Menuju Strategi Ketenagakerjaan untuk Indonesia

Menuju Strategi Ketenagakerjaan untuk Indonesia

PENGENTASAN KETIMPANGAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMBUTUHKAN PENCIPTAAN LEBIH BANYAK PEKERJAAN LAYAK 20 juta pekerjaan diciptakan dalam 10 tahun terakhir, namun kebanyakan berkualitas rendah

22% Pekerja dengan kontrak tertulis Sumber: IFLS (2015)

15 juta Pekerjaan baru di sektor berproduktivitas rendah

Melambatnya pertumbuhan menghambat penciptaan pekerjaan, terutama untuk wanita dan pemuda

Ketimpangan di upah kerja adalah sumber utama ketimpangan di Indonesia

2,1 juta 200 ribu Pekerjaan baru

Upah pekerja formal

per tahun 2005-2015

Pekerjaan baru Aug’14-Aug’15

Indonesia harus tumbuh 6,5% per tahun untuk menyerap seluruh tenaga kerja baru dalam 20 tahun ke depan

2x lebih besar Upah pekerja informal

62%

Sumber: Sakernas, BPS (2005-2015)

38 juta orang Indonesia usia kerja tidak aktif, 88% di antaranya adalah wanita Sumber: Sakernas, BPS (2005-2015)

Pekerja dengan pendidikan di bawah SMA 7

Sumber: Sakernas, BPS (2015)

STRATEGI KETENAGAKERJAAN DIBUTUHKAN UNTUK MEMBANTU PENCIPTAAN PEKERJAAN LAYAK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

FUNDAMENTAL YANG TEPAT

Untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang

Untuk mencapai stabilitas ekonomi

MENJEMBATANI KESENJANGAN KETERAMPILAN Untuk meningkatkan produktivitas dan merespon permintaaan pasar

MEMAKSIMALKAN MIGRASI YANG AMAN

STRATEGI KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Untuk meminimalkan risiko & mengoptimalkan manfaat integrasi ekonomi

Untuk mencapai pertumbuhan inklusif & memanfaatkan bonus demografi

MELINDUNGI PEKERJA Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua

MENANGANI PEKERJA YANG TERSAMPINGKAN

Produktivitas

TANTANGAN PERTAMA ADALAH MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS YANG MASIH RENDAH Kesenjangan produktivitas yang tinggi dengan negara pesaing terjadi di sektor utama 25000 20000

15000

0

Malaysia Thailand Indonesia

10000 5000 0

Agriculture

Manufacturing Retail & Trade

Sebagian besar pekerjaan tidak transformasional, dan kecilnya cap perusahaan dapat menghalangi pertumbuhan produktivitas

71%

74%

93%

pekerja berada pada sektor dengan produktivitas rendah

pekerjaan baru di sektor dengan produktivitas rendah

perusahaan adalah perusahaan kecil dengan < 20 pegawai



Produktivitas

KENDALA UTAMA DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS ADALAH SULITNYA BERBISNIS DI INDONESIA

Peraturan yang kompleks mempersulit proses berbisnis

114

Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business 2015 (dari 189 negara)

Perusahaan sulit mendapatkan modal usaha

IDN

Biaya logistik dan transportasi yang tinggi menurunkan daya saing

Indonesia

48%

Vietnam

EAP 18%

China Malaysia Thailand

Negara

Peringkat

Malaysia

18

Thailand

26

Vietnam

78

China

90

Sumber: Ease of Doing Business, World Bank (2015)

701

% perusahan yang melaporkan akses finansial sebagai halangan terbesar dalam berbisnis

500 397 341 302

Rata-rata biaya container (USD)

Produktivitas

UMKM ADALAH PELUANG EMAS YANG DAPAT MENGGERAKKAN RODA PEREKONOMIAN INDONESIA

57 juta UMKM membentuk tulang punggung perekonomian Indonesia

99%

97%

58%

perusahaan

pekerja

PDB

Namun produktivitas UMKM jauh lebih rendah daripada produktivitas perusahaan besar

-28% Total Factor Productivity UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar

Sumber: Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2013)

Produktivitas

INDONESIA BISA BELAJAR DARI MALAYSIA DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, TERUTAMA UNTUK UMKM BADAN PENGEMBANGAN UMKM NASIONAL HASIL

KEBIJAKAN

Malaysia membentuk National SME Development Council pada tahun 2004. Programnya mengikuti tiga kategori strategis: • Akses modal • Pengembangan kapasitas • Pengembangan produk • Pengembangan kewirausahaan dan SDM • Pengembangan infrastruktur penyokong • Peraturan dan perundang-undangan • Infrastruktur fisik dan informasi

Impact Evaluation tahun 2010

ONE STOP SHOP MASALAH

RESPON KEBIJAKAN

HASIL

Sampai tahun 2008, dibutuhkan 10 prosedur dan 37 hari untuk memulai sebuah bisnis di Malaysia (mirip dengan kondisi Indonesia saat ini)

One-stop shop pendaftaran bisnis dibentuk tahun 2009 dan diperluas untuk pajak, jaminan sosial, dan dana lapangan kerja pada tahun 2012

Sekarang hanya dibutuhkan 3 prosedur dan 5 hari untuk mendaftarkan bisnis di Kuala Lumpur (Laporan Doing Business 2015)

INDONESIA HARUS MENINGKATKAN KETERAMPILAN UNTUK MENCAPAI PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Keterampilan

Pemberi kerja kesulitan mendapatkan pekerja terampil 78

Kualitas pendidikan di Indonesia rendah…

Directors

Skor PISA

56 14

Service (noneducation)

Professionals

25 23

Administrative workers Sales workers

84 69 11

Manufacturing

Production workers 29 29

Unskilled workers

450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350

Thailand

Indonesia 2006

0

20

40

60

80

2009

2012

100

Tingkat kesulitan mendapatkan pekerja terampil

Membaca

Matematika

Sains

Sumber: Indonesia Employer Skill Survey, World Bank (2008)

62% Pekerja dengan pendidikan SMA ke bawah Sumber: Sakernas, BPS (2015)

25% Lulusan sekolah tingkat menengah memiliki pekerjaan tidak terampil Sumber: Indonesia Employer Skill Survey, World Bank (2008)

… namun reformasi pendidikan butuh waktu lama untuk berdampak pada keterampilan angkatan kerja Apabila reformasi pendidikan dasar dan menengah dimulai sekarang, manfaatnya dapat dituai tahun…

2025

Keterampilan

KENDALA UTAMA DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN ADALAH SISTEM PELATIHAN KETERAMPILAN YANG BELUM IDEAL

Supply-side  Lembaga pelatihan keterampilan yang relevan masih rendah  Kualitas lembaga yang ada masih rendah karena keterbatasan biaya  Lembaga pelatihan tidak melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja Demand-side

 Perusahaan di Indonesia kebanyakan berukuran kecil dan tidak memiliki dana untuk melatih pekerjanya  Tidak ada insentif untuk pelatihan: pemberi kerja tidak merasa mendapat manfaat, pencari kerja tidak menganggap pelatihan mampu meningkatkan peluang mendapat pekerjaan Mekanisme pasar  “Asymmetric information” mengenai kualitas lembaga yang tersedia  Tidak ada mekanisme signaling untuk mengidentifikasi kualitas lembaga

Keterampilan

PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA DALAM JANGKA PENDEK MEMBUTUHKAN SISTEM PELATIHAN YANG MEMADAI

Solusi: Menciptakan sebuah badan dengan dana yang cukup untuk mendorong terjadinya reformasi sistem pelatihan keterampilan dan mendukung terciptanya sistem yang demand-driven

Empat elemen kunci dalam reformasi: Standar Kompetensi

Sertifikasi Profesional

•Dukungan langsung dalam pengembangan dan evaluasi standar •Kepemimpinan dan partisipasi aktif dari asosiasi pengusaha di setiap sektor •Pengembangan kapasitas dalam asosiasi setiap sektor

•Subsidi untuk pembentukan LSP dalam sektor yang berpartisipasi •Subsidi untuk sertifikasi di sektor yang berpartisipasi

Akreditasi

Pelatihan

•Unifikasi peraturan akreditasi •Mendukung pengembangan kapasitas dalam melakukan akreditasi •Mendukung dalam proses akreditasi institusi

•Mendukung terjadinya perbaikan supply hingga memenuhi syarat akreditasi dan CBT •Mendukung CBT untuk institusi terakreditasi yang bermitra dengan pemberi kerja, dan memberikan subsidi untuk populasi miskin •Mendukung terjadinya apprenticeship

Kemungkinan sumber dana untuk pembiayaan reformasi sistem pelatihan: • • •

LPDP pelatihan Konsolidasi dari semua sumber dana yang sudah ada untuk pelatihan Menggunakan return dari dana pendidikan untuk dukungan pembiayaan pelatihan

Keterampilan

MEKANISME KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DAN LEMBAGA PELATIHAN TELAH SUKSES DITERAPKAN DI CHILE

PROGRAM PELATIHAN CHILE CALIFICA MASALAH

KEBIJAKAN

HASIL

• Pada tahun 2002, lebih dari 4.4 juta penduduk Chile berpendidikan rendah • Kualitas SDM rendah, dan sistem pendidikan dan pelatihan tidak memadai

• Kemitraan antara lembaga pelatihan dan perusahaan dalam penyediaan pelatihan • Sertifikasi kompetensi keterampilan • Sistem informasi publik yang menyediakan informasi lowongan kerja dan pelatihan

• Meningkatnya partitipasi dalam program pelatihan, khususnya untuk wanita

• Penghasilkan pekerja meningkat 10%

3.5

3.0

Sumber: East Asia Pacific At Work, World Bank (2014)

ASEAN+ OECD-30 ECA

United States Singapore Canada United Kingdom Malaysia New Zealand Ireland Australia Brunei Darussalam Japan Switzerland Mongolia Korea Denmark Slovak Republic Czech Republic Hungary Sweden Netherlands Finland Thailand Lao PDR Cambodia Poland Austria Philippines Vietnam Germany Iceland Italy Belgium Luxembourg Norway China France Portugal Greece Indonesia Spain Mexico Turkey

Employment Protection Legislation Index, 2008 – 2010 (0-6)

Perlindungan pekerja

PERATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA DI INDONESIA PALING KETAT DAN RESTRIKTIF DI ASIA PASIFIK

4.0

Specific requirements for collective dismissal Regulation on temporary forms of employment Protection of permanent workers against (individual) dismissal

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

PERATURAN PESANGON DI INDONESIA SALAH SATUYANG TERTINGGI DI KAWASAN


Pesangon untuk pekerja di-PHK setelah 4 tahun bekerja

Pesangon untuk pekerja di-PHK setelah 20 tahun bekerja

Lao PDR

Lao PDR

7

Indonesia

Indonesia

7

Thailand

36

6

25

China

20

China

4

Vietnam

20

Vietnam

4

Philippines

20

Philippines

4

Malaysia

Brunei

2

Thailand

Malaysia

2

Cambodia

Cambodia

2

Mongolia

Mongolia

1

Singapore

0 0

2

4

6

Pesangon (dalam upah bulanan)


8

13 10 6 1

Brunei

0

Singapore

0 0

10

20

30

40

Pesangon (dalam upah bulanan)

TERJADI SEGMENTASI ANTARA PEKERJA FORMAL DAN NON-FORMAL YANG MENINGKATKAN KETIMPANGAN


Pekerja tanpa kontrak mendapatkan upah hanya setengah dari pekerja berkontrak

Peluang pekerja di 40% terbawah untuk memiliki kontrak jauh lebih rendah Dekomposisi status kontrak berdasarkan pendapatan

Ribu Rupiah

Upah berdasarkan kepemilikan kontrak 40,000 35,000

Pekerja dengan kontrak

34,402 31,865

Pekerja tanpa kontrak

100%

30,000

90% 24,802

25,000

80% 70%

20,000

18,699

17,464

60% 50%

15,000 10,662 10,000

40% 30% 20%

5,000

10% 0%

Total

SMA dan lebih tinggi

Pekerja dengan kontrak

SMP dan lebih rendah

Pekerja tanpa kontrak

Sumber: Kalkulasi staf WB berdasarkan IFLS 2015

1

2

3

4

5

6 Desil

7

8

9

10


KETIMPANGAN DALAM DAN ANTAR GENERASI TERJADI KARENA PERBEDAAN CAKUPAN PERLINDUNGAN PEKERJA

Cakupan perlindungan pekerjaan yang didapatkan pekerja (%) Kontrak tertulis

Tanpa kontrak tertulis

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Health Expense Benefit


Health Insurance

Health Clinic

Pension


SJSN MEMPERLUAS AKSES PEKERJA UNTUK JAMINAN SOSIAL, NAMUN AKSES KE PESANGON MASIH RENDAH Dari kalangan pekerja yang memiliki kontrak: Mendapat jaminan sosial

Mendapat pesangon

71.41%

29.37%

28.59% Tidak mendapat jaminan sosial

70.63% Tidak mendapat pesangon

Note: “mendapat jaminan sosial” berarti responden tercakup setidaknya satu bentuk perlindungan pekerja



KONDISI SAAT INI MERUGIKAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT

Merugikan pekerja

• • • •

Pekerjaan tidak memberikan peluang untuk berkembang Pekerjaan dengan perlindungan memadai jarang Perlindungan de jure belum tentu berarti perlindungan de fakto Pengangguran meningkat, dan masa pencarian kerja semakin lama

Merugikan pemberi kerja

• • • • •

Sulit mencari pekerja dengan keterampilan yang tepat Tidak fleksibel dalam mengelola input tenaga kerja Biaya kepatuhan membuat usaha merugi Biaya tenaga kerja tidak pasti Investasi untuk pengembangan usaha terlalu berisiko

Merugikan masyarakat

• Risiko terjebak “middle income trap” • Investor cenderung menjauh • Pekerjaan tidak memberi kemampuan untuk peningkatan status sosioekonomi • Masyarakat menjadi kecewa dan apatis


DIBUTUHKAN SEBUAH STRATEGI KETENAGAKERJAAN YANG BISA MENGHASILKAN KONDISI YANG MENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK • • • •

Upah yang sesuai produktivitas dan melindungi dari inflasi Peluang untuk berkembang dan memajukan karir dan kemampuan Dukungan dalam menghadapi guncangan Mekanisme perlindungan dari risiko yang tidak ditawarkan oleh swasta (kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan kerja)

Apa keinginan pemberi kerja?

• • • •

Bisa mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan Biaya tenaga kerja yang terjangkau dan pasti Kompetisi yang adil Akses modal jangka pendek dan jangka panjang

Apa keinginan masyarakat?

• • • • •

Keadilan sosial dan kemakmuran bersama Stabilitas sosial Pembangunan ekonomi Kepastian hukum Pendapatan pajak untuk membiayai belanja publik

Apa keinginan pekerja?


ADA BEBERAPA LANGKAH YANG BISA DITERAPKAN DALAM JANGKA PENDEK UNTUK MEREFORMASI PERLINDUNGAN PEKERJA

Dampak sistem pesangon saat ini • Biaya tinggi dan tidak pasti untuk perusahaan, sehingga enggan untuk menambah pekerja dengan kontrak formal • Perlindungan tidak pasti untuk pekerja karena kepatuhan rendah

Terapkan sistem perlindungan untuk pengangguran • Distribusi risiko yang lebih baik • Perlindungan lebih baik bagi semua pengangguran • Dapat dibiayai dari kontribusi SJSN (dari pekerja dan perusahaan) dan tambahan dari negara

Terapkan reformasi sistem pelatihan keterampilan • Sistem baru harus berkualitas tinggi, sesuai permintaan pemberi kerja, dan didukung dengan sistem pencarian kerja


REKOMENDASI TERSEBUT DIDASARI CONTOH SUKSES DI JEPANG, TAIWAN, DAN KOREA • Jam kerja fleksibel • “job sharing” • Ekspansi padat karya di saat terjadi guncangan

• Pemantauan kebutuhan keterampilan • Informasi pasar tenaga kerja terkini • Bantuan aktif untuk pemuda dan pekerja miskin

• Akses terhadap tabungan individu • Dan dana kolektif untuk “risk-pooling”

Perlindungan dari guncangan

Bantuan penghasilan

Bantuan pencarian kerja

Pelatihan keterampilan

• Pelatihan berkualitas • Berbasis permintaan pemberi kerja • Dukungan finansial untuk pemuda dan pekerja miskin


BANYAK CONTOH SUKSES INTERNASIONAL DALAM MENERAPKAN REFORMASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA

KAMPANYE COSTA RICA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UPAH MINIMUM MASALAH

RESPON KEBIJAKAN

HASIL

• •

•

•

Upah rendah Tingginya ketidakpatuhan

•

Kampanye presidensial yang masif untuk meningkatkan kesadaran Meningkatkan sumber daya untuk inspeksi

•

Komplain pekerja meningkat Kepatuhan meningkat tanpa dampak negatif terhadap lapangan kerja

SKEMA ASURANSI PENGANGGURAN CHILE BERBASIS AKUN INDIVIDU MASALAH

RESPON KEBIJAKAN

HASIL

• Kurangnya jangkauan manfaat pengangguran: hanya mencapai 2% dari total pengangguran sebelum reformasi • Hanya pegawai dengan kontrak permanen yang ditanggung, dan manfaatnya kecil • Meningkatnya pengangguran setelah krisis Asia 1999

• Memperkenalkan asuransi pengangguran berbasis akun individu • Pekerja dan Pemberi Kerja berkontribusi pada Akun Individu • Pemberi Kerja dan Negara berkontribusi pada Dana Solidaritas • Dikelola swasta melalui manajemen Dana Pensiun

• • •

Peningkatan cakupan secara dramatis Menghapus moral hazard Sistem berkelanjutan secara fiskal

Migrasi

NON-PROSEDURAL DAN KURANGNYA PERLINDUNGAN DAPAT MENURUNKAN MANFAAT MIGRASI

TANTANGAN 49% pekerja migran Indonesia non prosedural, 74% diantaranya pergi ke Malaysia

Laki-laki Prosedural

21%

Laki-laki Nonprosedural

30%

NON-PROSEDURAL DAN KURANGNYA PERLINDUNGAN 30% Wanita NonWanita 19% prosedural ProseduralMIGRASI DAPAT Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)MENURUNKAN MANFAAT Pekerja migran Indonesia belum terlindungi dengan baik

Remitan per pekerja migran Indonesia masih rendah dibanding negara lain 51%

Menandatangani kontrak kerja Menandatangani kontrak kerja sebelum berangkat

33%

Mengikuti pelatihan

32%

Memiliki asuransi

33%

4.2

China

43%

Pendidikan

41%

Rumah Modal bisnis

Philippines

Indonesia

Thailand

Sri Lanka

Sumber: UN DESA, 2013

82%

Pembayaran utang

Tabungan

5.2

4.9

2.5

Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)

Kebutuhan sehari-hari

Pengiriman remitansi per pekerja 2013 (ribu USD) 6.4

34%

Remitansi terutama digunakan untuk konsumsi, sebagian kecil lainnya digunakan untuk investasi jangka panjang

22% 15%


KARAKTERISTIK DAN PENGALAMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERAGAM

Tingkat Kemiskinan

15%

1. Wanita,

10%

12%

5%

72%

9%

0%

Daerah sentra migran

Pedesaan

Daerah nonsentra migran

2. Pekerja Tuntutan ekonomi

22%

48% 30%

SMP

SD

11%

Tidak punya pekerjaan

13%

Cerita sukses

14%

Gaji lebih tinggi

Saudi Arabia 13 %

Hongkong 6% Malaysia 55 %

Persebaran migran berdasarkan negara tujuan

Singapore 5%

48% Taiwan 10 %

migran di negara maju (Taiwan, Hong Kong, Singapura, lainnya)

27% 3. Laki-laki, nonprosedural, di Malaysia

26%

3,928

4,000

2,330

1,610

2,000 1,000

3,753

2,386

3,000

465

958

934

5.2

5.1

4.0

-

Profil 1 Upah sebelum migrasi

Profil 2

Profil 3 Upah per bulan (net)

Manfaat bersih per bulan

13%

…ingin mendapat gaji lebih tinggi

SD ke bawah SMA

pekerja sektor domestik di Saudi Arabia

5,026

5,000

%

…berpendidikan

pekerja migran

6,000

Ribu Rupiah

Perkotaan

MANFAAT EKONOMI

3 Profil Utama

25 20 15 10 5 0

Rasio (net)

RESIKO 13

10

3

5

Gaji ditahan

7

5

6

4

2

1

1

12

9

6

4

4

22

16

Gaji lebih kecil dari Pembayaran gaji yang dijanjikan terlambat

%

… dari daerah dengan tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi

Mayoritas migran berasal dari pedesaan

1

1

0 Kekerasan fisik

%

Migrasi

100 80 60 40 20 0

Kekerasan psikologis

88

Kekerasan seksual

52

51 13

26

11 7

22

12 16

15

5

Tidak Jam kerja yang Beban kerja Tidak mendapatkan terlalu panjang berat mendapat hari upah lembur libur

Profil 1

Profil 2

Profil 3


PEKERJA MIGRAN INDONESIA MASIH MENGHADAPI BERBAGAI PERMASALAHAN SEPANJANG TAHAPAN MIGRASI

Ke HK:

Ke Taiwan: Rp 15 jt

Rp

7 jt

Rata-rata biaya migrasi

Banyak mantan pekerja migran tidak menggunakan keterampilan baru yang diperolehnya…

Banyak pekerja migran tidak terinformasi dengan baik…

Migrasi prosedural terlalu mahal…

Menggunakan Keterampilan Baru di Indonesia

39% Keluarga migran tidak tahu persyaratan…

Ribu Rp

Non Prosedural

32%

63%

Hanya pekerja migran, dari prosedural menerima pelatihan

%

40

Bahkan dengan durasi dan materi pelatihan bervariasi

20

Lama Pelatihan 48

43 19 18

29%

1-3 bulan

16%

3-6 bulan

0 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan atau kurang lebih Prosedural Non Prosedural Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)

>6 bulan

3%

76%

Pengiriman remitansi

52

33

50

56% 46%

86

100

64%

Tata krama Budaya

TKI Purna menjadi pekerja dibayar

73%

Keterampilan

17%

1-4 minggu

Hanya separuh mantan pekerja migran menjadi pekerja dibayar setelah kembali ke Indonesia

Materi pelatihan yang diterima Bahasa

11%

<1 minggu

29

29

Walaupun hampir 1/3 mantan pekerja migran sudah menggunakan remitansi untuk membuka usaha

usaha

22tahap, 5-6bulan 60

Migran mengikuti pelatihan ketrampilan/ wirausaha setelah kembali

mantan pekerja migran 28% menggunakan remitansi untuk membuka

…kompleks dan memakan waktu

Sumber: BNP2TKI

2%

Ya Tidak

Masih banyak yang tidak menerima pelatihan

5,726

Prosedural

11%

42% …dan risiko menjadi pekerja migran

8,704

Hanya

%

Migrasi

0 Total Sumber: Survei Migrasi, World Bank (2014)

Laki-laki


Wanita

Migrasi

MIGRASI INDONESIA YANG AMAN DAN BERMANFAAT

Migrasi prosedural yang mudah, cepat dan murah

Manfaat migrasi berkelanjutan

Migrasi yang terlindungi (terinformasi dan terlatih) KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Penyederhanaan Prosedur: •

Layanan Terpadu Satu Pintu Baru ada di 4 kota

Pengurangan biaya migrasi: •

Kredit Usaha Rakyat Prosedur masih berbelit

Transparansi prosedur: •

Program G2G Hanya untuk pekerja terampil ke 3 negara

Sosialisasi prosedur migrasi: • Sosialisasi berinovasi dan masif Masih terbatas

Penertiban PPTKIS:

Pemberdayaan TKI Purna: •

• Rating PPTKIS Belum diikuti sanksi pada PPTKIS bermasalah

Pembekalan dan pelatihan TKI • PAP Belum terstandardisasi, materi dan penyampaiannya

Perlindungan di negara tujuan • Bilateral Agreement (MoA), service center, konsuler

•

Edukasi dan pelatihan Belum dalam skala nasional dan belum terstandardisasi Kredit Usaha Rakyat untuk TKI Purna Sosialisasi baru dilakukan di beberapa daerah

Belum ada MoA

PENGALAMAN INTERNASIONAL • Filipina: Hassle-Free Recruitment, Biaya Rekrutmen tanpa pajak untuk migran low-skilled, Database terintegrasi. • Vietnam: Program 62 Distrik termiskin

• Filipina: Kerjasama pengadaan pelatihan dengan LSM, Penandatanganan MoA dengan Negara tujuan • Sri Lanka dan Moldova: Kerjasama pembekalan pemberangkatan dengan Negara Tujuan • Meksiko dan Turki: Pembentukan komunitas untuk membantu migran menyelesaikan masalah komunikasi

• Filipina, Bangladesh dan Sri Lanka: Pembentukan organisasi pemberdayaan migran purna • Filipina: Program investasi SSS Flexi-Fund

BANYAK ORANG INDONESIA DALAM USIA PRODUKTIFYANG TIDAK BEKERJA SECARA PRODUKTIF

Pemuda dan wanita

38 juta orang tidak aktif

Tahun 2015, partisipasi wanita dalam angkatan kerja hanya 51%

34 juta (88% dari total) adalah wanita juta 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

85 Bekerja

51 Menganggur Menempuh pendidikan

Tidak aktif

Ditambah lagi 39% wanita dan 23% pria setengah menganggur

Hampir sepertiga wanita muda (15-24) tidak produktif (NEET)

22% pemuda menganggur, jauh lebih tinggi dari kelompok usia lain

50

50

40

40

% 30

2015

2014

2005

30

20

% 20

10 10

Male Sumber: Sakernas, BPS (2000-2015)

Female

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

0 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60

Pemuda dan wanita

WANITA DAN PEMUDA YANG PALING DIRUGIKAN DARI REGULASI KETENAGAKERJAAN YANG KAKU

Pengangguran di kalangan wanita


Pengangguran di kalangan usia muda

KENDALA UTAMA ADALAH PERANTARA PASAR TENAGA KERJA, AKSES TERHADAP PELATIHAN, DAN AKSES MODAL

Pemuda dan wanita

Sedikit perantara pasar tenaga kerja publik dan swasta, dan tidak berfungsi dengan baik

Terbatasnya cakupan dan rendahnya kualitas lembaga pelatihan keterampilan

Inklusi finansial buruk menghambat kredit dan tabungan 60

Cara mendapatkan pekerjaan Menghubungi perusahaan

Bursa Kerja 19 & iklan 8

Terbatasnya cakupan lembaga pelatihan keterampilan yang

Teman dan Saudara

berkualitas: seluruhnya ada 273 pusat pelatihan vokasional (BLK):

18 47

13

57

16 Dihubungi perusahaan

22

Umur 15-24

62

tetapi di antaranya tidak memiliki spesialisasi.

Indonesia

50

(Sumber: IFLS 2015)

Perluas dan tingkatkan pusat pelatihan melalui sertifikasi dan pengawasan publik; terapkan sistem voucher (a la Jóvenes) bagi pekerja miskin / muda

EAP

55

40

42

30

28

20 10

20

27

15

0

Account at a formal financial institution

Umur 25+

Perkuat perantara pasar tenaga kerja publik dan swasta, pacu juga perangkat serta database pencarian pekerjaan daring

%

Saved at a formal financial institution

Loan from family or friends in the past year

Tingkatkan akses ke lahan di area pedesaan dan kredit pada umumnya, terutama untuk wanita

Pemuda dan wanita

BANYAK CONTOH SUKSES DARI MANCA NEGARA DALAM MENDUKUNG PEMUDA DAN WANITA

KOLOMBIA: JÓVENES EN ACCIÓN

KEBIJAKAN

HASIL

• Voucher untuk pemuda miskin yang membiayai pelatihan, makan, dan transportasi

• Persentase pemuda perempuan yang bekerja naik 6.1 persen

• Voucher dapat digunakan di tempat pelatihan swasta ataupun nirlaba yang dipilih pemerintah

• Program sangat efektif biaya: biaya per penerima manfaat adalah USD750, manfaat total antara USD 666 dan 2990

BRAZIL: KEBIJAKAN UNTUK PARTISIPASI TK WANITA

KEBIJAKAN Bantuan kepada pekerja wanita rural untuk mendapat akses terhadap tanah, modal, dan layanan pemerintah

HASIL • Partisipasi TK wanita naik dari 45% ke 60% • Persentase wanita dengan akte tanah naik dari 13% menjadi 56% antara 2003 dan 2007

• Proporsi wanita dalam program keuangan rural naik menjadi hampir 26%

Terima kasih

Menuju Strategi Ketenagakerjaan untuk Indonesia

Recommend Documents