Kerangka Kegiatan
FESTIVAL HAM INDONESIA 2016
“Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal” Bojonegoro, 30 November – 2 Desember 2016
Pengantar •
•
•
•
•
UUD 1945 pasal 28I ayat 4 menyebutkan bahwa pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Pemerintah disini berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah se bagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 memberi kewenangan yang cukup kepada pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten dan Kota) dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM ini telah secara tegas didorong oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya memperingati Hari HAM Sedunia bulan Desember 2015, yang secara khusus menyebut beberapa inisiatif Kabupaten/Kota HAM seperti Solo, Wonosobo, Palu dan Jayapura. 1 Di Indonesia, beberapa daerah telah menyatakan komitmennya untuk menjadi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities), antara lain Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Palu, Kota Bandung, Kabupaten Lampung Timur dan lain-lain. Pada bulan Desember 2015, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan penghargaan kepada sekitar 132 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan kriteria yang diatur oleh Permenkumham No. 25 tahun 2013. 2 Secara internasional, World Human Rights Cities Forum (WHRCF) yang berpusat di Gwangju, Korea Selatan dan Dewan HAM PBB juga secara intensif mempromosikan dan sedang merumuskan prinsip-prinsip serta panduan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal yang sama juga dilakukan oleh United Cities and Local Government (UCLG), organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah daerah di seluruh dunia yang berkantor pusat di Barcelona, Spanyol. Pemerintah Kota Barcelona, Spanyol juga telah puluhan tahun menjadi City of Rights. Kota HAM di Eropa. Dalam konteks ini, dan sebagai sebagai bagian dari upaya mendukung perwujudan Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities), sejak tahun 2014 INFID menggelar Konferensi Nasional Tahunan Human Rights Cities menjelang Hari HAM Sedunia dengan
1
http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peringatan-hari-hak-asasi-manusia-ham-se-dunia-diistana-negara-jakarta-11-desember-2015/ 2 http://ham.go.id/highlight/harihamsedunia
1|Festival HAM 2016
•
menggandeng Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Elsam dan organisasiorganisasi yang memiliki visi yang sama tentang pentingnya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh Pemerintah Daerah. Dua konferensi tersebut diselenggarakan di Jakarta. Kami menganggap penting penyelenggaraan di lakukan di daerah dengan penyelenggara pemerintah daerah setempat. Merayakan praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia perlu dan penting dilakukan. Karena perwujudan hak asasi manusia adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita semua, pemerintah dan warganegara. Forum semacam ini dapat menyediakaan dan menularkan informasi dan inspirasi. Juga menjadi wadah bagi pertukaran pengalaman dan pertukaran praktik-praktik inovatif di bidang HAM.
Mengapa Festival HAM? Tahun 2016 ini Konferensi Nasional Tahunan Human Rights Cities digelar dalam format festival dengan tujuan; 1) Memberikan tekanan pada capaian-capaian positif oleh Pemerintah Daerah; 2) Kegiatan lebih bernuansa gembira (fiesta), walaupun tetap serius, sehingga bisa menarik partisipasi warga yang lebih luas, termasuk anak-anak muda; 3) Kegiatan-kegiatan pembelajaran dan pertukaran gagasan bisa dikemas dengan kegiatan seni budaya, temuan karya, kampanye teknologi informasi, sosial media.
Mengapa Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal? Kami memandang bahwa pada hakikatnya, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM, nilainilai toleransi, gotong royong, musyawarah untuk mufakat adalah realisasi dari nilai-nilai Pancasila yang digali oleh para pendiri bangsa. Dan realisasi atau praktik-praktik Pancasila yang paling nyata yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat terjadi di tingkat lokal, baik itu Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan di Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Kapan dan Mengapa di Bojonegoro? Festival HAM ini akan diselenggarakan selama tiga hari mulai tanggal 30 November – 2 Desember 2016 di Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan Pemerintah Kabuaten/Kota yang pertama di Indonesia yang secara formal memiliki peraturan daerah yang secara komprehensif mengadopsi 3 nilai-nilai dan standar HAM dalam bentuk Peraturan Bupati sejak bulan Maret 2015. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro merupakan Pemerintah Daerah satusatunya di Indonesia yang dijadikan sebagai Kabupaten percontohan pelaksanaan Open 3
http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1182
2|Festival HAM 2016
Government. 4 Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki berbagai pengalaman nyata yang dapat dibagi kepada daerah lain dan publik mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan terbuka, pengelolaan Migas dengan skema baru yang khas Bojonegoro, dan lain-lain. “Dari Bojonegoro untuk Indonesia” kiranya tidak berlebihan untuk diselenggarakan.
Apa Tujuan Festival HAM Tahun 2016 ini? Sebagai bagian dari Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2014, Festival HAM tahun 2016 ini bertujuan: 1. Sebagai forum berbagi pengalaman keberhasilan (showcase good practices) pemerintah daerah dalam mempraktikkan nilai-nilai HAM dan Pancasila. 2. Sebagai forum silaturahmi aktor-aktor human rights cities di tingkat lokal, yang terdiri dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota), sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil. 3. Sebagai forum untuk menyatakan komitmen bersama pemangku kepentingan human rights cities/compassionate cities, misalnya dalam bentuk Resolusi/Deklarasi (Deklarasi Bojonegoro atau Prinsip-Prinsip Bojonegoro dsb)
BENTUK KEGIATAN 1. Diskusi Pleno (Pembicara Nasional dan Internasional) 2. Diskusi Tematik, dengan mengundang jaringan untuk berpartisipasi mengadakan (Open Call, ToR Terpisah), dengan tema : a. Open Government dan Pemerintah Daerah b. Kota HAM dan Perlindungan Kelompok Rentan c. New Habitat Agenda dan HAM (Sustainable City) d. Workshop Penyusunan Peraturan Daerah e. Pengembangan DESBUMI sebagai instrument Perlindungan HAM bagi Buruh Migran f. Praktik Bisnis dan HAM oleh Pemerintah Daerah g. Human Rights City, Budaya, dan Sejarah Lokal h. Teknologi Informasi, Partisipasi, Transparansi, dan Inovasi i. Pencegahan Korupsi dan Pemenuhan HAM j. Anak Muda dan Human Rights Cities 3. Kunjungan Lapangan Dalam kegiatan ini, anak-anak muda dari Bojonegoro akan berpartisipasi sebagai pendamping peserta kunjungan lapangan. Mereka berperan sebagai agen pendamping, baik untuk informan juga tamu dalam
4
http://opengovindonesia.org/berita/siaran-pers-bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerahterbuka-open-government-partnership/
3|Festival HAM 2016
perjalannnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperlihatkan tempat-tempat yang memiliki cerita pembelajaran HAM, akuntabilitas, transparansi, toleransi beragama, dll.
4. Booth Pameran (Makanan, Produk Lokal, Komunitas, Kesenian) Booth disediakan oleh penyelenggara acara dan akan dibuka selama acara utama berlangsung, bertempat di kompleks Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Sarana ini akan memamerkan aksi, kreasi, inovasi, dari berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah. Di tempat ini juga akan ditampilkan kondisi Bojonegoro sebagai Kabupaten dari segala aspeknya.
5. Panggung Kesenian Kebudayaan Panggung kesenian untuk anak-anak muda yang memiliki potensi di kesenian (melalui musik dan tari) dan berkomitmen sebagai penerus dan pelaksana nilai-nilai tentang kemanusiaan. Selain itu, panggung ini akan mementaskan karya kesenian yang berkembang di Bojonegoro, sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang masih mempertahankan kebudayaan lokal Bojonegoro/Jawa Timur dan sebagai ajang untuk memperkenalkan kesenian ini kepada khalayak ramai. Panggung ini juga terbuka untuk ekspresi seni budaya lintas agama, sebagai simbol semangat toleransi di Bojonegoro.
6. Perlombaan a. Kompetisi Menulis Esai Kompetisi menulis ini akan dibuka untuk peserta nasional. Peserta diharapkan dapat menyumbangkan ide-ide, perspektif tentang kota HAM, ataupun penegakan HAM di kota tempat tinggalnya melalui sebuah tulisan.
b. Fotografi Kompetisi ini juga akan dibuka untuk peserta nasional. Peserta diundang untuk mengirimkan foto terkait dengan pemenuhan dan penegakan HAM di daerahnya tinggal. 20 foto terbaik akan dipamerkan di lobby gedung Angling Darma. .
7. Workshop Pembuatan Film Workshop ini ditujukan kepada anak-anak muda, yang diharapkan datang dari Bojonegoro, juga delegasi dari kota/kabupaten lain di Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu, dan diakhiri bersamaan dengan penutupan festival HAM, dengan memutar film-film karya peserta pelatihan dengan layar tancap.
PARTISIPAN Penyelenggara: 1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 3. United in Diversity 4. Compassionate Action Indonesia 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 7. Kementerian Hukum dan HAM 8. PUSDAKOTA Universitas Surabaya 4|Festival HAM 2016
Peserta: 1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Indonesia 2. Pemkab/Pemkot/Pemprov 3. Akademisi/Institusi Pendidikan 4. Pemuda dan Mahasiswa 5. Media Massa 6. Organisasi Masyarakat Sipil Undangan 1. Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia 2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 4. Menteri Agama Republik Indonesia 5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 6. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia 7. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia 8. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia 9. Dewan HAM PBB 10. United Cities and Local Gvernment (UCLG) 11. Walikota Metropolitan Gwangju, Korea Selatan 12. Walikota Barcelona, Spanyol 13. Perwakilan Compassionate Action, New York, AS 14. Komunitas Diplomatik
#####
5|Festival HAM 2016
