Mesdiana Purba,SH,MH 1 Nelvitia Purba,SH,Mhum 2. Abstrak

Kultura Volume: 14 No. 1 September 2013

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJK) DI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) DI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Mesdiana Purba,SH,MH1 Nelvitia Purba,SH,Mhum2 Abstrak Secara umum hukum adalah : segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis,yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan manusia dengan sesamanya beserta kepentngan-kepentingannya, sedangkan Undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya. Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang,atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut..Untuk perbuatan melawan hukum didalam Hukum Perdata yang dilakukan oleh organ badan hukum pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 BW.Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 BW. Meskipun terdapat kesamaan pengertian perbuatan melawan hukum dari segi hukum Perdata dan hukum Pidana ,namun penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada hukum Perdata.Pembatasan arti melawan hukum dalam hukum Pidana terkait pula dengan asas Legalitas yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada atau yang dikenal dengan “ Adagium Nullum Delictum Noella Poena Pravia Sine Lege Poenali “ Dalam kepustakaan hukum pidana, wederrechtelijk memiliki makna antara lain melawan hukum (tegen het recht), tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjective recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht).Di dalam KUHP dijumpai elemen melawan hukum yang mengandung arti zonder eigen recht dalam Pasal 406, tegen het objective recht dalam Pasal 333, strijd met het recht dalam Pasal 167,378 dan 522 KUHP. A.Pendahuluan Istilah perbuatan melawan hukum ada di dalam istilah hukum Perdata maupun di dalam hukum Pidana.Wederrechtelijk berasal dari Bahasa Belanda yang diartikan dengan melawan hukum yang digunakan di dalam hukum pidana sedangkan onrechtmatige daad digunakan di dalam istilah hukum perdata.Menurut Heijder sebagaimana yang dikemukakan Komariah Emong Sapardjaja istilah wederrechttelijk dan onrechtmatige daad tidak menyebabkan perbedaan, baik arti dan sisi sejarah perundang-undangan maupun

1

Dosen Fak. Hukum USI Siantar

2

Dosen Yayasan Fak. Hukum UMN Al Washliyah


sistmatis.Karena menurut Rutten , sesungguhnya rancangan BW tahun 1824,Pasal 140 mencantumkan wederrechtelijk yang dalam pembahasan diusulkan diganti dan dirubah redaksinya menjadi onrechtmatige. Pendapat para ahli hukum Pidana Indonesia berdasarkan kepada literatur Belanda seperti Bambang Poernomo (1994) atau Andi Hamzah (2008) akhirnya menyimpulkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan.Sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan paksa itu hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam Undang-undang (Pasal 48, 49, KUHP).Melawan hukum dikatakan melawan Undang-undang ,oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang formal.Sebaliknya tidak selalu melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan suatu perbuatan yang melawan Undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum.Menurut Poernomo melawan hukum dapat dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang.Andi hamzah mengemukakan bahwa bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan meawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (onrechtmatige) dalam hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum Perdata terdapat dua pendapat yang saling bertentangan,pertama pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang.Pandangan ini maka perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.Ini berarti bahwa perbuatan yang tidak bertentangan dengan undangundang , akan tetapi bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang dianggap tidak patut dalam pergaulan masyarakat bukan perbuatan melawan hukum. Pendapat yang lebih luas dikemukakan bahwa pertama kali oleh Molengraff bahwa perbuatan melawan hukum apabila seseorang yang berbuat kepada orang lain secara tidak patut dalam pergaulan masyarakat.Sebelum arrest tahun 1919 ,perbuatan melawan hukum dengan arti luas ini ditolak tetapi sejak arrest tahun 1919 kaidah-kaidah melawan hukum di tarik dari arrest tahun 1919 tersebut, meskipun tetap timbul pertanyaan bilamanakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut Undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat baik mengenai penghormatan diri maupun barang orang lain. Menurut berbagai pendapat ahli, arti kesusilaan tidak dapat dilepaskan dari arti bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.Intinya kaidah-kaidah yang banyak terletak dalam peraturan yang tidak tertulis, sehingga pengertiannya dianggap relatif dan sangat luas. A. Bersifat Melawan Hukum (Wederechtelijk) Didalam Perspektif Hukum Pidana


Istilah Melawan hukum dan melawan Undang-undang, Sudiman Kartohadiprojo mengatakan hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya. Secara umum hukum adalah : segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis,yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan manusia dengan sesamanya beserta kepentngankepentingannya, sedangkan Undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya. Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang,atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut. Bersifat Melawan Hukum berarti : Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku). Pompe mengemukakan sifat melawan hukum adalah : Segi luar dari pelanggaran norma, dan kesalahan adalah segi dalam dari pelanggaran norma.Kesalahan berarti akibatnya dapat dicelakan. Simons mengatakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dalam hubungannya dengan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan kepada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, Hakim tetap terikat pada perumusan Undang-undang .Artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian. Moeljatno dan Ruslan Saleh berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum. -

Bersifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan

hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik.Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik,walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Pasal-pasal di dalam KUHPid yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-pasal : Pasal 167,Pasal 168,Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal-pasal 302, 392, 282 dan sebagainya. Secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undangundang.Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang,atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang ,baik sifat melawan hukum itu


dirumuskan atau tidak,adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan ,jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang. Penganut ajaran bersifat melawan hukum material antara lain mengemukakan dalih : Apakah tindakan seorang ayah yang memukul anaknya, seorang guru yang menyetrap muridnya, seseorang yang menjewer kuping seorang anak yang nakal, yang telah memenuhi rumusan Pasal Penganiayaan juga bersifat melawan hukum? Apakah seorang dokter dengan alasan pengobatan melakukan abortus yang telah memenuhi unsurunsur Pasal 348 KUHPid bersifat melawan hukum ? Menurut para penganut ajaran bersifat melawan hukum material,dalam hal ini seperti tersebut tindakan itu tidak bersifat melawan hukum,walaupun telah memenuhi unsur-unsur dari delik.Hal itu dikatakan tidak bersifat melawan hukum, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat. -

Bersifat Melawan Hukum Formal Dan Material a. Penganut Bersifat Melawan Hukum Formal Para penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran

delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut.Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur ,sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu dibuktikan.Tetapi jika dengan tegas dicantumkan sifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum,barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Contoh Kasus : 1. Kasus Penganiayaan Pasal 351 KUHPid Jika A memukul B ,dan B mendapat luka karenanya maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut Pasal 351 ayat 1 KUHPid.Tidak perlu diselidiki apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak.Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang. 2. Kasus melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHPid) C berada dalam keadaan telanjang bulat di muka umum,Dalam hal ini C telah melakukan delik delik Pasal 281 KUHPid.Tindakan itu dengan sendirinya sudah bersifat melawan hukum ,karena memenuhi perumusan Pasal tersebut.Tidak perlu lagi diselidiki apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. 3. Kasus memasuki rumah dengan paksa (Pasal 167 KUHPid). Seandainya di dalam Pasal 167 KUHPid tidak dinyatakan dengan tegas unsur melawan hukum ,maka seseorang pegawai penyidik atau jaksa memaksa memasuki suatu rumah untuk menjalankan tugasnya,dapat dipersalahkan melanggar Pasal 167 KUHPid.Justru dengan adanya unsur bersifat melawan hukum pada Pasal tersebut ,maka harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar-benar


sedang melakukan tugasnya atau tidak ,yang akan menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut melawan hukum atau tidak. -

Penganut Bersifat Melawan Hukum Material Zevenbergen mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan

harus dibuktikan . Van Hamel mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum .tetapi sehubungan dengan pembuktian dikatakan jika bersifat melawan hukum dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik ,atau bersifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas akan tetapi timbul keraguraguan apakah menurut faham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada pembuktian. -

Peniadaan Sifat Melawan Hukum Dalam undang-undang hukum pidana diadakan ketentuan-ketentuan yang meniadakan sifat

melawan hukum dari suatu tindakan . Ketentuan-ketentuan tersebut adalah : a.

Mengenal orang cacad atau sakit jiwa/ingatan Seseorang yang jiwanya cacad pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan dalam keadaan seperti itu dihapuskan pemidanaan kepadanya.Berarti dapat disimpulkan bahwa disamping kesalahannya ditiadakan,juga sifat melawan hukum ditiadakan.

b.

Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa. Dari Pasal 48 KUHPid setelah diinterprestasikan secara luas seseorang telah memilih untuk melakukan salah satu tindakan dari : a. Dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan. b. Dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan atau c. Kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan. Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, dalam hal ini yang diutamakan adalah yang lebih

penting.Maka terhadap tindakan untuk tidak melakukan yang lainnya itu,dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan. c.

Seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa dari Pasal 49 KUHPid dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelaan termaksud dalam Pasal tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

d.

Seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa Dari Pasal 50 KUHPid dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk melakukan undang-undang ,tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

e.

Seseorang yang melakukan perintah jabatan Dari Pasal 51 (1) KUHPid juga harus disimpulkan bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

f.

Seseorang yang tidak melapor


Dalam buku ke II KUHPid juga ditemukan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan. Misalnya Pasal 166 KUHPid tentang seseorang yang tidak melaporkan hal-hal seperti ditentukan dalam Pasal 164 dan 165 KUHPid ,Pasal 221 KUHPid tentang seseorang yang menyembunyikan seseorang tersangka dalam perkara kejahatan.Pasal 367 (1) KUHPid tentang pencurian suami istri dan sebagainya. g.

Seseorang yang membunuh musuh Dalam undang-undang pidana lainnya seperti Pasal 32 KUHPM seseorang militer yang membunuh didalam pertempuran sesuai dengan hukum internasional,tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.

h.

Seseorang yang menolak jadi saksi Dalam undang-undang hukum acara pidana tentang seseorang yang menolak untuk menjadi saksi (Pasal 274 HIR dan Pasal 168 KUHAP bersifat melawan hukumnya ditiadakan. Kasus yang didiskusikan Mahasiswa : Contoh : Kerja keras Supardi sebagai pedagang keliling akhirnya berhasil mewujudkan impiannya.Ia

sekarang bisa berjualan dengan sepeda motor ,motor tersebut murni hasil keringatnya semenjak ia pindah dari Banyuwangi ke Bali.Sepeda motor tersebut dibelinya di Kreneng (tempat orang biasanya menjual sepeda motor).Tapi apes bagi Supardi ia dituduh melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu telah melakukan penadahan,karena ternyata surat-surat motor tersebut bukan atas nama si penjual (orang yang menerima pembayaran berdasarkan kuitansi yang di buat).Kasus ini berlanjut dan di proses di Polresta Denpasar. B.

Bersifat Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Di Dalam Perspektif Hukum Perdata Perbuatan melawan hukum dalam hukum Perdata terdapat dua pendapat yang saling

bertentangan,pertama pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang.Pandangan ini maka perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.Ini berarti bahwa perbuatan yang tidak bertentangan dengan undangundang , akan tetapi bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang dianggap tidak patut dalam pergaulan masyarakat bukan perbuatan melawan hukum. Pendapat yang lebih luas dikemukakan bahwa pertama kali oleh Molengraff bahwa perbuatan melawan hukum apabila seseorang yang berbuat kepada orang lain secara tidak patut dalam pergaulan masyarakat.Sebelum arrest tahun 1919 ,perbuatan melawan hukum dengan arti luas ini ditolak tetapi sejak arrest tahun 1919 kaidah-kaidah melawan hukum di tarik dari arrest tahun 1919 tersebut, meskipun tetap timbul pertanyaan bilamanakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut Undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat baik mengenai penghormatan diri maupun barang orang lain.


Menurut berbagai pendapat ahli, arti kesusilaan tidak dapat dilepaskan dari arti bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.Intinya kaidah-kaidah yang banyak terletak dalam peraturan yang tidak tertulis, sehingga pengertiannya dianggap relatif dan sangat luas. Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Di dalam Pasal 1365 BW memuat ketentuan adalah : “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian “ Dari Pasal yang dikemukakan diatas bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur antara lain : 1. Perbuatan melawan hukum ,yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang ,dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-undang. 2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara : - Obyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertnggungjawabkan atas perbuatannya,karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib untuk membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan yaitu : - Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian.Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. - Kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa pembuat, jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang, maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : - Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh .Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan , sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan


seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum.Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. 4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.Untuk memecahkan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu : a.

Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non yang menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

b.

Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan untuk sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan a. Untuk perbuatan melawan hukum didalam Hukum Perdata yang dilakukan oleh organ badan hukum pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 BW.Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh

organ

yang

mempunyai

hubungan

kerja

dengan

badan

hukum,

pertanggungjawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 BW. b. Meskipun terdapat kesamaan pengertian perbuatan melawan hukum dari segi hukum Perdata dan hukum Pidana ,namun penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada hukum Perdata.Pembatasan arti melawan hukum dalam hukum Pidana terkait pula dengan asas Legalitas yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada atau yang dikenal dengan “ Adagium Nullum Delictum Noella Poena Pravia Sine Lege Poenali “

Dalam kepustakaan hukum pidana, wederrechtelijk memiliki makna antara lain melawan hukum (tegen het recht), tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjective recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht).Di dalam KUHP dijumpai elemen melawan hukum yang mengandung arti zonder eigen recht dalam Pasal 406, tegen het objective recht dalam Pasal 333, strijd met het recht dalam Pasal 167,378 dan 522 KUHP.


Daftar Pustaka SR.Sianturi,2002,Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,Storia Grafika Jakarta. Kejaksaan Agung,1985,Peristilahan Hukum Dalam Praktek,Kejaksaan Agung Republik Indonesia . Utrecht,2000,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I,Pustaka Tinta Mas Surabaya. Noyon,1954,Het Wetboek Van Strafrecht ,Deel I,Zesde Druk,Bewerkt Door G.E Langemeijer ,S.Gouda Quint .D.Brouwer En Zoon,Arnhem.. Pompe,1921,Beveiligings Maatregelen Naast Straffen,Dekker En Van De Vegt,Utrecht. Moeljatno,1955,Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana,Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta. Simons,1919,Geschieedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch aindie. Schreuder,1951,Het Wetboek Van Strafrecht,A.W.Sijthoff Uitgevers Maatschappij NV Leiden. Roeslan Saleh,1968,Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana,Centra Jakarta. Sudarsono,2007,Kamus Hukum.Rineka Cipta,Jakarta. Sudiman Kartohadiprodjo,Pengantar Tata Hukum di Indonesia Mahkamah Konstitusi,Agust 2012,Majalah Konstitusi,Jakarta.

Mesdiana Purba,SH,MH 1 Nelvitia Purba,SH,Mhum 2. Abstrak

Recommend Documents