PENELUSURAN INVESTASI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

PENELUSURAN INVESTASI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DAFTAR ISI I. PENGANTAR II. INVESTASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA SETIAP K/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Sosial Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. 3.2.

Kesimpulan Rekomendasi

1

I. PENGANTAR Sebagai negara rawan bencana, sudah seharusnya Pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya yang perlu untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu Bappenas melakukan penelitian mengenai sejauhmana pemerintah dan masyarakat telah melakukan kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB). PRB diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Termasuk dalam pengertian PRB adalah antara lain: upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, meminimalkan dampak yang terjadi jika terjadi bencana, memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, mitigasi bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, peningkatan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Adapun pengertian investasi dalam penelitian ini adalah anggaran yang telah/akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan PRB tersebut. Disebut investasi karena anggaran ini tidak untuk habis dikonsumsi namun sebagai modal dalam menghadapi kemungkinan kerugian finansial yang dapat terjadi karena adanya bencana. Investasi PRB ada yang bersifat berdiri sendiri (stand alone) yaitu khusus terkait dengan pencegahan bencana, dan ada yang bersifat tergabung (embedded) dengan kegiatan lain, sehingga besarnya anggaran tidak dapat diidentifikasi. Yang ingin diketahui adalah besarnya investasi yang berdiri sendiri, namun jika tidak ada maka investasi yang tergabung pun cukup bermanfaat untuk memberikan gambaran sejauh mana PRB telah dilakukan. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perencanaan selanjutnya. Penelitian dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner dilanjutkan dengan diskusi intensif dengan Biro Perencanaan K/L. Hasil analisis diuraikan dalam Bab II dan kesimpulan dan rekomendasi diuraikan dalam Bab III.

2

II. INVESTASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA SETIAP K/L 1.

KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.1.

PERAN LEMBAGA DALAM PRB

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) mempunyai tugas mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Lembaga lain yang berada dibawah koordinasi Kemenko Kesra antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemenko Kesra mempunyai perhatian kebencanaan karena penanggulangan bencana ditangani oleh beberapa kementerian/lembaga sesuai fungsi masing-masing. Kemeno Kesra mempuanyai satu unit setingkat Eselon II yang khusus menangani masalah kebencanaan, yaitu Asisten Deputi Urusan Bencana, di bawah Deputi Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial. Fungsi AsdepUrusan Bencana adalah memberikan rekomendasi kepada Deputi Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial mengenai isu-isu lintas sektor terkait dengan masalah kebencanaan. 1.2.

KEGIATAN DAN INVESTASI 2011

Berdiri sendiri (stand alone) No 1

Kode Anggaran 2540 2540.01

(Rp Juta) Rencana Investasi 1.544,0

Kegiatan Koordinasi kebijakan urusan bencana Usulan rekomendasi kebijakan urusan bencana

1.544,0

Sumber: Kementerian Keuangan

1.3. No

RENCANA AKSI 2010-2011 Kegiatan

1

Koordinasi bidang penanggulangan kerawanan sosial dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial dan kesejahteraan rakyat

1

Peningkatan koordinasi urusan dinamika alam dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial Peningkatan koordinasi urusan konflik sosial dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial Peningkatan koordinasi urusan pemulihan lingkungan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial Peningkatan koordinasi urusan dampak teknologi dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial

2 3 4

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 1.000 1.200 600

750

600

750

600

750

600

750

3

No

Kegiatan

5

Peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan bencana alam Peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan konflik sosial Peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan perubahan lingkungan Peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat terhadap gangguan dampak teknologi Peningkatan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan kerawanan sosial Tersinkronisasinya upaya pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka penggulangan kerawanan sosial Peningkatan upaya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi sda terhadap gangguan kesejahteraan rakyat Penyusunana kebijakan tentang penguatan ketahanan sosial masyarakat Penyusunana kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko gangguan kesejahteraan rakyat Penyusunana kebijakan tentang kedaruratan gangguan kesra Peningkatan upaya pengendalian dampak negatip penggunaan teknologi Peningkatan upaya peneyediaan data dan informasi kerawanan sosial Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana Peningkatan komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan kerawanan sosial Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kerawanan sosial Jumlah

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rencana Investasi 2010 2011 600 750 600

750

600

750

600

750

600

750

600

750

600

750

600

750

600

750

600 600

750 750

600

750

600

750

600

750

600

750

12.400

15.450

Sumber: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012, Bappenas-BNPB (2009)

1.4.

UNIT KERJA PELAKSANA

Bidang Pengurangan Risiko Bencana, Asisten Deputi Urusan Bencana, DEPUTI KOORDINASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANAN SOSIAL

4

2.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

2.1.


BNPB berfungsi melakukan koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah, mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan; mengoptimalikan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; dan meningkatkan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta mempercepat pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana bersama dengan instansi lain. Dalam organisasi BNPB, terdapat unit kerja Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan tugas pokok melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan penanganan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dalam melaksanakan tugas ini, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana; mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana; melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana; memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana. Dalam Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdapat Direktorat Pengurangan Risiko Bencana yang berfungsi: mengkoordinasikan penyusunan rencana dan kebijakan pencegahan bencana; memberikan dukungan teknis di bidang pencegahan bencana; memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana.

2.2.



Kode Anggaran 3873

2 3 4

3878 3882 3883

5 6

3887 3889

7

3890

8 9

3892 3893

Kegiatan Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana Direktorat Logistik Pencegahan dan pengurangan risiko bencana Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana Direktorat Peralatan Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam

Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 1.845,2 8.474,1 66.347,5 25.460,0 120.919,4 283.450,0 1.980,0 5.910,0 28.760,0 543.146,2

Sumber: Biro Perencanaan BNPB, Kementerian Keuangan

5

2.3.

RENCANA AKSI 2010-2011

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 30.000 36.000

No

Kegiatan

1

Penyelenggaraan koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan serta sumber daya di setiap tingkat

2

Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana

30.000

36.000

3 4

Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melakukan analisis risiko bencana Identifikasi tindakan PRB di seluruh Provinsi dan kab/kota

36.000 40.000

43.200 48.000

5 6

Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan Penyusunan 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana

12.000 800

14.400 450

7 8

Seluruh masyarakat sadar dan akrab dengan bencana Pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana Penyediaan tenaga yang kompeten dalam PRB di setiap desa rawan bencana Pemantauan risiko bencana di seluruh Provinsi dan Kab/Kota Penyelenggaraan penerapan upaya fisik, non fisik dan peraturan perundangan PB Penyediaan informasi sumber bahaya atau ancaman bencana Penyelenggaraan sistim pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana

56.000 45.000

67.200 54.000

60.000

72.000

42.000 45.000

50.400 54.000

36.000 45.000

43.200 54.000

Pengendalian penataan ruang sesuai standard Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar Sosialisasi peraturan, kebijakan dan pedoman tata bangunan Pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar Setiap gejala kejadian bencana terlaporkan secara cepat kepada Pemda dan kemudian diteruskan ke instansi terkait di beberapa lokasi Analisis setiap pengamatan gejala kejadian bencana di beberapa lokasi Penetapan status ancaman bencana setiap hasil analisis di beberapa lokasi Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media

60.000 150.000 120.000 200.000 24.000

72.000 180.000 144.000 240.000 28.800

24.000

28.800

28.000

33.600

500

500

22

Pengelolaan sistim informasi peringatan bencana yang evidance based di seluruh Indonesia

50.000

60.000

23 24

Penanggulangan setiap ancaman bencana baik di beberapa lokasi Penyelenggaraan promosi kerentanan masyarakat rawan bencana berskala nasional Penyediaan dokumen perencanaan partisipatif PRB di desa

60.000 26.000

72.000 31.200

15.000

18.000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

25

6

Rencana Investasi 2010 2011 25.000 30.000

No

Kegiatan

26

Pembentukan komitmen semua unsur/stakeholder akan pentingnya PRB berbasis masyarakat

27

Pembentukan komitmen semua unsur/stakeholders dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat disemua tingkat

20.000

24.000

28

Penyediaan dokumen komitmen daerah dalam mekanisme dan kesiapan PRB Penyelenggaraan penyusunan dan uji coba rencana Penanggulangan kedaruratan bencana

20.000

24.000

30.000

36.000

30

Penyelenggaraan pengorganisasian, pemasanagan dan pengujian sistim peringatan dini

26.000

31.200

31 32

Penyediaan barang pasokan kebutuhan dasar Penyelenggaraan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan geladi tanggap darurat di semua daerah rawan bencana

120.000 240.000

144.000 288.000

33 34 35

Penyediaan rencana tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana Penyediaan data, informasi protap tanggap darurat bencana Penyediaan logistik dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

60.000 200.000 400.000

72.000 240.000 480.000

29

Jumlah

2.376.300 2.850.950


2.4.


Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

7

3.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

3.1.


Kementerian Dalam Negeri dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu Kemendagri mempunyai misi memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; disamping misi-misi lain yang diembannya. Dalam melaksanakan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan berbagai kebijakan antara lain dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum secara nasional. Salah satu sub-bidang dalam fungsi pemerintah umum adalah penguatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan PB ini, Kemendagri melakukan fasilitasi kepada pemda dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l dengan memberikan bantuan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana; dan meningkatkan kemampuan aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. 3.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No 1 2 3 4 5 6

Kode Anggaran 1240.01 1240.02 1240.03 1240.03 1240.07 1240.99

Kegiatan Peraturan bidang pencegahan dan penanggulangan bencana Rekomendasi bidang pencegahan dan penanggulangan bencana Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan bidang pencegahan dan penanggulangan bencana Laporan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan bidang pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah Database bidang kebencanaan Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 2.995,5 1.600 8.604,5 11.168,2 300 21.490 46.158,2

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri

3.3.


No

Kegiatan

1

Peningkatan pemahaman aparatur pemda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Peningkatan peran pemerintah daerah dalam memahami masalah penanganan bencana Pelatihan motivasi petugas kebakaran dengan cara memberikan reward Perencanaan pola keterpaduan dalam penanggulangan kebakaran

2 3 4

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 1,000 1,000 250 2,500

1,000

1,500

8

No

Rencana Investasi 2010 2011 3,000

Kegiatan

5

Peningkatan ketrampilan dan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana

6

Fasilitasi daerah dalam upaya mitigasi bencana dan bahaya kebakaran. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana. di daerah agar lebih terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan

7

300 4,000

8

Pelaksanaan kegiatan SCDRR baik di pusat dan daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

9

Pembangunan posko Kemendagri sebagai pusat komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana Fasilitasi koordinasi penyelesaian masalah kelembagaan dan ketatalaksanaan bidang kebencanaan di daerah.

500

Peningkatan pemahaman aparatur pemda dalam upaya mitigasi bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemantapan kesamaan tujuan bagi Pemda dalam pembentukan BPBD Peningkatan kesiapsiagaan aparat Pemda dalam penanggulangan wabah Pemutakhiran data dan informasi mengenai darah rawan bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3,000

Inventarisasi data dan informasi kebencanaan yang termuat dalam Database Sarpras Kebencanaan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien di 6 (enam) Provinsi. Fasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.

980

Peningkatan pemahaman yang sama tentang pemanfaaan tekonologi informasi dalam penanggulangan bencana di daerah. Identifikasi pola kerjasama pemanfaatan sarpras antar daerah dalam rangka penanggulangan bencana melalui enyusunan database sarpras penanggulangan bencana Penyelenggaraan kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangaka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisisensi dan efektif Penyelenggaraan kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisisen dan efektif

700

10 11 12 13 14 15

16

17 18 19 20

Jumlah

1,000

400

300 300 300

250

300

500

14 200

20,794

2,500


3.4.


Direktorat Pencegahan dan PEMERINTAHAN UMUM

Penanggulangan

Bencana,

DIREKTORAT

JENDERAL

9

4.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

4.1.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sebuah unit kerja di Kementerian ESDM, adalah salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi mengungkap potensi bencana geologi bagi kepentingan perlindungan manusia dan potensi ekonomi. Fenomena alam yang menjadi perhatian PVMBG adalah gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah dan gunung api. PVMBG membawahi 3 bidang kegiatan, yaitu penyelamatan dan penyidikan gunung api, mitigasi gempabumi dan gerakan tanah dan evaluasi peta bencana. PVMBG berperan dalam PRB dengan melakukan penyusunan peta (geologi gunungapi aktif, kawasan rawan bencana gunungapi aktif, zona kerentanan gerakan tanah, kawasan rawan bencana gempabumi dan tsunami), pemantauan gunungapi aktif, pelatihan dan pameran kebencanaan, penyusunan pedoman/peraturan/norma mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, dan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi. 4.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No

Kode Anggaran

1 2

Kegiatan Penyusunan peta geologi gunungapi aktif Penyusunan peta kawasan rawan bencana gunungapi aktif skala 1 : 50.000 Penyusunan peta yang diterbitkan peta zona kerentanan gerakan tanah Penyusunan peta yang diterbitkan peta kawasan rawan bencana gempabumi dan tsunami Penyusunan gunungapi yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe a dari pos pengamatan gunungapi Penyusunan kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran Penyusunan pedoman/peraturan/norma mitigasi bencana gunungapi dan pedoman gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami Penyusunan layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi

3 4 5 6 7

8 Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 3.360 1.580 6.530 2.870 9.540 0.740 1.540 2.000 28.160

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian ESDM

4.3. No 1 2

RENCANA AKSI 2010-2011 Kegiatan Analisis risiko bencana Penyediaan dokumen rencana kontijensi untuk memudahkan pemerintah daerah apabila terjadi bencana

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 1,022 1,175 703 808

10

No 3 4 5

Kegiatan Peningkatan ketahanan dan pengetahuan masyarakat/lembaga mengenai kebencanaan geologi Peningkatan kesiapan masyarakat menghadapi bencana Pemantauan tingkat aktivitas gunungapi secara menerus

6 7

Peningkatan kualitas pemantauan gunungapi Penyediaan informasi kawasan rawan bencana gunungapi, gempabumi, tsunami, dan zona kerentanan gerakan tanah

8

Penyediaan informasi analisa risiko gunungapi, gempabumi, tsunami, dan gerakan tanah untuk penyusunan tata ruang Penyediaan informasi prakiraan kejadian gerakan tanah Pemantauan tingkat aktivitas gunungapi pada level waspada Peningkatan pemahaman masyarakat/lembaga tentang mitigasi bencana geologi Peningkatan pengetahuan masyarakat/lembaga penanganan bencana mengenai kebencanaan geologi Peningkatan pemahaman masyarakat/lembaga tentang mitigasi bencana geologi Jumlah

9 10 11 12 13

Rencana Investasi 2010 2011

1,266

1,456

1,907

2,193

1,907

2,193

24 971 1,050

24 1,117 1,050

720

828

9,569

10,843


4.4.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BADAN GEOLOGI

11

5.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

5.1.


Salah satu tugas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah melakukan perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Indonesia memiliki benda cagar budaya (BCB) sebanyak 8.783 benda/situs. Dalam rangka perlindungan BCB dari berbagai faktor yang merusak, termasuk ancaman bencana alam, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis kepada pemda dan masyarakat di bidang peninggalan purbakala. 5.2.


Berdiri sendiri (stand alone): tidak ada Bergabung dengan kegiatan lain (embedded): tidak ada Potensi kegiatan PRB: No

Kode Anggaran

Kegiatan

1

2594

2 3 4

2594.08 2598 2598.01

Sarana perlindungan dan pengembangan peninggalan purbakala Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala Cagar budaya yang dilindungi

5 6 7

2598.02 2598.04 2598.06

Cagar budaya yang dipelihara Cagar budaya yang dipugar Cagar budaya yang ditetapkan

8

2598.09

bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala

Pengembangan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan


5.3.

RENCANA AKSI 2010-2011: tidak ada

5.4.


1. Direktorat Peninggalan Purbakala, DIREKTORAT PURBAKALA 2. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

JENDERAL

SEJARAH

DAN

12

6.

KEMENTERIAN KEHUTANAN

6.1.


Kementerian Kehutanan bertanggung jawab menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai-sungai besar untuk mengurangi risiko bencana alam berupa banjir, longsor dan kekeringan. Kemenhut melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seperti hutan mangrove, gambut dan rawa agar dapat berfungsi optimal secara ekologis. Hal ini mengingat lahan dan hutan yang baik memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Saat ini lahan kritis masih luas terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan lahan kritis berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, dan berpengaruh pada sistem tata air yang berkaitan erat dengan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor. 6.2.


A. Berdiri sendiri (stand alone) No

Kode Anggaran

1 2 3

Kegiatan

4 5

Operasional stasiun satelit pemantau data hotspot Verifikasi dan groundcheck hotspot Penyusunan Rapermenhut tentang pembuatan standar dan kriteria peta kerawanan kebakaran hutan Monev tindak lanjut data hotspot Monitoring jaringan Indofire

6

Bantuan teknis pemadaman kebakaran hutan

7 8 9 10

Peningkatan peran MPA dalam pencegahan kebakaran hutan Pelatihan dan pembentukan MPA Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada sekolah Penyegaran MPA Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 836.976 237.930 277.890 263.750 65.180 383.400 1.180.000 356.350 124.250 230.550 2.176.400

Sumber: Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan

B. Tergabung dengan kegiatan lain (embedded) No 1 2

Kode Anggaran 2267 2268

3

2269

4

2276

5

2292

Kegiatan Pengembangan penyuluhan kehutanan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur kementerian kehutanan dan sdm kehutanan lainnya Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan Pembinaan standardisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dan reklamasi hutan di DAS prioritas

(Rp Juta) Rencana Investasi 18.465,1 143.568,0 23.279,2 11.690,0 58.787,3

13

No 6

Kode Anggaran 2293

7

2295

8

2296

9

2300

10

2303

11

2318

Rencana Investasi

Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS

52.488,9

Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi daerah aliran sungai Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial, dan pembinaan hutan lindung Pengendalian kebakaran hutan Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi Jumlah

2.496.942,6 18.362,8 49.554,4 55.986,9 104.251,7 3033376,9


6.3. No


(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 1,200 1,200

1

Pembentukan dan pengembangan Forum DAS

2 3

Rehabilitasi lahan daerah penyangga rawan kebakaran hutan dan lahan Sosialisasi PDAS

6,800 1,100

7,300 1,100

4

Pengelolaan SSOP di 36 BPDAS

2,000

2,000

5 6 7 8

Pemetaan daerah rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi Rehabilitasi lahan gambut di Kalimantan Tengah, Jambi, Riau Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di Cianjur, Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutanWonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Temanggung Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Ngawi, Bojonegoro Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Garut, Kutopanjang Rehabilitasi lahan kritis di 200 kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 20 % dari luas lahan Rehabilitasi lahan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Riau, jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur Penyediaan dan terpasangnya AWS

3,000 10,000 475,000 365,350

3,000 10,000 275,000 150,450

168,000

60,670

171,000

50,850

95,000

30,850

500,000

500,000

9,565 1,000

7,850 2,000

500 1,000 1.810,5

500 2,000 1.104,7

9 10 11 12 13 14 15 16

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di 464 Kab/Kota Pelatihan petugas daerah tentang PDAS Jumlah

Sumber: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012, Bappenas-BNPB (2009) 14

6.4.


1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial 3. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

15

7. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.1.


Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan terhadap sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk, hingga korban jiwa. Sejak peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang lalu, KKP mulai melakukan upaya nyata untuk mitigasi bencana alam serta memperkenalkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan kepada masyarakat pesisir dan masyarakat luas. Upaya mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta lokasi yang menjadi sentra-sentra pembangunan kelautan dan perikanan menjadi perhatian KKP dalam melaksanakan pengelolaan risiko bencana melalui pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan, pengembangan SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut. 7.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No 1 2 3 4

Kode Anggaran 2364.04.002 2364.04.003 2365011 2365.06

Kegiatan Pulau kecil yang siap terhadap bencana Pulau kecil yang terfasilitasi rehabilitasi ekosistemnya Disaster resilient minapolitan area Dokumen peraturan perundangan dan NSPK bidang pesisir dan lautan

(Rp Juta) Rencana Investasi 1.036,0 813,7 4.192,9

Jumlah

1.037,1 6.043,8


7.3.


(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 2.000 4.000 200 100

No

Kegiatan

1 2

Fasilitasi rencana mitigasi bencana di 30 kawasan Penyusunan norma, stantar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3

Peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di 30 kawasan Penanaman greenbelt untuk mitigasi tsunami di 17 lokasi Penanaman vegetasi pantai di 17 lokasi Pembangunan sarana struktur ramah bencana di 24 kawasan

500

1.000

800 800 40.000

2.000 2.000 4.000

Jumlah

44.300

13.100

4 5 6


7.4.


Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Pesisir dan Kelautan, DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)

16

8.

KEMENTERIAN KESEHATAN

8.1.


Kementerian Kesehatan menempatkan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan (serta pemberdayaan masyarakat) sebagai salah satu dari delapan prioritas Kementerian dalam periode 2010-2014. Untuk menangani masalah kesehatan penduduk yang terkena bencana, Kemkes telah memiliki Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK). PPKK berfungsi: Penyusunan rancangan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dalam penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain, berkoordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian di bidang pemantauan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain, memobilisasi sumber daya dalam penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain, mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain. PPKK mempunyai misi menggerakkan upaya penanganan krisis dan masalah kesehatan lain yang lebih bernuansa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dari pada tanggap darurat dan rehabilitasi, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau secara profesional, meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan krisis dan masalah kesehatan lain serta menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk penanganan krisis dan masalah kesehatan lain. Dalam melaksanakan misinya, PPKK mempunyai kebijakan antara lain: penanganan krisis dan masalah kesehatan lain lebih menitikberatkan kepada upaya sebelum terjadinya bencana; pengorganisasian penanganan krisis dan masalah kesehatan lain di daerah dilaksanakan dengan semangat desentralisasi dan otonomi; penanganan krisis masalah kesehatan lain diselenggarakan dengan Penguatan koordinasi dan kemitraan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, memantapkan jaringan lintas program dan lintas sektor, memantapkan sisitim informasi dan komunikasi penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, meningkatan kapasitas Sumber Daya Kesehatan dan Masyarakat guna menunjang kemandirian masyarakat dalam panangana krisis dan masalah kesehatan lain, setiap korban akibat krisis dan masalah kesehatan lain mendapatkan kesehatan pelayanan kesehatan secara mungkin secara optimal dan manusiawi dan responsif gender. 8.2.


Berdiri sendiri (stand alone) 1. PUSAT PELAYANAN KRISIS KESEHATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kode Anggaran 2044.01 2044.02 2044.03 2044.04 2044.05 2044.06 2044.08 2044.10

Kegiatan Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan Kebijakan/pedoman penanggulangan krisis kesehatan Produk informasi penanggulangan krisis kesehatan Penanggulangan bencana Advokasi kebijakan penanggulangan krisis kesehatan Dokumen koordinasi penanggulangan krisis kesehatan Alat pengolah data Layanan perkantoran

(Rp Juta) Rencana Investasi 17.820,8 3.388,4 2.702,9 115.468,3 789,1 2.679,5 1.926,2 3.907,5

17

No 9 10

Kode Anggaran 2044.11 2044.12

Rencana Investasi 337,6 5.104,2 154.125

Kegiatan Dokumen perencanaan, anggaran dan keuangan Laporan pembinaan dan kegiatan Jumlah

Sumber: PPKK, Kementerian Kesehatan

2. UNIT KERJA LAIN (Rp Juta) Rencana Investasi

Unit Kerja

Kegiatan

BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Peningkatan Kapasitas SDM Farmasi Kab/ Kota dalam Manajemen Logistik Obat Bencana di Maluku Utara Peningkatan Kapasitas SDM Farmasi Kab/ Kota dalam Manajemen Logistik Obat Bencana di Gorontalo Peningkatan Kapasitas SDM Farmasi Kab/ Kota dalam Manajemen Logistik Obat Bencana di Bengkulu

BINA UPAYA KESEHATAN DASAR BINA UPAYA KESEHATAN JIWA DIREKTORAT SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA DAN KESEHATAN MATRA BIRO KEUANGAN DAN BMN

Penanggulangan Medik pra RS

171,9 116,2 96,1 795,0

Monitoring dan Evaluasi pelayanan gadar dan new emerging disease Peningkatan ketrampilan kesehatan jiwa bagi petugas siaga bencana di daerah rawan bencana/konflik

333,5 303,2

Kesiapsiagaan RHA dan tanggap darurat (EWARS) bencana dalam bidang PP-PL

374,5

Pencegahan dan Penanggulangan bencana (Hibah Dalam Negeri dari Masyarakat dan Dunia Usaha)

744,2 2.934,8

Jumlah Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan

8.3. No 1 2 3 4 5 6


(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011

Pengambil kebijakan di pusat dan daerah Penyusunan peraturan-peraturan Pembentukan kelembagaan Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana Analisis risiko bencana Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana

18

No

Kegiatan

7 8 9 10 11

Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan Pengembangan budaya sadar bencana Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan Pengenalan dan pemantauan risiko bencana Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat perencanaan partisipatif penanggulangan bencana Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana Jumlah

12 13 14 15 16 17 18



8.4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

UNIT KERJA PELAKSANA Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, SEKRETARIAT JENDERAL Biro Keuangan dan BMN, SEKRETARIAT JENDERAL Bina Upaya Kesehatan Dasar, DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Bina Upaya Kesehatan Rujukan, DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Bina Upaya Kesehatan Jiwa, DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Sekretariat Ditjen Bina Gizi Dan Kia, DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA

19

9.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO)

9.1.


Kementerian Kominfo mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informatika di daerah. Salah satu program Kominfo adalah penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika untuk ribuan desa di seluruh Indonesia. Pelaksanaan program ini mencakup sarana berdering desa dan internet. Ketersediaan fasilitas dan akses telekomunikasi di seluruh daerah akan memudahkan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di berbagai daerah rawan bencana. 9.2.


Berdiri sendiri (stand alone): tidak ada Tergabung dengan kegiatan lain (embedded): tidak ada Potensi kegiatan PRB: No

Kode Anggaran

1

3030

Pembinaan dan pengembangan e-government

3030.01 3030.02 3030.03

Regulasi bidang e-government Aplikasi e-government Laporan/rekomendasi hasil kegiatan implementasi e-government

3030.05

Pengadaan sarana dan prasarana e-learning di sekolah Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik Pemanfaatan karya riset bidang penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo Perencanaan dan rekayasa spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

2

3038 3038.01 3038.02

3

3056

Kegiatan

3056.02

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang kerjasama teknik, penataan, dan penetapan alokasi frekuensi radio untuk dinas tetap dan dinas bergerak

3056.03

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang kerjasama teknik, penataan, dan penetapan alokasi frekuensi radio untuk dinas penyiaran, penerbangan, dll

3056.06

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang kerjasama teknik, koordinasi, dan harmonisasi spektrum frekuensi radio


20

9.3. No 1

RENCANA AKSI 2010-2011 Kegiatan Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 2,500

2,500


9.4.


1. Direktorat E-Government, DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA 2. Direktorat Penataan Sumber Daya, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

21

10.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

10.1.


KLH bertanggungjawab memastikan berfungsinya pengembangan sistem peringatan diri bencana dan Peningkatan kemampuan untuk rnengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah: ‘Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.” Kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dijabarkan ke dalam 4 (empat) hal yaitu: Perubahan Iklim; Pengendalian Kerusakan Lingkungan; Sistem Peringatan Dini; dan Penanggulangan Bencana. Perubahan lklim: peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi lahan seluas 500000 h per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi. Pengendalian Kerusakan Lingkungan: penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 660 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan Jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun; penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; dan penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya. Sistem Peringatan Dini: penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulal pada 2010, dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi; dan pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 10.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No 1 2 3 4 5 6

Kode Anggaran 4024.18 4024.21 4024.22 4027.16 4028.281 4028.292

(Rp Juta) Kegiatan

Pemulihan kerusakan pesisir melalui penanaman mangrove Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Pemulihan lahan kritis melalui penanaman pohon Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Pertemuan teknis pembahasan kerentanan dampak perubahan iklim ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua Analisis daya dukung dan daya tampung ekosistem danau/teluk prioritas kawasan wasior

Rencana Investasi 349,7 121,8 196,2 498,1 220,6 500,0

22

No 7

Kode Anggaran 4028.293

8 9

4025.12

10 11

2697.12

12

2705.02.010

4026.13

2705.12

13

2705.02.011

14

2698.01.003

Rencana Investasi

Kegiatan Kajian identifikasi daerah rawan bencana lingkungan di ekoregion Sumapapua Kajian dampak bencana terhadap sda lh di ekoregion Jawa Penyusunan peta rawan lingkungan (peta kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, peta rawan bencana) ekoregion Kalimantan Pemantauan daerah/kejadian bencana tanah longsor Analisis daerah potensial untuk pengembangan perangkat mitigasi Pemantauan data hotspot

400,0 510,8 281,3 444,0 487,5 1.393,6

Penerapan mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan Peningkatan kapasitas orsos dan ormas dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penanangan bahaya kebakaran hutan

Jumlah

3.691,0 3.753,3 12.848,4


10.3. No


(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 1.600 1.600

1

Pengembangan data tutupan lahan sebagai informasi dasar pengurangan bencana

2

Pemulihan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang

500

500

3

Penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di pesisir dan laut

75

75

4

Penyediaan kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah

3.000

3.000

5.175

5.175


10.4.


1. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional 2. Deputi Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 3. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

.

23

11.

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

11.1.


Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi mempercepat rehabilitas dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca konflik serta mitigasi bencana, di samping fungsi-fungsi lain yaitu: memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, memutuska keterisolasian daerah tertinggal, dan mengembangkan daerah perbatasan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Kementerian PDT melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan pemahaman masyarakat dan keikutsertaan lembaga sosial dalam menghadapi bencana; memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan bagi masyarakat di daerah rawan bencana; mengurangi dampak abrasi pantai pada daerah pesisir dan lahan kritis; mencegah bahaya yang ditimbulkan akibat tanah longsor, meningkatkan ekonomi masyarakat pada daerah pasca bencana. Dari seluruh daerah yang tergolong tertinggal, daerah rawan bencana meliputi: 128 kabupaten, terdiri dari 83 kabupaten rawan gempabumi, 63 kabupaten rawan longsor, 40 kabupaten rawan banjir, 21 kabupaten rawan letusan gunung api, dan 12 kabupaten rawan tsunami. 11.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No 1 2

Kode Anggaran 3297.a 3297.b

(Rp Juta) Rencana Investasi

Kegiatan Pengadaan sarana penunjang evakuasi

150,0 350,0

Pencegahan tanah longsor

Jumlah

500,0

Sumber: Biro Keuangan Kementerian Daerah Tertinggal

11.3.


No 1 2 3 4 5 8

Kegiatan Pemahaman masyarakat dan keikutsertaan lembaga keagamaan dalam menghadapi bencana Pengurangan korban jiwa dan kerugian akibat bencana tanah longsor Kecukupan pangan, kesehatan masyarakat pada daerah rawan kekeringan Pengurangan dampak abrasi pantai pada daerah pesisir dan lahan kritis Pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat tanah longsor Peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah pasca bencana Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 500

500 300

250 110

250 300

300

500 500

1.160

2.350


24

11.4.


Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan konflik dan Bencana, DEPUTI PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS

25

12.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

12.1.


Peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penanggulangan bencana alam adalah dengan meningkatkan kepedulian dan kesukarelaan pemuda untuk siap dan sigap menghadapi masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk itu Kemenpora akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader kesukarelawanan di berbagai daerah khusus, termasuk di daerah rawan bencana. 12.2.



Kode Anggaran 3807.02

Kegiatan Pemuda kader kesukarelawanan di daerah bencana

(Rp Juta) Rencana Investasi 699,9

Sumber: Biro Perencanaan Kemenpora

KEGIATAN DAN INVESTASI SEBELUMNYA 2008 Pelatihan pemuda tanggap bencana Rp. 400.000.000,2009 Pelatihan pemuda tanggap bencana Rp. 500.000.000,2010 Pelatihan pemuda tanggap bencana Rp. 587.265.000,12.3.


12.4.


Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan, DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

26

13.

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

13.1.


Kementerian Riset dan Teknologi berperan dalam aspek perumusan kebijakan iptek nasional dan pengkoordinasian program-program ristek dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) – bidang Ristek. LPN K - Ristek terdiri dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain LPNK – Ristek, lembaga-lembaga riset lain adalah Lembaga Litbang Kementerian, Lembaga Litbang Daerah, Lembaga Litbang Perguruan Tinggi, dan Lembaga Litbang Industri (swasta). Menurut Agenda Riset Nasional 2010-2014, program riset pemerintah difokuskan pada enam agenda riset, yaitu: ketahanan pangan, energi, teknologi informsi dan komunikasi, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi pertahanan dan keamanan, dan teknologi kesehatan dan obat. Untuk masingmasing agenda riset akan dikembangkan teknologi material maju. Untuk setiap agenda akan dikembangkan berbagai topik riset. Topik riset yang menyangkut kebencanaan terkandung dalam agenda riset ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi kesehatan dan obat. Topik-topik riset tersebut adalah: (1) Pengembangan model prediksi perubahan iklim terkait dengan produksi tanaman pangan, (2.) Penguasaan sistem peringatan dini bencana pada perangkat penerima penyiaran digital, (3) Pengembangan material yang mampu menyerap air dan menjaga kandungan air untuk mengatasi masalah kekeringan di tanah, dan (4) Pengembangan kualitas SDM bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan evakuasi saat terjadi bencana alam dan buatan. Kementerian Riset selain melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program riset juga melakukan riset tentang berbagai topik. 13.2.


Berdiri sendiri (stand alone) Kode No Kegiatan Anggaran 1 2662 Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana 2 2662.01 Rekomendasi pendayagunaan teknologi mitigasi bencana 3 2663 Adaptasi Perubahan Iklim 4 Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk 2663.01 penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 4.000,0 4.000,0 8.000,0


13.3.


13.4.


Asisten Deputi Iptek Pemerintah, DEPUTI PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BIDANG

PENDAYAGUNAAN

ILMU

27

14.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

14.1.


Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan, membuat pedoman, standar pelayanan minimum; menetapkan status dan fungsi jalan; menetapkan pedoman konservasi arsitektur bangunan; dan melakukan penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang pekerjaan umum dan permukiman. Kementerian PU telah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang berisi kebijakan, strategi dan program mitigasi dan adaptasi menghadapi dampak negatif perubahan iklim. Kebijakan yang dijalankan adalah: menerapkan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur sumber daya air untuk menjamin ketahanan pangan dan mengurangi risiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai; meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi potensi banjir/genangan, krisis air dan sanitasi; serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat dengan memepertimbangkan faktor perubahan iklim dan kebencanaan. Kementerian PU bertugas melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pencegahan bencana, seperti mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi, mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan; meningkatkan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana; meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kementerian PU juga bertugas melindungi garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai; menyelenggarakan penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana; menyediakan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial; meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana dan memberikan program-program terkait mitigasi bencana di daerah tertinggal. 14.2.



Kode Anggaran 2413

1 2414 2 2423 3

Kegiatan Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan Pembinaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat


28

No

Kode Anggaran 2424

4 2412.07.002. 013 2431.01.101

5 6

2431.04.402

7

2431.04.401 8 2432.01.001. 134 2432.01.202

9 10

2434.02.200 11 2434.02.200 12

Kegiatan bencana Pembinaan dan pelaksanaan sungai, danau, waduk, pengendalian lahar dan pengamanan pantai Penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman rawan bencana Naskah ilmiah penelitian model pengelola bencana banjir di daerah aliran sungai (study kasus DAS Bengawan Solo) Model sistem penelitian model pengelolaan bencana banjir di aliran sungai (studi kasus DAS Bengawan Solo) Model sistem penelitian tipologi sumber material debris pada longsoran (studi kasus K. Luk Ulo Desa Taman Winangun Kebumen) Penyusunan naskah ilmiah litbang teknologi longsoran jalan (monev tahun ke-2 ) Penelitian dan pengembangan teknologi bangunan tahan gempa (analisis hazard kegempan dan analisis kerentanan bangunan) Penelitian sosial ekonomi dalam rangka penanggulangan bencana (Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air) Penelitian sosial ekonomi dalam rangka penanggulangan bencana (Pusat Litbang Sosial Ekonomi Budaya Dan Lingkungan)

Jumlah

Rencana Investasi 5.963,5 2.736,8 131,2 688,4 510,5 981,3 3.534,6 355,0 300,0 21,984.40


B. Tergabung dengan kegiatan lain (embedded) No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kode Anggaran

Kegiatan

2388

Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan permukiman

2390

Penyelenggaraan dan pengembangan data dan sistem informasi bidang pekerjaan umum dan permukiman

2398 2399 2400 2401

Pembinaan pelaksanaan penataan ruang Daerah II Pembinaan pelaksanaan penataan ruang Daerah I Pelaksanaan penataan ruang nasional Pelaksanaan pengembangan perkotaan

2409

Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional

2412

Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan permukiman

2431

Penelitian dan pengembangan subbidang sumber daya air

(Rp Juta) Rencana Investasi 132.115,9 41.216,2 195.350,0 148.198,0 49.150,0 72.667,9 25.668.066 ,0 4.082.248, 0 136.093,3

29

No

Kode Anggaran

10 11

2432 2433

Rencana Investasi

Kegiatan Penelitian dan pengembangan subbidang jalan dan jembatan Penelitian dan pengembangan subbidang permukiman

Jumlah

128.858,8 92.900,8 30.746,8


14.3. No


1

Melindungi dan Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan agar tidak rentan terhadap bencana

2

Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 9.500 19.600 9.000

-

Teridentifikasi gejala bencana secara dini sebelum menimbulkan bencana. Terwujudnya sistem informasi (data dan peta) untuk kawasan rawan bencana di setiap Propinsi dan Kabupaten.

111.000

140.000

Penyediaan pengembangan sistem monitoing dan audit pemanfaatan ruang dengan remote sensing. Penyediaan strategi dan program pemulihan fungsi lahan Kawasan Lindung Dataran Dieng. Pengurangan risiko dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik. Pembangunan pengendali banjir untuk membebaskan daerah dari banjir seluas 350.000 Ha.

1.000

-

750

-

15.500

-

3.800.000

4.000.000

180.000

100.000

30.000 500 15.000

36.000 4.400 15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1.500

1.500

1.000

-

Pembangunan pengendali lahar gunung berapi untuk membebaskan daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha. Penanganan longsoran tebing Penguatan badan jalan dari longsoran. Penyediaan peralatan (IPA Mobile, Pipa, Hidran Umum, Pompa, Mobil Tanki untuk penanganan darurat bidang air minum dan air limbah. Penyediaan peralatan (WC, Knock Down, MK Mobile, Alat Berat, Pompa Banjir, Pompa lumpur untuk penanganan darurat bidang penyehatan lingkungan permukiman. Penyediaan peralatan (tenda keluarga, hunian darurat untuk penanganan darurat bidang perumahan dan permukiman. Pembentukan Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya Penyediaan panduan dan petunjuk teknis pengurangan risiko bencana. Penyediaan model pelibatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jumlah

1.000 4.199.750

4.340.500


30

14.4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

UNIT KERJA PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Lingkungan Kota Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Balai Sabo, Yogyakarta Balai Sungai, Surakarta

31

15.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

15.1.


Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk menyelenggarakan pendidikan penanggulangan bencana di sekolah melalui: pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah, pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstrakurikuler, dan membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah. Topik bencana yang dikenalkan meliputi gempa, tsunami, banjir, kekeringan, kebakaran, dll. sesuai dengan karakteristik setiap daerah. Siswa sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA) yang akan diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Modul pendidikan kebencanaan tidak dimasukkan ke dalam satu pelajaran tertentu, tetapi diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran, seperti Geografi, Agama, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Selain pengenalan pendidikan kebencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional juga melaksanakan Pendidikan Keaksaraan untuk Daerah Bencana, yaitu layanan pendidikan masyarakat tanggap darurat bagi masyarakat korban bencana, melalui pemberian kit pembelajaran, cepat, kreatif, inovatif dan terukur baik secara kualitas maupun kuantitas; pendidikan kesadaran bencana pada siswa dan guru serta pelatihan untuk P3K, pencarian dan penyelamatan, evakuasi, serta menyiapkan rencana manajemen bencana sekolah. Pada tahun 2010 Kemendiknas memberikan Bantuan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada daerah rawan bencana dan pasca bencana untuk melayani warga masyarakat yang belum terlayani dan/atau tidak mungkin terlayani oleh pendidikan formal karena terkena bencana alam. Besar bantuan maksimal sebesar Rp.100.000.000,- untuk setiap lembaga/organisasi kemasyarakatan yang proposalnya disetujui. Dana ini dapat dipergunakan untuk pendidikan nonformal dan informal (minimal 60%) dan rehabilitasi ringan (maksimal 40%). 15.2.



Kode Anggaran

Kegiatan


1

Pembangunan pendidikan daerah bencana alam dan kerusuhan (DIKDAS)

101,1

2

Bantuan sarana pendidikan pasca bencana (DIKMEN)

68,1

3

Bantuan alat dan kegiatan pembelajaran program PAUD tanggap darurat pasca bencana (PAUDNI)

3,0

4

Pengadaan kit belajar kecakapan hidup bagi korban bencana

0,195

5

Pengadaan kit relawan pendidikan nonformal pasca bencana

0,145

Jumlah

176,6

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional

32

B. Tergabung dengan kegiatan lain (embedded) No 1 2

Kode anggaran 2018

Penyediaan layanan pendidikan masyarakat

2018.09

Meningkatnya kualitas program pendidikan masyarakat

2021

Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan

2021.24

Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya

198,6

2021.24

Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya

6.850,5

2023.33 2027 2027.01 2027.02 2027.03 2027.04 2027.05 2027.06 2027.07 2027.08 2027.09 2027.1 2027.11

Guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang rekayasa dan teknologi Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal Ptk-pnf yang mendapatkan insentif kesejahteraan (dekon) Penyempurnaan sistem pembelajaran Model kurikulum Model bahan ajar Model sarana pembelajaran Satuan pendidikan pengembang kurikulum Buletin kurikulum Bahan standar kompetensi pendidikan Pengembang kurikulum provinsi Pengembang kurikulum kab/kota Laporan penelitian kurikulum Sekolah rintisan kurikulum Bahan kebijakan kurikulum

2028

Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan nasional

2028.01 2028.02 2028.03 2028.04 2028.05 2028.06 2028.07 2028.09 2029 2029.01 2029.02

Laporan penelitian kebijakan pendidikan Inovasi pendidikan Laporan evaluasi kinerja guru Dokumen roadmap litbang Kompetensi analis dan peneliti Anggota jaringan pendidikan Dokumen ketatausahaan Jurnal penelitian dan inovasi pendidikan Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan Peta kesiapan belajar anak paud Peta kompetensi guru

2021.06 3 4

5

6

Kegiatan


2023

3.143,6

0

1.641,6 1.544,0 1.545,6 232,9 4.947,6 308,4 367,7 9.929,0 19.919,3 756,3 18.146,7 10.487,1 11.152,8 3.421,6 6.657,6 356,8 800 400 750 600 1.5 4000

33

No 7

Kode anggaran

Rencana Investasi

Kegiatan

2030 2030.01 2030.02 2030.03 2030.04 2030.05 2030.06 2030.07 2030.08

Penyediaan data pendidikan Data tk/tklb/ra/ba/paud non formal Data sd/sdlb/mi Data smp/smplb/mts Data pendidikan non formal Data sma/smk/smalb/ma/mak Data pendidikan keaksaraan Model pendayagunaan data pug Data kursus dan kelembagaan

2030.09

Model pendayagunaan data uji kompetensi pendidikan orang dewasa berkelanjutan

2030.1 2030.11 2030.12 2030.13 Jumlah

3.659,8 4.396,0 3.886,9 1.736,4 4.135,5 1.730,4 625 984,8

Data pendidikan tinggi Software dan hardware sistem informasi Kompetensi personil pendataan Lembaga pendataan pendidikan

625 3.079,7 5.462,0 5.841,2 101.027,8 246.849,4


15.3.


No 1

2

3

4 5

Kegiatan


Penyusunan sistem mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana.

5.000

Pengembangkan program bahan ajar yang handal dan sahih yang dapat diintegrasikan pada beberapa mata pelajaran yang relevan (Agama, IPA, dan IPS) pada sekolah sekolah jenjang pendidikan dasar.

2.250

Pengenalan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama pada provinsi-provinsi daerah rawan bencana alam

65.500

Pengembangan standar bencana bagi gedung sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah

2.000

Penerapan standar bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahan gempa

65.500

Jumlah

140.250


34

15.4. 1. 2. 3. 4.


DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Daerah

35

16.

KEMENTERIAN PERTANIAN

16.1.


Kementerian Pertanian mempunyai fungsi menjaga persediaan pangan bagi seluruh penduduk dengan mengatasi berbagai gangguan dalam produksi pangan, antara lain dari dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor. Kementerian Pertanian mengatasi kerawanan pangan dengan pencegahan sebelum/pra rawan pangan atau bencana; penanggulangan saat terjadi rawan pangan atau bencana; dan penanggulangan pasca rawan pangan atau bencana. Strategi mengatasi kerawanan pangan akibat bencana adalah: optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan dan air; penyesuaian pola tanam; penyiapan teknologi adaptif; dan penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan. Rencana aksi dalam antisipasi dan adaptasi perubahan iklim adalah antara lain: memetakan daerah rentan perubahan iklim (terutama rawan bencana banjir, kekeringan, penciutan dan degradasi lahan, dan lain-lain); menyusun atlas kalender tanam dinamik, peta wilayah prioritas penanganan bencana banjir dan kekeringan, pengembangan sistem informasi iklim dan bencana dan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan; mengembangkan jaringan irigasi dan drainase, peningkatan kapasitas waduk, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan terlantar/terdegradasi/kritis, konservasi Daerah Aliran Sungai kritis; membentuk lumbung pangan untuk antisipasi masa paceklik dan bencana alam; menyusun model prediksi bencana pertanian; menyelenggarakan Sekolah Lapang Iklim; membangun teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang toleran terhadap kenaikan suhu, kekeringan, banjir dan salinitas. 16.2.


Tergabung dengan kegiatan lain (embedded): No 1 2 3 4

Kode anggaran

Kegiatan


1800

Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian

1801

Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian

6.129,9

1805

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

10.044,7 20.830,9

11.006,0

1807

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

5

1810

Pemantapan sistem pelatihan pertanian

6

1812

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

33.890,6

7

1814

Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

3.694,5

8

1815

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

569

9

1816 Jumlah

500

649,7 87.315,3


36

16.3. No



1

Peminimalisasian gangguan DFI untuk identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana

2

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan

3

Peminimalisasian gangguan DFI untuk pengenalan dan pemantauan risiko bencana

4

Konservasi air untuk pertanian

95,650

106,400

5

Minimalisasi gangguan DFI untuk penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana Pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air/ kelompok tani Pengembangan sumber air alternatif skala kecil untuk pertanian Penyusunan acuan analisis dan mitigasi DFI Jumlah

4,000 91,600

6,500 96,080

191,250

208,980

6 7 8


16.4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Badan Ketahanan Pangan Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Direktorat Pengelolaan Air, DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

37

17.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

17.1.


Kementerian Perhubungan bertugas mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Pembangunan transportasi ditujukan untuk memberikan pelayanan angkutan penumpang dan barang di seluruh daerah, termasuk daerah rawan bencana. Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam hal ini mengoptimalkan prasarana transportasi di daerah rawan bencana sehingga dapat dilayani operasi kendaraan seperti pesawat Hercules C-130 M-50 untuk keperluan evakuasi dan distribusi bantuan saat terjadi bencana alam. Kementerian Perhubungan juga memberikan perhatian pada masalah perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan perubahan cuaca yang selanjutnya memberikan kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan gangguan pada angkutan penumpang dan barang. Pada umumnya banjir dan tanah longsor memberikan peluang gangguan pada jembatan, jalan dan rel kereta api. 17.2.


Berdiri sendiri (stand alone): tidak ada Tergabung dengan kegiatan lain (embedded): tidak ada Potensi kegiatan PRB: No 1 2

Kode Anggaran

Kegiatan

1957

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

1961

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara


17.3.

RENCANA AKSI 2010-2011 (Rp Juta)

No

Kegiatan

Rencana Investasi 2010

2011

1.800

3.000

1

Peningkatan peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana

7

Penguatan regulasi tentang standar keselamatan perkeretaapian

400

-

8

Penguatan regulasi tentang pedoman audit keselamatan sarana dan prasarana KA

400

-

9

Penguatan regulasi tentang pedoman penelitian, pemeriksaan dan penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana

400

-

10

Meningkatnya upaya pengembangan budaya keselamatan dan ketahanan

-

-

38

No

Kegiatan

Rencana Investasi 2010

2011

1.000

1.000

11

Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi prasarana KA pada lokasi rawan bencana

12

Penyiapan bandar udara menghadapi darurat akibat bencana alam dalam rangka evakuasi maupun distribusi bantuan

300

300

13

Peningkatan peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana

300

-

14

Peningkatan budaya keselamatan di masyarakat dan operator kereta api

1.000

1.000

15

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana khususnya pada keselamatan/keamanan perjalanan KA

5.000

5.000

16

Penyelidikan penyebab kecelakaan dan pembuatan kesimpulan untuk membuat rekomendasi mengenai hal-hal pencegahan

400

400

17

Pengurangan penyebab risiko bencana longsor

1.000

-

18

Pencegahan faktor penyebab kerusakan terhadap konstruksi terowongan

1.000

-

19

Pengurangan penyebab risiko bencana akibat gerusan air/dasar sungai

34.500

-

20

Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut

87.000

0

21

Peningkatan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien

26.300

0

22

Perbaikan fasilitas pelabuhan yang rusak akibat gempa

10.000

0

23

Peningkatan pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi faktor penyebab risiko bencana

2.000

2.000

24

Peningkatan kelancaran operasi perjalanan KA

35.000

41.000

25

Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut

280.700

0

26

Peningkatan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut

99.000

0

27

Peningkatan kemampuan bandar udara untuk pesawat Hercules C130

615.500

1.366.171

1.203.000

1.419.871

Jumlah


39

17.4.


1. Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN PERKERETAAPIAN 2. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 3. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

40

18.

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

18.1.


Kementerian Negara Perumahan Rakyat berfungsi melaksanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa, pembangunan PSU untuk kawasan perumahan dan permukiman, perumahan swadaya, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya dan rumah khusus, fasilitasi peningkatan kualitas perumahan swadaya, dan terkait erat dengan pengurangan risiko bencana adalah fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan yang sering terkena bencana banjir. Kemenpera juga merumuskan kebijakan, pedoman, standar dan prosedur dalam pembangunan perumahan dan permukiman; termasuk mencegah kerusakan perumahan penduduk dan kawasan permukiman di daerah rawan bencana. 18.2.



Kode Anggaran

1

Kegiatan Penyusunan konsep pembangunan dan pengendalian perumahan dan permukiman perkotaan yang ramah gempa Pelatihan perencanaan rumah susun sederhana ramah gempa Pelatihan perencanaan rumah tidak bersusun ramah gempa Penyusunan pedoman pengembangan perumahan dan permukiman di daerah rawan bencana

2 3 4 Jumlah

(Rp Juta) Rencana Investasi 542,8 347,6 298,1 580,7 1.769,2

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Perumahan Rakyat

Kegiatan sebelumnya: No 1 2 3 1 1 2

Kode Anggaran

Kegiatan 2007 Penyusunan panduan perencanaan dan pelaksanaan rumah sederhana sehat tahan gempa Penyusunan tatalaksana rekruitmen instruktur dan pedoman penyelamatan saat bencana Penyusunan pedoman penataan kawasan permukiman dalam rangka mitigasi bencana 2008 Pelatihan dan sosialisasi pembangunan rumah ahan gempa di Kabupaten Dompu, NTB 2009 Fasilitasi penguatan kelembagaan penangangan rumah dampak bencana Bantuan teknis mitigasi bencana alam pada kawasan perumahan rawan bencana

(Rp Juta) Rencana Investasi 467,2 576,0 449,8 223,3 543,4 500,0

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Perumahan Rakyat

41

B. Tergabung dengan kegiatan lain (embedded) No 1

Kode anggaran 3774

Pengembangan kawasan skala besar dan non skala besar

3774.01

Rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan skala besar

3774.02

Rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan non skala besar

500 500

3774.03

Laporan data dan informasi pengembangan kawasan skala besar

1.150

3778

Laporan data dan informasi pengembangan kawasan non skala besar Laporan penyelenggaraan koordinasi pengembangan kawasan kawasan skala besar Laporan penyelenggaraan koordinasi pengembangan kawasan kawasan non skala besar Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Pembangunan psu kawasan perumahan dan permukiman Laporan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan psu kawasan perumahan dan permukiman Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh

3778.01

Penataan lingkungan permukiman kumuh

3778.02

Laporan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan lingkungan permukiman kumuh

3774.04 3774.05 3774.06 2

3775 3775.03 3775.04

3

4

3779 3779.01 3779.02 3779.03 3785 3785.01 3785.02

5 6

Kegiatan


Pengembangan lingkungan hunian yang berimbang Rekomendasi kebijakan pengembangan lingkungan hunian yang berimbang Laporan data dan informasi pengembangan lingkungan hunian yang berimbang Laporan penyelenggaraan koordinasi pengembangan lingkungan hunian yang berimbang Fasilitasi pembangunan rumah khusus Pembangunan rumah khusus Laporan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan rumah khusus

9.300

1.450 2.800 2.900 731.312,5 729.247,5 2.065 147.781,3 146.791,3 990 6.600 2.000 750 3.850 36.000 35.500 500

3790

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

141.343,6

3790.01

Pembangunan perumahan swadaya

136.723,6

3789

Pengembangan pembangunan baru perumahan swadaya

3789.01

Dokumen data potensi-potensi lokal daerah/kearifan lokal yang mendukung pembangunan baru perumahan swadaya

600

3789.02

Rekomendasi kebijakan pembangunan baru perumahan swadaya

550

4.300

42

No

Kode anggaran 3789.03 3789.04 3789.05

7

8

Rencana Investasi

Kegiatan Rekomondasi kebijakan pemda dalam penataan ruang untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya Laporan kegiatan bantuan teknis/sosialisasi/diseminasi kebijakan kepada daerah dalam rangka percepatan pembangunan baru perumahan swadaya Dokumen pemetaan pembangunan perumahan swadaya di daerah perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil

600 600 650

3789.06

Laporan hasil sosialisasi/koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya di daerah

1.300

3793

Pengembangan PSU perumahan swadaya

6.850

3793.01

Data pemukim kumuh dan luasan tanah

530

3793.02

Data cpml bidang perumahan swadaya yang akan di sertipikasi

3.385

3794

Fasilitasi pembangunan psu perumahan swadaya

50.000

3794.01

Pembangunan PSU perumahan swadaya

50.000

Jumlah

2.259.420


18.3. No


1

Fasilitasi kebijakan dan bantuan stimulan prasarana dan sarana pengembangan kawasan khusus yang terkena bencana

2

Penyusunan kebijakan dan bangunan stimulan rumah khusus dalam konteks penanggulangan bencana Fasilitasi kebijakan dan bantuan stimulan pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana Fasilitasi kebijakan dan bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan swadaya yang dapat menstimulasi masyarakat berpenghasilan rendah dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat di kawasan bencana Jumlah

3 4 5

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 12.000 21.000 60.000

40.000

50.000

50.000

25.000

25.000

40.000

40.000

187.000

176.000


18.4.


1. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN 2. DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL 3. DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

43

19.

KEMENTERIAN KEMENTERIAN SOSIAL

19.1.


Kementerian Sosial mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan dan penyelamatan korban bencana alam dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Kementerian Sosial mempunyai misi meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana dengan membantu pemerintah daerah membangun Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi dan melakukan pelatihan kemampuan evakuasi, pengelolaan logistik bagi korban bencana, dll. Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial yang diperlukan bagi korban bencana alam yang memerlukan. 19.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kode Anggaran 2248.01.015 2248.03 2248.03.001 2248.03.002 2248.03.003

Kegiatan Bantuan pra bencana Rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan bencana alam Rekomendasi hasil studi pengurangan resiko bencana wilayah Sumatera Barat Rekomendasi hasil studi pengurangan resiko bencana wilayah Bengkulu Rekomendasi hasil kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

(Rp Juta) Rencana Investasi 120.182,5 3.210,2 1.018,2 1.018,2 545,2

2248.04.001 2248.04.002 2248.04.003 2248.04.004

Rekomendasi hasil workshop penyusunan konsep dan model pendamping sosial KBA Rekomendasi hasil forum nasional tagana Petugas perlindungan sosial korban bencana alam yang telah mendapatkan bimbingan teknis Tagana yang mendapat pelatihan Tagana khusus yang mendapat pelatihan Pembina tagana yang mendapat pelatihan Tim reaksi cepat yang mendapat pelatihan

2248.04.005

Petugas pendamping sosial kba yang mendapat pelatihan

722,5

2248.04.006 2248.04.010

Petugas logistik yang dilatih Petugas shelter yang dilatih Buku Pedoman dan petunjuk teknis Perlindungan Sosial Korban bencana Alam Buku Pedoman Penaggulangan Bencana Buku Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana Buku Modul Perlindungan Bencana

722,5 722,5

2248.03.004 2248.03.005 2248.04

2248.05 2248.05.001 2248.05.002 2248.05.003

63,3 403,7 9.913,8 3.261,0 2.927,2 787,5 770,1

3.069,7 836,9 1.395,8 836,9

44

No

Kode Anggaran

Rencana Investasi

Kegiatan

20 21 22 23 24

2248.06

Kendaraan Roda 4/6 Penanggulangan Bencana Alam

25.116,0

2248.07 2248.08.005 2248.08.006 2248.08.009

Kendaraan Roda 2 Penanggulangan Bencana Alam Publikasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Petugas yang Dilatih (Jambore)

1.211,4 3.000,0 502,3 5.367,9

25

2248.12

Peralatan/ Perlengkapan Penunjang Tagana Training Centre

3.500,0

Jumlah

191.106,4

Sumber: Biro Perencanaan, Kementerian Sosial

19.3.


No 1 2

3 4 5

6

Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam bidang bantuan sosial. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan program dan buku pedoman penanggulangan bencana terpadu yang berbasis masyarakat (Community Centre Based Disaster Management)

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 98,1 117,7 3.744,2

4.493,1

Penyelenggaraan untuk Penguatan dukungan masyarakat secara 6.328,5 terlatih. Penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulan BBR (Bahan Bangunan 31.600 Rumah) Penyelenggaraan pemetaan dan pendeteksian daerah yang memiliki 4.891,6 tingkat kerawanan bencana cukup tinggi terkait dengan kegiatan Kampung Siaga Bencana (KSB) Penyelenggaraan kegiatan darurat pemenuhan kebutuhan dasar 126.395,9 korban bencana dan sarana pendukungnya Jumlah

7.594,3 37.920 5.625,4

151.675,1

271.097,9

325.072,9


19.4.


Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Alam,

DIREKTORAT

JENDERAL

45

20.

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

20.1.


BMKG berfungsi melakukan pengolahan data dan informasi berkenaan dengan perubahan iklim; menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada berbagai pihak terkait dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika; melakukan penelitian dan pendidikan keahlian di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMG juga melakukan Mobile Monitoring untuk bencana gempabumi dan tsunami, dan memberikan penjelasan kepada aparat dan masyarakat di daerah bencana untuk mencegah kepanikan. BMG mengelola sistem peringatan dini tsunami, cuaca dan iklim ekstrim, termasuk Pusat Pengamatan Siklon Tropis dan jaringan pengamatan hujan dan penguapan untuk memberikan informasi hujan bagi kegiatan pembangunan sektor air dan pertanian serta antisipasi mitigasi bencana. 20.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kode Anggaran 3342 3343 3344 3345 3346 3348 3350 3352 Jumlah

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BMKG Penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi dan geofisika Pengelolaan database BMKG Pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG Pengelolaan iklim agroklimat dan iklim maritim BMKG Pengelolaan jaringan komunikasi BMKG Pengelolaan meteorologi publik BMKG Pengelolaan perubahan iklim dan kualitas udara BMKG

(Rp Juta) Rencana Investasi 23.200,0 13.100,0 9.936,0 80.008,0 17.584,0 47.958,5 299.110,0 20.800,0 555.131,0

Sumber: Biro Perencanaan BMKG, Kementerian Keuangan

20.3. No


1

Pembangunan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi

2

Pengadaan peralatan sesimik untuk studi prekursor gempabumi

3 4 5 6

Penelitian Velocity Model local 15 lokasi Penelitian seismisitas di berbagai zona sudduksi dan sesar yang ada Pembangunan kapasitas operasional Studi untuk mengetahui prekursor gempabumi menggunakan metoda geofisika secara terpadu monitoring gempa kuat dan perhitungan magnitude Mbmg Data management Center, Database gempa dan system data sharing

7 8

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 200 200 6.300

6.300

400 400 900 500

400 400 900 500

190 1.000

190 500

46

No

Kegiatan

9 10 11 12 13 14 15 16

Pemetaan daerah berisiko getaran gempa kuat Peningkatan pelayanan data dan informasi rmagnitbumi Penentuan daerah limpasan tsunami Pembangunan Sistem Radar Cuaca Pembangunan Ground Satelite Receiver Pembangunan Sistem Automatic Weather Station ( AWS ) Pembangunan Sistem Automatic Rain Gauges ( ARG ) Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Perubahan Iklim Nasional dan Regional Pengelolaan perubahan iklim dan kualitas udara BMKG Pemeliharaan sarana dan prasarana MEWS Pembangunan Gedung MEWS Persiapan Operasional Numeric Weather Prediction (NWP) Sewa komunikasi radar cuaca, AWS dan ARG Pengadaan sistem monitoring gempabumi otomatis, 4 remote sta, 1 center, dan sistem komunikasi Pengadaan sarana dan prasarana guna monitoring bencana gempabumi dan tsunami Pengadaan sarana dan prasarana guna mengkalibrasi peralatan Peningkatan pelayanan datin Geomagnet Peningkatan pelayanan datin magnitbumi Pengadaan peralatan untuk studi prekursor gempabumi Peningkatan pelayanan informasi petir Pencarian lokasi sensor seismik dengan kualitas yang baik Penempatan seismograph dengan sensitivitas tinggi dan Mereduksi tingkat noise yang disebabkan oleh lingkungan geologi setempat Penelitian tentang zonasi gempabumi dan perkiraan dampaknya Pengembangan peralatan seismograph dan accelerograph Penelian tentang penyebab dan dampak gempabumi dan tsunami Pencarian lokasi pengganti stasiun geomagnet Tangerang Pembangunan Decision Support Sistem MEWS Pembangunan Sistem Komunikasi dan Integrasi Pembangunan Teleconference Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan NDC CTBTO Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan AEIC Pengadaan digital seismograph di 15 stasiun Geofisika Peningkatan kerapatan jaringan pengamatan temporer magnitbumi Peningkatan database di Jakarta dan Bali Informasi dan warning terkirim dan diterima secara cepat Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem monitoring prekursor gempabumi

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Rencana Investasi 2010 2011 300 300 125 750 800 72.000 5.000 19.440 990 16.055

13.000 990 3.000 3.000 4.000

44.900 13.000 990 3.000 3.000 4.000

1.500

1.500

1.200 4.000 2.300 400 150 200 250

1.200 2.750 2.300 400 150 200 1.500

400 600 300 250 10.000 7.500 600 500

400 600 300 10.000 7.500 600 500

500 600 500 400 40 800

500 600 0 460 40 800

47

No 45

Kegiatan Peningkatan kerapatan jaringan repeat station Jumlah

Rencana Investasi 2010 2011 15 15 181.545 111.695


20.4.


Pusat Gempabumi dan Tsunami, DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

48

21.

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL (BAKOSURTANAL)

21.1.


Terkait dengan kebencanaan, Bakosurtanal melakukan kajian dinamika pantai, untuk mitigasi dan adaptasi bencana alam, Penyusunan dan mengembangkan basis data rawan bencana, neraca SDA, kajian risiko multi bencana terpadu, menyediakan informasi spasial indeks kebencanaan/peta multirawan bencana, membuat atlas kebencanaan, menyediakan peta untuk publik dan lembaga pemerintah lain (pusat dan daerah) dan mensosialisasikan pemanfaatan produk lembaga kepada berbagai pihak terkait. 21.2.


Tergabung dengan kegiatan lain (embedded) No 1

Kode Anggaran 3541

3541.01

Pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika Peningkatan ketersediaan data dan informasi survei sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat Jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat

3541.02

Pilar stasiun tetap GPS

4.833,6

3541.03

Stasiun pasang surut laut

5.006,3

3541.04

Pilar permanen gaya berat yang dirawat Dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika

3547

3541.05

11.188,4 2.662,8

207,2 1.167,2

Basis data geodesi dan geodinamika Peningkatan ketersediaan data dan informasi survei sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat Dokumen rumusan kebijakan dan nspk survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat

1.040,5

3547.02

Peta tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup darat

6.534,5

3547.03

Database sumber daya alam dan lingkungan hidup darat Laporan aksesibilitas, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat

3.324,2

3541.06 2

Kegiatan


3547 3547.01

3547.04 Jumlah

11,1 704,1

625,5 26.106,3

Sumber: Biro Perencanaan Bakosurtanal, Kementerian Keuangan

49

21.3.


No

Kegiatan

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 532 600

1

Kajian dinamika pantai, untuk mitigasi dan adaptasi bencana alam

2

Penyusunan dan pengembangan basis data multirawan bencana

853

456

3

Penyusunan dan pengembangan basis data rawan bencana banjir

1.200

260

4 5

Kajian risiko Multi Bencana Terpadu Penyediaan informasi spasial indeks kebencanaan/peta multirawan bencana Pembuatan Atlas kebencanaan

800 1.200

800 1.320

238

262

Jumlah

4.823

3.699

6


21.4.


Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat, DEPUTI BIDANG SURVEI DASAR SUMBER DAYA ALAM

50

22.

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

22.1.


Bapeten melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menyelenggarakan peraturan, perizinan dan inspeksi. Bapeten berfungsi merumuskan kebijakan nasional dalam bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir; melaksanakan kajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, dan pengamanan bahan nuklir; melaksanakan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir; melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir; menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan terhadap upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan bagi manusia dan lingkungan hidup. 22.2.


Berdiri sendiri (stand alone) No

Kode Anggaran 3562

3575 3576

Pengkajian pengawasan instalasi dan bahan nuklir

3563 2 3570 3 3571 3572 5 3573 6 3574 7 8 9

Kegiatan Pengembangan dan peningkatan sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Peningkatan kapabilitas manajemen, hukum, dan informasi publik Penyelenggaraan dan pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir Perumusan dan pengembangan peraturan perundangan fasilitas radiasi dan zat radioaktif Perumusan dan pengembangan peraturan perundangan instalasi dan bahan nuklir Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir Pengkajian pengawasan fasilitas radiasi dan zat radioaktif

1

4


Jumlah

4.353,0 3.500,0 4.316,0 1.380,0 1.313,0 6.082,0 1.019,0 1.229,0 1.759,0 24.955,0

Sumber: Biro Perencanaan Bapeten, Kementerian Keuangan

22.3. No 1 2

RENCANA AKSI 2010-2011 Kegiatan Penyusunan Perka Bapeten tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN Penyusunan Perka Bapeten tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 300 330

51

No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kegiatan Penyelenggaraan workshop dan sosialisasi fungsi lembaga terkait budaya keselamatan Penyusunan laporan hasil kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri Penyusunan laporan hasil kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan Penyusunan laporan hasil kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM Penyusunan laporan hasil kajian pedoman penentuan discharge limit Pembentukan budaya keselamatan di INNR Penyediaan Perka Bapeten tentang Manajemen Penuaan INNR Penyediaan laporan hasil kajian teknis evaluasi pengawasan INNR Penyediaan kemampuan penanggulangan kedaruratan dari seluruh instansi terkait dalam tugas tanggap darurat Penyediaan dokumen pedoman tanggap darurat sebagai acuan petugas di lapangan dalam penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologik di Indonesia Penyelenggaraan tanggapan Bapeten atas kedaruratan nuklir dan radiologi, serta Penyediaan sistem kesiapsiagaan nuklir dan radiologi Pembentukan satuan tanggap darurat Bapeten yang mampu melaksanakan tugas tanggap darurat secara efektif dan efisien Peningkatan koordinasi nasional di antara instansi terkait dalam penanganan Kesiapsiagaan Nuklir, Illicit Trafficking, dan Proteksi Radiasi Jumlah

Rencana Investasi 2010 2011 300 330 500

550

342

376

665

732

2.107

2.318


22.4.


Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI

52

23.

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

23.1.


Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah yang berperan sebagai lembaga intermediasi, Technology Clearing House (TCH), pengkajian teknologi, audit teknologi, dan solusi teknologi dalam meningkatkan kemampuan teknologi untuk mendukung pembangunan. BPPT melaksanakan pembangunan Iptek dengan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kerekayasaan pada beberapa bidang teknologi, yaitu: teknologi ketahanan pangan, teknologi energi kelistrikan, teknologi energi bahan bakar, teknologi kesehatan, teknologi informasi dan dan komunikasi, teknologi transportasi, teknologi hankam dan keselamatan; teknologi teknologi material dan teknologi manufaktur, teknologi lingkungan dan kebumian. Teknologi Lingkungan dan Kebumian diantaranya dikembangkan untuk mendukung energi, pangan, dan penanggulangan bencana. BPPT membangun dan mengelola INA-TEWS (Indonesian Tsunami Early Warning System) atau sistem peringatan dini tsunami.

23.2.


Berdiri sendiri (stand alone)

1

Kode Anggaran 3507

2

3511

No


Kegiatan Pengkajian dan penerapan teknologi reduksi risiko bencana Teknologi pengendalian dan mitigasi dampak pemanasan global

Jumlah

1.750,0 3.050,0 4.800,0

Sumber: Biro Perencanaan BPPT, Kementerian Keuangan

23.3. No


1 2 3 4

Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana pengembangan budaya sadar bencana Penyediaan berbagai teknologi pengurangan risiko bencana. Operasionalisasi dan pemeliharaan buoy tsunami dan stasiun penerima data buoy.

5

Pembangunan konsep, sistem dan prototype sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat.

6

Pembangunan konsep, desain dan rekayasa teknologi penanggulangan bencana akibat gagal teknologi.

7

Penyediaan hasil analisis risiko multi bencana dan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan.


8.000

10.000

53

No

Kegiatan

8

Pembangunan sistem kajian cepat (rapid assessment) multi bencana

9

Pembangunan sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem (badai, rob) dan kerusakan perairan dan lingkungan yang handal Penyelenggaraan seminar dan lokakarya pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan internasional perencanaan partisipatif penanggulangan bencana Penerbitan dokumen panduan, jurnal dan buku tentang teknologi pengurangan risiko bencana Pelatihan teknis dan operasional tentang teknologi pengurangan risiko bencana Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini Jumlah

10 11 12 13 14


8.000

10.000


23.4.


Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana, DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

54

24.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

24.1.


Bappenas mempunyai mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, menganalisis data dan informasi untuk perencanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Bappenas menyusun dokumen-dokumen rencana pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (lima tahunan), dan Rencana Kerja Pemerintah (tahunan). Dalam RPJMN 2010-2014, penanggulangan bencana merupakan salah satu dari sembilan prioritas pembangunan nasional. Dalam organisasi Bappenas terdapat satu unit kerja Eselon II yang menangani masalah kebencanaan yaitu Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, yang ruang lingkupnya meliputi kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana. Bappenas bersama dengan BNPB terlibat aktif menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009 dan 2010-2012. 24.2.



Kode Anggaran 2932 2932.01

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Penyusunan dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kawasan khusus dan daerah tertinggal



24.3.


24.4.


Sub-Direktorat Kawasan Rawan Bencana, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH

55

25.

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

25.1.


LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berfungsi antara lain adalah: penyediaan data / informasi untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, Penguatan dukungan industri pertahanan khususnya roket untuk pertahanan, penyediaan data spasial penginderaan jauh untuk dukungan pemetaan daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah pasca konflik dan pulau-pulau terluar, mendukung penyiapan dan penyajian data dan informasi mitigasi bencana alam informasi untuk peringatan dini, tanggap darurat dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemanfaatan data penginderaan satelit untuk kepentingan berbagai pengguna meliputi antara lain: Inventarisasi dan pemantauan perubahan penutup lahan, inventarisasi sumber daya lahan hutan, perkebunan, pertanian dan pesisir, tata ruang, Lingkungan dan Mitigasi Bencana (pemantauan perubahan Daerah Aliran Sungai, Informasi spasial untuk evakuasi bencana pada 21 wilayah pesisir rawan tsunami), pengembangan satelit mikro untuk bantuan komunikasi penanganan bencana (kebutuhan ORARI untuk tanggap darurat bencana), dan satelit mikro penginderaan jauh untuk ketahanan pangan; Penyajian informasi mitigasi bencana; Pemantauan Dampak Perubahan Iklim Global (menyajikan Informasi kondisi lingkungan dan cuaca (atmosfer dan iklim); 25.2.



Kode Anggaran 3531.01 3531.02

2

Kegiatan Penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh Jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat di akses terkait pemantauan sumber daya alam, mitigasi bencana dan hankam

Jumlah



25.3. No 1

2

3

RENCANA AKSI 2010-2011 Kegiatan Penyediaan informasi hotspot (harian) Penyediaan informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan/SPBK (harian) Penyediaan informasi pemantauan daerah potensi banjir (harian) Penyediaan informasi hotspot (bulanan) Penyediaan informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan (bulanan) Penyediaan informasi pemantauan daerah potensi banjir (bulanan) Penyediaan sistem (baik hardware maupun software) yang dapat mendukung pengolahan data penginderaan jauh guna pemantauan bumi untuk mitigasi bencana.

(Rp Juta) Rencana Investasi 2010 2011 232,6 255

446,7

491

56

No

Kegiatan


Penyediaan informasi pemantauan cuaca dan iklim, sistem peringkat bahaya kebakaran, banjir/longsor, kekeringan, hotspot, dan ketersediaan pangan di website SIMBA Penyediaan informasi bencana alam lainnya, seperti: sebaran kabut asap, dampak letusan gunung api, dampak gempa bumi, dampak tsunami dan lain-lain di website SIMBA Diseminasi informasi penginderaan jauh untuk mitigasi bencana alam melalui kerjasama antar dan inter lembaga dan instansi serta melalui website SIMBA -LAPAN dan media massa Jumlah

679,3

746,0


25.4.


Pusat Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh, DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH

57

III.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1.

KESIMPULAN

1. Total investasi untuk PRB yang berdiri sendiri (stand alone) adalah sebanyak Rp. 1.079.234,6. Lihat Tabel 1. Nilai investasi untuk PRB lebih besar dari angka tersebut karena tergabung dalam kegiatan lain (embedded). 2. Hanya beberapa K/L yang mengalokasikan investasi untuk PRB. 3. Sepuluh (10) K/L mempunyai unit kerja yang khusus menangani bencana, lihat Tabel 2. 4. K/L yang tidak mengalokasikan investasi untuk PRB beralasan karena PRB tidak ada dalam Renstra/Renja. 5. Ada ketidakpahaman mengenai PRB, sering disamakan dengan penanggulangan bencana. 6. K/L bersedia melakukan kegiatan PRB asal ada instruksi dari Presiden/Kemenkeu & Bappenas serta ada pedomannya. 7. Ada pendapat bahwa DPR tidak menyetujui usulan anggaran K/L untuk kegiatan penanggulangan bencana karena anggaran untuk penanggulangan bencana sudah dialokasikan di BNPB. 8. Sebagian besar lembaga tidak mengusulkan rencana aksi yang sudah dituangkan dalam RAN PRB ke dalam rencana kegiatan tahunan. Hal ini dapat disebabkan oleh: a. staf yang mengikuti proses penyusunan RAN tidak menindaklanjutinya b. staf yang mengikuti RAN dimutasi ke unit kerja lain c. dokumen RAN tidak ada d. rencana dalam RAN tidak dianggap prioritas 3.2. REKOMENDASI 1. Bappenas mengusulkan kepada Presiden untuk: a.

menginstruksikan kepada K/L agar melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana yang efektif disertai usulan anggaran yang efisien pada bidang masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan guna mencegah terjadinya kerugian nyawa dan harta benda, baik milik perorangan maupun milik negara yang dikelola oleh masing-masing K/L.

b.

menugaskan BNPB untuk mensinkronkan usulan kegiatan dan anggaran dari K/L tersebut sehingga tercapai keterpaduan dan kesinambungan.

2. Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional periode selanjutnya. --o0o--

58

TABEL 1. JUMLAH INVESTASI BERDIRI SENDIRI (STAND ALONE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Sosial Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Jumlah

(Rp Juta) 1.544,0 543.146,2 46.158,2 28.160,0 2.176,4 6.043,8 157.059,8 12.848,4 500,0 699,9 8.000,0 21.984,4 176,6 1.769,2* 191.106,4 28.106,3 24.955,0 4.800,0 1.079.234,6

* Tahun anggaran 2010

59

TABEL 2. KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMILIKI UNIT KHUSUS KEBENCANAAN 1

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

3

Kementerian Dalam Negeri

4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5

Kementerian Kesehatan

6

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

7

Kementerian Sosial

8

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

9

10

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bidang Pengurangan Risiko Bencana, Asisten Deputi Urusan Bencana, DEPUTI KOORDINASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KERAWANAN SOSIAL Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BADAN GEOLOGI Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, SEKRETARIAT JENDERAL Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana, DEPUTI PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pusat Gempabumi dan Tsunami, DEPUTI BIDANG GEOFISIKA Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana, DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM Sub-Direktorat Kawasan Rawan Bencana, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH

60

PENELUSURAN INVESTASI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Recommend Documents