Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana

IN PI

Kata Pengantar Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2016. Laporan Kinerja BNPB tahun 2016 telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis BNPB 2015-2019. Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2016 beserta analisisnya. Seluruh Kebijakan yang ditempuh selama tahun 2016 merupakan upaya pencapaian tujuan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu “Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana”. Baik kebijakan yang bersifat makro maupun mikro telah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan bencana. Permasalahan dan kendala yang dihadapi BNPB akan menjadi rencana dan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan penanggulangan bencana dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan penanggulangan bencana di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat menjadi penilaian atas kinerja BNPB yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Jakarta, Februari 2017 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana penanggulangan bencana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu , Laporan Kinerja BNPB merupakan perwujudan dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana dijabarkan

dalam

tujuan/sasaran

strategis

yang

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Visi BNPB adalah Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana. Untuk mewujudkan visi tersebut, BNPB mempunyai lima misi yaitu: (1) melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; (2) membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; (3) menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana; (4) menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; (5) menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance. Dalam mencapai visi dan misi, BNPB menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 yaitu Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana dengan sasaran strategis yang meliputi: (1) Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan; (2) Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana; (3) Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

(4) Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan (5) Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sasaran strategis ini

diukur melalui Indikator Kinerja

BNPB yaitu: (1) jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana; (2) ii

rata-rata waktu respon kejadian bencana; (3) prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana; (4) prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan (5) ratarata waktu penyebaran informasi kejadian bencana. Dari hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja BNPB secara umum telah mencapai 100 % target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tabel berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2016

Realisasi 2016

Capaia n (%)

Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai

Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana

15%

21%

140%

Rata-rata waktu respon kejadian bencana

1 hari / 24 jam

1 hari / 24 jam

100%

Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

65%

69,49%

107%

Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana

45%

50,20%

112%

2.26 Jam

150%

Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana

4,5 Jam

Dari sisi capaian realisasi anggaran, pagu anggaran BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun 2016 setelah penghematan adalah sebesar Rp 2.902.822.377.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.39% atau sebesar Rp 2.885.212.691.196,-. Ke depan, seiring dengan intensitas kejadian bencana yang semakin meningkat, pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraaan penanggulangan bencana nasional harus semakin optimal sehingga perlu didukung oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………….. i Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………......………. ii Daftar Isi ………………………………………………………………………….. iv Daftar Tabel ……………………………………………………………………… v Daftar Gambar …………………………………………………………………… vii BAB I PENDAHULUAN .……………………………………………………...… 1 1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1 2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………. 2 3. Tugas dan Fungsi BNPB ………………………………………………… 3 4. Keragaman SDM BNPB …………………………………………………. 7 5. Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan …………………………... 9 6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja ………………………………… 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………………………………….. 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………..….…. 15 A. Capaian Kinerja Organisasi …………………….………………………… 15 B. Realisasi Anggaran …………………………………….………...………... 97 BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….. 101 LAMPIRAN ………………………………………………………………………… 103 Perjanjian Kinerja Kepala BNPB ………………………………………………. 104

iv

DAFTAR TABEL Tabel 1 : Penetapan Kinerja BNPB…………………………………………… Tabel 2 : Pagu Anggaran BNPB Tahun 2016 ……………………..………… Tabel 3 : Capaian Kinerja BNPB Tahun 2016 ………………………………. Tabel 4 : Capaian Kinerja Tahun 2016 ………………………………………. Tabel 5 : Jumlah Kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana…. Tabel 6 : Capaian Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana…. ……….. Tabel 7 : Rekapitulasi Lokasi Bencana Tahun 2016……………..……….…. Tabel 8 : Rekapitulasi Posko Kedaruratan Tahun 2016 …………………….. Tabel 9 : Rekapitulasi Koordinasi Penanganan Daurat Tahun 2016.……… Tabel 10 : Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2016……..………………………………….. Tabel 11 : Perbandingan capaian kinerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2015 dan 2016…………………....…....…… Tabel 12 : Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019…....…….…..…………………… Tabel 13 : Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Diluar Dari Sasaran Lokus PB 2015-2019 ………………………….…...…… Tabel 14 Daftar Wilayah yang Mendapat Intervensi Kegiatan Sosial Ekonomi Pada Tahun 2016…………….……....……………………, Tabel 15 : Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Logistik dan Peralatan .. Tabel 16 : Dukungan Bantuan Logistik dan Peralatan ke BPBD Prov/Kab/Kota.………………………………………………..……… Tabel 17 : Perbandingan Capaian Keuangan Tahun 2012 s/d 2016…...….. Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016…………. Tabel 19 : Sebaran data dan informasi kejadian bencana yang slow on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 ………………….…..…………………..…. Tabel 20 : Sebaran data dan informasi kejadian bencana yang sudden on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 ………………….…..………………..…… Tabel 21 : Pagu Anggaran BNPB Setelah Penghematan ……………..……. Tabel 22 : Realisasi Anggaran BNPB Setelah Penghematan …….…..……. Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Dan Tahun 2016 Per Program……………….. ……………..……. Tabel 24 : Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Peta Risiko Bencana Tahun 2016……………….. ……………..………..…….

13 14 15 20 28 32 33 28 39 45 47 47 48 50

74 74 75 79

83

88 97 98 100 106

v

Tabel 25 Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Kota Tangguh Risiko ..……. Tabel 26 : Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana Tahun 2016……….…..………..……. Tabel 27 : Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan sister school ……….…..………..……………..…… Tabel 28 : Lokasi Fasilitasi Rencana kontinjensi .…..…..……………..…… Tabel 29 : Lokasi Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana dan Pemasangan Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah.………………………………………..…..……………..…… Tabel 30 : Lokasi Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Tahun 2016.…..……

106 107 107 108

109 110

vi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Peta Wilayah Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019…………… Gambar 2 : Struktur Organisasi BNPB…………………………….…………… Gambar 3 : Daerah Kejadian Bencana Tahun 2016…………………………. Gambar 4 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016…………. Gambar 5 : Pemasangan webbing jute sebagai penahan longsor di Kab. Badung .. . Gambar 6 : Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016): Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response Toolkit…………………………………………………………………. Gambar 7: Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Purworejo Tanggal 5 Februari 2016…………………………………………… Gambar 8: Penanganan Banjir Bandang Kab. Garut tanggal 21 September 2016………………………………………………………………..… Gambar 9: Posko Kedaruratan Gempa Bumi di Prov Aceh tanggal 22 Desember 2016……………………………………..… Gambar 10: Koordinasi dengan Instansi terkait di Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kab. Sumedang Tanggal 23 September 2016.. Gambar 11: Koordinasi siaga darurat bencana Asap Akibat Karhutla di Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tanggal 5 September 2016………………………………………………………………….. Gambar 12: Kegiatan Simulasi Lapangan penanganan darurat bencana oleh peserta peningkatan kapasitas TRC Daerah Tanggal 20 Maret 2016 .…………………………………………………….. Gambar 13: Peningkatan Kapasitas Penanganan Pengungsi di Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 16 Maret 2016 ………………....…………………………………………………….. Gambar 14: Peningkatan kapasitas Petugas Pengelola Bantuan Kedaruratan bencana di Pusdiklat WATSAN PMI Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Mei 2016….. Gambar 15: Bantuan Kebutuhan Dasar di Kab. Temanggung Tanggal 1 September 2016……………………………………………………... Gambar 16: Inventarisasi/verifikasi/supervisi Perbaikan darurat di Kab. Bombana Tanggal 13 April 2016…………………………………... Gambar 17: Pembersihan Lingkungan pasca bencana gempa bumi Prov Aceh Tanggal 7 Desember 2016………………………………… Gambar 18: Kegiatan Inventarisasi/ Pendataan Pengungsi tanggal 10 November 2016……………………………………… Gambar 19: Kegiatan Rakor Dalam Rangka Penandatanganan PHD…….. Gambar 20: Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Mentawai ………..

2 7 9 16 24

31 33 36 37 38

39

40

41

42 42 43 43 44 51 52 vii

Gambar 21: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Manado.. 54 Gambar 22: Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca erupsi Sinabung……….. 56 Gambar 23: Penampilan tarian dari masyarakat terdampak bencana dalam Kegiatan Gelar Budaya Kab Tasikmalaya dan Minahasa Selatan ……………………………………………….. 61 Gambar 24: Aplikasi e-Jitupasna ………………………………………….….. 62 Gambar 25: Aplikasi e-Proposal ………………………………………….….. 63 Gambar 26: Aplikasi e-Pelaporan ………………………………………….…. 64 Gambar 27: Aplikasi e-Asset ……………………………………………….…. 65 Gambar 28: Mapping Asset ………………………..……………………….…. 66 Gambar 29: Buku ASEAN Disaster Recovery Reference Guide Foto 2 dan 3: Buku Pelatihan PDRR & PDNA……………………….…. 70 Gambar 30: Kegiatan koordinasi dalam rangka inisiasi pembentukan Forum RR dengan Interdep, Dunia Usaha/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Internasional dan Perguruan Tinggi .…. 71 Gambar 31: Penyelenggaraan Pameran PRB Manado dikunjungi juga oleh Kepala BMKG dan Bupati Minahasa Utara..…………….. 72 Gambar 32: Penyerahan Penghargaan Kepada Peserta Pameran Terbaik dalam Pameran PRB Manado oleh Kepala BNPB..…………... 72 Gambar 33: BPBD Penerima bantuan Logistik dan Peralatan tahun 2012 s/d 2016..……………………………………………………..…... 72 Gambar 34: Pengiriman Paket Bantuan Logistik di Banjir Sampang Madura..……………………………………………………..…... 77 Gambar 35: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim..... 77 Gambar 36: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim..... 77 Gambar 37: Pemanfaatan Logistik di Banjir Jawa Barat…………………... 77 Gambar 38: Logistik yang Telah diterima Masyarakat …………..………... 77 Gambar 39: Proses Bongkar Logistik di Kabupaten Garut ………………... 77 Gambar 40: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya …………... 78 Gambar 41: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya …………... 78 Gambar 42: Pemanfaatan Mobil Tangki Air untuk suplai air bersih pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya ……….……………………... 78 Gambar 43: Pemanfaatan Mobil Dapur Umum Lapangan sebagai Sarana Dapur Umum pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya … 78

viii

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sebagai

amanah

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB melaksanakan fungsi koordinasi, Komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan strategis sebagai prioritas yang harus dituntaskan pada akhir pelaksanaan RPJMN tahun 2019, yang meliputi: percepatan penyelesaian pembangunan sistem peringatan dini nasional untuk bencana alam, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan desa tangguh bencana, pembangunan sistem logistik kebencanaan 6 wilayah pulau (dan alat transportasinya), peningkatan penyediaan logistik kebencanaan, peningkatan jumlah kajian risiko bencana, peningkatan kapasitas sumberdaya nasional untuk menghadapi keadaan darurat, percepatan manajemen pemulihan pascabencana,

dan

mengkoordinasikan

upaya-upaya

khusus

untuk

pengurangan dampak bencana hidrometeorologi. Untuk itu BNPB berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan bencana yang diarahkan dalam menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat risiko tinggi di 136 kabupaten/kota. Target sasaran yang akan dicapai adalah penurunan indeks risiko bencana sebesar 30%

LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

1

di akhir Tahun 2019 melalui strategi: 1). Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah; 2). Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan 3). Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Gambar 1: Peta Wilayah Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pengurangan indeks risiko bencana, BNPB sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang mengarah ke asas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan negara diminta agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil dari seluruh program dan kegiatan yang memiliki dampak pada masyarakat serta atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Atas dasar hal-hal tersebut, BNPB sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2016 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan Program dan Kegiatan. LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

2

2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja BNPB Tahun 2016 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan penyusunan BNPB Tahun 2016 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BNPB selama tahun 2016, dan selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut menjadi masukan dalam perencanaan di tahun berikutnya. 3. Tugas Dan Fungsi BNPB Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh Kepala setingkat menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal ini BNPB mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Bencana, yaitu meliputi: 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara; 2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;


3

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundanganundangan; dan 8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, BNPB mempunyai fungsi: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana didukung oleh: a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (sembilan belas) anggota yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah, dan 9 (sembilan) anggota yang berasal dari unsur masyarakat profesional.


4

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional; 2) Pemantauan, dan 3) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Unsur

Pelaksana

Penanggulangan

Bencana

mempunyai

tugas

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, untuk melaksanakan tugas tersebut, unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi: 1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 3) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di dalam unsur pelaksana terdapat 6 (enam) Unit Eselon I sebagai berikut: 1) Sekretariat Utama (Settama) yaitu unsur Pendukung yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama dan bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BNPB. Susunan organisasi Settama terdiri dari: Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Kerjasama, Biro Keuangan, Biro Umum, Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. 2) Inspektorat Utama (Ittama), yaitu unsur pengawasan fungsional dalam melaksanakan pengawasan fungsional dilingkungan badan. Ittama dipimpin oleh seorang Inspektorat Utama. Susunan organisasi Ittama terdiri dari: Inspektorat I dan Inspektorat II.


5

3) Kedeputian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Mitigasi Bencana. Kedeputian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, dan Direktorat Kesiapsiagaan. 4) Kedeputian bidang Penanganan Darurat, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Penanganan darurat saat tanggap darurat. Kedeputian bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh seorang Deputi Penanganan Darurat. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Tanggap Darurat, Direktorat Bantuan

Darurat,

Direktorat

Perbaikan

Darurat,

dan

Direktorat

Pengungsi. 5) Kedeputian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kedeputian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Penilaian Kerusakan, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik. 6) Kedeputian bidang Logistik dan Peralatan, yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Logistik dan Peralatan. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Logistik dan Direktorat Peralatan.

Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada gambar berikut: (Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 yang diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008).


6

Gambar 2: Struktur Organisasi BNPB

4.

Keragaman SDM BNPB Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 jumlah pegawai di BNPB mencapai

520 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah pegawai menurut unit Eselon I : Sekretariat Utama 195 orang, Inspektorat Utama 34 orang, Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan 65 orang, Kedeputian Penanganan Darurat 123 orang, Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi 56 orang, dan Kedeputian Logistik dan Peralatan 47 orang. 2) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 72 orang, Golongan III sebanyak 290 orang, Golongan II sebanyak 158 orang.


7

3) Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 6 orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 19 orang, jabatan Administrator sebanyak 47 orang, jabatan Pengawas sebanyak 97 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 78 orang, dan pelaksana sebanyak 274 orang. 4) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 3 orang, S-2 sebanyak 79 orang, S-1 sebanyak 274 orang, D-3 sebanyak 80 orang, SMA sebanyak 84 orang. 5) Jumlah pegawai menurut status kepegawaian: PNS sebanyak 520 orang. 6) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 302 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 218 orang.

Persentase Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I Sekretariat Utama

9%

Inspektorat Utama

11% 37%

24% 12%

7%

Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kedeputian Penanganan Darurat Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kedeputian Logistik dan Peralatan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 300

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

250 200 14%

150

30%

Golongan IV

100

Golongan III

50 0 Jumlah

Golongan II S3 3

S2 79

S1 274


D3 80

SMA 84

56%

8

5.

Aspek Strategis Dan Potensi Permasalahan

Selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana. Tertinggi dalam pencatatan kejadian bencana sejak tahun 2002. Sebagai perbandingan pada tahun 2016 (2.342 bencana), 2015 (1.732 bencana), 2014 (1.967 bencana), 2013 (1.674 bencana), 2012 (1.811). Jika dibandingkan dengan kejadian bencana tahun 2015 terjadi peningkatan 35 persen. Dari 2.342 bencana tersebut sekitar 92

persen

adalah

bencana

hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung. Selama 2016 terjadi 766 bencana banjir, 612 longsor, 669 puting beliung, 74 kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran hutan dan lahan, 13 gempa, 7 erupsi gunung meletus, dan 23 gelombang pasang dan abrasi. Dampak yang ditimbulkan bencana telah menyebabkan 522 orang meninggal dunia dan hilang, 3,05 juta jiwa mengungsi dan menderita, 69.287 unit rumah rusak dimana 9.171 rusak berat,

Sumber: dibi.bnpb.go.id

Gambar 3: Daerah Kejadian Bencana Tahun 2016


9

13.077 rusak sedang, 47.039 rusak ringan, dan 2.311 unit fasilitas umum rusak. Dibandingkan dengan tahun 2015, kejadian banjir meningkat 52 persen, longsor 19 persen, putting beliung 15 persen dan kombinasi antara banjir dan longsor meningkat 139 persen.Kebakaran hutan dan lahan selama 2016 dapat dikendalikan dengan baik. Pencegahan yang dilakukan serius oleh Pemerintah dan Pemda telah menyebabkan jumlah hotspot menurun 80% dibandingkan tahun 2015. Daerahdaerah langganan kebakaran hutan dan lahan seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mampu dikendalikan sehingga kebakaran tidak meluas. Tidak ada daerah di Sumatera dan Kalimantan yang tertutup asap pekat seperti halnya tahun 2015. Meningkatnya kejadian bencana di tahun 2016 tentu menuntut upaya pengurangan risiko bencana yang perlu ditingkatkan. Budaya sadar bencana masih cukup rendah. Jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah. Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka aspek strategis dan potensi permasalahan yang dihadapi BNPB dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahun 2016 antara lain adalah: 1. Penyelesaian pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional untuk bencana alam untuk meningkatkan respon Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, 2. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana, 3. Pembangunan sistem logistik kebencanaan nasional di 6 wilayah pulau, beserta kelengkapan sarana transportasinya, 4. Peningkatan ketersediaan logistik dan peralatan kebencanaan daerah, 5. Peningkatan jumlah kajian risiko bencana, 6. Peningkatan kesiapan sumber daya nasional dalam menghadapi kejadian keadaan darurat bencana,


10

7. Percepatan manajemen pemulihan pascabencana, 8. Pengkoordinasian upaya-upaya khusus untuk pengurangan dampak bencana hidrometeorologi. 6.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJ BNPB Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Menjelaskan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II

Perencanaan Kinerja Menjelaskan Rencana Strategis BNPB selama tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja tahun 2016;

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BNPB selama tahun 2016 dari sisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis.

Bab IV

Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BNPB selama tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA Selama

periode 2015-2019,

Presiden telah

menetapkan Nawa Cita (agenda

pembangunan) yang terdiri dari 9 agenda prioritas dalam periode 5 tahun. Terkait dengan Tugas dan Fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana yang merupakan amanat UU No 24 Tahun 2017, salah satu agenda prioritas yang harus diwujudkan adalah “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” dengan fokus pada 6 sub agenda, salah satunya adalah Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Dalam upaya mencapai agenda pembangunan tersebut, telah disusun RPJMN 2015-2019 dengan arah kebijakan “Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana”. Untuk mencapai sasaran dalam RPJMN, BNPB telah menyusun Renstra BNPB 2015-2019 dengan sasaran nasional yang akan dicapai adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi (136 Kab/Kota). Komitmen BNPB dalam pencapaian sasaran tersebut, harus didorong dengan peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Untuk itu mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 65.C Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019, maka tujuan yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana”


12

Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2016 Tahun 2016 BNPB telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut: Tabel 1: Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2016 Target 2016

Waktu Penyelesaian

15%

Periodik Setahun

1 hari / 24 jam

Perkejadian Bencana

Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;

65%

Periodik Setahun

Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai

45%

Periodik Setahun

Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

4.5 Jam

Perkejadian Bencana

No

Sasaran Strategis


1

Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan

Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;

2

Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana

Rata-rata waktu kejadian bencana;

3

4

5

respon

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian target dalam Perjanjian Kinerja diatas, BNPB sesuai dengan DIPA BNPB Tahun 2016, memperoleh

alokasi

anggaran

Rp.

3.453.901.048.000,-

dengan

rincian

sebagaimana tabel di bawah ini:


13

Tabel 2: Pagu Anggaran BNPB Tahun 2016 No

Program

Anggaran

1

Program Penanggulangan Bencana

Rp. 3.057.826.947.000,-

2

Program Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB

Rp.

148.902.465.000,-

3

Program

Rp.

13.000.000.000,-

Rp.

234.171.672.000,-

Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BNPB 4

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TOTAL


Rp. 3.453.901.048.000,-

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja BNPB pada tahun 2016 dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tahun 2016 seluruhnya dapat tercapai. Secara detail pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3: Capaian Kinerja BNPB Tahun 2016 Sasaran Strategis


Target 2016

Realisasi 2016

Capaian (%)

Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai

Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana

15%

21%

140%

Periodik Setahun


1 hari / 24 jam

1 hari / 24 jam

100%

Per kejadian Bencana

Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

65%

69,49%

107%

Periodik Setahun

Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai

45%

50,20%

112%

Periodik Setahun

Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana

Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana

2.26 Jam

150%

Per kejadian Bencana


4,5 Jam

Waktu Penyelesaian

15

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya di tahun 2015, secara umum capaian kinerja BNPB mengalami peningkatan. Kenaikan capaian ini tentunya didukung oleh beberapa hal, diantaranya penggunaan Teknologi Informasi (IT), munculnya inovasi-inovasi baru serta peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perbandingan dengan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016 160%

140%

130%

140%

112% 100%

120% 100%

150%

100%

100%

100%

100%

107%

113.75%

106.25% 100%

100%

PROSENTASE PENINGKATAN PENYELESAIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAERAH PASCA BENCANA

PROSENTASE DAERAH YANG MEMILIKI LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG MEMADAI

100%

80% 60% 40% 20% 0% JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI KAJIAN RISIKO BENCANA

Target

2015

RATA-RATA WAKTU RESPON KEJADIAN BENCANA

RATA-RATA WAKTU PENYEBARAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA

2016

Gambar 4: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016


16

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis 1: Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan

Jumlah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kajian Risiko Bencana

Arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 bidang kebencanaan adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan strategi internalisasi pengurangan risiko bencana dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Analisis risiko ini telah diperkaya dengan informasi tentang kerentanan dan kapasitas dari masyarakat, serta indikasi potensi kerugian. Sembari berupaya untuk menyelesaikan pengkajian- pengkajian tentang risiko di tingkat daerah, BNPB mengaku perlunya untuk memutakhirkan pengkajian-pengkajian risiko tingkat nasional secara rutin dan menyelaraskannya dengan metodologi pengkajian risiko yang lebih baik dan masukanmasukan ilmiah. Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara peningkatan kapasitas (komponen kapasitas). Peningkatan kapasitas dapat dilakukan pada setiap tataran pemerintahan dan masyarakat. Peningkatan kapasitas juga diselaraskan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030 yang memiliki 7 (tujuh) target global yaitu: 1. Mengurangi angka kematian bencana 2. Mengurangi jumlah orang yang terdampak LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

17

3. Mengurangi kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto 4. Mengurangi kerusakan akibat bencana pada bangunan kritis dan gangguan terhadap layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui ketangguhan mereka 5. Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi PRB pada skala nasional dan lokal 6. Meningkatkan kerjasama internasional untuk negara – negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi aksi nasional 7. Meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini yang multi hazard dan informasi risiko bencana serta penilaiannnya kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012, tentang pedoman umum kajian risiko bencana yang merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. Fungsi kajian Pada tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya. Berdasarkan IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja dalam Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan, maka jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana akan menyangkut terkait dengan unit teknis dalam Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Direktorat Kesiapsiagaan, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Kajian Risiko Bencana ini menjadi dasar pelaksanaan dalam kinerja unit teknis dengan mengacu


18

pada lokasi kegiatan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Indikator penurunan Indeks Risiko Bencana, serta program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tingkat kapasitas sebagai upaya penurunan indeks risiko bencana. Penetapan

lokasi

kegiatan

sesuai

dengan

indiator

kinerja

utama

“jumlah

kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana” tahun 2016 mengacu pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang. Kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi dimaksud merupakan implikasi kajian risiko bencana dengan mengacu kepada 71 indikator penurunan indeks yang terdapat pada Kebijakan dan Startegi Penanggulangan Bencana 2015-2019. Dari 71 indikator tersebut terdapat 12 indikator yang menaungi seluruh kegiatan yang telah dialaksanakan. Kedua belas indikator tersebut yaitu: 1.

Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana

2.

Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

3.

Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB

4.

Dibentuknya Forum PRB

5.

Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan

6.

Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan

7.

Rencana Kontinjensi

8.

Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)

9.

Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik dan komersil

10.

Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan

11.

Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan

12.

Terbangunnya Desa Tangguh Bencana

Adapun rincian kegiatan dan realisasi kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel berikut ini. LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

19

Tabel 4: Capaian Kinerja Tahun 2016 No 1

Indikator Kinerja Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana

Target (%) 15%

Capaian (%) 21%

Uraian

Realisasi Jumlah Kabupaten/kota

Kajian Risiko Bencana

45

Kajian Risiko Bencana Aglomerasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

6 15

Kota Tangguh

12

Sekolah dan madrasah Aman Bencana Sosialisasi Sekolah dan Madarasah Aman Bencana Gerakan PRB

13

Mitigasi Struktur Partisipatif Rencana Kontinjensi Penyediaan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana Pemasangan Alat Peringatan Dini Gerakan Tanah Desa Tangguh Bencana Forum PRB Relawan PRB

5

6

23

12 20

17

49 (108 desa) 6 4 (2000 relawan)

* Lokasi masing – masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran

Berdasarkan Tabel tersebut, capaian realisasi kinerja jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana adalah sebesar 21% dari target 15% atau sebanyak 111 kab/kota dari total 515 Kab/Kota telah terfasilitasi kajian risiko. Akselerasi capaian kinerja BNPB tersebut disebabkan adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota yang turut serta melaksanakan, mengembangkan, dan mereplikasi program/kegiatan karena


20

dapat menjadi sebuah investasi bagi daerah tersebut untuk menjaga pertumbuhan dan pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, hal ini juga menjadi tantangan bagi BNPB dalam upaya nya untuk menurunkan indeks risiko bencana mengingat Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan beragam unsur kearifan lokal nya sehingga program/kegiatan untuk mendukung penurunan indeks tersebut mesti terus menerus dilakukan dan selalu menjalin kenitraan serta berkolaborasi antar pemangku kepentingan harus selalu ditingkatkan agar penanggulangan bencana menjadi upaya bersama yang cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi. Kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja utama tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.

Kajian Risiko Bencana Fasilitasi Peta Risiko oleh BNPB pada tahun 2017 cukup banyak yaitu 45 Kabupaten/Kota. Dimana kegiatan ini merupakan prioritas dalam upaya kajian risiko bencana sehingga dapat dijadikan dasar bagi daerah dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang nantinya akan berimplikasi pada alokasi anggaran APBD. Penyusunan Peta Risiko dibantu oleh Pihak Ketiga bersama BPBD dan stakeholder terkait, dengan melibatkan Tim Asistensi dari BNPB. Tantangan dari kegiatan ini adalah ketersediaan data di lapangan yang digunakan dalam penyusunan peta risiko. Peta ini dapat diupdate demi menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu diharapkan daerah dapat mengelola ketersediaan data yang ada di daerahnya. Alokasi anggaran, realisasi dan SDM sudah dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.

Kajian Risiko Bencana Aglomerasi Kegiatan kajian risiko bencana aglomerasi merupakan kegiatan awal untuk mengidentifikasi potensi risiko di wilayah kajian yang berdampak pada berbagai sektor. Pengembangan antar kabupaten/kota untuk kemajuan wilayah tentunya harus melihat potensi kerugian akibat bencana sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada Tahun ini BNPB memfasilitasi 6 Wilayah yaitu:


21

a) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Kedungsepur, Provinsi Jawa Tengah; b) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Banjarbakula, Provinsi Kalimantan Selatan; c) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Mamminasata, Provinsi Sulawesi Selatan; d) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Mebidangro, Provinsi Sumatera Utara; e) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Sarbagita, Provinsi Bali; dan f) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Gerbangkertosusilo, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga dengan Tim Asistensi dari BNPB. Capaian kegiatan ini tepat waktu dan sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran. 3.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini bertujuan untuk Membantu Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota dalam merancang mekanisme sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional hingga daerah berdasarkan hasil kajian risiko. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh Pihak ketiga dan Tim Asistensi dari BNPB. Permasalahan yang seringkali ditemui adalah ketersediaan data dan informasi serta efektifitas koordinasi dengan pemerintah daerah.

4.

Kota Tangguh Penilaian Kota Tangguh dilakukan menggunakan 2 (dua) Perangkat penilaian yaitu : Scorecard dan 71 Indikator Ketahanan Kota terhadap bencana. Kegiatan ini diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan BPBD. Pelaksanaan Kegiatan ini di daerah juga dibantu oleh fasilitator. Permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya kapasitas fasilitator dan kekurangan pahaman perangkat didaerah dalam memberikan informasi secara objektif. Perlu dilakukan pelatihan intensif dan sharing informasi untuk fasilitator sehngga dapat memilki persepsi dan pemahaman yang sama.

5.

Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dan Sosialisasi Sekolah dan madrasah Aman Bencana Sebagai implementasi penerapan Perka BNPB No.12 tahun 2012 tentang penerapan sekolah/madarasah aman dari bencana dan mendukung kampanye global satu juta LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

22

sekolah dan rumah sakit aman, BNPB melakukan implementasi sekolah/madrasah aman di 13 Kabupaten/Kota. Serta melakukan sosialisasi Penerapaan Sekolah dan Madrasah Aman di 6 Kabupaten/Kota. Pelaksaan kegiatan ini dibantu oleh fasilitator nasional dan fasilitator daerah yang telah mengikuti pembekalan. Permasalahan yang sering ditemuai adalah terkait dengan kapasitas fasilitator dalam mengawal kegiatan ini. Sehingga diperlukan pelatihan yang intensif terkait penerapan kegiatan ini di daerah. Kegiatan ini diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama anatara BNPB dan BPBD. 6.

Gerakan PRB Gerakan Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah proses pemberdayaan komunitas melalui pengalaman mengatasi dan menghadapi bencana yang berfokus pada kegiatan partisipatif untuk melakukan kajian, perencanaan, pengorganisasian, serta pelibatan dan aksi dari berbagai pemangku kepentingan, dalam menanggulangi bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Kegiatan ini diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan BPBD. Sejauh ini kegiatan yang telah terselenggara mendapat tanggapan positif dari kepala daerah yang disertai dengan komitmen kepala daerah untuk melakukan kegiatan tersebut secara rutin.

7.

Mitigasi Struktur Partisipatif Dengan adanya kegiatan ini maka dapat tersosialisasinya Program PRB (Mitigasi Struktur Partisipatif) kepada Aparat Pemerintah dan Masyarakat sehingga dapat didorong pernyataan dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Mitigasi Struktur Partisipatif. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat akan merasa memiliki asset terkait karena mereka secara partisipatif membangun infrastruktur untuk mitigasi bencana. Kegiatan ini diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan BPBD.


23

Gambar 5: Pemasangan webbing jute sebagai penahan longsor di Kab. Badung

8.

Rencana Kontinjensi Selama Tahun 2016, jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi adalah 12 kabupaten/kota (rincian terlampir). Penentuan lokasi kegiatan tersebut didasarkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang. Dengan terfasilitasinya penyusunan rencana kontinjensi ini setiap pemangku kepentingan baik di Pusat dan daerah memiliki panduan dalam memobilisasi sumberdaya yang dimiliki dan dapat dikerahkan pada saat kejadian bencana. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rencana kontinjensi ini adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya rencana kontinjensi bagi unsur pimpinan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi awal yang lebih intensif kepada pimpinan di daerah serta pembekalan dan pendampingan kepada daerah selama penyusunan. Dengan adanya pemahaman yang sama akan pentingnya dokumen rencana kontinjensi dan diperkuat dengan disahkannya dokumen oleh Kepala Daerah maka rencana kontinjensi yang telah disusun mampu menjadi panduan dalam melaksanakan tindakan yang cepat dan tepat ketika bencana terjadi.

9.

Penyediaan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana Penerapan

kajian

risiko

bencana

juga

dimanfaatkan

dalam

mengembangkan

infrastruturkur penanggulangan bencana yaitu penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana. Rambu dan papan informasi bencana merupakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk evakuasi. Dengan adanya rambu dan informasi bencana, masyarakat dapat mengetahui lokasi/tempat evakuasi terdekat melalui jalur evakuasi yang LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

24

telah ditetapkan. Pada Tahun 2016, terdapat 20 kabupaten/kota yang sudah terfasilitasi. Adapun rincian lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel (terlampir). Permasalahan yang timbul dalam kegiatan fasilitasi ini adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat terhadap fungsi rambu dan papan informasi bencana sehingga seringkali rambu dan papan informasi yang telah dan akan dipasang mengalami kerusakan (pengrusakan secara sengaja). Oleh karena itu, diperlukan penyebaran informasi secara merata di kalangan masyarakat melalui sosialisasi secara intensif terkait fungsi rambu dan papan informasi bencana. Selain itu, sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah minimal satu tahun sebelumnya terkait rencana pemasangan rambu dan papan informasi bencana perlu dilakukan agar tujuan utama kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka penurunan risiko bencana dapat tercapai. 10. Pemasangan Alat Peringatan Dini Gerakan Tanah Langkah internalisasi pengurangan risiko bencana di Pusat dan daerah dilakukan melalui pengembangan pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah. Lokasi pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah didasarkan pada 136 kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko tinggi dan rendah terhadap ancaman bencana gerakan tanah (longsor). Pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah ini mampu memberikan pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana gerakan tanah sehingga apabila bencana gerakan tanah (longsor) terjadi kerugian jiwa, harta dan benda dapat dihindari ataupun dikurangi. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah belum adanya jaringan komunikasi yang memadai dan lahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemasangan alat merupakan tanah adat sehingga mempersulit proses pemasangan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pemeliaharaan terhdaap fungsi dan keberadaan alat menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah ini. Langkah yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah diperlukan sosialisasi dan keterlibatan dari tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat setempat terkait pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah.


25

11. Desa Tangguh Bencana Salah satu tujuan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (perka BNPB No. 1 Tahun 2012) ialah untuk meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ini adalah masyarakat memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi risiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana. program. Pada tahun 2016 kegiatan desa tangguh meliputi fasilitasi pembentukan desa/kelurahan tangguh baru sebanyak 108 desa di 29 provinsi dan 49 Kabupaten/Kota. Rincian lokasi adalah sebagaimana tabel (terlampir). Penentuan lokasi pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah 2015-2019. Di tahun 2016, dari pembentukan 108 desa, BNPB telah menginisiasi pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana dengan ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Pembentukan desa/kelurahan tangguh dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan sebanyak 30 desa, di 7 provinsi dan 14 Kabupaten/Kota (Rincian lokasi terlampir). 12. Forum PRB Upaya pengurangan risiko bencana juga dapat dilakukan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana yang telah terbentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Forum pengurangan risiko bencana merupakan wadah bagi para pelaku/pemangku kepentingan untuk saling bertukar informasi, pelajaran-pelajaran dan praktik-praktik yang baik dalam pengurangan risiko bencana. Forum PRB ini dibentuk dalam rangka untuk menghadirkan atau menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok rentan dan kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam forum

menjadi

suatu

prioritas.

Isu-isu

keterlibatan

kelompok

disabilitas,

pengarustamaan gender dalam penanggulangan bencana, maupun peran kelompok LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

26

usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi salah satu hal yang penting dalam upaya penurunan indeks risiko bencana. Tahun 2016, BNPB telah melakukan inisiasi pembentukan dan penguatan forum PRB sebanyak 6 kali. Upaya ini dilakukan agar inisiasi ini kemudian dapat dilanjutkan oleh BPBD sehingga Forum PRB ini tidak hanya kemudian terbentuk di tingkat provinsi, melainkan juga hingga kabupaten/kota bahkan juga pembentukan forum-forum tematik. Hingga tahun 2016, Forum PRB telah terbentuk di 20 Provinsi, dan 48 Kabupaten/Kota, dengan 20 Forum Tematik. Permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan sumber daya baik manusia dan juga anggaran. Untuk itu, penciptaan modeling disertai lesson learn atas keberhasilan dan pengaruh forum PRB dalam upaya penurunan indeks risiko bencana serta pengawasan dan pemantauan serta evaluasi yang kuat dari berbagai pihak merupakan hal yang pokok dalam upaya mewujudkan dan menjaga eksistensi forum PRB di masa depan. 13. Relawan PRB Selanjutnya, upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan kapasitas relawan. BNPB sesuai fungsinya, melakukan koordinasi dengan berbagai kelompok relawan yang tersebar di Indonesia

dalam

upaya

untuk

menyiapkan

dan

mendukung

upaya-upaya

penanggulangan bencana, baik di masa pra, tanggap, maupun pasca bencana. Kelompok relawan yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana berasal dari beragam komponen seperti, TNI/POLRI, Organisasi Sosial Masyarakat (Nasional, Lokal, dan Internasional), Perguruan Tinggi, dan juga Dunia Usaha. Pelibatan kelompok relawan merupakan hal yang penting karena bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, perlu dikoordinasi dan dimobilisasi saat dibutuhkan. Jika bencana belum terjadi, pembinaan melalui pelatihan-pelatihan kerelawanan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam


27

penanggulangan bencana, mengingat intensitas bencana setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2016, BNPB telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui pelatihan relawan PB sebanyak 2000 relawan. Keterbatasan anggaran dan juga sumber daya manusia yang tersedia menjadi tantangan yang mesti BNPB hadapi agar keterwakilan, keterlibatan, data atas peran-peran komunitas relawan ini dapat terus ditingkatkan dan digerakkan dalam upaya penanggulangan bencana. Di satu pihak, organisasi kerelawanan adalah suatu organisasi yang cair dan tidak mengikat sehingga akan selalu ada perubahan atas sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi kerelawanan. Karena itu, kerja sama multipihak untuk meningkatkan kapasitas relawan PB di seluruh wilayah Indonesia menjadi tanggung jawab bersama agar penanganan bencana dapat dilakukan secara tepat, terkoordinasi dan terpadu. Tabel 5: Jumlah Kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana No

Kegiatan

Realisasi 2015 15

2016 45

1

Kajian Risiko Bencana

2

0

6

0

15

8

12

8

13

0

6

7

Kajian Risiko Bencana Aglomerasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Tangguh Sekolah dan Madrasah Aman Bencana Sosialisasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana Gerakan PRB

0

23

8

Mitigasi Struktur Partisipatif

5

5

9

Rencana Kontinjensi Penyediaan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana Pemasangan Alat Peringatan Dini Gerakan Tanah

0

12

49

20

34

17

45 (100 desa) 6

49 (108 desa) 6 4 (2000 relawan)

3 4 5 6

10 11 12

Desa Tangguh Bencana

13

Forum PRB

14

Relawan PRB


4 (2000 relawan)

28

Setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana akan selalu menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi baik di tingkat Pusat maupun daerah. Dalam rangka meminimalisasi tantangan tersebut diperlukan pemutakhiran pengkajian risiko secara rutin yang akan memperkuat informasi risiko, salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pemantauan bencana atau yang dikenal sebagai Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana (Pastigana). Pastigana merupakan fasilitas yang dirancang untuk melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan berbasis teknologi yaitu sebagai focal point pengumpulan data anomali dan deteksi awal kejadian-kejadian yang kemudian diproses untuk menghasilkan laporan analisa yang akan digunakan sebagai bahan utama pengambilan keputusan eksekutif. Dengan adanya pengembangan Pastigana, diharapkan kapasitas pengurangan risiko bencana baik di tingkat Pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, diharapkan seluruh komponen penanggulangan bencana memiliki kemampuan dalam mengenali ancaman dan kerentanan didaerahnya, serta mengetahui kapasitas yang dimiliki, sehingga dapat memastikan tindakan yang cepat dan tepat apabila terjadi bencana. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan di kawasan regional Asia Pasifik Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan latihan bersama berupa Tabletop Exercise (TTX). Inisiatif Pemerintah Indonesia ini mendapat dukungan dari Emergency Management Australia (EMA). Nama kegiatan ini adalah Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016 : Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response Toolkit. Ambon DiREx 2016 merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Joint Paper antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada tahun 2011 mengenai “A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response”, dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama yang lebih luas melalui mekanisme-mekanisme regional ASEAN yang telah ada seperti AHA Centre, AADMER, ACDM, ERAT, ARF DiREx dan lain sebagainya. Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016) : Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response Toolkit dilaksanakan di Kota Ambon dengan melibatkan 10 negara ASEAN dan negara mitra wicara ASEAN yaitu Amerika Serikat, LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

29

Australia, Jepang dan Selandia Baru. Tema Ambon DiREx 2016 adalah “Promoting EAS Rapid Disaster Response Toolkit as Regional Protocol in Strengthening Effective Collaboration Disaster Response and Resilience in the Region”. Adapun organisasi internasional yang turut berpartisipasi pada kegiatan Ambon DiREx 2016 diantaranya Sekretariat ASEAN, AHA Centre, UNOCHA, WHO, UNDP, UNESCO, FAO, WFP, UNICEF, UNHCR, UNFPA, IFRC, OXFAM, HOPE Worldwide, Save the Children, World Vision, Mercy Corps. Pelaksanaan Ambon DiREx 2016: Tabletop Exercise mempunyai dua tujuan utama. Di tingkat nasional, TTX tersebut bertujuan untuk memperkuat mekanisme operasional yang terkoordinasi dan terencana untuk memastikan penanganan bencana yang efektif. Sedangkan di tingkat regional, bertujuan untuk meningkatkan mekanisme/prosedur regional dalam berbagi informasi, kapasitas dan sumberdaya yang terkait penanganan bencana serta untuk meningkatkan ketangguhan kawasan. Target Geladi Ruang Ambon DiREx 2016 : Tabletop Exercise on the EAS Rapid Disaster Response Toolkit yaitu: 1. Memvalidasi mekanisme sharing informasi melalui peran dan fungsi National Focal Points (NFP) dalam tanggap darurat bencana 2. Meningkatkan pemahaman yang sama dalam menangani/melindungi warga negara asing (WNA) di wilayah terdampak bencana 3. Meningkatkan pemahaman yang sama terkait Standard Operating Procedure For Regional Standby Arrangement and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP Chapter VI). SASOP Chapter VI penggunaan aset-aset militer 4. Memvalidasi EAS Rapid Disaster Response Toolkit yang merupakan panduan referensi bagi para pengambil keputusan dalam mengkoordinasikan penerimaan maupun penawaran/pemberian bantuan saat tanggap darurat bencana 5. Menunjukkan pentingnya latihan bersama dalam meningkatkan kapasitas regional terhadap respon bencana yang terkoordinasi Ambon DiREx 2016 ini menjadi kesempatan bagi negara-negara East Asia Summit (EAS) maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait untuk dapat memperkuat kerjasama satu


30

dengan yang lain serta meningkatkan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak mengenai peran dan tanggungjawabnya serta interoperability antar prosedur yang ada dalam penanganan darurat bencana yang cepat dan efektif.

Gambar 6: Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016): Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response Toolkit

Selama pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kajian risiko bencana dapat dikatakan efektif dan efisien namun belum optimal baik dalam penganggaran maupun sumberdaya manusia yang ada. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target meskipun dengan jumlah sumberdaya manusia yang terbatas dengan alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, perlu adanya pengkajian yang lebih intesif dalam hal penyediaan sumberdaya dan anggaran khususnya dalam hal penanggulangan bencana.


31

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keandalan dan Kecepatan Penanganan Darurat Bencana

Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana Selama kurun waktu tahun 2008 – 2016 intensitas

kejadian

bencana

semakin

meningkat. Sehingga penanganan bencana dituntut untuk semakin cepat, efektif dan profesional. Salah satu indikator kinerja utama BNPB pada tahun 2016 yang menggambarkan

penanganan

bencana

adalah rata-rata waktu respon kejadian bencana, dimana pengukuran Rata-rata waktu respon kejadian bencana adalah seberapa cepat upaya penanganan darurat pada awal informasi kejadian bencana yang diterima oleh Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB dari Pusdalops BPBD terdampak bencana. Tabel 6: Capaian Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana Indikator

2016

Capaian 2015

Target

Realisasi

% Realisasi

Rata-rata waktu respon

1 hari atau 24

1 hari atau 24

1 hari atau 24

100 %

kejadian bencana

jam

jam

jam

Pencapaian rata-rata waktu respon kejadian bencana tersebut dapat terpenuhi karena: a. Adanya kecepatan informasi kejadian bencana dari BPBD daerah yang terdampak bencana yang diterima oleh Pusdalops BNPB yang selalu aktif siaga 24 jam untuk menerima segala berita/ informasi kejadian bencana di seluruh Indonesia. Selanjutnya petugas Pusdalops BNPB mengeskalasi dan melaporkan kejadian bencana tersebut


32

kepada Kepala BNPB, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat dan seluruh pejabat di lingkungan Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB. b. Adanya dukungan informasi yang berasal dari instansi terkait (BMKG, PVMBG) maupun Media elektronik (sosial media, internet, TV, radio). c. Mobilisasi bergerak

TRC

yang

dapat

cepat

dalam

waktu

maksimal 1 hari atau 24 jam sehingga rata-rata waktu respon kejadian bencana dapat tercapai. d. Perlengkapan dan Peralatan TRC yang memadai (Alat Komunikasi, GPS, Kamera, Drone, dan lain-lain).

Gambar 7: Penanganan Banjir dan Tanah Longsor PurworejoTanggal 5 Februari 2016

Adapun data waktu respon kejadian bencana yang ditangani oleh BNPB Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 7: Rekapitulasi Lokasi Bencana Tahun 2016 TANGGAL NO

LOKASI

BENCANA KEJADIAN

LAPORAN DITERIMA

TRC TIBA DI LOKASI

REALISASI CAPAIAN

1

Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku

Gempa Bumi

17 Januari 2016

17 Januari 2016

18 Januari 2016

100 %

2

Kab. Pidie, Provinsi Aceh

Banjir

27 Januari 2016

27 Januari 2016

28 Januari 2016

100 %

3

Kab. Provinsi Tengah

Banjir dan Tanah Longsor

5 Februari 2016

5 Februari 2016

5 Februari 2016

100 %

4

Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Banjir

7 Februari 2016

7 Februari 2016

8 Februari 2016

100 %

5

Kab. Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gempa Bumi

12 Februari 2016

12 Februari 2016

13 Februari 2016

100 %

6

Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Banjir

26 Februari 2016

26 Februari 2016

27 Februari 2016

100 %

Purworejo, Jawa


33

TANGGAL NO

LOKASI

BENCANA KEJADIAN

LAPORAN DITERIMA

TRC TIBA DI LOKASI

REALISASI CAPAIAN

7

Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Tanah Longsor

8 Maret 2016

8 Maret 2016

9 Maret 2016

100 %

8

Kota Lampung, Lampung

Banjir Bandang

15 Maret 2016

15 Maret 2016

16 Maret 2016

100 %

9

Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

Banjir Sesuai

9 Mei 2016

9 Mei 2016

10 Mei 2016

100 %

10

Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara

Banjir Dingin

Lahar

9 Mei 2016

9 Mei 2016

10 Mei 2016

100 %

11

Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat

Banjir Bandang dan Tanah Longsor

22 Mei 2016

22 Mei 2016

23 Mei 2016

100 %

12


Kebumen, Jawa


18 Juni 2016

18 Juni 2016

19 Juni 2016

100 %

13

Kota Provinsi Barat

Padang, Sumatera

Banjir

16 Juni 2016

16 Juni 2016

17 Juni 2016

100 %

14


Banyumas, Jawa


18 Juni 2016

18 Juni 2016

19 Juni 2016

100 %

15


Purworejo, Jawa


18 Juni 2016

18 Juni 2016

19 Juni 2016

100 %

16

Provinsi Jawa Timur

Banjir

18 Juni 2016

18 Juni 2016

19 Juni 2016

100 %

17

Provinsi Utara

Sulawesi


21 Juni 2016

21 Juni 2016

22 Juni 2016

100 %

18

Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan


24 Juni 2016

24 Juni 2016

24 Juni 2016

100 %

19

Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara


16 Juli 2016

16 Juli 2016

17 Juli 2016

100 %

20

Kab. Pandeglang, Provinsi Banten

Banjir Bandang

24 Juli 2016

24 Juli 2016

25 Juli 2016

100 %

Bandar Provinsi


34

TANGGAL NO

LOKASI

BENCANA KEJADIAN

LAPORAN DITERIMA

TRC TIBA DI LOKASI

REALISASI CAPAIAN

21

Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Banjir Bandang

20 September 2016

20 September 2016

21 September 2016

100 %

22

Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

Banjir

30 September 2016

30 September 2015

1 Oktober 2015

100 %

23

Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Banjir

2 Oktober 2016

2 Oktober 2016

2 Oktober 2016

100 %

24

Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Tanah Longsor

7 Oktober 2016

7 Oktober 2016

8 Oktober 2016

100 %

25

Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat


9 Oktober 2016

9 Oktober 2016

10 Oktober 2016

100 %

26

Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur

Banjir

10 Oktober 2016

10 Oktober 2016

11 Oktober 2016

100 %

27

Kab. Klungkung, Provinsi Bali

Kegagalan Teknologi

16 Oktober 2016

16 Oktober 2016

17 Oktober 2016

100 %

28

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Banjir

24 Oktober 2016

24 Oktober 2016

24 Oktober 2016

100 %

29

Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo

Banjir

26 Oktober 2016

26 Oktober 2016

27 Oktober 2016

100 %

30

Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat


8 November 2016

8 November 2016

8 November 2016

100 %

31

Kab. Tangerang, Provinsi Banten

Banjir

13 November 2016

13 November 2016

14 November 2016

100 %

32

Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Banjir

13 November 2016

13 November 2016

14 November 2016

100 %

33


Banjir

3 Desember 2016

3 Desember 2016

3 Desember 2016

100 %

34

Kab. Pidie Jaya, Kab. Pidie, Kab. Bireun, Provinsi Aceh

Gempa Bumi

7 Desember 2016

7 Desember 2016

7 Desember 2016

100 %

Wonogiri, Jawa


35

TANGGAL NO

LOKASI

35

BENCANA

Kab. Bima dan Kota Bima, Provinsi NTB

Banjir Bandang

KEJADIAN

LAPORAN DITERIMA

TRC TIBA DI LOKASI

21 Desember 2016

21 Desember 2016

22 Desember 2016

REALISASI CAPAIAN

100 %

Pengerahan personil TRC BNPB melihat besaran kejadian bencana, sehingga tidak semua kejadian bencana dikerahkan TRC BNPB. Untuk kejadian bencana yang dampak dan skalanya kecil dan dapat ditangani oleh BPBD daerah maka penanganannya lebih diutamakan oleh TRC BPBD daerah. Mengingat BNPB telah meningkatkan kapasitas TRC BPBD daerah melalui pelatihan-pelatihan serta dukungan perlengkapan dan peralatan TRC. Dalam rangka mobilisasi personil TRC BNPB untuk melaksanakan kaji cepat ke lokasi bencana, BNPB telah melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya: 

Meminimalkan jumlah personil TRC sesuai dengan dampak dan skala kejadian bencana.



Mengirimkan personil TRC yang kompeten dan mempunyai keahlian sesuai dengan jenis bencana.



Melakukan koordinasi dengan BPBD daerah dalam pemanfaatan dukungan perlengkapan dan peralatan yang telah diberikan BNPB kepada BPBD daerah.



Melakukan unsur

TNI,

Provinsi

kerjasama Polri, dan

dengan

Pemerintah Pemerintah

Kabupaten / Kota, BPBD, PMI, Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, dan organisasi / institusi penggiat

Penanggulangan

Bencana. Gambar 8: Penanganan Banjir Bandang Kab. Garut tanggal 21 September 2016


36

Dalam rangka menunjang pencapaian rata-rata waktu kecepatan respon kejadian bencana, BNPB telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

a. Pendampingan Posko Kedaruratan Pada status keadaan darurat bencana, Komandan

penanganan

darurat

mengaktifkan atau meningkatkan pusat pengendali operasi menjadi pos komando tanggap

darurat

sesuai

tingkatan bencananya.

lokasi

dan

Pos komando

tanggap darurat tersebut berfungsi untuk mengkoordinasikan, memantau

mengendalikan,

dan

mengevaluasi

penanganan tanggap darurat. Mengingat Gambar 9: Posko Kedaruratan Gempa Bumi di Prov Aceh tanggal 22 Desember 2016

intensitas kejadian bencana di wilayah Indonesia

dari

tahun

ke

tahun

frekuensinya meningkat baik dari jumlah kejadian, jumlah korban, maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana umum lainnya, maka perlu dilakukan Pendampingan Posko kedaruratan dalam rangka mendampingi daerah untuk memberikan petunjuk dan arahan, perintah serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dalam masa kedaruratan bencana di daerah yang terkena bencana pada saat penanganan darurat sehingga penanganan darurat bencana dapat dilakukan secara tepat, cepat dan akuntabel. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan posko kedaruratan dengan mengaktifkan Pusdalops BNPB yang berlokasi di Kantor BNPB untuk memonitor dan menerima segala informasi kejadian bencana secara up to date dari seluruh wilayah Indonesia dan dengan segera merespon kejadian bencana secara cepat dan tepat. Selain mengaktifkan Pusdalops BNPB, pada tahun 2016

juga dilaksanakan

pendampingan posko kedaruratan ke 10 (sepuluh) lokasi di Indonesia, adapun pendampingan posko kedaruratan yang dilaksanakan sebagai berikut: LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

37

Tabel 8: Rekapitulasi Posko Kedaruratan Tahun 2016 NO

WILAYAH

JENIS BENCANA

1

Kab. Minahasa Tenggara


2

Kab. Alor

Gempa Bumi

3

Provinsi DKI Jakarta

Banjir

4

Kab. Solok Selatan


5

Provinsi Riau

Karhutla

6

Kab. Bandung


7

Kab. Karo

Erupsi Gunung Api

8

Provinsi Sumatera Selatan

Karhutla

9

Kota Ternate


10

Provinsi Kalimantan Barat

Karhutla

b. Koordinasi Penanganan Darurat Untuk

meningkatkan

koordinasi

antara pusat dan daerah serta dengan

instansi

terkait

lainnya

dalam rangka penanganan darurat bencana,

maka

diperlukan

koordinasi

dalam

penanganan

darurat. koordinasi

Pelaksanaan ini

kegiatan

dilakukan

pertemuan-pertemuan pimpinan/

pejabat

melalui antara

BNPB

dengan

Gambar 10: Koordinasi dengan Instansi terkait di Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kab. Sumedang Tanggal 23 September 2016

pejabat daerah dan instansi lainnya guna mengambil suatu kebijakan atau keputusan dalam percepatan penanganan darurat bencana, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan koordinasi tersebut penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel. Hasil dari koordinasi penanganan darurat diantaranya adalah:


38

Kecepatan

informasi

kejadian

bencana. 1. Percepatan

penanganan

darurat bencana. 2. Terpenuhinya

kebutuhan

dasar bagi korban bencana dengan segera. 3. Optimalisasi

penanganan

Gambar 11: Koordinasi siaga darurat bencana Asap Akibat Karhutla di Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tanggal 5 September 2016

pengungsi akibat bencana. 4. Kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana. 5. Percepatan pemulihan sarana dan prasarana secara darurat bagi masyarakat korban bencana. 6. Mengedepankan usaha-usaha preventif dalam situasi siaga darurat. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Penanganan Darurat ke 21 (dua puluh satu) lokasi di Indonesia sebagai berikut : Tabel 9: Rekapitulasi Koordinasi Penanganan Daurat Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

WILAYAH Kota Semarang Prov. Kalimantan Barat Kota Bekasi Kota Tangerang Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Sumatera Selatan Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sumatera Barat Kab. Karo Prov. Jawa Tengah Kab. Kapuas Hulu Kab. Biak Kota Manokwari Kab. Pekalongan


JENIS BENCANA Banjir Karhutla Banjir Banjir Karhutla Karhutla Karhutla Banjir dan Tanah Longsor Banjir dan Tanah Longsor Erupsi Gunung Api Banjir dan Tanah Longsor Karhutla Banjir dan Tanah Longsor Banjir dan Tanah Longsor Banjir dan Tanah Longsor

39

NO 16 17 18 19 20 21

WILAYAH Prov. Jawa Barat Prov. DKI Jakarta Kab. Bandung Kab. Garut Kota Ternate Prov. Sulawesi Utara

JENIS BENCANA Banjir dan Tanah Longsor Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir dan Tanah Longsor

c. Peningkatan Kapasitas Personil Penanggulangan Bencana  Peningkatan Kapasitas TRC Daerah Kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC Daerah secara umum bertujuan untuk menyiapkan TRC PB daerah yang mampu melaksanakan tugas operasi penanganan darurat awal pada setiap kejadian/ancaman bencana di wilayah kerjanya. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 1) Mampu memahami manajemen penanganan darurat bencana; 2) Mampu memahami peran TRC PB dalam perkuatan Indonesia tangguh bencana; 3) Mampu melaksanakan kaji cepat pada keadaan darurat bencana; 4) Mampu membantu dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban; 5) Mampu membantu penanganan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi pada fase awal keadaan darurat bencana; 6) Mampu memahami sistem komando penanganan darurat bencana. Selama tahun 2016 BNPB melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC Daerah yang diikuti oleh 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Personil TRC dari 40 (empat puluh) BPBD Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia.

Gambar 12: Kegiatan Simulasi Lapangan penanganan darurat bencana oleh peserta peningkatan kapasitas TRC Daerah Tanggal 20 Maret 2016


40

 Peningkatan kapasitas penanganan pengungsi Kegiatan peningkatan kapasitas diberikan kepada personil BNPB dan BPBD khususnya yang masuk kategori wilayah dengan indeks risiko bencana tinggi. Peningkatan kapasitas tentang koordinasi dan manajemen tempat pengungsian yang meliputi Pendataan Pengungsi, Desain Tempat Pengungsian, Distribusi Logistik (Kebutuhan Dasar) di tempat pengungsian, dan Dukungan Psikososial/ Psychological First Aid, respon kebencanaan khususnya dalam koordinasi penanganan pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 13: Peningkatan Kapasitas Penanganan Pengungsi di Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 16 Maret 2016

 Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Bantuan Kedaruratan Bencana Kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengelolaan bantuan kedaruratan bencana secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu bantuan kesehatan, air bersih, sandang, pangan, hunian sementara dan fasilitas hunian sementara di tingkat pusat maupun daerah, dan secara khusus bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar sehingga mampu dilaksanakan sesuai dengan standar minimal pelayanan.


41

Peserta kegiatan ini berjumlah 40 (empat puluh) orang, yaitu terdiri dari 22(dua puluh dua) orang personil BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan 18 (delapan belas) personil dari BNPB.

Gambar 14: Peningkatan kapasitas Petugas Pengelola Bantuan Kedaruratan bencana di Pusdiklat WATSAN PMI Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Mei 2016.

d. Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar Untuk pelaksanaan pemberian bantuan darurat pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana, BNPB bersama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat/dunia usaha bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana pada saat status darurat bencana. Selama pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, masyarakat sudah mulai merasakan telah tercukupi. Hal ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prioritas kedua setelah kegiatan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam

memenuhi

kebutuhan

dasar

korban bencana BNPB selama tahun 2016 memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar

sebanyak

11,97%

dengan rincian: Bantuan pemenuhan pangan korban bencana 3,07%, bantuan pemenuhan sandang korban bencana 0,83%,

bantuan

pemenuhan


hunian

Gambar 15: Bantuan Kebutuhan Dasar di Kab. Temanggung Tanggal 1 September 2016

42

beserta fasilitas hunian korban bencana 6,32%, bantuan pelayanan kesehatan korban bencana 0,41% dan bantuan pemenuhan air bersih dan sanitasi 1,34%, sedangkan untuk pemenuhannya sampai dengan 100% telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh Dunia Usaha dan lembaga non pemerintah lainnya. e. Inventarisasi/ verifikasi/ supervisi perbaikan darurat Inventarisasi/

verifikasi/

supervisi

perbaikan darurat yaitu kegiatan yang meliputi perbaikan darurat prasarana dan sarana vital di lokasi bencana sehingga fungsi sosial dan fungsi ekonomi dapat berjalan

dengan

baik.

Inventarisasi

/verifikasi /supervisi perbaikan darurat yang telah dilaksanakan di tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 24 (dua puluh empat) lokasi.

Gambar 16: Inventarisasi/verifikasi/supervisi Perbaikan darurat di Kab. Bombana Tanggal 13 April 2016

f. Pendampingan Pembersihan Lingkungan Pembersihan upaya

yang

lingkungan

adalah

dilakukan

untuk

membersihkan suatu

lokasi dari

lumpur, sampah, puing, dan bahanbahan berbahaya yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Kegiatan identifikasi Gambar 17: Pembersihan Lingkungan pasca bencana gempa bumi Prov Aceh Tanggal 7 Desember 2016

dan

supervisi

pembersihan lingkungan yang telah dilaksanakan di tahun 2016 adalah sebanyak 16 (enam belas) lokasi.

g. Inventarisasi/Pendataan Pengungsi Pendataan pengungsi yang dilaksanakan secara rinci by name by address diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan kepada para pengungsi baik itu untuk LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

43

kebutuhan hunian darurat, kebutuhan logistik dasar dan dukungan psikososial. Semakin cepat data pengungsi didapatkan semakin cepat penanganan terhadap para pengungsi bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Gambar 18: Kegiatan Inventarisasi/ Pendataan Pengungsi tanggal 10 November 2016

Sasaran Strategis 3: Terselesaikannya Pemulihan Daerah Terdampak Bencana Melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Prosentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaiannya. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala pengukuran ordinal disampaikan sebagai berikut:


44

Tabel 10: Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2016 Indikator Kinerja Sasaran Sasaran Strategis Target Realisasi Strategis Menurunnya indeks risiko bencana di pusat – pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi

Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana

65 %

69,48 %

Dalam pencapaian target kedeputian pada tahun 2016 yaitu peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, ditetapkan sebesar 65%. Prosentase kinerja didapatkan melalui formula sebagai berikut :

𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐑 =

(𝐗∗𝟏 )+(𝐘∗𝟎,𝟓) 𝟏𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐉𝐌𝐍

x 100%

Keterangan :

 X adalah jumlah daerah yang menyelesaikan RR dalam wilayah 136 RPJMN dengan nilai bobot 1. Nilai X pada pelaksanaan RR Tahun 2016 sejumlah 48 wilayah dengan rincian sebagai berikut: o 33 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan hibah RR tahun anggaran 2015 yang termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan bencana tahun 2015-2019; o 15 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan bantuan bidang sosial ekonomi tahun anggaran 2016 yang termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan bencana tahun 2015-2019  Y adalah jumlah daerah yang menyelesaikan RR di luar wilayah 136 RPJMN dengan nilai bobot 0,5. Nilai Y pada pelaksanaan RR Tahun 2016 sejumlah 93 wilayah dengan rincian sebagai berikut: o 83 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan hibah RR tahun anggaran 2015 yang tidak termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan bencana tahun 20152019 o 10 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan bantuan bidang sosial ekonomi tahun anggaran 2016 yang tidak termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan


45

bencana tahun 2015-2019. Penetapan prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana berdasarkan pada jumlah daerah yang telah menyelesaikan kegitan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bersumber dari alokasi anggaran dana cadangan yang diberikan dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan anggaran DIPA BNPB untuk kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Hibah RR yang dihitung dalam kinerja ini adalah hibah RR yang dianggarkan dan disalurkan pada TA 2015 dan pelaksanaan/penyelesaiannya pada tahun 2016. Sementara untuk pemulihan sosial ekonominya merupakan kegiatan pada DIPA BNPB TA 2016 yang dilaksanakan dan selesai pada tahun 2016. Berdasarkan perhitungan pada rumus diatas, diperoleh hasil sebagai berikut :

𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐑 =

(𝟒𝟖∗𝟏 )+(𝟗𝟐∗𝟎,𝟓) 𝟏𝟑𝟔

x 100%

= 69,48%

Berdasarkan skala pengukuran tersebut, capaian kinerja BNPB untuk penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat dikatakan sangat baik, karena melampaui target pencapaian yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 63,75%, maka capaian kinerja Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,74%, seiring dengan meningkatnya target yang ingin dicapai yaitu 65%.


46

Tabel 11:

Perbandingan capaian kinerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2015 dan 2016 2015

2016

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana

Target

Realisasi

Target

Realisasi

60 %

63,75 %

65 %

69,48 %

Target sesuai RPJMN yang harus dicapai pada rentang waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 70%. Melihat realisasi yang telah dicapai pada tahun 2016 sebesar 69,48%, maka sasaran strategis berupa terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi optimis dapat tercapai. Tabel 12: Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Provinsi/Kota/Kab Kab. Karo Kota Padang Kab. Kep. Mentawai Kab. Lampung Barat Kab. Tanggamus Kota Bandar Lampung Kab. Lahat Kab. Cilacap Kab. Kebumen Kab. Semarang Kab. Sidoarjo Kab. Jember Kab. Bangkalan Kab. Malang Kab. Sangihe Kab. Minahasa Selatan Kota Manado Kab. Parigi Moutong Kab. Konawe Kab. Bantaeng Kab. Ketapang Kab. Lombok Timur


Keterangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47

No. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi/Kota/Kab Kab. Lombok Barat Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Ngada Kab. Alor Kab. Kep. Morotai Kab. Buru Kota Ambon Kota Jayapura Kab. Teluk Wondama Kab. Manokwari Total

Keterangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

Tabel 13 Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Diluar Dari Sasaran Lokus PB 2015-2019 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Provinsi/Kota/Kab Prov. Aceh Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Prov. Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Humbang Hasundutan Kab. Nias Barat Kab. Tapanuli Selatan Kab. Labuhan Batu Sltn Kota. Tebing Tinggi Kab. Pakpak Barat Prov. Sumatera Barat Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Sawahlunto Kab. Solok Prov. Jambi Kota Sungai Penuh Prov. Lampung Prov. Sumatera Selatan Kota Pagar Alam Prov. Jawa Tengah


Keterangan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 48

No. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 3 64 65 66 67 68

Provinsi/Kota/Kab Kab. Pati Kab. Temanggung Kab. Jepara Kab. Pekalongan Kab. Karanganyar Prov. Jawa Timur Kota. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Situbondo Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kab. Blitar Prov. Bali Kab. Karangasem Prov. Sulawesi Utara Kab. Kep. Sitaro Kab. Bolaang Mongondouw Kab. Minahasa Kota Tomohon Prov. Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Muna Kota. Baubau Prov. Gorontalo Kab. Gorotalo Utara Prov Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Wajo Kab. Kep. Selayar Kab. Soppeng Kab. Toraja Utara Kab. Sidenreng Rappang Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Malinau Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur


Keterangan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

49

No. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Provinsi/Kota/Kab

Keterangan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33

Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Prov. NTB Prov. NTT Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Tengah Kab. Kupang Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Barat Prov. Maluku Kab. Keerom Kab. Tolikara Kab. Yapen Kab. Tambrauw Total

Tabel 14: Daftar Wilayah yang Mendapat Intervensi Kegiatan Sosial Ekonomi Pada Tahun 2016

Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Provinsi/Kota/Kab Kab. Karo Kab Manggarai Kab Pacitan Kab. Bojonegoro Kota Manado Kota Balikpapan Kab Sukabumi Kota Bandung Kab. Tasikmalaya Kab. Minahasa Selatan Kab Alor Kab Badung Kab Parigi Moutong. Kota Surabaya Prov DI Yogyakarta Total

Keterangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15


Tidak Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Provinsi/Kota/Kab Kota Batam Kab Agam Kab. Majalengka Kab Bolaang Mongondow Kab Bener Meriah Kab Kediri Kab Bombana Kab Aceh Tengah Kab Banjarnegara Kota Semarang

Total

Keterangan 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

10

50

Pada tahun sebelumnya (2009, 2010, 2011 dan 2013), penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana diberikan bantuan dana sosial berpola hibah dalam bentuk block grand. Sedangkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2012 dan 2014 tidak cair, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Dalam rangka peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah disusun kebijakan baru terkait dengan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan dengan sistem dana sosial berpola hibah digantikan dengan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana tertuang pada: 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat

kepada

Pemerintah

Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi Pascabencana. 3)

Petunjuk

Pelaksanaan

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada dalam Gambar 19: Kegiatan Rakor Dalam Rangka Penandatanganan PHD

Pemerintah Rangka

Pendanaan

Daerah Bantuan

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi Pascabencana.

Penggunaan bantuan ini merupakan “lex specialist” atau aturan khusus pada hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dimana bencana tidak mengenal tahun anggaran. Demikian juga dengan pemanfaatan hibah bantuan dana rehabilitasi dan LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

51

rekonstruksi yang tidak harus mengikuti siklus anggaran Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan. Kekhususan lainnya adalah penyaluran hibah dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam perjanjian hibah. Berdasarkan kebijakan pengehematan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar 50%, maka BNPB melakukan perubahan yang semula akan dialokasikan kepada 124 pemda diubah menjadi 96 pemda dan dilakukan penyesuaian alokasi per daerah. Beberapa daerah yang semula diusulkan untuk mendapatkan hibah pada tahun anggaran 2016 menjadi tertunda dan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017. Hibah yang dialokasikan tahun 2016 prioritas untuk penyelesaian pemukiman bagi korban gempa bumi dan tsunami Mentawai, banjir dan longsor Sulawesi Utara khususnya kota Manado serta bencana lainnya di berbagai daerah yang berdampak pada sektor tertentu, terutama infrastruktur yang rusak dan perlu segera diperbaiki agar kerusakan dan kerugian tidak semakin bertambah. BNPB dalam fungsinya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR pascabencana melakukan pemantauan secara berkala dan melaporkan progres kegiatan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di daerah penerima hibah RR Pascabencana. Sesuai dengan program priotas nasional dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat, Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara dan Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara, berikut disampaikan progres kegiatan RR pada ketiga daerah tersebut pada tahun 2016. 1. RR Pasca Gempa Kep. Mentawai Hingga akhir Desember 2016 huntap telah terbangun 100% yaitu sebanyak 2.072 KK beserta kelengkapan infrastruktur prasarana lingkungan dan air sanitasi. Sementara itu pemenuhan terhadap kebutuhan penerangan dari 2.072 KK telah terfasilitasi penerangan/listrik melalui anggaran RR BNPB dengan daya PLN = 311 KK dan

Gambar 20: Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Mentawai


52

Kementerian ESDM dengan daya PLTS = 584 KK. Melalui dana hibah RR TA 2015 digunakan untuk memfasilitasi listrik dengan daya PLTS = 778 KK yang pelaksanaannya tahun 2017 dan ditargetkan selesai bulan November 2017, sedangkan kekurangan 399 KK akan difasilitasi melalui daya PLN dalam program listrik desa 2017. 2. RR Pasca Banjir Bandang Manado Pada pemulihan Ex-Situ (Relokasi), sasaran relokasi sebesar 2.054 KK (unit rumah) dengan target pembangunan tahap I sebesar: 1.000 KK (unit rumah), dengan stimulan bantuan sebesar Rp40jt/KK (unit rumah) menggunakan pola pemberdayaan masyarakat. Progres pembangunan rumah ex-situ di Kelurahan Pandu hingga akhir Desember 2016 selesai terbangun 1.000 unit. Pada pemulihan In-Situ, sasaran sebesar 3.018 KK (unit rumah), dengan stimulant bantuan sebesar Rp40jt/KK (unit rumah) untuk rusak berat dan Rp20jt/KK (unit rumah) untuk rusak sedang dengan pembangunan menggunakan pola

pemberdayaan

masyarakat. Progres pembangunan rumah in-situ tahun 2016 telah terfasilitasi bantuan dana rumah (BDR) sebanyak 2.030 hingga akhir Desember 2016. Sisanya dana yang tersedia untuk 988 KK (Rusak Berat =537 KK dan Rusak Sedang =451 KK), namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi cukup untuk 1.360 KK (RB=165 KK dan RS=1.195 KK) akan akan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui perpanjangan pemanfaatan dana hibah TA 2015. Upaya pemulihan sektor sosial berupa penguatan para tokoh agama, upaya ini sekaligus akan memberikan ruang bagi terbentuknya komunitas relawan kebencanaan di sektor agama; hal ini sangat dibutuhkan karena sejauh ini upaya penanggulangan bencana sangat membutuhkan peran dan tanggungjawab lembaga agama, terutama dalam menguatkan kembali sruktur mentalitas dan spiritualitas masyarakat korban bencana. Keberadaan para Tokoh Agama di tengah masyarakat hingga saat ini masih merupakan figur sentral yang relatif masih lebih dipercaya dan didengar oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas para Tokoh Agama tersebut akan menjadi bagian strategis dari upaya membangun dan menguatkan kembali


53

kesadaran dalam aspek mentalitas dan spiritualitas masyarakat di wilayah pascabencana. Upaya pemulihan sektor ekonomi di Kota Manado telah dilakukan dalam kegiatan Pendampingan Ekonomi ialah usaha kuliner. BNPB telah menyalurkan stimulan berupa peralatan dan bahan-bahan kepada kelompok yang dibentuk oleh masyarakat di Desa Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, maka dibentuklah Kelompok Usaha Masyarakat Kuliner Kukis Cerdas. Setelah kegiatan pendampingan ekonomi dilakukan, BNPB akan melakukan kegiatan pembinaan pendampingan ekonomi dalam rangka memperkuat kelompok usaha serta peranan pemerintah daerah

Gambar 21: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Manado

3. Gunung Sinabung Kabupaten Karo Pada pembangunan huntap relokasi menggunakan dana hibah TA 2015, sasaran relokasi sebesar 1.683 KK (unit rumah). Hasil verifikasi dan validasi sebanyak 1.682 KK telah ditetapkan melalui SK Bupati Karo. Besarnya stimulan bantuan dana rumah (BDR) sebesar Rp. 59,4 juta untuk pembelian tapak rumah dan pembangunan rumah serta bantuan lahan usaha tani (BDLUT) sebesar Rp.50,6 juta.


54

Pembangunan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme relokasi mandiri. Relokasi mandiri adalah masyarakat menyiapkan lahan dan membangun rumahnya secara mandiri dengan didampingi secara teknis oleh Tim Pendamping (fasilitator). Pembatasan relokasi mandiri yaitu di luar 7 Km dari puncak Gunung Sinabung dan atau di luar batas Area Terdampak Langsung (ATL) berdasarkan rekomendasi PVMBG dan lokasinya masih berada di dalam wilayah Kabupaten Karo. Progres pembangunan rumah relokasi sampai dengan saat ini telah terealisasi sebanyak 93 KK sedang proses pembangunan fisik rumah melalui pendampingan Tim Rekompak Kemen PUPR dan 55 KK telah dicairkan bantuannya karena telah membangun sendiri rumahnya. Sementara untuk Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT), telah terealisasi sebanyak 1.263 KK. Sehubungan dengan dana bantuan baik rumah dan lahan usaha tani telah tertransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kelompok masyarakat, maka sifat dana adalah dana masyarakat sehingga proses pembangunan hunian tetap relokasi mandiri dapat dilanjutkan pada TA 2017 yang masih akan mendapatkan pendampingan dari Tim Rekompak Kemen PUPR. Kegiatan pendampingan sosial dilaksanakan di Kawasan Relokasi Siosar pada masingmasing desa, yaitu Desa Simacem, Kelompok Tari Siosar mengembangkan pelatihan tari dan pelatihan tudung serta make up tari. Desa Sukameriah berupa pendampingan sosial yang dilaksanakan berupa peningkatan kemampuan Bahasa Inggris untuk siswa/i SD, SMP, dan SMA. Serta Desa Bekerah dilaksanakan revitalisasi Posyandu Desa bekerah dengan kegiatan berupa Pelatihan Kader Posyandu dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Upaya pemulihan sektor ekonomi di Kawasan Relokasi Siosar telah dilakukan dalam kegiatan Pendampingan Ekonomi ialah usaha keripik kentang. BNPB telah menyalurkan stimulan berupa peralatan dan bahan-bahan kepada kelompok yang dibentuk oleh masyarakat di Desa Simacem, Kawasan Relokasi Siosar, Kabupaten Karo. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, maka dibentuklah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simacem Simalem. BNPB telah memberikan lima (5) set alat


55

pengolahan keripik kentang untuk kelompok tersebut. Setelah kegiatan pendampingan ekonomi dilakukan, BNPB akan melakukan kegiatan pembinaan pendampingan ekonomi dalam rangka memperkuat kelompok usaha serta peranan pemerintah daerah.

Gambar 22: Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca erupsi Sinabung

Dalam upaya peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana BNPB memberikan dorongan berupa stimulan dalam memulihkan penghidupan sosial ekonomi masyarakat dilakukan dengan melalui pendampingan ekonomi, pembinaan pendampingan ekonomi, dukungan pemasaran, pendampingan sosial serta gelar budaya.


56

1) Pendampingan Ekonomi BNPB selama tahun 2016 telah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk pendampingan pada sektor ekonomi. Pendampingan ini menjadi stimulan masyarakat terdampak agar menjadi semakin lenting dan resisten terhadap bencana yang baru saja mereka alami. Hasil dari kegiatan ini telah mengangkat dan meningkatan kemampuan ekonomi warga diwilayah kebencanaan, serta ketangguhan masyarakat dalam hal memulihkan kondisi ekonomi pasca bencana, mendorong terciptanya kearifan lokal dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya lokal yang ada untuk mencegah atau mengurangi dampak kebencanaan (jika sewaktu-waktu datang kembali) dan menimpa perekonomian masyarakat.


57

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pendampingan ekonomi merupakan keberlanjutan program pendampingan ekonomi yang berfokus pengembangan usaha komoditas unggulan berbasis sumberdaya lokal. Pada tahun 2016 BNPB menginisiasi beberapa perjanjian antara BNPB, BPBD dan SKPD pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi berupa stimulan untuk kelompok masyarakat terdampak yang telah dimulai sejak tahun 2015. Dengan campur tangan pemerintah daerah maka kelompok masyarakat yang masih mendapatkan pendampingan diarahkan agar mereka semakin mandiri.


58

2) Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak Bencana Dukungan Bencana

Pemasaran Merupakan

diharapkan

ada

Kelompok kegiatan

dukungan

Terdampak

publikasi

yang

pemasaran

pada

kelompok korban terdampak bencana yang sudah mulai

bangkit

memperbaiki

perekonomiannya.

Melalui kegiatan pameran juga diharapkan dapat membantu mempromosikan produk yang dihasilkan korban

terdampak

bencana,

sehingga

dapat

meningkatkan penjualan dan pendapatan. Adapun dalam

tataran

pelaksanaan

kegiatan

berupa

pameran dengan melibatkan dan menampilkan produk hasil karya masyarakat terdampak bencana yang diselenggarakan di Jakarta, Bali, Surabaya, Batam, Manado, Semarang dan Yogyakarta Pemulihan dan Peningkatan Sosial Pascabencana 1) Pendampingan Sosial BNPB

melaksanakan program dan kegiatan

Pendampingan Sosial di daerah pascabencana dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan fasilitasi pendampingan dari tenaga- tenaga profesional pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini telah berjalan dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat karena kebutuhan sosial mereka menjadi terpenuhi. Bahkan beberapa kelompok masyarakat yang terdampak bergantung terhadap pemulihan sosial yang terdiri dari seni dan budaya lokal. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah terbangunnya hubungan antara kelompok masyarakat di wilayah terdampak bencana yang tadinya tersekat dengan stratifikasi sosial. Diharapkan pola hubungan yang terbangun


59

didalam masyarakat menjadi semakin solid dalam menghadapi bencana.

2) Gelar Budaya Kegiatan Gelar Budaya di Wilayah Pascabencana adalah memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah pascabencana menumbuhkan kembali semangat, motivasi dan kepercayaan diri masyarakat pascabencana berdasarkan kesenian yang berkembang sesuai dengan masyarakat di wilayah pascabencana pada tahun 2016 ini dilaksanakan di di Kab Minahasa Selatan dan Kab Tasikmalaya. Gelar Budaya adalah salah satu upaya BNPB untuk memulihkan sektor sosial serta menumbuhkan kembali kearifan lokal masyarakat terdampak bencana. Melalui gelar budaya, BNPB berhasil mengangkat semangat masyarakat untuk bersosialisasi, menyamakan persepsi dan semangat dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. Dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah bagaimana mereka tetap menjaga kearifan lokal khususnya dalam pengurangan risiko bencana. Dengan peranan BNPB selanjutnya mereka dapat lebih resisten dan memiliki daya lenting untuk menghadapi bencana di wilayahnya


60

Gambar 23: Penampilan tarian dari masyarakat terdampak bencana dalam Kegiatan Gelar Budaya Kab Tasikmalaya dan Minahasa Selatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, beberapa inovasi yang telah dilakukan BNPB antara lain: a) Aplikasi Pendukung dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Seluruh

aplikasi

diintegrasikan

RR

dalam

akan sebuah

web RR, sebagai basis data dijital dari seluruh rangkaian kegiatan

rehabilitasi

rekonstruksi guna

pascabencana

mendukung

peningkatan

dan

program

penyelenggaraan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis e-Governance.


61

e-Jitupasna Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) merupakan tahap awal yang dilakukan dari rangkaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pascabencana. Dalam rangka meningkatkan akurasi Jitupasna berupa kajian dampak, akibat serta kebutuhan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, akurat dan terpadu, dikembangkan aplikasi e-Jitupasna untuk memudahkan proses pengkajian tersebut. e-Jitupasna dilengkapi dengan Petunjuk teknis, buku panduan, serta aplikasi desktop dan web-based, yang telah digunakan pada tahap perencanaan RR Pascabencana baik di BNPB maupun di BPBD. Pemanfaatan

e-jitupasna

mendukung

kinerja

peningkatan

penyelesaian

rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pascabencana dengan cepat, tepat dan terintegrasi.

Gambar 24: Aplikasi e-Jitupasna

 e-Proposal Aplikasi e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk menertibkan pemasukan proposal/usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah (BPBD prov/kab/kota) kepada BNPB melalui satu pintu secara online. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Hanya proposal yang memenuhi syarat administrasi


62

lengkap yang akan mendapat nomor registrasi dan layak ditindaklanjuti untuk verifikasi lapangan. Pembuatan rancangan e-proposal sudah selesai dan uji coba kepada beberapa BPBD telah dilakukan pada tahun 2016. Tahap selanjutnya perlu disosialisasikan kepada seluruh BPBD dan dibuat aturan/legislasi untuk penerapan/implementasinya.

Gambar 25: Aplikasi e-proposal

 e-Pelaporan e-Pelaporan rehabilitasi

merupakan dan

aplikasi

rekonstruksi

yang

mendukung

pascabencana

terkait

pelaporan

kegiatan

pemanfaatan

hibah

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tujuan dari e-pelaporan adalah untuk memudahkan pembuatan laporan, meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan, mempercepat penyampaian laporan dan menyediakan database dan arsip elektronik pelaporan. e-Pelaporan mulai diaplikasikan pada pemerintah daerah penerima dana hibah RR sejak tahun anggaran 2015. Pada aplikasi ini tersimpan seluruh data pelaksanaan RR mulai dari data penyaluran, rencana kerja (RKA) sampai dengan progress triwulan dan laporan akhir.


63

Gambar 26: Aplikasi e-pelaporan

 e-Asset Pengembangan e-Asset dilakukan untuk inventarisasi seluruh aset fisik hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009 s.d 2013. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan database hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan lingkup kegiatan adalah seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menggunakan alokasi dana APBN pada DIPA BNPB tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2013 yang dikelola oleh provinsi/kabupaten/kota penerima dana. Proses inventarisasi dan manajemen database dilakukan secara bertahap, mulai dari April 2015 dan masih berlangsung hingga saat ini. Diharapkan seluruh aset fisik hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diinventarisasi sehingga mempermudah dalam monitoring dan evaluasi secara keseluruhan, terhadap kebijakan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah secara komprehensif. Untuk selanjutnya hasil e-Asset akan terkoneksi dengan ePelaporan yang menghasilkan database komprehensif seluruh kegiatan RR pascabecana mulai dari 2009 sampai dengan saat ini.


64

Gambar 27: Aplikasi e-asset

 Mapping asset Mapping asset merupakan kegiatanpemetaan rumah dan aset fisik hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis web-GIS. Kegiatan ini terutama dimaksudkan guna melengkapi informasi spasial dari basis data aset kegiatan RR Pascabencana tahun 2009 – 2013. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun Anggaran 2015. Kegiatan

dilakukan

dengan

membangun

aplikasi

berbasis

web

untuk

menampilkan hasil pemetaan aset yang dilaksanakan di 5 (lima) provinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, DIY, Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2016, kegiatan pemetaan aset dilanjutkan dengan mengembangkan aplikasi untuk survey lapangan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis android. Pemetaan dilaksanakan di 2 (dua) provinsi yaitu Aceh dan NTB.Untuk selanjutnya, akan dilakukan pemetaan rumah dan aset rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah yang belum tercover pada T.A 2015 dan 2016.


65

Gambar 28: Mapping Asset

b)

Indeks Pemulihan Pascabencana Indeks pemulihan pascabencana adalah indeks yang mengukur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada suatu daerah/wilayah/kawasan terdampak bencana

melalui

perkembangan

data

dan

informasi

kondisi

sosial

ekonomi

masyarakatnya. Salah satu metoda yang digunakan adalah Indonesia Post Disaster Recovery Index (Ina-PDRI), suatu metoda yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh penggiat rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia, diantaranya BNPB, BPS, Akademisi, UNDP, dll. Rumusan Ina-PDRI yang digunakan untuk menghitung Indeks pemulihan ekonomi di wilayah pascabencana adalah indeks komposit yang terdiri dari beberapa indeks dari aspek: (1) pendidikan, (2) kesehatan dan (3) ekonomi.


66

Cara pengumpulan data (berupa data kualitatif dan kuantitatif) adalah dengan survey, wawancara, dan pengamatan, serta desk studi dari dokumen yang tersedia, meliputi: 1) Data subjek terkait dengan opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik; 2) Data fisik terkait dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ekonomi dan infrastruktur;

fasilitas

3) Data dokumenter seperti jurnal, laporan kegiatan, hasil kajian. Adapun parameter yang diukur adalah sebagai berikut: 1) Aspek pendidikan berupa Angka partisipasi murni (APM) SD, SLTP dan SLTA. 2) Aspek Ekonomi berupa Angka Partisipasi Angkatan Kerta (TPAK), dan 3) Aspek kesehatan berupa Angka Kesakitan (Morbidity). Pada tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan pengukuran indeks pemulihan pascabencana metoda Ina-PDRI di 30 kabupaten/kota, termasuk diantaranya adalah wilayah yang terdampak bencana masif, yaitu Kabupaten Karo Sumatera Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, dan Kota Manado Sulawesi Utara. Pada tahun anggaran 2017 direncanakan pelaksanaannya akan dikembangkan di kabupaten/kota penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2015. Dengan menggunakan metode penentuan jumlah sampel untuk menentukan jumlah KK pada masyarakat terdampak bencana yang diwawancarai dengan purposive sampling, pelaksanaan pengukuran Indeks Pemulihan Bencana (InaPDRI) di 30 kabupaten/kota menunjukkan :


67



tingkat kesejahteraan adalah suatu komposit indeks yang terdiri dari indeks pemulihan aspek pendidikan, indeks pemulihan aspek kesehatan dan indeks pemulihan aspek ekonomi.



peningkatan nilai indeks Ina-PDRI rata-rata dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah sebesar 2,46%.

Kesimpulan hasil perhitungan Ina-PDRI di 30 kabupaten/kota kajian bahwa telah terjadi peningkatan nilai indeks pemulihan ekonomi dari saat terjadinya bencana sampai dengan tahun 2015. Peningkatan nilai indeks Ina-PDRI rata-rata dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah sebesar 2,46%. Peningkatan nilai ini artinya adalah upaya dari pemerintah khususnya BNPB telah mampu membantu mendorong masyarakat terdampak agar dapat kembali hidup mandiri dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Karena pencapaian-pencapaian program BNPB pada masa pemulihan pascabencana

memang

mengupayakan

masyarakat

agar

tidak

berlarut-larut

tenggelam dalam suasana bencana. Oleh karena itu masih diperlukan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mencapai terjadinya pemulihan seperti sedia kala atau kearah yang lebih baik lagi. Beberapa penghargaan yang diterima oleh BNPB dalam kegiatan pameran yang diikuti selama tahun 2016 adalah: 1) Penghargaan meraih juara 2 kategori stand terbaik dalam

acara

Pameran

Invesda Expo di Jogjakarta pada tanggal 26-29 Mei 2016. 2) Penghargaan meraih Juara Harapan 2 kategori umum penataan display produk terbaik dalam acara Batik Bordir dan Aksesoris Fair di Surabaya pada tanggal 11LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

68

15 Mei 2016. 3) Penghargaan sebagai kategori stand terbaik dalam acara Batam Creative Industry Expo 2016 15-19 September 2016 di Mega Mall, Batam. 4) Penghargaan meraih juara 2 kategori stand terbaik dalam acara Pameran KTNA Expo di Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur pada tanggal 23-26 September 2016. Dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama tahun 2016, BNPB melakukan koordinasi dengan berbagai Instansi di lingkup nasional dan internasional dengan beberapa capaiannya adalah : a) Peran BNPB dalam Working Group Recovery Dalam penanggulangan bencana di level ASEAN, Indonesia dalam hal ini BNPB khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki dipercaya menjadi co chair dalam keanggotaan Working Group Recovery (WGR). BNPB berpartisipasi aktif dalam capaian ADDMER WORK PROGRAME sejak tahun 2009 - 2016. WGR bekerja sesuai dengan rumusan yang tertera dalam AADMER Priority Programme 7: RECOVER, bercita-cita untuk memberdayakan negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan pemulihan bencana dengan cepat dan berbasiskan kemampuan serta sumber daya lokal yang ada. Beberapa output aktifitas kegiatan yang dilakukan berikut peran serta BNPB adalah sebagai berikut: 1. Menyebarluaskan

Panduan

Referensi

Pemulihan

Bencana

ASEAN

untuk

membangun kesadaran di antara lembaga pemerintah mengenai pengaturan pemulihan yang dibutuhkan, yang pada pertemuan ke 6 WGR di Nay Pyi Taw, Myanmar dilakukan diseminasi dan pelatihan simulasi (SIMEX) penggunaan buku panduan tersebut bagi negara-negara anggota WGR. 2. Memperkenalkan beberapa alat untuk penilaian/assessment (PDNA dan penilaian dampak sosial), serta monitoring dan evaluasi (Indeks Pemulihan) dan disesuaikan ke dalam konteks ASEAN. BNPB berkontribusi dan berbagi tools/alat assessment yang telah dibuat, yakni Jitu Pasna/PDNA, e-PDNA/elektronic PDNA, Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction dan Post-Disaster Recovery Index/PDRI.


69

3. Membentuk Forum Pemulihan Reguler ASEAN, dilakukan back-to-back dengan sesi terbuka Kelompok Kerja Pemulihan ACDM, untuk mengumpulkan mitra, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mengembangkan pengaturan pemulihan pra-bencana di wilayah bencana.

Gambar 29: Buku ASEAN Disaster Recovery Reference Guide

Foto 2 dan 3: Buku Pelatihan PDRR & PDNA

b) Inisiasi BNPB dalam Pembentukan Forum RR Pascabencana Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana berjalan lambat dan tidak tuntas. Persoalan ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat korban bencana menjadi berkepanjangan dan memicu terjadinya gejolak sosial dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah. Terhadap permasalahan tersebut, dalam rangka peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, harus ditingkatkan efektivitas fungsi pelaksanaan hubungan kerja dengan multi pihak, baik K/L, dunia usaha seperti BUMN/D dan swasta serta Perguruan Tinggi yang dapat mendorong setiap pihak yang potensial terlibat dalam pemenuhan komitmen untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana, sehingga pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena bencana dapat segera terwujud.


70

Gambar 30: Kegiatan koordinasi dalam rangka inisiasi pembentukan Forum RR dengan Interdep, Dunia Usaha/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Internasional dan Perguruan Tinggi

Fungsi pelaksanaan hubungan kerja dimaksud akan dapat diefektifkan dilakukan melalui pembentukan Forum RR Pascabencana yang dibagi dalam klaster sesuai bidangnya, yang telah diinisiasi rancangan pembentukannya oleh BNPB pada tahun anggaran 2016 melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder dan penyusunan draft pedomannya akan dilanjutkan pada TA 2017. Melalui Forum ini diharapkan akan secara aktif dilakukan pemantauan terhadap daerah yang memerlukan bantuan RR dan menjaringpenyediaan pendanaan dengan metode konstruksi yang membangun lebih baik dan lebih aman yang berbasis pengurangan risiko bencana. c)

Apresiasi BNPB terhadap Kontribusi Lembaga Eksternal dalam Penanggulangan Bencana Dalam rangka meningkatkan kordinasi antar stakeholder BNPB khususnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ikut mengambil peran pada kegiatan bulan Pengurangan Risiko Bencana yang dibarengi dengan kegiatan ACDM ke 24, yang dilaksanakan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berupa kegiatan pameran LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

71

kebencanaan. Tiap instansi/lembaga yang bekerja di bidang kebencanaan dapat menunjukkan hasil kinerjanya kepada masyarakat, BPBD Se-Indonesia dan negaranegara ASEAN.

Gambar 31: Penyelenggaraan Pameran PRB Manado dikunjungi juga oleh Kepala BMKG dan Bupati Minahasa

Utara.

Pengunjung yang datang setiap harinya mencapai 1.500 orang dari berbagai kalangan dari prkatisi, anak sekolah, BPBD

Se-Indonesia

dan

juga

masyarakat setempat karena pameran juga menjadikan salah satu media edukasi penanggulangan bencana bagi masyarakat

Kota

Manado

dan

sekitarnya. Selain itu, Pameran PRB turut dikunjungi oleh para pejabat, antara lain Sekjen Kemenkes, Kepala

Gambar 32: Penyerahan Penghargaan Kepada Peserta Pameran Terbaik dalam Pameran PRB Manado oleh Kepala BNPB

BMKG, para bupati/walikota, Kepala Pelaksana BPBD provinsi/kabupaten/kota, perwakilan dari Kementerian Bappenas, perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


72

perwakilan dari Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Badan Pusat Statistik, dan perwakilan dari Kementerian Pertanian. Melalui kegiatan pameran diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kegiatan kebencanaan serta memberikan aperesiasi kepada pelaku-pelaku kebencanaan dilapangan. Penyerahan hadiah, sertifikat, dan tropi diberikan oleh Kepala BNPB untuk apresiasi yang diberikan, BNPB berharap dapat terus mensinergikan antar elemen-elemen stakeholder agar penanggulangan bencana dapat terjaga dan semakin baik koordinasinya. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB didukung oleh 54 orang pegawai negeri sipil dan 17 orang tenaga pendukung. Jumlah tersebut masih belum memadai mengingat besarnya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia. Selain itu, dikarenakan kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pada 2016, terdapat beberapa kegiatan terkait pengembangan kapasitas sumber daya yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut secara langsung tidak mempengaruhi output kinerja, namun cukup penting dalam mendukung kinerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan. Untuk itu masih diperlukan peningkatan sumber daya baik dari segi jumlah maupun kapasitas karyawan guna meningkatan kinerja dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sasaran Strategis 4: Tersedianya Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Memadai

Prosentase Daerah Yang Memiliki Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Memadai

Dalam Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang memadai keseluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dimulai dengan pengadaan sampai kepada pendistribusian dan pelatihan sumber daya manusia di daerah untuk memenuhi standar yang dibutuhkan untuk


73

menanggulangi bencana khususnya dibidang logistik dan peralatan. Terdapat 10 Paket bantuan logistik dan 19 Paket peralatan yang didorong kedaerah dalam rangka kesiap siapsiagaan dan penguatan kelembagaan. Pemberian bantuan logistik dan peralatan dilakukan untuk mendukung kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana dan untuk menurunkan indeks risiko, selain hal tersebut untuk mendukung dalam siaga darurat ketika bencana terjadi, hal ini ditujukan untuk membuat BPBD serta masyarakat segera mendapat bantuan tidak kurang dari 72 hari. Sampai dengan tahun 2016, sudah terbentuk sebanyak 501 BPBD Prop/Kab/Kota, dari total BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut yang telah menerima bantuan logistik dan peralatan rata-rata sebesar 50,20% dari target 45%, atau dengan capaian kinerja sebesar 111,55%, dengan rincian penggunaan Anggaran sebagai berikut : Tabel 15. Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Logistik dan Peralatan Tahun 2016

Angaran 2016

No

Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target

Realisasi

Tersedia

Realisasi

Realisasi

1

Prosentase Daerah yang memiliki Peralatan Penanggul angan Bencana yang memadai

45.00%

45,00%

50.20%

477.541.000.000

476.713.422.004

99,83%

Penghitungan Peningkatan dukungan bantuan logistik ke BPBD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 16. Dukungan Bantuan Logistik dan Peralatan ke BPBD Prov/Kab/Kota TAHUN

LOGISTIK (Prov/Kab/Kota)

%

PERALATAN (Prov/Kab/Kota)

%

TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016

95 122 100 101 250

18.96 24.35 19.96 20.16 49.90

186 492 392 501 253

37.13 98.20 78.24 100.00 50.50

281 614 492 602 503


% RATARATA 28.04 61.28 49.10 45.00 50.20

74

GRAFIK BPBD PENERIMA BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN TAHUN 2012 S/D 2016 LOGISTIK

PERALATAN

TOTAL

614

602

492

503

501

492 392

281 186

95

2012

250 253 122

101

100

2013

2014

2015

2016

Gambar 33: BPBD Penerima bantuan Logistik dan Peralatan tahun 2012 s/d 2016

Bila dibandingkan dengan capaian keuangan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012 s/d 2016) sebagai berikut: Tabel 17. Perbandingan Capaian Keuangan Tahun 2012 s/d 2016 TAHUN

Dana DIPA (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Capaian

2012

490,570,000,000

461,769,464,386

94.13%

2013 2014 2015 2016

520,291,548,000 363,022,180,000 477,422,068,000 477,541,000,000

516,044,870,199 360,064,196,002 473,674,444,559 476,713,422,004

99.18% 99.19% 99.22% 99.83%

Dalam penganggulangan bencana berkaitan dengan logistik dan peralatan BNPB tidak hanya mendukung bantuan logistik dan peralatan, namun juga melakukan kegiatankegiatan yang bersifat mendukung sasaran strategis utama yang dituangkan kedalam bentuk kegiatan yaitu: 1.

Peningkatan Kapasitas SDM di tingkat BPBD melalui kegiatan Peningkatan pengetahuan manajemen logistik dan Pembekalan/Workshop Logistik dan Peralatan, Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan bidang manajemen logistik peralatan bagi BPBD 33 Provinsi.


75

2.

Kegiatan Inventarisasi Ketersediaan & Kebutuhan logistik dan peralatan bagi BPBD 33 Provinsi Kegiatan ini untuk mengetahui kebutuhan logistik dan peralatan dari masing – masing BPBD, serta untuk mengetahui ketersediaan logisik dan peralatan di BPBD. Kegiatan gelar peralatan, Dengan diselenggarakannya kegiatan ini bertujuan agar BNPB memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi darurat bencana, baik dari segi SDM nya maupun dari segi peralatan PB.

3.

Penilaian kebutuhan logistik dan peralatan di BPBD Provinsi/Kab/Kota, Dari hasil kegiatan penilaian kebutuhan akan menghasilkan data kebutuhan dari masing – masing BPBD, dan dari data tersebut akan dijadikan acuan pengadaan logistik dan peralatan di tahun mendatang.

4.

Penguatan manajemen logistik dan peralatan di daerah rawan bencana

5.

Menyusun Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis / SOP terkait logistik dan Peralatan. Dengan adanya peraturan diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan sesuai kaidah yang berlaku, dan akam meningkatkan kinerja BNPB

6.

Pengadaan logistik dan peralatan, Diharapkan ketersediaan logistik dan peralatan yang akan mendukung penanggulangan bencana di daerah

7.

Distribusi logistik dan peralatan ke BPBD Prov/Kab/Kota, Kegiatan ini menyalurkan logistik dan peralatan ke 34 Provinsi yang merupakan bentuk bantuan penguatan.

8.

Monitoring dan evaluasi logistik dan peralatan di 33 propinsiMelakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui hasil dukungan logistik dan peralatan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana Pada saat masa tanggap darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana senantiasa siap siaga untuk memberikan bantuan baik berupa logistik maupun Peralatan penanggulangan

Bencana,

berikut

ini

adalah

pemanfaatan

Logistik

Peralatan

Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana.


76

Gambar 34: Pengiriman Paket Bantuan Logistik di Banjir Sampang Madura

Gambar 35: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim

Gambar 36: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim

Gambar 37: Pemanfaatan Logistik di Banjir Jawa Barat

Gambar 38: Logistik yang Telah diterima Masyarakat

Gambar 39: Proses Bongkar Logistik di Kabupaten Garut


77

Gambar 40: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya

Gambar 41: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya

Gambar 42: Pemanfaatan Mobil Tangki Air untuk suplai air bersih pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya

Gambar 43: Pemanfaatan Mobil Dapur Umum Lapangan sebagai Sarana Dapur Umum pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya


78

Dengan terpenuhinya dukungan logistik dan peralatan, hasil yang dicapai adalah: a. Semua pihak yang terkait dalam penanganan bencana baik Pemerintah Pusat (BNPB) maupun Pemerintah Daerah (BPBD) lebih siap, cepat dan tanggap dalam menghadapi ancaman bencana. b. Dapat menguatkan kelembagaan penanggulangan bencana dalam sarana dan prasarana di BPBD daerah. c. Dengan adanya penguatan berupa persiapan logistik dan peralatan di daerah, maka

ketika

terjadi

bencana

BPBD

Propinsi/Kabupaten/Kota

dapat

mengantisipasi kejadian bencana atau dengan kata lain risiko bencana yang datang dapat dikurangi.

Sasaran Strategis 5: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Rata-rata Waktu Penyebaran Informasi Kejadian Bencana

Indikator kinerja utama (IKU) selanjutnya adalah rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana. Pencapaian IKU pada 2016 sangat baik, yaitu sebesar 199%. Target rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana pada tahun 2016 selama 4,5 jam dan BNPB mampu merealisasikan dalam waktu rata-rata sudden on set dan slow on set 2,26 jam. Sementara itu, sebagai perbandingan target BNPB pada 2015 selama 5 jam dan 2019 nanti selama 3 jam. Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Tabel 18: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016

No 1 2

Tahun 2015 2016

3

2019


Target 5 jam 4,5 jam 3 jam

Pencapaian 3,5 jam 2,26 jam

Persentase 155% 150%

N/A

79

BNPB menilai bahwa penyebaran data dan informasi sangat penting dengan latar belakang prinsip keselamatan jiwa dan seminimum mungkin kerugian dampak bencana. Target penerima dan pengguna data dan informasi tersebut adalah publik, seperti masyarakat dan media massa. Di samping itu, BNPB juga memandang mitra kerja seperti kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga donor, maupun dunia usaha yang memiliki kepedulian di bidang bencana untuk mendapatkan data dan informasi. Melihat pencapaian dalam penyebaran data dan informasi, BNPB menggunakan media atau kanal yang dapat diakses secara mudah oleh publik. Penyebaran data dan informasi bencana yang dilakukan melalui beberapa media, sebagai berikut: 1. Sosial media (Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, Line) 2. Sistem

Informasi/Aplikasi

(website

BNPB,

InAWARE,

Pantauan

Bencana,

Geospasial) 3. Pendekatan Media Massa (konferensi pers, siaran pers)

Secara ringkas, alur data dan informasi yang disebarkan kepada publik bersumber dari monitoring room BNPB, pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, pejabat BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta stakeholders, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi.

Data dan informasi dari Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB digunakan sebagai acuan informasi oleh media massa dalam bentuk berita di media online, running text di televisi serta berita di media konvensional, seperti koran. Pada era teknologi informasi, media sosial merupakan kanal yang paling efektif dalam penyebaran data dan informasi kejadian bencana. Cara kerja penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang cepat dilakukan yaitu BNPB membroadcast berita via Whatsapp dan media massa menerbitkan berita berdasarkan sumber BNPB tersebut.


80

Media sosial Whatsapp mampu menyimpan 250 database kontak wartawan dari media massa lokal, nasional maupun internasional. Strategi Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB mengganti media sosial dari Blackberry Messenger (BBM) ke Whatsapp karena beberapa hal sebagai berikut: 1. Aplikasi lebih popular dan mudah dalam penggunaan untuk berkomunikasi via smartphone 2. Kemampuan untuk mengirimkan text dengan karakter tidak terbatas, gambar, suara dan video 3. Kapasitas penyimpan contact person besar di dalam grup.

Melalui media atau kanal yang dimiliki BNPB, informasi dapat disampaikan secara cepat kepada

masyarakat,

khususnya

kejadian

bencana,

upaya

penanganan

dan

perkembangan terkini pascabencana.

Rata-rata penyebaran informasi kebencanaan slow on set adalah 3 jam 10 menit dan sudden on set adalah 1 jam 43 menit. Kecepatan penyebaran informasi ini didukung oleh penyampaian laporan kejadian bencana yang cepat dari daerah ke pusat. Hal ini tidak terlepas dari bantuan Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB ke BPBD-BPBD di tingkat daerah berupa peralatan radio komunikasi, teknologi informasi, pembentukan pusat pengendali operasi dan mobil komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan mudahnya masyarakat dalam mengakses berita membuat penyampaian informasi kebencanaan lebih cepat sampai kepada masyarakat.

Peningkatan Penyebaran Informasi kejadian bencana yang dilakukan BNPB: a. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana slow on set (durasi waktu 5 jam pasca bencana) Penyebaran data dan informasi kejadian bencana slow on set mengarah kepada kejadian bencana yang sebelumnya dapat diprediksikan, seperti banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung api. Sebagai contoh pada kejadian bencana erupsi gunungapi, lembaga yang berwenang, PVMBG – Badan Geologi akan menetapkan status dan


81

rekomendasi terkait dengan gunungapi (umumnya kenaikan status diberlakukan pada durasi 1 – 2 jam kemudian sebelum kejadian). Data dan informasi yang berupa status dan rekomendasi tersebut mengalami proses analisis hingga pernyataan resmi pemerintah pertama ke publik melalui Whatsapp (khusus media massa), Twitter, dan website BNPB pada durasi 5 – 10 menit. Setelah itu, jika terjadi bencana, dalam durasi 30-60 menit, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi kedua ke publik yang berisi analisis lebih lanjut berupa dampak dan penanggulangan kejadian bencana. Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis ini adalah: 

Terbangun koordinasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara BNPB, BMKG, PVMBG-Badan Geologi, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta mitra penanggulangan bencana, seperti Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana, lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa, lembaga non-pemerintah, dan lembaga donor.



Integrasi data kependudukan BPS dan informasi geospasial wilayah terdampak dari BNPB.



Publik mendapatkan informasi terkini terkait tanggap darurat bencana di lokasi bencana.



Tersebarnya informasi, yang bersumber dari BNPB, di media massa baik nasional maupun lokal.



BNPB sebagai acuan media massa dalam menginformasikan kejadian bencana

Dengan capaian ini informasi kejadian bencana bisa lebih cepat dari yang ditargetkan sehingga memungkinkan masyarakat atau para pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Dengan demikian risiko bencana dapat dikurangi. Berikut ini beberapa penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang slow on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 yang bersumber dari BNPB, baik melalui Whatsapp (WA), konferensi pers dan website BNPB (www.bnpb.go.id) :


82

Tabel 19: Sebaran data dan informasi kejadian bencana yang slow on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016

No 1

2

3

4

5

Kejadian Bencana Waktu dari Jenis sumber Bencana informasi Longsor 9 Maret 2016 Cianjur Info: BPBD Kabupaten Cianjur Banjir 9 Mei 2016 Gorontalo Utara Info: BMKG

Analisis Awal  Pemicu kejadian  Dampak  Upaya

16.00 WIB

 Pemicu kejadian  Dampak  Upaya  Potensi bencana  Upaya

http://bnpb.go.id/home/detail/29 35/Dua-Orang-Terseret-BanjirBandang-di-Gorontalo-Utara

28 Agustus 20169 Mei 2016

16.00 WIB

4 jam 49 menit

http://bnpb.go.id/home/detail/30 70/44-Hotspot-KarhutlaSebabkan-Kualitas-Udara-RiauMemburuk

28 Agustus 2016

21.48 WIB

4 jam 48 menit

 Pemicu kejadian  Dampak  Upaya 11.30  Pemicu WIB kejadian  Dampak  Upaya

http://sumatera.metrotvnews.co m/peristiwa/gNQxYOOK-lebih2-000-warga-terisolir-lantaranbanjir-menerjang-di-aceh-jaya

7 November 2016

09.00 WIB

5 jam

http://www.bbc.com/indonesia/in donesia-38413070

23 Desember 2016

13.29 WIB

2 jam 79 menit

28 Agustus 2016

17.00 Wib

Info: LAPAN Banjir Aceh Info: BMKG

7 November 2016

04.00 WIB

23 Desember 2016

Durasi Waktu (jam)

21.00 WIB

Karhutla Riau

Banjir Bima Info: BMKG

Penyebaran Data dan Informasi Media (sampel) yang mengacu pada Waktu informasi BNPB http://regional.kompas.com/re 9 Maret 2016 22.21 WIB ad/2016/03/09/12503311/Long sor.Terjang.Hotel.di.Cianjur.pa da.Tengah.Malam


83

1 jam 21 menit

Penyebaran data dan informasi kejadian bencana pada konteks slow on set

Gambar 44: media sosial (Twitter) dan website (www.bnpb.go.id)


84

InAWARE (http://inaware.bnpb.go.id/inaware/)

Geospasial (http://geospasial.bnpb.go.id/)

Gambar 45: InAware dan Geospasial


85

Gambar 46: Twitter (@BNPB_Indonesia) dan Youtube BNPB

b. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana sudden on set (durasi waktu 1 jam pasca bencana)

Penyebaran data dan informasi kejadian bencana sudden on set mengarah kepada kejadian bencana yang tidak dapat diprediksikan, seperti gempabumi. Sebagai contoh pada kejadian bencana gempabumi, lembaga yang berwenang, yaitu BMKG akan menginformasikan kejadian yang terjadi dalam durasi 5 menit kepada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB dan Kepala BNPB. Kemudian Pusdalops melakukan pengecekan ke lokasi dan pemetaan otomatis dampak gempabumi tersebut. Ini memerlukan waktu 10 menit. Setelah itu, proses analisis awal hingga pernyataan resmi pemerintah awal dengan periode waktu yang dibutuhkan 5 – 10 menit. Pernyataan itu disebarluaskan kepada publik melalui Whatsapp (khusus media massa), twitter, facebook, dan website BNPB. Selanjutnya pemerintah memberikan pernyataan resmi kedua pada


86

publik dengan periode waktu 30 – 60 menit. Pernyataan resmi kedua berisi analisis lebih lanjut berupa dampak dan penanggulangan. Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis ini adalah:  Terbangun koordinasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara BNPB, BMKG, PVMBG, BIG, BPS, KLHK, BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta mitra penanggulangan bencana, seperti Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana, lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa, lembaga non-pemerintah, dan lembaga donor.  Integrasi data kependudukan BPS dan informasi geospasial wilayah terdampak dari BNPB.  Akses secara online kejadian bencana dengan internet (InAWARE dan Pantauan Bencana)  Publik mendapatkan informasi terkini terkait tanggap darurat bencana di lokasi bencana.  Tersebarnya informasi, yang bersumber dari BNPB, di media massa baik nasional maupun lokal.  BNPB sebagai acuan media massa dalam menginformasikan kejadian bencana Berikut ini beberapa penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang sudden on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 yang bersumber dari BNPB, baik melalui Whatsapp (WA), konferensi pers, dan website BNPB (www.bnpb.go.id):


87

Tabel 20: Sebaran data dan informasi kejadian bencana yang sudden on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 Kejadian Bencana Penyebaran Data danInformasi Durasi Waktu Media (Sampel) yang No Analisis awal Jenis Waktu dari sumber (Jam) mengacu pada informasi Waktu Bencana informasi BNPB 1 Gempa 12 Februari 17.02 http://bnpb.go.id/home/detail/280 12 17.53 51 menit  Kekuatan gempa Sumba Barat 2016 WIB 5/Gempa-6,6-SR-GuncangFebruari WIB  Kondisi Info:BMKG Sumba-Barat,-Komunikasi-Sulit- 2016 masyarakat Dilakukan  Dampak korban 2

Gempa Malang Info: BMKG

2 Maret 2016

13.09 WIB

dan kerusakan  Monitoring BNPB  Kekuatan gempa

3

Gempa Garut Info: BMKG

6 April 2016

21.45 WIB

 Monitoring BNPB  Kekuatan gempa

4

Gempa Bengkulu Info: BMKG

10 April 2016

09.14 WIB

5

Banjir Garut Info : BMKG

01.00 WIB

6

Gempa Pidie, Aceh Info : BMKG

21 September 2016 7 Desember 2016

 Kekuatan gempa  Kondisi masyarakat  Dampak korban dan kerusakan  Pemicu banjir  Upaya

05.03 WIB

 Kejadian (kekuatan,


http://bnpb.go.id/home/detail/283 0/Malang-Diguncang-Gempa5,2-SR-MasyarakatBerhamburan http://bnpb.go.id/home/detail/287 9/Gempa-6,1-SR-GuncangBarat-Daya-Garut,-TerasaHingga-Jakarta http://bnpb.go.id/home/detail/288 2/Gempa-5,9-SR-di-BengkuluTidak-Berpotensi-Tsunami

2 Maret 2016

14.29 WIB

1 jam 20 menit

6 April 2016

22.05 WIB

40 menit

10 April 2016

10.23 WIB

1 jam 9 menit

http://www.bbc.com/indonesia/be rita_indonesia/2016/09/160921_i ndonesia_banjir_garut http://www.antaranews.com/berit a/600319/52-orang-tewas-akibatgempa-pidie-jaya

21 September 2016 7 Desember 2016

07.13 WIB

6 jam 13 menit

06.39 WIB

1 jam 36 menit

88

Kejadian Bencana No

Jenis Bencana

Analisis awal

Waktu dari sumber informasi

7

Banjir Bandang Bima Info : BMKG

21 Desember 2016

03.00 WIB

8

Gempa Maluku Info : BMKG

21 Desember 2016

07.17 WIB

   



 

koordinat, spesifikasi gempa) Dampak Upaya Monitoring BNPB Dampak korban dan kerusakan infrastruktur Kejadian (kekuatan, koordinat, spesifikasi gempa) Dampak Upaya


Penyebaran Data danInformasi Media (Sampel) yang mengacu pada informasi Waktu BNPB

Durasi Waktu (Jam)

http://bnpb.go.id/home/detail/322 0/Ribuan-Rumah-TerendamBanjir-di-Bima

21 Desember 2016

05.05 WIB

2 jam 5 menit

https://nasional.tempo.co/read/n ews/2016/12/21/058829406/gem pa-6-6-sr-guncang-maluku-takberpotensi-tsunami

21 Desember 2016

07.41 WIB

24 menit

89

Live via stasiun televisi

Konferensi pers

Gambar 47: Live melalui TV dan Konferensi Pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas


90

Sarana Prasarana Pendukung Kecepatan Informasi Kecepatan informasi mengenai bencana yang disebarkan oleh BNPB tergantung dari laporan kejadian bencana dari daerah ke pusat. Kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia dipantau oleh Pusdalops yang bekerja selama 24 jam. Informasi dari daerah dapat secara cepat didapatkan karena bantuan peralatan teknologi informasi yang sangat mendukung. Berdasarkan data bencana BNPB, kecenderungan kenaikan kejadian bencana meningkat, salah satu faktor adalah pencatatan yang lebih baik dilakukan oleh BPBD di tingkat kabupaten dan kota.

Informasi bencana yang didapatkan dari daerah, langsung disebarluaskan ke media massa melalui Whatsapp dan dimuat dalam website, twitter, ataupun facebook BNPB. Dukungan BNPB kepada BPBD dengan pembuatan pusdalops daerah, pemberian bantuan peralatan teknologi informasi dan mobil komunikasi sangat membantu dalam penyampaian informasi bencana. Selain itu, peningkatan sumberdaya di daerah juga dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga sumber daya daerah semakin handal dalam pelaporan kejadian bencana.

Tantangan BNPB yang berdiri sejak delapan tahun lalu terus berupaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan penyebarluasan data dan informasi pada setiap kejadian bencana memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berbagai faktor yang melatarbelakangi karakteristik tersebut, seperti kondisi geografis terjadinya bencana, infrastruktur komunikasi setempat, kondisi masyarakat hingga sumberdaya lokal.

BNPB melakukan penyebaran informasi kejadian bencana yang sifatnya slow dan sudden on set sepanjang tahun 2016. Namun demikian, suatu tantangan khususnya dalam mengukur indikator yang bersifat kualitatif khususnya bagaimana perilaku dan pemahaman publik menyikapi informasi yang disampaikan oleh BNPB, baik secara langsung maupun melalui media massa.


91

Di sisi lain, sebagai lembaga yang masih relatif baru, BNPB selalu membenahi diri dalam kapasitas sumber daya seperti keterampilan, pengetahuan, dan infrastruktur. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi BNPB dalam menjawab target dari sasaran rencana strategis.  Kecepatan penyebaran data dan informasi kejadian bencana dipengaruhi oleh alur data dan informasi dari lapangan ke pusdalops untuk kemudian diteruskan ke bagian Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB (khususnya terkait penyebaran informasi ke publik), kemudian data dan informasi tersebut diberikan dengan skala prioritas pada pimpinan BNPB sebagai pengambil kebijakan tanggap darurat.  Tim lapangan dari unit kerja lain belum memiliki kapasitas dalam menganalisis kondisidi lokasi bencana secara spasial. Kondisi ini berpengaruh pada pembuatan peta geospasial tematik terkait kejadian bencana.  Optimalisasi pendirian infrastruktur dan penyediaan jaringan internet sesaat setelah bencana.  Belum ada prosedur baku atau standard operating procedure (SOP) untuk mendelegasikan secara cepat tim Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB ke lokasi bencana.

Capaian Penyebaran Informasi untuk Kejadian Bencana dan Penurunan Risiko

a. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pencapaian rata-rata yang melebihi target dalam penyebaran informasi kejadian bencana tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai antara lain dengan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang handal pada seluruh fase bencana. BNPB selalu melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas perangkat TIK di BNPB dan BPBD.


92

Pembangunan pusdalops di 60 BPBD provinsi , kabupaten/kota adalah suatu upaya nyata dengan tujuan untuk mendukung penyebaran data dan informasi secara cepat, khususnya kepada BNPB dan publik, sehingga sasaran indeks resiko bencana turun di Indonesia. BNPB memberikan bantuan ke daerah berupa renovasi ruangan, meubeleir dan perangkat teknologi informasi untuk mendukung operasional petugas pusdalops di BPBD. Selain itu, penguatan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi di Data Center dengan perangkat yang diupgrade juga dapat membantu mengoptimalkan penyebaran data dan informasi lebih cepat, akurat dan menyeluruh kepada publik.

Teknologi lain yang digunakan untuk penyebaran informasi kebencanaan adalah ‘Çloud Computing’, penggunaan sistem ini memiliki manfaat terpusatnya data dan fleksibelitas dengan skalabilitas yang tinggi. Kemudian rutinitas rollcall radio komunikasi dan video conference melalui Mondopad yang dilaksanakan setiap harinya oleh operator radio di BPBD merupakan aksi untuk penyebaran informasi yang efektif dan efisien.

b. Respon Media Massa Melalui mesin monitoring, berita bencana yang bersumber dari BNPB sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilacak dengan kata kunci ‘BNPB’ dan ‘Sutopo Purwo Nugroho’ (selaku Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB). Sepanjang tahun 2016, berita terkait bencana didominasi sumber BNPB dengan narasumber Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB. Ini menunjukkan bahwa BNPB sangat cepat dan responsif pada setiap kejadian bencana maupun informasi perkembangan terkini penanggulangan

bencana

di

Indonesia.

Data

tersebut

diakses

pada

http://bnpb.monitoring.web.id, seperti contoh pada Agustus dan Oktober 2016.


93

Berdasarkan narasumber dan jumlah pada berita bencana Agustus 2016

Gambar 48: Rekapitulasi Narasumber dan Jumlah Berita Bencana


94

Oktober 2016

Gambar 49: Rekapitulasi Media Online Yang Memberitakan BNPB


95

Gambar 50: Rekapitulasi Narasumber oleh Media

c. Diorama Edukasi Bencana BNPB tidak hanya melakukan penyebaran data dan informasi ke publik pada konteks kejadian bencana, tetapi juga penyebaran informasi prabencana. Kegiatan unggulan yang saat ini menjadi trending topik yaitu diorama edukasi bencana. Diorama edukasi bencana merupakan media untuk meningkatkan pemahaman kepada publik terkait risiko dan penanggulangan bencana di Indonesia. Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB mencatat kelompok pengunjung sangat beragam, mulai dari siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA),


96

mahasiswa, para menteri, delegasi asing dan mitra kerja BNPB, nasional dan internasional. Sepanjang 2016, kunjungan ke diorama berjumlah 800 orang dari berbagai lembaga tersebut. d. Penghargaan Kehumasan Penyebaran informasi bencana selama 2016 kepada media massa mendapatkan apresiasi dari insan media massa. Hal tersebut terwujud dalam penghargaan kepada Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho sebagai Humas Paling Kooperatif 2016 dari Perhimpunan Wartawan Luar Negeri. Media massa merupakan stakeholder BNPB yang memiliki jaringan luas di tengah publik dan bersifat strategis, terlebih dengan perkembangan teknologi informasi digital dewasa ini.

B. Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran BNPB di Tahun 2016 sebesar Rp. 3.453.901.084.000,- . Pagu alokasi anggaran ini dialokasikan untuk 4 Program Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2016, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, BNPB melakukan penghematan sebesar Rp. 551.078.707.000,- sehingga pagu anggaran BNPB menjadi Rp. 2.902.822.377.000,- sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 21:

Pagu Anggaran BNPB Setelah Penghematan Kode

Program

Pagu Anggaran

Penghematan

Pagu Anggaran setelah Penghematan

103.01.01

Program

Dukungan

Manajemen

Rp. 234.171.672.000,-

Rp. 68.706.807.000,-

Rp. 165.464.865.000,-

dan

Pelaksanaan Teknis Lainnya


97

Kode

Program

Pagu Anggaran

Penghematan

Pagu Anggaran setelah Penghematan

103.01.02

Program

Rp. 148.902.465.000,-

Rp. 35.871.900.000,-

Rp. 113.030.565.000,-

Rp. 13.000.000.000,-

Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 11.000.000.000,-

Rp. 3.057.826.947.000,- Rp. 444.500.000.000,-

Rp. 2.613.326.947.000,-

Rp. 3.453.901.084.000,- Rp. 551.078.707.000,-

Rp. 2.902.822.377.000,-

Peningkatan Sarana Dan

Prasarana

Aparatur BNPB 103.01.03

Program Pengawasan

Dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB 103.01.06

Program Penanggulangan Bencana

TOTAL

Capaian realisasi anggaran BNPB sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.885.212.691.196,- atau sebesar 99.39% dari total pagu anggaran setelah penghematan. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2015 sebesar 95.17%. Tabel 22: Realisasi Anggaran BNPB Setelah Penghematan Kode

103.01.01

Program

Program

Dukungan

Pagu Anggaran setelah

Realisasi

%

Penghematan

Anggaran

Capaian

Rp. 165.464.865.000,-

Rp. 157.225.544.833,-

95.02%

Rp. 113.030.565.000,-

Rp. 111.863.823.321,-

98.97%

Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya 103.01.02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB


98

Kode

103.01.03

Program

Program

Pengawasan

Peningkatan

Dan

Pagu Anggaran setelah

Realisasi

%

Penghematan

Anggaran

Capaian

Rp. 11.000.000.000,-

Rp. 10.649.097.907,-

96.81%

Rp. 2.613.326.947.000,-

Rp. 2.605.474.225.135,-

99.70%

Rp. 2.902.822.377.000,-

Rp. 2.885.212.691.196,-

99.39%

Akuntabilitas

Aparatur BNPB 103.01.06

Program

Penanggulangan

Bencana TOTAL

PERSENTASE REALISASI PER PROGRAM 100.00% 99.70% 99.00% 98.97% 98.00% 97.00% 96.81% 96.00% 95.00% 95.02% 94.00% 93.00%

92.00% 1 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTeknis Lainnya 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB

3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB 4 Program Penanggulangan Bencana

Gambar 51: Persentase Realisasi Anggaran BNPB Per Program Tahun 2016


99

Tabel 23.Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Dan Tahun 2016 Per Program 2016

2015 No

1

Program Pagu

Realisasi

%

Pagu Setelah Penghematan

Realisasi

%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

234.613.640.000

213.537.526.540

91,02

165.464.865.000

157.225.544.833

95.02

450.253.958.000

336.248.803.203

74,68

113.030.565.000

111.863.823.321

98.97

21.475.000.000

18.284.273.233

85,14

11.000.000.000

10.649.097.907

96.81

2.884.747.200.000

2.849.408.961.000

98,77

2.613.326.947.000

2.605.474.225.135

99.70

3.591.089.798.000

3.417.479.563.976

95,17

Teknis Lainnya 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

4

Program Penanggulangan Bencana Total


2.902.822.377.000

2.885.212.691.196

100

99.39

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja BNPB disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di Tahun 2016 serta mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama BNPB, disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan capaian kinerja di tahun 2016. Dengan situasi dan perubahan iklim yang mendorong peningkatan resiko bencana, langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan BNPB dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain: 1. Kesiapan menghadapi ancaman bencana tahun 2017, yang diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran dana cadangan bencana dalam APBN; 2. Pengalokasian anggaran dana kontinjensi untuk kesiapsiagaan dalam APBN; 3. Percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019, yang diikuti dengan peningkatan upaya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar lembaga; 4. Percepatan penyelesaian National Logistic Support fo DM di 6 wilayah pulau yang dilengkapi dengan dukungan peralatan transportasi yang memadai untuk konektivistas mobilisas akses wilayah terpencil, terluar dan terisolir; 5. Memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan BPBD dalam kerangka pelaksanaan UU 23/2015; 6. Restrukturisasi kelembagaan BNPB dalam menghadapi perubahan dinamis dan multidimensional lingkungan kebencanaan; 7. Penyelesaian penanganan bencana di Sinabung, Purworejo, Garut, Pidie Jaya, dan Bima. LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016

101

8. Budaya sadar bencana masih perlu ditingkatkan, risiko bencana perlu didorong masuk sebagai dimensi kehidupan sehari-hari, dan peningkatan kapasitas perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan, agar terbangun kemandirian masyarakat dalam penanggulanan bencana; Dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran kepada pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya.


102

LAMPIRAN


103

PERNYATAAN PERJAN1IAN KINERJA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BNPB

PERJANllAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan -akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Willem Rampangilei

Jabatan

: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

Januari 2016

Kepala BNPB,

Wil m Rampangilei

f

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN

: 2016

Menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko bencana tinggi

Jumlah kabupatenlkota yang difasilitasi kajian risiko bencana


1 haril

24 jam

Prosentase peningkatan penyelesa ian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

65%

Prosentase daerah yang memiliki logistic 1 45% dan peralatan penaggu langan bencana yang memadai .

Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana . L - _ . . L -_ _ _ _ _ _ _ __ _

_ _ '----_

_ _ _ __

_ __

Jakarta,

\

4,5Jam

-I ,

I

Januari 2016

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

1

Tabel 24. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Peta Risiko Bencana Tahun 2016 NO.

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

NO.

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

1

Kota Jambi

Jambi

24

Kota Bogor

Jawa Barat

2

Soralangun

Jambi

25

Pangandaran

Jawa Barat

3

Tanggamus

Lampung

26

Magelang

Jawa Tengah

4

Banyuasin

Sumatera Selatan

27

Jember

Jawa Timur

5

Simalungun

Sumatera Utara

28

Banyuwangi

Jawa Timur

6

Kota Pontianak

Kalimantan Barat

29

Bojonegoro

Jawa Timur

7

Sambas

Kalimantan Barat

30

Buleleng

Bali

8

Ketapang

Kalimantan Barat

31

Lombok Tengah

Nusa Tenggara Barat

9

Sintang

Kalimantan Barat

32

Gorontalo

Gorontalo

10

Landak

Kalimantan Barat

33

Polewali Mandar

Sulawesi Barat

11

Kapuas Hulu

Kalimantan Barat

34

Luwu Timur

Sulawesi Selatan

12

Bengkayang

Kalimantan Barat

35

Parigi Moutong

Sulawesi Tengah

13

Kotabaru

Kalimantan Selatan

36

Poso

Sulawesi Tengah

14

Kapuas

Kalimantan Tengah

37

Morowali

Sulawesi Tengah

15

Kota Palangka Raya

Kalimantan Tengah

38

Sigi

Sulawesi Tengah

16

Kota Tarakan

Kalimantan Utara

39

Kolaka

Sulawesi Tenggara

17

Kota Tarakan

Kalimantan Utara

40

Konawe

Sulawesi Tenggara

18

Tangerang

Banten

41

Kota Ambon

Maluku

19

Sleman

D.I. Yogyakarta

42

Kota Sorong

Papua Barat

20

Kota Yogyakarta

D.I. Yogyakarta

43

Kota Kupang

Nusa Tenggara Timur

21

Bekasi

Jawa Barat

44

Manggarai

Nusa Tenggara Timur

22

Bandung Barat

Jawa Barat

45

Ende

Nusa Tenggara Timur

23

Ciamis

Jawa Barat

Tabel 25. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Kota Tangguh Risiko NO.

DAERAH

PROVINSI

1 2

Kota Yogyakarta Kota Bima

DIY Nusa Tenggara Barat

3

Kabupaten Demak

Jawa Tengah

4

Kota Semarang

Jawa Tengah

5

Kabupaten Magelang

Jawa Tengah

6

Kota Pekalongan

Jawa Tengah

7

Kabupaten Jepara

Jawa Tengah

8

Kabupaten Pemalang

Jawa Tengah

9 10

Kabupaten Klaten Kabupaten Wonosobo

Jawa Tengah Jawa Tengah

11

Kabupaten Cilacap

Jawa Tengah

12

Kabupaten Boyolali

Jawa Tengah


106

Tabel 26. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana Tahun 2016 NO.

DAERAH

PROVINSI

1

Kota Medan

Sumatera Utara

2

Kota Bandar Lampung

Lampung

3

Kota Cilegon

Banten

4

Kabupaten Demak

Jawa Tengah

5

Kabupaten Kendal

6

Kabupaten Gresik

7

Kabupaten Lamongan

8

Kabupaten Tabanan

Bali

9

Kabupaten Gorontalo

Gorontalo

10

Kabupaten Donggala

Sulawesi Tengah

11

Kota Palu

12

Kabupaten Gowa

13

Kota Makassar

14

Kota Balik Papan

Kalimantan Timur

15

Kabupaten Sarmi

Papua

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Tabel 27. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan sister school No

Daerah

SEKOLAH

1

Kabupaten Lombok Timur

SMKN Sambelia

2

Kabupaten Pacitan

MIN Sidoharjo Pacitan SD Sidomulyo IV Ngadirojo

3

Kabupaten Tanggamus

SDN 3 Pasar Madang

4

Kota Samarinda

SMPN 17 Samarinda

5

Kabupaten Minahasa Utara

SMP Kristen Yobel Kema II

6

Kabupaten Ende

SDN Ende 1

7

Kota Bogor

MIN Kota Bogor SDN Sempur Kaler

8

Kabupaten Halmahera Utara

SDN Bailengit

9

Provinsi Bengkulu

MAN Model Kota Bengkulu SMP N 3 Bengkulu Tengah

10

Kabupaten Gowa

MTS Ikhuwah Islamiyah Pattallassang

11

Kabupaten Kolaka

SDN 1 Oneeha

12

Pemerintah Aceh

MAN Model Banda Aceh

13

Kabupaten Sleman (sister school)

Sman 1 Peukan Bada - Aceh Besar


SD Tarakanita Ngembesan - SMP Aloisius Turi SD Pandanpuro 2 - SD Muhammadiyah Pakem

107

Tabel 28. Lokasi Fasilitasi Rencana kontinjensi No

Judul

Lokasi

1

Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor

2

Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

3


Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

4

Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir

Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

5


Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

6


Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

7


8


Kabupaten Pulang Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah

9

Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

10

Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempabumi

Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

11


Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

12


Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua


Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

108

Tabel 29. Lokasi Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana dan Pemasangan Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah

No

Lokasi Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana

Lokasi Pemasangan Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah

1.

Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Kerinci

2.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Purworejo

3.

Kabupaten Seram Bagian Barat

Kabupaten Magelang

4.

Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Cianjur

5.

Kabupaten Maluku Tengah

Kota Manado

6.

Kabupaten Buru

Kabupaten Bantaeng

7.

Kabupaten Kepulauan Aru


8.

Kota Ambon

Kabupaten Lombok Tengah

9.

Kota Jayapura

Kabupaten Lombok Barat

10.

Kabupaten Kepulauan Yapen

Kabupaten Sikka

11.

Kabupaten Biak Numfor

Kota Ambon

12.

Kabupaten Sarmi

Kabupaten Maluku Tengah

13.

Kabupaten Garut

Kabupaten Buru

14.

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Nabire

15.

Kabupaten Wonosobo

Kota Jayapura

16.

Kabupaten Lumajang

Kabupaten Manokwari

17.

Kabupaten Malang

Kabupaten Teluk Manokwari

18.


19.

Kabupaten Sikka

20.

Kota Ternate


109

Tabel 30. Lokasi Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 TAHUN 2016 No

PROVINSI No

1

2

3

ACEH

1

Kab. Deli Serdang

3

Kab. Padang Lawas

4

Kab. Tapanuli Selatan

5

Kab. Labuhan Batu Selatan

6

Kab. Kampar

KECAMATAN

SUMATERA BARAT

LAMPUNG

10

11 JAMBI (KARBUNHUT LA)

No

Meuraxa

1

2

Syiah Kuala

2

3

Sunggal

3

4

Hamparan Perak

4

5

Sosopan

5

Gampong Deah Glumpang Gampong Kampong Jawa Desa Paya Geli Desa Kota Rantang Desa Hulim

6

Sosa

6

Desa Hapung

7

Angkola Sangkunur

8 9

Sungai Kanan Kampung Rakyat

7 8 9 10

Kampar Kiri Hilir

11

11

Tapung

12

12

Siak

13

13

Sungai Apit

14

14

Dayun

15

15

Bonjol

16

16

Panti

17

17

Batipuh

18

18

Batipuh Selatan

19

Kota Bandar Lampung

19

Teluk Butung Timur

Kota Jambi

20

Kab. Siak

Kab. Pasaman

Kab. Tanah Datar

Jambi Timur

20 21 22 23

12

Kab. Tanjung Jabung Timur


DESA/ KELURAHAN

1

10

RIAU (KARBUNHUT LA)

9

6

No

SUMATERA UTARA

8

5

Kota Banda Aceh

2

7

4

KABUPATEN/ KOTA

24 21

Gragai 25

Desa Bandar Tarutung Desa Batu Godang Desa Marsonja Desa Tanjung Mulia Desa Mentulik Desa Karya Indah Kampung Rawang Air Putih Kampung Mengkapan Kampung Dayun Nagari Koto Kaciak Nagari Panti Nagari Gunung Rajo Nagari Guguak Malalo Kel. Kota Karang Kel. Kota Karang Raya Kel. Payo Selincah Kel. Sejinjang Desa Rantau Karya Desa Pandan Sejahtera

110

TAHUN 2016 No

PROVINSI No

7

8

BENGKULU

SUMATERA SELATAN (KARBUNHUT LA)

13

Kab. Kaur

14

Kab. Banyuasin

15

16 9

JAWA BARAT

Kab. Bandung Barat Kab. Cianjur

20

Kota Bogor

Kab. Kendal

JAWA TENGAH 22

13

Kota Cilegon

19

21

12

Kab. Pandeglang

No

Kab. Jepara

23

Kab. Bangkalan

24

Kab. Nganjuk

25

Kab. Sleman

KECAMATAN Dendang

23

Nasal

24

Rambutan

29

25

Talang Kelapa

30

26

Plakat Tinggi

31

27

Batanghari Leko

32

28

Keluang

33

29

Saketi

31

Grogol Pulo Merak

26 27 28

Desa Catur Rahayu Desa Suku Tiga Desa Merpas Desa Sungai Dua Desa Talang Keramat Desa Warga Mulya Desa Talang Leban Desa Mekar Sari

34

Desa Talagasari

35

Desa Sukalangu

36

Kel. Gerem Kel. Lebak Gede Desa Cikahuripan Desa Cinta Asih

37

Lembang

38

33

Cipongkor

39

34

Campaka

40

35

Cibeber

41

36

Bogor Barat

42

37

Bogor Tengah

43

38

Kota Kendal

44

39

Singorojo

45

40

Plantungan

46

41

Keling

47

Kel. Panaragan Kel. Kebondalem Desa Cening Desa Tlogopayung Desa Tempur

42

Kalinyamatan

48

Desa Batukali

43

Mayong

49

Desa Bungu

44

Blega

50

45

Tanjungbumi

51

46

Sawahan

47

Cankringan

54

48

Pakem

55

Desa Blega Desa Tanjungbumi Desa Bareng Desa Kebonagung Desa Umbulharjo Desa Purwobinangun

52


DESA/ KELURAHAN

32

JAWA TIMUR

DI YOGYAKART A

No

22

30

18

11

Kab. Musi Banyuasin

BANTEN 17

10

KABUPATEN/ KOTA

53

Desa Susukan Desa Karangnunggal Kel. Pasirjaya

111

TAHUN 2016 No

PROVINSI No

14

15

16

17

KABUPATEN/ KOTA

26

Kab. Badung

27

Kab. Tabanan

BALI

No

KECAMATAN

57 58

Sulangai

Tabanan

59

Sudimara

52

Kerambitan

60

Tibubiu

53

Sambelia

61

54

Labuhan Haji

62 63

Desa Belanting Desa Surya Wangi Desa Baru

64

Desa Kalimango

65

Desa Namodale

66

Turi

50

Petang

51

56

28

Kab. Lombok Timur

29

Kab. Sumbawa

55

Alas

30

Kab. Rote Ndao

56

Lobalain

31

Kota Kupang

57

Oebobo

67

58

Kelapa Lima

68

Desa Metina Kel. Tuak Daun Merah Kel. Oesapa

59

Terentang

69

Desa Empening

70

60

Sei Ambawang

61

Matan Hilir Selatan

Desa Permata Desa Teluk Bakung Desa Sungai Pelang Desa Sungai Besar Desa Garong

NTT

32

33

Kab. Kubu Raya

Kab. Ketapang

71 72 73 74

34 18

KALIMANTAN TENGAH (KARBUNHUT LA)

36

19

Kab. Pulang Pisau

62

Kota Palangkaraya

KALIMANTAN TIMUR

75

Pahandut Kota

77

64

Jekan Raya

78

65

Sungai Tabuk

79

66

Martapura Barat

80

Desa Tangkas

81

Desa Stagen

82

Desa Sungup Kanan

83

Desa Sungai

84

Desa Makroman

Kab. Banjar

67 37

Kab. Kotabaru

38

Kota Samarinda


Desa Henda Desa Tumbang Nusa Kelurahan Kereng Bangkirai Kelurahan Petuk Katimpun Desa Lok Buntar

63

68 69

20

Jabiren Raya

76

35

KALIMANTAN SELATAN (KARBUNHUT LA)

DESA/ KELURAHAN Desa Wonokerto Plaga

49

NTB

KALIMANTAN BARAT (KARBUNHUT LA)

No

70

Pulau Laut Utara Pulau Laut Tengah Kelumpang Hulu Sambutan

112

TAHUN 2016 No

PROVINSI No

KABUPATEN/ KOTA

No

KECAMATAN

(KARBUNHUT LA)

85

39

40 21

No

SULAWESI UTARA

Kab. Kutai Timur

Kab. Minahasa

41

Kab. Bolaang Mongondouw

DESA/ KELURAHAN Desa Sungai Kapih Desa Sangatta Utara

71

Sangatta Utara

86

72

Sangatta Selatan

87

73

Teluk Pandan

88

74

Tombulu

89

75

Pineleng

90

Desa Teluk Pandan Desa Rumengkor Desa Tateli

76

Sangtombolang

91

Desa Bolangat

92

Desa Lolanan

77

Sumalata

93

78

Monano

94

79

Tobadak

95

Desa Hutakalo Desa Mokonowu Desa Sejati

80

Pangale

96

Desa Pangale

97

Desa Lemusa

98

Desa Gangga

99

Desa Ambulanu Desa Lalonggotomi

Desa Sangkima

22

GORONTALO

42

Kab Gorontalo Utara

23

SULAWESI BARAT

43

Kab. Mamuju Tengah

24

SULAWESI TENGAH

44

Kab. Parigi Moutong

81

Parigi Selatan

25

SULAWESI TENGGARA

45

Kab. Konawe

82

Pondidaha

83

Tiroang

101

26

SULAWESI SELATAN

Kel. Mattiro Deceng

84

Simbang

102

Desa Banto Tallasa

103

Desa Hutumuri

104

Desa Amahusu

27

28

MALUKU MALUKU UTARA

46

47

48

100

Kab. Maros

Kota Ambon Kab. Halmahera Utara

86

Letimusu Selatan Teluk Ambon

87

Galele Barat

105

Desa Roko

88

Galele Utara

106

Desa Limau

85

107 29

PAPUA

49

Kab. Jayapura

89

Distrik Depapre 108


Kampung Tablasupa Kampung Tablananusa

113

Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana

Recommend Documents