Menurunnya Kinerja Pemerintah dan Disilusi terhadap Partai Politik

Menurunnya Kinerja Pemerintah dan Disilusi terhadap Partai Politik SEBUAH EVALUASI PUBLIK

Januari 2011

Kerangka Pemikiran dan Tujuan Survei

Persepsi publik atas kondisi politik, keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta kondisi ekonomi nasional umumnya terkait erat dengan penilaian mereka atas kinerja pemerintah, presiden dan wakil presiden. Sebab, membaik atau memburuknya berbagai kondisi tersebut sangat ditentukan oleh aneka kebijakan yang dibikin oleh pemerintah.

Jika evaluasi publik terhadap berbagai kondisi tersebut bersifat positif, umumnya diikuti evaluasi yang positif pula atas kinerja pemerintah. Dan sebaliknya.

Lebih spesifik lagi, evaluasi publik yang positif atau negatif akan membawa implikasi politik berupa naik atau turunnya dukungan terhadap pemerintah, presiden dan wakil presiden.

Implikasi berikutnya, naik atau turunnya dukungan atas kinerja pemerintah, presiden dan wakil presiden akan menentukan pula tinggi rendahnya dukungan publik atas partai-partai politik yang berada pada kubu pemerintah dan yang berada di luar pemerintah.

Survei ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai kaitan tersebut di atas. Benarkan persepsi publik atas berbagai kondisi kehidupan masyarakat bertautan dengan evaluasi mereka atas kinerja pemerintah, presiden dan wakil presiden? Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 2

Lanjutan …

Benarkah bahwa naik-turunnya dukungan terhadap pemerintah, presiden dan wakil presiden membawa dampak atas naik-turunnya dukungan politik terhadap partai-partai politik pendukung pemerintah dan partai politik yang beroposisi?

Jika selama ini media massa dan para pengamat menyoroti semakin memburuknya kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta lemahnya kinerja pemerintah di sektor ini, apakah publik juga memiliki penilaian yang sama? Demikian juga, dengan kondisi ekonomi, benarkah kritik-kritik para pengamat atas buruknya kondisi ekonomi beresonansi dengan persepsi publik atas kondisi ekonomi yang mereka lihat dan alami?

Dampak politik korupsi sesungguhnya masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan politik. Jika di kalangan ekonom, korupsi selalu dianggap membawa dampak negatif (karena menaikkan biaya ekonomi), tidak demikian halnya di kalangan ilmuwan politik dan pelaku politik. Ada pandangan yang menyatakan bahwa korupsi bisa berdampak “positif” bukan dalam arti etika dan moral. Tetapi korupsi dianggap bisa juga menggerakkan birokrasi, memberi nyawa partai politik, dan meningkatkan partisipasi politik dengan adanya politik uang sebagaimana terjadi di sejumlah negara Amerika Latin (Seligson, 2002). Benarkan kenyataan ini? Adakah dampak ini berbias pada partai politik, baik yang ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan?

Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 3

Metodologi •

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

•

Jumlah sampel sekitar 1.229 Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

•

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden.

•

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

•

Survei terakhir dilakukan 18-30 Desember 2010. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 4

Prosedur Multistage Random Sampling dalam pemilihan sampel Stratifikasi 1 = populasi dikelompokan menurut provinsi, dan masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total pemilih di masing-masing provinsi. Stratifikasi 2: populasi dikelompokan menurut jenis kelamin: 50% laki-laki, dan 50% perempuan. Stratifikasi 3: populasi dikelompokan ke dalam kategori yang tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 40%).


Lanjutan… Cluster 1: Di masing-masing provinsi ditentukan jumlah pemilih sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai primary sampling unit. Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa dipilih 10 pemilih (5 laki-laki, dan 5 perempuan) secara random. Bila di Jawa Barat prosentase pemilih 17%, dan di NTB 2%, maka kalau di Jabar dipilih 17 desa/kelurahan, di NTB dipilih hanya 2 desa/kelurahan, dst. Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi RT atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan ketentuan di masingmasing RT akan dipilih secara random dua Keluarga. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 6

Lanjutan… Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, populasi keluarga didaftar, kemudian dipilih secara random 2 keluarga. Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang akan menjadi responden di antara mereka. Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden perempuan, maka pada keluarga berikutnya harus laki-laki.


Flowchat penarikan sampel Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Prov k

Prov 1

…

…

Ds 1 … Ds m

Ds 1 … Ds n RT1

RT2

RT3

….

RT5

KK1 KK2

Laki-laki

Perempuan

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 8

Sumber Dana Survei ini dibiayai oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI), yang menaungi Lembaga Survei Indonesia (LSI).


Temuan: Validasi Sample

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI Laki-laki Perempuan Pedesaan Perkotaa

SAMPEL GENDER 50.0 50.0 DESA-KOTA 59.4 40.6

BPS 50.0 50.0 59.4 40.6

KATEGORI

SAMPEL AGAMA Islam 87.9 Katolik/Protestan 8.5 Lainnya 3.6 ETNIS Jawa 41.0 Sunda 17.5 Melayu 7.0 Madura 2.9 Bugis 4.0 Betawi 1.7 Minang 2.7 Lainnya 23.1

BPS 88.2 8.9 2.9 41.6 15.4 3.4 3.4 2.5 2.5 2.7 28.5


DEMOGRAFI NASIONAL KATEGORI SAMPEL PROVINSI NAD 1.5 SUMATERA UTARA 5.4 SUMATERA BARAT 2.3 RIAU 2.3 JAMBI 1.5 SUMATERA SELATAN 3.2 BENGKULU 0.8 LAMPUNG 3.2 BANGKA BELITUNG 0.8 KEPULAUAN RIAU 0.7 DKI JAKARTA 3.3 JAWA BARAT 17.1 JAWA TENGAH 14.7 DI YOGYAKARTA 1.6 JAWA TIMUR 16.3 BANTEN 4.1

BPS 2.0 5.8 2.1 2.2 1.3 3.3 0.8 3.3 0.5 0.6 3.3 17.2 14.8 1.5 16.4 4.1

KATEGORI SAMPEL PROVINSI BALI 2.0 NTB 2.0 NTT 1.6 KALIMANTAN BARAT 1.6 KALIMANTAN TENGAH 0.9 KALIMANTAN SELATAN 1.6 KALIMANTAN TIMUR 1.6 SULAWESI UTARA 0.7 SULAWESI TENGAH 0.7 SELAWESI SELATAN 4.0 SULAWESI TENGGARA 0.7 GORONTALO 0.7 SULAWESI BARAT 0.7 MALUKU 0.8 MALUKU UTARA 0.8 PAPUA 0.8 IRJABAR 0.0

BPS 1.5 2.0 2.0 1.9 0.9 1.5 1.4 1.0 1.1 3.4 0.9 0.4 0.5 0.6 0.5 1.2 0.3


Kondisi Indonesia Secara Umum Keadaan politik nasional, keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, keadaan ekonomi nasional

Trend Kondisi politik secara nasional sekarang (%) 50

Per Akhir Tahun 2008

2010

2009

40 39 39 40 37 38 37 37 37 34 35 34 34 35 34 32 31 30 29 29 29 29 27 28 27 26 28 25 24 23 23 23 22 23 21 20 19 17 17 17 15 15 13 11 11 10 9 10 9 9 9 8 8 8 7

40

39

30

20

10

36

37

28 29 26 24

B a ik S e da ng B uruk T ida k t a hu

10 10

Des'10

Okt'10

Aug'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Apr'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep' 05

Sep'04

April' 04

0

Kondisi politik nasional selama 2010 lebih buruk dibandingkan 2009. Dan sejak Jan’10 sampai Des’10 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.


Trend Keadaan keamanan dan ketertiban secara nasional sekarang (%) 2009

2008

69

67

70

59

57

55

52

60

57

59

59

55

59

55

55 48

50

B a ik S e da ng

6

5

4

9 2

5

2

T ida k t a hu

21 15

13 5

3

3 Aug'10

5

3

10

13

Mar'10

10

22 16

B uruk

29

27

27

22

Jan'10

4

2

10

23 20

Jul'09

Sep'06

Sep' 05

0

10

15 10

Mei'09

3

12

23

Apr'09

6

11

26

Mar'09

10

14

26

Feb'09

18

Sep'08

20

28

25

24

Sep'07

30

29

Des'08

31

30

Okt'08

40

4 Des'10

60

58

2010

Okt'10

80

Per Akhir Tahun

Setelah memburuk pada pada Okt’10, kondisi keamanan . nasioal pada Des’10 kembali ke posisi normal.


Trend Kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang (%) 70

Per Akhir 2008 Tahun

2009

60

59

2010 61

59 54

50

46 41

40

30

30

20

18

46

43

37 34 34 33 28 26 22 23 22

6

7

6

43

41

18

11

10

48 49

7

37

31 30

35 35 33 32 32 30 30 31 29 28 29

25 26 23 24 22

14 14 14 15 8

B a ik

7

7

5

S e da ng B uruk T ida k t a hu

20

15

10 11 5 5 5

9

7

7

6

5

Des'10

Okt'10

Aug'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Apr'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep' 05

0

Kondisi penegakan hukum selama 2010 lebih buruk dibandingkan 2009. Dan sejak Jan’10 sampai Des’10 kondisinya cenderung terus memburuk.


Trend Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu (%) 70

50

58 50

36

30

38

37

37

31 32 29 26

32

33

23

24

22 22

23

40 32 3 3 31

29 24

44

42 38

35 2 29 8

20

45

43

41

22 3 2

28 25

27 22

15 10 5

0

5

5

7

7

5

6

5

5

4

6

2 26 5

24 19

10

51

49

47

40

56

53

39

42

37

38

31 32

31

30

24 25

25

26 2 27 6

40 33 31 23 21

21 17

8 4

6

5

6

7

5

52

5

6

23 21 22 18

5 34 31

4

24

26

5

7

7

Aug'10

Mar'10

Jan'10

Nov'09

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Apr'09

Mar'09

Feb '09

Des '08

Okt '08

Sep '08

Jun '08

Apr '08

Des '07

Sep '07

Jun '07

Apr '07

Des '06

Sept

Des '05

Sept

Jun '05

Apr '05

Des '04

Okt '04

32 3301

7

2

0

Sep '03

34

30 29

21

8 4

39

Des'10

60

Okt'10

Le bih ba ik Sama Le bih buruk T ida k t a hu

Setelah mencapai titik tertinggi pada Jul’09, persepsi kondisi ekonomi nasional turun tajam pada Nov’09. Dan sejak Jan’10 sampai Des’10 kondisinya cenderung terus memburuk.


Paralel antara persepi ekonomi nasional dengan tingkat inflasi (%) 18

70 17

16

60

58

15 50 40 30 20

14

53

50

47

45

43

41 37 8 32 29 7 28 6 6 6

9

49 42

38 32 7 6

6

7 7

9

12 12 11 44 11 40 37

12 10 9 31 8 30

34 31

7 27 6 21 21

18

4

0

3 2

4 3

Sep '03 Okt '04 Des '04 Apr '05 Jun '05 Sept Des '05 Sept Des '06 Apr '07 Jun '07 Sep '07 Des '07 Apr '08 Jun '08 Sep '08 Okt '08 Des '08 Feb '09 Mar'09 Apr'09 Mei'09 Jun'09 Jul'09 Nov'09 Jan'10 Mar'10 Aug'10 Okt'10 Des'10

10

8 30 7 24 6 26 6 6 21 4

persepsi kondisi ekonomi nasional: sekarang lebih buruk dari tahun lalu Inflasi Tahunan (sumber: BPS)

2 0

Secara umum, persepsi terhadap kondisi ekonomi berkorelasi dengan tingkat inflasi. Ketika Inflasi tinggi, yang merasa ekonomi buruk juga cenderung tinggi, begitupun sebaliknya.


TEMUAN

Secara umum, persepsi publik atas berbagai kondisi kehidupan masyarakat bersifat negatif. Dalam perbandingan, kondisi politik, penegakan hukum, dan kondisi ekonomi pada tahun 2010 lebih buruk dibandingkan pada tahun sebelumnya (2009).

Sepanjang tahun 2010, hanya kondisi keamanan dan ketertiban nasional yang dalam persepsi publik sedikit memburuk pada bulan Oktober, namun kemudian kembali normal pada bulan Desember.


Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden

Kinerja pemerintah dalam Menangani … (Baik atau Sangat baik (%)) Menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau masyarakat umumnya

81

Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah/terjangkau masyarakat pada umumnya

78 63

Menjamin tersedianya barang kebutuhan pokok sehari-hari.

51

Memberantas korupsi di pemerintahan

Menjaga harga-harga barang terkendali dan terjangkau masyarakat umumnya

Baik+Sangat baik

35 31

Mengurangi jumlah orang miskin

Skor rendah Untuk Masalah2 ekonomi

27

Mengurangi jumlah pengangguran

0

25

50

75

100

Di antara sejumlah masalah yang divaluasi, skor tinggi terletak pada kinerja pemerintah dalam masalah pendidikan terjangkau dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Sedangkan skor rendah ditujukan kepada kinerja dalam mengatasi masalahmasalah ekonomi.


Kinerja pemerintah dalam memberantas Korupsi di Pemerintahan (%) 100

Per Akhir Tahun 2008

90

80 78 79 80 77

80 70

2009

65

84

63

59

56

55

60

2010

49

45

50

45

51 Baik+Sangat baik

40 30 20 10

Des'10

Okt'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep'05

0

Persepsi terhadap kinerja pemerintah dalam menanggulangi masalah korupsi selama 2010 jauh lebih buruk dibandingkan periode 2009. Kondisi pada tahun 2010: setelah mencapai titik terendah pada Okt’10, persepsi pada Des’10 sedikit naik.


TEMUAN

Evaluasi publik atas kinerja pemerintah mencakup banyak kebijakan di berbagai lini. Beberapa di antaranya, untuk penyediaan pendidikan dasar yang terjangkau dan penyediaan layanan kesehatan, mayoritas publik mengatakan baik atau sangat baik.

Namun, untuk kinerja pemerintah dalam hal mengendalikan hargaharga barang kebutuhan pokok, mengurangi jumlah orang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran, hanya sepertiga dari publik yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah baik atau sangat baik.

Pada kinerja memberantas korupsi, hanya separo dari mereka yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah baik atau sangat baik.

Sepanjang Juni-Oktober tahun 2010, penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi terus memburuk, kecuali pada bulan Desember yang sedikit membaik.


Kinerja Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK dalam menangani Korupsi

Kinerja Polisi dalam Menangkap Koruptor

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk POLISI dalam menjalankan tugasnya untuk menangkap para KORUPTOR? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60

56

57

60

55

50

37

40 30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

56% responden menilai baik kinerja POLISI dalam menjalankan tugasnya menangkap koruptor. Namun kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih rendah dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 25

Kinerja Kejaksaan dalam Mengusut Koruptor

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk KEJAKSAAN dalam menjalankan tugasnya untuk mengusut para KORUPTOR? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60 50

48

49

52

46 32

40 30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

48% responden menilai baik kinerja KEJAKSAAN dalam menjalankan tugasnya mengusut koruptor. Namun kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih rendah dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 26

Kinerja Pengadilan dalam Menghukum Koruptor

Menurut Pendidikan Responden Seberapa baik atau buruk PENGADILAN dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para KORUPTOR? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70 60 50

47

50

50

45

40

25

30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

47% responden menilai baik kinerja PENGADILAN dalam menjalankan tugasnya menghukum koruptor. Namun kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih rendah dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 27

Kinerja KPK dalam Menyeret Koruptor ke Pengadilan Menurut Pendidikan Responden

Seberapa baik atau buruk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya untuk menyeret para KORUPTOR ke pengadilan? (Baik atau Sangat Baik %) 100 90 80 70

61

60

70

69

SLTP

SLTA

63

55

50 40 30 20 10 0

Semua Responden

<= SD

KULIAH

61% responden menilai baik kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya menyeret koruptor ke pengadilan. Kalangan terpelajar memberi nilai yang lebih tinggi kepada KPK dibandingkan kalangan kurang terpelajar. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 28

Kinerja lembaga-lembaga dalam menangani masalah korupsi (% Baik atau Sangat baik)

70

61 60

56

50

48

47

KEJAKSAAN

PENGADILAN

40

30

20

10

0

KPK

POLISI

Di antara 4 lembaga, KPK dinilai berkinerja paling baik.


Kinerja lembaga-lembaga dlm menangani korupsi menurut kelompok masy. yg lebih berpendidikan (% Baik atau Sangat baik)

70

63

60

50

37

40

32

30

25

20

10

0

KPK

POLISI

KEJAKSAAN

PENGADILAN

Menurut kelompok masyarakat yang lebih berpendidikan (lulus kuliah), kinerja KPK jauh lebih baik dari 3 lembaga lainnya. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 30

TEMUAN

Secara umum, kinerja lembaga-lembaga penegakan hukum dinilai sedang. Rentang persentasi publik yang menilai bahwa lembagalembaga ini berkinerja baik adalah antara 47-61%.

Dalam perbandingan, mereka menilai bahwa KPK memiliki kinerja paling baik, baru kemudian diikuti oleh polisi, kejaksaan, dan yang paling jelek pengadilan.

Faktor pendidikan nampak memiliki penilaian publik atas kinerja lembaga-lembaga tersebut. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi secara umum lebih kritis, dan memberikan penilaian yang cenderung lebih negatif.


KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN

Kepuasan terhadap Kinerja SBY & Boediono Susilo Bambang Yudhoyono telah enam tahun lebih menjadi presiden kita dan Boediono telah setahun lebih menjadi wakil presiden kita. Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…(%) 100

75

63 PUAS

52 50

TIDAK PUAS

41

35

Tidak tahu/tidak jawab

25

7

2 0

SBY

BOEDIONO

Yang merasa puas dengan SBY 63%, Boediono 52%. Puas = Sangat + Cukup Puas Tidak Puas = Kurang + Tidak Puas sama sekali


Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Pendidikan Responden

Susilo Bambang Yudhoyono telah enam tahun lebih menjadi presiden kita dan Boediono telah setahun lebih menjadi wakil presiden kita. Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…(%) 100

75

65 57

62

60 44

50

49

51 44

SBY

Boediono

25

0

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono pada kalangan terpelajar Cenderung lebih rendah dibandingkan pada kalangan kurang terpelajar. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 34

Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Pendapatan Responden


75

64

64 54

54

50

58 43

SBY

Boediono

25

0

< 600 ribu

600rb - < 1,6 juta

=> 1,6 juta

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono pada kalangan atas Cenderung lebih rendah dibandingkan pada kalangan menengah dan bawah. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 35

Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Wilayah


79 75

72

70

67 55

59

64 61 54

48

50

SBY

Boediono

25

0

SUMATERA

JAWA BALI KALIMANTAN SULAWESI

INDONESIA TIMUR

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono paling rendah di wilayah Jawa-Bali.


Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Desa-Kota


75

66 56

58 47

50

SBY

Boediono

25

0

Desa

Kota

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono di Kota lebih rendah dibanding di desa.


Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Pilihan Partai


79 75

66

61

56 50

46

48

53

57

63 54

65 59 52 45

39

38

62 SBY

Boediono

29 25

0

HANURAGERINDRA

PKS

PAN

PKB

GOLKAR

PPP

PDIP DEMOKRAT

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono paling rendah pada pemilih Gerindra, PKS, dan PDIP. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 38

Trend Evaluasi atas Kinerja Presiden: Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) 100

80

61 62

54

54

50

55 56

56

51 49 50 49

40

56

53 54 51

45

65 55

58

56

59 58 60

45

Mar'09

2009 Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Jun'08

Mar'08

Des'07

2008 Sep'07

Jun'07

Mei' 07

Mar'07

Des'06

Feb' 07

Nov' 06

Sep'06

Jun'06

Mar' 06

Jan' 06

Des' 05

Jun'05

2007

2006

2005 Sept' 05

Mar'05

Des'004

Nov'04

0

2004

53

51

49

52

SBY JK Boediono

39

20 10

49

62 63

49

48

30

63

65 66

2010 Des'10

50

63

58

63

Okt'10

52 53

58

70

Aug'10

58

67

Mar'10

59

50

5656 55

64

75

Jan'10

63 65

64

67

74

Jul'09

65

69 70

85

Nov'09

60

71

Jun'09

70

77 69

Mei'09

80

8080 79

Apr'09

90

• Dari Juli’09 ke Des’10 kepuasan terhadap kinerja SBY trendnya menurun.


TEMUAN

Tingkat kepuasan publik pada Presiden SBY terus menurun sejak bulan Juli 2009 (yang mencapai tingkat tertinggi) sampai bulan Oktober 2010 (titik terendah). Tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY sedikit menaik dari pada bulan Desember 2010 sebesar 1%, tetapi stagnan secara statistik dibanding Oktober 2010.

Adapun tingkat kepuasan publik atas kinerja Wakil Presiden Budiono berfluktuasi sejak ia menjabat posisi itu, yang berkisar naik-turun di kisaran 49-53%.


Hubungan antara Kepuasan Presiden & Evaluasi Berbagai Kondisi

Puas dengan Kinerja SBY-Boediono

Menurut Persepsi Keadaan Penegakan Hukum (Survei Des’10) 100

76 75

68

65

46

50

53

34

25

0

SBY

Boediono Responden yang merasa penegakan hukum baik Responden yang merasa penegakan hukum sedang Responden yang merasa penegakan hukum buruk

Persepsi terhadap kinerja penegakan hukum berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono. Semakin positif sikap terhadap penegakan hukum, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.



Menurut Persepsi Keadaan Ekonomi Nasional (Survei Des’10) 100

78 75

69

66

59

48

50

37

25

0

SBY

Boediono

Responden yang merasa kondisi ekonomi baik Responden yang merasa kondisi ekonomi sedang Responden yang merasa kondisi ekonomi buruk

Persepsi terhadap keadaan ekonomi nasional berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono. Semakin positif keadaan ekonomi, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.



Menurut Persepsi Keadaan Politik Nasional (Survei Des’10) 100

79 75

68

63

45

50

50

36

25

0

SBY

Boediono

Responden yang merasa keadaan politik baik Responden yang merasa keadaan politik sedang Responden yang merasa keadaan politik buruk

Persepsi terhadap keadaan politik nasional berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBY-Boediono. Semakin positif keadaan politik, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.



Menurut Persepsi Keadaan Keamanan Nasional (Survei Des’10) 100

75

72 59

55

42

50

48

30 25

0

SBY

Boediono Responden yang merasa keamanan baik Responden yang merasa keamanan sedang Responden yang merasa kemanan buruk

Persepsi terhadap keadaan keamanan nasional cenderung berhubungan dengan tingkat kepuasan kepada SBYBoediono. Semakin positif keadaan keamanan nasional, semakin tinggi kepuasan publik kepada SBY-Boediono.


Pararel antara Kepuasan SBY dan Kondisi Indonesia Secara Umum 90 85

80 74

70

69

67

60

59

58

52

50

46

31 29

66

59

56 55 54

63

62

59

55

55

49

48

39 37

38 37

35

35 31

29

29 28

26

KONDISI KEAMANAN BAIK KONDISI PENEGAKAN HUKUM BAIK

43

40 37

39

32

31 29

29 25

59

48

37

29

28 24

57

41

37

30

60

46

43

41

40

57

56 55

70 65

63

63

PUAS DGN SBY

70

33 29

26 25

KONDISI EKONOMI BAIK

24

20

KONDISI POLITIK BAIK

Des'10

Okt'10

Aug'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sept' 05

10

• Dari trend survei, naik turunnya kepuasan terhadap kinerja SBY berhubungan erat dengan kondisi ekonomi, politik dan hukum. Sedangkan dengan kondisi keamanan, kurang erat hubungannya. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 46

Korelasi antara Kepuasan SBY dan Kondisi Indonesia Secara Umum Correlations

PUAS DGN SBY

KONDISI KEAMANAN BAIK KONDISI PENEGAKAN HUKUM BAIK

KONDISI EKONOMI BAIK

KONDISI POLITIK BAIK

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

PUAS DGN SBY 1

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

14 .238 .412 14 .712** .004 14 .897** .000 14 .736** .003 14

KONDISI KEAMANAN BAIK .238 .412 14 1 14 .461 .097 14 .361 .205 14 .431 .124 14

KONDISI PENEGAKAN HUKUM BAIK .712** .004 14 .461 .097 14 1

KONDISI EKONOMI KONDISI BAIK POLITIK BAIK .897** .736** .000 .003 14 14 .361 .431 .205 .124 14 14 .740** .812** .003 .000

14

14

14

.740** .003 14 .812** .000 14

1

.697** .006 14 1

14 .697** .006 14

14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

• Trend kepuasan terhadap Kinerja SBY berkorelasi positif dan signfikan dengan trend kondisi penegakan hukum, ekonomi dan politik. Korelasinya dengan trend kondisi ekonomi tampak paling tinggi. Sedangkan korelasi trend kepuasan dengan trend kondisi keamanan tidak signifikan. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 47

TEMUAN

Korelasi antara persepsi publik atas kondisi politik, penegakan hukum, dan kondisi ekonomi sangat kuat dan signifikan. Dengan kata lain, semakin negatif evaluasi mereka atas kondisi-kondisi ini semakin rendah pula tingkat kepuasan mereka atas kinerja SBY. Dan sebaliknya.

Sementara, persepsi publik atas membaiknya kondisi keamanan tidaklah bertaut secara signifikan dengan tingkat kepuasan mereka atas kinerja SBY.


Elektabilitas Partai Politik

Partai yang Dipilih Jika Pemilu Diadakan Sekarang 50 45 40 35

30.1

30 25

21.4

20 15

14.1

12.7

10

4.8

5

4.6

2.7

2.4

2.3

1.2

3.8

0 DEMOKRAT PDIP

GOLKAR

PKB

PKS

PPP GERINDRA PAN

HANURALAINNYA TT/TJ

Jika Pemilu diadakan sekarang, Demokrat mendapat suara terbanyak (21.4%). Urutan selanjutnya ditempati PDIP (14.1%) dan Golkar (12.7%). Sementara itu, jumlah pemilih mengambang sangat besar (30.1%).


Trend Suara Partai (3 teratas) 35 32

32

30

29 27

PD

27

25 23

20

21

21

Golkar

17

15

14 14 12

11

10

15

14

13 11 11

11

12

14

13 11

9

PDIP

5 0 Apr'09 (kpu)

Jan'10

Feb'10

Mar'10

Apr'10

Ags'10

Okt'10

Des'10

Sejak naik pesat pada Jan’10, elektabilitas Demokrat cenderung mengalami penurunan, dan pada Des’10 posisinya kembali ke hasil Pemilu 2009. Sementara itu, elektabilitas Golkar dan PDIP sejak Pemilu 2009 tampak berfluktuasi dan belum menunjukkan trend yang konsisten. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 51

Trend Suara Partai (lainnya) 9 8

8

8

PKS

7 6

6

5

5 5

4

4

3

PPP 5

3

6 5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

5 5

2

1

1

1

1

1

4 3

PKB

4 4 3 3 3

2 2

2 1

1

PAN

1

Hanura Gerindra

0 Apr'09 (kpu)

Jan'10

Feb'10

Mar'10

Apr'10

Ags'10

Okt'10

Des'10

sejak Pemilu 2009 elektabilitas partai-partai menengah tampak berfluktuasi dan belum menunjukkan trend yang konsisten. Bahan Rilis LSI_Survei Nasional (Des 2010) 52

TEMUAN

Dampak politik evaluasi publik atas kinerja pemerintah dan presiden terlihat berkaitan. Dalam simulasi pertanyaan – jika pemilu diadakan sekarang (pada saat survei) – Partai Demokrat mengalami penurunan dari perolehan suara pada simulasi-simulasi yang dilakukan di surveisurvei sebelumnya.

Yang menarik, merosotnya dukungan terhadap Demokrat tidak dibarengi oleh kenaikan dukungan suara partai-partai lainnya, baik yang berada pada kubu pemerintah maupun opisisi. Tidak terjadi pula kenaikan dukungan signifikan pada partai menengah dan kesil.

Justru, jumlah pemilih yang abstain atau mengambang sangat besar, yakni 30,1%. Ini bisa ditafsirkan bahwa partai-partai selain Demokrat kurang berhasil memanfaatkan penurunan dukungan Demokrat.

Secara keseluruhan, mungkin yang terjadi adalah meningkatnya jumlah pemilih yang merasa tidak percaya publik semua partai politik.


Kesimpulan

KESIMPULAN

Publik menilai bahwa kondisi politik, penegakan hukum, dan ekonomi sepanjang tahun 2010 memburuk atau lebih buruk dari tahun sebelumnya.

Korelasi antara antara persepsi publik dan tingkat kepuasan mereka atas kinerja presiden SBY bersifat signifikan. Evaluasi negatif mereka atas ketiga kondisi kemasyarakatan ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan mereka atas kinerja SBY.

Persepsi publik atas kondisi keamanan stabil dan cenderung membaik. Namun persepsi publik ini dan tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja SBY tak berkaitan secara signifikan.

Lebih khusus lagi evaluasi publik atas kinerja lembaga-lembaga penegakan hukum tidaklah begitu bagus. Dan faktor tingkat pendidikan nampak mempengaruhi evaluasi mereka.


KESIMPULAN

Yang menarik adalah temuan bahwa menurunnya dukungan politik terhadap Partai Demokrat tidak diikuti oleh kenaikan dukungan politik terhadap partai-partai lain – juga dukungan terhadap partai-partai oposisi. Yang membesar adalah jumlah pemilih yang abstain alias tidak memberikan dukungan pada partai apapun.

Tesis yang menyatakan bahwa korupsi membawa dampak “positif” terhadap kemampuan partai untuk memobilisasi pendukung, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, secara tidak langsung terbantah.

Tentu gejala ini melibatkan banyak faktor. Namun, salah satu penafsiran yang bisa dipertimbangkan adalah bahwa publik pemilih mungkin justru mengalami disilusi terhadap partai politik secara keseluruhan.


Jl. Lembang Terusan D-57, Menteng - Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 391 9582, Fax (021) 391 9528 Website: www.lsi.or.id, Email: [email protected]

Menurunnya Kinerja Pemerintah dan Disilusi terhadap Partai Politik

Recommend Documents