Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
ANALISIS TAX INCOME RATIO, TAX COVERAGE INCOME, COST OF TAX INCOME COLLECTION PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL TAHUN 2009-2012 Ashar Basyir 1) Supardi 2)
ABSTRAK In efforts to increase tax revenue (income tax). Need a plan that can predict the level of tax receipts and reasonable in accordance with the level of economic growth and development today. It is therefore necessary to study tax income ratio, income tax coverage, the cost of income tax collection of income tax revenue to national income, so it can be done right policy to increase The growth rate of income tax (tax income ratio) in the period 2009 to 2012 had fluctuated, if we look at the development of a success ratio of income tax (tax income coverage ratio) over the last four years (2009-2012) can also be said to be still volatile. Furthermore, if we look at the development of the income tax collection costs (cost of income tax collection) in the tax collection process. over the last four years (2009 - 2012) associated with the development of the income tax collection costs can be said to be still efficient. Keywords: tax, national income
A. PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pemerintah meyakini masih banyak potensi Wajib Pajak (WP) yang belum tergali dengan baik sehingga bisa membantu upaya menaikkan penerimaan pajak. Berbagai upaya memang sudah dilakukan, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Sejauh ini, potensi pajak yang besar belum diimbangi dengan realisasi yang sepadan. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara, melihat kondisi masyarakat pada umumnya belum merasakan sepenuhnya dari hasil penerimaan pajak itu sendiri. Populasi penduduk miskin yang belum optimal diatasi, serta akses untuk menuju kesejahteraan sangatlah jauh dari pandangan masyarakat pada umumnya. Namun hal terpenting adalah kontribusi dalam mendorong masyarakat akan kesadaran untuk mengenal arti penting pajak itu sendiri. Mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut, maka diperkirakan penerimaan PPh masih bisa diharapkan untuk dapat meningkat atau Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta Penulis 2) adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta
ISSN‐1411 – 3880
98
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
dengan kata lain potensi penerimaan PPh yang belum tergali masih cukup tinggi dan potensial sekali. Hal tersebut menjadikan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan nasional dari sektor non migas. Dalam upaya peningkatan penerimaan PPh diperlukan suatu perencanaan yang dapat memperkirakan tingkat penerimaan pajak yang wajar dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu perlu dikaji tax income ratio, tax coverage income, cost of tax income collection penerimaan pajak penghasilan terhadap pendapatan nasional, sehingga dapat dilakukan kebijaksanaan yang tepat untuk meningkatkannya . B. LANDASAN TEORI 1.Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (2002 : 1) dinyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui mengenai ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai macam definisi, terlihat ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1). Ada dua fungsi pajak, yaitu : a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi Mengatur ( Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 3.Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pajak penghasilan (PPh) merupakan tergolong pajak langsung, yangmana pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang – undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang – undangan/ordonansi seperti ordonansi pajak pendapatan tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam ordonansi pajak tahun 1925, serta pajak atas bunga, deviden, dan royalti yang diatur dalam undang – undang pajak atas bunga, deviden, dan royalti tahun 1970. Dalam sejarah perkembangannya, undang – undang pajak penghasilan ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, 1994, tahun 2000, dan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah dijelaskan diatas yang diitinjau dari pengelompokannya. Dengan pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Undang – undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ISSN‐1411 – 3880
99
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Waluyo, 2011:96-97). 4.Tarif Pajak Penghasilan Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak seperti yang telah ditetapkan dalam undang – undang pajak penghasilan (PPh) pasal 17 sebagai berikut : 1. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (Pasal 17 ayat 1) bagi: a.Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut : b.Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% 2. Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). a.Tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap, .mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%. b.Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang palig sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di perdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 5.Pengertian Pajak Penghasilan a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2009:162) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang – undang pajak penghasilan. b. Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo, 2011:273). Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah pasal 22 undang undang pajak penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 berlaku sejak 31 Agustus 2010. c. Pajak Pasal 23 Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan luar negeri lainnya.
ISSN‐1411 – 3880
100
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (Waluyo, 2011:283). d. Pajak Penghasilan Pasal 24 Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri (Waluyo, 2011:291). Pengkreditan pajak yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ini untuk menghindarkan pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang – undang pajak penghasilan. e. Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Yang termasuk wajib pajak pajak penghasilan pasal 25 antara lain: 1).Wajib pajak baru merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. 2).Wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease); 3).Wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; 4).Wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. f. Pajak Penghasilan Pasal 26 Ketentuan pasal 26 undang - undang pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap (Mardiasmo, 2009:256). Wajib pajak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri (orang pribadi atau badan) selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 6.Definisi Pendapatan Nasional Istilah “pendapatan nasional”dapat berarti sempit dan luas. Dalam arti sempit “ pendapatan nasional” adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas , “ pendapatan nasional” dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP), Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP); atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI),(Dumairy, 1997:38). Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun (Tiara Putri's Blog, 2010). C. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe dalam penelitian ini
ISSN‐1411 – 3880
101
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian atau prosedur (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2012:26).
2. Subjek dan Objek Penelitian a.Subjek Penelitian Subjek yang dipakai adalah Direktorat Jenderal Pajak Pusat (DJP), Departemen Keuangan (DEPKEU), Badan Pusat Statistik (BPS), sumber-sumber pustaka perpajakan dan keuangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. b.Objek Penelitian Objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah melihat data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetiap tahunnya, sekaligus mendeteksi indikator – indikator yang mendukung melalui tingkat pendapatan masyarakat yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah wajib pajak, jumlah penduduk dan daya dukung pemungut pajak berupa jumlah kantor pelayanan pajak (KPP), oleh karena itu perlu dikumpulkan data yang berkaitan dengan faktor dugaan tersebut. 3.Waktu dan Tempat Penelitian a.Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2012 – Februari 2013. b.Tempat Penelitian Penelitian dilakukan atas dasar data yang dihasilkan dari pemerintah pusat yang diambil melalui media perantara yaitu situs – situs resmi terkait dengan data – data yang mendukung penelitian ini. 4.Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengolah dan mendokumentasikan data-data yang diperoleh. Teknik pengambilan data tersebut dengan mengumpulkan data sekunder dari situs – situs lembaga terkait. Beberapa situs – situs mengenai lembaga sumber data penelitian ini diantaranya; Direktorat Jenderal Pajak Pusat (www. Pajak.go.id), Departemen Keuangan (www.anggaran.depkeu.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), Sumber – sumber Pustaka Perpajakan dan Keuangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 5.Teknik Analisis Data Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Perkembangan Rasio Pajak Penghasilan (Tax Income Ratio) Alat ukur atau trend yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi rasio pajak penghasilan (tax income ratio). Menurut (Waluyo, 2011:5) rasio pajak penghasilan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tax Income = X 100% Ratio Pendapatan Nasional
ISSN‐1411 – 3880
102
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
a. Perkembangan Rasio Keberhasilan Coverage Income Ratio)
Pajak
Penghasilan
(Tax
Tax Coverage Income Ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tax Coverage = X100% Income Ratio Target Tax Coverage Income RatioPenerimaan merupakanPajak indikator untuk menilai
b. Perkembangan Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan (Cost of Tax Income Collection) Cost Tax Income Collection merupakan salah satu ukuran bagi tingkat efisiensi pemungutan pajak penghasilan. Tingkat efisiensi proses pemungutan pajak penghasilan ditunjukkan oleh tinggi rendahnya ratio antara nilai biaya yang dikeluarkan dengan nilai penerimaannya.
D. PEMBAHASAN Tabel 1 : PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh MIGAS, 2009 – 2012 (triliun rupiah) 2009 Uraian
PPh Minyak Bumi PPh Gas Alam PPh Migas Lainnya Jumlah
Real
2010 % Thd Total
Real
2011
2012 Estimas i
% Thd Total
40,6 59,4
27,6 49,0
36,1 63,9
0,0
0,0
0,0
0,0
67,9
100,0
76,6
100,0
% Thd Total
Re al
% Thd Total
APBNP
25, 9 47, 2
35,5 64,5
27,6 40,4
0,0
100,0
18,4 31,7
36,7 63,3
22,8 36,0
38,8 61,2
0,4
1,0
0,0
0,0
% Thd Total
0,0 50,0
100,0
58,9
100,0
73, 1
Sumber : Kementerian Keuangan Tabel 2 : PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh NON MIGAS, 2009 – 2012 (triliun rupiah) 2009 Uraian
PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan
2010
2011
2012 Estimas i
% Thd Total
20,0 1 ,8
90,6 4,3
21 ,4 1 ,0
38,2 28,5
8,6 6,4
33,5 19,4
7 ,9 4,6
0,9
5,6
1 ,3
5,7
1 ,4
44,1
191 ,1
42,9
190,8
45,2
% Thd Total
Real
% Thd Total
Real
% Thd Total
APBNP
52,1 4,4
19,5 1 ,6
55,3 4,7
18,6 1 ,6
66,8 4,9
18,6 1 ,4
89,2 7 ,9
19,2 16,0
7 ,2 6,0
23,6 16,3
7 ,9 5,5
28,3 18,7
7 ,9 5,2
3,3
1 ,3
3,6
1 ,2
3,3
120,1
45,0
131,5
44,1
157,9
Real
% Thd Total
ISSN‐1411 – 3880
103
Analisis Tax Income
PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal PPh Non Migas Lainnya Jumlah
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
8,4
6,9
23,0
7 ,7
27 ,2
7 ,6
29,8
6,7
22,9
5,4
33,8
12,6
40,1
13,5
50,8
14,2
55,4
12,4
55,3
13,1
0,02
0,0
0,03
0,0
0,04
0,0
0,04
0,0
0,02
0,0
267,6
100,0
298,2
100,0
358,0
100,0
445,7
100,0
422,4
100,0
Sumber : Kementerian Keuangan 1.Perkembangan Rasio Pajak Penghasilan (Tax Income Ratio) Alat ukur atau trend yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi rasio pajak penghasilan (tax income ratio). Menurut (Waluyo, 2011:5) rasio pajak penghasilan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tax Income = Ratio
X 100% Pendapatan Nasional
Tabel 3 : Perkembangan Rasio Pajak Penghasilan di Indonesia Tahun 2009 - 2012 Pajak Penghasilan
P endapatan Nasional
Rasio Pajak Penghasilan
(Triliun)
(Triliun)
(%)
2009
Rp 317,6
Rp 5.613,4
5,66
2010
Rp 357,0
Rp 6.422,2
5,56
2011
Rp 431,1
Rp 7.427,1
5,80
2012
Rp 464,7
Rp 8.274,0
5,62
Tahun
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak
ISSN‐1411 – 3880
104
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
Akan tetapi, jika melihat perkembangan rasio pajak penghasilan secara keseluruhan seperti terlihat pada lanjutan tabel 3 dan grafik 1, akan nampak jelas bahwa rasio pajak penghasilan mulai tahun 2009 mengalami fluktuatif. Artinya apa, pencapaian tax income ratio pada tahun 2009 yaitu 5,66 persen tidak dilanjutkan pencapaian pada tahun 2010 yang mengalami penurunan 0,10 persen atau sebesar 5,56 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan yang sebagian besar berasal dari sektor non migas yang dibawah target, seperti halnya, PPh Pasal 21 hanya tumbuh sebesar 5,79 persen (Rp 55,3 triliun - Rp 52,1 triliun / Rp 55,3 triliun ) lihat tabel 2, karena adanya kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp13.200.000 menjadi Rp15.840.000 dan terdapat perubahan ketentuan perundang – undangan yang mengakibatkan tidak ada lagi setoran kurang bayar dari SPT Tahunan PPh Pasal 21 di tahun 2010; PPh Pasal 22 hanya tumbuh sebesar 6,38 persen (Rp 4,7 triliun – Rp 4,4 triliun / Rp 4,7 triliun) lihat tabel 2, karena tidak tercapainya penyerapan anggaran tahun 2010; dan PPh Pasal 23 hanya tumbuh sebesar 1,84 persen (Rp 16,3 triliun – Rp 16,0 / Rp 16,3) lihat tabel 2, karena adanya penurunan tarif PPh Pasal 23 terutama terhadap sewa dan penggunaan harta, serta penurunan pembagian deviden dari beberapa perusahaan dengan tujuan untuk ekspansi usaha dan investasi. Sedangkan pencapaian pada tahun 2011 dapat dikatakan lebih baik dari pada tahun 2010. Peran pajak penghasilan dari sektor non migas yang tahun sebelumnya mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2011 mengalami pencapaian yang lebih baik. Tax income ratio pajak penghasilan secara keseluruhan (migas dan non migas) mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen atau sebesar 5,80 persen bila dibandingkan tahun 2010. Pencapaian tersebut tidak lepas dari program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu program sensus pajak nasional. Hal tersebut dapat meningkatkan pencapaian kembali dari sektor non migas yang sebelumnya mengalami sedikit gejolak. Pencapaian penerimaan pajak penghasilan non migas terhadap pendapatan nasional tahun 2011 mengalami kenaikan 0,18 persen atau tumbuh 3,7 persen dari tahun 2010. Perkembangan rasio pajak penghasilan selama empat tahun terakhir (tahun 2009 sampai tahun 2012) tersebut belum dapat dikatakan efektif.. 2.Perkembangan Rasio Keberhasilan Pajak Penghasilan (Tax Coverage Income Ratio) Tax Coverage Income Ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tax Coverage = Income Ratio
X100% Target Penerimaan Pajak
ISSN‐1411 – 3880
105
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
Tabel 4 : Perkembangan Tax Coverage Income Ratio Tahun 2009 – 2012 Tahun
Total Target Penerimaan (PPh) (Triliun)
Total Realisasi Penerimaan (PPh) (Triliun)
Coverage Income Ratio (%)
2009
Rp 340,21
Rp 317,64
93,37
2010
Rp 362,22
Rp 357,07
98,58
2011
Rp 431,98
Rp 431,10
99,80
2012 Rp 513,63 Rp 464,70 90,47 Sumber : Tim Kerja Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak ( DJP-BKPM)
Perkembangan keberhasilan dari total penerimaan penghasilan (coverage income) secara keseluruhan selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tercapai 93,37 persen (Rp 317,64 triliun / Rp 340,21 triliun). Pada tahun 2010 mengalami kenaikan 6 persen atau 98,58 persen (Rp 357,07 triliun / Rp 362,22 triliun). Pada tahun 2011 mengalami pencapaian yang paling besar yang mencapai 99,80 persen (Rp 431,10 triliun / Rp 431,98 triliun). Sedangkan pada tahun 2012 mengalami nilai persentase yang paling kecil daripada tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,47 persen (Rp 464,70 triliun / Rp 513,63 triliun), lebih rendah dari tahun 2009. Pencapaian selama kurun waktu empat tahun (2009 – 2012) mengindikasikan bahwa realisasi keberhasilan penerimaan pajak penghasilan (coverage income) dinilai masih perlu ditingkatkan. 3.Perkembangan Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan (Cost of Tax Income Collection)
ISSN‐1411 – 3880
106
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
Tabel 5.: Perkembangan Cost Of Tax Income Collection Ratio Tahun 2009 – 2012 Tahun Biaya Operasional Realisasi Cost Of Tax Anggaran DJP Penerimaan PPh Income Collection Ratio 2009
Rp 4,1 Triliun
Rp 317,6 Triliun
1,29 %
2010
Rp 4,4 Triliun
Rp 357,0 Triliun
1,23 %
2011
Rp 5,4 Triliun
Rp 431,1 Triliun
1,25 %
2012
Rp 5,9 Triliun Rp 464,7 Triliun 1,27 % Sumber : Tim Kerja Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak ( DJP – BKPM )
Perkembangan cost of tax income collection selama empat tahun terakhir (2009 – 2012 ) mengalami fluktuatif atau belum dapat dikatakan efisien. Jika melihat rasio yang dihasilkan daripada biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaannya. Pada tahun 2009 (1,29 persen), tahun 2010 (1,23 persen), tahun 2011 (1,25 persen) dan tahun 2012 (1,27 persen). Efisiensi tersebut dapat dilihat dari nilai persentase rasio yang semakin rendah. Artinya penerimaan yang dihasilkan dari tahun ke tahun pencapaian dengan cost of tax income collection yang paling efisien terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 1,23 persen (Rp 4,4 triliun / Rp 357,0 triliun).
E.KESIMPULAN Berdasarkan analisis data dan bahasan yang sudah dikemukakan dimuka, maka peneliti menyimpulkan berbagai aspek antara lain sebagai berikut : 1.Melihat grafik perkembangan rasio pajak penghasilan (tax income ratio) pada periode 2009 – 2012 mengalami fluktuatif. Pencapaian tertinggi diperoleh pada tahun 2011, yaitu rasio pajak penghasilan sekitar 5,69 persen. Sedangkan untuk pencapaian terendah pada tahun 2010, rasio pajak penghasilan sekitar 5,5 persen. Pada tahun tersebut tidak tercapainya target penerimaan pajak penghasilan disebabkan oleh beberapa faktor yang membua t setiap daripada penerimaan yang berupa dari sumber – sumber pajak penghasilan mengalami jauh dari pencapaian yang diharapkan. Efektivitas yang diinginkan dalam hal memungut dari sektor perpajakan sangatlah diharapkan. Hal ini penulis menilai melalui tax income ratio, yangmana sebagai alat untuk melihat perkembangan yang dicapai daripada pajak yang diterima dibandingkan dengan pendapatan nasional. Kecenderungan dengan semakin majunya sistem pajak, maka dapat semakin tinggi tax income ratio nya. Melihat dari hasil perkembangan tax ratio income menunjukkan penerimaan pajak penghasilan selama empat tahun terakhir masih fluktuatif atau belum dapat dikatakan efektif . Hal tersebut melihat dari target sekaligus pencapaian yang didapat masih fluktuatif . 2.Melihat perkembangan rasio keberhasilan pajak penghasilan ( tax coverage
ISSN‐1411 – 3880
107
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
income ratio) selama kurun waktu empat tahun terakhir dapat dikatakan masih fluktuatif. Melihat dari segi jenis pajaknya tax coverage income rati o didorong pencapaian yang cukup menggembirakan dari sektor migas. Artinya, lebih dari target yang diharapkan. Perkembangan dari tahun 2009 – 2011 sangat memuaskan. Mulai dari pencapaian tax coverage sebesar 93,37 persen (2009), 98,59 persen (2010) dan 99,80 persen (2011) . Hal tersebut tidak dilanjutkan di tahun 2012. Pada tahun terakhir mengalami pencapaian yang terburuk selama empat tahun, yaitu 90,47 persen ( 2012 ) lebih rendah dari tahun 2009. Hal tersebut disebabkan bahwa ekonomi Indonesia sekarang kian melebar, banyak kawasan berikat namun tidak terjangkau oleh pegawai pajak. Sekaligus dipengaruhi oleh pegawai pajak di Indonesia yang kurang memadai. Pegawai pajak di Indonesia hanya sekitar 31.500. Auditor di Indonesia hanya 4.300, atau sekitar 15 persen dari seluruh pegawai pajak. Padahal potensi wajib pajak yang perlu digali masih memiliki harapan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Penulis menyimpulkan, bahwa pencapaian daripada coverage income tidak selama mengalami peningkatan. Akan tetapi, perlu kita hargai dari pencapaian dari target penerimaan semakin meningkat dan hanya kurang perhatiaanya pemerintah dalam hal menggali wajib pajak yang lain dengan menambah sumber daya manusia yang lebih untuk digali. 3.Melihat perkembangan biaya pemungutan pajak penghasilan (cost of tax income collection), yangmana salah satu ukuran tingkat efisiensi pemungutan pajak penghasilan. Semakin rendah rasio ini menujukkan semakin efisiensinya proses pemungutan pajak. Selama empat tahun terakhir (2009 – 2012 ) terkait dengan perkembangan biaya pemungutan pajak penghasilan masih belum dapat dikatakan efisien. Hal tersebut dengan melihat prosentase rasio pada tahun ke tahun. Pada tahun 2009 menunjukkan rasio tertinggi yaitu 1,29 persen. Pada tahun tersebut artinya dapat dikatakan masih jauh dari kata efisien. Pada tahun 2010 mengalami pencapaian yang lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,23 persen. Cost of tax income collection tahun 2011 kembali naik yaitu 1,25 persen. Artinya pada tahun tersebut masih belum dapat diikuti pada tahun 2010. Pada tahun 2012 sendiri, rasio terkait perkembangan biaya pemungutan pajak penghasilan prosentasenya masih dibawah dari tahun 2009 yaitu 1,27 persen. F.DAFTAR PUSTAKA Anwar, Yozar, 1990. Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara. Brotodiharjo R., Santosa, 1989. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi 11, Bandung: PT Eresco. Diana Anastasia, Setiawati Lilis, 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis. Edisi 3, Yogyakarta : Andi. Direktorat Jenderal Pajak. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009.
ISSN‐1411 – 3880
108
Analisis Tax Income
Ashar Basyir & Drs. Supardi,MM
Direktorat Jenderal Pajak. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008. Dumairy, 1997. Perekonomian Indonesia. Edisi 1. Yogyakarta : Erlangga. Indriantoro N, Supomo B, 2012. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE. Mardiasmo, 2009. Perpajakan 1, Edisi 9, Yogyakarta: Andi. Muljono Djoko, 2009. Akuntansi Pajak. Edisi 2. Yogyakarta : Andi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No.210/PMK.03/2008 Tentang Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22, Jakarta 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No.162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta 2012. Soemitro, Rochmat, 1994. Asas dan Dasar Perpajakan. Edisi 2. Bandung : PT Eresco. Suparmoko, M, 1996. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Edisi 4. Yogyakarta : BPFE. Suryo Aji, Sri Valentina, 2006. Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Yogyakarta : AMP YKPN. Tambunan, T, 2001. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Ghalia Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
ISSN‐1411 – 3880
109
