Fact Sheet
PO)N PENT)NG: Minimnya PAD mempengaruhi pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Sementara ketergantungan terhadap hasil SDA sangat tinggi. Lebih dari 50% pendapatan daerah masih bebas / fleksibel dan dapat digunakan untuk program sesuai kebutuhan daerah. Pembiayaan pembangunan jangka panjang mengharuskan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penggunaan ruang fiskaldaerah saat ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah masa akan datang.
1 5
O K T O B E R
2 0 1 5
Ketergantungan Pada Sektor SDA & Ruang Fiskal Kabupaten Indragiri Hulu Secara nominal, realisasi pendapatan daerah Kabupaten )ndragiri hulu )nhu) terus meningkat. Tahun 9 realisasi pendapatan berada di angka Rp. Milyar dan tahun meningkat menjadi Rp. , Triliun. Sedang Tahun , pendapatannya diproyeksi mencapai Rp. , Triliun. Gambar . di bawah ini menggambarkan nilai nominal dari pendapatan daerah dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten )nhu dalam rentang waktu 9– .
Sumber : Diolah dari LKPD )nhu Murni TA
dan APBD
-
Meski pendapatan nominal terus meningkat, namun pertumbuhan pendapatannya berfluktuasi. Puncak pertumbuhan penda-
patannya terjadi pada tahun , yang mencapai , % dari tahun sebelumnya. Selainjutnya pada tahun pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan menjadi , % dari tahun sebelumnya. Tahun menunjukkan tingkat pertumubuhan terparah sepanjang lima tahun terakhir, tahun itu pertumbuhannya hanya , %. Meskipun tahun kembali meningkat menjadi %, namun tahun diperkirakan turun mencapai - , %.
Sedangkan Pendapatan Per-kapita Daerah Kab.)nhu tergolong tinggi dengan rata-rata pendapatan nominal perkapita Tahun ) sebesar Rp. , Juta. Pendapatan Daerah yang terus meningkat diikuti dengan peningkatan pendapatan per-kapita. Sebagai contoh di Tahun , pendapatan per-kapita Kabupaten )nhu sebesar Rp. , juta/orang/ tahun, di tahun meningkat menjadi Rp. , juta/orang/tahun. Tahun dengan asumsi jumlah penduduk sama dengan tahun pendapatan perkapita mencapai Rp. ,9 juta/orang/tahun. Sebagaimana digambarkan pada Tabel. berikut.
Tabel . Pendapatan Daerah Kabupaten )nhu Per-Kapita
Tahu
Pe dapata , , , , ,
, , , ,
Rp. Jt
–
Pe duduk , , , , ,
Sumber : Diolah oleh F)TRA Riau dari data LKPD dan BPS )nhu
Pe dapata Perkapita , , , , ,
, , , , ,
PAGE
2
Komposisi Pendapatan Daerah Gambar .
Komponen Dana Perimbangan Tranfer Pusat dan Daerah mendominasi seluruh pendapatan daerah Kabupaten )ndragiri (ulu tahun .
Komposisi Pendapatan Daerah )nhu
–
Rerata , % pendapatan daerah )ndragiri (ulu tahun bersal dari dana perimbangan. Sementara pendapatan yang bersal dari Pendapatan Asli Daerah PAD) berkontibusi rerata , % untuk kurun waktu yang sama. Sedangkan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah LPDS) rara-rata berkontibusi % pertahun.
LPDS merupakan sumber pendapatan berdasarkan format Pemendagri Nomor tahun tentang keuangan daerah, yang jenis pendapatan daerah juga berasal dar dana transfer dari pusat maupun daerah. Jenis – Jenis pendapatan dalam komponen LPDS tersebut dikabupaten )ndragiri (ulu bersumber dari dana transfer penyesuaian daerah dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi.
Sumber : Diolah oleh FITRA Riau, dari LKPD Inhu 2010-2014 dan APBD Murni TA 2015
Tabel . Pendapatan Daerah Kabupaten )ndragiri (ulu Berdasarkan Kelompok Tahun Su ber Pe dapata Pe dapata Asli Daera Da a Peri ba ga Lai -Lai Pe dapata Ya g Sah Ju lah
R
R
R
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
R
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
R
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Proyeksi
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Sumber : Diolah dari LKPD Inhu 2010-2014 dan APBD Murni TA 2015
Dana Perimbangan Pada postur APBD, komponen dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi (asil DB( -Pajak dan nonpajak, Dana Alokasi Umum DAU , Dana Alokasi Khusus DAK serta Dana Penyesuaian Otonomi Khusus. Tiga kontributor terbesar dana perimbangan kabupaten )ndragiri (ulu yaitu pendapatan dari DB( Sumber Daya Alam SDA) yang berasal dari non-pajak, DAU serta DB( Pajak PPh dan PPh 9). Realisasi PNBP SDA yang dibagihasilkan ke Kabupaten )nhu tahun sebesar Rp. , Milyar dan meningkat menjadi Rp. milyar pada tahun . DB( SDA kembali meningkat ditahun menjadi Rp. 9 milyar dan menurun ditahun menjadi milyar. FACT
SHEET
Realisasi DB( SDA kembali meningkat ditahun menjadi Rp. milyar. Sementara tahun diproyeksi lebih kecil dari realisasi tahun yaitu sebesar Rp. milyar.
Sumber pendapatan yang berasal dari DAU terus mengalami kenaikan selama – . Tahun DAU sebesar Rp. , milyar meningkat hamper % ditahun menjadi Rp. milyar. Tahun DAU kembali meningkat menjadi Rp. , M, kemudian tahun Rp. ,9 M, dan realisasi tahun sebesar Rp. , M. DAU Kabupaten )ndragiri (ulu tahun diproyeksikan sebesar Rp. 9 milyar.
PAGE
Sedangkan kontributor ketiga terbesar pendapatan dari kelompok pendapatan dana perimbangan adalah DB( Pajak PPh dan PPh 9) yang dibagi hasilkan ke pemerintah daerah. Dalam kurun waktu jenis ini berkontribusi rata – rata 9 % pertahun. Jenis pendapatan ini terus mengalami peningkatan, tahun DB( Pajak sebesar Rp. milyar, realisasi tahun menjadi Rp. milyar.
DAK dan dana penyesuaian memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah dengan catatan bahwa kedua jenis pendapatan tersebut telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai penyalur dan pelaksana saja. Dana Alokasi Khusus dalam APBD Indragiri Hulu terus mengalami penurunan. Tahun 2012 DAK dikeluarkan dari APBN sebesar Rp. 46,4 M dan diproyeksikan pada tahun 2014 DAK sebesar Rp. 11,9 Miliyar .
Tabel . Komponen Dana Perimbangan Kabupaten )nhu Je is DBH PAJAK DBH SDA DAU DAK DANA PENYESUAIAN
R
Sumber: LKPD )nhu
R
– R
R
R
P
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
dan APBD Murni
-
3
diolah.
Ketergantungan DBH SDA Terdapat lima jenis DBH Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi bagian pemerintah Indragiri Hulu. Yaitu DBH Minyak, Gas Bumi, Pertambangan umum Batubara, Kehutanan dan Perikanan. Tahun 2010—2015 Proyeksi, DBH SDA dari lima sektor tersebut rata-rata memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah mencapai 37% dari seluruh total pendapatan Indragiri Hulu.
Gambar 2. Kontribusi DBH SDA Terhadap Pendapatan Daerah Inhu 2010-2015
DBH SDA terbesar adalah dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi bumi. Sektor ini menyumbang 94,7 % dari total pendapatan DBH SDA. Sedangkan Minyak Bumi berkontribusi terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya (2010-2014) dengan menyumbang sebesar 35,6%. Sektor lain, adalah royalty dan lend rent yang diterima dari pertambangan umum sebesar 3,5% setiap tahun terhadap total DBH SDA. Sektor kehutanan yang diterima berasal dari provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) berkontribusi 1,8 % dari total penerimaan SBH PSH, atau 0,7 persen dari total pendapatan daerah setiap tahunnya. Su ber : Diolah oleh FITRA Riau dari data LKPD I hu
da APBD
-
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Daerah Indragiri Hulu Dari DBH SDA 2010-2014 Je is DBH SDA
Rp
R
Rp
R
Rp
R
Rp
R
Rp
R
% Rata -Rata
DBH Migas
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
PSDH da DR Perta ba ga da Le d re t
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Perika a
,
Su ber : Diolah oleh FITRA Riau dari data LKPD I hu
-
,
,
. %
,
,
. %
PAGE
4
Kontribusi Dana Perimbangan Pusat dalam bentuk DAU dan DB( SDA menjadi penopang pembangunan di Kabupaten )ndragiri (ulu. Rara – rata saat ini, , % biaya pembangunan bersumber dari dua komponen pendapatan ini. Satu sisi, Besarnya dua kontibutor pendapatan tersebut saat ini, menempatkan posisi ruang diskal kabupaten ini diposisi cenderung tinggi. Sementara PAD yang merupakan sumber keuangan dari hasil penggalian potensi daerah hanya mampu berkontibusi , % setiap tahunnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Disisi lain, tingkat kemandirian keuangan yang rendah tersebut, akan mempersulit pemerintah daerah untuk keluar dari ketergantungan sumber dana pembangunan dari pemerintah pusat. (al itu juga menjadi permasalahan di banyak daerah termasuk )ndragiri (ulu. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah. Ciri utama ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah ) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan
untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; ) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk itu maka pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efkektif dan efisien serta mengarahkan pada peningkatan PAD untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Ketergantungan sumber biaya pembangunan khususnya pada DB( SDA sudah mulai terlihat dampaknya ditahun ini. Besar kecilnya DB( SDA yang diterima daerah sangat bergantung pula pada besar kecilnya produksi dan harga produksi yang belaku swaktu – waktu. Perubahan harga dan jumlah produksi yang tidak melampuai target yang ditentukan berimbas pada perubahan pendapatan daerah. Seperti, penurunan harga Minya bumi tahu , berdampak perubahan perubahan pendapatan dari DB( migas mencapai % dati total proyeksi pendapatan dari sektor ini. Sehingga berdampak pula pada perubahan program dan kegiatan ditahun berjalan. Selain itu, lambatnya transfer dari pusat ke kas daerah juga berakibat tidak dijalankannya program dan kegiatan yang telah dirancang.
Ruang Fiskal Bagi Daerah Inhu
Kemampuan keuangan daerah untuk mengatur arah ke- Gambar . Ruang Fiskal Kabupaten )nhu bijakan program dan menginovasi kegiatan-kegiatan secara mandiri, sangat ditentukan oleh celah fiskal daerahnya.
–
Pertungan ruang fiskal di diperoleh dari mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaanya earmarked dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga hutang. Kabupaten )ndragiri (ulu, memiliki ruang fiskal yang tegolong tinggi. Tahun anggaran , rata-rata ruang fiskal daerah kabupaten )ndragiri hulu mencapai 9, % dari total biaya pembangunan daerah setiap tahunnya. Pada realisasi tahun ruang fiskal terus meningkat seiring meningkatnya pendapatan daerah. Bahkan tahun dan tahun deskresi fiskal mencapai % dari total belanja daerah yang ada. Meskipun diproyeksi menurun ditahun menjadi , %. Gambaran utuh ruang fiskla )nhu proyeksi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Sumber: Diolah oleh F)TRA Riau dari data LKPD dan ABD )nhu
-
PAGE
Ruang fiskal yang tinggi sesungguhnya memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pembangunan dan perbaikan keualitas pelayanan publik didaerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ruang fiskal merupakan rasio besarnya pendapatan daerah yang masih bebas digunakan untuk mendanai kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan daerah.
Tahun rara – rata 9, % pendapatan daerah )ndragiri (ulu masih bebas/fleksibel digunakan untuk membiayai pembangunan. Bahkan realisasi tahun menunjukkan sedikitnya , % pendapatan daerah masih bebas digunakan untuk mendanai program sesuai dengan kebutuhan daerah )ndragiri (ulu.
Artinya dengan ruang fiskal yang tinggi pemerintah daerah berpeluang untuk menciptakan terobosan – terobosan baru dalam upaya mendongkrak pertumubuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan prioritas. Seperti peningkatan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah dan menggali potensi sumber daya terbarukan sebagai penopang biaya pembangunan berkelanjutan.
Namun disisi lain, ruang fiskal yang tinggi pemerintah daerah terjebak pada pengunaan anggaran yang cenderung boros dan tidak berdampak pada kepentingan publik secara luas. Seperti terus menaikkan alokasi belanja rutin gaji pegawai, belanja modal untuk keperluan aparatur pemerintah seperti gedung kantor, fasilitas aparatur dan lain sebagainya. Gambar diatas mengambarkan bahwa, tahun DAU yang diterima kabupaten tidak mencukupi untuk membiayai belaja pegawai. Meskipun kondisinya berbeda ditahun , dimana belanja pegawai lebih kecil dari alokasi DAU yang diterima daerah, naGambar. . Rasio DAU terhadap Belanja Pegawai )nhu -
Sumber: diolah dari LKPD
-
dan APBD
5
mun rata – rata tiga tahun tersebut hanya menyisakan %.
Selain itu, rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dan melaksanakan anggaran akan berdampak negative terhadap tingginya ruang fiskal yang dimiliki. Gambar dibawah ini menunjukkan trend Sisa Lebih Penggunaan Anggaran S)LPA) tahun berjalan di kabupaten )ndragiri (ulu. Trens S)lPA terus melambung dari tahun ketahun. Tahun Silpa APBD sebesar Rp. , milyar, ditahun menjadi Rp. milyar. Tingginya S)lPA ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan dana publik masih kurang bagus. Tingginya ruang fiskal di daerah ini, sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang berasal dari DB( SDA dan DAU. Daerah penghasil sumber daya alam berada jauh lebih tinggi di atas rerata kabupaten nasional, termasuk kondisi ruang fiskal daerahnya. Dapat dikatakan bahwa daerah penghasil memiliki kapasitas keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan daerah lain. Meskipun hasil SDA yang dimiliki daerah saat ini masih berpengaruh
besar terhadap ruang fiskal daerah, namun sebagai SDA yang tidak dapat diperbaharui maka dipastikan akan berkurang dan bahkan habis pada waktunya dan akan mengancam daerah yang mengantungkan biaya pembangunan dari sektor ini.
Oleh karena itu dengan pendapatan sumber daya alam dan ruang fiskal tinggi yang dimiliki saat ini, seharusnya pemerintah daerah dapat membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tradable dan membatasi ekploitasi SDA unrenewable didaerah untuk cadangan sumber pembangunan kedepan. Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki saat ini pemerintah daerah seharusnya mengarahkan pada peningkatan pembangunan infrastuktur dan meperkuat produksi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menen-
Rekomendasi Dalam kontek menjaga sustainability kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan dan mendorong pemerintah daerah untuk keluar dari ketergantungan sumber pendapatan dari dana transfer dan hasil SDA diperlukan beberapa strategi kebijakan, yaitu :
Meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan PAD dalam kontek memperkuat kemandirian keuangan daerah berpotensi mampu meminimalisir pendapatan transfer dan DB( SDA. Secara rasio PAD saat ini hanya mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar , % pertahun. Namun, realisasi PAD tahun dan dapat disebut langkah maju meningkatkan PAD, tahun itu pertumbuhan PAD tembus pada angka , % dari tahun sebelumnya tahun ). Dimana tahun PAD sebesar Rp. , milyar menjadi Rp. . milyar ditahun . Tahun – tahun sebelumnya PAD meningkat hanya rata-rata % pertahun. Dengan demikian jika PAD dapat dipertahankan tumbuh % pertahun maka akan mampu meminimalisir ketergantungan pendapatan daerah dari transfer dan DB( SDA kedepan Memaksimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah BUMD . Potensi strategis untuk memperkuat fiskal daerah adalah mendayagunakan BUMD yang dimiliki serta membangun BUMD baru yang bergerak disektor pengelolaan SDA terbarukan yang dimiliki daerah. )ndragiri (ulu hanya memiliki satu BUMD yang murni didirikan oleh pemerintah daerah, yang begerak disektor perbankan yang menyumbang pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan langkah kreatif untuk mengelola potensi daerah yang dimiliki melalui BUMD Pengalian potensi daerah dan mendorong pertumbuhan UMKM. Desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah berperan kreatif dalam meningkatkan kemandirian keuangan, untuk itu diperlukan kreatifitas untuk menggali potensi yang dimiliki daerah yang belum terjamah sebagai sumber kontribusi pen-
FITRA RIAU Jalan : Kartama/Inpers Gg. Bambu Nomor 5 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru web: www.fitrariau.org
[email protected] Telpon : 0761 - 566833. PWYP INDONESIA Jalan : Tebet Utara II C No. 22B Jakarta Selatan 12810 T/F: 021-8355560 | Email:
[email protected]
dapatan daerah. Seperti potensi perkebunan dan pertanian yang dimiliki )ndragiri (ulu, serta sektor pariwisata yang sangat berpotensi untuk dikembangkan.
Dalam kontek besarnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah saat ini, maka kajian merekomendasikan untuk :
Mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja publik dan belanja rutin aparatur pemerintah daerah dikuti perbaikan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik, dengan cara membangun mekanisme transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam merencanakan belanja daerah. Secara rasio antara belanja pegawai terhadap total belanja daerah terus mengalami penurunan setiap tahun. Namun demikian belanja pegawai terus tumbuh rerata % pertahunnya. Untuk itu diperlukan upaya efisiensi penggunaan anggaran daerah khususnya pada belanja pegawai dengan menekan laju pertumbuhan belanja pegawai dibawah % setiap tahun. Selain itu, prinsip efisiensi dan efektifitas harus dimulai sejak perencanaan anggaran, hal itu untuk meminimalisir penumpukan S)LPA diakhir tahun berjalan. Karena besarnya S)LPA tahun berjalan juga dipengaruhi dari tingginya pagu anggaran yang disusun oleh pemerintah. Sehingga selain meminimalisir S)LPA, juga dapat mengantisipasi potensi borosnya penggunaan anggaran daerah. Diperlukan kebijakan khusus penggunaan DB( SDA. Besarnya ruang fiskal yang dimiliki )ndragiri (ulu, sebagian besar dipengaruhi oleh DB( SDA yang diterima. Rerata % pendapatan daerah berasal dari DB( SDA khususnya DB( sektor minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, besarnya DB( Migas yang diterima saat ini diperlukan kebijakan khusus pemerintah daerah dalam penggunaan dan pemanfatannya. Misalnya, )membuat regulasi daerah yang mengatur pemanfataan DB( SDA, ) kebijakan pengalokasian DB( untuk penanggulangan kemiskinan daerah, ) kebijakan penggunaan DB( Migas untuk mendorong penciptaan sumber pendapatan daerah paska Migas, ), mencadangkan sebagian hasil migas untuk biaya pembangunan kedepan
Ditulis Oleh : Tim RCC FITRA Riau Wilayah Indragiri Hulu
