Menuju Strategi Ketenagakerjaan untuk Indonesia
PENGENTASAN KETIMPANGAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMBUTUHKAN PENCIPTAAN LEBIH BANYAK PEKERJAAN LAYAK 20 juta pekerjaan diciptakan dalam 10 tahun terakhir, namun kebanyakan berkualitas rendah
22% Pekerja dengan kontrak tertulis Sumber: IFLS (2015)
15 juta Pekerjaan baru di sektor berproduktivitas rendah
Melambatnya pertumbuhan menghambat penciptaan pekerjaan, terutama untuk wanita dan pemuda
Ketimpangan di upah kerja adalah sumber utama ketimpangan di Indonesia
2,1 juta 200 ribu Pekerjaan baru
Upah pekerja formal
per tahun 2005-2015
Pekerjaan baru Aug’14-Aug’15
Indonesia harus tumbuh 6,5% per tahun untuk menyerap seluruh tenaga kerja baru dalam 20 tahun ke depan
2x lebih besar Upah pekerja informal
62%
Sumber: Sakernas, BPS (2005-2015)
38 juta orang Indonesia usia kerja tidak aktif, 88% di antaranya adalah wanita Sumber: Sakernas, BPS (2005-2015)
Pekerja dengan pendidikan di bawah SMA 7
Sumber: Sakernas, BPS (2015)
STRATEGI KETENAGAKERJAAN DIBUTUHKAN UNTUK MEMBANTU PENCIPTAAN PEKERJAAN LAYAK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
FUNDAMENTAL YANG TEPAT
Untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang
Untuk mencapai stabilitas ekonomi
MENJEMBATANI KESENJANGAN KETERAMPILAN Untuk meningkatkan produktivitas dan merespon permintaaan pasar
MEMAKSIMALKAN MIGRASI YANG AMAN
STRATEGI KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Untuk meminimalkan risiko & mengoptimalkan manfaat integrasi ekonomi
Untuk mencapai pertumbuhan inklusif & memanfaatkan bonus demografi
MELINDUNGI PEKERJA Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua
MENANGANI PEKERJA YANG TERSAMPINGKAN
Produktivitas
TANTANGAN PERTAMA ADALAH MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS YANG MASIH RENDAH Kesenjangan produktivitas yang tinggi dengan negara pesaing terjadi di sektor utama 25000 20000
15000
0
Malaysia Thailand Indonesia
10000 5000 0
Agriculture
Manufacturing Retail & Trade
Sebagian besar pekerjaan tidak transformasional, dan kecilnya cap perusahaan dapat menghalangi pertumbuhan produktivitas
71%
74%
93%
pekerja berada pada sektor dengan produktivitas rendah
pekerjaan baru di sektor dengan produktivitas rendah
perusahaan adalah perusahaan kecil dengan < 20 pegawai
Sumber: Sakernas, BPS (2015)
Sumber: Sakernas, BPS (2015)
Produktivitas
KENDALA UTAMA DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS ADALAH SULITNYA BERBISNIS DI INDONESIA
Peraturan yang kompleks mempersulit proses berbisnis
114
Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business 2015 (dari 189 negara)
Perusahaan sulit mendapatkan modal usaha
IDN
Biaya logistik dan transportasi yang tinggi menurunkan daya saing
Indonesia
48%
Vietnam
EAP 18%
China Malaysia Thailand
Negara
Peringkat
Malaysia
18
Thailand
26
Vietnam
78
China
90
Sumber: Ease of Doing Business, World Bank (2015)
701
% perusahan yang melaporkan akses finansial sebagai halangan terbesar dalam berbisnis
500 397 341 302
Rata-rata biaya container (USD)
Produktivitas
UMKM ADALAH PELUANG EMAS YANG DAPAT MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN INDONESIA
57 juta UMKM membentuk tulang punggung perekonomian Indonesia
99%
97%
58%
perusahaan
pekerja
PDB
Namun produktivitas UMKM jauh lebih rendah daripada produktivitas perusahaan besar
-28% Total Factor Productivity UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar
Sumber: Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2013)
Produktivitas
INDONESIA BISA BELAJAR DARI MALAYSIA DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, TERUTAMA UNTUK UMKM BADAN PENGEMBANGAN UMKM NASIONAL HASIL
KEBIJAKAN
Malaysia membentuk National SME Development Council pada tahun 2004. Programnya mengikuti tiga kategori strategis: • Akses modal • Pengembangan kapasitas • Pengembangan produk • Pengembangan kewirausahaan dan SDM • Pengembangan infrastruktur penyokong • Peraturan dan perundang-undangan • Infrastruktur fisik dan informasi
Impact Evaluation tahun 2010
ONE STOP SHOP MASALAH
RESPON KEBIJAKAN
HASIL
Sampai tahun 2008, dibutuhkan 10 prosedur dan 37 hari untuk memulai sebuah bisnis di Malaysia (mirip dengan kondisi Indonesia saat ini)
One-stop shop pendaftaran bisnis dibentuk tahun 2009 dan diperluas untuk pajak, jaminan sosial, dan dana lapangan kerja pada tahun 2012
Sekarang hanya dibutuhkan 3 prosedur dan 5 hari untuk mendaftarkan bisnis di Kuala Lumpur (Laporan Doing Business 2015)
INDONESIA HARUS MENINGKATKAN KETERAMPILAN UNTUK MENCAPAI PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI
Keterampilan
Pemberi kerja kesulitan mendapatkan pekerja terampil 78
Kualitas pendidikan di Indonesia rendah…
Directors
Skor PISA
56 14
Service (noneducation)
Professionals
25 23
Administrative workers Sales workers
84 69 11
Manufacturing
Production workers 29 29
Unskilled workers
450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350
Thailand
Indonesia 2006
0
20
40
60
80
2009
2012
100
Tingkat kesulitan mendapatkan pekerja terampil
Membaca
Matematika
Sains
Sumber: Indonesia Employer Skill Survey, World Bank (2008)
62% Pekerja dengan pendidikan SMA ke bawah Sumber: Sakernas, BPS (2015)
25% Lulusan sekolah tingkat menengah memiliki pekerjaan tidak terampil Sumber: Indonesia Employer Skill Survey, World Bank (2008)
… namun reformasi pendidikan butuh waktu lama untuk berdampak pada keterampilan angkatan kerja Apabila reformasi pendidikan dasar dan menengah dimulai sekarang, manfaatnya dapat dituai tahun…
2025
Keterampilan
KENDALA UTAMA DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN ADALAH SISTEM PELATIHAN KETERAMPILAN YANG BELUM IDEAL
Supply-side Lembaga pelatihan keterampilan yang relevan masih rendah Kualitas lembaga yang ada masih rendah karena keterbatasan biaya Lembaga pelatihan tidak melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja Demand-side
Perusahaan di Indonesia kebanyakan berukuran kecil dan tidak memiliki dana untuk melatih pekerjanya Tidak ada insentif untuk pelatihan: pemberi kerja tidak merasa mendapat manfaat, pencari kerja tidak menganggap pelatihan mampu meningkatkan peluang mendapat pekerjaan Mekanisme pasar “Asymmetric information” mengenai kualitas lembaga yang tersedia Tidak ada mekanisme signaling untuk mengidentifikasi kualitas lembaga
Keterampilan
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA DALAM JANGKA PENDEK MEMBUTUHKAN SISTEM PELATIHAN YANG MEMADAI
Solusi: Menciptakan sebuah badan dengan dana yang cukup untuk mendorong terjadinya reformasi sistem pelatihan keterampilan dan mendukung terciptanya sistem yang demand-driven
Empat elemen kunci dalam reformasi: Standar Kompetensi
Sertifikasi Profesional
•Dukungan langsung dalam pengembangan dan evaluasi standar •Kepemimpinan dan partisipasi aktif dari asosiasi pengusaha di setiap sektor •Pengembangan kapasitas dalam asosiasi setiap sektor
•Subsidi untuk pembentukan LSP dalam sektor yang berpartisipasi •Subsidi untuk sertifikasi di sektor yang berpartisipasi
Akreditasi
Pelatihan
•Unifikasi peraturan akreditasi •Mendukung pengembangan kapasitas dalam melakukan akreditasi •Mendukung dalam proses akreditasi institusi
•Mendukung terjadinya perbaikan supply hingga memenuhi syarat akreditasi dan CBT •Mendukung CBT untuk institusi terakreditasi yang bermitra dengan pemberi kerja, dan memberikan subsidi untuk populasi miskin •Mendukung terjadinya apprenticeship
Kemungkinan sumber dana untuk pembiayaan reformasi sistem pelatihan: • • •
LPDP pelatihan Konsolidasi dari semua sumber dana yang sudah ada untuk pelatihan Menggunakan return dari dana pendidikan untuk dukungan pembiayaan pelatihan
Keterampilan
MEKANISME KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DAN LEMBAGA PELATIHAN TELAH SUKSES DITERAPKAN DI CHILE
PROGRAM PELATIHAN CHILE CALIFICA MASALAH
KEBIJAKAN
HASIL
• Pada tahun 2002, lebih dari 4.4 juta penduduk Chile berpendidikan rendah • Kualitas SDM rendah, dan sistem pendidikan dan pelatihan tidak memadai
• Kemitraan antara lembaga pelatihan dan perusahaan dalam penyediaan pelatihan • Sertifikasi kompetensi keterampilan • Sistem informasi publik yang menyediakan informasi lowongan kerja dan pelatihan
• Meningkatnya partitipasi dalam program pelatihan, khususnya untuk wanita
• Penghasilkan pekerja meningkat 10%
3.5
3.0
Sumber: East Asia Pacific At Work, World Bank (2014)
ASEAN+ OECD-30 ECA
United States Singapore Canada United Kingdom Malaysia New Zealand Ireland Australia Brunei Darussalam Japan Switzerland Mongolia Korea Denmark Slovak Republic Czech Republic Hungary Sweden Netherlands Finland Thailand Lao PDR Cambodia Poland Austria Philippines Vietnam Germany Iceland Italy Belgium Luxembourg Norway China France Portugal Greece Indonesia Spain Mexico Turkey
Employment Protection Legislation Index, 2008 – 2010 (0-6)
Perlindungan pekerja
PERATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA DI INDONESIA PALING KETAT DAN RESTRIKTIF DI ASIA PASIFIK
4.0
Specific requirements for collective dismissal Regulation on temporary forms of employment Protection of permanent workers against (individual) dismissal
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
PERATURAN PESANGON DI INDONESIA SALAH SATUYANG TERTINGGI DI KAWASAN
Perlindungan pekerja
Pesangon untuk pekerja di-PHK setelah 4 tahun bekerja
Pesangon untuk pekerja di-PHK setelah 20 tahun bekerja
Lao PDR
Lao PDR
7
Indonesia
Indonesia
7
Thailand
36
6
25
China
20
China
4
Vietnam
20
Vietnam
4
Philippines
20
Philippines
4
Malaysia
Brunei
2
Thailand
Malaysia
2
Cambodia
Cambodia
2
Mongolia
Mongolia
1
Singapore
0 0
2
4
6
Pesangon (dalam upah bulanan)
Sumber: East Asia Pacific At Work, World Bank (2014)
8
13 10 6 1
Brunei
0
Singapore
0 0
10
20
30
40
Pesangon (dalam upah bulanan)
TERJADI SEGMENTASI ANTARA PEKERJA FORMAL DAN NON-FORMAL YANG MENINGKATKAN KETIMPANGAN
Perlindungan pekerja
Pekerja tanpa kontrak mendapatkan upah hanya setengah dari pekerja berkontrak
Peluang pekerja di 40% terbawah untuk memiliki kontrak jauh lebih rendah Dekomposisi status kontrak berdasarkan pendapatan
Ribu Rupiah
Upah berdasarkan kepemilikan kontrak 40,000 35,000
Pekerja dengan kontrak
34,402 31,865
Pekerja tanpa kontrak
100%
30,000
90% 24,802
25,000
80% 70%
20,000
18,699
17,464
60% 50%
15,000 10,662 10,000
40% 30% 20%
5,000
10% 0%
Total
SMA dan lebih tinggi
Pekerja dengan kontrak
SMP dan lebih rendah
Pekerja tanpa kontrak
Sumber: Kalkulasi staf WB berdasarkan IFLS 2015
1
2
3
4
5
6 Desil
7
8
9
10
Perlindungan pekerja
KETIMPANGAN DALAM DAN ANTAR GENERASI TERJADI KARENA PERBEDAAN CAKUPAN PERLINDUNGAN PEKERJA
Cakupan perlindungan pekerjaan yang didapatkan pekerja (%) Kontrak tertulis
Tanpa kontrak tertulis
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% Health Expense Benefit
Sumber: Kalkulasi staf WB berdasarkan IFLS 2015
Health Insurance
Health Clinic
Pension
Perlindungan pekerja
SJSN MEMPERLUAS AKSES PEKERJA UNTUK JAMINAN SOSIAL, NAMUN AKSES KE PESANGON MASIH RENDAH Dari kalangan pekerja yang memiliki kontrak: Mendapat jaminan sosial
Mendapat pesangon
71.41%
29.37%
28.59% Tidak mendapat jaminan sosial
70.63% Tidak mendapat pesangon
Note: “mendapat jaminan sosial” berarti responden tercakup setidaknya satu bentuk perlindungan pekerja
Sumber: Kalkulasi staf WB berdasarkan IFLS 2015
Perlindungan pekerja
KONDISI SAAT INI MERUGIKAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT
Merugikan pekerja
• • • •
Pekerjaan tidak memberikan peluang untuk berkembang Pekerjaan dengan perlindungan memadai jarang Perlindungan de jure belum tentu berarti perlindungan de fakto Pengangguran meningkat, dan masa pencarian kerja semakin lama
Merugikan pemberi kerja
• • • • •
Sulit mencari pekerja dengan keterampilan yang tepat Tidak fleksibel dalam mengelola input tenaga kerja Biaya kepatuhan membuat usaha merugi Biaya tenaga kerja tidak pasti Investasi untuk pengembangan usaha terlalu berisiko
Merugikan masyarakat
• Risiko terjebak “middle income trap” • Investor cenderung menjauh • Pekerjaan tidak memberi kemampuan untuk peningkatan status sosioekonomi • Masyarakat menjadi kecewa dan apatis
Perlindungan pekerja
DIBUTUHKAN SEBUAH STRATEGI KETENAGAKERJAAN YANG BISA MENGHASILKAN KONDISI YANG MENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK • • • •
Upah yang sesuai produktivitas dan melindungi dari inflasi Peluang untuk berkembang dan memajukan karir dan kemampuan Dukungan dalam menghadapi guncangan Mekanisme perlindungan dari risiko yang tidak ditawarkan oleh swasta (kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan kerja)
Apa keinginan pemberi kerja?
• • • •
Bisa mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan Biaya tenaga kerja yang terjangkau dan pasti Kompetisi yang adil Akses modal jangka pendek dan jangka panjang
Apa keinginan masyarakat?
• • • • •
Keadilan sosial dan kemakmuran bersama Stabilitas sosial Pembangunan ekonomi Kepastian hukum Pendapatan pajak untuk membiayai belanja publik
Apa keinginan pekerja?
Perlindungan pekerja
ADA BEBERAPA LANGKAH YANG BISA DITERAPKAN DALAM JANGKA PENDEK UNTUK MEREFORMASI PERLINDUNGAN PEKERJA
Dampak sistem pesangon saat ini • Biaya tinggi dan tidak pasti untuk perusahaan, sehingga enggan untuk menambah pekerja dengan kontrak formal • Perlindungan tidak pasti untuk pekerja karena kepatuhan rendah
Terapkan sistem perlindungan untuk pengangguran • Distribusi risiko yang lebih baik • Perlindungan lebih baik bagi semua pengangguran • Dapat dibiayai dari kontribusi SJSN (dari pekerja dan perusahaan) dan tambahan dari negara
Terapkan reformasi sistem pelatihan keterampilan • Sistem baru harus berkualitas tinggi, sesuai permintaan pemberi kerja, dan didukung dengan sistem pencarian kerja
Perlindungan pekerja
REKOMENDASI TERSEBUT DIDASARI CONTOH SUKSES DI JEPANG, TAIWAN, DAN KOREA • Jam kerja fleksibel • “job sharing” • Ekspansi padat karya di saat terjadi guncangan
• Pemantauan kebutuhan keterampilan • Informasi pasar tenaga kerja terkini • Bantuan aktif untuk pemuda dan pekerja miskin
• Akses terhadap tabungan individu • Dan dana kolektif untuk “risk-pooling”
Perlindungan dari guncangan
Bantuan penghasilan
Bantuan pencarian kerja
Pelatihan keterampilan
• Pelatihan berkualitas • Berbasis permintaan pemberi kerja • Dukungan finansial untuk pemuda dan pekerja miskin
Perlindungan pekerja
BANYAK CONTOH SUKSES INTERNASIONAL DALAM MENERAPKAN REFORMASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA
KAMPANYE COSTA RICA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UPAH MINIMUM MASALAH
RESPON KEBIJAKAN
HASIL
• •
•
•
Upah rendah Tingginya ketidakpatuhan
•
Kampanye presidensial yang masif untuk meningkatkan kesadaran Meningkatkan sumber daya untuk inspeksi
•
Komplain pekerja meningkat Kepatuhan meningkat tanpa dampak negatif terhadap lapangan kerja
SKEMA ASURANSI PENGANGGURAN CHILE BERBASIS AKUN INDIVIDU MASALAH
RESPON KEBIJAKAN
HASIL
• Kurangnya jangkauan manfaat pengangguran: hanya mencapai 2% dari total pengangguran sebelum reformasi • Hanya pegawai dengan kontrak permanen yang ditanggung, dan manfaatnya kecil • Meningkatnya pengangguran setelah krisis Asia 1999
• Memperkenalkan asuransi pengangguran berbasis akun individu • Pekerja dan Pemberi Kerja berkontribusi pada Akun Individu • Pemberi Kerja dan Negara berkontribusi pada Dana Solidaritas • Dikelola swasta melalui manajemen Dana Pensiun
• • •
Peningkatan cakupan secara dramatis Menghapus moral hazard Sistem berkelanjutan secara fiskal
Migrasi
NON-PROSEDURAL DAN KURANGNYA PERLINDUNGAN DAPAT MENURUNKAN MANFAAT MIGRASI
TANTANGAN 49% pekerja migran Indonesia non prosedural, 74% diantaranya pergi ke Malaysia
Laki-laki Prosedural
21%
Laki-laki Nonprosedural
30%
NON-PROSEDURAL DAN KURANGNYA PERLINDUNGAN 30% Wanita NonWanita 19% prosedural ProseduralMIGRASI DAPAT Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)MENURUNKAN MANFAAT Pekerja migran Indonesia belum terlindungi dengan baik
Remitan per pekerja migran Indonesia masih rendah dibanding negara lain 51%
Menandatangani kontrak kerja Menandatangani kontrak kerja sebelum berangkat
33%
Mengikuti pelatihan
32%
Memiliki asuransi
33%
4.2
China
43%
Pendidikan
41%
Rumah Modal bisnis
Philippines
Indonesia
Thailand
Sri Lanka
Sumber: UN DESA, 2013
82%
Pembayaran utang
Tabungan
5.2
4.9
2.5
Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)
Kebutuhan sehari-hari
Pengiriman remitansi per pekerja 2013 (ribu USD) 6.4
34%
Remitansi terutama digunakan untuk konsumsi, sebagian kecil lainnya digunakan untuk investasi jangka panjang
22% 15%
Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)
KARAKTERISTIK DAN PENGALAMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERAGAM
Tingkat Kemiskinan
15%
1. Wanita,
10%
12%
5%
72%
9%
0%
Daerah sentra migran
Pedesaan
Daerah nonsentra migran
2. Pekerja Tuntutan ekonomi
22%
48% 30%
SMP
SD
11%
Tidak punya pekerjaan
13%
Cerita sukses
14%
Gaji lebih tinggi
Saudi Arabia 13 %
Hongkong 6% Malaysia 55 %
Persebaran migran berdasarkan negara tujuan
Singapore 5%
48% Taiwan 10 %
migran di negara maju (Taiwan, Hong Kong, Singapura, lainnya)
27% 3. Laki-laki, nonprosedural, di Malaysia
26%
3,928
4,000
2,330
1,610
2,000 1,000
3,753
2,386
3,000
465
958
934
5.2
5.1
4.0
-
Profil 1 Upah sebelum migrasi
Profil 2
Profil 3 Upah per bulan (net)
Manfaat bersih per bulan
13%
…ingin mendapat gaji lebih tinggi
SD ke bawah SMA
pekerja sektor domestik di Saudi Arabia
5,026
5,000
%
…berpendidikan
pekerja migran
6,000
Ribu Rupiah
Perkotaan
MANFAAT EKONOMI
3 Profil Utama
25 20 15 10 5 0
Rasio (net)
RESIKO 13
10
3
5
Gaji ditahan
7
5
6
4
2
1
1
12
9
6
4
4
22
16
Gaji lebih kecil dari Pembayaran gaji yang dijanjikan terlambat
%
… dari daerah dengan tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi
Mayoritas migran berasal dari pedesaan
1
1
0 Kekerasan fisik
%
Migrasi
100 80 60 40 20 0
Kekerasan psikologis
88
Kekerasan seksual
52
51 13
26
11 7
22
12 16
15
5
Tidak Jam kerja yang Beban kerja Tidak mendapatkan terlalu panjang berat mendapat hari upah lembur libur
Profil 1
Profil 2
Profil 3
Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)
PEKERJA MIGRAN INDONESIA MASIH MENGHADAPI BERBAGAI PERMASALAHAN SEPANJANG TAHAPAN MIGRASI
Ke HK:
Ke Taiwan: Rp 15 jt
Rp
7 jt
Rata-rata biaya migrasi
Banyak mantan pekerja migran tidak menggunakan keterampilan baru yang diperolehnya…
Banyak pekerja migran tidak terinformasi dengan baik…
Migrasi prosedural terlalu mahal…
Menggunakan Keterampilan Baru di Indonesia
39% Keluarga migran tidak tahu persyaratan…
Ribu Rp
Non Prosedural
32%
63%
Hanya pekerja migran, dari prosedural menerima pelatihan
%
40
Bahkan dengan durasi dan materi pelatihan bervariasi
20
Lama Pelatihan 48
43 19 18
29%
1-3 bulan
16%
3-6 bulan
0 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan atau kurang lebih Prosedural Non Prosedural Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)
>6 bulan
3%
76%
Pengiriman remitansi
52
33
50
56% 46%
86
100
64%
Tata krama Budaya
TKI Purna menjadi pekerja dibayar
73%
Keterampilan
17%
1-4 minggu
Hanya separuh mantan pekerja migran menjadi pekerja dibayar setelah kembali ke Indonesia
Materi pelatihan yang diterima Bahasa
11%
<1 minggu
29
29
Walaupun hampir 1/3 mantan pekerja migran sudah menggunakan remitansi untuk membuka usaha
usaha
22tahap, 5-6bulan 60
Migran mengikuti pelatihan ketrampilan/ wirausaha setelah kembali
mantan pekerja migran 28% menggunakan remitansi untuk membuka
…kompleks dan memakan waktu
Sumber: BNP2TKI
2%
Ya Tidak
Masih banyak yang tidak menerima pelatihan
5,726
Prosedural
11%
42% …dan risiko menjadi pekerja migran
8,704
Hanya
%
Migrasi
0 Total Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)
Laki-laki
Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)
Wanita
Migrasi
MIGRASI INDONESIA YANG AMAN DAN BERMANFAAT
Migrasi prosedural yang mudah, cepat dan murah
Manfaat migrasi berkelanjutan
Migrasi yang terlindungi (terinformasi dan terlatih) KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
Penyederhanaan Prosedur: •
Layanan Terpadu Satu Pintu Baru ada di 4 kota
Pengurangan biaya migrasi: •
Kredit Usaha Rakyat Prosedur masih berbelit
Transparansi prosedur: •
Program G2G Hanya untuk pekerja terampil ke 3 negara
Sosialisasi prosedur migrasi: • Sosialisasi berinovasi dan masif Masih terbatas
Penertiban PPTKIS:
Pemberdayaan TKI Purna: •
• Rating PPTKIS Belum diikuti sanksi pada PPTKIS bermasalah
Pembekalan dan pelatihan TKI • PAP Belum terstandardisasi, materi dan penyampaiannya
Perlindungan di negara tujuan • Bilateral Agreement (MoA), service center, konsuler
•
Edukasi dan pelatihan Belum dalam skala nasional dan belum terstandardisasi Kredit Usaha Rakyat untuk TKI Purna Sosialisasi baru dilakukan di beberapa daerah
Belum ada MoA
PENGALAMAN INTERNASIONAL • Filipina: Hassle-Free Recruitment, Biaya Rekrutmen tanpa pajak untuk migran low-skilled, Database terintegrasi. • Vietnam: Program 62 Distrik termiskin
• Filipina: Kerjasama pengadaan pelatihan dengan LSM, Penandatanganan MoA dengan Negara tujuan • Sri Lanka dan Moldova: Kerjasama pembekalan pemberangkatan dengan Negara Tujuan • Meksiko dan Turki: Pembentukan komunitas untuk membantu migran menyelesaikan masalah komunikasi
• Filipina, Bangladesh dan Sri Lanka: Pembentukan organisasi pemberdayaan migran purna • Filipina: Program investasi SSS Flexi-Fund
BANYAK ORANG INDONESIA DALAM USIA PRODUKTIFYANG TIDAK BEKERJA SECARA PRODUKTIF
Pemuda dan wanita
38 juta orang tidak aktif
Tahun 2015, partisipasi wanita dalam angkatan kerja hanya 51%
34 juta (88% dari total) adalah wanita juta 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -
85 Bekerja
51 Menganggur Menempuh pendidikan
Tidak aktif
Ditambah lagi 39% wanita dan 23% pria setengah menganggur
Hampir sepertiga wanita muda (15-24) tidak produktif (NEET)
22% pemuda menganggur, jauh lebih tinggi dari kelompok usia lain
50
50
40
40
% 30
2015
2014
2005
30
20
% 20
10 10
Male Sumber: Sakernas, BPS (2000-2015)
Female
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
0 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60
Pemuda dan wanita
WANITA DAN PEMUDA YANG PALING DIRUGIKAN DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN YANG KAKU
Pengangguran di kalangan wanita
Sumber: East Asia Pacific At Work, World Bank (2014)
Pengangguran di kalangan usia muda
KENDALA UTAMA ADALAH PERANTARA PASAR TENAGA KERJA, AKSES TERHADAP PELATIHAN, DAN AKSES MODAL
Pemuda dan wanita
Sedikit perantara pasar tenaga kerja publik dan swasta, dan tidak berfungsi dengan baik
Terbatasnya cakupan dan rendahnya kualitas lembaga pelatihan keterampilan
Inklusi finansial buruk menghambat kredit dan tabungan 60
Cara mendapatkan pekerjaan Menghubungi perusahaan
Bursa Kerja 19 & iklan 8
Terbatasnya cakupan lembaga pelatihan keterampilan yang
Teman dan Saudara
berkualitas: seluruhnya ada 273 pusat pelatihan vokasional (BLK):
18 47
13
57
16 Dihubungi perusahaan
22
Umur 15-24
62
tetapi di antaranya tidak memiliki spesialisasi.
Indonesia
50
(Sumber: IFLS 2015)
Perluas dan tingkatkan pusat pelatihan melalui sertifikasi dan pengawasan publik; terapkan sistem voucher (a la Jóvenes) bagi pekerja miskin / muda
EAP
55
40
42
30
28
20 10
20
27
15
0
Account at a formal financial institution
Umur 25+
Perkuat perantara pasar tenaga kerja publik dan swasta, pacu juga perangkat serta database pencarian pekerjaan daring
%
Saved at a formal financial institution
Loan from family or friends in the past year
Tingkatkan akses ke lahan di area pedesaan dan kredit pada umumnya, terutama untuk wanita
Pemuda dan wanita
BANYAK CONTOH SUKSES DARI MANCA NEGARA DALAM MENDUKUNG PEMUDA DAN WANITA
KOLOMBIA: JÓVENES EN ACCIÓN
KEBIJAKAN
HASIL
• Voucher untuk pemuda miskin yang membiayai pelatihan, makan, dan transportasi
• Persentase pemuda perempuan yang bekerja naik 6.1 persen
• Voucher dapat digunakan di tempat pelatihan swasta ataupun nirlaba yang dipilih pemerintah
• Program sangat efektif biaya: biaya per penerima manfaat adalah USD750, manfaat total antara USD 666 dan 2990
BRAZIL: KEBIJAKAN UNTUK PARTISIPASI TK WANITA
KEBIJAKAN Bantuan kepada pekerja wanita rural untuk mendapat akses terhadap tanah, modal, dan layanan pemerintah
HASIL • Partisipasi TK wanita naik dari 45% ke 60% • Persentase wanita dengan akte tanah naik dari 13% menjadi 56% antara 2003 dan 2007
• Proporsi wanita dalam program keuangan rural naik menjadi hampir 26%
Terima kasih