METODE PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya SKRIPSI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Ade Yuniati NIM: 122114069

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Ade Yuniati NIM: 122114069

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016 i


ii


31 Mei

iii


LEMBAR PERSEMBAHAN

“dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan” Roma 5: 4

Kupersembahkan untuk:

Papaku Likman I. Awan, S.H. dan Mamaku Patrileni, S.Sos. Kakakku Liani, S.Farm., Apt., Mina Dayang, dan Mina Indut Bue dan Tambiku yang sudah tenang bersama Tuhan Yesus Partnerku, Aria Jaya My mood boosters, Laurencia Sintani, Ribka Novianita Agan, dan Harry Zentino Teman seperjuanganku, Brigitta Dyah Karisma, Margareta Desi, Prisca Nadya Verina, Evelyn Novianti, dan Andriyanto Keluarga besarku

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: METODE PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya dan diajukan untuk diuji pada tanggal 8 April 2016 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2016 Yang membuat pernyataan,

Ade Yuniati

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama Nomor Mahasiswa

: Ade Yuniati : 122114069

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: METODE PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal 31 Mei 2016

Ade Yuniati

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Bapak Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.

2.

Bapak Dr. H. Herry Maridjo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

3.

Bapak YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

4.

Ibu Ilsa Haruti Suryandari, S.E., S.I.P., M.Sc., Akt., CA., selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

5.

Bapak Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi.

vii


6.

Seluruh dosen dan karyawan sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk berdinamika bersama dan berbagi ilmu pengetahuan.

7.

Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi Kota Palangkaraya yang telah memberikan izin untuk penelitian di Pemerintah Kota Palangkaraya.

8.

Bapak dan Ibu dari Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

9.

Papa, mama, kakak, kekasih, keluarga, dan sahabat yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Teman-teman seperjuangan MPAT Kelas F, Akuntansi 2012, Staf Humas USD 2015/2016, dan Pondok Indah Kasuari 7 yang sudah berdinamika bersama selama perkuliahan. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Ade Yuniati

viii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .........................

v

HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................

vii

HALAMAN DAFTAR ISI ..............................................................................

ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ......................................................................

xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..................................................................

xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................

xiv

HALAMAN DAFTAR SINGKATAN ............................................................

xv

ABSTRAK ....................................................................................................... xvii ABSTRACK ...................................................................................................... xviii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................

1

1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................

1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................

4

1.3 Batasan Masalah .........................................................................

4

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................

4

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................

5

1.6 Sistematika Penulisan .................................................................

5

ix


BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................

7

2.1 Organisasi Sektor Publik ............................................................

7

2.2 Penganggaran Pemerintahan .......................................................

8

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..................................................

14

2.4 Retribusi Daerah .........................................................................

19

2.5 Retribusi Izin Gangguan (HO) ....................................................

22

2.6 Penelitian Terdahulu ...................................................................

27

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................

30

3.1 Objek Penelitian ..........................................................................

30

3.2 Metode dan Desain Penelitian ....................................................

30

3.3 Teknik Pengambilan Sampel ......................................................

31

3.4 Teknik Pengumpulan Data..........................................................

32

3.5 Teknik Analisis Data ..................................................................

32

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH ....................................................

36

4.1 Letak Geografis Kota Palangkaraya ...........................................

36

4.2 Keuangan Daerah ........................................................................

39

4.2.1

Pendapatan Asli Daerah ..................................................

39

4.2.2

Pendapatan Transfer ........................................................

41

4.2.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah .......................................

42

4.2.4

Belanja Daerah ................................................................

42

4.3 Aspek Ekonomi...........................................................................

43

4.3.1

Produk Domestik Regional Bruto ...................................

43

4.3.2

PDRB Perkapita ..............................................................

47

x


4.3.3

Pertumbuhan Ekonomi ....................................................

47

4.3.4

Inflasi ..............................................................................

48

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ......................................

50

5.1 Deskripsi Data.............................................................................

50

5.2 Analisis Data ...............................................................................

63

5.2.1

Sistem Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) ....................

5.2.2

63

Perkiraan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gngguan (HO) ..............................

71

5.3 Hasil Penelitian dan Interpretasi .................................................

76

BAB VI PENUTUP .........................................................................................

79

6.1 Kesimpulan .................................................................................

79

6.2 Keterbatasan Penelitian...............................................................

80

6.3 Saran ...........................................................................................

80

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

83

LAMPIRAN .....................................................................................................

86

xi


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangkaraya ................................... 37 Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Palangkaraya ................................................................................ 39 Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2014 ......................... 44 Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2014 ............... 45 Tabel 4.5 PDRB Perkapita Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2008-2013 ................................................................................... 47 Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014 ............ 48 Tabel 4.7 Laju Inflasi Kota Palangkaraya dan Nasional Menurut Bulan, 2014 ... 49 Tabel 5.1 Analisis SWOT Izin Gangguan (HO) ................................................... 70 Tabel 5.2 Perhitungan Tren Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Perizinan Baru .................. 73 Tabel 5.3 Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Pendaftaran Ulang Izin Gangguan ...................................................................................... 74

xii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palangkaraya ............................................... 37 Gambar 4.2 Diagram Persentase Luas Wilayah Kota Palangkaraya per Kecamatan, 2015 ............................................................................... 38 Gambar 5.1 Flowchart SOP Pengusulan Target PAD: Retribusi Izin Gangguan (HO) ................................................................................. 55 Gambar 5.2 Grafik Target Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Tahun 2010-2016 di Kota Palangkaraya ........................................... 56 Gambar 5.3 SOP Penyelesaian Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya ..................................................................................... 62

xiii


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Pengusulan Target kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya .................................................................... 87 LAMPIRAN 2 Jenis Usaha Wajib Izin Gangguan (HO) .................................... 90 LAMPIRAN 3 Fungsi Jalan di Kota Palangkaraya ............................................ 94 LAMPIRAN 4 Format Surat Permohonan .......................................................... 112 LAMPIRAN 5 Format Surat Izin Gangguan (HO) ............................................. 116 LAMPIRAN 6 Surat Izin Penelitian ................................................................... 118

xiv


DAFTAR SINGKATAN

No.

Singkatan

Kepanjangan

1.

ADHB

Atas Dasar Harga Berlaku

2.

ADHK

Atas Dasar Harga Konstan

3.

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

4.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.

APBD-P

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

6.

B3

Bahan Berbahaya Beracun

7.

BPPT-PM

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

8.

BPS

Badan Pusat Statistik

9.

DAK

Dana Alokasi Khusus

10.

DAU

Dana Alokasi Umum

11.

DBH

Dana Bagi Hasil

12.

FKTP

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

13.

HO

Hinder Ordonantie

14.

IMB

Izin Mendirikan Bangunan

15.

PAD

Pendapatan Asli Daerah

16.

PBB

Pajak Bumi Bangunan

17.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

18.

PPBS

Planning, Programming, and Budgeting System

19.

RAPBD

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

20.

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

21.

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

22.

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

23.

SIUP

Surat Izin Usaha Perdagangan

24.

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

25.

SKRD

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

26.

SKTU

Surat Keterangan Tempat Usaha

27.

SOP

Standard Operating Procedure

xv


No.

Singkatan

Kepanjangan

28.

SPPL

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

29.

UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

30.

ZBB

Zero Based Budgeting

xvi


ABSTRAK


Ade Yuniati NIM: 122114069 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya. Selain itu, juga untuk mengetahui potensi sesungguhnya penerimaan PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya dan dapat dijadikan referensi sebagai dasar penetapan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) untuk tahun berikutnya. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan data pada basis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis data kualitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dimulai dengan menentukan target penerimaan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya menetapkan target penerimaan berdasarkan realisasi pencapaian penerimaan retribusi izin gangguan (HO) tahun sebelumnya dan mengingat masih banyak potensi izin gangguan (HO) yang belum tergali. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya merencanakan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, seperti memberi himbauan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Potensi penerimaan PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dapat diperkirakan dengan memproyeksikan pertumbuhan baru izin gangguan (HO) berdasarkan tren data masa lampau dan menghitung jumlah retribusi izin gangguan (HO) yang akan kadaluwarsa di tahun 2016.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Sistem Perencanaan Pendapatan Asli Daerah, Izin Gangguan, Retribusi Izin Gangguan, Triangulasi.

xvii


ABSTRACT

OWN-SOURCE REVENUE PLANNING METHOD Case Study of Hinder Ordonantie (HO) Retribution in Palangkaraya Government

Ade Yuniati Student Number: 122114069 Sanata Dharma University Yogyakarta 2016

This research aims to know the implementation of Own-Source Revenue (OSR) on Hinder Ordonantie (HO) retribution in Palangkaraya Government. Furthermore, it seeks to gain additional knowldege regarding the real potential of OSR on HO sector in Palangkaraya. Hopefully, this research can provide information about OSR planning on HO retribution sector in Palangkaraya and become a reference in determining the HO retribution revenue goal for the following year. This research is categorized as a case study. This research used qualitative descriptive method with triangulation approach. The conducted sampling method in this research was purposive sampling. The researcher took the data by interview, observation, and collect data from database. In analyzing the data, the researcher used descriptive statistics and qualitative data analysis. Based on the analysis, it can be concluded that OSR planning system on HO retribution is started by determining the revenue goal. The Local Revenue Office of Palangkaraya decides it based on the realization of HO retribution revenue in the previous year as well as its raw potential which has not been achieved. The Environment and Forest Department of Palangkaraya plans several strategies to reach the intended goal, such as giving a guidance and socialization to the interpreuners. They are able to estimate OSR on HO potential by projecting growth of new HO based on the previous data and calculating amount of HO retribution which will expire in 2016. Keywords: Own-Source Revenue, Own-Source Revenue planning system, Hinder Ordonantie, Hinder Ordonantie Retribution, Triangulation.

xviii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pemerintahan Daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakan desentralisasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal administrasi keuangan daerah. Hal-hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah daerah. Salah satu komponen yang menentukan hubungan keuangan pusat-daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (Budisusila; 2010). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting

guna

membiayai

pelaksanaan

1

pemerintahan

daerah

dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangkaraya Tahun 2013-2018, luas Kota Palangkaraya yang berada pada urutan ketiga di Indonesia yaitu 2,687 km2 memiliki banyak potensi alam yang membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Pemerintah Kota Palangkaraya wajib mengatur perizinan bagi kegiatan usaha yang menimbulkan ancaman atau gangguan bagi lingkungan sekitar. Atas izin gangguan yang diberikan maka Pemerintah Kota Palangkaraya berhak memungut retribusi izin gangguan (Hinder Ordonantie (HO)) yang digolongkan

sebagai

retribusi

perizinan

tertentu.

Pemerintah

Kota

Palangkaraya berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin gangguan dan pelaksanaanya harus diatur dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangkaraya membuat Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka dibuat Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2014 tentang


Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan dan Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mekanisme pelaksanaan retribusi izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti yang tertulis di Buletin Litbang Pemerintah Kota Palangkaraya Edisi 04/ Tahun III/ 2011 yang terbit pada Bulan Juni 2011, terdapat dua permasalahan umum yang terjadi dan berkaitan dengan PAD di daerah, termasuk Pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu terdapat kecenderungan aparat pemerintah daerah untuk merendah-rendahkan target PAD dan selama ini belum ada evaluasi untuk mengetahui apakah pungutan PAD Kota Palangkaraya telah dilaksanakan secara optimal. Jika rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan PAD Kota Palangkaraya dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya yang setara, target PAD Kota Palangkaraya relatif lebih kecil. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB, pertumbuhan PAD Kota Palangkaraya melebihi pertumbuhan PDRB. Hal ini menunjukan masih adanya potensi PAD yang belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, perlu diketahui metode perencanaan PAD terutama pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya dan potensi retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya.


1.2 Rumusan Masalah a.

Bagaimana pelaksanaan sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya?

b.

Berapakah perkiraan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya?

1.3 Batasan Masalah Penelitian ini hanya mengamati pelaksanaan sistem perencanaan retribusi izin gangguan (HO) yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan merupakan evaluasi dari realisasi penerimaan PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO). Penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Kota Palangkaraya sehingga kesimpulan penelitian ini hanya berlaku untuk Pemerintah Kota Palangkaraya.

1.4 Tujuan Penelitian a.

Peneliti hendak mengetahui pelaksanaan sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya.

b.

Peneliti

hendak

mengetahui

potensi

sesungguhnya

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO)


di Kota Palangkaraya sebagai referensi dalam penetapan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) untuk tahun berikutnya.

1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya. Hasil perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penetapan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) untuk tahun berikutnya sehingga pemerintah setempat dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hendaknya penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk pembaharuan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di Kota Palangkaraya.

1.6 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.


Bab III Metode Penelitian Pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV Gambaran Umum Daerah Pada bab ini akan dibahas secara garis besar objek yang diteliti, seperti gambaran kota yang diteliti, keuangan daerah, aspek ekonomi, dan rona kawasan studi. Bab V Analisis Data dan Pembahasan Pada bab ini akan dibahas mengenai data penelitian, pengolahan data, dan hasil analisis data. Bab VI Penutup Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitan, dan saran dari pelaksanaan penelitian.


BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Sektor Publik Pemerintah merupakan organisasi terbesar sektor pubik. Peran utama pemerintah dalam pengelolaan sektor publik mencakup tiga hal, yaitu regulatory role, enabling role, dan direct provision of goods and services ((Jones; 1993) melalui (Mahsun; 2013)). a. Regulatory Role Regulatory role adalah peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat. Regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan public goods. Pemerintah sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasiorganisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum. b. Enabling Role Enabling role adalah peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah. Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat

7


berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut. c. Direct Provision of Goods and Services Direct provision of goods and services adalah peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. Semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian

sektor

publik

mulai

dilakukan

privatisasi.

Privatisasi

mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Pemerintah berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public goods dan quasi public goods, meskipun sudah diprivatisasi oleh swasta. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.

2.2 Penganggaran Pemerintahan Penganggaran pemerintahan merupakan wujud pemerintah dalam melaksanakan peran utamanya dalam pengelolaan sektor publik. Penganggaran merupakan salah satu proses perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Mahsun; 2013). Penyusunan anggaran pemerintah daerah mengacu pada rencana strategis dan


rencana kerja. Rencana strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tersebut maka disusunlah anggaran pemerintah, yang pada tingkat daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mahsun; 2013), terdiri dari: a. Pendapatan Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. b. Belanja Belanja terdiri dari Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Tersangka. c. Pembiayaan Pembiayaan meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Sistem penganggaran sektor publik dalam sejarahnya berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan masyarakat. Berikut ini adalah jenis penganggaran keuangan daerah (Ritonga; 2009): a. Anggaran tradisional, ditandai dengan line item dan incrementalism. (1) Line Item Pendekatan line item didasarkan atas sifat nature dari penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan dan pengeluaran yang telah ada


dalam struktur anggaran, walaupun ada beberapa item yang sudah tidak relevan untuk digunakan pada periode sekarang. (2) Incrementalism Anggaran bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya. Data yang digunakan sebagai dasar adalah data tahun sebelumnya tanpa ada kajian apakah pengeluaran periode sebelumnya didasarkan atas kebutuhan yang wajar atau tidak. b. Anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik. (1) Zero Based Budgeting (ZBB) Pendekatan

ini

dapat

mengatasi

kelemahan

pendekatan

incrementalism karena anggaran diasumsikan mulai dari nol. Pendekatan ini tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu dalam penyusunan anggaran tahun ini. Kebutuhan anggaran didasarkan pada kebutuhan tahun ini. (2) Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) Pendekatan ini didasarkan pada sistem perencanaan formal yang berorientasi pada output dan tujuan. Penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran ini tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, tetapi berdasarkan program dengan pengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.


(3) Performance Based Budgeting Performance Based Budgeting disusun untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional, yaitu tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini sangat menekankan konsep value for money, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Anggaran dengan pendekatan ini merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut: a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. d. Transparan,

untuk

memudahkan

masyarakat

mengetahui

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.

dan


f. Tidak

bertentangan

dengan

kepentingan

umum,

peraturan

perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Proses penyusunan APBD (Mahsun; 2013), yaitu: a. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasasn penyusunan Rencana APBD (RAPBD) kepada DPRD. b. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun berikutnya. d. RKA SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan perkiraan belanja. e. RKA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. f. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.


g. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. h. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. i. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan defisit anggaran. j. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pemerintah daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dapat dilakukan jika terjadi (Mahsun; 2013): a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;


b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari: a.

Pajak daerah;

b.

Retribusi daerah;

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d.

Lain-lain PAD yang sah, meliputi: (1)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

(2)

Jasa giro;

(3)

Pendapatan bunga;

(4)

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

(5)

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.


Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: (a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota

serta

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi


daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. (c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya. (d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Pasal

8

ayat

(5)

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. (e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana


diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. (g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. (h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. (i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.


(2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. (3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah: (a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. (b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya (c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan


dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. (d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.4 Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. a.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah: (1)

Retribusi pelayanan kesehatan.

(2)

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.


(3)

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

(4)

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(5)

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(6)

Retribusi pelayanan pasar.

(7)

Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

(8)

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(9)

Retribusi penggantian biaya cetak peta.

(10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. (11) Retribusi pengolahan limbah cair. (12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang. (13) Retribusi pelayanan pendidikan. (14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada bagian (a) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. b. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: (1)

Retribusi pemakaian kekayaan daerah.


(2)

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

(3)

Retribusi tempat pelelangan.

(4)

Retribusi terminal.

(5)

Retribusi tempat khusus parkir.

(6)

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

(7)

Retribusi rumah potong hewan.

(8)

Retribusi pelayanan kepelabuhanan.

(9)

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

(10) Retribusi penyeberangan di air. (11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. c. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah: (1)

Retribusi izin mendirikan bangunan.

(2)

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

(3)

Retribusi izin gangguan.

(4)

Retribusi izin trayek.

(5)

Retribusi izin usaha perikanan.


2.5 Retribusi Izin Gangguan (HO) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, retribusi izin gangguan (HO) merupakan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian kecuali tempat atau lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Izin gangguan (HO) dikeluarkan dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang tinggal di sekitar tempat usaha yang didirikan terhadap bahaya, kerugian, dan gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha yang didirikan tersebut. Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak sedang terhadap lingkungan hidup wajib membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sedangkan, bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ijin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya dikeluarkan oleh Walikota Palangkaraya melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya, setelah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kelayakan Lingkungan. Semua warga yang mempunyai tempat usaha yang berupa badan atau perseorangan yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan, gangguan sosial, atau gangguan ekonomi wajib memperoleh izin gangguan (HO) dan membayar retribusi izin gangguan (HO).


Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan tempat usaha dikali indeks lokasi dikali indeks gangguan dikali tarif. a.

Tempat usaha adalah luas bangunan utama dan bangunan penunjang untuk kegiatan usaha.

b.

Penetapan indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut: a) Jalan arteri, jalan primer, dan jalan sekunder besar indeksnya = 4; b) Jalan kolektor, Jalan Sungai Kahayan, Jalan Rungan, dan Jalan Sabangau besar indeksnya = 3; c) Jalan lokal besar indeksnya = 2.

c.

Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut: a) Perusahaan indeks gangguan besar, indeksnya = 4; b. Menggunakan uap air, gas/uap bertekanan tinggi. c. Menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya Beracun (B3).


d. Menggunakan mesin >4 PK. e. Tempat usaha bertingkat. b) Perusahaan indeks gangguan sedang, indeksnya = 3; f. Menggunakan uap air, gas/uap bertekanan tinggi. g. Menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya Beracun (B3). h. Tidak menggunakan mesin >4 PK. i. Tempat usaha bertingkat. c) Perusahaan indeks gangguan kecil indeksnya = 2. j. Tidak menggunakan uap air, gas/uap bertekanan tinggi. k. Tidak menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya Beracun (B3). l. Tidak menggunakan mesin >4 PK. m. Tempat usaha tidak bertingkat. d.

Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut: a) Luas 1 m2 sampai dengan 100 m2 tarifnya sebesar Rp1.000,00; b) Luas 101 m2 sampai dengan 1.000 m2 tarifnya sebesar Rp800,00; c) Luas 1.001 m2 sampai dengan 10.000 m2 tarifnya sebesar Rp600,00; d) Luas ≥10.001 m2 tarifnya sebesar Rp400,00; e) Setiap heregistrasi (daftar ulang) dikenakan biaya sebesar beberapa persen dari biaya retribusi tergantung dengan luas tempat usaha, yaitu: n. Luas 1 m2 sampai dengan 100 m2 tarifnya sebesar 90%;


o. Luas 101 m2 sampai dengan 500 m2 tarifnya sebesar 80%; p. Luas 501 m2 sampai dengan 5.000 m2 tarifnya sebesar 70%; q. Luas 5.001 m2 sampai dengan 10.000 m2 tarifnya sebesar 60%; r. Luas 10.001 m2 dan seterusnya tarifnya sebesar 50%. f)

Surat izin gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan izin pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 25% dari biaya retribusi.

Untuk mendapatkan izin gangguan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Palangkaraya melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya, mengisi dan mengembalikan formulir disertai dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan. Pemohon harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Mengisi dan mengajukan permohonan dengan materai yang cukup. (2) Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha. (3) Melampirkan persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL dan/atau UKLUPL untuk jenis usaha yang memiliki dampak besar atau sedang terhadap lingkungan. (4) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga/penyanding yang berbatasan dengan tempat usaha, diketahui oleh RT/RW dan lurah setempat dan/atau rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha. (5) Fotocopy KTP pemohon (dengan memperlihatkan aslinya).


(6) Fotocopy akta pendirian perusahaan (dengan memperlihatkan aslinya). (7) Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir (dengan memperlihatkan aslinya). (8) Materai tiga lembar. (9) Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak tiga lembar. (10) Stopmap. Syarat perpanjangan izin gangguan sama dengan pengurusan izin gangguan baru. Namun, jika mengajukan permohonan pengalihan kepemilikan izin gangguan (HO) maka persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu: (1) Surat bukti yang menunjukkan pengalihan kepemilikan tempat usaha. (2) Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU). (3) Fotocopy KTP sebanyak satu lembar. (4) Fotocopy surat izin gangguan sebanyak satu lembar. Setiap permohonan izin gangguan akan diproses dan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka direkomendasikan izin gangguan bersyarat selama satu tahun. Retribusi dipungut dengan masa retibusi yang bersamaan dengan daftar ulang izin, yaitu setiap tiga tahun sekali. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktuwaktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh tim. Wajib retribusi izin gangguan (HO) yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan


keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terutang dan/atau usaha ditutup sementara.

2.6 Penelitian Terdahulu Peneliti A. Budisusila, S.E., M.Soc.Sc. dan Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A. membuat penelitian yang berjudul Model Penetapan Target Retribusi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi terkait retribusi izin gangguan (HO) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan survei untuk menganalisis potensi pendapatan retribusi izin gangguan di Kota Yogyakarta dalam upaya mengoptimalkan pendapatan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akan terjadi kemerosotan retribusi terkait dengan perizinan gangguan di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena terdapat keringanan retribusi izin gangguan (HO) yang diberikan untuk kegiatan usaha kecil (<100 m2) sebesar 25% padahal mayoritas kegiatan di Kota Yogyakarta memiliki persatuan luas yang kecil tetapi mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi. Berdasarkan indeks LQ dan Tipologi Klasen juga diketahui bahwa beberapa wilayah memiliki potensi retribusi yang tinggi, tetapi mayoritas kegiatan merupakan usaha kecil sehingga melemahkan potensi terjadi pada wilayah kelurahan.


Demi terwujudnya analisis dan kajian terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mengoptimalkan PAD di Kota Palangkaraya maka, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya bekerja sama dengan Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melaksanakan penelitian yang berjudul Analisis dan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya. Jurnal ini mengungkapkan permasalahan umum mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu terdapat kecenderungan aparat pemerintah daerah untuk merendah-rendahkan target PAD dan selama ini belum ada evaluasi untuk mengetahui apakah pungutan PAD Kota Palangkaraya telah dilaksanakan secara optimal. Jurnal ini menyimpulkan bahwa jika rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan PAD Kota Palangkaraya dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya yang setara, target PAD Kota Palangkaraya relatif lebih kecil. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB, pertumbuhan PAD Kota Palangkaraya melebihi pertumbuhan PDRB. Hal ini menunjukan masih adanya potensi PAD yang belum tergali secara optimal. Jurnal ini juga memberikan

rekomendasi

untuk

penelitian

selanjutnya.

Salah

satu

rekomendasinya yaitu perlunya studi penghitungan potensi PAD yang sesungguhnya sebagai dasar penetapan target PAD di masa mendatang. Dari kedua penelitian tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui indikator-indikator yang mendasari sistem perencanaan PAD terutama pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota


Palangkaraya. Selain itu, juga untuk mengetahui perkiraan potensi PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya. Setelah mengetahui perkiraan potensi retribusi izin gangguan (HO) yang sesungguhnya maka penetapan target penerimaan PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) untuk tahun berikutnya dapat lebih mencerminkan potensi yang sebenarnya.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah retribusi izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya.

3.2 Metode dan Desain Penelitian Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini hendak menggambarkan sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor retribusi izin gangguan (HO) yang terjadi di lapangan dan melihat potensi pemungutan retribusi izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya. Triangulasi adalah suatu teknik analisis yang digunakan selama penelitian di lapangan dan setelah di lapangan selama analisis formal, untuk menguatkan sebuah temuan dengan bukti dari dua sumber atau lebih (Yin; 2011). Terdapat beberapa triangulasi, diantaranya yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Sugiyono; 2014). Triangulasi teknik merupakan pengumpulan data dengan strategi yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi sumber merupakan pengumpulan data dengan strategi yang sama untuk sumber data yang berbeda-beda. Triangulasi ini dilakukan sekaligus sebagai pengecekan kredibilitas data.

30


Perpaduan antara triangulasi teknik dan triangulasi sumber dilakukan untuk mengetahui sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya. Peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data dari basis data di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya dan verifikasi data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya. Sedangkan, triangulasi sumber dilakukan untuk mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya. Peneliti melakukan pengumpulan data dari basis data di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya, kemudian verifikasi data di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya. Unit analisis penelitian ini adalah instansi pemerintah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nonprobabilitas sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan


suatu kriteria tertentu (Hartono: 2013). Adapun yang menjadi pertimbangan adalah tingkat pengetahuannya terhadap sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi izin usaha (HO).

3.4 Teknik Pengumpulan Data Strategi pengumpulan data yang digunakan, yaitu: a.

Strategi pengamatan langsung, yaitu observasi dan wawancara.

b.

Strategi arsip, yaitu pengumpulan data dari basis data (data sekunder). Data yang diperlukan, yaitu:

a.

Data jumlah pembuatan baru izin gangguan (HO) selama tahun 20122015.

b.

Data jumlah heregistrasi atau daftar ulang izin gangguan (HO) selama tahun 2012-2015.

c.

Data jumlah pencabutan izin gangguan (HO) selama tahun 2012-2015.

d.

Data jumlah penggantian izin gangguan yang rusak atau hilang selama tahun 2012-2015.

3.5 Teknik Analisis Data Peneliti hendak mengetahui pelaksanaan sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya, maka: 1. Peneliti melakukan wawancara.


Narasumber: a. Kepala Bidang Kajian Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya. b. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya. 2. Peneliti membuat transcript wawancara yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya dan verifikasi data di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya. 3. Peneliti mencari perbedaan atau persamaan atas suatu pernyataan dalam wawancara. Jika terdapat perbedaan maka peneliti perlu mengetahui latar belakang yang mendasari hal tersebut. 4. Peneliti melakukan analisis SWOT terhadap kondisi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono; 2011). a.

Analisis sebelum memasuki lapangan dilakukan dengan menganalisis hasil data yang diperoleh ketika studi pendahuluan. Tujuannya adalah untuk menemukan fokus penelitian.

b.

Analisis Model Miles dan Huberman dapat dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: (1) Reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan data yang bermanfaat bagi penelitian.


(2) Penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, atau flowchart agar data lebih mudah dipahami secara terperinci. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengkaitkan hasil penelitian dengan teori yang ada. Peneliti hendak mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya maka yang harus dilakukan, yaitu: a.

Berikut ini merupakan perhitungan pengenaan tarif retribusi izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya, yaitu: Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan: Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif

b. Data sekunder diolah menggunakan statistik deskriptif. Data tahun 20122015 dikelompokkan menurut perijinan baru dan heregistrasi (daftar ulang) izin gangguan (HO). c. Data tahun 2012-2015 yang sudah dikelompokkan berdasarkan perizinan baru

digunakan

sebagai

acuan

untuk

menghitung

tren

dalam

memperkirakan potensi pertumbuhan perizinan baru tahun 2016. Dalam prosedur memperkirakan pendapatan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah peramalan melalui proyeksi tren dan judgement (Chang; 2001). Tren dilakukan menggunakan metode the least square method. “The least squares estimators are best unbiased estimators (BUE); That is, they


have minimum variance in the entire class of unbiased estimators” (Gujarati; 2004). The Least Square’s Method: Y’ = a + bX 𝑎=

∑𝑌 𝑁

𝑏=

∑ 𝑋𝑌 ∑ 𝑋2

Keterangan: Y’

= tren

a

= konstanta

b

= koefisien

X

= variabel waktu

Y

= jumlah retribusi izin gangguan (HO) dari perizinan baru

N

= jumlah tahun

d. Peneliti menghitung jumlah retribusi izin gangguan (HO) yang akan kadaluwarsa di tahun 2016 dengan menggunakan data perizinan tahun 2013 dan 2015 karena masa berlaku izin gangguan (HO) selama satu dan tiga tahun.


BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH

4.1 Letak Geografis Kota Palangkaraya Seperti yang dilansir di dalam Statistik Daerah Kota Palangkaraya 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangkaraya, Kota Palangkaraya sengaja dibangun dengan membuka hutan belantara melaui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Palangkaraya terletak tepat ditengah-tengah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya secara geografis terletak pada 113˚30`-114˚07` BT dan 1˚35`-2˚24` LS, dengan luas wilayah 2.678,51 km2 (267.851 Ha). Kota Palangkaraya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957. Wilayah Kota Palangkaraya memiliki bentukan bentang alam atau morfologi berupa tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Sedangkan, daerah dataran terdapat di bagian selatan wilayah Kota Palangkaraya yang terdiri dari dataran rendah dan rawa, dengan ketinggian kurang dari 40 m dari permukaan laut dengan kemiringan antara 0%–8%. Keadaan tanah di Kota Palangkaraya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (histosois). Wilayah Kota Palangkaraya dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Kota Palangkaraya berbatasan dengan:  Sebelah Utara

: Kabupaten Gunung Mas.

 Sebelah Timur

: Kabupaten Pulang Pisau.

 Sebelah Selatan

: Kabupaten Pulang Pisau.

36


 Sebelah Barat

: Kabupaten Katingan.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palangkaraya Secara administrasi Kota Palangkaraya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangkaraya No 1.

Kecamatan Pahandut

Kelurahan

Pahandut Panarung Langkai Tumbang Rungan Tanjung Pinang Pahandut Seberang Luas Kecamatan Pahandut 2. Sabangau Kereng Bangkirai Sabaru Kalampangan Kameloh Baru Bereng Bengkel Danau Tundai Luas Kecamatan Sabangau

Luas (km2) 9,50 23,50 10,00 23,00 44,00 7,25 117,25 270,50 152,25 46,25 53,50 18,50 42,50 583,50

Wilayah Kota (%) 0,35 0,88 0,37 0,86 1,64 0,27 4,38 10,10 5,68 1,73 2,00 0,69 1,59 21,78


Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangkaraya (Lanjutan) No

Kecamatan

Kelurahan

Luas Wilayah 2 (km ) Kota (%) 3. Jekan Raya Menteng 31,00 1,16 Palangka 24,75 0,92 Bukit Tunggal 237,12 8,85 Petuk Katimun 59,75 2,23 Luas Kecamatan Jekan Raya 352,62 13,16 4. Bukit Batu Marang 124,00 4,63 Tumbang Tuhai 44,84 1,67 Banturung 56,44 2,11 Tangkiling 78,64 2,94 Sei Gohong 89,00 3,32 Kanarakan 105,50 3,94 Habaring Hurung 73,58 2,75 Luas Kecamatan Bukit Batu 572,00 21,36 5. Rakumpit Petuk Bukit 283,67 10,59 Pager Jaya 193,35 7,22 Panjehang 39,43 1,47 Gaung Baru 59,08 2,21 Petuk Barunai 147,10 5,49 Mungku Baru 187,25 6,99 Bukit Sua 143,26 5,35 Luas Kecamatan Rakumpit 1.053,14 39,32 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan, Setda 2013 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangkaraya Tahun 2013-2018. Pahandut 5% Sabangau 22%

Rakumpit 39%

Jekan Raya 13%

Bukit Batu 21%

Gambar 4.2 Diagram Persentase Luas Wilayah Kota Palangkaraya per Kecamatan, 2015


Pada tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangkaraya, rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 604,7 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 41 mm. Rata-rata hari hujan per bulan adalah 12 hari. Suhu udara berkisar antara 27,1°C-28,2°C. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 86,2% dan terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 77%. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangkaraya tahun 2014, jumlah penduduk Kota Palangkaraya sebanyak 252.105 jiwa, yang terdiri dari 51,15% laki-laki dan 48,85% perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 3,11%. Seiring dengan penambahan penduduk maka tingkat kepadatan penduduk juga ikut meningkat yaitu sebanyak 94 jiwa per km2. Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Palangkaraya, 2014 Penduduk Kepadatan (Jiwa) Penduduk L P Jumlah (Jiwa/km2) 1. Pahandut 117,25 45.059 43.245 88.304 753,13 2. Sabangau 583,50 8.482 7.880 16.362 28,04 3. Jekan Raya 352,62 66.845 64.174 131.019 371,56 4. Bukit Batu 572,00 6.840 6.322 13.162 23,01 5. Rakumpit 1.053,14 1.723 1.535 3.258 3,09 Palangkaraya 2.678,51 128.949 123.156 252.105 94,12 Sumber: Palangkaraya Dalam Angka 2015, diolah. No Kecamatan

Luas (km2)

4.2 Keuangan Daerah 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di Kota Palangkaraya cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan Kota


Palangkaraya terhadap pemerintah pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Pada tahun 2014, DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang lebih enam kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan PAD yang didapat oleh Kota Palangkaraya. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD antara tahun 2011-2014 maka angka pertumbuhannya selalu positif, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil. Pendapatan daerah dari pajak daerah di tahun 2014 meningkat sebesar 42,07% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Begitu pula dengan retribusi daerah yang mengalami peningkatan sebesar 31,60%. Sedangkan, kontribusinya terhadap pendapatan daerah pada tahun 2014 masing-masing sebesar 6,41% dan 1,44%. Realisasi PAD pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp87.999.792.169,36 atau 87,71% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.334.949.600,00. Realisasi pendapatan dari seluruh sumber PAD tidak dapat memenuhi target. Penerimaan pajak daerah sebesar Rp61.975.699.970,72 atau sebesar 94,61% dari target yang

ditetapkan.

Penerimaan

retribusi

daerah

sebesar

Rp13.929.452.446,74 atau sebesar 94,37% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp989.084.541,24 atau sebesar 82,42% dari target yang ditetapkan. Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp11.105.555.210,66 atau sebesar 58,87% dari target yang ditetapkan.


4.2.2 Pendapatan Transfer Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusatlainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah relatif besar yaitu mencapai 71,30%. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan dana perimbangan mencapai Rp689.110.637.755,00 atau sebesar 98,90% dari target yang ditetapkan. Capaian realisasi penerimaan DAU dan DAK yaitu sebesar 100% yang masing-masing

Rp589.449.668.000,00

dan

Rp42.229.350.000,00.

Penerimaan DBH pajak sebesar Rp29.033.402.215,00 atau sebesar 106,77% dari target yang ditetapkan. Penerimaan DBH bukan pajak sebesar Rp28.398.217.540,00 atau sebesar 74,95% dari target yang ditetapkan. Transfer pemerintah pusat-lainnya yaitu dana penyesuaian. Pada tahun

2014,

realisasi

penerimaan

dana

penyesuaian

sebesar


Rp105.485.808.000,00 atau sebesar 100,75% dari target yang ditetapkan. Transfer pemerintah provinsi terdiri dari DBH pajak dan DBH lainnya. Realisasi penerimaan DBH pajak sebesar Rp73.841.078.990,68 atau sebesar 91,31% dari target yang ditetapkan dan DBH lainnya sebesar Rp7.250.000.000,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Pada tahun 2014, kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 0,30% yaitu pendapatan hibah sejumlah Rp2.864.000.000,00 atau sebesar 44,06% dari target yang ditetapkan.

4.2.4 Belanja Daerah Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang pada tahun 2014 masing-masing memiliki proporsi sebesar 79,75%, 20,25%, dan 0,001%. Pada tahun 2014, belanja daerah meningkat sebesar 11,54% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Realisasi belanja daerah di Kota Palangkaraya tidak pernah memenuhi target. Pada tahun 2014, belanja daerah Kota Palangkaraya mencapai Rp947.903.906.391,11 atau 88.57% dari target yang ditetapkan. Dalam belanja operasi, realisasi belanja pegawai memiliki proporsi yang terbesar yaitu Rp560.841.519.186,00 atau 91,08% dari target yang


ditetapkan dan belanja bantuan keuangan memiliki proporsi yang terkecil yaitu Rp1.495.963.151,80 atau 93,27% dari target yang ditetapkan. Dalam belanja modal, realisasi belanja untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki proporsi yang terbesar yaitu Rp78.324.054.149,00 atau 97,17% dari target yang ditetapkan dan belanja untuk tanah memiliki proporsi yang terkecil yaitu Rp1.579.063.828,00 atau 40,56% dari target yang ditetapkan.

4.3 Aspek Ekonomi 4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengetahui gambaran kekayaan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan perkembangannya pada periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik; 2015). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan. PDRB nominal digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB riil disusun berdasarkan harga atas tahun dasar yang ditetapkan. PDRB riil digunakan untuk mengukur struktur ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2014, PDRB Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha sebesar Rp9.881.069.500,00, harga ini mengalami kenaikkan sebesar 14,1% dibandingkan dengan


tahun 2013 yaitu sebesar Rp8.659.891.300,00. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB nominal Kota Palangkaraya di tahun 2014 yaitu berasal dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 21,75% dan kontribusi terendah berasal dari sektor jasa perusahaan sebesar 0,06%. Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012-2014 No 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12.

Lapangan Usaha

2012 222.082,6

Tahun 2013 241.185,6

2014 276.146,1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan 87.579,5 102.031,7 116.768,3 Penggalian Industri Pengolahan 890.407,2 980.161,6 1.240.844,6 Pengadaan Listrik 15.728,4 15.225,1 19.212,6 dan Gas Pengadaan Air, 13.105,5 14.636,4 20.042,0 Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi 773.057,6 882.549,9 985.380,5 Perdagangan Besar 1.377.600,6 1.569.334,2 1.862.381,7 dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan 598.143,8 679.865,7 776.405,6 Pergudangan Penyediaan 351.464,7 408.711,5 447.730,4 Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan 128.051,3 146.212,8 167.291,1 Komunikasi Jasa Keuangan dan 580.233,1 650.413,3 764.061,4 Asuransi Real Estat 228.237,3 251.764,7 268.617,4


Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012-2014 (Lanjutan) No

Lapangan Usaha

13. 14.

Tahun 2012 2013 2014 5.230,2 5.708,9 6.315,8 1.653.949,2 1.980.100,6 2.149.463,0

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 395.085,5 449.749,8 463.475,4 16. Jasa Kesehatan dan 166.820,5 179.755,4 203.476,9 Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya 91.090,7 102.483,9 113.456,8 PDRB 7.577.867,8 8.659.891,3 9.881.069,5 Sumber: Statistik Daerah Kota Palangkaraya 2015.

Pada tahun 2014, PDRB Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK)

2010

menurut

lapangan

usaha

sebesar

Rp7.722.894.900,00, harga ini mengalami kenaikkan sebesar 6,91% dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp7.223.681.500,00. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB riil Kota Palangkaraya di tahun 2014 yaitu berasal dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 21,26% dan kontribusi terendah berasal dari sektor jasa perusahaan sebesar 0,07%. Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012-2014 No 1.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2012 192.338,0

Tahun 2013 199.360,9

2014 211.743,7


Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012-2014 (Lanjutan) No

Lapangan Usaha

Tahun 2013 91.756,9

2012 2014 Pertambangan dan 83.047,6 94.696,7 Penggalian 3. Industri Pengolahan 778.978,2 807.669,1 837.579,2 4. Pengadaan Listrik 17.737,6 18.834,0 22.278,3 dan Gas 5. Pengadaan Air, 12.543,2 12.667,4 15.761,6 Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 6. Konstruksi 697.231,6 760.470,5 815.160,0 7. Perdagangan Besar 1.256.831,9 1.342.124,5 1.436.768,9 dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan 555.156,7 582.967,0 626.379,4 Pergudangan 9. Penyediaan 303.755,4 338.790,7 350.665,9 Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan 126.686,3 143.193,9 160.494,5 Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan 513.719,2 557.224,0 632.291,4 Asuransi 12. Real Estat 207.918,3 220.740,4 233.401,0 13. Jasa Perusahaan 4.769,6 5.046,9 5.176,0 14. Administrasi 1.408.680,2 1.534.896,5 1.641.801,5 Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 335.464,2 363.141,1 378.308,2 16. Jasa Kesehatan dan 146.030,6 156.171,8 165.566,8 Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya 80.620,0 88.615,8 94.821,9 PDRB 6.721.508,7 7.223.681,5 7.722.894,9 Sumber: Statistik Daerah Kota Palangkaraya 2015. 2.


4.3.2 PDRB Perkapita Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kemakmuran yang tinggi pula bagi masyarakatnya. Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita lebih menunjukkan pada perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, aertinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya (Badan Pusat Statistik; 2014). Selama periode 2008-2013 nilai PDRB perkapita Kota Palangkaraya selalu menunjukkan peningkatan. Tabel 4.5 PDRB Perkapita Kota Palangkaraya Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2008-2013 PDRB Perkapita Atas PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Konstan (Rp) (Rp) 2008 13.344.124,91 6.611.705,87 2009 14.422.634,85 6.788.342,10 2010 16.356.455,01 7.080.435,59 2011 18.463.398,69 7.450.810,38 2012 20.625.787,46 7.841.492,51 2013 24.390.782,09 8.638.657,02 Sumber: Profil Perekonomian Kota Palangkaraya 2013. Tahun

4.3.3 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil kinerja yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan ekonomi yang lebih baik (Badan Pusat Statistik; 18). Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten lainnya

di

Kalimantan

Tengah,

pertumbuhan

ekonomi

Kota


Palangkaraya menduduki peringkat keenam. Pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya di tahun 2014 hanya mencapai 6,91%, sedangkan di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya mencapai 7,47%. Pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya di tahun 2014 melemah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2014 Pertumbuhan Ekonomi 2013 2014 1. Kotawaringin Barat 6,96 6,95 2. Kotawaringin Timur 7,68 7,53 3. Kapuas 6,79 7,03 4. Barito Selatan 5,22 5,69 5. Barito Utara 7,13 3,74 6. Sukamara 6,38 6,07 7. Lamandau 6,96 7,00 8. Seruyan 6,23 5,37 9. Katingan 6,31 6,55 10. Pulang Pisau 6,71 7,79 11. Gunung Mas 6,87 6,42 12. Barito Timur 6,68 5,50 13. Murung Raya 6,43 6,00 14. Palangkaraya 7,47 6,91 Kalimantan Tengah 7,38 6,21 Sumber: Palangkaraya Dalam Angka 2015. No

Kabupaten/Kota

4.3.3 Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus akibat mekanisme pasar (Badan Pusat Statistik; 2015). Inflasi bukan mengenai tinggi-rendahnya tingkat harga, melainkan inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan. Perubahan


tingkat inflasi menunjukkan dinamika perkembangan harga barang dan jasa, serta tingkat daya beli masyarakat. Selama tahun 2014, laju inflasi di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan sebesar 0,18% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Laju inflasi Kota Palangkaraya mencapai 6,63%. Hal ini menandakan bahwa kenaikan harga barang dan jasa rata-rata lebih tinggi 6,63% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Laju inflasi yang dialami oleh Kota Palangkaraya tergolong dalam kategori inflasi ringan. Tabel 4.7 Laju Inflasi Kota Palangkaraya dan Nasional Menurut Bulan, 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Palangkaraya Januari 1,21 Februari -0,57 Maret 0,12 April 0,62 Mei 0,86 Juni 0,91 Juli 0,22 Agustus -0,36 September 0,51 Oktober 0,33 November 0,92 Desember 1,69 Laju Inflasi 6,63 2013 6,45 2012 6,73 2011 5,28 2010 9,49 Sumber: Palangkaraya Dalam Angka 2015, diolah.

Nasional 1,07 0,26 0,08 -0,02 0,16 0,43 0,93 0,47 0,27 0,47 1,50 2,46 8,36 8,38 4,30 3,79 6,96


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Data Pemerintah

pusat

memandatkan

pemerintah

daerah

untuk

menyelenggarakan otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi, sehingga daerah mempunyai hak untuk mengelola kekayaan daerah, serta memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Pemerintah Kota Palangkaraya, penanggung jawab untuk seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibebankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan penerimaan daerah lainnya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya terbentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya. Sebelum pembentukannya, fungsi pengelolaan pendapatan daerah ada di satu bidang pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam rangka teknis pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak dapat terakomodir sepenuhnya oleh Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya.

50


Pencari PAD untuk setiap sektor secara teknis dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Palangkaraya, seperti pencari PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya. Terdapat pemisahan tugas antara pencari PAD untuk sektor retribusi izin gangguan (HO) dengan penerbit izin gangguan (HO) dan penerima retribusi izin gangguan (HO). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin gangguan (HO) dan menerima pembayaran retribusi izin gangguan (HO). Hal ini dikarenakan pengurusan izin di Kota Palangkaraya sudah satu atap. Namun, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya yang memiliki hak untuk memberikan otorisasi berupa rekomendasi kelayakan lingkungan yang akan menentukan usaha tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan izin gangguan (HO). Metode perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) tidak terlepas dari sistem penetapan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO). Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya selaku penanggung jawab seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya dalam hal merencanakan penerimaan pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya memiliki hak untuk menetapkan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO), namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya selaku pencari PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO)


pun memiliki hak untuk mengusulkan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO). Pada awal bulan September, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya mengirimkan surat pemberitahuan kepada SKPD untuk mengusulkan target penerimaan retribusi daerah tahun berikutnya, beserta dengan informasi pendukung mengenai realisasi pencapaian retribusi daerah sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya pun mengirimkan rencana usulan target PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) untuk tahun berikutnya yang disertai dengan alasan penentuan usulan tersebut. Adapun usulan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) tahun 2016, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00. Nominal tersebut diperoleh dari analisis data aktual perkiraan izin gangguan (HO) yang akan memperpanjang di tahun 2016, yaitu sebanyak 400 buah dengan nilai asumsi pendapatan retribusi sebesar Rp850.000.000,00 dan asumsi perizinan yang baru sebanyak 80 buah dengan asumsi pendapatan retribusi sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini dilihat dari tren data tiga tahun sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya (2015) menyatakan bahwa: Kami dari Dinas Pendapatan, dalam hal tugas kami menetapkan target pendapatan. Walaupun kami minta restu dari SKPD yang mengelola itu, kalau mereka tidak relevan atau tidak sesuai dengan realisasi ini, kami upayakan tetap menaikkan karena berdasarkan realisasi ini. Itulah yang kami sampaikan ke Wakil Walikota dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah. Pak Wakil Walikota menyuruh kami, semua SKPD yang realisasinya melampaui capaian (target) itu harus dinaikkan dan itu telah ditetapkan oleh Wakil Walikota.


Walaupun begitu, bagi Wakil Walikota Palangkaraya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya pengusulan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) ini kurang relevan karena target yang diusulkan lebih rendah dari target setelah anggaran perubahan pada tahun 2015 dan realisasi capaian retribusi izin gangguan (HO) pada tahun 2015 ini melebihi 100%. Wakil Walikota dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menginginkan setiap SKPD yang telah mencapai target di tahun yang bersangkutan harus menaikkan targetnya di tahun berikutnya. Berdasarkan keputusan bersama dalam rapat tersebut maka disepakatilah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) tahun 2016 sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan pertimbangan realisasi pencapaian penerimaan retribusi izin gangguan (HO) tahun sebelumnya dan masih banyak lagi potensi izin gangguan (HO) yang belum tergali. Usulan target PAD yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada para stakeholder, seperti Walikota Palangkaraya, DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya, dan seluruh SKPD pengelola. Kendala yang dihadapi dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) adalah belum terdapat basis data mengenai jumlah usaha-usaha yang wajib izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya, baik itu yang sudah memiliki izin gangguan (HO) maupun yang belum memiliki izin gangguan (HO). Hal ini diungkapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya (2015), “Banyak potensi yang belum


tergali, banyak yang belum mereka data. Coba buat database untuk Kota Palangkaraya ini. Setelah terdata, mereka bisa sosialisasikan bahwa mereka (pemilik usaha) harus bayar retribusi, bisa ke bank atau langsung ke bendahara penerima”. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya dapat memanfaatkan basis data tersebut untuk menentukan target yang akan diberikan sosialisasi dan himbauan terkait izin gangguan (HO). Sehingga, harapannya bagi usaha yang belum memiliki izin gangguan (HO) maka dapat segera mengurus izinnya dan bagi izin gangguan (HO) yang sudah kadaluwarsa maka dapat melakukan pendaftaran ulang atas izin tersebut. Dengan begitu, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya dapat dihitung dengan lebih jelas.


Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mulai

1

Meminta SKPD mengusulkan target PAD

Realisasi PAD 2015 Surat Permohonan Mengusulkan Target PAD

Realisasi PAD 2015 Surat Permohonan Mengusulkan Target PAD

Membuat perhitungan faktual pengusulan target retribusi HO

1 Realisasi PAD 2015 Surat Permohonan Mengusulkan Target PAD

2

Analisis faktual

Analisis faktual pengusulan target retribusi HO

Surat Rencana Pengusulan Target PAD: retribusi HO

T Membahas usulan target dalam rapat evaluasi penerimaan PAD

Membuat surat pengusulan target PAD: retribusi HO

Analisis faktual

Analisis faktual Surat Rencana Pengusulan Target PAD: retribusi HO

Surat Rencana Pengusulan Target PAD: retribusi HO

Surat Pentapan Surat Penetapan Target PAD Kota Target PAD Kota Palangkaraya Palangkaraya

T Stakeholder

2

Gambar 5.1 Flowchart SOP Pengusulan Target PAD: Retribusi Izin Gangguan (HO) Sumber: Hasil wawancara.


Penetapan target PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dalam tujuh tahun terakhir selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, dalam enam tahun terakhir realisasinya selalu melebihi target yang ditetapkan. Atas prestasi ini, SKPD pengelola beserta jajarannya akan mendapatkan penghargaan berupa insentif yang biasa disebut upah pungut.

Target Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO)

1,200,000,000 1,100,000,000 950,000,000 750,000,000

810,000,000

600,000,000

330,000,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Target PAD: Retribusi Izin Gangguan (HO) Gambar 5.2 Target Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Tahun 2010-2016 di Kota Palangkaraya.

Pada awalnya di dalam APBD (APBD murni) Kota Palangkaraya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di tahun 2015 sebesar Rp900.000.000,00. Namun, setelah anggaran perubahan, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Palangkaraya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) di tahun 2015 sebesar Rp1.100.000.000,00. APBD murni Kota


Palangkaraya berlaku dari bulan Januari-September 2015 dan seandainya ada hal-hal yang tidak terakomodir di dalam APBD murni tersebut, seperti kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan, maka dianggarkan ke dalam APBD-P. APBD-P dilaksanakan sejak bulan Oktober-Desember 2015. Jika anggaran untuk kegiatan itu meningkat di dalam APBD-P, maka target pendapatan harus dinaikkan. Selain itu juga, dapat dilihat realisasi capaian atas target yang ditetapkan dalam APBD murni, jika dalam pertengahan tahun sudah mencapai lebih dari 50% dan terdapat potensi yang cukup banyak dari izin gangguan yang hendak kadaluwarsa tetapi belum memperpanjang izinnya, maka target PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) itu bisa ditingkatkan dalam APBD-P. Sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) tidak berhenti pada sistem penetapan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) saja, melainkan juga usaha-usaha yang dilakukan SKPD pengelola dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya memberikan himbauan kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan masa berlaku izin gangguan (HO) akan kadaluwarsa dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak lupa untuk memperpanjang izin gangguannya. Selain itu, jika ada usaha yang sedang dibangun maka perlu juga dihimbau untuk mengurus izin gangguan (HO) jika ternyata diketahui usaha tersebut belum memiliki izin gangguan (HO), terlebih lagi jika usaha tersebut sudah beroperasional maka perlu diberikan surat peringatan untuk segera mengurus izin gangguan (HO).


Jika pelaku usaha mengabaikan surat peringatan tersebut, maka penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya akan turun ke lapangan untuk melakukan razia. Selain itu juga, harus ada koordinasi antar SKPD pengelola retribusi daerah atau tidak ego sektoral dalam rangka pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menaati persyaratan permohonan izin, contohnya seperti tidak lebih dahulu mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika pelaku usaha wajib izin gangguan (HO) belum mengurus izin gangguan (HO). Hal-hal seperti ini yang dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangkaraya. Begitu pula sebaliknya, SKPD pengelola izin gangguan (HO) juga harus memperhatikan kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan izin. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2014, persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan izin gangguan, yaitu: a. Mengisi dan mengajukan permohonan dengan materai yang cukup (materai Rp6000,00). b. Melampirkan fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha. c. Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha. d. Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar terhadap lingkungan wajib membuat dokumen AMDAL.


e. Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak sedang terhadap lingkungan wajib membuat dokumen UKP-UPL. f. Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melampirkan dokumen UKP-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). g. Melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga/penyanding yang berbatasan dengan tempat usaha, diketahui oleh RT/ dan lurah setempat dan/atau rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha. h. Melampirkan fotocopy KTP pemohon (dengan memperlihatkan aslinya). i. Melampirkan fotocopy akta pendirian perusahaan/cabang/SK Kepala Cabang (dengan memperlihatkan aslinya), bagi yang berbadan hukum. j. Melampirkan fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir (dengan memperlihatkan aslinya). k. Materai Rp6.000,00 sebanyak tiga lembar. l. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak tiga lembar. m. Stopmap. AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL merupakan kajian mengenai dampak lingkungan dan berisikan janji-janji pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh pelaku usaha. Tujuan dilampirkannya dokumendokumen ini supaya pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian izin terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, pelaku usaha juga harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga/penyanding


yang berbatasan dengan tempat usaha yang diketahui oleh RT/RW dan lurah setempat karena tujuan dari izin gangguan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha terhadap bahaya, kerugian, dan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha yang didirikan tersebut. Jika tetangga atau penyanding merasa keberatan dengan didirikannya usaha tersebut maka tetangga atau penyanding harus menyampaikan keberatannya secara tertulis dan diteliti oleh Tim Pengelola Kelayakan Lingkungan (HO). Berdasarkan SOP Penyelesaian Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya, petugas loket di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya akan menyediakan blanko permohonan dan memberi penjelasan kepada pemohon. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas sudah lengkap sesuai persyaratan maka pemohon dipersilakan untuk melakukan pendaftaran berkas, dan petugas loket akan membuat tanda terima berkas. Hal ini menandakan berkas tersebut diterima. Jika ada syarat permohonan izin yang belum dilengkapi, maka petugas loket berhak untuk menolak berkas tersebut dan dikembalikan kepada pemohon. Berkas yang telah diterima oleh petugas loket akan diberikan kepada Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya. Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan akan melakukan survei ke lapangan untuk memastikan kebenaran luas ruang usaha, serta menentukan indeks gangguan dan indeks lokasi sehingga dapat ditentukan tarif retribusi


yang harus dipungut atas usaha tersebut. Selain itu, Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan juga menilai kelayakan usaha dan pengelolaan limbah. Setelah melakukan survei lapangan, Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan akan membuat Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi Kajian Kelayakan Lingkungan. Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan memiliki hak untuk menerima atau menolak permohonan izin, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. Rekomendasi Kajian Kelayakan Lingkungan, dapat berupa: a. Persetujuan permohonan izin gangguan. b. Persetujuan dengan syarat permohonan izin gangguan. c. Persetujuan dengan catatan permohonan izin gangguan. d. Penolakan permohonan izin gangguan. e. Perhitungan besaran retribusi izin gangguan. Berita Acara Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi Kajian Kelayakan Lingkungan akan diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya untuk ditindaklanjuti. Jika permohonan izin ditolak, petugas loket di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman

Modal

(BPPT-PM)

Kota

Palangkaraya

akan

menginformasikan dan mengembalikan berkas kepada pemohon. Jika permohonan izin diterima, bendahara di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya akan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan hasil survei lapangan oleh Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan.


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKARAYA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN MEKANISME DAN FORMAT PENYELESAIAN IZIN GANGGUAN (HO) (10) IZIN SELESAI PENYERAHAN IZIN

(1) PEMOHON

(9) DITOLAK

(2)

(3)

(4)

PETUGAS LOKET

PROSES

TIM TEKNIS PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN

1. Blanko Permohonan dan Penjelasan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pendaftaran Berkas Izin 4. Tanda Terima Berkas 5. Ditolak/ Diterima

Koordinasi ke Tim Teknis Penilaian Kelayakan Lingkungan

1. Berita Acara Tinjauan Lapangan 2. Rekomendasi Kajian Kelayakan Lingkungan 3. Menerima/ Menolak

(8) DITERIMA (7)

(5)

PEMBAYARAN

PROSES SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Cap Tanda Tangan Bendahara Penerima

PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HO)

Gambar 5.3 SOP Penyelesaian Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya.

62

(6)


Setelah menerima SKRD, pemohon atau wajib retribusi dapat melunasi pembayaran retribusi izin gangguan (HO) dan mendapatkan validasi berupa cap dan tanda tangan bendahara penerima. Setelah dilakukan pembayaran retribusi izin gangguan (HO), Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya akan menerbitkan izin gangguan (HO). Izin gangguan (HO) yang sudah selesai dapat diambil oleh pemohon di petugas loket Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya.

5.2 Analisis Data 5.2.1 Sistem Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada sektor retribusi izin gangguan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015. Selain itu, berpedoman juga pada Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan, Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, dan Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2014 tentang


Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan mencakup dua hal, yaitu menetapkan target penerimaan dan merencanakan upaya-upaya untuk mencapai target tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Target penerimaan yang sudah ditetapkan kiranya dapat tercapai sehingga dapat membiayai belanja daerah yang tentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing pemerintah

kabupaten/kota,

serta

memperhatikan

perkiraan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya. Sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibuat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu penetapan target penerimaan kiranya dapat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Ketika SKPD terkait hendak mengambil keputusan dalam penetapan target penerimaan berdasarkan potensi daerah maka SKPD terkait perlu mempertimbangkan pelaporan data masa lampau. Potensi Pendapatan


Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dapat diperkirakan dengan cara memproyeksikan pertumbuhan izin gangguan baru untuk tahun yang akan datang berdasarkan data masa lampau dan menghitung jumlah retribusi izin gangguan (HO) yang akan kadaluwarsa di tahun 2016 berdasarkan data tiga tahun sebelumnya dan satu tahun sebelumnya.

Sedangkan

di

Pemerintah

Kota

Palangkaraya,

pertimbangan dalam menetapkan target retribusi izin gangguan (HO) oleh Dinas Pendapatan Kota Palangkaraya untuk tahun 2016 adalah capaian realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan mengingat masih banyak potensi yang belum tergali. Walaupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya telah mengusulkan target penerimaan berdasarkan analisis data aktual perkiraan izin gangguan (HO) yang akan memperpanjang di tahun 2016 dan asumsi perizinan yang baru dilihat dari tren data tiga tahun sebelumnya. Namun, pengusulan target tersebut belum disetai dengan perhitungan yang andal. Hal ini bisa saja belum mewakili potensi retribusi izin gangguan (HO) yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat pemisahan tugas antara pemberi otorisasi pemberian izin gangguan (HO) dengan penerima pembayaran retribusi izin gangguan (HO). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya yang berhak untuk mengotorisasi pemberian izin gangguan (HO) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu-Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya


yang akan mengeluarkan izin gangguan (HO) serta memungut retribusi izin gangguan (HO). Pelayanan perizinan di Kota Palangkaraya sudah satu atap, yaitu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya. Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Izin Trayek, dan Izin Penanaman Modal. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) mengenai pengurusan perizinan. Hal ini sudah baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Namun, koordinasi antar SKPD pengelola izin gangguan (HO) masih belum baik dalam hal penyebaran informasi pembaharuan target. Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman

Modal

(BPPT-PM)

Kota

Palangkaraya tidak mengetahui adanya perubahan penetapan target retribusi izin gangguan (HO) di dalam APBD-P 2015. Sehingga di dalam laporan penerimaan retribusi izin gangguan yang dibuat oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangkaraya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya target retribusi izin gangguan (HO) masih tertulis sesuai dengan APBD murni 2015. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi yang baik antar SKPD pengelola retribusi izin gangguan (HO) guna meningkatkan kinerja bersama. Antar SKPD pengelola retribusi izin


gangguan (HO) pun harus bekerja sama menyebarkan informasi mengenai pentingnya memiliki izin gangguan, jenis-jenis usaha yang wajib retribusi izin gangguan, dan tata cara menetapkan tarif retribusi izin gangguan melalui media massa, seperti koran atau website resmi karena masih banyak usaha yang belum memiliki izin gangguan (HO). Informasi ini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai izin gangguan sehingga masyarakat akan dapat dengan senang hati membayar retribusi izin gangguan dan menghitung sendiri nominal yang perlu dibayarkan. SKPD pengelola retribusi izin gangguan pun harus lebih transparant mengenai perhitungan jumlah retribusi yang dikenakan dan jika terjadi kekeliruan perhitungan maka wajib retribusi dapat mengajukan keringanan dan pengurangan retribusi, atau sebaliknya. Di dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 16 mengenai keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi disebutkan bahwa pemberian keringanan dan pengurangan retribusi memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan sosial. Pemerintah juga harus lebih memberikan informasi mengenai kriteria usaha yang dapat memperoleh keringanan dan pengurangan tarif retribusi. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan


keringanan bagi pelaku usaha dalam skala sedang dan besar karena dengan begitu wajib retribusi tidak akan merasa terbebani untuk membayar kewajibannya. Hal ini mengingat masih banyak usaha yang wajib retribusi izin gangguan (HO), namun belum memiliki izin gangguan (HO). Dengan begitu, hal ini hendaknya dilakukan untuk memperoleh peluang bertambahnya wajib retribusi baru. Jika merasa terbebani maka pelaku usaha dapat mencari kelemahan perda untuk menghindari pembayaran retribusi izin gangguan. Pemberian informasi juga dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Namun, kendalanya yaitu SKPD pengelola retribusi izin gangguan (HO) belum memiliki basis data yang memadai mengenai jumlah usaha yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin. Padahal dengan adanya basis data ini, SKPD pengelola dapat memberikan sosialisasi yang tepat sasaran kepada pemilik usaha wajib izin gangguan (HO) yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin gangguan (HO). Basis data ini juga memudahkan SKPD pengelola dalam menentukan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Seharusnya SKPD pengelola retribusi izin gangguan (HO) melakukan survei untuk mendata jumlah usaha yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin. Dengan begitu, SKPD pengelola retribusi izin gangguan (HO) dapat menghitung potensi sesungguhnya yang dimiliki Kota Palangkaraya atas retribusi izin gangguannya.


Kendala yang dihadapi SKPD pengelola izin gangguan (HO) dalam pengumpulan PAD, yaitu masih terdapat SKPD pengelola retribusi daerah yang ego sektoral sehingga mengakibatkan banyak retribusi yang tidak terpungut. Izin gangguan (HO) dijadikan salah satu persyaratan izin usaha atau izin usaha perluasan bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu terjalin kerja sama antar SKPD pengelola retribusi daerah untuk memperhatikan persyaratan-persyaratan izin lainnya sebelum SKPD pengelola mengeluarkan izin yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dibangun kerja sama antar SKPD pengelola retribusi daerah yang saling terkait satu sama lain dalam menyebarkan informasi persyaratan izin apa saja yang harus diurus sebelum melakukan permohonan izin lainnya. Kendala lain yang dihadapi SKPD pengelola izin gangguan (HO) dalam pengumpulan PAD yaitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan Peraturan Daerah untuk menghindari retribusi izin gangguan (HO). Contohnya, berdasarkan undang-undang, pelaku usaha yang hendak membangun barak lebih dari 10 pintu wajib mengajukan permohonan izin gangguan (HO) sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, pelaku usaha dapat menghindari retribusi izin gangguan (HO) dengan cara membangun barak kurang dari sepuluh pintu terlebih dahulu, kemudian dalam waktu yang berdekatan pelaku usaha yang sama membangun barak kurang dari sepuluh pintu di


lokasi yang sama atau bersebelahan. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa perlu mengurus izin gangguan (HO). Jika dibangun bersamaan maka pelaku usaha menjadi wajib retribusi izin gangguan (HO), tapi dikarenakan barak tidak dibangun secara bersamaan maka pelaku usaha tidak menjadi wajib retribusi izin gangguan (HO) dan dapat langsung mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah pun perlu mengevaluasi perda terhadap penerapannya di lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dengan fakta di lapangan. Berikut ini adalah analisis SWOT izin gangguan (HO) berdasarkan uraian di atas. Tabel 5.1 Analisis SWOT Izin Gangguan (HO)

Analisis SWOT

Peluang (O) - Masih banyak usaha yang belum memiliki izin gangguan (HO).

Kekuatan (S) Strategi S-O - Sudah ada - Lebih transparant pemisahan tugas dalam menghitung untuk pelayanan jumlah retribusi izin retribusi izin gangguan dan gangguan. memberikan kesempatan kepada - Pelayanan perizinian di Kota wajib retribusi untuk Palangkaraya sudah menghitung sendiri satu atap. retribusinya sebelum melakukan - BPPT-PM sudah memiliki SOP yang pembayaran. baik mengenai pengurusan izin.

Ancaman (T) - Pelaku usaha dapat mencari kelemahan perda untuk menghindari retribusi. Strategi S-T - Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penerapan perda di lapangan secara berkala.


Tabel 5.1 Analisi SWOT Izin Gangguan (HO) (Lanjutan) -

-

-

-

Kelemahan (W) Koordinasi antar SKPD yang menangani retribusi izin gangguan (HO) masih belum optimal. Penyebaran informasi mengenai izin gangguan masih belum optimal. SKPD pengelola retribusi izin gangguan belum memiliki basis data mengenai jumlah usaha di Kota Palangkaraya. Antar SKPD pengelola retribusi daerah masih ada yang ego sektoral.

-

-

-

-

Strategi W-O Strategi W-T SKPD dapat - Pemerintah dapat membangun memikirkan untuk komunikasi yang memberikan lebih baik agar dapat keringanan bagi meningkatkan pelaku usaha dalam kinerja bersama. skala sedang dan besar. Penyebaran informasi dapat dilakukan menggunakan media cetak maupun media internet (website resmi). Melakukan pendataan jumlah usaha yang sudah dan belum memiliki izin gangguan. Menjalin kerja sama antar SKPD pengelola retribusi daerah untuk memperhatikan persyaratanpersyaratan izin lainnya sebelum SKPD pengelola mengeluarkan izin yang bersangkutan.

5.2.2 Perkiraan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) Pada tahun 2014, komposisi pendapatan di Kota Palangkaraya didominasi oleh dana perimbangan, yaitu sebesar 71,30% dari total pendapatan. Sedangkan, kontribusi pajak daerah sebesar 6,41% dan retribusi daerah hanya 1,44%. Hal ini menandakan bahwa Kota


Palangkaraya masih sangat menyandarkan pendapatan daerahnya pada sektor dana perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebsar 60,98%. Dari tahun ke tahun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah memang selalu mengalami kenaikan, tetapi saat ini belum mendekati kondisi ideal. Besarnya proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan Kota Palangkaraya mengalahkan proporsi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu satu berbanding delapan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena peranan pajak daerah, retribusi daerah, dan pemanfaatan kekayaan daerah masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat pemerintah dengan masyarakat untuk menggali potensi yang ada, misalnya dengan memanfaatkan kekayaan daerah. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangannya dan tidak bertumpu pada dana perimbangan saja. Masyarakat dapat mengambil peluang untuk memanfaatkan kekayaan daerah, namun masyarakat wajib memberikan kontribusi kepada daerah, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah. Salah satu retribusi yang wajib dibayar jika masyarakat hendak membuka lapangan usaha yaitu retribusi izin gangguan (HO). Pelaku usaha harus mengantongi izin gangguan (HO) guna melindungi orang-


orang yang tinggal di sekitar tempat usaha yang didirikan terhadap bahaya, kerugian, dan gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha yang didirikan tersebut. Masih banyak potensi retribusi izin gangguan (HO) yang belum tergali di Kota Palangkaraya. Berikut ini adalah perkiraan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dari perizinan baru menggunakan tren untuk tahun 2016. The Least Square’s Method: Y’ = a + bX 𝑎=

∑𝑌

𝑏=

𝑁

∑ 𝑋𝑌 ∑ 𝑋2

Keterangan: Y’ = tren a

= konstanta

b

= koefisien

X

= variabel waktu

Y

= jumlah retribusi izin gangguan (HO) dari perizinan baru

N

= jumlah tahun

Tabel 5.2 Perhitungan Tren Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Perizinan Baru

TAHUN 2012 2013 2014 2015 Jumlah

JUMLAH RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DARI PERIZINAN BARU (Y) 486.917.157 1.196.404.522 757.552.232 1.040.056.846 3.480.930.757

X

X2

XY

Y'

-3 -1 1 3 0

9 1 1 9 20

(1.460.751.471) (1.196.404.522) 757.552.232 3.120.170.538 1.220.566.777

687.147.672,70 809.204.350,40 931.261.028,10 1.053.317.705,80


𝑎=

3.480.930.757 4

𝑏=

𝑎 = 870.232.689,25

1.220.566.777 20

𝑏 = 61.028.338,85

The Least Square’s Method: Y’ = a + bX Y’ = 870.232.689,25 + 61.028.338,85 X Proyeksi untuk tahun 2016: Y’ = 870.232.689,25 + 61.028.338,85 (5) Y’ = 1.175.374.383,50 Perkiraan potensi jumlah retribusi izin gangguan (HO) dari perizinan baru adalah Rp1.175.374.383,50. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka terdapat pertumbuhan sebesar 13,01%. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) juga terdapat usaha yang akan kadaluwarsa di tahun 2016, yaitu sebanyak 413 usaha dengan nilai retribusi Rp778.996.918,42 dengan asumsi semua usaha masih beroperasi dan akan memperpanjang izin gangguannya di tahun 2016. Berikut ini adalah perhitungannya. Tabel 5.3 Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Pendaftaran Ulang Izin Gangguan 2013 BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

JUMLAH IZIN GANGGUAN 12 15 26 24

2015

JUMLAH RETRIBUSI JUMLAH IZIN IZIN GANGGUAN GANGGUAN (Rp) 56.292.936,70 12 31.741.400,00 15 73.008.200,00 5 38.989.873,12 35

JUMLAH RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (Rp) 8.281.530,00 11.926.320,00 1.807.200,00 67.905.912,00


Tabel 5.3 Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Sektor Retribusi Izin Gangguan (HO) dari Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (Lanjutan) 2013 BULAN

JUMLAH IZIN GANGGUAN

MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

29 27 17 11 13 31 34 26 265

2015

JUMLAH JUMLAH RETRIBUSI JUMLAH RETRIBUSI IZIN IZIN IZIN GANGGUAN GANGGUAN GANGGUAN (Rp) (Rp) 63.814.061,60 14 19.017.510,00 47.749.959,60 20 14.259.080,00 21.113.767,20 17 16.583.600,00 41.003.056,00 1 48.600,00 25.352.520,00 4 2.075.450,00 53.582.199,60 7 4.546.476,00 108.496.297,60 6 6.016.560,00 56.477.593,00 12 8.906.816,00 617.621.864,42 148 161,375.054,00

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara perkiraan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dengan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) yang ditetapkan untuk tahun 2016. Berdasarkan perkiraan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) tersebut, aparat pemerintah harus bekerja keras menggali semua potensi yang ada di Kota Palangkaraya dan memastikan semua usaha yang wajib izin gangguan (HO) telah melakukan kewajibannya. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Aparat pemerintah tentu tidak dapat berupaya sendiri dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) sehingga masyarakat yang juga


merupakan pelaku usaha harus mendukung upaya pemerintah dengan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5.3 Hasil Penelitian dan Interpretasi Pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Jika barang-barang dan/atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan/atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi individu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang dan/atau jasa tersebut maka pemerintah wajib membuat regulasi untuk melindungi kepentingan umum. Izin gangguan (HO) merupakan salah satu izin yang dibuat untuk melindungi masyarakat di sekitar tempat usaha yang didirikan terhadap bahaya, kerugian, dan gangguan yang ditimbulkan oleh usaha yang dididirikan tersebut. Hal ini merupakan salah satu peran pemerintah sebagai regularoty role, enabling role, dan direct provision of goods and services. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah tidak bertujuan mencari laba. Retribusi daerah yang dipungut pun diharapkan tidak membebankan masyarakat. Penentuan tarif retribusi izin gangguan tidak ditetapkan sama pada nominal tertentu melainkan disesuaikan dengan luas ruang usaha, indeks gangguan, dan indeks lokasinya. Besarnya usaha akan berbanding lurus dengan jumlah retribusi izin gangguan (HO) yang harus dibayarkan. Pada Pemerintah


Kota Palangkaraya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya adalah penanggung jawab untuk seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teknis, pencari PAD untuk setiap sektor dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Palangkaraya, seperti pencari PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya memiliki hak untuk menetapkan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO), namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya selaku pencari PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) pun memiliki hak untuk mengusulkan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO). Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBD. Dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya. Selama tujuh tahun terakhir, penetapan target PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) selalu meningkat dari tahun ke tahun dan dalam enam tahun terakhir, realisasinya selalu melebihi target yang ditetapkan. Salah satu upaya dalam mengumpulkan penerimaan PAD sektor retribusi izin gangguan (HO), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya selaku SKPD pengelola memberikan himbauan kepada masyarakat yang memiliki usaha


dengan masa berlaku izin gangguan (HO) akan kadaluwarsa dalam waktu dekat ataupun usaha yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin gangguan (HO). Selain itu juga, diperlukan koordinasi antar SKPD pengelola retribusi daerah mengenai penerbitan izin yang saling terkait satu sama lain untuk meminimalisir terdapat retribusi yang terlewati untuk disetor ke kas negara. Namun, pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena peranan pajak daerah, retribusi daerah, dan pemanfaatan kekayaan daerah masih sangat rendah. Terdapat perbedaan yang signifikan antara perkiraan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dengan target penerimaan retribusi izin gangguan (HO) yang ditetapkan untuk tahun 2016. Banyak potensi retribusi izin gangguan (HO) yang belum tergali di Kota Palangkaraya. Disadari bahwa masih banyak usaha yang belum memiliki izin gangguan (HO) maka seharusnya pemerintah dapat memikirkan untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha dalam skala sedang dan besar karena dengan begitu wajib retribusi tidak akan merasa terbebani untuk membayar kewajibannya. Hal ini akan membuka peluang bagi wajib retribusi baru. Bertambahnya wajib retribusi baru akan menambah penerimaan retribusi izin gangguan (HO) yang akan memberikan dampak kepada penerima PAD. Jika pendapatan daerah dari PAD meningkat dari tahun ke tahun dan tidak didominasi oleh dana perimbangan, hal ini menandakan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat pun berkurang.


BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dimulai dengan menentukan target penerimaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya dapat mengusulkan target berdasarkan analisis aktual dari data usaha yang akan memperpanjang izin usahanya di tahun yang bersangkutan dan memperkirakan pertumbuhan baru berdasarkan inventarisasi usaha yang sudah beroperasional namun belum memiliki izin, namun belum disertai dengan perhitungan yang andal. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya memiliki hak untuk menetapkan target penerimaan dengan mempertimbangkan usulan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta berdasarkan realisasi pencapaian penerimaan retribusi izin gangguan (HO) tahun sebelumnya dan mengingat masih banyak potensi izin gangguan (HO) yang belum tergali. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Palangkaraya merencanakan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, seperti memberi himbauan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Potensi penerimaan PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dapat diperkirakan dengan memproyeksikan pertumbuhan baru izin gangguan (HO) berdasarkan tren data masa lampau dan menghitung jumlah retribusi izin

79


gangguan (HO) yang akan kadaluwarsa di tahun 2016. Perkiraan potensi jumlah retribusi

izin

gangguan

(HO) dari perizinan baru adalah

Rp1.175.374.383,50. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka terdapat pertumbuhan sebesar 13,01%. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dari usaha yang akan kadaluwarsa di tahun 2016, yaitu sebanyak 413 usaha dengan nilai retribusi Rp778.996.918,42.

6.2 Keterbatasan Penelitian a. Peneliti memiliki keterbatasan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan karena dokumen tidak diarsipkan dengan baik. b. Peneliti tidak dapat menyebutkan angka keseluruhan realisasi penerimaan retribusi izin gangguan (HO) di dalam penelitian ini. c. Peneliti tidak dapat memberitahukan nama narasumber yang diwawancarai dan data yang bersifat rahasia. d. Peneliti hanya dapat memperkirakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dengan metode tren karena keterbatasan waktu dan biaya.

6.3 Saran Saran ini merupakan kombinasi dari berbagai strategi pada halaman 69 (Tabel 5.1 Analisis SWOT Izin Gangguan (HO)).


a. Potensi penerimaan PAD pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dapat diperkirakan dengan memproyeksikan pertumbuhan baru izin gangguan (HO) berdasarkan tren data masa lampau dan menghitung jumlah retribusi izin gangguan (HO) yang akan kadaluwarsa di tahun 2016. b. Perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi izin gangguan (HO) dapat dilakukan dengan metode survei agar lebih akurat dan sesuai kondisi di lapangan. c. Penetapan target retribusi izin gangguan (HO) harus sesuai dengan potensi riil yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya. d. SKPD pengelola harus memiliki basis data mengenai jumlah usaha-usaha yang wajib izin gangguan (HO) di Kota Palangkaraya, baik itu yang sudah memiliki izin gangguan (HO) maupun yang belum memiliki izin gangguan (HO). e. SKPD pengelola harus lebih berupaya untuk memantau, mengawasi, dan menggali potensi retribusi izin gangguan di Kota Palangkaraya karena masih banyak lapangan usaha yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin gangguan (HO). f. Perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat selaku pelaku usaha mengenai pentingnya taat membayar pajak dan retribusi daerah, terutama retribusi izin gangguan (HO) dan usaha apa saja yang wajib memiliki izin gangguan (HO) melalui media massa. g. Pemerintah dapat memikirkan untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha dalam skala sedang dan besar.


h. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penerapan perda di lapangan secara berkala.


DAFTAR PUSTAKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya. 2011. “Analisis dan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya”. Buletin Litbang. Edisi 04/Tahun III/2011: 3-12.

Badan Pusat Statistik. 2014. Profil Perekonomian Kota Palangkaraya Tahun 2013. Palangkaraya: Badan Pusat Statistik. _________________. 2015. Palangkaraya Dalam Angka 2015. Palangkaraya: Badan Pusat Statistik. _________________. 2015. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palangkaraya Tahun 2015. Palangkaraya: Badan Pusat Statistik. _________________. 2015. Statistik Daerah Kota Palangkaraya 2015. Palangkaraya: Badan Pusat Statistik.

Budisusila, Antonius dan Titus Odong Kusumajati. 2014. Model Penetapan Target Retribusi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: LPPM USD.

Chang, Semoon. 1979. “Municipal Revenue Forecasting”. Growth and Change. Volume 10, Issue 4: 36-48.

Gujarati, Damodar N. 2004. Basic Econometrics. Edisi keempat. Boston: Mc Graw Hill.

Hartono, Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Keenam. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

83


Presiden Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta: Sekretariat Negara. ________________________. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara. ________________________. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Jakarta: Sekretariat Negara. ________________________. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. ________. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Walikota Palangkaraya. 2011. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Palangkaraya: Walikota Palangkaraya. ___________________. 2013. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan. Palangkaraya: Walikota Palangkaraya. ___________________. 2014. Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan. Palangkaraya: Walikota Palangkaraya. ___________________. 2014. Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan Dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Palangkaraya: Walikota Palangkaraya.


___________________. 2014. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2013-2018. Palangkaraya: Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya.

Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.


LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Surat Pengusulan Target kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya




LAMPIRAN 2 Jenis Usaha Wajib Izin Gangguan (HO)





LAMPIRAN 3 Fungsi Jalan di Kota Palangkaraya LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKARAYA NOMOR 12 TAHUN 2010 TANGGAL 30 JANUARI 2010 TENTANG PENETAPAN GARIS SEPADAN BANGUNAN (GSB) DALAM WILAYAH KOTA PALANGKARAYA

1

A. YANI

Arteri Sekunder

2

A.I.S NASUTION

Kolektor Sekunder

3

ABIMAYU

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 20 19.5 & 11.5 8

4

ABIYOSO

Lokal Sekunder

7

11

11

5

ADHYAKSA

Lokal Sekunder

8

11

11

6

ADHYAKSA I S/D III

Lokal Sekunder

8

11

11

7

ADONIS SAMAD

Arteri Sekunder

27

34

34

8

AGAPE

Lokal Sekunder

3

11

11

9

AGUNG

Lokal Sekunder

8

11

11

10

AKASIA

Lokal Sekunder

5

11

11

11

AKASIA I S/D II

Lokal Sekunder

3

11

8

12

ANGGREK

Lokal Sekunder

12

11

13

13

ANGGREK I S/D II

Lokal Sekunder

12 & 5

11

11

14

ANGGUR

Lokal Sekunder

7

11

11

15

ANGSANA

Lokal Sekunder

5.3

11

11

16

ANTANG

Kolektor Sekunder

12

17

14

17

ANTANG I S/D IV

Lokal Sekunder

7

11

11

18

ANTASARI

Lokal Sekunder

7

11

11

19

Kolektor Sekunder

7.5

12

Lokal Sekunder

6.5

11

21

ANTANG KALANG ANTANG KALANG I s/d IV ARGOPURO

Lokal Sekunder

6

11

11

22

ARIES

Lokal Sekunder

7

11

11

23

ARIES I s/d VI

Lokal Sekunder

6

11

7

NO

20

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 14.5

GSB BARU 14.5

17

17

11

11

KET. Perdagangan

Perumahan


24

ARJUNA

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

25

ARUT

Lokal Sekunder

8

11

11

26

ARYA

Lokal Sekunder

7

11

11

Perumahan

27

ASABRI I Komp

Lokal Sekunder

5

8

Perumahan

28

ASABRI II Komp

Lokal Sekunder

6

8

Perumahan

29

ASRAMA I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

30

BABAN

Lokal Sekunder

11 & 6

11

12

31

BABAN I

Lokal Sekunder

8

32

BABUSSALAM

Lokal Sekunder

7

11

11

33

BADAK

Kolektor Sekunder

11

14

14

34

BADAK I s/d XXII

Lokal Sekunder

8

11

11

35

BADAK MAS

Lokal Sekunder

5

36

BAJAU RANJU

Lokal Sekunder

5

11

11

37

BAKAKA/BAKUT

Lokal Sekunder

9

11

11

38

BAKTI

Lokal Sekunder

5.2

11

7

39

BALI

Lokal Sekunder

9

11

11

40

BAMARAYA PERMAI

Lokal Sekunder

7

11

11

41

BANDA

Lokal Sekunder

8

11

11

42

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

7

11

11

44

BANDENG/SIDOMULYO BANDENG/SIDOMULYO I s/d III BANGAU

Lokal Sekunder

8

11

11

45

BANGAS PERMAI

Lokal Sekunder

9

46

BANGDES

Lokal Sekunder

7

11

11

47

BANGKA

Lokal Sekunder

8

11

11

48

BANGKIRAI

Kolektor Sekunder

4

12

11

49

Lokal Sekunder

3

11

8

Perumahan

Lokal Sekunder

6

8

Perumahan

51

BANGKIRAI I s/d III BANGKIRAI PERMAI Komp BANJAR RAYA Gg

Lokal Sekunder

6

8

52

BANUAS

Lokal Sekunder

4

11

8

53

BAPUYU

Lokal Sekunder

5

11

11

54

BARITO

Kolektor Sekunder

10

12

12

55

BASIR JAHAN I & II

Lokal Sekunder

6

NO

43

50

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

KET.

11

8

11

11

Perumahan


56

BASIR JAHAN Komp

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

57

BATAM

Lokal Sekunder

7

11

8

58

BATANG GARING

Lokal Sekunder

7

11

11

59

BATU AMPAR

Lokal Sekunder

3

11

8

60

BATU BANAMA

Lokal Sekunder

3

11

8

61

BATU BULAN

Lokal Sekunder

6

8

8

62

BATU HURUN

Lokal Sekunder

6

11

11

63

BATU SULI

Lokal Sekunder

8

11

11

64

BATU SULI I s/d IV

Lokal Sekunder

7

11

11

65

BAWEAN

Lokal Sekunder

8

11

66

BEHAU

Lokal Sekunder

5

67

BELAWAN

Lokal Sekunder

7

11

11

68

BELIANG

Kolektor Sekunder

10

12

12

69

BELIANG I s/d VII

Lokal Sekunder

7

11

11

70

BELIBIS

Lokal Sekunder

7

11

11

71

BELINI

Lokal Sekunder

7

11

11

72

BERENG BENGKEL

Kolektor Sekunder

10

12

12

73

BERINGIN

Lokal Sekunder

7

11

11

74

BERLIAN

Lokal Sekunder

7

11

11

75

BERLIAN I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

76

BERUK ANGIS

Kolektor Sekunder

12

13

13

77

BERUK ANGIS I

Lokal Sekunder

8

11

11

78

BETANG GRIYA/YOGYA

Lokal Sekunder

10

11

11

79

BETUTU

Lokal Sekunder

6

11

11

80

BHAYANGKARA

Lokal Sekunder

8

11

11

81

BIAWAN

Lokal Sekunder

6

11

11

82

BIDURI I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

83

BILIS

Lokal Sekunder

7

11

11

84

BIMA

Lokal Sekunder

3

11

8

85

BIMA I

Lokal Sekunder

3

11

8

86

BLANGIRAN

Lokal Sekunder

7

11

11

87

BONDANG

Lokal Sekunder

8

11

11

88

BORNEO

Lokal Sekunder

4

11

8

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA

GSB BARU 11

KET. Pasar

8

Perumahan


89

BROMO

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

90

BUANA RAYA

Lokal Sekunder

7

11

11

91

BUBUT/KARANDANG

Lokal Sekunder

8

11

11

92

BUKIT BONDAN

Lokal Sekunder

8

11

11

93

Kolektor Sekunder

8

15

15

Lokal Sekunder

6

11

95

BUKIT KEMINTING BUKIT KEMINTING I s/D XVII B. KOETIN

Lokal Sekunder

8

11

96

BUKIT MANANJUNG

Lokal Sekunder

8

11

11

97

BUKIT PINANG

Lokal Sekunder

6

11

11

98

BUKIT PALANGKA

Lokal Sekunder

6

99

BUKIT RAYA

Kolektor Sekunder

7

14

14

100 BUKIT RAYA I s/d XIV

Lokal Sekunder

6

11

11

101 BUKIT SEPAN

Lokal Sekunder

7

11

11

102 BUKIT SUNGKAI

Lokal Sekunder

7

11

11

103 BUKIT INDAH

Lokal Sekunder

8

104 BULUH MERINDU

Lokal Sekunder

8

11

11

105 C.BANGAS

Kolektor Sekunder

12

13

13

106 C.BANGAS I s/d VII

Lokal Sekunder

8

107 CAKATAN RAYA

Lokal Sekunder

7

11

11

108 CAKRA BUANA

Lokal Sekunder

8

11

11

109 CAMAR

Lokal Sekunder

7

11

11

110 CEMARA

Lokal Sekunder

5

8

8

111 CEMPAKA

Kolektor Sekunder

12

16

16

112 CEMPEDAK

Lokal Sekunder

3

11

8

113 CENDANA

Lokal Sekunder

4

8

8

114 CENDRAWASIH

Lokal Sekunder

10

11

11

115 CENDRAWASIH I s/d II

Lokal Sekunder

9

11

11

116 COENDRAD

Lokal Sekunder

9

117 CAKRABUANA

Lokal Sekunder

5

11

8

118 CHRISTOPEL MIHING CHRISTOPEL MIHING I 119 s/d IX 120 CIK DITIRO

Kolektor Sekunder

7

14

14

Lokal Sekunder

6

11

11

Lokal Sekunder

8

11

11

NO

94

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

8

11

11

11

KET.


NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

LEBAR JALAN 30

GSB LAMA 34

GSB BARU 34

121 CILIK RIWUT

Arteri Primer

122 CITRA BUANA

Lokal Sekunder

5

123 CUCAK RAWA

Lokal Sekunder

8

11

11

124 CUT NYAK DIEN

Lokal Sekunder

8

11

11

125 DAHLIA

Lokal Sekunder

10

11

9

126 DAMAI

Lokal Sekunder

4

11

8

127 DAMAI SARI

Lokal Sekunder

10

128 DAMANG LEMAN DAMANG BAHANDANG 129 BALAU 130 DAMANG BATU

Kolektor Sekunder

9

14

14

Lokal Sekunder

3

11

11

Kolektor Sekunder

10

14

14

131 DAMANG PIJAR

Lokal Sekunder

7

14

14

132 DAMANG THUENG

Lokal Sekunder

6

11

11

134 DAMANG SALILAH

Lokal Sekunder

9

135 DAMBUNG KORDI

Lokal Sekunder

7

11

11

136 DANAU RANGAS

Lokal Sekunder

8

11

11

137 DANAU RANGAS I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

138 DANAU INDAH

Lokal Sekunder

6

8

139 DANAU MARE

Lokal Sekunder

11

11

140 DARMOSUGONDO

Kolektor Sekunder

10

14

14

141 DIKARI

Lokal Sekunder

7

11

11

142 D.I PANJAITAN

Arteri Sekunder

25

24

26

143 DIPONEGORO

Arteri Sekunder

30

28

28

144 DURIAN

Lokal Sekunder

8

11

11

145 EBONY

Lokal Sekunder

7

11

11

146 EXIPPTEX

Lokal Sekunder

4

11

11

147 EXLC

Lokal Sekunder

4

11

11

148 FANTA Gg

Lokal Sekunder

5

8

149 FILATELI II - III

Lokal Sekunder

4

8

150 FLAMBOYANT

Lokal Sekunder

4

8

151 G. OBOS

Arteri Sekunder

36

34

34

152 G. OBOS I s/d XV

Lokal Sekunder

7

11

11

153 GAGAK

Lokal Sekunder

7

11

11

KET.

8

11

11 Perumahan


154 GAJAH MADA

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

155 GAJAH MUNGKUR

Lokal Sekunder

7

11

11

156 GARUDA

Kolektor Sekunder

21

23

23

157 GARUDA I s/d XIV

Lokal Sekunder

8

11

11

158 GARUDA PERMAI

Lokal Sekunder

7

159 GATOT KOCO

Lokal Sekunder

4

11

8

160 GEMINI

Lokal Sekunder

8

11

11

161 GEMBALA Gg GRIYA KENCANA 162 PERMAI 163 GUMARAK

Lokal Sekunder

4

Lokal Sekunder

5

11

11

Lokal Sekunder

9

11

11

164 GUNTUR

Lokal Sekunder

8

11

11

165 H. TIMANG

Lokal Sekunder

7

11

11

166 HAJI IKAP

Kolektor Sekunder

11

17

17

167 HALABAN

Lokal Sekunder

5

11

11

168 HALMAHERA

Lokal Sekunder

12

11

11

169 HANGTUAH

Lokal Sekunder

8

11

11

170 HANJALIWAN

Lokal Sekunder

7

11

11

171 HARUAN

Lokal Sekunder

5

6

172 HARUM MANIS

Lokal Sekunder

4

8

173 HARUM MANIS I s/d X

Lokal Sekunder

4

11

8

174 HASANUDIN KAPTEN

Lokal Sekunder

6

11

11

175 HENDRICK TIMANG

Lokal Sekunder

7

176 HIU PUTIH

Kolektor Sekunder

26

30

30

177 HIU PUTIH I s/d IX

Lokal Sekunder

7

11

11

178 HOESMAN BABOE

Lokal Sekunder

6

11

11

179 I GUSTI NGURAH RAI

Lokal Sekunder

8

11

11

180 IBI KASAN

Lokal Sekunder

4.4

11

5.5

181 IMAM BONJOL

Arteri Sekunder

30

28

28

182 INDAH PERMAI

Lokal Sekunder

6

183 INTAN

Kolektor Sekunder

8

12

12

184 INTAN I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

185 INTAN KURUNG

Lokal Sekunder

8

11

11

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

KET.

11 Perumahan

8

11

8

Perumahan

Pasar


186 IRIAN

Kolektor Sekunder

LEBAR JALAN 10

187 ISKANDAR

Kolektor Sekunder

8

12

12

188 JAKATAN RAYA

Lokal Sekunder

7

11

11

189 JALAK

Lokal Sekunder

8

11

11

190 JALAK I s/d VI

Lokal Sekunder

8

11

11

191 JAMBRUT

Lokal Sekunder

7

11

11

192 JAMBU

Lokal Sekunder

7

11

11

193 JANAH JARI

Lokal Sekunder

10

11

11

194 JATI

Kolektor Sekunder

6

11

11

195 JATI INDAH

Lokal Sekunder

4

11

11

197 JATI RAYA JATI RAYA I s/d II/ 198 BROKOLI 199 JATI I s/d VII

Lokal Sekunder

6

11

11

Lokal Sekunder

10

11

11

Lokal Sekunder

4

200 JAWA

Lokal Sekunder

12

11

11

201 JENAKA

Lokal Sekunder

7

11

11

202 JUANDA

Kolektor Sekunder

8

12

12

203 K.S TUBUN

Kolektor Sekunder

10 & 11

14

11

204 KACA PIRING

Lokal Sekunder

7

11

11

205 KAHAYAN

Kolektor Sekunder

8

11

12

206 KAJA

Lokal Sekunder

7

11

11

207 KAKATUA

Lokal Sekunder

8

11

12

208 KALAKASA KALAMPANGAN (Arah 209 ke Kab. KALAMPANGAN) 210 KALANG

Lokal Sekunder

6

11

11

Arteri Primer

23

34

34

Kolektor Sekunder

10

14

14

211 KALANG I s/d VI

Lokal Sekunder

8

11

11

212 KALIBATA

Lokal Sekunder

7

11

11

213 KALIMANTAN

Kolektor Sekunder

6

11

11

214 KALUI

Lokal Sekunder

9

11

11

215 KAMBOJA

Lokal Sekunder

5

11

11

216 KAMELOH BARU

Lokal Primer

8

15

15

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 12

GSB BARU 12

KET.

8 Pasar

Perumahan


FUNGSI JALAN

LEBAR JALAN

GSB LAMA

GSB BARU

Kolektor Sekunder

12

34

17

Kolektor Sekunder

8

12

12

219 KAPUR NAGA

Lokal Sekunder

5

11

11

220 KAPUR NAGA I

Lokal Sekunder

8

11

221 KAPUR NAGA II

Lokal Sekunder

11

11

222 KARIRAMAN

Lokal Sekunder

8

11

11

223 KARET

Kolektor Sekunder

7

12

12

224 KARYA (TKL)

Lokal Sekunder

7

11

11

225 KARYAWAN

Lokal Sekunder

7

11

11

226 KATAMSO BRIGJEN

Arteri Sekunder

25

25

26

227 KATINGAN

Lokal Sekunder

11

11

11

228 KAYU MANIS KECUBUNG/DANAU 229 PARUPUK 230 KEDAUNG

Lokal Sekunder

7

11

11

Lokal Sekunder

6

11

11

Lokal Sekunder

7

11

11

231 KEDONDONG

Lokal Sekunder

5

11

11

232 KELUD

Lokal Sekunder

5

11

11

233 KELUARGA Gg

Lokal Sekunder

3

8

234 KELAPA GADING

Lokal Sekunder

3

8

235 KENANGA

Lokal Sekunder

7

11

11

236 KENARI

Lokal Sekunder

7

11

11

237 KENCANA I s/d V KERENG INDAH 238 PERMAI I KERENG INDAH 239 PERMAI II 240 KERINCI

Lokal Sekunder

6

11

11

Lokal Sekunder

6

8

Perumahan

Lokal Sekunder

7

8

Perumahan

Lokal Sekunder

6

241 KERTAK HANYAR

Lokal Sekunder

8

242 KERUING I & II

Lokal Sekunder

8

11

11

243 KH. AHMAD DAHLAN

Lokal Sekunder

6

11

11

244 KINIBALU

Kolektor Sekunder

8

14

12

245 KIWI

Lokal Sekunder

8

11

11

246 KLABAT

Lokal Sekunder

8

11

11

247 KRAKATAU

Lokal Sekunder

8

11

11

NO

NAMA JALAN

KANGKARI/MAHIR MAHAR LAMA 218 KAPUAS 217

11

11 11

KET.


Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 7

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

5

11

6

Lokal Sekunder

10

11

11

253 KYAI MAJA

Lokal Sekunder

12.5

11

11

254 KASUARI

Lokal Sekunder

7

11

11

255 KURAWA KAMPUNG BARU , 256 Komp 257 KARYADI

Lokal Sekunder

7

11

11

Lokal Sekunder

7

11

11

Lokal Sekunder

7

11

11

258 KETAHAI

Kolektor Sekunder

20

21

21

259 KEHUTANAN, Komp

Lokal Sekunder

8

11

11

Perumahan

260 KEJATI, Komp

Lokal Sekunder

8

11

11

Perumahan

261 KERUMPUN RAYA

Lokal Sekunder

7

11

11

262 KKN UMP LAJAHAN ANTANG, 263 Komp LAMBUNG 264 MANGKURAT 265 LAMIANG ELOK

Lokal Sekunder

7

11

11

Lokal Sekunder

8

11

11

Kolektor Sekunder

14

13

15

Lokal Sekunder

8

10

10

266 LANGKA PERMAI I

Lokal Sekunder

7

8

267 LANGKAI PERMAI II

Lokal Sekunder

6

8

268 LANGKAI PERMAI III

Lokal Sekunder

4

8

269 LANGSAT

Lokal Sekunder

5

11

11

270 LAWU

Lokal Sekunder

8

11

11

271 LELE

Lokal Sekunder

13

11

14

272 LEO LESTARI/LUMBA273 LUMBA LESTARI I s/d II /LUMBA274 LUMBA II 275 LIBRA

Lokal Sekunder

6

11

11

Lokal Sekunder

6

6

7

Perumahan

Lokal Sekunder

6

6

7

Perumahan

Lokal Sekunder

6

7

276 LINGKAR DALAM

Arteri Sekunder

110

75

NO

NAMA JALAN

248 KRESNO 249 KUTILANG I. Jl. Cilik Riwut - Jl. 250 Rajawali II. Jl. Rajawali - Ujung 251 Jalan 252 KYAI INGGAP

FUNGSI JALAN

KET.

Perumahan

Perumahan


NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

LEBAR JALAN 150

GSB LAMA

GSB BARU 95

277 LINGKAR LUAR

Arteri Primer

278 LOMBOK

Lokal Sekunder

7

11

8

279 MADANG

Lokal Sekunder

7

11

11

280 MAHIR MAHAR

Arteri Primer

15

34

34

281 MAHAKAM

Kolektor Sekunder

10

12

12

282 MAHONI

Lokal Sekunder

5

8

283 MARINA PERMAI I

Lokal Sekunder

4

8

284 MARINA PERMAI II

Lokal Sekunder

6

8

285 M. AGUS IBRAHIM

Kolektor Sekunder

6

8

286 MANGGA I

Lokal Sekunder

3

4

287 MANGGA

Lokal Sekunder

6

11

11

288 MANGGIS

Lokal Sekunder

4

11

11

289 MANGKU RAMBANG

Lokal Sekunder

9

11

11

290 MANGKU RAYA

Lokal Sekunder

8

11

11

291 MANJUHAN I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

292 MANUNGGAL

Lokal Sekunder

5

11

11

293 MANUNGGAL I s/d VI

Lokal Sekunder

7

11

11

294 MANYAR RAYA

Lokal Sekunder

7

11

11

295 MARANG

Lokal Primer

10

14

14

296 MATAL

Lokal Sekunder

7

11

11

297 MAWAR

Lokal Sekunder

9

11

11

298 MELATI

Lokal Sekunder

6

11

11

299 MENDAWAI

Lokal Sekunder

11

11

12

300 MENDAWAI I s/d V

Lokal Sekunder

7

6

8

301 MENTAYA

Lokal Sekunder

10

11

11

302 MENTENG I s/d XXVI

Lokal Sekunder

8

11

11

303 MERAK

Lokal Sekunder

10

11

11

304 MERANTI

Lokal Sekunder

6

11

11

305 MERAPI

Lokal Sekunder

6

11

11

306 MERAPI I

Lokal Sekunder

6

11

11

307 MERBABU

Lokal Sekunder

8

11

11

308 MERPATI

Lokal Sekunder

7

11

11

309 MILONO INDAH, Komp

Lokal Sekunder

4

8

KET.

Perumahan


310 MOJOPAHIT

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

311 MORIS ISMAIL I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

312 MUDA KARYA/PIRANHA

Lokal Sekunder

11

11

11

313 MUFAKAT MUHAMMAD HUSNI 314 THAMRIN 315 MUJAIR

Lokal Sekunder

7

11

11

Arteri Sekunder

20

25

25

Lokal Sekunder

7

11

11

316 MULYONO, KAPTEN

Lokal Sekunder

10

11

11

317 MUNGKU BARU

Lokal Sekunder

8

11

11

318 MURAI

Lokal Sekunder

7

11

11

Perumahan

319 MURAI I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

Perumahan

320 MURJANI

Arteri Sekunder

19

24&17

24&17

321 MUTIARA

Lokal Sekunder

8

11

11

322 MUTIARA I s/d III

Lokal Sekunder

7

11

11

323 NAGASARI

Lokal Sekunder

7

11

11

324 NANSARANUAI

Lokal Sekunder

8

11

11

325 NANGKA

Lokal Sekunder

8

11

11

326 NENAS

Lokal Sekunder

8

11

11

327 NGABE SOEKAH

Lokal Sekunder

5

11

11

328 NIAS

Lokal Sekunder

13

11

11

329 NILA

Lokal Sekunder

6

11

11

330 NILAM

Lokal Sekunder

7

11

11

331 NOORJANI

Lokal Sekunder

7

11

11

332 NUANSA ABADI, Komp

Lokal Sekunder

4

334 NURI

Lokal Sekunder

8

11

11

335 NUSANTARA

Lokal Sekunder

5

11

11

336 NYAI BALAU

Lokal Sekunder

9

11

11

337 NYAI BINTANG

Lokal Sekunder

5

11

11

338 NYAI ENAT

Lokal Sekunder

8

14

11

339 NYAI RENDEM

Lokal Sekunder

9

14

11

340 NYAI UNDANG

Lokal Sekunder

10

15

15

341 NYARU MENTENG

Lokal Primer

22

25

25

342 ONEN K.USOP Drs

Kolektor Sekunder

9

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

8

11

KET.

Perumahan


343 ONTOREJO

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

344 ONTOSENO PANGERAN 345 SAMUDERA 346 PADAT KARYA

Lokal Sekunder

8

11

11

Kolektor Sekunder

10

12

11

Lokal Sekunder

7

11

11

347 PAKIS

Lokal Sekunder

3

348 PANDU

Lokal Sekunder

7

11

11

349 PANENGA RAYA

Lokal Sekunder

9

11

11

350 PANGERAN ANTASARI

Lokal Sekunder

10

12

12

351 PANGERAN M. NOOR PANGERAN 352 SAMUDERA I s/d III PANGERAN 353 SURIANSYAH Gg 354 PANGLIMA BATUR PANGLIMA 355 POLEM/MANGKURAMB ANG 356 PANGLIMA TAMPEY

Lokal Sekunder

9

11

11

Lokal Sekunder

12

11

11

Lokal Sekunder

7

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

10

11

11

357 PANGLIMA TAMPEY II

Lokal Sekunder

8

358 PANGRANGO

Lokal Sekunder

7

11

11

359 PANGUN RAUN

Lokal Sekunder

7

11

11

360 PANJEHANG

Lokal Sekunder

7

11

11

361 PANTUNG

Lokal Sekunder

5

11

11

362 PARATAMA

Lokal Sekunder

6

363 PARIWISATA

Lokal Sekunder

7

16

16

364 PARKESIT

Lokal Sekunder

7

11

11

365 PASENDENG

Lokal Sekunder

4

366 PATIH DADAR

Lokal Sekunder

5

11

11

367 PATIH RUMBIH

Lokal Sekunder

9

11

11

368 PATIH TIUP

Lokal Sekunder

4

11

11

369 PATIMURA

Lokal Sekunder

10

11

11

370 PATIN

Lokal Sekunder

8

11

11

371 PATMA RAGA

Lokal Sekunder

6

11

11

372 PAUS RAYA

Lokal Sekunder

6

11

11

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

KET.

8

8

11

8

8

Perumahan


373 PAUS I s/d IX

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 7

374 PELATUK

Lokal Sekunder

5

11

8

375 PEMUDA

Lokal Sekunder

6

11

11

376 PENYANG

Lokal Sekunder

7

11

11

377 PEPAYA

Lokal Sekunder

6

11

11

378 PERDANA

Lokal Sekunder

8

9

379 PERMATA

Lokal Sekunder

6

8

380 PERINTIS PERMAI

Lokal Sekunder

6

8

381 PERKUTUT PERUMAHAN PEMDA 382 KM 10 383 PERWANIDA

Lokal Sekunder

6

6

6

Perumahan

Lokal Sekunder

7

11

11

Perumahan

Lokal Sekunder

7

11

11

384 PETUK BARUNAI

Lokal Sekunder

8

11

11

385 PETUK BUKIT

Lokal Sekunder

8

11

11

387 PETUK KETIMPUN

Lokal Sekunder

10

14

14

388 PIERE TENDEAN

Arteri Sekunder

24

24

25

389 PILAU

Lokal Sekunder

8

11

11

390 PILAU INDAH

Lokal Sekunder

7

11

11

391 PINGUIN RAYA

Lokal Sekunder

5

11

11

392 PINUS

Lokal Sekunder

6

11

11

393 PINUS RAYA PINUS 12/HARUM 394 MANIS 395 PINUS II

Lokal Sekunder

10

11

Lokal Sekunder

5

8

Lokal Sekunder

5

11

8

396 PINUS INDAH

Lokal Sekunder

8

11

11

397 PINUS JAYA

Lokal Sekunder

4

11

8

398 PINUS KENCANA

Lokal Sekunder

4

11

8

399 PINUS PERMAI

Lokal Sekunder

4

400 PINUS PERMAI I s/d II

Lokal Sekunder

5

401 PINUS PERMAI III

Lokal Sekunder

402 PISCES

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 8

KET.

8

Perumahan

8

Perumahan

4

8

Perumahan

Lokal Sekunder

6

8

Perumahan

403 PM.NOOR

Lokal Sekunder

9

11

11

404 PODANG

Lokal Sekunder

5

6

6

405 PONCOWATI/PELIKAN

Lokal Sekunder

5

11

11

11

Perumahan


LEBAR JALAN

GSB LAMA

GSB BARU

KET.

Lokal Sekunder

6

11

11

Perumahan

Lokal Sekunder

8

10

10

408 PUTRI JUNJUNG BUIH PUTRI JUNJUNG BUIH I 409 s/d VIII 410 PUTRI KARINDANG

Kolektor Sekunder

10

14&11

14&11

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

5

411 PUYUH

Lokal Sekunder

7

11

11

412 PARKIT BIRU

Lokal Sekunder

7

11

11

413 PELABUHAN

Lokal Sekunder

8

11

11

414 PENDAWA

Lokal Sekunder

7

11

11

415 PENGERINGAN

Lokal Sekunder

8

11

11

416 PEPABRI, Komp

Lokal Sekunder

6

11

11

417 PERTANI

Lokal Sekunder

7

11

11

418 RA.KARTINI

Kolektor Sekunder

11

12

12

419 RADEN PATAH

Lokal Sekunder

9

11

11

420 RADEN SALEH

Kolektor Sekunder

9

13

13

421 RADEN SALEH I s/d VII

Lokal Sekunder

8

11

11

422 RAJAWALI

Kolektor Sekunder

10

14

14

423 RAJAWALI I s/d XXVIII

Lokal Sekunder

8

11

11

424 RAJAWALI IX

Lokal Sekunder

8

11

11

425 RAMIN I s/d II

Lokal Sekunder

6

11

11

426 RAMSES

Lokal Sekunder

7

11

11

427 RANGAS

Lokal Sekunder

5

11

11

428 RANYING SURING

Lokal Sekunder

6

11

11

429 RASAK

Lokal Sekunder

6

11

11

430 RAUDAH PERMAI

Lokal Sekunder

6

431 RAYA GALAXY

Kolektor Sekunder

19

21

21

432 RAYA GALAXI I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

433 RIAU

Lokal Sekunder

8

11

11

434 RINJANI

Kolektor Sekunder

8

11

11

435 RTA.MILONO

Arteri Sekunder

30

34

34

436 S.PARMAN

Arteri Sekunder

22

17

17

437 SABABILAH PERMAI

Lokal Sekunder

5

NO

NAMA JALAN

PONDOK LANGKAI PERMAI I s/d II 407 PUNAI 406

FUNGSI JALAN

8

Perumahan

8

8

Perumahan


NO

NAMA JALAN

LEBAR JALAN 5

GSB LAMA

GSB BARU 8

Kolektor Sekunder

6

25

25

Lokal Sekunder

6

11

11

FUNGSI JALAN

438 SABABILAH II.Komp SABARU (Wisata P. 439 Sabaru) SAHAWUNG GUNUNG 440 SLAMET 441 SAKAN

Lokal Sekunder

Lokal Sekunder

7

11

11

442 SALAK

Lokal Sekunder

4

11

11

443 SALAMPAK UMAR

Lokal Sekunder

6

11

11

444 SAMPIT Gg

Lokal Sekunder

6

445 SAM RATULANGI

Lokal Sekunder

10

11

11

446 SAMUDIN AMAN

Lokal Sekunder

6

11

11

447 SAMUDIN AMAN I s/d II

Lokal Sekunder

6

11

11

448 SANGGA BUANA I

Lokal Sekunder

10

11

11

449 SANGGA BUANA II

Lokal Sekunder

8

11

11

450 SAPAN

Lokal Sekunder

11

11

12

451 SAPTA TARUNA

Lokal Sekunder

7

11

11

452 SEI GOHONG SEJAHTERA/CUMI453 CUMI 454 SEMERU

Kolektor Sekunder

22

25

25

Lokal Sekunder

5

6

6

Lokal Sekunder

8

11

11

456 SEPAKAT RAYA

Lokal Sekunder

7

11

11

457 SERAM

Lokal Sekunder

9

11

11

458 SESEP MADU

Lokal Sekunder

6

459 SETH ADJI

Kolektor Sekunder

11 21 & 14

11 21 & 14

Simp. BUNDARAN GARUDA Simp. MURJANI KE 461 BANDARA Simp. PANGLIMA 462 BATUR 463 SIMPEI KARUHEI 460

8 & 10

KET.

8

Lokal Sekunder

7

11

11

Lokal Sekunder

5

11

11

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

7

11

11

464 SINGARASA

Lokal Sekunder

7

11

11

465 SINTUK

Lokal Sekunder

5

11

11

466 SISINGAMANGARAJA

Kolektor Sekunder

9

14

14

467 SOEKARNO, Ir

Arteri Sekunder

48

34

34

Perumahan


468 SOEMARNO, Ir

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 5

469 SRIKANDI

Lokal Sekunder

7

470 SRI REZEKI Komp

Lokal Sekunder

4

471 SUDIRMAN

Arteri Sekunder

23

21

21

472 SUDIRMAN II

Lokal Sekunder

10

11

11

473 SULAWESI

Lokal Sekunder

6

11

11

474 SULTAN BADARUDIN

Lokal Sekunder

9

11

11

475 SULTAN HASANUDIN

Lokal Sekunder

14

11

11

476 SUMATERA

Lokal Sekunder

10

11

11

477 SUMBAWA

Lokal Sekunder

8

11

11

478 SUMPUNG

Lokal Sekunder

6

11

11

479 SUNAN JATI

Lokal Sekunder

4

11

8

480 SUNDORO

Lokal Sekunder

8

11

11

481 SUPRA

Lokal Sekunder

9

482 SUPRAPTO

Kolektor Sekunder

18

21

21

483 SURUNG

Lokal Sekunder

9

11

11

484 SUTANEGARA

Lokal Sekunder

10

11

11

485 SUTOMO

Kolektor Sekunder

10

12

12

486 SUTRA I s/d II

Lokal Sekunder

7

11

11

487 SWADAYA

Lokal Sekunder

6

11

11

489 SWARGA

Lokal Sekunder

6

11

11

490 SWARGA I s/d II

Lokal Sekunder

6

11

11

491 TAHAI

Lokal Sekunder

10

11

11

492 TAHETA

Lokal Sekunder

7

11

11

493 TAMAHAS I s/d II

Lokal Sekunder

3

11

8

494 TAMAN RAUDAH

Lokal Sekunder

6

495 TAMBORA

Lokal Sekunder

7

11

11

496 TAMBUN BUNGAI

Kolektor Sekunder

10

14

14

497 TAMBUN RAYA

Lokal Sekunder

6

11

11

498 TAMPUNG PENYANG

Lokal Sekunder

9

11

11

499 TANGARING

Lokal Sekunder

3

11

8

500 TANGARING I s/d II

Lokal Sekunder

3

11

8

501 TANGKALASA

Lokal Sekunder

8

11

11

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

11

11

KET. Perumahan

8

11

8

Pasar


502 TANGKALASA I s/d II

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 8

503 TANGKASIANG

Lokal Sekunder

8

504 TANGKUHIS

Lokal Sekunder

11

505 TANTINA

Lokal Sekunder

8

506 TAURUS

Lokal Sekunder

6

11

507 TAURUS I s/d VIII

Lokal Sekunder

6

8

508 TEKUKUR I s/d II

Lokal Sekunder

8

11

11

509 TELUK TELON TEMANGGUNG 600 JAYAKARTI TEMANGGUNG 601 JAYAKARTI I TEMANGGUNG 602 KANYAPI 604 TEMANGGUNG RAYA TEMANGGUNG 605 TANDANG TEMANGGUNG 606 TANDANG I 607 TEMANGGUNG TILUNG TEMANGGUNG TILUNG 606 I s/d XXI 607 TEMANGGUNG TUNU

Lokal Sekunder

7

11

11

Kolektor Sekunder

10

14

14

Lokal Sekunder

7

11

Lokal Sekunder

12

11

Lokal Sekunder

8

11

11

Kolektor Sekunder

9

14

14

Lokal Sekunder

8

11

11

Kolektor Sekunder

15

20

Lokal Sekunder

8

11

11

Lokal Sekunder

7

11

11

608 TEMANGGUNG USIN

Lokal Sekunder

7

609 TENGKAWANG

Lokal Sekunder

6

11

11

610 TERATAI

Lokal Sekunder

13

11

11

611 TEUKU UMAR

Lokal Sekunder

10

11

11

612 TIGA KATA Gg.

Lokal Sekunder

6

613 TINGANG

Kolektor Sekunder

13

14

14

614 TINGANG I s/d X

Lokal Sekunder

8

11

11

615 TPA

Lokal Sekunder

11

11

12

616 TPU

Lokal Sekunder

8

11

11

617 TUMBANG RUNGAN

Lokal Sekunder

8

11

11

618 TUMIH

Lokal Sekunder

8

11

11

619 TURI

Lokal Sekunder

6

11

11

620 ULIN

Lokal Sekunder

5

11

11

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

11

11 11

11

11

11

8

KET.


621 UNKRIP

Lokal Sekunder

LEBAR JALAN 9

622 UNTUNG SURAPATI

Lokal Sekunder

9

11

11

623 UPUNG I

Lokal Sekunder

7

11

11

624 URIA JAYA

Lokal Sekunder

10

14

11

625 URIA MAPAS

Lokal Sekunder

7

626 URIP SUMOHARJO

Lokal Sekunder

10

11

12

627 VIRGO

Lokal Sekunder

8

7

11

628 VIRGO I s/d V WAHIDIN 629 SUDIROHUSODO 630 WALET

Lokal Sekunder

8 18.5 & 12 7

NO

NAMA JALAN

FUNGSI JALAN

Kolektor Sekunder Lokal Sekunder

GSB LAMA 11

GSB BARU 11

KET.

11

9 11

19

11

11

Perumahan


LAMPIRAN 4 Format Surat Permohonan





LAMPIRAN 5 Format Surat Izin Gangguan (HO)



LAMPIRAN 6 Surat Izin Penelitian

METODE PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Retribusi Izin Gangguan (HO) di Pemerintah Kota Palangkaraya SKRIPSI

Recommend Documents