Daftar Isi
¡£Ŷ £¤¡
Cover: Isa
Meski Ada Kendala, KPU Klaim Pemilu Lancar & Aman Golput Meningkat Hingga 34,2%, PDI-P Juara di Quick Count Hasil Quick Count: Ada yang Gusar, Ada yang Memberi Selamat
5 8 10
Indonesia Pun Punya "Air Force One" Koalisi yang Tak Terhindarkan
22 24
Jokowi Effect Vs Rhoma Irama Effect 14 Empat Berkas Dinyatakan Lengkap, Kejaksaan Agung Terima 20 Berkas Pelanggaran Pemilu
17
Ketika Gagal Jadi Wakil Rakyat.. 19
KPU Tidak Sediakan Tabulasi Penghitungan Nasional 31 2
Dari Redaksi Sidang Pembaca yang Budiman,
M REDAKSI
Pemimpin Umum Heru Sutadi Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-Depok Email:
[email protected] ARTISTIK K. Anindya
IKLAN & PROMOSI
Email: marketing@indokini. co.id/
[email protected] Fax. 021- 7756782 TARIF IKLAN Cover 184 x 50 mm = Rp2 juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1 juta/edisi Halaman Belakang Full page = Rp750,000 /edisi Half page = Rp500.000/edisi 184 x 50 mm = Rp250.000/edisi 50 x 50 mm = Rp100.000/edisi Halaman Dalam Full page = Rp750.000/edisi Half page =Rp500.000/edisi 184 x 50 mm = Rp250.000/edisi 50 x 50 mm = Rp100.000/edisi
emasuki bulan April menjadi bulan yang berat bagi kami. Pertama, tentunya kami kehilangan sahabat kami, yang juga Pemimpin Redaksi Majalah GoTIK, Arif Pitoyo. Kami dibuat shock karena pada 1 April malam, Api, begitu biasa dipanggil, menghembuskan nafas terakhir dalam usia relatif muda, 36 tahun. Tentu kepergian Api menghadap Sang Khalik mempengaruhi ritme kerja kami, sebab kami kehilangan pilar utama keredaksian. Untuk sementara, Pemimpin Redaksi majalah kesayangan kita ini dipegang Heru Sutadi, yang juga adalah Pemimpin Umum. Dan kedua, adalah April merupakan bulan yang akan amat sangat padat akan peristiwa politik. Dari kampanye, pencoblosan pada 9 April hingga penghitungan suara dan komunikasi politik antar partai politik jelang Pilpres 9 Juli mendatang, tentu merupakan aktivitas yang memerlukan energi sangat besar. Dengan segala keterbatasan, kami hadirkan Majalah GoTik Edisi No. 7-2014 ini kehadapan sidang pembaca. Dengan informasi yang segar dan analitis ke depan mengenai iklim politik Indonesia, semoga kehadiran kami memberikan tambahan informasi dan mencerdaskan masyarakat akan politik. Dapat kami sampaikan pula, perkembangan politik terkini GoTIK dapat diikuti juga melalui akun Twitter kami di @cerdaspolitik. Dan bagi pembaca yang belum sempat membaca Majalah GoTIK edisi sebelumnya, silakan mampir ke situs kami di http://gotik.indokini.co.id. Selamat membaca
Tajuk Utama
Pesta Demokrasi Rakyat
H
ajatan politik atau pesta demokrasi rakyat baru saja dilaksanakan, 9 April lalu. Inilah suatu masa dimana rakyat naik statusnya dari "r" kecil menjadi "R" besar. Rakyat yang selama ini hanya merupakan angka-angka statistik berubah menjadi penentu masa depan pemimpin dan bangsanya. Suka atau tidak, sesungguhnya inilah waktu yang tepat bagi rakyat menilai kerja Anggota DPR, para senator—Anggota DPD, serta DPRD selama 5 tahun terakhir, yang nanti pada 9 Juli akan dilanjutkan dengan menilai hasil kerja Presiden dan wakil nya, serta model presiden dan wakil presiden yang diinginkannya, 5 tahun ke depan. Dari quick count beberapa lembaga survei telah didapat hasil bahwa PDI Perjuangan memimpin perolehan suara nasional, diikuti Partai Golkar, Partai Gerinda serta partai-partai yang lain. Namun, tentunya ini belumlah hasil perolehan ÀQDO0HQJLQJDW perhitungan yang sah adalah perhitungan manual yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Tambah lagi, angka tersebut masih perlu ditranslasikan ke kursi-kursi DPR serta DPRD. Namun dari itu semua, pemenang utama dari Pemilu ini tetaplah rakyat. Rakyat yang dengan kesadaran penuh sejak pagi mendatangi TPS untuk memberikan suaranya. Bukan hanya itu, di beberapa
4
tempat dengan antusias, rakyat menyambut hari pencoblosan dengan menghias TPS maupun panitia pemungutan suara menggunakan seragam bertema tertentu. Sekali lagi, inilah pesta demokrasi rakyat. Inilah saat mereka di'manusiakan' 5 tahun sekali, yang mungkin setelah itu dilupakan. Tentu dengan pola pikir masyarakat yang kian cerdas, sesungguhnya mereka juga telah dapat memisahkan, mana wakil dan pemimpin yang memang bekerja untuk mereka dan mana yang hanya sibuk memoles citra dan melupakan mereka. Pemilu kini bukanlah Pilu yang terjadi saat rakyat tidak diberikan pilihan memadai
dan kebebasan seperti sekarang ini. Sebab kini, apalagi dengan keterbukaan media, wakil yang mereka pilih bisa setiap saat dipantau kerjanya dan yang hanya mengingat pemilihnya jelang Pemilu saja, tentunya jangan berharap akan dapat kembali terpilih mewakili rakyat yang kian berdaya. Rakyat membutuhkan wakil dan pemimpin yang bekerja, bukan berjanji surga saja.
Laporan Utama
Meski Ada Kendala,
KPU Klaim Pemilu Lancar dan Aman
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa secara umum Pemilu yang digelar pada 9 Aprll berjalan lancar dan aman.
5
Laporan Utama
D
emikian dikatakan Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi seluruh komisioner KPU saat menyampaikan perkembangan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang baru saja selesai. “KPU RI mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya
6
hari ini seluruh rakyat Indonesia telah menyelenggarakan proses pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berjalan dalam suasana yang aman, lancar, damai, sesuai jadwal,” ungkap Husni. KPU juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh personel penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu dan jajarannya, para pegiat dan Relawan Demokrasi (Relasi), seluruh masyarakat Indonesia, peserta Pemilu, Pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah
Laporan Utama
ngutan suara di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo (Papua) dan tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), KPU mengambil langkah-langkah, yakni dengan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten setem– pat. Kemudian menetapkan jadwal pemungutan suara susulan dan berkoordinasi untuk memastikan distribusi logistik yang tepat waktu. Sedangkan terhadap masalah surat suara tertukar, KPU mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 275/KPU/ IV/2014 tanggal 4 April 2014 dan ditegaskan dengan Surat Edaran Nomor 306/KPU/IV/2014 yang dikeluarkan pada 9 April 2014. Dari data KPU, ada 118 TPS di 14 provinsi yang surat suaranya tertukar.
“Laporan masuk menyebutkan surat suara tertukar di 14 provinsi, 44 kabupaten/kota, 118 TPS,” kata komsioner KPU Arief Budiman. Surat suara tertukar paling banyak terdapat di Surabaya yaitu 23 TPS. Namun angka itu dianggap sedikit jika dihitung dari total jumlah TSP di Surabaya sebanyak 5.000 TPS. “Jenis surat suara yang tertukar surat suara DPRD Kab/kota. Kalau itu sangat mungkin terjadi kesalahan waktu dilakukan sortir di Kab/kota, karena yang tertukar hanya antar dapil dalam satu kabupaten,” ungkapnya. Namun menurutnya, jumlah TPS yang tertukar surat suaranya terbilang sangat kecil jika dilihat secara nasional, yaitu dari total TPS sebanyak 545.791 TPS hanya 118 yang surat suaranya tertukar, maka hanya 0,02 persen saja.
Terkait persoalan tertundanya pelaksanaan pemungutan di 35 distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), serta tertukarnya surat suara pada sejumlah TPS di beberapa daerah, KPU RI telah menempuh langkah-langkah penyelesaian.
“
di seluruh wilayah Indonesia serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Sebab tanpa semangat dan kerja keras seluruh pihak terkait, menurut Husni, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini tidak dapat terlaksana sesuai harapan bersama. Namun begitu, Husni juga menyinggung beberapa hal yang menjadi kendala atau permasalahan pada penyeleng– garaan Pileg 2014. Seperti tertundanya pelaksanaan pemungutan di 35 distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, tiga TPS di Kabupaten Sikka (NTT), serta tertukarnya surat suara pada sejumlah TPS di beberapa daerah. Terkait persoalan tersebut, KPU RI telah menempuh langkah-langkah penyelesaian. Untuk kasus tertundanya pemu–
7
Laporan Utama
Golput Meningkat Hingga 34,2%
PDI-P Juara di Quick Count Setelah penutupan waktu pencoblosan, pukul 13:00 WIB, mulailah semua mata tertuju pada hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan berbagai lembaga survei melalui media elektronik seperti televisi dan juga media online di Internet.
W
alaupun antara lembaga survei yang melakukan quick count menggunakan metodologi yang berbeda, baik jumlah TPS dan sebarannya, namun 19,77% mayoritas 14,61% 6,24%
9,07%
11,80%
6,61%
9,73%
7,74%
menyepakati bahwa PDI Perjuangan menjadi partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif. Seperti hasil dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menginformasikan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 19,77 persen. Sementara Golkar memperoleh 14,61 persen diikuti Gerindra dengan perolehan suara 11,80 persen dan berada di tempat ketiga. Berikutnya menyusul Partai Demokrat 9,73 persen, 7,08%
5,26% 1,36%
8
0,97%
Laporan Utama
Indonesia. Lembaga lain, yaitu LSN dan LKP juga menghasilkan temuan yang sama. Dimana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 20,88 persen, Partai Golongan Karya dengan 13,47 persen, disusul Partai Gerindra 12,25 persen. Kemudian selanjutnya, Partai PKB Demokrat 10,62 persen, Partai dengan Keadilan Bangsa 7,89 9,07 persen, persen, Partai Amanat PAN 7,47 persen, Nasional 7,51 persen, Partai PPP 7,08 persen, PKS, 6,61 Persatuan Pembangunan persen, Partai Nasdem mendapat 7,33 persen, Partai Keadilan 6,24 persen, Partai Hanura 5,26 Sejahtera 7,25 persen, Partai persen. Dua partai yang masih di Nasional Demokrat 5,33 persen bawah threshold menuju Senayan dan Partai Hati Nurani Rakyat adaah PBB 1,36 persen dan PKPI 5,01 persen. Sementara Partai 0,97 persen. Bulan Bintang hanya 1,44 Sementara hasil dari LitBang persen, dan Partai Keadilan dan Kompas menyatakan, PDIP Persatuan Indonesia mendapat unggul dalam perolehan suara dimana hingga malam penghitungan, PDIP meraih 19,24 persen. Diikuti Partai Golkar melaju dengan perolehan suara 15,03 persen, disusul Gerindra yang meraih 11,75 persen. Sedangkan Partai Demokrat memperoleh 9,42 persen, PKB 9,13 persen, PAN 7,49 persen, dan PKS 6,99 persen. Nasdem dan PPP memperoleh suara serupa yakni 6,77 persen, sementara Partai Hanura memperoleh 5,1 persen. Metode penghitungan cepat Kompas, menurut General Manajer Litbang Kompas Harianto Santoso, dilakukan berdasarkan 2.000 sampel TPS yang ada di seluruh wilayah di
Golput Itu Hebat
1,01 persen. Survei LSN menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 1 persen. Survei ini dibiayai oleh LSN bekerja sama dengan JTV dan dan Lembaga Klimatologi Politik. Yang menarik dari hasil hitung cepat ini, seperti disampaikan LS, tidak ada partai yang menang besar. “Hasil quick count LSI tidak ada partai yang menang besar. Koalisi menjadi mutlak hukumnya,” kata peneliti LSI Rully Akbar. Selain itu, tambahnya, tahun ini partisipasi pemilih juga menurun. Dijelaskannya, jika pada Pemilu 1999 Golput hanya 10,21 persen, Pileg 2004 meningkat menjadi 23,34 persen, dan meningkat lagi di 2009 menjadi 29,01 persen, kini Golput menembus angka 30 persen. “Tahun ini terbesar dalam sejarah Pemilu dimana angkat Golput meningkat jadi 34,02 persen,” ungkapnya.
9
Laporan Utama
Hasil Quick Count:
Ada yang Gusar, Ada yang Memberi Selamat Pengumuman hasil quick count membuat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban gusar.
M
antan Menteri Kehutanan ini menegaskan bahwa PBB tidak mempercayai hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu Legistlatif yang dilansir lembagalemabag suvei. “Quick count itu bukan
KDVLOÀQDOKDVLOÀQDOGL.38µ tolak Kaban. Bahkan menurut Kaban, pemberitaan hasil hitung cepat lebih menyerupai propoganda yang akhirnya jadi pembenaran partai politik. “Ini bukan persoalan angka kita dapat berapa. Ilmiahnya survei kami hormati, tapi pemberitaan hitung cepat MDGLDODWMXVWLÀNDVL Kami mau pemilu fair. Belum pemilihan
ulang, tapi hitung cepat sudah dibiarkan,” tandas Kaban. Menurutnya, hasil quick count menggganggu psikologis masyarakat yang belum memilih seperti di daerah Yakuhimo Papua atau di 20 provinsi lain. Di banyak tempat akan dilakukan pemilihan ulang karena persoalan surat suara tertukar. Yang disesalkan Kaban, pengamat dan media televisi sudah melanggar prinsip Pemilu karena sudah
Menurut Kaban, pemberitaan hasil hitung cepat lebih menyerupai propoganda yang akhirnya jadi pembenaran partai politik.
10
Laporan Utama
“Saya ingin mengucapkan selamat pada PDIP atas hasil quick count yang diberikan lembaga- lembaga survei di mana PDI Perjuangan nomor satu,” kata lelaki yang juga biasa dipanggil Ical ini. memvonis PBB dan PKPI tidak lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). “Bagaimana urgensinya pemilu yang jujur, adil dan rahasia itu?” tandas Kaban. Kaban yakin, PBB secara nasional mendapat 2,8 persen. “Dari hasil tabulasi suara yang diperoleh di 33 Dapil, PBB sudah
memperoleh sekitar 3,4 juta suara. Artinya, secara nasional kita sudah dapat 2,8 persen,” bantah Kaban. Lain Kaban, lain pula Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). ARB malah mengapresiasi hasil pemilu legislatif yang menurutnya berjalan
Ditegaskan Prabowo, Proses quick count dari berbagai lembaga tidak bisa dijadikan patokan, sebab ini baru menunjukkan tren arah.
baik. “Pemilu ini berjalan damai dengan hasil terbaik yang dilakukan bangsa Indonesia,” kesan ARB yang disampaikan dalam jumpa pers usai nonton bareng perhitungan cepat atau quick count di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Karena itu, ARB menyatakan partainya akan menerima apa pun hasil Pileg ini. Kepada PDI Perjuangan yang di dalam hitung cepat menempati urutan pertama, ARB pun mengucapkan selamat. “Saya ingin mengucapkan selamat pada PDIP atas hasil quick count yang diberikan lembaga-lembaga survei di mana PDI Perjuangan nomor satu,” kata lelaki yang juga biasa dipanggil Ical ini. Ditambahkan calon presiden dari Partai Golkar ini, Golkar juga mengapresiasi KPU dan pemerintah yang bekerja dengan baik. “Saya berterima kasih untuk rakyat Indonesia yang ikut
11
Laporan Utama
“Atas nama Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat kepada partai-partai politik yang memperoleh suara relatif tinggi, khususnya kepada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra,” ujar SBY. mensukseskan pemilu,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, juga mengaku dapat menerima hasil quick count Pemilu Legislatif yang disampaikan beberapa lembaga survei. “Tentu ini, perolehan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan Partai Demokrat capai pada Pemilihan Umum 2009 lalu. Berkaitan dengan hasil penghitungan cepat, dengan keyakinan dan asumsi, angka ini tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan resmi, kami menerima,” kata SBY saat memberikan keterangan di kediaman pribadinya Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. Dengan 19,77% 6,24%
9,07%
hasil tersebut, SBY secara khusus mengimbau para kader dan anggota Partai Demokrat menerima hasil pemungutan suara dengan lapang dada. Meski angka dicapai partainya hanya sekitar 10 persen, SBY tidak pernah berpikir adanya kecurangan pada Pemilu yang digelar. Bahkan, dengan lapang dada SBY mengucapkan selamat kepada parpol yang memperoleh suara lebih tinggi dari Demokrat. “Atas nama Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat kepada partai-partai politik yang memperoleh suara relatif tinggi, khususnya kepada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra,” ujar SBY. SBY mengaku, meski suara 14,61% 11,80%
6,61%
9,73%
7,74%
yang diraih Demokrat pada Pemilu Legislatif relatif rendah. Namun, tidak pernah berpikir adanya kecurangan pada Pemilu yang digelar saat ini. “Atas nama Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat kepada partai-partai politik yang memperoleh suara relatif tinggi, khususnya kepada PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra,”katanya. Dengan masuk di 3 besar, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengapresiasi kerja keras kader dan simpatisan Gerindra. Namun begitu, capres dari gerindra ini mengingatkan para calon anggota legislatif asal partainya untuk tetap waspada dan mengawal proses penghitungan 7,08%
5,26% 1,36%
12
0,97%
Laporan Utama
Megawati tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang mendukung PDI Perjuangan.
suara hingga selesai. “Kita jangan terlalu bereuforia. Penghitungan suara harus dikawal sampai selesai,” kata Prabowo. Ditegaskan Prabowo, Proses quick count dari berbagai lembaga tidak bisa dijadikan patokan, sebab ini baru menunjukkan tren arah. “Penghitungan suara juga masih di TPS. Masih ada proses panjang ke desa, kecamatan, provinsi, sampai ke tingkat nasional nanti. Ini belum selesai, ini masih merupakan awal dari satu tahapan,” ingatnya. PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg versi quick count melalui Ketua Umum Perjuangan Megawati
Soekarnoputri bersyukur atas kemenangan sementara partainya. “Alhamdulillah setelah mengikuti, sejak siang tadi sampai malam ini. Melalui quick count yang dilakukan oleh internal PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan di 2014 ini unggul, kami nomor 1 dari hasil perhitungan sementara,” kata Megawati di kediamannya, Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Megawati tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang mendukung PDI Perjuangan. Dijelaskannya, berdasarkan survei internal PDI Perjuangan, kata Megawati, PDI Perjuangan unggul di 15 provinsi, di antaranya; Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Maluku, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Banten. “Tentunya kami akan terus memantau, saya memerintahkan kepada masyarakat untuk terus menjaga proses perhitungan ini sampai diumumkan oleh KPU nanti,” kata Megawati.
13
Laporan Utama
Jokowi Effect
Vs
Rhoma Irama Effect
14
Laporan Utama
Joko Widodo
S
ecara mesin partai, sebelum Pemilu Legislatif digelar, PDI Perjuangan sudah meyakini akan dapat meraup suara pemilih di atas 20%. Bahkan Puan Maharani, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, berharap angka 27% perolehan suara bisa didapatkan. Itu sebelumnya Joko Widodo, yang Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai Capres dari partai
berlambang Banteng bermoncong putih tersebut. Beberapa lembaga survei, mendorong agar PDI Perjuangan segera mencapreskan Jokowi, dan bukan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Sebab, ada perbedaan proyeksi perolehan suara, antara jika Megawati yang dicapreskan dengan jika Jokowi yang dicalonkan sebagai Capres dimana angka perolehan suara yang bisa didapat Jokowi melonjak-lonjak, bahkan ada yang optimis di atas 30%. Saat Jokowi menyatakan mendapat mandat pun untuk menjadi Capres dari PDIP, harapan itu masih ada. Apalagi, pasar saat berpihak padanya, dimana IHSG dan rupah ikut menguat. Jokowi effect disebutsebut. Namun, setelah pengumuman hasil hitung cepat, jangankan di atas 30%, angka 27% persen pun tidak didapat. Bahkan angka psikologis 20% sebagai syarat untuk mengajukan capres masih menunggu kepastian penghitungan manual yang baru akan selesai Mei mendatang. Meski begitu, Puan Maharani sendiri mengatakan bahwa pihaknya cukup puas mendapatkan persentase suara pemilih yang
meningkat kalau dibandingkan hasil Pemilu 2009. Ia mengatakan, hasil tersebut dapat dicapai berkat kerja keras mesin partai yang mempunyai cita-cita mewujudkan “Indonesia Hebat.” “Bisa menjadi pemenang suara yang cukup. Kenaikannya lumayan, dibanding 2009. Ini karena kerja keras bersama yang mempunyai cita memujudkan Indonesia Hebat,” ujar Puan. Soal gagalnya Jokowi effect, Jokowi sendiri mengelak. Menurutnya, pertarungan antarpartai di tingkat grass root sangat tajam. Menurut Jokowi, tidak tercapainya target suara PDIP lantaran kampanye yang kurang maksimal. Selain itu, katanya, marketing politik serta strategi kampanye yang kurang maksimal dan tidak memiliki nilai jual. “Artinya caleg harus bisa menjual. Menjual produknya, itu macammacam produknya. Misalnya dirinya sendiri, programnya, mungkin capresnya bisa saja. Itu marketing politik yang harus dilakukan di darat,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta. Hanya saja, jika mau fair, Pileg akan berbeda dengan Pilpres. Ketika Pileg, pemilih akan disodorkan sejumlah nama dari DPR RI, DPRD Tingkat I hingga DPRD Tingkat II, yang mungkin dinilai pemilih tidak dikenal. Berbeda dengan Pilpres, yang hanya akan menampilkan beberapa pasang nama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sehingga ketokohan akan memiliki nilai jual sendiri dan lebih fokus.
15
Laporan Utama
Rhoma Irama
B
erbeda dengan PDIP, partai politik yang sebelumnya diragukan mendapat perolehan VXDUDVLJQLÀNDQDGDODK3DUWDL Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski partai yang tidak diperhitungkan, PKB muncul sebagai “Kuda Hitam” karena dalam hitung cepat partai ini bisa melampaui partai-partai lain berbasis massa Islam. Hanya berselisih sedikit dengan Partai Demokrat, PKB pun masuk 5 besar. Kenaikan perolehan suara PKB ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Raja Dangdut Rhoma Irama. Rhoma yang tampil berkampanye dan bernyanyi dari kampung ke kampung merupakan magnet tersendiri bagi masyarakat akar rumput datang ke kampanye PKB dan kemudian mencoblos partai berlambang bintang sembilan ini. Dan memang, bagi yang tidak mengetahui sejarah, akan meremehkan sosok lelaki yang telah menghasilkan banyak DOEXPGDQMXJDÀOPLQL5KRPD dianggap lebih ke blok seniman daripada politik. Yang ternyata hal itu salah besar. Rhoma sudah dekat parpol di Era Orde Baru saat dulu partai masih berjumlah tiga, dan Rhoma juga menjadi penggerak keterpilihan Partai Persatuan Pembangunan. Sampai kemudian, Rhoma pindah partai, ke Golkar dan membawanya menjadi Anggota DPR RI.
16
Sehingga, darah politik Rhoma sudah begitu lama mengalir. Keterpaduan memiliki penggemar fanatik terhadap dirinya, kedekatannya dengan para Kyai, serta kepiawaiannya berpolitik, menjadikan Rhoma merupakan sosok yang lengkap untuk membawa PKB mendapat kenaikan angka perolehan suara hingga 91% dari sebelumnya di 2009 dengan 4,9%. Menanggapi hal tersebut, Rhoma Irama tidak lantas sombong. Dan soal Rhoma Irama effect itu dikatakannya sebagai penilaian dari masyarakat saja. “Bisa saja
masyarakat menilai seperti itu. Itu bukan klaim dari saya, itu penilaian dari masyarakat,” katanya. Bahkan Rhoma lebih melihat kenaikan suara PKB merupakan hasil kerja keras mesin partai dan para
tokoh Nahdlatul Ulama (NU). “Banyak juga unsur-unsur lain, terutama NU kemarin di bawah Said Aqil juga bergerak,” elaknya. Namun Ketum PKB Muhaimin Iskandar, tidak bisa menyembunyikan peran Rhoma. “Terima kasih kepada Bang Haji Rhoma Irama, calon presiden kita, yang memberikan efek luar biasa bagi pemilih-pemilih yang loyal untuk bergerak memilih,” sambut Muhaimin.
Sorotan
Empat Berkas Dinyatakan Lengkap
Kejaksaan Agung Terima 20 Berkas Pelanggaran Pemilu Ditemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilu 2014, sejak kampanye terbuka Pemilihan Umum Legislatif 2014 hingga pemungutan suara yang jatuh pada 9 April.
M
enurut Jaksa Agung Basrief Arief, tercatat ada 20 pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada Kejaksaan Agung. 20
berkas Tindak Pidana Pemilu merupakan hasil penyidikan Bawaslu dan Kepolisian selama masa Pemilu Legislatif 2014 digelar. Dijelaskan Basrief, dalam laporan tersebut, ada 22 pelaku yang berasal dari Partai Politik yang melanggar ketentuan Pemilu. Namun, Basrief mengaku tidak hafal bentuk pelanggaran dan status
17
Sorotan
keseluruhan berkas pelaporan saat ini. “Mengenai nama tersangka dan pelanggarannya saya tidak hafal. Tapi ada empat berkas yang dinyatakan lengkap, nanti akan kami cek kembali,” katanya. Meskipun demikian, Kejaksaan Agung, kata Basrief, telah menerima Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang berasal dari para penyidik yang tergabung dalam Penegakkan Hukum Terpadu, yakni Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan. Sehingga pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas laporan pelanggaran tersebut saat ini.
18
Sorotan
Ketika Gagal Jadi Wakil Rakyat… Siap Menang
Siap Kalah
Siap Gila
Saat jelang Pemilihan Legislatif, baik DPR RI maupun DPRD tingkat I dan II, serta Anggota DPD, semua calon dan partai menyatakan siap menang dan siap kalah setelah coblosan dilakukan. Namun dalam prakteknya, parpol dan calon wakil rakyat ternyata hanya siap untuk menang saja, tapi tidak siap untuk kalah. Sehingga bukan mengada-ada kalau kemudian disiapkan rumah sakit untuk menampung caleg yang gagal melaju menjadi wakil rakyat.
P
eristiwa unik banyak terjadi paska caleg dinyatakan gagal. Misalnya saja dengan caleg DPRD asal Partai Demokrat di Sulawesi Selatan. Setelah mengetahui dirinya gagal, sang caleg meminta kembali kompor gas yang pernah
dibagikan ke puluhan warga tiga hari sebelum hari pencoblosan. Kompor gas diambil karena setelah dihitung-hitung suara yang didapat tidak sesuai dengan komitmen sebelumnya, dimana warga harus berbagi suara dengan caleg lain yang juga telah memberi ‘hadiah’. Bukan hanya ke perorangan, namun ada caleg yang meminta kembali sumbangan yang telah diberikanya kepada pihak masjid. Seperti terjadi di Tegal, Jawa
Tengah. Seorang caleg dari PPP, meminta kembali sumbangan senilai Rp. 12 juta yang berupa 10 truk pasir dan 2 kubah masjid, karena caleg tersebut tidak memperoleh suara di desa tersebut. Menyusul kegagalan, beberapa caleg di Kabupaten Empatlawang juga sudah mengalami tekanan jiwa karena gagal. Tidak sedikit yang sudah mulai mengambil kembali bantuan barang dan uang yang
19
Sorotan
diberikan. Apalagi, harta benda caleg gagal tersebut sudah habis dijual semua, dari kendaraan hingga rumah. Ada juga caleg gagal memilih mendatangi pesantren untuk menenangkan diri. Seperti Padepokan Al Bustomi di Cirebon, Jawa Barat, yang juga ramai didatangi caleg gagal. Beberapa caleg gagal mengaku pusing karena telah kehilangan harta benda dan kini juga dibebani utang ratusan juta. Untuk mengantisipasi caleg yang mengalami stress, beberapa rumah sakit sudah menyiapkan ruang khusus. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit ini sudah menyiapkan ruang khusus berstandar VIP bagi pasien caleg gagal. Ruangan khusus untuk para caleg gagal yang stres meliputi, ruang klinik dan ruang rawat inap. Psikiater juga disiapkan untuk mengembalikan kesadaran mereka. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yang merupakan
20
rumah sakit milik Pemda Jawa Timur, juga siap menampung caleg stres. Kamar perawatan bagi Caleg stres berada di Paviliun Anggrek. Kamar perawatan ini tergolong kelas VIP yang dilengkapi dengan dua tempat tidur, AC, kamar mandi lengkap dengan shower. Kemudian tersedia juga televisi dan kulkas. Per malam, kamar ini bertarif Rp. 570.000,- di luar biaya dokter dan obat-obatan.
Untuk mengantisipasi caleg yang mengalami stress, beberapa rumah sakit sudah menyiapkan ruang khusus.
Sorotan
Rumah Sakit Siap Tampung Caleg Gagal Berikut ini daftar RSJ yang siap menampung Caleg stress: 1. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang, Sumatera Selatan. 2. Rumah Sakit Jiwa dr Soeharto Herrdjan Grogol, Jakarta 3. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru, Riau 4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Malang 5. Rurnah Sakit Penembahani Senopati (RSPS) Bantul 6. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya 7. RSUD Banyumas, Jawa Tengah 8. RSUD Kota Banjar, Jawa Tengah 9. RSUD Kudus, Jawa Tengah 10. RSUD Kartini Jepara, Jawa Tengah 11. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Marzoeki Mahdi, Bogor 12. Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu
B
anyaknya ‘pelamar’ menjadi anggota legislatif dibanding kursi legislatif itu sendiri, membuat persaingan mendapatkan kursi angota dewan begitu ketat. Apalagi dengan kehadiran partai politik nasional yang mencapai 12. Ini artinya, yang tidak terpilih alias gagal menjadi Wakil Rakyat akan lebih banyak dibanding yang terpilih, bahkan sangat lebih banyak. Misalnya saja, sebuah Daerah Pemilihan (Dapil) dengan kursi ke DPR RI 5 kursi. Di Dapil tersebut, akan terdapat 5 caleg x 12 Parpol, sehingga ada 60 caleg. Dari 60 caleg yang terpilih hanya 5 atau 8,3% sementara yang gagal mencapai 91,6%. Bukan cuma soal persaingan, namun ongkos politik menjadi
Wakil Rakyat juga tidak murah. Ada yang hingga milyaran saja bisa tidak terpilih, apalagi ratusan juta. Dan untuk membiayai ‘kedermawanan’ dan sosialisasi sang Caleg, harta benda seperti kendaraan, rumah maupun tanah pun dilego. Utang ke orang lain dilakukan dengan harapan adalah terpilih dan
investasi yang ditanamkan dapat tergantikan. Namun ketika gagal, tinggal stress yang datang. Jumlahnya pun tidak sedikti, karena yang gagal akan mencapai 180 ribu orang. Dan rumah sakit jiwa di berbagai kota di Indonesia telah siap menampung caleg gagal yang stress.
21
Laporan Khas
Indonesia Pun Punya “Air Force One” Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki pesawat khusus kepresidenan. Pesawat buatan Boeing jenis Business Jet 2 atau BBJ-2 untuk kepresidenan telah datang di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. menurutnya, setelah hampir 69 tahun merdeka, ujar Sudi Silalahi, Indonesia memiliki pesawat khusus enteri Sekretaris kepresidenan, yang selama ini Negara Sudi Silalahi menyewa pesawat komersial dari bersama Menko Garuda Indonesia. Kesra Agung “Pesawat kepresidenan ini Laksono, Menhan Purnomo khusus dirancang dan digunakan Yusgiantoro, Menhub EE hanya untuk menjalankan Mangindaan, Kapolri Jenderal tugas-tugas pemerintahan dan Sutarman, dan Direktur Utama kenegaraan Presiden Republik Garuda Indonesia Emirsyah Indonesia,” Sudi menjelaskan. Satar, menyambut kehadiran Pesawat Khusus Kepresidenan menghadiri penyambutan BBJ-2 ini memiliki panjang kedatangan pesawat khusus yang sekitar 39,5 meter, panjang sayap di Amerika Serikat diberi julukan 35,8 meter, tinggi ekor 12,5 ‘Air Force One’ tersebut. meter, dan memiliki diameter “Penyerahan pesawat 3,73 meter. Untuk interiornya, kepresidenan ini merupakan BBJ-2 memiliki panjang 29,97 sebuah peristiwa penting yang meter, dengan tinggi 2,16 meter membuka lembaran sejarah serta lebar 3,53 meter. Interior baru dalam penyelenggaraan pesawat dirancang untuk dapat pemerintah,” ungkap Sudi. Sebab
M
22
mengakomodasi hingga 67 penumpang. Interior pesawat juga dilangkapi dengan ruang pertemuan, ruang rapat, dan ruang eksekutif guna memfasilitasi Presiden RI dalam menunaikan tugas kenegaraannya dari atas pesawat. Pesawat juga dilengkapi perangkat keamanan dan mampu menempuh jarak 5.000 mil laut atau sekitar 10.000 km. Dengan
Laporan Khas Profil Partai
kemampuan itu, pesawat ini lebih dari cukup untuk menjangkau seluruh pelosok kepulauan nusantara, serta dalam tugas perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. Pengoperasian pesawat dilakukan oleh TNI-AU dan kegiatan perawatan serta pemeliharaan dilakukan oleh Garuda Indonesia. Sedangkan biaya perawatan dan pemeliharaan pesawat dikelola Kementerian Sekretariat Negara. Menyewa pesawat kepresidenan seperti yang dilakukan selama ini, lanjut Sudi, memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Namun dari hasil perhitungan yang cermat dan sangat teliti serta dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, penggunaan Pesawat Khusus Kepresidenan BBJ-2 ini memiliki sejumlah nilai keunggulan. Pertama, katanya, dari sisi anggaran negara, penggunaan pesawat ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan pesawat komersial. Dari perhitungan yang dilakukan dengan cermat, penghematan anggaran negara selama masa pakai pesawat ini untuk beberapa tahun mendatang adalah Rp 114,2 miliar per tahun. 'DULVLVLHÀVLHQVLGDQ
efektivitas, penggunaan Pesawat Khusus Kepresidenan BBJ2 tentu tidak mengganggu jadwal dan kinerja maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Selama ini, perusahaan harus kembali mengatur ulang jadwal penerbangannya apabila ada tugas-tugas kenegaraan yang mengharuskan menggunakan pesawat bagi perjalanan dinas Presiden RI.
“Dari sisi kebanggaan nasional, sebagai negara besar kita tentu lebih berbangga apabila Presiden RI menggunakan pesawat khusus kepresidenan yang canggih, modern, aman, dan benar-benar difungsikan untuk melayani tugas konstitusional Presiden Republik Indonesia, termasuk presiden mendatang masa bakti 2014-2019,” pungkasnya.
23
Laporan Pilihan
PDI Perjuangan Pastikan Koalisi dengan NasDem
Koalisi yang Tak Terhindari Hari-hari setelah selesai pencoblosan 9 April adalah hari-hari bersilaturahmi antarpartai untuk menjajaki koalisi.
R
encana partai politik untuk mengusung tokoh yang sudah digadang-gadang sebelumnya untuk menjadi calon
24
presiden jika partai tersebut menang, tidak berjalan lancar. Pasalnya, ada aturan Undang-Undang yang mengatur syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Dan meski UU Pilpres telah diminta untuk ditinjau
kembali soal ambang batas pencapresan oleh Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun MK tetap memutus ambang batas pencapresan atau presidential threshold (PT) tetap 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Alhasil, jika melihat peroleh suara berdasar hasil hitung cepat, meskipun sebenarnya quick count ini bukanlah hasil resmi dan untuk menentukan kursi di parlemen perlu ditranslasi dengan antara suara yang didapat dengan bilangan pembagi pemilih di tiap Daerah Pemilihan (Dapil), namun nampaknya koalisi tak bisa dihindari. Tak ada partai melewati batas 25% suara. Dan inilah lika-liku, strategi dan sekaligus seni politik yang harus dilalui. Ada yang menilai bahwa koalisi yang baiknya dilakukan setelah hasil
Laporan Pilihan
penghitungan suara manual selesai dihitung KPU, dan jumlah kursi di DPR jelas. Namun, ada yang menganggap juga bahwa masalah kecepatan langkah menentukan mitra memajukan calon presiden dan wakil presiden, harus sedini mungkin dengan alasan bahwa Pilpres sendiri akan digelar 9 Juli mendatang, dan yang terlambat mencari partner koalisi, meski
mendapat perolehan suara di atas 10%, bisa jadi gagal mendapatkan tiket pencapresan. Ini yang disadari PDI Perjuangan. Hanya dalam hitungan hari, PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu versi quick count telah menggandeng mitra koalisi, yaitu Partai NasDem. Kesepakatan didapat pada Sabtu, 13 April. Menurut calon presiden dari PDI
Perjuangan, Joko Widodo, Partai NasDem dan PDIP memiliki keinginan yang sama yakni
PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu versi quick count telah menggandeng mitra koalisi, yaitu Partai NasDem. 25
Laporan Pilhan
Koalisi dengan Partai Hanura nampaknya paling mudah diwujudkan Golkar. Pasalnya, Wiranto, Ketua Umum Hanura, sebelumnya berasal dari Golkar.
membangun pemerintahan presidensial yang kuat. “Kami ingin mengembalikan lagi roh presidensial yang kuat dalam pemerintahan mendatang,” kata Jokowi sapaan Joko Widodo setelah bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem. Menurut Jokowi, koalisi yang dibangun PDIP dan NasDem, tidak berlandaskan transaksi. Partai Nasdem sama sekali tidak membahas soal pembagian kursi menteri di kabinet.
26
“Kami buang jauh-jauh hubungan transaksional. Kami setuju hal itu. Kami sepakat menghindari hal itu. Saya menghargai kebesaran hati Bang Surya yang tidak mengedepankan pembahasan cawapres atau kabinet. Ini kebesaran hati seorang negarawan,” ujar Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menyatakan partainya secara resmi mendukung Joko Widodo
sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014. “Kami sepakat merapatkan barisan mendukung calon presiden PDI Perjuangan. Partai NasDem akan memberikan dukungan sepenuhnya. Kami menginginkan Indonesia ke depan lebih hebat,” kata Surya. Soal seberapa jauh koalisi, masih akan dibicarakan lebih lanjut. Santer terdengar bahwa NasDem akan mengusulkan mantan Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mendampingi Jokowi sebagai Cawapres. “Masih tahapan diskusi pemikiran apakah Partai Nasdem akan endorse cawapres. Pembahasan lebih lanjut akan dibicarakan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,”
Laporan Pilhan
ungkap Surya. Namun begitu, Surya telah pula memanggil JK ke markas NasDem sehabis Surya menerima kedatangan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sehari sebelumnya. Usai menemui Surya Paloh, kepada para wartawan, JK hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk saling mendukung di berbagai bidang. “Kita bicara ucapan selamat, lalu saling bantu di bidang apapun,” ujar JK. Surya sendiri mendorong untuk mempertimbangkan JK sebagai cawapres Jokowi. “Kemungkinan itu ada, kita calonkan JK jadi cawapres Jokowi, karena kita lebih mudah, karena Ketumnya NasDem ÁHNVLEHO-DGLNLWDGRURQJXQWXN dipertimbangkan,” harap Surya. Koalisi PDIP dan NasDem dapat mengerek total perolehan suara menjadi sekitar 27%. Tidak hanya NasDem, PDIP pun mendekati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jokowi telah
datang menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Belum ada hasil resmi yang disampaikan dari kunjungan menemui Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin. Meski demikian, Wakil Sekretaris Jenderal PKB sempat berkomentar bahwa Cak Imin cocok menjadi cawapres dampingi Jokowi. “Saya kira Cak Imin cocok menjadi cawapres Pak Jokowi. Nasionalis merahnasionalis hijau cocok memimpin Indonesia,” katanya. Jokowi telah pula mendatangi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Nampaknya, Golkar tidak berhasrat berkoalisi dan akan mengajukan ARB sebagai Capres. ARB membuka kesempatan untuk berkoalisi dengan PDIP, asal Jokowi mau jadi Cawapres untuk mendampinginya. “Kalau mau koalisi ya nggak apa-apa, tapi Pak Jokowi Cawapresnya,” tegas ARB di kantor DPP Golkar.
Kata ARB, meski masingmasing mencalonkan diri jadi Presiden, Golar akan mendukung siapapun presiden terpilih nantinya. “Walaupun ada persaingan, kita akan mendukung siapapun presiden terpilih. Di dalam DPP Golkar nanti saya akan bilang, kalau Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, tentu Golkar akan memberikan dukungan di dalam parlemen,” tanggap ARB atau biasa dipanggul Ical Ditambahkannya, presiden terpilih nantinya harus didukung parlemen yang kuat agar terbentuk pemerintahan yang stabil. Oleh karenanya, koalisi yang dibangun antarpartai harus benar-benar serius dan jangka panjang. Mengenai rencana koalisi, Ical mengaku sudah menjalin komunikasi dengan tiga partai. Namun belum ada kesepakatan yang dibuat. “Ya, saya sudah ketemu dengan beberapa partai.
27
Laporan Pilihan
Sudah dengan Hanura, PKB dan PKS,” ungkapnya. Koalisi dengan Partai Hanura nampaknya paling mudah diwujudkan Golkar. Pasalnya, Wiranto, Ketua Umum Hanura, sebelumnya berasal dari Golkar. Bahkan Wiranto pernah menjadi Capres dari Partai Golkar saat Pemilu 2004. Dan pada 2009, Wiranto menjadi Cawapres dari Jusuf Kalla, yang saat itu diusung Partai Golkar. Namun, koalisi dengan Hanura bisa jadi belum mencukupkan syarat mengajukan
capres dan cawapres karena secara hitung-hitungan masih berada di bawah angka 20%. Soal koalisi, Partai Gerindra juga tak mau ketinggalan mendekati partai-partai dari “papan tengah”. Adapun parpol yang dicoba untuk didekati adalah PKB dan Partai Demokrat. Kedua partai itu menjadi partai yang cukup intensif berkomunikasi dengan Gerindra. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad
Partai Gerindra juga tak mau ketinggalan mendekati partai- partai dari “papan tengah”. Adapun parpol yang dicoba untuk didekati adalah PKB dan Partai Demokrat. 28
Muzani, komunikasi ke PKB dilakukan oleh dirinya dan juga Wakil Ketua Umum Fadli Zon. Sementara dengan Partai Demokrat, Muzani mengungkapkan komunikasi itu dilakukan melalui orang-orang lingkar dalam SBY. “Komunikasi kami dengan orang lingkar dalam SBY, sangat bagus,” ungkapnya. Menurutnya, komunikasi ini dilakukan tak hanya untuk membentuk koalisi, tetapi juga untuk mencari wakil Presiden bagi bakal capres Partai
Laporan Pilihan
Akankah Hadir Poros Tengah Jilid II ?
T
Gerindra, Prabowo Subianto. Partai Gerindra, diakui Muzani, kini tengah mencermati 11 peserta konvensi capres Partai Demokrat yang ada. Yang tak bisa diabaikan GDQGLQDÀNDQDGDODKNHNXDWDQ partai berbasis Islam, yang jika dijumlahkan antara PKB, PAN, PKS dan PPP mencapai angka sekitar 30-an%. Sehingga tak mengherankan jika ada wacana membentuk membentuk kembali koalisi Poros Tengah Jilid II (Lihat boks: Akankah Hadir Poros Tengah Jilid II?). Namun disebut-sebut,
idak ada satupun survei sebelum Pemilu Legislatif yang menjagokan kehadiran partai berbasis Islam. Semua survei PHQDÀNDQNHKDGLUDQSDUWDL yang memiliki basis massa khas. Meski terpolarisasi dalam berbagai partai, namun pemilih partai PAN, PPP, PKS, dan juga PKB, sesungguhnya memiliki massa yang loyal. Ketika hasil hitung cepat, semua terbelalak, bahwa partai-partai Islam masih kuat. Bahkan PKB, perolehan suaranya melonjaklonjak. Rata-rata, partaipartai tersebut berada pada perolehan angka 7% lebih, sehingga jika dijumlahkan menjadi sekitar 30%. Sebuah kekuatan yang bisa memunculkan calon presiden sendiri. Jika mengulang sejarah, kekuatan ini bisa menjadi barisan Poros Tengah Jilid II, koalisi partai yang mengantar KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden RI ke-4, yang dalam pemilihan di Sidang Umum MPR 1999—karena saat itu belum ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat—mengalahkan Megawati Soekarnoputri.
Memberdayakan kekuatan Poros Tengah ini tentu tidak mudah. Yang jelas perlu kesepakatan bersama lebih dulu antarpartai berbasis Islam ini untuk bersatu. Jika ada satu parpol memilih berkoalisi dengan partai lain yang berbasis nasionalis, maka otomatis kekuatan Poros Tengah II akan melemah. Namun, bersatunya kekuatan saja tidak akan ada artinya jika tidak ada tokoh yang kuat, yang akan diusung bersama. Dengan 4 parpol bersatu, dengan suara hampir merata, memajukan capres dan cawapres yang disepakati bersama tentu juga tidak mudah. Tantangan lainnya adalah Pilpres 2014 berbeda dengan Pilpres 1999, dimana sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan MPR. Sehingga, suara atau hitunghitungan di atas kertas, bisa jadi berbeda dengan realitas ketika Pilpres digelar dan rakyat menentukan pilihannya sendiri. Dalam banyak Pemilihan langsung seperti Pilkada, ketokohan lebih menonjol dibanding koalisi parpol, tetapi Parpol yang berjuang sendiri juga bisa jadi kalah meski memiliki tokoh yang kuat.
29
Laporan Pilihan kesulitan utama adalah menyatukan partai-partai tersebut dan menghadirkan tokoh yang dapat mewakili ke-4 partai dan memiliki kepopuleran dan elektabilitas yang tinggi. Sehingga, ada pemikiran untuk menggandeng salah satu partai berbasis nasionalis. Yang cukup disebut dekat dengan ke-4 partai ini adalah Partai Demokrat. Koalisi Demokrat, PKB, PAN, PPP dan PKS bukan
barang baru dan sudah terbentuk dalam 2 periode masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden. Meski dalam perjalanan sempat terjadi perbedaan pendapat, terutama PKS dan sebagian PKB yang tergabung Setgab di parlemen seperti dalam masalah Bank Century
Prediksi Peta Koalisi I. PDIP + NasDem Golkar + Hanura Gerindra + Demokrat PKB + PAN + PPP + PKS Jika ini terjadi, akan ada 4 pasangan capres dan cawapres II. PDIP + NasDem Golkar + Hanura Gerindra Demokrat+ PKB + PAN + PPP + PKS Jika koalisi seperti ini, maka hanya akan ada 3 pasangan capres dan cawapres, dan Gerindra tida bisa mengajukan capres dan cawapres III. PDIP + NasDem Golkar + PKB + Hanura + PKS Gerindra + PPP + Demokrat + PAN Akan ada 3 pasangan capres dan cawapres.
30
serta kenaikan BBM, namun koalisi ini ditambah Golkar, tetap berjalan hingga masa pemerintah SBY akan habis di tahun ini. Mengenai koalisi, menarik apa yang dikatakan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut SBY, di dalam politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi. “Menurut Otto von Bismarck, politics is the art of the possible,” ujar SBY.
Serba-Serbi
Gara-Gara Surat Suara Tertukar, Coblosan Harus Diulang
W
alaupun Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu berjalan lancar, namun tidak demikian yang terjad di lapangan. Gara-gara keteledoran yang menyebakan tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan, maka pemungutan suara pun harus diulang. Coblosan ulang ini setidaknya dilakukan di 23 provinsi. Menurut Komisioner KPU bidang logistik Arief Budiman, dari 23 provinsi tersebut, Pileg ulang akan digelar di 90 Kabupaten. “Jadi 23 provinsi itu ada di 90 kabupaten. Diulang di 590 TPS (tempat pemungutan suara),” ungkapnya. Dijelaskannya, berdasarkan catatan wilayah yang pemilu nya harus ulang diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi dan Lampung. Kemudian juga, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Beberapa TPS yang akan melakukan pemilu ulang di antaranya, 7 TPS di Kota Bekasi; 23 TPS di Depok, Jawa Barat; 94 TPS di 27 kelurahan serta 7 kecamatan di wilayah Kota Sukabumi; serta 18 TPS yang berada di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian 22 TPS di lima kecamatan di Kota Surabaya; 8 TPS di Sumenep, Madura; 6 TPS di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dan beberapa TPS lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Dari total 545 ribu TPS yang ada di Indonesia, sebanyak 590 TPS yang melakukan pemilihan ulang, atau sekitar 0,09%. Anggaran yang dibutuhkan setiap TPS dalam pemungutan suara ulang, kata dia, mencapai Rp750 ribu. Dengan demikian secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp375 juta. Dana sebesar itu untuk mencukupi kebutuhan logistik.
KPU Tidak Sediakan Tabulasi Penghitungan Nasional
A
da yang berbeda dengan penghitungan suara nasional Pemilu 2014 ini. Komisi Pemilihan Umum ternyata tidak menggelar tabulasi penghitungan nasional, yang setiap saat dapat dilihat masyarakat perkembangan hasilnya. Namun, KPU tetap menyajikan hasil penghitungan suara di masing- masing Kabupaten/Kota. Mekanismenya, hasil pemungutan suara dihitung di masing-masing tempat pemungutan suara akan dikirim ke KPU kabupaten/kota untuk di-‘scanning’. Hal ini berlaku sama di KPU yang ada di seluruh Indonesia. Hasil ‘scan’ dari tiap daerah di seluruh daerah di Indonesia tersebut kemudian akan langsung dimasukkan ke website resmi KPU RI, sehingga masyarakat dapat mengunduh sendiri hasil perolehan suara ini. Akses hasil sementara pemilu legislatif (pileg) dapat dilihat di situs yang beralamat di http:// pemilu2014.kpu.go.id. Melalui situs ini masyarakat dapat mengetahui perkembangan jumlah perolehan suara dari caleg atau partai politik yang terus-menerus diperbaharui.
31
Serba-Serbi
¡£Ŷ £¤¡ Anda ketinggalan atau belum sempat membaca MAJALAH GOT!K sebelumnya? Silakan kunjungan situs kami
gotik.indokini.co.id
EDISI NO.5—2014
EDISI NO.4—2014
EDISI NO.3—2014
¡£Ŷ £¤¡
(GLVL1R-DQXDUL
¡£Ŷ £¤¡
(GLVL1R-DQXDUL
Bau Gas Serang Dahlan, JK & Hatta?
Pemilu Serentak, Siapa Diuntungkan?
Parpol Bakal Dikalahkan Figur Fenomena Jokowi Tak
Jokowi Digoyang Banjir E-Magazine|Free
Terbendung…
Anas
Tahanan (Politik) KPK E-Magazine|Free
EDISI NO.2—2014
EDISI NO.1—2014
Follow juga akun Twitter kami
@cerdaspolitik EDISI NO.6—2014
untuk mendapatkan pencerahan informasi dan GOsip poliTIK terkini
