Meylina Djafar. MCN. MBA DPP PERSAGI Disampaikan pada Temu Ilmiah & Kongres Persagi ,Yogya Nov ‘14
DEFINISI TENAGA KESEHATAN
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Pasal 11
Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterapian fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.
Pasal 37
Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas:
melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;
melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan.
REGULASI UJI KOMPETENSI
Pelayanan kesehatan yang paripurna
Globalisasi
Penerapan beberapa aturan hukum
Standarisasi output pendidikan & kompetensi nakes
Uji kompetensi Set up standard Drives learning Drive process Provide feedback
Assessment
Kurikulum berbasis kompetensi
Jumlah
Distribusi
Kualitas pendidika n
Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Prinsip Student Assessment - Validitas - Reliabilitas - Feasibilitas - Dampak bagi mahasiswa & institusi pendidikan
• Standardized of Health Service
• High quality of health service
• Educational Evaluation
Ministry of Health
Ministry of educatio n
Patient
Health professional s • Certification & Registration
Uji Kompetensi: ujian yang dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetensi sesuai Standar Kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi. kompetensi = competence-based assessment sebagai longitudinal assessment, ujian standarisasi nasional/ uji kompetensi bagian integral dan komplementer terhadap sistem ujian kompetensi di institusi. Uji
1
Landasan Filosofis 2
3 4
Landasan Sosiologis
Landasan Yuridis Landasan Teknis
Tujuan Dasar Uji Kompetensi untuk Lulusan Pendidikan Tinggi Kesehatan : Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dalam menjalankan profesionalisme dalam pelayanan dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat Uji kompetensi sebagai metode asesmen untuk pengelolaan pasien yang aman dan efektif
Landasan Sosiologis Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang
Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan
Kolaborasi Pelayanan
Tenaga Kesehatan
Pendidikan Inter-Profesi
KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat Sistem Kesehatan
Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan
Pelayanan Kesehatan yang Optimal
◦ Validity ◦ Reliable. ◦ Practicability. ◦ Defensible ◦ Impact on Learning
Alur Registrasi Nakes melalui Uji Kompetensi SERTIFIKASI Uji Kompetensi (exit exam)
REGISTRASI
LISENSI
Serkom
STR
SIP / SIK
Perguruan Tinggi *
MTKI
Pemerintah Daerah
Uu 12/2012
Pmk 46/2013
Manfaat Registrasi Nakes
UNTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU
TENAGA KESEHATAN, PERLU DILAKUKAN PROSES
SERTIFIKASI MELALUI UJI KOMPETENSI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MTKI) DI TINGKAT PUSAT DAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROPINSI (MTKP) DI TINGKAT PROVINSI.
Ada manfaat perolehan STR bagi Nakes Giz 1. kwalitas dan kwantitas nakes Perprofesi Level Pendidikan Kompetensi 2. kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberian pelayanan gizi oleh nakes 3. mutu pendidikan nakes gizi
Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memliki STR. Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki IJAZAH dan SERTIFIKAT KOMPETENSI Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan dan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan setelah yang bersangkutan lulus uji kompetensi.
Di Dapat Jumlah Tenaga Kesehatan
• Nakes Yang Profesional • Nakes Perpropinsi/ profesi • Perinstitusi Pemerintah/ swasta
Mutu Tenaga Kesehatan
• Perprofesi • Level Pendidikan • Kompetensi
Ada Kepastian Hukum
• Bagi Tenaga Kesehatan • Bagi Masyarakat
Jumlah Institusi Pendidikan
Mutu Institusi Pendidikan
Alur Regulasi melalui Uji Kompetensi SERTIFIKA SI Uji Kompetensi (exit exam)
REGISTRASI
LISENSI
Serkom
STR
SIP / SIK
MTKI
Pemerintah Daerah PERMENKES
Perguruan Tinggi * UU 12/2012 PT
PMK 46/2013
Penerimaan Usul Penerbitan STR T Cek dan Verifikasi Soft Copy
Pembukuan STR Yg Di TTD
Foto Kopi + Cap STR
Tanda Tangan STR
Pengepakan STR
Agenda Penerimaan STR
Paraf STR Anggota MTKI (Profesi)
Pembukuan / Rekapitulasi STR ( Per ProfesiProvinsi)
Pemilihan Menurut Profesi & Print Out Daftar Nama Usul STR Koreksi & Verifikasi Oleh Anggota MTKI (OP) T Entry Usul (Import Data) STR Ke Dalam Sistem
Penempelan Foto Penyerahan STR Pembukuan Print Out- STR
Pencetakan STR + Daftar Nama
Pengiriman STR
BAB II
PELAKSANAAN REGISTRASI
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 2 Setiap Nakes yg akan menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki Izin dari pemerintah Untuk memperoleh izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diperlukan STR STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara Nasional Untuk memperoleh str sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Nakes harus memiliki Sertifikat Kompetensi Format STR terlampir
1.
2.
1. 2.
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(4) diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh PTKes yg memiliki Izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PTKes bersama dengan MTKI Pasal 4 STR berlaku sejak dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Nakes ybs di tahun kelima STR dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan; dan b. Pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan,pendidikan ,pelatihan,dan atau kegiatan Ilmiah lain 4.Jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atas usulan dari organisasi profesi
1.
a.
b. c.
Pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada psl 4 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan: Keterangan kinerja dari Institusi tempat bekerja,atau keterangan praktik dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja; dan Rekomendasi dari Org.Profesi
2.Pemenuhan kecukupan dlm kegiatan pelayanan ,pendidikan,pelatihan dan/atau kegiatan Ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(3) huruf b dibuktikan dg pemenuhan syarat satuan kredit profesi yang diperoleh 5 (lima) tahun yg ditetapkan oleh Organisasi profesi
Dalam hal Nakes tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dlm psl 4 ayat (3), maka Nakes tsb harus mengikuti Evaluasi kemampuan yang dilaksanakan oleh OP bekerja sama dengan MTKI
BAB VI. PERALIHAN
Pasal 30 pemberian STR bagi Nakes yg punya Izin praktik,izin kerja,STR , sebelum PM 46/2013 Nakes blm punya STR,izin,Izin praktik,izin kerja telah lulus ujian prog pddk sebelum diberlakukan UKOM diberi STR Permohonan STR bisa kolektif MTKP MTKI
HARMONISASI BENTUK IZIN
SERTIFIKAT KOMPETENSI
SURAT TANDA REGISTRASI
SURAT IZIN PRAKTIK ATAU SURAT IZIN KERJA
29
Aktivitas dalam tiap Ranah CPD Pembelajaran
Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session, membaca artikel di jurnal terakreditasi, dll
Profesionalisme
Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi pembicara/moderator pada seminar/workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dll
Pengabdian Masyarakat
Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi profesi, aktif dalam pokja tertentu, dll
Publikasi Ilmiah
Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi).
Pengembangan Ilmu
Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor kompetensi
Peran Organisasi Profesi 1.Menentukan jumlah satuan kredit profesi (SKP) dan proporsinya dalam tiap ranah sebagai syarat re-sertifikasi dan atau reregistrasi yang dilaksanakan tiap 5 tahun. Bagi tenaga kesehatan selain tenaga medis, penetapan jumlah SKP dilakukan oleh MTKI atau KFN berdasarkan usulan organisasi profesi. Contoh: Dokter : 250 SKP Apoteker : 127,5 SKP Perawat : 25 SKP Gizi : 25 SKP
Peran Organisasi Profesi 2. Menetapkan besaran SKP bagi setiap penyelenggaraan kegiatan ilmiah keprofesian dengan mempertimbangkan: • Bentuk dan skala penyelenggaraan kegiatan • Materi yang disajikan • Reputasi/kompetensi narasumber • Durasi penyelenggaraan kegiatan • Aksesibilitas, dan sebagainya.
Tiap OP segera memutuskan tentang CPD: ◦ Berapa pemberian SKP (satuan kredit profesi) sesuai yg diperlukan ◦ Bagaimana cara mendapatkannya,melalui event tertentu ◦ OP penyiapkan SK,Pedoman pemberian SKP
BPPSDMK memfasilitasi CPD: OP membuat pertemuan ilmiah tiap rumpun nakes Pelaksana: BPPSDMK dan OP Simposium nasional Bila perlu Simposium Internasional
Penyempurnaan software Registrasi on line (ROL) Perluasan OP yang ikut (ROL) Perluasan jaringan registrasi on-line ke seluruh provinsi Pelatihan teknisi / staf administrasi untuk registrasi on-line (OP dan MTKP)
Fasilitasi pengembangan CPD (SEMINAR, WORKSHOP,SYMPOSIUM, PENULISAN KARYA ILMIAH) untuk seluruh OP Penyelenggaraan symposium nasional untuk tiap rumpun tenaga kesehatan ( OP) Bila perlu menyelenggarakan symposium internasional ( OP ) Penerbitan JTKI (Jurnal Tenaga Kesehatan Indonesia) utk setiap OP atau MTKI : ◦ Biaya penerbitan ◦ Pelatihan ―scientific writing)
Dengan telah disusunnya Blue Print Uji Kompetensi untuk Nakes TRD dan RD, perlu dilakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan Indstitusi pendidikan terkait serta para stake holder Setelah Blue print disepakati, perlu dilakukan TOT Item Dvelopment dan Item Review soal TRD dan RD Setelah soal Uji Kompetensi di susun ,dan terkumpul soal dari Regional Barat dan Timur, maka perlu di lakukan Item Review dari kumpulan Soal yang telah ada di IBA kedua regional
Sumber Hasil ksepakatan antara PERSAGI & AIPGI Th 2013-2014
Tinjauan 1
AREA KOMP
TRD D3 GZ
RD PROFESI
LANDASAN ILMIAH ILMU GIZI
5-10%
5-10 %
PROSES ASUHAN GIZI INDV & KLG
30-40%
40-50 %
MANAG PROGRAM PELAYANAN PANGAN & GIZI
15-20%
10-15%
MANAG SISTEM PENYELENGGR MAKANAN
15-20%
10-15 %
ETIKA MORAL &PROFESIONALISME GIZI
5-10%
5-10 %
KOUNIKASI EFEKTIF
5-10%
5-10 %
PENELITIAN TERAPAN GIZI
5-10%
5-10 %
KETR
TINJ 2 (DOMAIN PERILAKU)
TINJ 3 (REASONI NG ABILLITY)
TINJ 4 (KEDALAMAN RINCIAN / SIFAT PELAYANAN) Endrokrinologi dan metabolik: DM, hyperthyroid,Obesitas, syndrom metabolik
TINJ 5 (UPAYA PELAYA NAN) Promotif
INDIVIDU
Preventif
KELOMPO K
Kognitif (15 %)
Recall (15%)
Cardiovascular disease: HT, Dislipidemia, AMI, CHD
Prosedural Knowledge (75 %)
Reasoning (85%)
Neurology: Stroke, CVA, Cerebral Kuratif palsy, MND
Konatif (10 %)
Renal disease: ARF, CRF, Nephrotic syndrome, Gastrohepatology: GI disorders, CH, Pancreatitis, Cholesistitis, choleliitiasis, CD, UC Respiratory: COPD
TINJ 6 SASARAN
Rehabilitatif
T2
T3
TINJ 4 Nutritonal Deficiency: IDA, GAKY, KEP, KVA Surgery and Critical Care SCREENING GIZI : ANTROPOMETRI, DIETARY ASSESMENT GIZI, BIOKIMIA, KLINIS, SURVEILANS INTERVENSI LIFE CYCLE : (HAMIL, MENYUSUI, BAYI, BALITA, ANAK SEKOLAH, REMAJA, DEWASA, LANSIA) HYGINE SANITASI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MAKANAN
T5
MULTIPLE QUESTION /MCQ Type A TEMPLETE PENYUSUNAN SOAL :
NO
ISI TEMPELETE
D3 GIZI
TINJAUAN ( T1—T5 )
SESUAI BLUE PRINT GIZI D3 & RD
RD
TINJAUN ( T1 – T 6)
setiap Tinjauan BP tersebar BOBOT dl %
VIGNETTE/ KASUS SOAL TINJAUAN VIGNETTE LEAD IN / PERTANYAAN OPTION / DAFTAR JAWABAN Dan KUNCI NAMA PENYUSUSN/WRITER REFERENCES
KETR
Aktual Cases
Sesuai syarat A sd E homogen
TERIMA
WASS
KASIH
WR WB
Pasal 4 Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari menteri kesehatan Pasal 21 Setiap Nakes dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi Pasal 24 Perlindungan hukum diberikan kepada Nakes yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi
DASAR HUKUM
UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 21 - Ayat 1 : Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan kesehatan. -
-
Ayat 2 : Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Ayat 3 : Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.
