakan membawa perubahan bagi mulai munculnya wartawan media mainstream ke pengadilan pajak. Sketsa kedua, membuka pintu - pintu ruang sidang dalam arti riil - - di pengadilan pajak, yang selama ini tertutup, sebagaimana dilihat dilaporkan Ary Bustami, pembaca Sketsa di Kompasiana.com. Ia sangaja datang ke Pengadilan Pajak, pada Selasa 30 Merat 2010. Senin 5 April 2010. Sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada media di Jakarta mengatakan, “Mengakui banyak kelemahan di Pengadilan Pajak.” Jika saja telunjuk layak ditudingkan maka alamat tepat kening Menkeu. Bagaimana seorang Menteri Keuangan tidak pernah mengontrol secara fisik Pengadilan Pajak? Sebagaimana sudah saya deskripsikan, ruang Pengadilan Pajak itu sekitar sepertiga lapangan basket saja. Kursi untuk wajib pajak, tergugat, atau terbanding tersedia masing-masing lima, termasuk untuk wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hadirin pengunjung lain sulit kebagian kursi. Jika tak ada tempat duduk, otomatis Anda di luar, dan atau cari-cari kursi menambahnya, itu pun harus orang DJP melakukan. Tamu yang baru sekali datang pasti kebingungan. Pintu ruang sidang, seperti ruang dokter kandungan di sebuah klinik ditutup rapat. Padahal menurut pasal 50 ayat (1) UU NO 14 tahun 2002, Pengadilan Pajak terbuka untuk umum. Nah di urusan ini saja Menkeu tak tahu menahu. Setelah media alternatif menuliskan maka tekuaklah. Pelanggaran UU sudah terjadi. Ary Bustami, di blog Kompasiana.com, mengomentari Sketsa I, menambahkan pengamatannya di Pengadilan Pajak. “Saya baru ngeh. tukang koran yang bung Iwan lihat di sebelah penjual makanan di lantai 9 pengadilan pajak, juga menjual kumpulan putusan pengadilan pajak tahun-tahun silam.” “Sayangnya, harganya mahal sekali., “ tulis Ary Bustami. Riuh-rendah urusan oknum pejabat bermain di Pengadilan Pajak. Mulai dari panitera yang mengatur perkara, konsultan pajak, hingga hakim. Perihal ini terlihat tajam pada kasus Gayus Tambunan. Pada urusan hakim, di saaat mengikuti persidangan PT Toyota Motor Manufactur Indonesia (TMMI), yang terindikasi tajam mengakali penjualan ekspornya minus tak berkira pada penjualan Innova dan Avanza. Mereka mencatatkan laba penjualan lokal minim di 2% persen saja menjadi akal-akalan pengurangan pajak, menginjak logika kewajaran, mengindikasikan permainan praktek apa yang disebut Transfer Pricing (TP). Lebih terperanjat saya, bahwa ketika saya menemui secara informal staf TP di DJP, mengabarkan bahwa sidang TP Pengadilan Pajak TMMI, sudah berlangsung untuk terakhir kalinya pelan lalu.
“Kami hadir ke persidangan, namun pihak TMMI sudah merasa cukup persidangan. Mereka hanya menyerahkan keputusan kepada hakim,” ujar Sutarno, sebut saja begitu, pejabat di seksi TP, DJP. Senin, 5 April 2010, di siang hari di saat Jakarta mendung menjelang hujan, seorang pejabat TP DJP, sengaja datang ke kediaman saya. Ia mengambil undangan wawancara untuk program teve saya Presstalk, QTV, yang kami rencanakan bersama anggota konisi XI DPR, Achsanul Kosasi, akan dilakukan pada Selasa pukul 16.00. Kala itulah Ahmad buka kartu. “Itu hakim ketua yang mengadili TMMI, adalah pengurus Kadin Indonesia,” ujarnya. “Bisa dibayangkan, bagaimana keputusan hakim nanti, padahal jelas-jelas angka yang dimainkan TMMI, tak ketulangan akalan-akalannya.” “Jika Kadin suaranya sumbang terhadap pengadilan pajak, jelas mereka menyuarakan kepentingan penguasaha besar itu.” Sudah demikian parahkah Kadin Indonesia kini? Bukankah misinya menumbuhkan pengusaha sebanyak-banyaknya, bukan melindungi laku kriminil pengusaha? Sebagai sosok yang pernah menjadi pengurus di Kadin Indonesia itu, saya tak terlalu kaget mendengar permainan pengusaha anggota Kadin Indonesia mengakali pajak. Namun yang membuat saya terperanjat, Hakim Ketua yang mengadili TMMI, adalah: Pengurus Kadin Indonesia. Mengapa bisa? Apa tidak terjadi konflik kepentingan nanti, tanya saya? “Yah begitulah Pak, ini info saja, sebab selain pejabat mantan pegawai Ditjen Pajak, hakim itu juga bersal dari pengurus Kadin, atau direkomendasikan Kadin,” tutur Ahmad. Tidak cukup satu konflik kepentingan rupanya. Konflik kepentingan kedua di kasus kelompok Toyota Astra di mana TMMI ada. Konon unit uasaha Toyota Astra, Tonny Soemarsono, sebagai salah satu komisaris. Fakta ini sulit dikonfirmasi secara tertulis. Namun, menurut kenalan di Bursa Efek Jakarta, nama Tonny memang ada dalam jajaran unit usaha sebagai komisaris. Tonny adalah suami Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kalau sudah begini keadaan, di satu kasus saja, pah-poh-lah suasana. “Wah kalau Ibu Menteri dengan suaminya ketat, sampai pakai fasilitas kantor saja, ngga boleh,” ujar Ahmad membela sang Menteri, Ia kuatir soal urusan keluarga ini disangkut pautkan. Tetapi ini kan urusan logika saja kata saya. Sama dengan logisnya Ahmad menghubungkan logika Pengurus Kadin Indonesia, dominan mememangkan pengusaha, merugikan negara. Bisa Anda bayangkan Sidang Pembaca. Jika satu saja kasus, sudah demikian berpilinnya temali kepantingan. Beragam “pawang’ menjaga. “Pawang” bukan pawang anak bawang. Mereka duduk dalam struktur, bahkan menjadi hakim pengadilan. Maka ketika saya saya mengamati di ruang sidang body language wakil dari TMMI, pandangannya sisnis ke staf TP DJP. Ketika hakim menegur bahan yang diajukan staf DJP, dua staf perempuan wakil TMMI yang duduk di barisan belakang bertepuk tangan pelan. Saya artikan, itulah tepuk tangan mengakali hak negara; tepuk tangan bagi sekolah rubuh; anak-anak kurang gizi; infrastruktur tak terurus.
Tameng sejarah dan kekuatan kelonpok usaha Toyota Astra di Indonesia, juga membuat gengsi yang bertepuk tangan pede.. Seakan mereka balik logika, mereka Goliath, negara cecere. Faktanya di negara inilah mereka mendapatkan profit. Pada 2009 mencapai Rp 20 triliun, sesuai yang diumumkan ke publik. Tapi anehnya unit-unit usaha rugi, dan atau impas-impas. Mereka mencengkram bangsa ini melalui Departemen Perindustrian untuk selalu menempatkan program utama menjual mobil dan motor sebanyak-banyaknya. Jika diteruskan paparan saya, sudah sejak lama saya menduaa, matinya kemampuan industri otomotif hebat seperti di PT Perkasa Engineering, yang berkemampuan membuat mobil setara Astra, bahkan lebih - - terbukti mampu membuat truk 4 x 4 bagus, kini dipakai TNI - - bahkan panser sekalpiun, akhirnya tenggelam karena indikasi tekanan tangan industri Jepang. Maka tidak berlebihan, jika hampir semua PMA Jepang di Indonesia melakukan praktek transaksi ketidakwajaran atau Transfer Pricing (TP). Dari 750 PMA yang seumur-umur mengku rugi pada 2005, sebagian besar dari Jepang: berdagang, bertransaksi tidak dalam kewajaran. Sosok Ahmad yang naik motor ke kediman saya, menikmati gaji dan remunerasi memadai. Dugaan saya, ia mengantungi hampir Rp 20 juta sebulan. Karenanya ia dan tim kepada saya mengatakan, “Kami ingin bekerja serius buat negara. Tapi jika keadaan demikian, bagaimana hasil kerja kami,?” “Acapkali kami seakan tamu di Pengadilan Pajak?” tutur Ahmad. Saya lepas kepergian Ahmad dari kediaman saya di siang hari di saat hujan mulai rintik. Mendung menggayut, udara berkabut. Alam seakan paham betapa gundah hati ini melihat kasus pajak di Pengadilan Pajak. Di dalam benak saya, tentulah tidak adil jika kenyatan ini menyalahkan Menkeu semata. Semua orang tak ingin hidup melarat. Namun jika segenap pejabat menjadi bagian menghisap hak rakyat, kehidupan menjadi kualat. Biang kerok kekualatan itu, akan tajam Anda baca bila menyimak UU Nomor 36 2008 tentang pajak. Di pasal 44 jelas dikatakan penggelapan pajak boleh diselesaikan di luar pengadilan dengan denda maksimum 400% dari pajak yang digelapkan. Pasal inilah rupanya menjadi landasan penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan pajak sendiri, melihat celah resmi negosiasi. Maka ketika DPR mengusulkan membuat Pansus Pajak, saya hanya bertanya, apa tak keblinger, bukankah lebih baik mereka merevisi secepatnya UU, agar keadaan tak kian parah? Seorang kawan di Facebook saya mengatakan: UU pajak menciptakan para drakula. Apakah anggota DPR kini tak menyadari mereka menjadi bagian kedrakulaan itu? SEORANG kawan lain di Facebook sengaja menitip kan pesan. Sosoknya pernah bekerja di mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier. Ia banyak tahu sepak terjang mantan pejabat satu ini. “Maka untuk membongkar kebobrokan di pajak, seharusnya tangkap semua pejabat Dirjen pajak, termasuk mantannya” ujar Burhanudin, sebut saja begitu. Kalimat kawan itu mengingatkan saya kepada suatu petang di Gedung DPR RI. Baru saja sebulan anggota DPR yang sekarang ini dilantik. Sore itu kawan aktifis ini menyambut saya dengan jabat tangan erat. “Akhirnya kita berkantor juga di sini,” ujarnya. Kita?
Anda, kata saya. Wajah kawan itu kini banyak tampil di televisi di saat kasus Bank Century. Ia anggota Tim 9. Dalam obrolan ringan, tak lama kemudian masuk satu rekannya se-fraksi dari Komisi XI, yang membawahi keuangan. Ia dulu bekerja sebagai kepala kantor wilayah pajak. Saya tanyakan soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lama saya verifikasi. Bagaimana sebuah rekening PBB, uang negara masuk dulu ke rekening Fuad Bawazier? “Dulu itu sebelum PBB gabung ke direktorat pajak, kebetulan saya berasal dari PBB, ada yang namanya upah pungut (UP).” “UP itu semacam dana non bujeter, terakhir sebelum digabung ke direktorat jumlahnya besar sekali,” ujar Sunan, sebut saja demikian anggota Komisi XI itu. Jika ranah perpolitikan kini semuanya harus dibeli dibeli dengan uang, bukan mustahil masuknya Sunan menjadi anggota dewan, karena asupan gizi ke pemilih nyata. Dari Sunan pulalah saya mendapatkan gambaran bahwa wewenang pejabat memang sangat sakti di pajak. Maka kembali saya teringat akan wajah Fuad Bawazier saat saya wawancarai di Presstalk. Ia sempat kaget soal rekening liar yang saya tanyakan. “Ia saya bongkar itu di era Gusdur, agar rekening liar ditertibkan,” ujar Fuad berdalih kala itu. Dalam verifikasi di lapangan, laporan kekayaan Fuad Bawazier, sebagai contoh. Ia pernah membuat laporan kekayaan ke KPK: property dan uang sebagai hibah Rp 40 miliar. Entah siapa yang menghibahkan? Dari verifikasi saya di lapangan, setidaknya ada puluhan unit property miliknya berupa rumah mewah di Kemang, Jakarta Selatan, rumah Mewah di Menteng, Jakarta Pusat, juga apartment, juga kawasan tanmah yang belum dibangun, serta resort di luar kota. Termasuk rumah di dekat Sunda Kelapa, Menteng, yang dijadikan kantor KAHMI versi Fuad. Dari beberapa property itu, memang tidak semuanya atas namanya. Fuad tercatat mendanai banyak pendirian partai di awal. PAN, diantaranya. Kini ia juga tokoh penting pendana Hanura. Ichsanudin Noorsy, di Metro TV Senin, 5 April malam, “Makin tinggi jabatan seseorang di pajak, makin tinggi pula wewenang angkanya dalam membuat keputusan negosiasi tentang pajak.” Begitulah sebagai contoh, Sidang pembaca. Jika semua ranah politik kita memang mahal, dan harus dibiayai dengan sumber dana yang tak jelas, dan setiap orang berlomba-lomba mempertebal pundi demi bargaining politik sakti, ke depan tenggorokan terasa akan kian sakit jadinya: ranah abu-abu, politik nego, dagang sapi, menjadi-jadi! Dan hari-hari ke depan, suguhan media hanya akan berada di ranah kulit, apatah pula beberapa media mainstream, pemiliknya terindikasi tajam dalam permainan mengemplang pajak. Apa yang hendak dikata? Hingga pada kenyataan inilah lahir kalimat saya, agar para para kufur di umur uzur untuk mundur. Sebagai rakyat biasa saya bertanya, apa yang kalian ingin cari, toh jika mati, hanya tulang tanah berkalang. Revolusi di ranah pajak, adalah merevolusi diri sebagai pemimpin, yang di dalam lubuk bangsa ini sesungguhnya ada tauladan, seperti berkaca ke Muhammad Hatta.
Karena cermin yang selama ini ditutupi, maka tak malu-malu diri para pejabat menampung sekitar 50.000 rekening uang negara ke rekening pribadinya. Wartaekonomi edisi Maret 2010 ini, sekilas menulis soal ini. Inti soal maukah ranah jagad para pemimpin ini kembali melirik ceruk yang selama ini mereka tutupi sendiri, padahal di lubuk kemuliaan, berlian kehidupan nyata adanya. *** Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com. Rabu, 31 Maret 2010 pukul 09:56:00 Awas Pemilukada Rawan Korupsi JAKARTA-- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmi Badoh, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi tahapan dalam pemilu kepala daerah (pemilukada) karena potensi korupsi yang tinggi.Potensi korupsi yang dimaksud seperti penggunaan sumber daya publik di daerah, misalnya anggaran daerah (APBD) untuk kepentingan kampanye dengan berkedok pemberian bantuan sosial bagi masyarakat.''KPK perlu memberikan peringatan pada peserta pemilu mengenai masalah ini. Ini sudah masuk bagian dari korupsi,'' kata Fahmi, di Jakarta, yang dikutip Antara, Selasa (30/3).Menurut Fahmi, KPK seharusnya tidak tinggal diam, demikian pula dengan Bawaslu dan panitia pengawas pemilu............... Selengkapnya silahkan baca di: http://koran.republika.co.id/koran/45/107502/Awas_Pemilukada_Rawan_Korupsi
KPK Pertimbangkan Putusan Pengadilan Inggris Senin, 05 April 2010 pukul 10:04:00 http://koran.republika.co.id/koran/23/107766/KPK_Pertimbangkan_Putusan_Pengadilan_Inggris JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menangani kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd, kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia dengan mempertimbangkan putusan dari Pengadilan Inggris. "KPK memang menyelidiki kasus dugaan suap dari perusahaan Inggris itu," ujar Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, Ahad (4/4).Upaya penyelidikan KPK merupakan tindak lanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan pada 10 Maret 2010 lalu. KPK, jelas Bibit, belum bisa memastikan berapa lama penelaahan terhadap kasus itu berlangsung. ''Kalau sudah ada alat bukti yang memenuhi, status kasusnya bisa segera dinaikkan,'' katanya. Sementara itu, juru bicara KPK, Johan Budi SP, menyatakan, kasus ini dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat antikorupsi. Setelah menerima bukti data awal, KPK juga bakal mempertimbangkan putusan Pengadilan Inggris yang menyatakan sang pejabat Indonesia terbukti bersalah. "Sebagai bahan pertimbangan penyelidikan," imbuh Johan. Kasus ini terkuak setelah KPK menerima laporan tentang dua pejabat, yakni mantan direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo dan mantan direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Rahmat Sudibyo diduga menerima sejumlah suap dari Innospec. Berdasarkan keputusan Pengadilan Southwark Crown, Inggris, keduanya terbukti terlibat suap dari Innospec. Innospec merupakan anak perusahaan Innospec Inc, yang berbasis di Ellesmere Port, Inggris. Perusahaan tersebut mengaku telah menyuap pejabat Pertamina dan pejabat Indonesia. Penyuapan ini terkait penjualan tetraethyl lead (TEL) untuk bensin bertimbal. Serious Fraud Office (SFO) menyebutkan, Innospec akan diganjar kewajiban membayar 12,7 juta dolar AS. Selama periode dakwaan, 14 Februari 2002-31 Desember 2006, Innospec membayar 11,7 juta dolar AS kepada agen-agen yang kemudian membayarkannya kepada staf Pertamina dan pejabat publik lainnya agar mendukung pembelian TEL.
SFO menyatakan, uang suap itu telah membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia menjadi tertunda. Sebab, berdasarkan UU No 23 Tahun 1997, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu PP No 41 Tahun 1999 pada 26 Mei 1999. Kementerian ESDM pun mengeluarkan aturan bensin tanpa timbal pada 2006 melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 3674/K/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin yang dipasarkan dalam negeri tertanggal 17 Maret 2006. indah w
Daimler Didenda Selasa, 06 April 2010 pukul 10:07:00 http://koran.republika.co.id/koran/49/107833/Daimler_Didenda Selain membayar denda, Daimler akan terus dipantau selama dua tahun. WASHINGTON -- Daimler, pabrikan otomotif terkemuka Jerman, mengaku bersalah atas tuduhan suap dan setuju membayar denda 185 juta dolar AS. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan, Daimler dan tiga anak perusahaannya diperkarakan karena melanggar UndangUndang Korupsi Praktik Asing AS, berdasarkan investigasi terhadap mereka di seluruh dunia. Denda sebesar 185 juta dolar AS tersebut disetujui Hakim Mahkamah Tinggi AS, Richard Leon, dalam dengar pendapat pekan lalu. Walau sudah membayar denda, Daimler dan para anak perusahaannya tetap dimonitor selama dua tahun oleh pengawas independen, mantan direktur FBI, Louis Freeh. ''Mereka (Daimler dan anak perusahaannya) masing-masing bersalah atas satu pelanggaran konspirasi yang melanggar peraturan antisuap dalam UKPA, dan satu lagi untuk pelanggaran peraturan antisuap,'' bunyi keterangan Kementerian Kehakiman seperti dilansir AFP, Senin (5/4). Sebagai bagian dari kesepakatan pembayaran denda, Daimler-Chyrsler Automotive Russia (DCAR) dan Export and Trade Finance (ETF) masing-masing setuju membayar 27,3 juta dolar AS dan 29,12 juta dolar AS. Sisanya, dibayar Daimler dan anak-anak perusahaannya secara total.''Ini kejahatan yang sangat kentara dan berdampak luas,'' kata Jaksa John Darden, dalam persidangan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Daimler di bawah vonis maksimal untuk pasal pelanggaran ini. Namun, aparat AS memandang Daimler menunjukkan kerja sama yang sangat baik selama proses hukum. Daimler dilihat telah memberikan upaya yang cukup besar untuk membersihkan citranya. ''Ini (upaya Daimler) pantas mendapat penilaian positif,'' kata Darden. Suap pejabat asing Sebelumnya, dalam tuntutan jaksa disebutkan, Daimler mengakui telah melakukan ratusan suap bernilai puluhan juta dolar kepada pejabat pemerintah setidaknya di 22 negara selama 1998-2008. Suap yang mereka lakukan, antara lain di Cina, Rusia, Thailand, Yunani, Irak, serta berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia. Praktik penyuapan ini dilakukan Daimler untuk melicinkan kesepakatan bisnisnya di berbagai negara tersebut. Suap itu diberikan berbentuk uang maupun berbagai hadiah seperti mobil tahan peluru, perlengkapan golf, dan paket liburan. Kepada pejabat Indonesia, nilai suap diperkirakan mencapai 40 ribu dolar AS, berupa kado pernikahan dan perlengkapan golf. reuters/ap, c15, ed: yeyen rostiyani
Daimler Didenda Jutaan Dolar AS Jumat, 26 Maret 2010 pukul 10:02:00 WASHINGTON-- Pabrikan kendaraan Jerman, Daimler, bersalah melakukan penyuapan pejabat di 22 negara, termasuk Indonesia. Dakwaan yang melibatkan dana puluhan juta dolar AS ini juga dialamatkan kepada tiga anak perusahaannya. Penyuapan terjadi dalam rentang waktu antara 1998 dan awal 2008.Dakwaan disampaikan jaksa penuntut umum Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/3), yang menyebutkan pemberian Daimler demi memenangkan kontrak ini melanggar undang-
undang antikorupsi AS. Daimler dikenal memproduksi Mercedes Benz dan kendaraan jenis truk. Menurut sumber yang dikutip Reuters , Daimler akan membayar denda 185 juta dolar AS. Sedangkan tiga anak perusahaannya yang berada di Jerman dan Rusia, akan menerima vonis bersalah dalam perkara kriminal ini. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menuding produsen Mercedes itu terlibat 'mempraktikkan suap dalam jangka waktu panjang' untuk merebut kontrak bisnis di Cina, Rusia, Turki, Mesir, Nigeria, Irak, dan belasan negara lainnya. Bukti yang diangkat di pengadilan, antara lain kendaraan mewah berlapis baja yang diberikan kepada pejabat di Turkmenistan dan Liberia. Lebih lanjut kejaksaan juga mendakwa Daimler terlibat konspirasi dan melakukan rekayasa catatan dan rekaman. Aksi ini melanggar undang-undang yang menyatakan bahwa menyuap sebuah badan atau perorangan untuk mempertahankan bisnis di negara asing adalah perbuatan melanggar hukum. Daimler di... Selengkapnya silahkan baca di: http://koran.republika.co.id/koran/49/107103/Daimler_Didenda_Jutaan_Dolar_AS
REMUNERASI VERSUS DEMORALISASI Senin, 05 April 2010 pukul 14:54:00 http://koran.republika.co.id/koran/138/107818/REMUNERASI_VERSUS_DEMORALISASI Oleh Teguh Thr, Indah Wulandari Wajahnya terlihat segar walaupun baru saja turun dari pesawat terbang tu juan Jakarta-Singapura. Pemuda itu bernama Gayus Tambunan (30 tahun), seorang pegawai negersi sipil (PNS) Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Ia menjadi pusat perhatian dan pembicaraan diskusi dalam sepekan terakhir ini. Ada tiga hal yang menjadi fokus pembicaraan, yakni soal remunerasi, refor masi birokrasi, dan makelar kasus atau populer dengan istilah markus. Kasus dugaan korupsi pajak yang melibatkan Gayus Tambunan sekaligus membuka borok mafia perpajakan. Di sinilah, kemudian membuat sebagian kalangan mempertanyakan kebijakan remunerasi. Seperti diketahui, remunerasi di Kementerian Keuangan membuat take home pay PNS di Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pa jak, lebih tinggi dibandingkan PNS di kementerian lain. Dalam sebulan, pegawai go longan III A, sekelas Gayus, memperoleh gaji Rp 12 juta. Remunerasi ini harus ditinjau ulang. Seharusnya, jangan naikkan gaji dulu apabila kinerja belum meningkat, kata mantan menteri koordinator perekonomian Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu. Apa sesungguhnya makna remunerasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tesaurus Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Indonesia Depar temen Pendidikan Nasional pada 2008, remunerasi mem punyai arti pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, imbalan, kompensasi, atau upah. Harry Budiman dari Lembaga Ilmu Penge tahu an Indonesia (LIPI) berpendapat bahwa remunerasi adalah payment atau penggajian, namun bisa juga uang atau substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai tim bal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin yang ti dak termasuk uang lembur atau honor. Hal ini, kata dia, dila kukan untuk mendorong sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memelihara SDM yang pro -duktif sehingga tidak pindah ke sektor swas ta dan membentuk perilaku yang berorientasi pada pe la yanan serta mengurangi tindak korupsi, kolusi, dan nepostime (KKN). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, upaya reformasi yang di lakukan Kementerian Keuang an menjadi tidak kontra produktif apabila cara pandang terhadap program reformasi tidak hanya di ker dilkan dan dikaitkan se mata dengan pemberian remunerasi.
Menurutnya, Kemen terian Keuangan merupa kan institusi strategis ka rena hampir seluruh as pek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian ini. Kementerian Keuangan bersifat holding type organization dengan permasalahan yang sangat kompleks. Kementerian memiliki kantor vertikal terbesar dan ter sebar di seluruh Indo ne sia yang memberikan pe la ya n an langsung kepada publik. Tuntutan masyarakat sangat tinggi akan profesionalisme birokrasi. Otoritas fiskal di dunia internasional pada umumnya telah memberikan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien dengan jumlah pegawai yang cukup besar sekitar 62.000 orang. Namun, Rizal Ramli meyakini, sistem remunerasi yang diinisiasi oleh Menkeu terbukti tidak efektif. Dia berpendapat, take home pay Rp 12 juta untuk pegawai pajak tergolong terlalu besar. Apalagi, se lama ini kinerja mereka be lum bisa dibilang bagus. Saya kurang setuju dengan remunerasi. Tidak boleh ada sistem kasta dan diskriminasi semacam itu, tandas Rizal. Gayus, kata dia, bukan satusatunya pemain di Direktorat Pajak. Ada geng-geng lain yang biasanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, ujar Rizal. Hal senada diyakini pemerhati perpajakan dan konsultan Good Governance, Tirmidzi Taridi. Dia menilai, Gayus tidak mungkin bekerja sendirian. Terlebih, selama ini, Gayus menangani perkara perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan asing. Menurutnya, mekanisme kontrol internal dan code of conduct di Direk torat Pajak memang ma sih longgar. Wajib pajak, aparat pajak, dan konsultan pajak saling mendiamkan kalau ada apa-apa, paparnya. Ia berpendapat, pokok persoalannya bukan terletak pada kebijakan remunerasi. Saya justru mendukung remunerasi yang layak di Kementerian Keuangankarena pekerjaan dan kekuasaan yang mereka pegang amat besar, tuturnya. Tingginya remunerasi, lanjutnya, harus disertai dengan kinerja dan pengelolaan yang profesional, baik di sisi input maupun output. Kecemburuan Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Agun Gunanjar, berpendapat, remunerasi di Kementerian Keuangan dianggap menimbulkan kecemburuan pihak lain. Cabut kembali remunerasi di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak,kata Agun Gunanjar. Ia mendesak pencabutan remunerasi sistem gaji di lingkungan Kementerian Keuangan menyusul terbongkarnya kasus rekening pegawai pajak Gayus Tambunan sekitar Rp 28 miliar. Sri Mulyani mengakui, remunerasi tinggi di instansinya bukan berarti akan menyelesaikan semua masalah. Karena, hanya merupakan salah satu dari beberapa langkah pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Ada pandangan seolah-olah dengan remunerasi itu semua tidak ada masalah. Padahal, di negara mana pun, tidak akan ada yang menjamin itu, ujar Ani, pang gilan akrab Sri Mulyani. Menurutnya, yang perlu dievaluasi adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang mampu men deteksi terjadinya abuse of power (penyalahgunaan wewenang). Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menyatakan bahwa ada 15.000 aparat Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia yang rawan melakukan penyelewengan. Umumnya, mereka
berada di bidang pemeriksaan, account representative, juru sita, serta penelaah keberatan dan banding . Di bidang pemeriksaan, ada 4.500 orang, account representative 5.000, juru sita, penelaah, jadi semua bisa 15.000, ungkapnya. Terkait kasus penyelewengan pajak yang dilakukan Gayus dari bi dang keberatan dan banding, Direktorat Jenderal Pa jak telah membebas tugas kan 10 orang atasan Gayus untuk proses pemeriksaan. Ketua Satgas Antimafia Hukum, Kuntoro Mang kusu broto, berpendapat bahwa remunerasi gaji di Kementerian Keuangan sudah tepat. Kasus Gayus ibaratnya lagi apes saja, kata Kuntoro. Menurutnya, reformasi yang berhasil bertujuan untuk mengurangi korupsi. Saya kira, itu yang menjadi pokok. Korupsinya itu adalah masalah yang perlu kita selesaikan, paparnya. Lagi pula, katanya, kasus Gayus telah ditangani Polri dan kejaksaan. Cukupkah remunerasi memperbaiki budaya korupsi? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, perbaikan sistem remunerasi saja tak cukup memperbaiki budaya korupsi. Karena itu, lembaga ini berinisatif akan meningkat kan sistem pelaporan harta kekayaan pejabat. Reformasi bukan berarti peningkatan remunerasi. Yang paling penting, perubahan perilaku mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Utamakan kerja secara clean, ungkap Pelaksana Tugas Harian Ketua KPK, Haryono Umar. Menurutnya, remunerasi layak dilakukan jika penilaian kinerja aparat meningkat di mata publik. Di sisi lain, Haryono melihat, meski sudah dilakukan reformasi birokrasi dalam berbagai program pemerintah, sayangnya belum ter jadi perbaikan signifikan. Kondisinya, jelas Haryono, ternyata tidak berubah drastis. Karena itu, perlu dikaji ulang. Perlu dilihat kembali kalau memang ada orang-orang yang tidak pas posisinya, jangan ditempatkan daripada merusak yang lain, papar Haryono. Salah satu upaya perbaikan itu dapat dilakukan melalui pelaporan harta ke kayaan. Dari data yang dipunyai KPK, laporan harta kekayaan di bidang yudikatif tergolong tinggi, yakni di atas 80. Bahkan, di Mahkamah Agung, nilainya mencapai 96,32. KPK pun akan memperluas sosialisasi serta jangkauan laporan hartanya ke instansi pemerintahan lainnya, terutama sektor pajak. Pasalnya, imbuh Har yono, sektor ini sukar disentuh. Pengelolaan anggar an pajak selama ini tidak bisa diperiksa. Harus ada yang mengawasi dan diaudit, terutama posisi rawan, seperti pemeriksa pajak yang dekat dengan wajib pajak. KPK mengusulkan, Kementerian Keuangan harus mengatur sistem internal agar ada larangan berhubungan terlalu dekat dengan wajib pajak. Sebelum nya, KPK menyarankan adanya perluasan aturan pelaporan harta kekayaan. Semula, menurut ketentuan menteri pendayagunaan aparatur negara dan menteri keuangan, para pejabat eselon satu hingga empat wajib lapor. Usai kasus Gayus mencuat, pelaporan untuk seluruh posisi staf pemerintahan layak diaudit pula. Sudah keterlaluan, ada pegawai rendahan yang punya lebih dari satu rumah mewah dan apartemen serta beberapa mobil kelas build up. Sama sekali tak sebanding dengan gajinya ataupun pendapatan wajarnya sebagai seorang pegawai negeri, Ia menambahkan, jika pegawai rendah begitu, apalagi atasan dan kalangan elite di perpajakan kita. Ini perlu ada penyelidikan secara pembuktian terbalik
dan menyita (membeslag) segala kekayaan yang di peroleh secara tidak wajar,kata Pelaksana Tugas Harian Ketua KPK, Haryono Umar kepada Antara. Hanny Senewe juga mempertanyakan kiprah para pengawas internal dan BPK dalam mengontrol kinerja perpajakan nasional selama ini. C03 ed: ginting. STRUKTUR REMUNERASI (terdiri atas tujuh komponen) 1. Gaji, tidak lagi memakai istilah gaji pokok, di mana gaji ditetapkan dengan memerhatikan peranan masing-masing PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Tunjangan biaya hidup (kamahalan), yang terdiri atas tunjangan pangan, peru mahan, dan transpor. 3. Tunjangan kinerja (insentif), berupa tunjangan prestasi yang diberikan pada akhir tahun. 4. Tunjangan hari raya, yang besarnya sama dengan gaji dan diberikan sekali dalam satu tahun. 5. Tunjangan kompensasi yang diberikan kepada PNS yang bertugas di daerah terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah dengan lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya, atau berisiko tinggi; 6. Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS dan keluarganya dan diberikan minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS. 7. Iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua (THT) dengan jumlah yang minimal sa ma dengan yang dibayar oleh PNS. LIMA PRINSIP DALAM REFORMASI SISTEM REMUNERASI 1. Sistem merit, yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan harga jabatan. 2. Adil. Dalam arti, jabatan yang memiliki beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan pekerjaan yang menuntut penge tahuan, keterampilan, serta tanggung jawab yang lebih tinggi dibayar lebih tinggi. 3. Layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan minimal). 4. Kompetitif, yaitu gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi yang sama di sektor swasta guna menghindari brain drain. 5. Transparan. Dalam arti, PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi. Sumber: Harry Budiman (LIPI) ILUSTRASI: DA'AN YAHYA/REPUBLIKA
Kesejahteraan Rakyat Belum Optimal Selasa, 06 April 2010 pukul 09:48:00 JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah bukan cerminan kesejahteraan rakyat. Seharusnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan baru, menurunkan angka kemiskinan, dan menyempitkan kesenjangan pendapatan. ''Karena (selama ini) kemiskinan tak berhubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi,'' ujar Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis, dalam diskusi yang digelar Center for Information and Development Studies (CIDES) di Jakarta, Senin (5/4). Untuk itu, dia mempertanyakan kepada Menteri Keuangan maupun otoritas Bank Indonesia (BI) menyangkut hubungan pertumbuhan angka kucuran kredit perbankan dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut Harry, kegagalan mengaitkan angka makro dengan kondisi riil masyarakat ini adalah persoalan mental dari otoritas pengambil kebijakan hingga ke tingkat daerah. Contohnya, angka kemiskinan ternyata hanya menyesuaikan perkembangan kebijakan. Namun, saat anggaran daerah diaudit ternyata angka kemiskinan cenderung turun. Modus ini dilakukan untuk mendapatkan penilain wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebaliknya, ketika bantuan langsung tunai (BLT) dikucurkan, jumlah penerima dari warga miskin justru melonjak. ''Itu pun angkanya berbeda-beda antara Departemen Sosial, BPS, atau BKKBN,'' papar dia. Harry juga menyoroti asumsi kenaikan suku bunga SBI yang diajukan pemerintah, dari 6,5 persen menjadi 7 persen. Sebab, SBI mempunyai potensi dispekulasi. ''BI rate naik, akan membuka peluang
portofolio membesar dan mengecilkan ruang gerak pergerakan sektor riil semakin kecil,'' katanya.
foreign direct investmen (FDI). Artinya,
Ekonom CIDES, Umar Juoro, mengatakan dengan kondisi ekonomi global saat ini target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen terlalu mudah untuk diraih. ''Jika saja program pembangunan infrastruktur dapat mengalami perkembangan berarti, pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi lagi di 5,7 persen, bahkan 6 persen,'' ujar dia. Sementara itu, sebagai pembicara kunci diskusi CIDES, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ginandjar Kartasasmita, mengatakan, pembahasan RAPBN-P 2010 merupakan momentum tepat untuk meninjau kembali politik anggaran negara. Menurutnya, jika tidak ada landasan yang jelas untuk penentuan politik anggaran, yang terjadi adalah rebutan alokasi anggaran tanpa dasar dan arah jelas. palupi a auliani, ed: zaky al hamzah
Ratusan Balita Gizi Buruk Harapkan Bantuan Selasa, 06 April 2010 pukul 13:11:00 http://koran.republika.co.id/koran/33 LEBAK-- Balita penderita gizi buruk di sejumlah puskesmas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengharapkan para dermawan untuk membantu dalam peningkatan derajat kesehatan. ''Kami sangat mengharapkan adanya donatur karena 29 balita gizi buruk di wilayah ini dalam kondisi memprihatinkan,'' kata Kepala Puskesmas Leuwidamar, Kabupaten Lebak, H Kumajaya, yang dikutip Antara , Senin (5/4). Kumajaya mengatakan, penanggulangan gizi buruk di enam desa di wilayah kerjanya itu hingga kini masih terkendala faktor himpitan ekonomi masyarakat, juga rendahnya pendidikan. Kedua faktor itulah, kata dia, yang menjadi penyebab utama munculnya balita penderita gizi buruk. Karena itu, penanganan gizi buruk harus terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya termasuk peningkatan ekonomi masyarakat. ''Sepanjang ekonomi dan pendidikan warga rendah dipastikan gizi buruk terus berjatuhan,'' katanya. Dia juga mengatakan, pihaknya saat ini memfokuskan sebanyak 29 balita penderta gizi buruk menjadi gizi yang baik, menyusul terbatasnya dana pemberian makanan tambahan air susu ibu (PMT-ASI) dari pemerintah. ''Kami berharap adanya dermawan yang mau memberikan bantuan berupa makanan, obat vitamin, uang, pakaian, dan lainnya untuk meningkatkan kesehatan mereka,'' katanya. Begitu pula, Kepala Puskesmas Cibadak, Kabupaten Lebak, dr Dani Ramdani, mengaku hingga kini penanganan gizi buruk di wilayah kerjanya belum optimal karena terbatasnya anggaran perbaikan gizi tersebut. Tahun 2010 ini, kata dia, dari 23 anak yang teridentifikasi menderita gizi buruk, sebanyak tiga anak mendapat bantuan makanan tambahan berupa biskuit. Sementara itu, jumlah anak yang bergizi kurang sekitar 120 anak. Mereka harus mendapatkan makanan tambahan agar tidak menjadi gizi buruk. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya terpaksa membuat keropak amal gizi buruk yang disimpan di depan pelayanan puskesmas.''Dana yang terkumpul itu nantinya dibelikan makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi mereka,'' katanya. Menurut dia, pihaknya sangat mengharapkan adanya dermawan yang siap membantu dalam penanggulangan gizi buruk. Sebab, jika tidak dilakukan, dipastikan anak-anak dengan status bergizi buruk semakin bertambah. Penderita gizi buruk juga bisa menimbulkan generasi yang tidak berkualitas di Tanah Air.''Saya kira selama ini penanganan gizi buruk perlu ditingkatkan dengan memberikan asupan gizi yang baik, juga penyuluhan kesehatan anak,'' katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Tata Sudita, mengatakan, saat ini balita penderita gizi buruk berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) tahun 2009 lalu tercatat 1.208 balita. Dia menjelaskan, penyebab gizi buruk terbagi dua, yakni secara langsung mengalami infeksi dan intek gizi. Selain itu, yang tidak langsung, yakni kurangnya ketersediaan pangan keluarga, pola asuh yang salah, dan lingkungan kesehatan. ed:sadewo
Melepaskan Diri dari Kehinaan dan Kemiskinan Rabu, 20 Januari 2010 pukul 09:28:00 Oleh KH Didin Hafidhuddin Sebagaimana telah sama-sama kita yakini bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya tanggung jawab sosial kemasyarakatan, di samping penguatan hubungan dengan Allah SWT. Sebab, pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi harus saling mengenal, berinteraksi, berhubungan, dan saling menolong antara yang satu dan lainnya. Karena itu, refleksi dan manifestasi keimanan seseorang terletak pada dua aspek utama, yaitu ketundukan dan kepatuhan pada aturan Allah SWT serta keharmonisan hubungan sosial dengan sesama manusia. Kedua kekuatan hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal inilah yang akan melepaskan manusia dari kehinaan dan kemiskinan. Allah SWT berfirman, ''Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah...'' (QS Ali Imran [3]:112). Terdapat banyak lagi tuntunan agama yang mengaitkan antara keimanan dan perilaku sosial seseorang. Mulai dari masalah yang dianggap sederhana, tapi punya dampak yang besar, seperti penghormatan kepada tamu, kepedulian terhadap tetangga, menumbuhkembangkan silaturahim antara keluarga dan sahabat, sampai kepada masalah yang dianggap kompleks dan berat, yang memerlukan pemikiran serius dan terencana serta sarana dan prasarana yang cukup, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, ''Amal perbuatan yang paling utama setelah beriman kepada Allah SWT, adalah saling berkasih sayang dengan sesama manusia.'' (HR Thabrani). ''Sedekah yang paling utama adalah engkau memberikan makan pada orang yang sedang kelaparan.'' (HR Baihaqy dari Anas). Di tengah-tengah berbagai persoalan berat yang dihadapi masyarakat dan bangsa kita saat ini, penguatan keimanan kepada Allah SWT dan penguatan hubungan sosial kemasyarakatan melalui aksi-aksi nyata dan konkret yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, merupakan suatu keharusan dalam rangka melepaskan diri dari kungkungan kehinaan dan kemiskinan, baik yang bersifat natural, struktural, maupun kultural. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga, kita menjadi bangsa yang semakin memiliki kekuatan keimanan yang termanifestasikan dalam kesalehan pribadi (individual) ataupun kesalehan sosial. Wallahu A'lam bi ash-Shawab
50 Ribu Orang Indonesia Bunuh Diri Akibat Kemiskinan Jakarta(SIB) Fakta kesehatan jiwa di ibukota Jakarta semakin memprihatinkan, di mana dari delapan juta penduduk Indonesia, dua juta di antaranya atau satu banding empat, menderita gangguan neurotik atau gangguan kecemasan. "Gangguan ini tidak berbahaya namun mengurangi produktivitas, " kata Staf Ahli Menteri Kesehatan, Rahmi Kuntoro saat memberi sambutan pada Seminar "Kesehatan Jiwa Menjadi Prioritas global di Indonesia di Jakarta, Rabu. Sementara itu 8.000 dari dua juta penduduk Jakarta terdeteksi mengalami gangguan jiwa skizofrenia, yang pada level ini gangguan jiwa sudah dalam kategori berat. Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi. Faktor ekonomi ini, ujarnya memang membuat seseorang menjadi rentan terhadap stress, cemas, ketergantungan pada zat psikoaktif serta berperilaku menyimpang. (Ant/k) http://hariansib. com/?p=44698
Ibu Ajak Anak Bunuh Diri Karena Kemiskinan Jumat, 11 Sept 2009 19:53:41 Blitar - WU (29) seorang ibu rumah tangga asal Dusun Minggirsari, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, JawaTimur, nekat mengajak anak kandungnya, Danang (9), untuk bunuh diri, diduga karena alasan kemiskinan. Aksi nekat seorang ibu tersebut diduga kuat lantaran beban hidup yang selama ini melekat kepada keluarganya, dirasa semakin berat, sehingga nekat bunuh diri. http://www.antaraja tim.com/lihat/ berita/16777/ Ibu-Ajak- Anak-Bunuh- Diri-Karena- Kemiskinan
Bunuh Diri karena Kemiskinan Kamis, 2 Juli 2009 | 8:58 WIB CILEGON | SURYA.CO.ID — Seorang ibu rumah tangga bernama Dasty (50) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Warga Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten, itu diduga tertekan karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. http://www.surya. co.id/2009/ 07/02/bunuh- diri-karena- kemiskinan. html
Korban Tewas Akibat Kelaparan di Yahukimo Bertambah Jum'at, 4 September 2009 - 16:38 wib Nur Rahmatika Adriyati - Okezone JAYAPURA - Musibah kelaparan yang melanda Kabupaten Yahukimo, Papua memakan korban lagi. Dikabarkan, saat ini korban tewas bertambah 21 orang. Jadi total warga yang tewas karena kelaparan menjadi 113 orang, dari semula 92 orang. Seperti yang dikatakan Koordinator Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia, Izak Kipka ketika dihubungi okezone, Jumat (4/9/2009). "Ini berdasarkan penelusuran kami di lapangan, yakni di sejumlah distrik yang dilanda kelaparan," ujarnya. http://news. okezone.com/ read/2009/ 09/04/1/254564/ 1/korban- tewas-akibat- kelaparan- di-yahukimobertambah http://infoindonesi a.wordpress. com/2008/ 03/17/dari- sabang-sampai- merauke-rakyat- indonesia- matikelaparan/
Anak korban Busung Lapar di Indonesia Alami Gizi Buruk, 5 Juta Anak Indonesia Terancam Kehilangan Daya Saing JAKARTA–MIOL: Dalam 15 tahun mendatang sebanyak lima juta anak Indonesia terancam kehilangan daya saingnya bila kasus gizi buruk di Tanah Air tidak segera ditanggulangi. Data dari Departemen Kesehatan menyebutkan pada 2004 masalah gizi masih terjadi di 77,3 persen kabupaten dan 56 persen kota di Indonesia. Data tersebut juga menyebutkan bahwa pada 2003 sebanyak lima juta anak balita (27,5 persen) kurang gizi dimana 3,5 juta (19,2 persen) diantaranya berada pada tingkat gizi kurang dan 1,5 juta (8,3 persen) sisanya mengalami gizi buruk. Sementara menurut pengelompokkan prevalensi gizi kurang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia tergolong sebagai negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi pada 2004 karena 5.119.935 balita dari 17.983.244 balita Indonesia (28,47 persen) termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk. http://www.litbang. depkes.go. id/aktual/ anak/giziburuk28 0406.htm Busung Lapar, Cermin Kemiskinan Nasional Indonesiaterkenal gemah ripah loh jinawi karta raharja. Namun, ungkapan itu rasanya patut dikaji ulang terkait meledaknya kasus busung lapar yang identik dengan kurang gizi. http://www.its. ac.id/berita. php?nomer= 2030 http://infoindonesi a.wordpress. com/2008/ 03/17/foto- foto-anak- korban-busung- lapar-di- indonesia/
14 Juta Lebih Penduduk Indonesia Menderita Gizi Buruk Jakarta, Kamis Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk. Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Balita). "Jumlah itu lebih sedikit dari jumlah tahun-tahun sebelumnya, sehingga meskipun sekarang hampir setiap hari terjadi gizi buruk, namun tidak setinggi kasus gizi buruk pada tahun 2003-2004 sebagai imbas dari krisis moneter," kata Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan Depkes, Abdurachman, di Jakarta, Kamis (2/3). Abdurachman membenarkan kesehatan masyarakat Indonesia yang semestinya menjadi prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal, namun hingga kini pemerintah masih mengesampingkannya. "Dalam tujuh prioritas pembangunan tahun 2006, aspek kesehatan bangsa tidak tersusun dengan jelas, apalagi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025," ujarnya. Menurut dia, aspek kesehatan memang belum berada di posisi peringkat atas, meski derajat kesehatan masyarakat Indonesia masih berada pada derajat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan dalam APBN 2006 sebesar Rp10,8 triliun, atau 2,9 persen dari APBN. "Jumlah anggaran tersebut berada pada urutan ke enam di bawah sektor lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan layanan umum. Padahal seharusnya alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya lima persen dari APBN sesuai anjuran WHO," jelasnya. Korban bertambah Sementara itu, jumlah penderita penyakit gizi buruk di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sejak akhir Desember 2005 hingga saat ini terus bertambah dan dua orang penderita meninggal dunia. Dua korban meninggal merupakan bagian dari 12 orang bayi balita yang dipastikan menderita gizi buruk di Kotabaru. Kedua korban meninggal dunia yaitu Khusnul Khotimah (8) warga jalan Wiramartas Rt.7 No.8 meninggal akhir 2005 dan Hikmah (2) warga Rampak meninggal dunia akhir Februari 2006 setelah sempat dirawat di RSUD Kotabaru kemudian dibawa paksa pulang oleh pihak keluarga. Sumber: Ant Penulis: Nik
